KEPALA JI. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455 , +6221-3853922 , Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-08 11.02/pPATK/05/2013 TENTANG PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, Menimbang a. bahwa Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; b. bahwa pihak yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang danl atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana penCUClan uang, memerlukan pedoman dalam meminta informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164) ;
14
Embed
KEPALA - ppatk.go.id · PDF fileKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian ... Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Pusat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPALA
JI Ir H Djuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatkgoid
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER-08 1102pPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Menimbang a bahwa Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai
kerja sama pertukaran informasi berupa
permintaan pemberian dan penerimaan informasi
baik dalam lingkup nasional maupun internasional
b bahwa pihak yang terkait dengan upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
danl atau tindak pidana lain terkait dengan tindak
pidana penCUClan uang memerlukan pedoman
dalam meminta informasi ke Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan tentang Permintaan
Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan
Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5164)
2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISlS
TRANSAKSl KEUANGAN TENTANG PERMlNTAAN lNFORMASl
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISlS TRANSAKSl
KEUANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
2 Korporasi adalah kumpulan orang danl atau kekayaan yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
3 lnformasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri
orang perseorangan atau Korporasi data keuangan harta kekayaan
dan l atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK
4 Financial Intelligence Unit yang selanjutnya disingkat FlU adalah lembaga
pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima
lnformasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan
melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang
berwenang
Pasa12
Permintaan lnformasi berdasarkan Peraturan ini dilakukan untuk tujuan
2
a dan memberantas pidana pencuclan uang atau
pidana uang atau
b
dan
khususnya
II
TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI
Kesatu
Umum
Pasa13
(1) Produk meliputi
a
b hasH
c dan
d
(2) pihak hanya dapat produk
dimaksud (1 ) d
Bagian Kedua
Informasi Negeri
Pasa14
(1) Pihak negen meminta meliputi
a
b yang pengawasan terhadap
3
c lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
d lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana pencucian uang
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah
Pasal5
Permintaan Informasi yang diajukan oleh pihak selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus didasarkan pada nota kesepahaman
atau kerja sarna formal
Pasal6
(1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh
a hakim ketua majelis
b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian
daerah
c Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi
d pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan
diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia
e pemimpin direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan
kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyedia jasa keuangan
f pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara atau
4
-
g dari lain terkait
terkait pencuClan
(2)
Bea dan
surat permintaan
oleh
(3) hal Kepolisian Republik Indonesia
kepolisian Jaksa aksaan
instansi atau lembaga atau komisi
huruf c huruf d
oleh
(4)
Informasi PPATK
a untuk dimaksud dalam
1) atau
lain
3) atau catatan lengkap
j asa termasuk
perikatan antara atau
danatau
6)
7) dengan
lain
8)
yang
PPATK
dan
lain
dan
atau
atau kepala
) plmpman
(1)
dapat
2 huruf a
atau jasa
atau
barang
tujuan
5
b untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencantumkan paling kurang
1) identitas lengkap orang perseorangan
2) tujuan dan alasan permintaan lnformasi
3) pernyataan untuk menJaga kerahasiaan lnformasi dan
menggunakan lnformasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang
telah disetujui oleh PPATK dan
4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenm
keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan
(5) Selain lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminta lnformasi
dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait
(6) Contoh format permintaan lnformasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
Bagian Ketiga
Permintaan lnformasi dari Luar Negeri
Pasal7
(1) Permintaan lnformasi dari luar negeri dilakukan melalui FlU
(2) Permintaan lnformasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FlU
lembaga asing tersebut
Pasal8
Permintaan lnformasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja
sarna formal danl atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas
Pasal9
Permintaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran
lnformasi yang berlaku secara internasional
6
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISlS
TRANSAKSl KEUANGAN TENTANG PERMlNTAAN lNFORMASl
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISlS TRANSAKSl
KEUANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
2 Korporasi adalah kumpulan orang danl atau kekayaan yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
3 lnformasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri
orang perseorangan atau Korporasi data keuangan harta kekayaan
dan l atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK
4 Financial Intelligence Unit yang selanjutnya disingkat FlU adalah lembaga
pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima
lnformasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan
melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang
berwenang
Pasa12
Permintaan lnformasi berdasarkan Peraturan ini dilakukan untuk tujuan
2
a dan memberantas pidana pencuclan uang atau
pidana uang atau
b
dan
khususnya
II
TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI
Kesatu
Umum
Pasa13
(1) Produk meliputi
a
b hasH
c dan
d
(2) pihak hanya dapat produk
dimaksud (1 ) d
Bagian Kedua
Informasi Negeri
Pasa14
(1) Pihak negen meminta meliputi
a
b yang pengawasan terhadap
3
c lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
d lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana pencucian uang
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah
Pasal5
Permintaan Informasi yang diajukan oleh pihak selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus didasarkan pada nota kesepahaman
atau kerja sarna formal
Pasal6
(1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh
a hakim ketua majelis
b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian
daerah
c Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi
d pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan
diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia
e pemimpin direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan
kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyedia jasa keuangan
f pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara atau
4
-
g dari lain terkait
terkait pencuClan
(2)
Bea dan
surat permintaan
oleh
(3) hal Kepolisian Republik Indonesia
kepolisian Jaksa aksaan
instansi atau lembaga atau komisi
huruf c huruf d
oleh
(4)
Informasi PPATK
a untuk dimaksud dalam
1) atau
lain
3) atau catatan lengkap
j asa termasuk
perikatan antara atau
danatau
6)
7) dengan
lain
8)
yang
PPATK
dan
lain
dan
atau
atau kepala
) plmpman
(1)
dapat
2 huruf a
atau jasa
atau
barang
tujuan
5
b untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencantumkan paling kurang
1) identitas lengkap orang perseorangan
2) tujuan dan alasan permintaan lnformasi
3) pernyataan untuk menJaga kerahasiaan lnformasi dan
menggunakan lnformasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang
telah disetujui oleh PPATK dan
4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenm
keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan
(5) Selain lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminta lnformasi
dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait
(6) Contoh format permintaan lnformasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
Bagian Ketiga
Permintaan lnformasi dari Luar Negeri
Pasal7
(1) Permintaan lnformasi dari luar negeri dilakukan melalui FlU
(2) Permintaan lnformasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FlU
lembaga asing tersebut
Pasal8
Permintaan lnformasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja
sarna formal danl atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas
Pasal9
Permintaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran
lnformasi yang berlaku secara internasional
6
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
a dan memberantas pidana pencuclan uang atau
pidana uang atau
b
dan
khususnya
II
TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI
Kesatu
Umum
Pasa13
(1) Produk meliputi
a
b hasH
c dan
d
(2) pihak hanya dapat produk
dimaksud (1 ) d
Bagian Kedua
Informasi Negeri
Pasa14
(1) Pihak negen meminta meliputi
a
b yang pengawasan terhadap
3
c lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
d lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana pencucian uang
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah
Pasal5
Permintaan Informasi yang diajukan oleh pihak selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus didasarkan pada nota kesepahaman
atau kerja sarna formal
Pasal6
(1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh
a hakim ketua majelis
b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian
daerah
c Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi
d pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan
diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia
e pemimpin direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan
kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyedia jasa keuangan
f pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara atau
4
-
g dari lain terkait
terkait pencuClan
(2)
Bea dan
surat permintaan
oleh
(3) hal Kepolisian Republik Indonesia
kepolisian Jaksa aksaan
instansi atau lembaga atau komisi
huruf c huruf d
oleh
(4)
Informasi PPATK
a untuk dimaksud dalam
1) atau
lain
3) atau catatan lengkap
j asa termasuk
perikatan antara atau
danatau
6)
7) dengan
lain
8)
yang
PPATK
dan
lain
dan
atau
atau kepala
) plmpman
(1)
dapat
2 huruf a
atau jasa
atau
barang
tujuan
5
b untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencantumkan paling kurang
1) identitas lengkap orang perseorangan
2) tujuan dan alasan permintaan lnformasi
3) pernyataan untuk menJaga kerahasiaan lnformasi dan
menggunakan lnformasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang
telah disetujui oleh PPATK dan
4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenm
keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan
(5) Selain lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminta lnformasi
dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait
(6) Contoh format permintaan lnformasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
Bagian Ketiga
Permintaan lnformasi dari Luar Negeri
Pasal7
(1) Permintaan lnformasi dari luar negeri dilakukan melalui FlU
(2) Permintaan lnformasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FlU
lembaga asing tersebut
Pasal8
Permintaan lnformasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja
sarna formal danl atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas
Pasal9
Permintaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran
lnformasi yang berlaku secara internasional
6
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
c lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
d lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana pencucian uang
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah
Pasal5
Permintaan Informasi yang diajukan oleh pihak selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus didasarkan pada nota kesepahaman
atau kerja sarna formal
Pasal6
(1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh
a hakim ketua majelis
b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian
daerah
c Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi
d pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan
diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia
e pemimpin direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan
kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyedia jasa keuangan
f pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara atau
4
-
g dari lain terkait
terkait pencuClan
(2)
Bea dan
surat permintaan
oleh
(3) hal Kepolisian Republik Indonesia
kepolisian Jaksa aksaan
instansi atau lembaga atau komisi
huruf c huruf d
oleh
(4)
Informasi PPATK
a untuk dimaksud dalam
1) atau
lain
3) atau catatan lengkap
j asa termasuk
perikatan antara atau
danatau
6)
7) dengan
lain
8)
yang
PPATK
dan
lain
dan
atau
atau kepala
) plmpman
(1)
dapat
2 huruf a
atau jasa
atau
barang
tujuan
5
b untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencantumkan paling kurang
1) identitas lengkap orang perseorangan
2) tujuan dan alasan permintaan lnformasi
3) pernyataan untuk menJaga kerahasiaan lnformasi dan
menggunakan lnformasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang
telah disetujui oleh PPATK dan
4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenm
keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan
(5) Selain lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminta lnformasi
dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait
(6) Contoh format permintaan lnformasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
Bagian Ketiga
Permintaan lnformasi dari Luar Negeri
Pasal7
(1) Permintaan lnformasi dari luar negeri dilakukan melalui FlU
(2) Permintaan lnformasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FlU
lembaga asing tersebut
Pasal8
Permintaan lnformasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja
sarna formal danl atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas
Pasal9
Permintaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran
lnformasi yang berlaku secara internasional
6
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
-
g dari lain terkait
terkait pencuClan
(2)
Bea dan
surat permintaan
oleh
(3) hal Kepolisian Republik Indonesia
kepolisian Jaksa aksaan
instansi atau lembaga atau komisi
huruf c huruf d
oleh
(4)
Informasi PPATK
a untuk dimaksud dalam
1) atau
lain
3) atau catatan lengkap
j asa termasuk
perikatan antara atau
danatau
6)
7) dengan
lain
8)
yang
PPATK
dan
lain
dan
atau
atau kepala
) plmpman
(1)
dapat
2 huruf a
atau jasa
atau
barang
tujuan
5
b untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencantumkan paling kurang
1) identitas lengkap orang perseorangan
2) tujuan dan alasan permintaan lnformasi
3) pernyataan untuk menJaga kerahasiaan lnformasi dan
menggunakan lnformasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang
telah disetujui oleh PPATK dan
4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenm
keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan
(5) Selain lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminta lnformasi
dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait
(6) Contoh format permintaan lnformasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
Bagian Ketiga
Permintaan lnformasi dari Luar Negeri
Pasal7
(1) Permintaan lnformasi dari luar negeri dilakukan melalui FlU
(2) Permintaan lnformasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FlU
lembaga asing tersebut
Pasal8
Permintaan lnformasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja
sarna formal danl atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas
Pasal9
Permintaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran
lnformasi yang berlaku secara internasional
6
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
b untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencantumkan paling kurang
1) identitas lengkap orang perseorangan
2) tujuan dan alasan permintaan lnformasi
3) pernyataan untuk menJaga kerahasiaan lnformasi dan
menggunakan lnformasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang
telah disetujui oleh PPATK dan
4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenm
keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan
(5) Selain lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminta lnformasi
dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait
(6) Contoh format permintaan lnformasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
Bagian Ketiga
Permintaan lnformasi dari Luar Negeri
Pasal7
(1) Permintaan lnformasi dari luar negeri dilakukan melalui FlU
(2) Permintaan lnformasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FlU
lembaga asing tersebut
Pasal8
Permintaan lnformasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja
sarna formal danl atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas
Pasal9
Permintaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran
lnformasi yang berlaku secara internasional
6
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
Pasal 10
r
Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non
elektronis
BAB III
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
Pasal 11
(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
(2) PPATK dapat meminta data pendukung danl atau klarifikasi terhadap
permintaan Informasi yang disampaikan
(3) Permintaan data pendukung danl atau klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi
presentasi atau rapat koordinasi
Pasal 12
Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi yang
disampaikan ke PPATK
Pasal 13
Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan
baik secara elektronis maupun non elektronis
Pasal 14
(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia
7
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
r
(2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan
keamanan Informasi yang diterima
(3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang
diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi
(4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan meneruskan
dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PPATK
(5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai
alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
BABIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sarna dalam
mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses
permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat akurat tertib dan aman
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PERshy
09j102jPPATKjllj2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
8
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ~
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~
~~ M~9YUSUF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 806
9
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
PUSAT PELAPORA~ DA~ A~ALlSIS TRA~SAKSI KEUA~6A~
KEPALA
JI Ir H Ojuanda No35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon +6221-3850455 +6221- 3853922 Faksimili +6221- 3856809 +6221-3856826
Email contact-usppatkgoid Website wwwppatke0id
LAMPlRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR PER-08 l02PPATK052013
TENTANG
PERMINTAAN INFORMASI
KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
-Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi 1
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No B-6IV2011 dan No NKshy44 l02PPATK04l1 tanggal 18 April 2011
4 Laporan Polisi No Pol 5 Surat Perintah Penyidikan No Pol
Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka yang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja) bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat Inl
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan KapolriKapolda Nomor (copy terlampir) yaitu E-mail telepon H p
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
KapoldaDir Reskrim Polda
ipermintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
LAMPIRAN
1 Penjelasan Singkat Duduk Perkara Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada harga-harga yang terkait Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut
2 Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar) a Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 danatau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 lO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik maka pasal perundangshyundangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan
3 Dugaan Transaksi yang Mencurigakan Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaranshypelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut
No Nama Bank Nomor Rekening
Periode Waktu
l PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 sid Desember 2003
Bank Samiun 2030407368 September 2003 sf d Juni 2004
2 PTXYZ Bank Asing 74330070749 November 2002 sid Desember 2003
4 Informasi yang Diperlukan
a Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1
b Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut
No Nama
1 BTW 2 ACE 3 ZZZ
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
I r
Nomor Jakarta Sifat Sangat Rahasia Lampiran lembar Perihal Permintaan informasi2
Kepada Yth
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl Ir H Juanda No 35 Jakarta 10 120
Dasar Hukum l Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Peneueian Uang 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas Akuntabel dan Transparan
3 Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Uika ada)
Merujuk surat Menteri No tanggal perihal ealon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para ealon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya eatatan khusus yang dimiliki oleh para ealon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI Adapun nama ealon anggota Komisi adalah sebagai berikut
No Nama Tempat I Alamat Jabatan Nama tanggal lahir I Bank dan
I No Rekening
Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenaI keterangan harta kekayaan dari ealon anggota komisi dimaksud
Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK maka kami bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini
2Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Menteri Koordinator
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
C ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN~~
r Sehubungan dengan permintaan informasi ini kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail telepon Hp
Demikian untuk menjadi Maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih