Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ( Lembaran Bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 986 tentang Peradilan Umum Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum/ agama dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara; Bahwa pasal 145 ayat (4) juncto Pasal 274 Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/Rbg (Reglement tot Regeling van Rechswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227) menentukan kepada pihak berperkara dikenakan biaya-biaya untuk kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materai, serta biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Bersama PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II dan PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius dalam Daerah Hukum PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II dan Daerah Hukum PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B; 2. Mengingat: 1. c. b. Menimbang a. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II DAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B NOMOR: W6.U6/1045/HK.02A/I/2020 NOMOR: W6.A5/745/HK.05A/I/2020 TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II DAN KETUAPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II DAN KETUAPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B
28
Embed
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN … perkara.pdf2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam menjalankan tugas peradilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ( Lembaran
Bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangperubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 986 tentangPeradilan Umum Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam menjalankan tugasperadilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum/ agamadapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biayapenyelesaian perkara;Bahwa pasal 145 ayat (4) juncto Pasal 274 Reglemen Hukum AcaraPerdata yang berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/Rbg(Reglement tot Regeling van Rechswezen in de Gewesten Buiten Java enMadura, Staatsblad 1927-227) menentukan kepada pihak berperkaradikenakan biaya-biaya untuk kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan danmaterai, serta biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku;Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menerbitkanKeputusan Bersama PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II danPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B tentang BiayaPemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius dalamDaerah Hukum PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II danDaerah Hukum PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B;
2.
Mengingat:1.
c.
b.
Menimbanga.
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS II DANKETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B
TENTANGBIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN
RADIUS DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS IIDAN KETUAPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KLAS IIDAN
KETUAPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B
MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI MUARAENIM KLAS II DAN KETUAPENGADILAN AGAMA MUARA ENIMKELAS I B TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DANPEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUSDALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUARA ENIMKLAS II DAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM DAERAHPENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B.Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Klas II Dan DaerahHukum Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B meliputi petawilayah administrasi pemerintahan kabupaten Muara Enim danKabupaten Penungkal Abab Lematang Mir (PALI), sebagaimanatergambar dalam lampiran I keputusan bersama ini.Biaya pemanggilan dan pemberitahuan di tentukan berdasarkanpembagian radius dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara
Enim Klas II dan daerah hukum Pengadilan Agama Muara EnimKelas I B sebagaimana terlampir dalam lampiran II;Biaya pemanggilan dan pemberitahuan tersebut merupakan bagianKETIGA
KEDUA
KESATU
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009;
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-UndangNomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5077;4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan terakhir diubahdengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5.Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan PeraturanPemerintah Rl Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
6.Peraturan Pemerintah Rl No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7.Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolahanPenerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung danPeradilan yang berada di bawahnya;
.
8 2000031003OWI MUKHLIS.S.H
Ditetapkan di: Muara Enim
Enim,Negeri Muara Enim,
yang tidak terpisahkan dalam perhitungan besaran panjar biayaperkara yang hams di bayar oleh pihak berperkara.Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHKABUPATEN PENUNGKAL ABAB LEMATANG ILIR
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
^'•'/••••|(abu|< OKU S^atan
PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHKABUPATEN MUARA ENIM
Lampiran IKeputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Klas II Dan Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I BNOMOR: W6.U6/1046/HK.02/VI/2020NOMOR: W6.A5/762/HK.05A/I/2020
Tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan berdasarkan pembagian radius dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Klas II Dan Pengadilan Agama Muara
KECAMATAN PENUKAL UTARATALANG AKARSUNGAI IBULSUKA MAJU
SUKA DAMAISUNGAI BAUNGSEMANGUSBENAKAT MINYAK
SINAR DEWAPANTA DEWAKARTA DEWA
TALANG UBI UTARABERUGE DARATBENUANGHANDAYANI MULYAPASAR BHAYANGKARATALANG UBI BARATTALANG UBI SELATAN
13121110987654321
2019181716151413121110987654
5
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IINomor: W6.U6/1047/HK.02/VI/2020
TENTANGPERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS II
NOMOR W6.U6/1120/HK.02 /V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 TENTANG PANJAR BIAYAPERKARA PERDATA, GUGATAN, PERMOHONAN, SITA/PENCABUTAN SITA, SOMASI,
EKSEKUSI, LELANG DAN CONSIGNATIE PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KELAS II
Membaca :
a.Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II, Nomor
W6.U6/1120/HK.02M2019 Tanggal 27 Mei 2019 Tentang Panjar Biaya PerkaraPerdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan
Consignatie Pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II;
b.Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang " Jenis dan tarif atas jenis
peneriman Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
c.Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan pengelolahan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan
Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
d.Surat Kesepakatan Bersama Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas
II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B Tentang Daftar
Radius Se-Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir
(PALI) dan Ongkos Jurusita/ Jurusita Pengganti Nomor W6.U6/1045/HK.02A/I/ 2020
dan Nomor W6.A5/745/HK.05A/I/2020 Tartanggal 30 Juni 2020;e.Surat Kesepakatan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II dan Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B Tentang Biaya Perkara Nomor
W6.U6/1046/HK.02/VI/2020 Tartanggal 30 Juni 2020 dan Nomor
W6.A5/745/HK.05A/I/2020 Tartanggal 30 Juni 2020;Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat
pencari keadilan, dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIMJL. Jendral Ahmad Yani No. 17 A
Republik Indonesia (RRI) yang dibebani biaya penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Panggilan RUPS terhadap termohon, Panggilan melalui media cetak dan
terhadap Lelang Eksekusi di bebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian/meninjau kembali
panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II;
b.Bahwa Buku II Edisr 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, Tentang
Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam semua
Lingkungan Peradilan Umum Halaman 18-19, Terhadap Gugatan
Kelompok/perorangan (Yang sudah tidak dikenal orangnya) cara pemanggilannya
apabila yang di panggil tidak ada dapat dilakukan melalui media cetak dan atau mediaelektronik, atau di tempel di Papan-Papan Pengumuman Kantor-kantor Pemerintah
seperti Kecamatan-Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan, atau secara
langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan atau persetujuan Hakim ;
c.Bahwa Panjar Biaya perkara tersebut meliputi untuk Biaya Panggilan, panggilan Goib
Pemberitahuan Putusan Sela, Putusan Akhir, Sita Jaminan, Sita Eksekusi
Pengosongan, Biaya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya Proses
lainnya;
d.Bahwa dengan adanya penyesuaian tersebut maka surat keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II Nomor W6.U6/1120/HK.02A//2019 Tanggal
27 Mei 2019 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan,
Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Consignatie Pada Pengadilan
Negeri Muara Enim Kelas II Perlu untuk dicabut dan ditetapkan panjar Biaya PerkaraBaru;
e.Bahwa besarnya biaya panjar perkara yang harus disetor oleh para pihak berpekara
tetep melalui Bank BRI sesuai dengan nomor rekening yang telah ditetapkan,
sedangkan terhadap hak-hak Kepaniteraan lainnya yang tidak tercangkup dalam
panjar biaya perkara disetor melalui Kasir Bendaharawan Pemerima untuk disetor ke
Kas Negara;
f.Bahwa perubahan dan penyesuaian besamya panjar biaya perkara dan besamya
yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara disetorkan kepada Bendaharawan
Penerimaan untuk disetorkan ke Kas Negara;
Memperhatikan:
1.Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan
Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Staatsblad
Nomor 227 Tahun 1927;2.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
3.Undang-undang No.14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No.5 Tahun 2004 Jo.
Undang-undang No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung ;
4.Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5.Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
6.Peraturan Pemerintah Rl No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai dan
besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai;
7.Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 86/PMK.02/2017 tentang startdar biayakeluaran tabungan anggaran 2018 di lembaga penyiaran publik Radio republik
Indonesia;
8.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012
Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya Pada Mahkama Agung dan Badan Peradilan Yang Berada
dibawahnya;
9.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 04 Tahun 2008 Tentang
Pemungutan Biaya Perkara;10.Surat Edaran No.6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan /
Pemberitahuan;
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Publik;
13.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan;15.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02/3/2/
2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri;16. Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2019 Tentang " Jenis dan tarif atas jenis
peneriman Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya ;
MEMUTUSKANMenetapkan :Pertama: Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas
II, Nomor W6.U6/1120/HK.02A//2019 Tanggal 27 Mei 2019 Tentang PanjarBiaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita,
Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Consignatie Pada Pengadilan Negeri Muara
Enim Kelas II;
Kedua: Panjar Biaya perkara yang harus dibayar para pihak dinyatakan dengan
Fomulir Setoran besarnya Panjar Biaya Perkara untuk disetorkan lansung
oleh pihak berpekara ke Bank BRI Cabang Muara Enim dengan Nomor
Rekening 0128.01.000.983.30.7 atas nama RPL 144 PN Muara Enim;
Ketiga: Menetapkan radius dan panggilan gaib serta satuan biaya panggilan
dan pemberitahuan Kepada Masing-Masing Pihak yang berkediaman di
wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II (Radius terlampir
dalam Lampiran II) :
a. Panjar Biaya Perkara merupakan Biaya (Jang Muka untuk pengajuan
Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana agar di Proses di Pengadilan
Negeri Muara Enim Keias II Biaya Ini digunakan untuk bea administrasi
di Kepaniteraan, Membuat Surat Pemanggilan Kedua belah pihak serta
ongkos Transport bagi Jurusita untuk sidang-sidang berikutnya dan Bea
Meterai;
•Panjar Biaya Permohonan dan Gugatan
a.Perincian Permohonan
Pendaftaran Perkara : Rp.30.000,-
Biaya Proses: Rp.30.000,-
Redaksi: Rp. 10.000,-
Meterai: Rp. 6.000.-
Jumlah: Rp.76.000,-
b.Perincian Gugatan/ Gugatan Sederhana
Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
Biaya Proses: Rp. 50.000,-
Redaksi: Rp. 10.000,-
Meterai: Rp. 6.000.-
Jumlah: Rp. 96.000,-
Keterangan: Apabila ada Panggilan - Panggilan kepada para
pihak, ada putusan sela/provinsi di tambah biaya
Meterai;
•Biaya Tidak Tetap ;
a.Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat disesuaikan dengan
radius domisili Pemohon sebanyak 2 (dua) kali Panggilan ;
b.Biaya PNBP @ 10.000,-
^ Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan pertama
kepada Pemohon/Penggugat;
^ Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama
kepada Termohon/Tergugat;
c.Biaya PNBP Putusan Sela @10.000,-
d.Biaya PNBP Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat @10.000,-
e.Biaya PNBP Panggilan Saksi Ahli Penggugat/Tergugat
@10.000,-
f.Baya PNBP Pemeriksaan Setempat @10.000,-
g.Biaya PNBP Permohonan Sita/Peneatatan @25.000,-
h. Biaya PNBP Penetapan Sita/Pencatatan @25.000,-
i.Biaya PNBP Berita Acara Penyitaan/Pencatatan @@25.000,-
j.Biaya PNBP Pencabutan Perkara Gugatan @10.000,-
k. Biaya PNBP Pencabutan Perkara Permohonan @10.000,-
1 Rp 6.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 100.0001 Rp 50.0001 Rp 30.000
1 Rp 10.0001 Rp 10.000
0 Rp 100.000
Rp 150.000
Rp 2.800.000
TOTAL BIAYAPANJAR BIAYA PERKARA
1 Rp 6.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0000 Rp 10.0001 Rp 10.000
Rp1 Rp 30.0001 Rp 30.000
1 Rp 1.000.0002 Rp 6.0001 Rp 10.000
1 Rp 6.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0002 Rp 100.0001 Rp 50.0001 Rp 30.000
RINCIAN
Ketentuan Khusus: untuk konsinyasi permohonan dikenakan biaya panggilansidang Perma No 3 Tahun 2016 TentangTata Cara Pengajuan Keberatan danPenitipan Ganti Kerugian untuk kepentingan umum
Panggilan Permohonan Delegasi
f. Meteraie. Redaksi/Leges(PNBP)d. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pemohon >Rp. 10.000,- /Relaasc Ongkos Panggilan Pemohonb. Biaya Proses (ATK)a. Biaya Pendaftaran (PNBP)Panjar Biaya Permohonan Konsinyasi Radius 13. PERMOHONAN PENGESAHAN UANG KONSINYASI (P)
Total
-Biaya PNBP Panggilan Saksi Ahli Pemohon @10.000-Biaya PNBP Panggilan Saksi Pemohon @ 10.000Tambahan Biaya Panggilan Saksi dan saksi ahli :
PNBP Panggilan Pertama Kepada Pemohon berdasarkan PP No.05 Tahun2019
Biaya Pemberitahuan Putusan Ke PemohonBiaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke TergugatBiaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke PemohonBiaya Panggilan Pemohon
Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/TerbantahBiaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/PembantahPanggilan Tergugat Untuk MediasiPanggilan Penggugat Untuk MediasiBiaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke TergugatBiaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke PenggugatBiaya Panggilan TergugatBiaya Panggilan Penggugat
- Biaya Adminsitrasi/ATK- Biaya Pendaftaran (PNBP)Panjar Biaya untuk Wilayah 1 (Kecamatan Muara Enim)2. BIAYA PERKARA GUGATAN E-Court (G) Radius 1
Untuk pihak Ketiga Intervensi Tussenkomst, diharuskan untuk menambahbiaya panjar sebanyak 5 kali panggilan yang disesuaikan dengan Radius pihakintervensi itu berada, Penambahan Biaya harus diperintahkan pada penetaparjika pihak intervensi dikabulkan
Biaya Panggilan Lewat Radio RRI Hanya Bayar PNBPBiaya Panggilan Melalui media Cetak Nasional ditentukan KemudianBiaya Panggilan Melalui Media Cetak Lokal
c. Biaya Pelaksanaanb. Meteraia. Redaksi/Leges(PNBP)Biaya Pemeriksaan Setempat untuk satu lokasi pemeriksaan
Ketentuan Khusus:Total
-Biaya PNBP Panggilan Saksi Ahli Pengguat [email protected] PNBP Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat @10.000
c. Tambahan Biaya Panggilan Saksi dan saksi ahli :
b. PNBP Panggilan Pertama Kepada Penggugat berdasarkan PP No.05 Tahun2019
a. Adanya Penambahan Biaya Panggilan Kepada Tergugat, jika dalamgugatan terdapat lebih dari satu pihak
Ketentuan Khusus
Cadangan Pemberitahuan Putusan (Penggugat dan Tergugat)Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/TerbantahBiaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/PembantahMeterai (Putusan Sela & Putusan Akhir)
Panggilan Tergugat Untuk MediasiPanggilan Penggugat Untuk MediasiBiaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke TergugatBiaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke PenggugatBiaya Panggilan TergugatBiaya Panggilan PenggugatBiaya Adminsitrasi/ATK
- Biaya Pendaftaran (PNBP)Panjar Biaya untuk Wilayah 1 (Kecamatan Muara Enim)1. BIAYA PERKARA GUGATAN (G) Radius i
Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/TerbantahBiaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/PembantahBiaya PNBP Penyerahan Reiaas Panggilan Pertama ke TergugatBiaya PNBP Penyerahan Reiaas Panggilan Pertama ke PenggugatBiaya Panggilan TergugatBiaya Panggilan PenggugatBiaya Adminsitrasi/ATKBiaya Pendaftaran (PNBP)
Panjar Biaya untuk Wilayah 1 (Kecamatan Muara Enim)
Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/TerbantahBiaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/PembantahBiaya PNBP Penyerahan Reiaas Panggilan Pertama ke TergugatBiaya PNBP Penyerahan Reiaas Panggilan Pertama ke PenggugatBiaya Panggilan TergugatBiaya panggilan Penggugat
- Biaya Adminsitrasi/ATK- Biaya Pendaftaran (PNBP)Panjar Biaya untuk Wilayah 1 (Kecamatan Muara Enim)
3. BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA (GS) Radius 1
Ill
a
Rp 1.000.000Rp 500.000Disesuaikan dengan ketentuan khusus
Disesuaikan dengan jarak radiusRp 750.000Rp 25.000
2
11
1 Rp 100.0001 Rp 100.0002 Rp 6.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 10.0001 Rp 200.0002 Rp 200.0001 Rp 500.0001 Rp 50.0001 Rp 30.000
Rp 10.000Rp 10.000Rp 10.000Rp 10.000Rp 10.000
I Rp 100.000Rp 10.000
:]
11 Rp 100.000
Rp 300.000Rp 2.500.000Rp 10.000
L Rp 100.000Rp 10.000
L Rp 100.000Rp 10.000
i
11 Rp 100.000
Rp 10.000Rp 200.000
11
e. Biaya Pelaksanaan 2 (dua) Orang Saksid. Biaya Transport
c. Biaya Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusib. Biaya Pelaksanaan oleh jurusitaa. Biaya Pencatatan Pelaksanaan Sita / Pendaftaran Sita Eksekusi
Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Sita Persamaan, Sita Revindicatoir1. PERMOHONAN SITA
j. Pemberitahuan Hasil Penawaran Uang Kepada Termohoni. Pemberitahuan Hasil Penawaran Uang Kepada Pemohonh. Meteraig. Berita Acara Konsyinyasif. Redaksi/Leges(PNBP)g. Berita Acara Penawaran Pembayaran Konsinyasie. Biaya Transport
d. Biaya Pelaksanaan 2 (dua) Orang Saksic. Biaya pelaksanaan Penawaran Uang oleh jurusitab. Biaya Adminsitrasi/ATKa. Biaya Pendaftaran (PNBP)
PERMOHONAN PENAWARAN UANG KONSINYASI (Radius 1)
- Penyumpahan novum (Bukti Baru)- Pemberitahuan Pencabutan PK- Pencabutan PK
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon (PNBP)Pemberitahuan Putusan Ketermohon (PNBP)Pemberitahuan Putusan Ke TermohonPemberitahuan Putusan Kepemohon (PNBP)Pemberitahuan Putusan Ke Ke pemohon
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon (PNBP)Pemberitahuan Putusan Ketermohon (PNBP)Pemberitahuan Putusan Ke TermohonPemberitahuan Putusan Kepada Pemohon (PNBP)Pemberitahuan Putusan Ke Ke pemohon
Penyerahan Salinan Berita Acara PengosonganFhotocopyBerita Acara (5 Set /lebih sesuai kebutuhan)Berita Acara PengosonganPemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan
Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek LelangUntuk satu sertifikat /Persil
Rp 10.000Rp 6.000Rp 100.000Rp 100.000Rp 50.000Rp 10.000Rp 100.000Rp 50.000Rp 10.000
111311111
Rp 1.500.000Rp 900.000
11
Disesuaikan dengan jarak radius
Rp 1.500.000Rp 900.000
11
Rp 500.000Rp
Rp 6.000Rp 10.000Rp 10.000Rp 10.000
102111
2. EKSEKUSI PENGOSONGAN RADIUS 1
- Redaksi (Penetapan Teguran)- Meterai
- Relaas Panggiian Teguran Kepada Termohon (PNBP)- Panggilan Termohon- Panggilan Pemohon- Berita Acara Teguran (PNBP)- Panggilan Pemohon- Biaya Proses (ATK)- Permohonan Eksekusi (Teguran) (PNBP)1. Aanmaning (Teguran) Radius 1Biaya Permohonan Eksekusi
Biaya Transport untuk Wilayah dalam Luar Kota Muara EnimBiaya Transport untuk Wilayah dalam Kota Muara Enim
Biaya Penyitaan Diatas Belum Termasuk Biaya Keamanan apabiladiperiukan dalam pelaksanaan Penyitaan dengan meminta bantuan alat
kekuatan Negara Baik Kepolisian Maupun TNI
Biaya Transport untuk Wilayah Luar Kota Muara Enim
Biaya Transport (1 hari):Biaya Transport untuk Wilayah dalam Kota Muara Enim
(etentuan Khusus
i. Koordinasi
. Biaya Pendaftaran (BPN/Kantor Samsat/Kelurahan)
. Meterai
h. Penyerahan Salinan Berita acara sita eksekusi kepada Termohong. Penyerahan Salinan Berita acara sita eksekusi kepada Pemohonf. Redaksi/Leges(PNBP) / Penetapan Sita Eksekusi
*
IX
VIII
Demikian, ditetapkan di Muara Enim pada Hari : SELASA, Tanggal : 30 JUNI 2020, oleh kami : AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H., KetuaPengadilan Negeri Muara Enim Kelas II, yang selanjutnya keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan denganCatatan Apabila dikemudian hari terdapat penibahan atas biaya tersebut, maka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Rp 25.000
Rp 200.000
Rp 50.000Rp 30.000Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 500
ALAH
iah)embilan puluh ribu
menambah biaya
tada YBS, apabila
Rp 150.000
Rp 25.000
Rp 200.000
Rp 50.000Rp 30.000Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 500
JUI\
Persurat/Perobyek
Persurat
Per Berkas
Per BerkasPer BerkasPer Berkas
PerAkta
PerPenetapan/Perputusan
1 (satu) Lembar
RINCIAN
ketentuan sebagai berikut:npatpuluh ribu rupiah );
Negeri Pelaksana Delegasi;ebesar Rp. 35,000, (tiga puluh lima ribu nipmeskipun di hitung Rp. 190,000,- (seratus s
bila tidak mencukupi pihak Penggugat wajib
a l(satu) bulan setelah diberitahukan kep
ra;
sar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);ngan dari objek yang akan di eksekusi;an akan diserahkan kepada Pemohon yang ben
PNBP Lelang
Untuk melakukan penjualan di muka umum atas perintah Pengadilan Negeri
Muara Enim
pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara yangasli dalamUntuk Penyitaan Barang-Barang yang bergerak dan untuk pencatatanBiaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan KembaliBiaya Pendaftaran Permohonan Banding dan KasasiBiaya Pendaftaran Gugatan/PermohonanSurat-Surat yang tersisip dikepaniteraanUntuk memperiihatkan surat Kepada yang berkepentingan mengenaiRegister yang diadakan untuk itu
Pencatatan Permintaan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dalam
HakRedaksi
Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan PengadilanHAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYAPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
URAIAN
TUAN UMUM:Biaya adminitrasi meliputi ATK yang terkait dengan perkaraSetiapPangilan/ Pemberitahuan diluar wilayah hukunt PN Muara Enim berlakua. Biaya Pengiriman surat untuk delegasi sebesar Rp.40,000 (eib. Ongkos Pangilan / Pemberitahuan sebesar tagihan dari Pengadilanc. Biaya Pengiriman wesel berikut surat pemberitahuan pengiriman wesel sBahwa setiap biaya panjar Delegasi merupakan biaya variabel cost, sehinggarupiah) dalam perhitungan panjar dapat lebih maupun kurang, sehingga apa
panjar perkara;
Penambahan biaya perkara harus dibayarkan seiambat -lambatnytidak dilaksakanakan maka perkara Tersebut akan dicoret dari register perks
Seluruh ongkos/Biaya dibayarkan secara Lunas;Biaya Pemberitahuan Sisa Panjar dibebankan ke Penggugat/Pemohon sebeUntuk Biaya pengosongan akan disesuaikan menurut situasi dan kondisi dilapa
Penerahan Salinan Berita acara Pengosongan (PNBP)Berita Acara Pengosongan (PNBP)Pemberitahuan perintah Pengosongan (PNBP)Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang(PNBP)
- Pembagian hasil lelang (PNBP)- Penetapan Lelang (PNBP)
- Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi Kepada Pemohon (PNBP)- Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi Kepada Termohon (PNBP)- Pendaptaran Sita Eksekusi(PNBP)