KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 262/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, pasal 63, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang- undangan; b. Bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010, tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta; d Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 298 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Beban Limbah Cair di Propinsi DKI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 262/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR LIMBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, pasal 63, Pemerintah Daerah
memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan
peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan;
b. Bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01
Tahun 2010, tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air,
Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan
pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air.
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta
Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu
Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI
Jakarta perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan dan
Pengawasan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta;
d Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan
terhadap Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nomor 298 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme
Pengawasan dan Pengendalian Beban Limbah Cair di Propinsi DKI
Jakarta;
e Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, c dan d perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan
dan Pengawasan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1893 Tahun 1991 tentang
Tindakan Administratif bagi Perusahaan / Industri / Kegiatan yang
Menimbulkan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan;
8. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang
Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta
Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 299 Tahun 1996 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582
Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai
/ Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta;
10. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Perizinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair di Propinsi DKI
Jakarta;
12. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
14. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang
Perizinan Pembuangan Air Limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
:
:
:
:
Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian
Pencemaran Air Limbah adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini
Keputusan ini sebagai pedoman bagi aparatur tingkat provinsi dan
kota/kabupaten administrasi dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pengendalian pencemaran air limbah.
Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Kepala Nomor 298
tahun 2003 tentang Petunjuk Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan
Limbah Cair di Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
TTD
Ir. PENI SUSANTI, Dipl. Est.
NIP 195507301980012001
Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI
Jakarta
Nomor : 262/2011
Tanggal : 4 Oktober 2011
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH
DI PROVINSI DKI JAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tugas dan wewenang
dari pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009.
Dalam hal pengendalian pencemaran air limbah, ketaatan yang dimaksud dalam hal
ini adalah ketaatan terhadap izin pembuangan air limbah, ketaatan terhadap pemenuhan
jadwal pemeriksaan contoh air limbah secara berkala, serta ketaatan terhadap pemenuhan
batasan beban dan konsentrasi baku mutu air limbah.
Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai
upaya peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan akan perundang-undangan. Salah satu
bentuk pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan dan konsultasi, pendampingan
teknis terhadap usaha dan/atau kegiatan, serta pemberian Surat Pemberitahuan.
Agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik maka perlu dibuat
pedoman teknis pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah di
Provinsi DKI Jakarta.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi aparatur
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air.
Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah agar pembinaan dan
pengawasan pengendalian pencemaran air dapat terlaksana secara tertib dan
bertanggungjawab.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi petunjuk teknis untuk 6 (enam) kegiatan sebagai
berikut:
1. Inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah usaha dan/atau kegiatan;
2. Pengiriman contoh air limbah;
3. Evaluasi pemenuhan jadwal pemeriksaan contoh air limbah;
4. Pembuatan status mutu;
5. Pembinaan;
6. Pengawasan.
Ruang Lingkup petunjuk teknis ini dapat dilihat di Gambar 1.
1.4 Ketentuan Umum
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
b. Sektor/Instansi Pembina adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
melaksanakan pembinaan terhadap berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan di DKI Jakarta
sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
c
Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang ditunjuk untuk memberikan pembinaan
dan melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam upaya untuk
meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan,
d
e.
UPT Laboratorium adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen air ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan;
f. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu
air;
g Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
h. Izin adalah izin pembuangan air limbah;
i. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk
dimaksukkan ke media air;
j. Status mutu air limbah adalah hasil evaluasi ketaatan perusahaan terhadap ketentuan
pengelolaan air limbah yang meliputi pemeriksaan berkala contoh limbah dan pemenuhan
baku mutu limbah berdasarkan hasil analisa laboratorium, pemasangan alat ukur debit,
pembuatan tempat pengambilan contoh air limbah, pelaksanaan swapantau dan
pelaporannya, yang disertai pula rekomendasi,
k. Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan yang berisi status mutu tidak taat yang
selanjutnya disingkat dengan P.
BAB II
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER AIR LIMBAH USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
Inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah adalah kegiatan penulusuran,
pendataan, dan pencacahan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air
limbah yang masuk ke dalam sumber air. Dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi
sumber air limbah ini dapat diketahui besaran dan/atau karakteristik air limbah dari usaha
dan/atau kegiatan.
Proses inventarisasi dan indentifikasi dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Pulau Seribu berkoordinasi dengan
sektor/instansi pembina di wilayah masing-masing. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi
ini antara lain profil usaha dan/atau kegiatan, sumber air limbah yang dikeluarkan (limbah
proses maupun domestik), badan air penerima serta karakteristik air limbah yang dihasilkan.
Formulir inventarisasi dan identifikasi dapat dilihat di Formulir 1. Hasil inventarisasi dan
identifikasi sumber air limbah usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada BPLHD Provinsi
DKI Jakarta minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dari proses inventarisasi dan identifikasi, usaha dan/atau kegiatan
dikelompokkan sebagai berikut
1. Memiliki izin dan rutin melakukan pemeriksaan berkala,
Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memeriksakan contoh air limbahnya secara
berkala setiap 3 (tiga) bulanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh UPT
Laboratorium. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan rutin
memeriksakan contoh air limbahnya dibina dan diawasi sesuai dengan mekanisme pada
Bab VI dan Bab VII.
2. Memiliki izin tapi tidak rutin melakukan pemeriksaan berkala,
Setiap awal bulan, berdasarkan laporan hasil uji UPT Laboratorium, Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan menyampaikan nota dinas kepada KLH Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berisi rekapitulasi usaha
dan/atau kegiatan yang telah memeriksakan contoh air limbah pada bulan sebelumnya.
Kepada usaha dan/atau kegiatan yang tidak memeriksakan contoh air limbahnya sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Tidak Kirim
Contoh Air Limbah oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi Kepulauan Pulau Seribu sesuai dengan mekanisme pada Bab IV.
3. Tidak memiliki izin dan rutin melakukan pemeriksaan berkala,
Setiap awal bulan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan
mengirimkan nota dinas ke Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan
Sumber Daya Perkotaan berisi rekapitulasi data usaha dan/atau kegiatan yang
memeriksakan contoh air limbah outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah tetapi tidak
memiliki izin. Status mutu dari usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan dengan rekomendasi kewajiban
usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki izin.
4. Tidak memiliki izin dan tidak rutin/tidak pernah melakukan pemeriksaan berkala.
Usaha dan/atau kegiatan kelompok 4 ini terdiri dari usaha dan/atau kegiatan yang baru
beroperasi serta usaha dan/atau kegiatan yang sudah operasional tapi tidak rutin/tidak
pernah melakukan pemeriksaan contoh air limbahnya. Untuk usaha dan/atau kegiatan
yang baru beroperasi, proses perizinannya dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan
Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan. Setiap awal bulan, Bidang
Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan
menyampaikan nota dinas kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi
Lingkungan berisi rekapitulasi/data izin yang terbit bulan sebelumnya. Untuk usaha
dan/atau kegiatan yang tidak rutin mengirimkan contoh air limbah dan tidak memiliki
izin akan dikenakan Surat Pemberitahuan Tidak Kirim Contoh Air Limbah oleh Kantor
Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Pulau Seribu
sesuai dengan mekanisme pada Bab IV.
Proses inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah usaha dan/atau kegiatan dapat
dilihat di Gambar 2.
BAB III
PENGIRIMAN CONTOH AIR LIMBAH
Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memeriksakan contoh air limbahnya 1
(satu) kali dalam sebulan ke Laboratorium Teregistrasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 dan dilaporkan hasilnya kepada
Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan jadwal
pemeriksaan air limbah ke UPT Laboratorium yang telah ditetapkan untuk usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan. Jadwal pemeriksaan air limbah terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:
Jadwal I : Januari, April, Juli, Oktober
Jadwal II : Februari, Mei, Agustus, Nopember
Jadwal III : Maret, Juni, September, Desember
Dalam mengirimkan contoh air limbah untuk pemeriksaan berkala setiap 3 (tiga)
bulan ke UPT Laboratorium, yang harus dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan adalah
sebagai berikut:
1. Contoh air limbah yang dikirimkan adalah contoh air limbah yang berasal dari outlet
Instalasi Pengolahan Air Limbah. Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
memeriksakan juga contoh inlet instalasi pengolahan air limbah untuk mengetahui
kinerjanya,
2. Setiap mengirimkan contoh air limbah wajib menyertakan surat pengantar dengan
format sesuai dengan Formulir 2,
3. Pengambilan contoh, pewadahan, dan pengirimannya ke UPT laboratorium mengikuti
prosedur baku SNI.
Selanjutnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan,
melakukan pemutakhiran database, yang meliputi data-data yang tertera pada surat
pengantar pengiriman contoh air limbah dan laporan swapantau harian usaha dan/atau
kegiatan. Format laporan swapantau dapat dilihat pada Formulir 3.
BAB IV
EVALUASI PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH
(1) Setiap bulan, paling lambat tanggal 5, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi
Lingkungan mengirimkan nota dinas rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang telah
memeriksakan contoh air limbah pada bulan sebelumnya kepada KLH Kota Administrasi /
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
(2) Berdasarkan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (1),
KLH Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi memeriksa silang terhadap jadwal
pemeriksaan contoh limbah yang telah ditetapkan sebelumnya.
(3) Kepada usaha dan/atau kegiatan yang tidak memeriksakan contoh air limbah sesuai
dengan jadwalnya, KLH Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tidak Kirim Contoh Air Limbah Paling lambat 14 (hari) setelah
dikirimkannya rekapitulasi tersebut pada butir (1). Format Surat Pemberitahuan Tidak
Kirim Contoh Air Limbah dapat dilihat pada Formulir 4.
(4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima surat pemberitahuan, wajib
memeriksakan contoh air limbah ke UPT Laboratorium.
(5) Apabila pada bulan berikutnya setelah jadwal yang telah ditetapkan, usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan tetap tidak memeriksakan contoh air limbah, KLH Kota
Administrasi / Kabupaten Administrasi dapat melakukan pengambilan langsung contoh air
limbah.
(6) Setiap pengambilan langsung contoh air limbah sebagaimana dimaksud butir (5)
dilengkapi dengan Berita Acara dan semua biaya pemeriksaan contoh air limbah
ditanggung oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
(7)
Apabila usaha dan/atau kegiatan menolak pengambilan langsung contoh air limbah
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) maka KLH Kota Administrasi / Kabupaten
Administrasi membuat Berita Acara Penolakan dan menyampaikan laporan kepada
Bidang Penegakan Hukum untuk dikenakan sanksi administratif.
(8) Skema evaluasi pemenuhan jadwal pemeriksaan contoh air limbah dapat dilihat pada
Gambar 3.
BAB V
PEMBUATAN STATUS MUTU
Status mutu, sebagaimana format yang ada dalam Formulir 4 sampai dengan
Formulir 7, diterbitkan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan
melalui tahapan kerja sebagai berikut:
1. Bidang Pengendalian Pencemaran menerima laporan hasil uji pemeriksaan berkala
usaha dan/atau kegiatan dari UPT Laboratorium.
2. Status mutu air limbah menunjukkan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap
baku mutu air limbah dari sisi konsentrasi dan/atau beban yang dievaluasi berdasarkan
Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582/1995 atau Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 122/2005. Dalam hal instalasi pengolahan air limbah suatu usaha
dan/atau kegiatan digunakan untuk mengolah air limbah campuran proses dan
domestik, maka tolok ukur ketaatan didasarkan pada baku mutu terketat diantara kedua
baku mutu tersebut.
3. Terdapat 2 (dua) jenis status mutu usaha dan/atau kegiatan, yaitu:
a. Memenuhi baku mutu.
Status mutu ini dikeluarkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi
baku mutu dari segi konsentrasi, batasan beban air limbah serta batasan debit air
limbah yang telah ditetapkan. Format status mutu sebagaimana pada Formulir 5.
b. Tidak memenuhi baku mutu.
Status mutu untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu air
limbah terdiri dari:
1) Tidak memenuhi baku mutu dalam batas toleransi
Diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang konsentrasi air limbahnya
melebihi hingga 20% dari konsentrasi baku mutu, namun masih memenuhi baku
mutu dari segi batasan beban dan batasan debit air limbah yang telah ditetapkan.
Untuk kategori ini status mutu tidak mencantumkan Pemberitahuan. Format
status mutu dimaksud terdapat pada Formulir 6.
2) Tidak memenuhi baku mutu dan diberikan Pemberitahuan I (P I) atau
Pemberitahuan II (P II)
Diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya tidak memenuhi
baku mutu air limbah dari segi beban atau melebihi 20% konsentrasi baku mutu
atau melebihi batasan debit air limbah yang telah ditetapkan. P I diberikan ketika
pertama kali status mutu usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi baku mutu. P
II diberikan ketika status mutu usaha dan/atau kegiatan yang sudah terkena P I,
kembali tidak memenuhi baku mutu saat diperiksa sesuai jadwal pemeriksaannya
hingga kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak jadwal pemeriksaan yang
menghasilkan P I. Usaha dan/atau kegiatan yang kembali tidak memenuhi baku
mutu saat diperiksa sesuai jadwal pemeriksaannya hingga kurun waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P II akan
ditindaklanjuti dengan Rapat Teknis pada Bab VI.
Format status mutu dimaksud terdapat pada Formulir 7 dan Formulir 8.
4. Pengembalian status mutu usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I kepada status
mutu taat memenuhi baku mutu dilakukan apabila usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan senantiasa memenuhi baku mutu selama 1 (satu) tahun terhitung setelah
jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P I. Pengembalian status mutu usaha dan/atau
kegiatan yang terkena P II kepada status mutu taat dilakukan apabila usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan senantiasa memenuhi baku mutu selama 1 (satu) tahun
terhitung setelah jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P II.
5. Status mutu juga mencantumkan kewajiban-kewajiban selain pemenuhan baku mutu
dari segi konsentrasi, beban, maupun debit yang harus dipenuhi oleh usaha dan/atau
kegiatan seperti kepemilikan izin, pemasangan alat ukur debit, pelaksanaan dan
pelaporan swapantau serta kewajiban pemeriksaan berkala air limbah setiap 3 (tiga)
bulan.
6. Status mutu dari usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I dan P II dikirimkan oleh
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan kepada usaha dan/atau
kegiatan. Sementara untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi baku mutu,
status mutunya dapat diambil di Sekretariat BPLHD Provinsi DKI Jakarta,
7. Pembuatan status mutu yang sesuai dengan Keputusan Kepala ini mulai diberlakukan
untuk usaha dan/atau kegiatan yang mengirimkan contoh air limbahnya pada tanggal
ditetapkannya Keputusan Kepala ini.
8. Dengan diberlakukannya Keputusan Kepala ini, usaha dan/atau kegiatan yang sebelum
peraturan ini ditetapkan terkena Teguran, maka setara dengan Pemberitahuan dan yang
terkena Peringatan akan ditindaklanjuti berdasarkan evaluasi tim pembina/pengawas.
BAB VI
PEMBINAAN
1. Pembinaan adalah seluruh rangkaian upaya sektor/instansi pembina dalam membina usaha
dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dimaksud
terhadap ketentuan peraturan pengelolaan air limbah. Tahapan pembinaan yang dilakukan
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan terdapat pada Gambar 4.
2. Pembinaan dapat berupa:
a. Sosialisasi tentang kebijakan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,
b. Pemberian penghargaan dengan kriteria tertentu atas ketaatan usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan pengelolaan air limbah,
c. Pengenaan P I dan P II,
d. Pemanggilan suatu usaha dan/atau kegiatan untuk paparan tentang upaya pengelolaan
air limbah dari usaha dan/atau kegiatan di dalam rapat teknis,
3. Kelompok sasaran pembinaan:
a. Seluruh usaha dan/atau kegiatan
Seluruh usaha dan/atau kegiatan yang membuang/menyalurkan air limbah ke
lingkungan dapat diberikan sosialisasi dengan materi sesuai kebutuhan. Sosialisasi
pengelolaan air limbah secara umum dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup
Kota/Kabupaten Administrasi dan/atau oleh Bidang Penegakan Hukum. Sosialisasi
pengelolaan air limbah secara khusus atau tematik sesuai kebutuhan dapat dilakukan
oleh Bidang-Bidang BPLHD dan/atau oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten
Administrasi,
b. Usaha dan/atau kegiatan berkinerja baik
Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan air limbah dapat
diberi penghargaan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Pemberian
penghargaan dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Hukum dalam kaitan program
edukasi lingkungan,
c. Usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I dan P II
Usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I dan P II dapat dipanggil untuk paparan
tentang upaya perbaikan pengelolaan air limbahnya di dalam rapat teknis di Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan.
4. Tahapan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan yang terkena P II:
a. Rapat teknis dilaksanakan dengan mengundang usaha dan/atau kegiatan dimaksud,
Bidang Penegakan Hukum, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan,
UPT Laboratorium, Kantor Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi,
sektor/instansi pembina, dan dapat melibatkan tenaga ahli. Rapat teknis dilaksanakan
bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah terkena P II tapi kembali tidak memenuhi baku
mutu saat diperiksa sesuai jadwal pemeriksaannya, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P II,
b. Pengawasan lapangan disertai pengambilan contoh air limbah usaha dan/atau kegiatan
oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan sesuai jadwal
pemeriksaan berkala berikutnya dari usaha dan/atau kegiatan dimaksud atau sesuai
dengan jadwal pengawasan yang disetujui pada Rapat Teknis,
BAB VII
PENGAWASAN
1. Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan
menetapkan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban-kewajiban
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian
pencemaran air, serta persyaratan-persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang
terkait.
2. Pengawasan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif.
a. Pengawasan pasif
Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang memeriksakan contoh air limbah berkala di UPT Laboratorium. Penetapan status
ketaatan dalam pengawasan pasif didasarkan atas data-data laporan swapantau dan
hasil uji laboratorium terhadap contoh air limbah yang dikirimkan usaha dan/atau
kegiatan ke BPLHD. Dalam hal ditemukan indikasi manipulasi data laporan dan/atau
contoh air limbah maka usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dapat dimasukkan
dalam sasaran kegiatan pengawasan aktif.
b. Pengawasan aktif
Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan
secara langsung di lokasi/tempat usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh petugas BPLHD
Provinsi DKI Jakarta dan/atau KLH Kota/Kabupaten Administrasi disertai pengambilan
contoh air limbah.
3. Kelompok sasaran pengawasan meliputi:
a. Usaha dan/atau kegiatan yang pada Pengawasan Pasif diindikasikan terdapat
ketidaksesuaian data/laporan dan/atau contoh air limbah,
b. Usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya lebih berpotensi menyebabkan
pencemaran air. Potensi menyebabkan pencemaran air tersebut diklasifikasikan sebagai
berikut:
1. Sangat potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 500 kg COD/hari;
2. Potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 100 kg COD/hari sampai
dengan 500 kg COD/hari;
3. Cukup potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 10 kg COD/hari
sampai dengan 100 kg COD/hari;
4. Kurang potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 1 kg COD/hari
sampai dengan 10 kg COD/hari;
5. Tidak potensial, apabila beban pencemaran inlet kurang dari atau sama dengan 1 kg
COD/hari.
c. Usaha dan/atau kegiatan terkena P II sebagai tindaklanjut pembinaan yang telah
dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,
d. Usaha dan/atau kegiatan yang dinominasikan memperoleh penghargaan terkait
dengan pengelolaan air limbahnya untuk verifikasi kelayakannya memperoleh
penghargaan.
4. Tahap – tahap pengawasan antara lain:
a. Kegiatan Pra-Pengawasan
b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
c. Kegiatan Pasca Pengawasan
Tahap – tahap pengawasan ini mengikuti tahap pengawasan sebagaimana diatur pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana
Pengendalian Pencemaran Air. Format Berita Acara Pengawasan yang digunakan dapat
dilihat di Formulir 9-12.
5. Tindaklanjut Pengawasan Aktif
Tindaklanjut pengawasan aktif didasarkan pada kelompok sasaran pengawasan. Tindak
lanjut pengawasan, sebagai berikut:
a. Usaha dan/atau kegiatan yang pada Pengawasan Pasif diindikasikan terdapat
ketidaksesuaian data/laporan dan/atau contoh air limbah,
Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, jika pada pengawasan aktif terbukti
melakukan manipulasi data/ laporan dan/atau contoh air limbah, maka usaha dan/atau
kegiatan ini langsung dikirimkan ke Bagian Penegakan Hukum untuk proses selanjutnya.
b. Usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya lebih berpotensi menyebabkan
pencemaran air.
Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, jika usaha dan/atau kegiatan tidak taat
terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
di bidang pengendalian pencemaran air, serta persyaratan-persyaratan lingkungan yang
tercantum dalam izin yang terkait maka usaha dan/atau kegiatan ini akan dimasukkan
ke dalam program SUPER (Surat Pernyataan) untuk percepatan pemenuhan kewajiban-
kewajiban dimaksud.
c. Usaha dan/atau kegiatan terkena P II
Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, tindaklanjut dari hasil pengawasan didasarkan
pada hasil rapat teknis. Keputusan hasil rapat teknis antara lain:
1. Dilakukan pembinaan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan
sesuai dengan mekanisme pembinaan yang ada, atau
2. Dikirimkan ke Bidang Penegakan Hukum untuk di proses sanksi administrasi.
d. Usaha dan/atau kegiatan yang dinominasikan memperoleh penghargaan terkait dengan
pengelolaan air limbahnya.
Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, tindaklanjutnya adalah layak atau tidak usaha
dan/atau kegiatan tersebut menerima penghargaan.
BAB VIII
TIM PELAKSANA
Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari,
1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan,
2. Bidang Pencegahan Dampak dan PSDP
3. Bidang Penegakan Hukum,
4. Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan,
5. UPTLaboratorium.
6. Tenaga Ahli/Pakar
Tugas dari tim pelaksana pembinaan dan pengawasan ini antara lain:
1. Melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan,
2. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan,
3. Mengevaluasi status ketaatan dari usaha dan/atau kegiatan,
4. Memutuskan tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan.
FORMULIR 1
FORMULIR INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
I. DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Kegiatan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Alamat
a. Jalan :
b. Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kota Administrasi :
d. Kode Pos :
e. Telp / Fax :
II. DOKUMEN PERIZINAN YANG DIMILIKI
No. Jenis Dokumen Lingkungan dan Perizinan No. Rekomendasi / Izin
III. Kapasitas Kegiatan
a. Luas lahan :
b. Luas lantai sesuai izin
c. Luas lantai terbangun
d. Jumlah lantai
e. Jumlah bed / kamar / unit *
f. Kapasitas sesuai izin
g. Kapasitas terpasang :
h. Kapasitas riil (senyatanya) :
i. Proses produksi : Batch / continue
IV. Tenaga Kerja dan Waktu Kerja
a. Jumlah karyawan : ………….. orang
b. Jumlah shift : ………….. / hari
c. Jumlah hari kerja : ………….. jam / hari
: ………….. hari / bulan
V. Data Air Baku
a. Sumber Air Baku
No. Nama Sumber Kapasitas Pengambilan Sesuai Izin (m3/hari)
Keterangan
1. Air PAM
2. Air Tanah Dangkal
3. Air Tanah Dalam
4. Air Permukaan
b. Penggunaan Air
Fasilitas Penggunaan Air Riil (m3/hari)
Air yang direcycle (m3/hari)
a. Proses produksi
b. Utilitas
- ………………………..
- ………………………..
c. Domestik
d. Lainnya
- ………………………..
- ………………………..
TOTAL
VI. DATA AIR LIMBAH
a. Lampirkan layout gedung
b. Lampirkan neraca air
c. Sumber air limbah
Sumber Air Limbah Volume (m3/hari)
Karakteristik Air Limbah (m3/hari)
Keterangan (continue / batch)
a. Proses produksi
b. Utilitas
- ………………………..
- ………………………..
c. Domestik
d. Lainnya
- ………………………..
- ………………………..
TOTAL
* karakteristik air limbah : sifat fisik / biologi / kimia
d. Sistem Pengolahan Air Limbah
Sistem IPAL : Batch / continue
Kapasitas IPAL : ………….. m3/hari
No. Unit Keterangan
1. Penyaring (screen)
2. Penangkap lemak / minyak (grease trap / oil separator)
3. Penghancur padatan (communitor)
4. Bak ekualisasi
5. Koagulasi
6. Flokulasi
7. Pengendap primer (primary clarifier)
8. Anaerobik proses
9. Aerobik proses
10. Lumpur aktif (activated sludge)
11. Pengendap akhir
12. Sand Filter / Carbon Filter
13. Kolom resin
14. Lain-lain penghilang nutrient
15. Filter press
16. Unggun pengering (drying bed)
17. Lain-lain
e. Layout gedung beserta saluran pembuangan air limbah
f. Pembuangan air limbah : Batch / continue
VII. PEMBUANGAN AIR LIMBAH
a. Tempat pengambilan contoh : Ada / Tidak
Jenis : Sampel tab, manhole, bak control, ………
b. Alat ukur debit : Ada / Tidak
Jenis : Open channel weirs, ventury,
orifice, rotameter, watermeter, ……
c. Pelaksanaan swapantau : Sudah / belum
Sebutkan ………………………………..
d. Pemeriksaan berkala contoh air limbah : Sudah / belum
e. Jadwal Pemeriksaan :
I : (Januari, April, Juli, Oktober)
II : (Februari, Mei, agustus, November)
III : ( Maret, Juni, September, Desember)
*) sesuaikan dengan jenis kegiatan : RS / hotel / apartemen
FORMULIR 2
KOP SURAT USAHA KEGIATAN
Nomor : Jakarta, ................................... Lampiran : Kepada Yth; Hal : Permohonan analisis contoh Kepala BPLHD Propinsi DKI Jakarta, air limbah Jl. Casablanca Kav. 1 di Jakarta
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penaatan baku mutu air limbah (BMAL), maka bersama ini disampaikan contoh air limbah perusahaan kami dengan keterangan sebagai berikut: Nama perusahaan : ................................................................................. Jenis kegiatan : ................................................................................. Alamat perusahaan : ................................................................................. Telepon / Fax : ................................................................................. Situs / e-mail : ................................................................................. Jumlah contoh air limbah : ................................................................................. Jenis contoh : …………………………………………………………. Untuk :
1. Dianalisis sesuai dengan BMAL untuk kegiatan / industri : ……………………………... (sesuai Keputusan Gubernur KDKI Jakarta 582 / 1995, atau Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 122/2005)
2. Dapat diterbitkan status mutu air limbah, dalam rangka pengawasan dan pengendalian air limbah. Sebagai pendukung, kami informasikan : a. Jumlah pemakaian air : ........................... m3/hari b. Jumlah debit air limbah Inlet : ........................... m3/hari c. Jumlah debit air limbah Outlet : ............................m3/hari d. Jumlah tingkat hunian, BOR, pemakaian bahan baku atau jumlah produksi (disesuaikan
dengan dasar perhitungan beban pada penerapan BMAL : .................................... / hari e. Tempat pengambilan contoh air limbah : ada/tidak f. Titik koordinat tempat pengambilan contoh air limbah : g. Alat ukur debit : ada/tidak h. Pelaksanaan pengamatan air limbah harian (swapantau) terhadap pemeriksaan secara
kualitas dan kualitas air limbah selama proses pembuangan limbah : ada/tidak i. Pelaporan pelaksanaan swapantau : ada/tidak j. DPS : (Sungai tempat limbah dibuang)
Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih. Pimpinan Perusahaan,
Nama jelas dan stempel perusahaan
FORMULIR 3
NAMA PERUSAHAAN :
JENIS KEGIATAN :
BULAN :
1 2 3 4 5 6 7
HARI TINGKAT HUNIAN, BOR ATAU PRODUKSI
KONSUMSI BAHAN BAKU (tergantung jenis)
DEBIT LIMBAH (M
3/hari)
KONSENTRASI INDEKS DEBIT
(tergantung jenis)
BATAS MAKSIMUM
DEBIT (m3 / hari)
BEBAN LIMBAH PERHARI (Kg/hari)
4a 4b 7a (3 x 4a x faktor koreksi) 7b (6 x 4b x faktor koreksi)
FORMULIR 5 Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Evaluasi status air limbah
Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah : sudah memenuhi baku mutu.
Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
Selanjtnya Saudara diwajibkan :
Untuk mempertahankan kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukannya.
Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara.
Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
FORMULIR 6 Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Evaluasi status air limbah
Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah :
a. belum memenuhi baku mutu untuk parameter : …………..
Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
Selanjtnya Saudara diwajibkan :
Untuk secepatnya memperbaiki kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukkannya.
Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara.
Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
Kepada Yth. Pimpinan PT. ………………… Jl. ………….. di Jakarta
FORMULIR 7
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Evaluasi status air limbah dan Pemberitahuan I
Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah :
a. belum memenuhi baku mutu untuk parameter : …………..
b. Sehubungan dengan butir diatas maka kegiatan / perusahaan Saudara dikenakan Pemberitahuan I, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan bila pada pengujian berkala berikutnya belum memenuhi baku mutu, akan dikenakan Pemberitahuan II.
Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
Selanjtnya Saudara diwajibkan :
Untuk secepatnya memperbaiki kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukkannya.
Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara.
Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
Tembusan : - Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta - Kepala Instansi Terkait - Arsip
Kepada Yth. Pimpinan PT. ………………… Jl. ………….. di Jakarta
FORMULIR 8
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Evaluasi status air limbah dan Pemberitahuan II
Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah :
a. belum memenuhi baku mutu untuk parameter : …………..
b. Sehubungan dengan butir diatas maka kegiatan / perusahaan Saudara dikenakan Pemberitahuan II, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan bila pada pengujian berkala berikutnya belum memenuhi baku mutu, dapat dikenakan sanksi administratif.
Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
Selanjtnya Saudara diwajibkan :
Untuk secepatnya memperbaiki kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukkannya.
Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara.
Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN