Disampaikan dalam Seminar Yang Diselenggarakan Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN), The Sultan Hotel, Jakarta 4 Maret 2011 1 KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA DAN MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS
24
Embed
KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI · PDF filekepastian hukum dan pemberantasan korupsi dalam membangun kenyamanan berusaha dan ... •kondisi politik dan keamanan. 4 perbaikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Disampaikan dalam Seminar Yang Diselenggarakan
Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN), The Sultan Hotel,
Jakarta 4 Maret 2011
1
KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA DAN
MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA DALAM ERA
PERDAGANGAN BEBAS
Dibentukanya
AFTA, APEC,
AFTA, Uni Eropa,
WTO
Rendahnya investasi di suatu negara tentu sangat berpengaruh
terhadap dunia usaha dan daya saing produk negara tersebut,
baik di pasar dalam maupun luar negeri, khususnya pada era
globalisasi.
INVESTASI
3
Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah penyelenggaraan
investasi yang belum didukung oleh iklim investasi yang kondusif :
• Prosedur perizinan yang panjang dan mahal;
• rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari banyaknya
tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat, daerah dan
antar sektor;
• belum siapnya daerah melaksanakan disentralisasi
• lemahnya insentif investasi
• rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya
infrastruktur
• Kondisi Politik dan Keamanan
4
PERBAIKAN
IKLIM
INVESTASI
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
ALTERNATIF TERBAIK SUMBER
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
MENGINTEGRASIKAN EKONOMI
SUATU NEGARA KE DALAM EKONOMI
GLOBAL
TRANSFER ILMU PENGETAHUAN DAN
MODAL SUMBER DAYA MANUSIA
MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA
5
Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal
Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan
perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem
perekonomian yang berdaya saing.
6
MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI
YANG KONDUSIF
• memangkas prosedur perizinan panjang dan mahal;
• memperkuat insentif investasi;
• meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur
Diperlukan rumusan strategi dan kebijakan investasi yang
didukung instrumen hukum yang dapat menjamin adanya
kepastian hukum.
7
KEPASTIAN HUKUM.
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN
INSTRUMEN HUKUM
KONSISTENSI DALAM PROSES
PENEGAKAN HUKUM
Khususnya Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagai salah satu
faktor yang dapat menghambat kegiatan
usaha dan investasi
8
PERANGKAT HUKUM TERKAIT INVESTASI
UU No. 4/1998 TTG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UU No. 1/1998 TTG PERUBAHAN ATAS UU KEPAILITAN;
UU No. 5/1999 TTG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT;
UU No. 8/1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN;
UU No. 25/2007 TTG PENANAMAN MODAL;
UU No. 10/1998 TTG PERBANKAN;
UU No. 6/2009 TTG BANK INDONESIA;
UU No. 30/1999 TTG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA;
UU No. 2/2004 TTG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL INDONESIA;
UU No. 37/2004 TTG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG.
9
KEPPRES NOMOR : 183/1998 TTG BADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL;
KEPPRES NOMOR : 114/1998 TTG PERUBAHAN ATASKEPPRES NOMOR : 25/1991 TTG KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL;
KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NOMOR: 12/SK/ 1999 TTG PENYERTAAN MODAL DALAMPERUSAHAAN INDUK (HOLDING).
10
PASAL 3
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga
menjamin adanya kepastian hukum kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan
usaha.
11
Sepuluh besar hambatan utama dalam dunia bisnis menurut
survey Invesment Climate :
1. Instabilitas makro ekonomi;
2. Ketidakpastian kebijakan ekonomi;
3. Korupsi di daerah;
4. Korupsi secara nasional
5. Mekanisme penyelesaian sengketa
6. Transportasi
7. Administrasi pajak;
8. Buruh yang tidak terlatih dan tidak berpendidikan;
9. Pembiayaan keuangan; dan
10.Tingkatan pajak yang dibebankan
ketidakpastian hukum dan korupsi masuk ke dalam 5 (lima)
besar hambatan bagi dunia bisnis dalam mengembangkan
usahanya
12
Perlu adanya kerangka dasar hukum ekonomi nasional dengan
mengedepankan prinsip-prinsip :
1. Demokrasi ekonomi, dengan ciri-ciri positif dan negatifnya;
2. Pengembangan kesempatan yang sama dan adil dalam kegiatan
ekonomi dan pembangunan;
3. Pemeliharaan kekuatan penyumbang untuk mencegah monopoli
atau oligopoli;
4. Penyelenggaraan mekanisme check and recheck untuk
memelihara keseimbangan kekuatan dan bahkan dapat diarahkan
untuk melindungi golongan ekonomi lemah.
5. Pengembangan pertimbangan kepentingan umum dalam
pembangunan ;
6. Penyempurnaan aparatur
7. Penertiban produk hukum ekonomi pembangunan perlu
memperhatikan butir-butir dalam demokrasi ekonomi dan
selanjutnya dapat mendorong ikhtiar masyarakat untuk
mengembangkan usaha/kegiatan di bidang ekonomi, sehingga
tercipta suhu/iklim, budaya dan kesadaran untuk menyumbang
hukum ekonomi itu sendiri.
Prof. Emil Salim
13
Mengapa korupsi kian marak dan merambah
juga di dunia usaha, antara lain disebabkan :
1. Sistem yang diberlakukan memberi peluang
terjadinya korupsi, termasuk dalam hal ini
regulasinya sendiri;
2. Moral dan integritas yang rendah, baik aparatur