Kepala PMU : Ir. Danny Sutjiono Tim Persiapan P2KP ...jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PedUmum-UPP2BARtm.pdf · Penggunaan karikatur diluar proyek ini akan dikenakan sanksi

Pedoman Umum

Penanggung jawab:Kepala PMU : Ir. Danny SutjionoPimpro P2KP : Ir. Arianto, Dipl. SE, MT

Disusun oleh:Tim Persiapan P2KP• Imam Krismanto• R. Arief Rahadi• Sonny H. Kusuma• Udi Maadi• Tri Maulana• Maksudi

EditingAnna Yulianti Shavin

Diterbitkan oleh:Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman — Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Lay out/desain grafisMaksudi, Bharata Kusuma

Karikatur:Zakaria S. Sutedja

Cetakan Revisi, September 2004

Buku ini boleh digandakan/perbanyak (di-foto copy). Penggunaan karikatur diizinkan hanya untuk kebutuhan ProyekPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Penggunaan karikatur diluar proyek ini akan dikenakan sanksi sesuai hukumperundang-undangan yang berlaku.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Masalah kemiskinan di Indonesia saat inidirasakan sudah sangat mendesak untukditangani. Khususnya di wilayah perkotaan,salah satu ciri umum dari kondisi fisikmasyarakat miskin adalah tidak memilikiakses ke prasarana dan sarana dasarlingkungan yang memadai, dengan kualitasperumahan dan permukiman yang jauhdibawah standar kelayakan, dan matapencaharian yang tidak menentu.

Pemerintah Indonesia, melalui DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah, telahmelakukan berbagai upaya penangananmasalah kemiskinan di perkotaan. Salah satudiantaranya ialah Proyek PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (P2KP) yangdilaksanakan sejak tahun 1999.

Dari hasil pelaksanaannya, tampakperkembangan yang positif, khususnya dalamhal terwujudnya kelembagaan masyarakatlokal yang mandiri, yakni BadanKeswadayaan Masyarakat (BKM). Badan inidipercaya sebagai pengelola dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) dan sebagaipemeduli terhadap kemiskinan dikomunitasnya. Membangun kelembagaanmasyarakat yang mengakar perlu dilakukan,agar setelah masa proyek P2KP berakhir,upaya penanggulangan kemiskinan di

perkotaan dapat dijalankan sendiri olehmasyarakat.

Meskipun demikian, dari hasil evaluasipelaksanaan P2KP maupun kajian refleksikritis yang dilakukan secara intensif sertamasukan-masukan dari berbagai pihak,disadari bahwa masih terdapat berbagai halyang belum diakomodasi dalam konsep danstrategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini,sehingga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Penyempurnaan tersebut ditekankan padakeyakinan dasar P2KP bahwa persoalankemiskinan sebenarnya hanya dapatditanggulangi oleh masyarakat sendiri yangmampu bersinergi dengan pemerintah daerahdan kelompok peduli setempat. Sehinggacukup jelas bahwa faktor kapasitas dankesiapan masyarakat dan pemerintah daerahmenempati posisi yang sangat strategis dalampenyiapan kemandirian dan keberlanjutanupaya-upaya penanggulangan kemiskinanmaupun pembangunan lingkungan perumahandan permukiman.

Guna mendukung peningkatan kapasitas dankesiapan masyarakat tersebut, strategipelaksanaan P2KP dititikberatkan padaproses pemberdayaan dan pembelajaran

Kata Pengantar

Pedoman Umum

masyarakat serta pemerintah daerah agarmampu melakukan proses transformasisosial dari masyarakat miskin/tidak berdayamenjadi masyarakat berdaya, dari masyarakatberdaya menjadi masyarakat mandiri danakhirnya dari masyarakat mandiri mampumenuju tatanan masyarakat madani (civilsociety).

Terrwujudnya tatanan masyarakat madaniinilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagiterjaminnya kemandirian dan keberlanjutanupaya-upaya masyarakat, yang selain mampumenanggulangi masalah kemiskinan diwilayahnya secara efektif, juga mampumembangun kondisi lingkungan permukimandi wilayahnya yang lebih baik, pro poor, sehat,dan lestari.

Penjabaran dari penyempurnaan konsep danstrategi pelaksanaan P2KP tersebutselanjutnya dituangkan dalam bentukpenjelasan mengenai berbagai intervensiP2KP, yang berkaitan dengan; (1) upaya untuklebih menitikberatkan orientasi padapenggalian dan pelembagaan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan (gerakan moral),prinsip-prinsip kemasyarakatan (goodgovernance) dan pembangunan berkelanjutan(Tridaya) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP,(2) pengokohan kelembagaan masyarakatyang mengakar dan representatif, (3)pembelajaran pendekatan Tridaya dalampemanfaatan dana BLM, (4) Mendorongakuntabilitas kelembagaan masyarakatmelalui tumbuhberkembangnya kontrol sosialdari masyarakat, (5) Mendorong kemitraansinergi masyarakat dengan pemerintah daerahmelalui komponen program PenanggulanganKemiskinan terpadu (PAKET), (6)pembelajaran untuk menjalin kerjasamadengan pihak swasta dan kelompok peduliterkait dalam rangka optimalisasi berbagaipeluang sumber daya yang ada, melaluichanneling program, serta (7) pembelajaranpenataan dan pembangunan lingkunganpermukiman kelurahan secara terpadu(neighbourhood development).

Melalui berbagai penyempurnaan konsep danstrategi pelaksanaan P2KP tersebut,diharapkan pada masa-masa mendatangupaya penanggulangan kemiskinan dapatdilakukan masyarakat yang didukung olehPemerintah Daerah dan kelompok peduli sertapihak terkait setempat secara mandiri danberkelanjutan (sustainable development).Halinilah yang kemudian menjadi motto dan misiP2KP, yakni: “Bersama MembangunKemandirian”.

Selanjutnya, gambaran umum darikeseluruhan konsep serta strategipelaksanaan P2KP tersebut dituangkan dalambentuk Buku Pedoman Umum P2KP. .Penerbitan Buku pedoman P2KP ini sangatpenting dilakukan agar seluruh pelaku P2KPmaupun para pihak yang terkait akan dapatmemahami konsep dan strategi pelaksanaanP2KP secara utuh serta sekaligus juga dapatmencegah, atau setidaknya mengeliminir,kemungkinan munculnya salah persepsiataupun salah interpretasi dari berbagai pihakdalam pemahaman dan pelaksanaan P2KP.Selain itu, dengan diterbitkannya BukuPedoman Umum P2KP ini, maka seluruhbuku pedoman dan buku panduan P2KP yangpernah ada dan beredar harus disesuaikandengan mengacu pada Buku Pedoman UmumP2KP ini.

Jakarta, September 2004 Direktur Jenderal

Direktorat Perumahan dan PermukimanDepartemen Kimpraswil

Ir. Syarifuddin Akil, Msc.

iProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Daftar Isi

Daftar Isi ......................................................................................................................... iDaftar Gambar ............................................................................................................... iiiDaftar Tabel .................................................................................................................... ivDaftar Bagan .................................................................................................................. v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 11.1.1. Gejala-gejala kemiskinan ............................................................................. 11.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan ......................................................................... 21.1.3. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan ................................................... 41.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk Mampu

Menangani Akar Penyebab Kemiskinan secara Mandiri dan Berkelanjutan 4

1.2. Visi dan Misi P2KP .................................................................................................. 61.2.1. Visi P2KP .................................................................................................... 61.2.2. Misi P2KP .................................................................................................... 6

1.3. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasi Pelaksanaan P2KP ........................ 61.3.1. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) ................................... 61.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance) ............... 71.3.3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) .............................. 8

1.4. Karakteristik Khas P2KP ......................................................................................... 9

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

2.1. Tujuan ...................................................................................................................... 13

2.2. Kelompok Sasaran.................................................................................................. 13

2.3. Lokasi Sasaran ....................................................................................................... 14

2.4. Strategi .................................................................................................................... 15a. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Tidak Berdaya/

Miskin Menuju Masyarakat Berdaya................................................................... 15

ii Pedoman Umum

b. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Berdaya Menuju Masyarakat Mandiri ............................................................................................ 17

c. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Mandiri Menuju Masyarakat Madani ............................................................................................ 18

BAB III KOMPONEN PROYEK DAN BANTUAN TEKNIS

3.1. Komponen Proyek................................................................................................... 203.1.1. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah

Daerah ......................................................................................................... 203.1.2. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ...................................... 353.1.3. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) ...................... 44

3.2. Dukungan Pelaksanaan Proyek .............................................................................. 50

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROYEK

4.1. Tahap Persiapan ..................................................................................................... 52

4.2. Tahap Pelaksanaan ................................................................................................. 54

4.3. Tahap-Tahap Yang Menerus Atau Berkala ............................................................... 76

4.4. Tahap Penyiapan Keberlanjutan Program............................................................... 78

BAB V MANAJEMEN PROYEK

5.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran ....................................................................... 79

5.2. Pendanaan Proyek .................................................................................................. 95

5.3. Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................... 104

BAB VI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

6.1. Tata Cara Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas .................................. 107

6.2. Manajemen Keuangan dan Audit ............................................................................. 110

6.3. Mekanisme Penerapan Sanksi ................................................................................ 113

6.4. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik ................................................ 114

Lampiran - Lampiran

iiiProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Daftar Gambar

BAB I : PENDAHULUAN

Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang Akar Kemiskinan .......................................... 3Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui Fasilitasi P2KP5Gambar 1.3. Konsep TRIDAYA ................................................................................... 9Gambar 1.4. Asumsi Dasar di P2KP .......................................................................... 10


Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2KP ................................................................... 19


Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM .................................................................. 27Gambar 3.2. Struktur BKM .......................................................................................... 31

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROYEK

Gambar 4.1. Siklus Kegiatan Pembelajaran Masyarakat di Tingkat Kelurahan .......... 58Gambar 4.2. Siklus Kegiatan Penguatan KPK-D dan Penyusunan SPK-D di Tingkat Kota/Kabupaten ..................................................................................... 64

iv Pedoman Umum

Daftar Tabel


Tabel 2.1. Kelompok Sasaran P2KP ........................................................................... 13


Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM ....................................................................... 37

Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM .................................................... 43

Tabel 3.3. Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun ................................. 45


Tabel 5.1. Indikator Kinerja Proyek P2KP ..................................................................... 104

vProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Daftar Bagan


Bagan 2.1. Langkah Penentuan Lokasi Sasaran P2KP-2........................................ 15


Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP..................................................................... 81

Bagan 5.2. Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan ........................................... 98

Bagan 5.3. Diagram Alur Pendanaan BLM................................................................. 100

Bagan 5.4. Diagram Alur Pendanaan PAKET ........................................................... 102

BAB VI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Bagan 6.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan ..................................................... 117

1Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Gejala-Gejala KemiskinanPermasalahan kemiskinan di Indonesia sudahsangat mendesak untuk ditangani. Khususnyadi wilayah perkotaan, salah satu ciri umumdari kondisi fisik masyarakat miskin adalahtidak memiliki akses ke prasarana dan saranadasar lingkungan yang memadai, dengankualitas perumahan dan permukiman yang jauhdibawah standar kelayakan serta matapencaharian yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebihmelihat persoalan kemiskinan hanya padatataran gejala-gejala yang tampak terlihat dariluar atau di tataran permukaan saja, yangmencakup multidimensi, baik dimensi politik,sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalamkehidupan sehari-hari dimensi-dimensi darigejala-gejala kemiskinan tersebut munculdalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

a) Dimensi politik, sering muncul dalambentuk tidak dimilikinya wadah/organisasiyang mampu memperjuangkan aspirasidan kebutuhan masyarakat miskin,sehingga mereka benar-benar tersingkirdari proses pengambilan keputusan pentingyang menyangkut diri mereka. Akibatnya,mereka juga tidak memiliki akses yangmemadai ke berbagai sumber daya kunciyang dibutuhkan untuk menyelenggarakanhidup mereka secara layak, termasukakses informasi;

b) Dimensi sosial, sering muncul dalambentuk tidak terintegrasikannya wargamiskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinanyang merusak kualitas manusia serta etoskerja mereka, dan pudarnya kapital sosial;

c) Dimensi lingkungan, sering munculdalam bentuk sikap, perilaku, dan carapandang yang tidak berorientasi padapembangunan berkelanjutan sehinggacenderung memutuskan dan melaksana-kan kegiatan-kegiatan yang kurangmenjaga kelestarian dan perlindunganlingkungan serta permukiman.

d) Dimensi ekonomi, muncul dalam bentukrendahnya penghasilan sehingga tidakmampu untuk memenuhi kebutuhan hidupmereka sampai batas yang layak; dan

e) Dimensi aset, ditandai dengan rendahnyatingkat kepemilikan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modalhidup mereka, termasuk aset kualitassumberdaya manusia (human capital),peralatan kerja, modal dana, hunian atauperumahan dan sebagainya.

Orientasi berbagai program penanggulangankemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salahsatu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, padadasarnya mencerminkan pendekatan program yangbersifat parsial, sektoral, charity dan tidakmenyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri.Akibatnya program-program dimaksud tidakmampu menumbuhkan kemandirian masyarakatyang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkanaspek keberlanjutan (sustainability) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

BabI

BabI Pendahuluan

2 Pedoman Umum

1.1.2. Akar Penyebab KemiskinanBerbagai program kemiskinan terdahulu yangbersifat parsial, sektoral dan charity dalamkenyataannya sering menghadapi kondisiyang kurang menguntungkan, misalnya salahsasaran, terciptanya benih-benih fragmentasisosial, dan melemahkan kapital sosial yangada di masyarakat (gotong royong,musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnyakapital sosial pada gilirannya juga mendorongpergeseran perilaku masyarakat yang semakinjauh dari semangat kemandirian, kebersamaandan kepedulian untuk mengatasi persoalannyasecara bersama.

Kondisi kapital sosial serta perilaku masya-rakat yang yang melemah serta memudartersebut salah satunya disebabkan olehkeputusan, kebijakan dan tindakan dari pihakpengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat, yang selama inicenderung tidak adil, tidak transparan dantidak tanggunggugat (tidak pro poor dan goodgovernance oriented). Sehingga menimbulkankecurigaan, stereotype dan skeptisme dimasyarakat.

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidakadil ini biasanya terjadi pada situasi tatananmasyarakat yang belum madani,dengansalah satunya indikasinya dapat dilihat darikondisi kelembagaan masyarakat yang belumberdaya, yakni: tidak berorientasi padakeadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidakikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang belumberdaya pada dasarnya disebabkan olehkarakterisitik lembaga masyarakat tersebutyang cenderung tidak mengakar, dan tidakrepresentatif. Di samping itu, ditengarai pulabahwa berbagai lembaga masyarakat yangada saat ini, dalam beberapa hal, lebihberorientasi pada kepentingan pihak luarmasyarakat atau bahkan untuk kepentinganpribadi dan kelompok tertentu, sehinggamereka kurang memiliki komitmen dankepedulian pada masyarakat di wilayahnya,terutama masyarakat miskin. Dalam kondisiini akan semakin mendalam krisis

kepercayaan masyarakat terhadap berbagailembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidakmengakar, tidak representatif dan tidak dapatdipercaya tersebut pada umumnya tumbuhsubur dalam situasi perilaku/sikap masyarakatyang belum berdaya. Ketidakberdayaanmasyarakat dalam menyikapi dan menghadapisituasi yang ada di lingkungannya, yang padaakhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidakpeduli, tidak percaya diri, mengandalkan danterbantung pada bantuan pihak luar untukmengatasi masalahnya sendiri, tidak mandiri,serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat,yakni terutama keikhlasan, keadilan dankejujuran.

Dengan demikian, dari paparan di atas cukupjelas menunjukkan bahwa situasi kemiskinanakan tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma)masyarakat yang belum berdaya.

Oleh karena itu, P2KP memahami bahwa akarpersoalan kemiskinan yang sebenarnyaadalah karena kondisi masyarakat yang belumberdaya dengan indikasi kuat yangdicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandangmasyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapatdipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu padaprinsip-prinsip universal kemasyarakatan(transparansi, akuntabilitas, partisipasi,demokrasi, dll), sebagaimana dapat dilihatpada Gambar 1.1. di bawah ini.


Akar Penyebab Kemiskinan

Lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan atau aspek moral (jujur, adil, ikhlas/kerelawanan, dll), pudarnya prinsip-prinsip kemasyarakatan atau aspek

good governance (partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dll) serta orientasi pembangunan berkelanjutan atau aspek Tridaya (perlindungan

lingkungan, pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi)

Penyebab Tkt.4 atau Gejala kemiskinan

Penyebab Tkt.3

Warga kurang peduli pada nasib orang miskin, pudarnya

keikhlasan serta mental bergantung kepada bantuan

pihak luar, dll

Budaya dan Perilaku Miskin (Tertutup, Kurang ulet, boros, Minder, Sikap Skeptis/pasrah, Kurang Bertanggungjawab dll)

Penyebab Tkt.2

Institusi Pengambil Keputusan yang tidak adil, tidak berpihak pada warga miskin dan cende-rung egois pada kepentingan

sendiri atau kelompoknya

Tidak Berjalannya Jaring Pengaman Sosial di Masyarakat

Akibat Memudarnya Kapital Sosial (musyawarah, gotong royong, keswadayaan, transparansi, akutabilitas, demokrasi dll)

Citra Negatif Pada Orang Miskin (Belum mampu, belum punya

pengalaman, kurang Pendidikan, kurang dapat dipercaya, dll)

Pencemaran & kerusakan alam; permukiman kumuh, tinggal di kawasan illegal,

Tdk berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, Dsb

Kehidupan sosial yang segregatif; pudarnya

solidaritas sosial; proses marginalisasi; SDM

rendah, pendidikan tidak memadai, pengangguran,

budaya miskin, dsb

Tidak ada Kesempatan; Ketrampilan Rendah, Masih Sulit Akses Ke Sumber Daya Kunci &

Permodalan, Tidak Membangun jiwa

kewiraswastaan, dll

Tidak transparan; tidak partisipatif, tdk akuntabel,

demokrasi semu, Berorientasi pada

kepentingan pribadi dan kelompok interest-nya,

dominasi elite, dll

Perilaku/Sikap/Cara Pandang Yang Keliru dan Tidak Manusiawi (Tidak Ikhlas, Tidak Peduli, Tidak Mandiri, Tidak Pro Poor dan Internalisasi budaya miskin)

Keputusan, kebijakan, tindakan, dan kegiatan yang tidak adil serta tidak berpihak pada warga Miskin

Para Pengambil Kebijakan yang cenderung bersifat tidak adil,

tidak ikhlas, tidak jujur, kurang peduli pada warga miskin dan

kurang amanah/dapat dipercaya

Politik yang Tidak Membuka Akses pada

Kaum Miskin

Lingkungan dan Permukiman yang

Tidak Memadai

Lemahnya Kapital Sosial Di Kehidupan Masy.

Ekonomi Yang Tidak Memihak Kaum Miskin

KEMISKINAN

Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang Akar Penyebab Kemiskinan

4 Pedoman Umum

1.1.3. Penanganan Akar Penyebab KemiskinanPemahaman mengenai akar persoalankemiskinan seperti di atas telah menyadarkanberbagai pihak bahwa pendekatan dan carayang dipilih dalam penanggulangankemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaituke arah perubahan perilaku/sikap dan carapandang masyarakat yang senantiasaberlandaskan pada nilai-nilai universalkemanusiaan (moral), prinsip-prinsipkemasyarakatan (good governance) danprinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan(sustainable development).Perubahan perilaku/sikap dan cara pandangmasyarakat ini merupakan pondasi yangkokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakatyang mandiri, melalui pemberdayaan parapelaku-pelakunya, agar mampu bertindaksesuai dengan harkat dan martabatnyasebagai manusia luhur yang mampumenerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupanbermasyarakatnya sehari-hari.

Kemandirian lembaga masyarakat inidibutuhkan dalam rangka membangunlembaga masyarakat yang benar-benarmampu menjadi wadah perjuangan kaummiskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalammenyuarakan aspirasi serta kebutuhanmereka dan mampu mempengaruhi prosespengambilan keputusan yang berkaitandengan kebijakan publik di tingkat lokal agarlebih berorientasi ke masyarakat miskin (“propoor”) dan mewujudkan tata kepemerintahanyang baik (“good governance”), baik ditinjaudari aspek ekonomi, lingkungan- termasukperumahan dan permukiman, maupun sosial.

1.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat sertaPemerintah Daerah Untuk MampuMenangani Akar Penyebab KemiskinanSecara Mandiri dan BerkelanjutanGambaran lembaga masyarakat sepertidimaksud di atas hanya akan dicapai apabilaorang-orang yang diberi amanat sebagaipemimpin masyarakat tersebut merupakankumpulan dari orang-orang yang peduli,memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan danjujur serta mau berkorban untuk kepentingan

masyarakat miskin, bukan untuk mengambilkeuntungan bagi kepentingan pribadi maupunkelompoknya. Tentu saja hal ini bukanmerupakan suatu pekerjaan yang mudah,karena upaya-upaya membangun kepedulian,kerelawanan, komitment tersebut padadasarnya terkait erat dengan proses perubahanperilaku masyarakat.

Dalam hal ini, P2KP meyakini bahwapendekatan yang lebih efektif untukmewujudkan proses perubahan perilakumasyarakat adalah melalui pendekatanpemberdayaan atau proses pembelajaran(edukasi) masyarakat dan penguatankapasitas untuk mengedepankan peranpemerintah daerah dalam mengapresiasi danmendukung kemandirian masyarakatnya.

Kedua substansi P2KP tersebut sangatpenting sebagai upaya proses transformasiP2KP dari ‘tataran proyek’ menjadi ‘tataranprogram” oleh masyarakat bersama peme-rintah daerah setempat. Bagaimanapun harusdisadari bahwa upaya dan pendekatanpenanggulangan kemiskinan tidak hanyamenjadi perhatian pemerintah pusat,melainkan justru yang terpenting harusmenjadi prioritas perhatian dan kebutuhanmasyarakat bersama pemerintah daerah itusendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdaya-an dan pembelajaran masyarakat dilakukandengan terus menerus untuk menumbuh-kembangkan kesadaran kritis masyarakatterhadap nilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagailandasan yang kokoh untuk membangunmasyarakat yang mandiri dan sejahtera.Proses pembelajaran di tingkat masyarakatini berlangsung selama masa proyek P2KPmaupun pasca proyek P2KP oleh masyarakatsendiri dengan membangun dan melemba-gakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Dengan demikian, penguatan lembagamasyarakat yang dimaksud P2KP terutamadititikberatkan pada upaya penguatanpelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilaidan pada gilirannya mampu menjadi motor


penggerak dalam ‘melembagakan’ dan‘membudayakan’ kembali nilai-nilai universalkemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsipkemasyarakatan (gerakan good governance)serta prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitaspenanggulangan kemiskinan oleh masyarakatsetempat.

Melalui lembaga masyarakat tersebutdiharapkan tidak ada lagi kelompokmasyarakat yang masih terjebak dalam

Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui Fasilitasi P2KP

lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannyadiharapkan dapat tercipta lingkunganperkotaan dengan perumahan yang lebih layakhuni di dalam permukiman yang lebih responsifdan dengan sistem sosial masyarakat yanglebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.

Gambaran tentang cara pandang P2KP dalammemfasilitasi upaya penanggulangan akarpersoalan kemiskinan oleh masyarakat dapatdilihat pada Gambar 1.2.

Sedangkan substansi P2KP sebagaipenguatan kapasitas dalam rangkamengedepankan peran dan tanggungjawabpemerintah daerah, dilakukan melalui;pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaansiklus kegiatan P2KP, penguatan peran danfungsi Komite Penanggulangan KemiskinanDaerah (KPK-D) agar mampu menyusunDokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJMPronangkis Kota/kab berbasis aspirasi danprogram masyarakat (Pronangkis Kelurahan),

serta mendorong dan melembagakanKomunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Selain itu, P2KP juga mendorong kemandiriandan kemitraan masyarakat bersamapemerintah daerah dalam penanggulangankemiskinan di perkotaan yang telah dilakukanmelalui Program PAKET. Namun, untuk lebihmenjamin kapasitas kemandirian masyarakatdan pemda agar mampu menanganikemiskinan di wilayahnya, maka perludidorong upaya-upaya menuju tatanankepemerintahan yang baik (good governance).

Penanggulangan

Kemiskinan Secara Mandiri &

Berkelanjutan (Sustainable

Development)

DAYA PEMBANGUNAN

SOSIAL

DAYA PEMBANGUNAN

LINGKUNGAN

DAYA PEMBANGUNAN

EKONOMI

TRIDAYA

PENYUSUNAN PROGRAM

(PJM & RENTA PRO-NANGKIS)

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

(BKM)

Gerakan Moral

Gerakan Pro Poor & Good Governance

Gerakan Sustainable

Development

PERUBAHAN SIKAP (FGD Refleksi

Kemiskinan, FGD Kepemimpinan, FGD

Kelembagaan dll)

PEMBELAJARAN SERTA PELEMBAGAAN NILAI-NILAI & PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL KEMANUSIAAN,

KEMASYARAKATAN & PEMB. BERKELANJUTAN

Membangun Kemitraan Sinergis

dan Channelling Program

6 Pedoman Umum

Dalam pelaksanaan P2KP, Pemda tidak hanyamenjalankan fungsi monitoring, koordinasi sertalegitimasi semata, namun juga didorong agar dapatberperan sebagai fasilitator, dinamisator, narasumber dan pelaksana untuk beberapa kegiatantertentu di tingkat kota/kabupaten, seperti KBP,penguatan KPK-D, PAKET, dll, yang dalampelaksanaannya akan difasilitasi intensif KMW.

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP diatas, baik fasilitasi di level masyarakat maupundi level pemerintah kota/kabupaten, ditujukanuntuk mendorong proses percepatan ter-bangunnya landasan yang kokoh bagiterwujudnya kemandirian penanggulangankemiskinan dan juga melembaganyapembangunan berkelanjutan (sustainabledevelopment).

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai“gerakan bersama membangun kemandiriandan pembangunan berkelanjutan yangberbasis nilai-nilai universal”, diyakini akanmampu membangun kesadaran kritis danperubahan perilaku individu ke arah yang lebihbaik. Perubahan perilaku individu yang secarakumulatif menimbulkan perubahan kolektifmasyarakat inilah yang menjadi intipendekatan TRIDAYA, yakni prosespemberdayaan masyarakat agar terbangun:daya sosial sehingga tercipta masyarakatefektif, daya ekonomi sehingga terciptamasyarakat produktif dan daya pembangunansehingga tercipta masyarakat pembangunanyang peduli lingkungan dan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.Upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaanakan lebih efektif bila dapat dilakukan olehmasyarakat dan pemerintah daerah setempatsecara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berartimasyarakat dan pemerintah daerah setempat telahmampu mentransformasi P2KP dari “Skema Proyek”menjadi “Skema Program”.Kemandirian dan tatanan pembangunanberkelanjutan (sustainable development) tersebutdapat diwujudkan melalui penguatan kapasitasmasing-masing pelaku dan kemitraan antarakeduanya, yang bertumpu pada 3 (tiga) pondasiutama, yakni: Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan(Berbasis Nilai/Moral), Prinsip-PrinsipKemasyarakatan (Good Governance) dan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Tri-Daya).Artinya, P2KP diharapkan dapat menjadi “gerakankemandirian penanggulangan kemiskinan danpembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu padanilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal di atas.

1.2. VISI DAN MISI P2KPMengingat bahwa Proyek PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalahlandasan dan pemicu tumbuhnya gerakanpembangunan berkelanjutan dalam penang-gulangan kemiskinan di perkotaan, makadiperlukan rumusan visi dan misi yang jelassehingga dapat dipakai sebagai acuan perilakudan arahan bagi semua pelaku P2KP maupunbagi para pihak (stakeholders) dalam mengem-bangkan program-program kemiskinan diwilayahnya.

1.2.1. VisiTerwujudnya masyarakat madani, yang maju,mandiri, dan sejahtera dalam lingkunganpermukiman sehat, produktif dan lestari.

1.2.2. MisiMembangun masyarakat mandiri yang mampumenjalin kebersamaan dan sinergi denganpemerintah maupun kelompok pedulisetempat dalam menanggulangi kemiskinansecara efektif dan mampu mewujudkanterciptanya lingkungan permukiman yangtertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

1.3. NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIPYANG MELANDASI P2KPSejalan dengan substansi konsep ProyekPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP) bahwa persoalan kemiskinan dapatditanggulangi dengan kemandirian danterwujudnya pembangunan berkelanjutan yangberlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, makarumusan nilai-nilai yang melandasipelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut:

1.3.1.Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan(Gerakan Moral)Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harusdijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dandilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baikmasyarakat, konsultan, pemerintah, maupunkelompok peduli), dalam melaksanakan P2KPadalah :


1) Jujur; dalam proses pengambilankeputusan, pengelolaan dana sertapelaksanaan kegiatan P2KP harusdilakukan dengan jujur, sehingga tidakdibenarkan adanya upaya-upaya untukmerekayasa, memanipulasi maupunmenutup-nutupi sesuatu, yang dapatmerugikan masyarakat miskin sertamenyimpang dari visi, misi dan tujuanP2KP. Tanpa adanya kejujuran tidakmungkin ada kemajuan yang berkelanjutandalam bidang apapun;

2) Dapat dipercaya; semua pihak yangterkait dengan pelaksanaan P2KP harusbenar-benar dapat menjaga kepercayaanyang diberikan masyarakat maupunpemerintah untuk menerapkan aturan mainP2KP dengan baik dan benar. Dengandemikian, pemilihan pelaku-pelaku P2KPdi tingkat masyarakat pun, harusmenghasilkan figur-figur yang benar-benardipercaya masyarakat sendiri, bukansemata mempertimbangkan status sosial,pengalaman serta jabatan;

3) Ikhlas/kerelawanan; dalam melak-sanakan kegiatan yang berkaitan denganP2KP benar-benar berlandaskan niat ikhlasuntuk turut memberikan kontribusi bagipeningkatan kesejahteraan masyarakatmiskin yang ada di wilayahnya, dan tidakmengharapkan imbalan materi, jasa,maupun mengutamakan kepentinganpribadi serta golongan atau kelompoknya;

4) Adil; dalam menetapkan kebijakan danmelaksanakan P2KP harus menekankanasas keadilan (fairness), kebutuhan nyatadan kepentingan masyarakat miskin.Keadilan dalam hal ini tidak berarti sekedarpemerataan;

5) Kesetaraan; dalam pelibatan masyarakatpada pelaksanaan dan pemanfaatan P2KP,tidak membeda-bedakan latar belakang,asal usul, agama, status, maupun jeniskelamin dan lain-lainnya. Semua pihakdiberi kesempatan yang sama untukterlibat dan/atau menerima manfaat P2KP,termasuk dalam proses pengambilankeputusan;

6) Kesatuan dalam keragaman; dalammelaksanakan kegiatan penanggulangankemiskinan perlu dioptimalkan gerakanmasyarakat, melalui kebersamaan dankesatuan masyarakat, sehinggakemiskinan benar-benar menjadi urusansemua warga masyarakat dari berbagailatar belakang, suku, agama, matapencaharian, budaya, pendidikan dansebagainya dan bukan hanya menjadiurusan dari masyarakat miskin atau pelakuP2KP atau sekelompok elit saja.

1.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan(Good Governance)Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan(Good Governance) yang harus dijunjungtinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikanoleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat,konsultan, maupun pemerintah), dalammelaksanakan P2KP adalah :

1) Demokrasi; dalam setiap prosespengambilan keputusan apapun,musyawarah harus menjadi alat terkuatdan pilar utama dalam menjalankan suatuproses demokrasi. Terlebih lagi apabiladalam hal pengambilan keputusan yangmenyangkut kepentingan masyarakatbanyak, terutama kepentingan masyarakatmiskin, maka mekanisme pengambilankeputusan dilakukan secara kolektif dandemokratis, dengan mengutamakanmusyawarah.

Kemampuan masyarakat bermusyawarah,yang dilandasi kesadaran kritis untuksenantiasa menuju kebaikan bersama,pada hakekatnya merupakan manifestasitertinggi dari suatu kehidupanbermasyarakat. Oleh karena itu, P2KPmendorong masyarakat agar dapatmengutamakan dan mendasarkankeputusan melalui mekanismemusyawarah, agar mampu membangundan memperkuat lembaga pimpinankolektif masyarakat dengan representasi,yang akseptabel, inklusif, transparan,demokratis dan akuntabel;

2) Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatanP2KP harus dilakukan secara partisipatif

8 Pedoman Umum

sehingga mampu membangun rasakepedulian dan kepemilikan serta prosesbelajar melalui bekerja bersama.Partisipasi dibangun dengan menekankanproses pengambilan keputusan oleh warga,mulai dari tataran ide/gagasan, peren-canaan, pengorganisasian, pemupukansumber daya, pelaksanaan hingga evaluasidan pemeliharaan. Partisipasi juga berartiupaya melibatkan segenap komponenmasyarakat, khususnya kelompok yangrentan (vulnerable groups), yang selamaini tidak memiliki peluang/akses dalamprogram/kegiatan setempat;

3) Transparansi dan Akuntabilitas; dalamproses manajemen proyek maupunmanajemen organisasi masyarakat harusmenerapkan prinsip transparansi danakuntabilitas, sehingga masyarakat belajardan “melembagakan” sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadappilihan keputusan dan kegiatan yangdilaksanakannya. Termasuk terbuka untukdiperiksa oleh BPKP, auditor ataupemeriksaan oleh masyarakat sendiri danpihak terkait lainnya, serta menyebar-luaskan hasil pemeriksaan dan audittersebut ke masyarakat, pemerintah,lembaga donor serta pihak-pihak lainnya;

4) Desentralisasi; dalam proses pengam-bilan keputusan yang langsung menyang-kut kehidupan dan penghidupan masya-rakat agar dilakukan sedekat mungkindengan pemanfaat atau diserahkan padamasyarakat sendiri, sehingga keputusanyang dibuat benar-benar bermanfaat bagimasyarakat banyak.

1.3.3. Prinsip-Prinsip Universal PembangunanBerkelanjutan (Tridaya)Pada dasarnya pembangunan berkelanjutanadalah pembangunan yang tidak menimbulkanpersoalan baru, bersifat adil intra generasi daninter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsipuniversal pembangunan berkelanjutan harusmerupakan prinsip keseimbanganpembangunan, yang dalam konteks P2KPditerjemahkan sebagai sosial, ekonomi danlingkungan yang tercakup dalam konsep

Tridaya. Jadi prinsip-pinsip pembangunanberkelanjutan yang harus dijunjung tinggi,ditumbuhkembangkan dan dilestarikan olehsemua pelaku P2KP (baik masyarakat,konsultan, maupun pemerintah), dalammelaksanakan P2KP adalah melaluipenerapan konsep Tridaya sebagai berikut:

1) Perlindungan Lingkungan (Environ-mental Protection); dalam pengambilankeputusan maupun pelaksanaan kegiatanyang menyangkut kepentingan masyarakatbanyak, terutama kepentingan masyarakatmiskin, perlu didorong agar keputusan danpelaksanaan kegiatan tersebut berorientasipada upaya perlindungan/pemeliharaanlingkungan baik lingkungan alami maupunbuatan termasuk perumahan dan per-mukiman, yang harus layak, terjangkau,sehat, aman, teratur, serasi dan produktif.Termasuk didalamnya adalah penyediaanprasarana dan sarana dasar perumahanyang kondusif dalam membangunsolidaritas sosial dan me-ningkatkankesejahteraan penduduknya.

2) Pengembangan Masyarakat (SocialDevelopment); tiap langkah kegiatanP2KP harus selalu berorientasi pada upayamembangun solidaritas sosial dankeswadayaan masyarakat sehingga dapattercipta masyarakat efektif secara sosialsebagai pondasi yang kokoh dalam upayamenanggulangi kemiskinan secara mandiridan berkelanjutan. Pengembanganmasyarakat juga berarti upaya untukmeningkatkan potensi segenap unsurmasyarakat, terutama kelompokmasyarakat yang rentan (vulnerablegroups) dan marjinal yang selama ini tidakmemiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

3) Pengembangan Ekonomi (EconomicDevelopment); dalam upayamenyerasikan kesejahteraan material,maka upaya-upaya kearah peningkatankapasitas dan keterampilan masyarakatmiskin dan atau penganggur perlumendapat porsi khusus termasuk upayauntuk mengembangkan peluang usaha dan


akses kesumberdaya kunci untukpeningkatan pendapatan, dengan tetapmemperhatikan dampak lingkungan fisikdan sosial.

Prinsip-prinsip universal pembangunanberkelanjutan tersebut pada hakekatnyamerupakan pemberdayaan sejati yangterintegrasi, yaitu pemberdayaan manusiaseutuhnya agar mampu membangkitkanketiga daya yang telah dimiliki manusiasecara integratif, yaitu daya pembangunanagar tercipta masyarakat yang pedulidengan pembangunan perumahan danpermukiman yang berorietasi padakelestarian lingkungan, daya sosial agartercipta masyarakat efektif secara sosial,dan daya ekonomi agar terciptamasyarakat produktif secara ekonomi.

Gambaran umum mengenai implementasiprinsip-prinsip universal pembangunanberkelanjutan melalui TRIDAYA ini dapatdilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3. Konsep TRIDAYA

Diyakini bahwa pelaksanaan P2KP sebagianbesar akan sangat ditentukan oleh individu-individu dari pelaksana, pemanfaat, maupunpelaku-pelaku P2KP lainnya. Oleh karena itu,dengan memberdayakan individu-individutersebut diharapkan dapat membangunkesadaran kritis dan perubahan perilaku yangpositif, mandiri dan merdeka berlandaskannilai-nilai kemanusiaan yang universal.Perubahan perilaku individu inilah yangmenjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif,sehingga pada akhirnya masyarakat(kumpulan-kumpulan individu yang memilikikesadaran kritis) mampu membangun danmenumbuhkembangkan keberdayaanmasyarakat dalam bidang pembangunanlingkungan, sosial dan ekonomi..

1.4. KARAKTERISTIK KHAS P2KPKarakteristik khas P2KP yang menyebabkanP2KP berbeda dengan proyek-proyek sejenisyang lain, terletak pada asumsi dasar tentangmasyarakat ataupun pemerintah,tantangan,pendekatan dan implementasi sebagai berikutdi bawah ini.

1) Asumsí dasar di P2KPAsumsi dasar di P2KP adalah bahwa akarpersoalan kemiskinan pada dasarnya terkaiterat dengan perilaku/sikap dan cara pandangmanusia (individu) atau sifat kemanusiaanseseorang, yang kemudian mempengaruhiperilaku/sikap dan cara pandang secarakolektif (masyarakat) atau prinsip-prinsip hidupbermasyarakat, sebagaimana dijelaskan padaGambar 1.4. di bawah ini:

Manusia

Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat effektif

Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta

masyarakat yg produktif

Membangkitkan daya lingkungan agar

tercipta masyarakat pembangunan

Pem

berd

ayaa

n Se

jati

10 Pedoman Umum

Gambar 1.4. Asumsi Dasar di P2KP

Akar Kemiskinan Tumbuh Subur,Karena:

Semakin Lunturnya Keadilan.....Semakin Lunturnya Kejujuran....Semakin Lunturnya Keikhlasan...Semakin Lunturnya Kepercayaan...Semakin Lunturnya Kepedulian....Semakin Lunturnya Kesatuan.....Semakin Lunturnya Kebersamaan danSolidaritas Sosial.....

Tegasnya, Karena SemakinLunturnya Nilai-NilaiKemanusiaan, Prinsip-PrinsipKemasyarakatan Dan Pilar-PilarPembangunan Berkelanjutan...yang Universal dan Hakiki !

P2KP hanya akan Mampu MemberikanKontribusi bagi PerbaikanMasyarakat Miskin, Apabila:

Semakin Pulihnya Keadilan........Semakin Pulihnya Kejujuran........Semakin Pulihnya Keikhlasan.......Semakin Pulihnya Kepercayaan.......Semakin Pulihnya Kepedulian........Semakin Pulihnya Kesatuan......Semakin Pulihnya Kebersamaan danSolidaritas Sosial......

Tegasnya, Semakin Pulihnya Nilai-Nilai Kemanusiaan, Prinsip-PrinsipKemasyarakatan serta Pilar-PilarPembangunan Berkelanjutan....yang Universal dan Hakiki !

2) Paradigma-Paradigma di P2KPa) Akar Kemiskinan disebabkan oleh

memudar serta lunturnya nilai-nilai luhurkemanusiaan, prinsip-prinsip kemasya-rakatan dan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan, yang melahirkan keter-tutupan, ketidakadilan, keserakahan,mementingkan diri atau golongannyasendiri, ketidakpercayaan, perpecahan,penyimpangan, salah sasaran, mentalketergantungan pada bantuan dll;

b) Akar penyebab kemiskinan hanya dapatdiselesaikan masyarakat dan pemerintahdaerah sendiri melalui perbuatan baik,orientasi kepentingan umum sertakelestarian, oleh orang-orang yang baikdan benar serta yang tulus ikhlas sebagaihasil dari pulihnya kembali nilai-nilai luhurkemanusiaan, prinsip-prinsip universalkemasyarakatan, dan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.

c) Manusia pada dasarnya baik. Dimasyarakat maupun pemerintah daerahmemiliki banyak tambang-tambang potensisumber daya dan orang-orang berkualitasyang jujur serta dapat dipercaya dan penuhdengan manusia baik yang sarat dengannilai-nilai luhur kemanusiaan, akan tetapikebaikannya tertutup oleh sistem sertatatanan kehidupan di sekitarnya (sepertitambang permata yang belum digali)

d) Mendorong masyarakat untuk menggalidan membuka peluang bagi munculnyaorang-orang yang jujur, dapat dipercaya,ikhlas, peduli, mampu, dan bertanggung-jawab akan lebih menjamin kemajuanmasyarakat!

e) Tangan di atas lebih baik daripada tangandi bawah. Masyarakat dan pemerintahdaerah yang mandiri serta bersifat pemberiadalah lebih baik daripada masyarakat danpemerintah daerah yang senantiasameminta dan memiliki mental tergantungpada bantuan pihak luar.

f) Dana P2KP digunakan sebaik-baiknyauntuk kemanfaatan dan kepentinganperbaikan kesejahteraan masyarakatmiskin. Pemanfaatan dana P2KP yangtidak sesuai dengan kemanfaatan bagimasyarakat miskin, atau salah sasaran,hanya akan memberikan andil besar pada“Pemiskinan Rakyat”.

g) Pengambilan keputusan dalampelaksanaan P2KP di tingkat masyarakatmelalui “Voting” hanya baik dilakukan bilatelah tercapai kesamaan pemahamanmengenai persoalan yang dihadapi.Meskipun demikian, keputusan melalui


musyawarah mufakat yang dilandasikesadaran kritis adalah tingkat demokrasiyang terluhur …!

h) Siapakah yang membangun? Jawabnyahanya satu: “Orang-orang yang peduli”siapa pun dia, dari suku apa pun dia, dariagama apa pun dia, berasal dari penjurumana pun dia, laki-laki atau perempuan,tua-muda-atau anak-anak, berpendidikantinggi atau tidak, dan lainnya.

i) Solidaritas sosial harus dibangun diatasnilai-nilai kemanusiaan yang universal(Jujur, Dapat Dipercaya, Adil, dan lainnya)serta prinsip-prinsip kemasyarakatan(transparan, akuntabel, partisipatif,demokratis, dll), sehingga kebenaran tidakakan terkalahkan.

j) Yakinlah bahwa: Musuh bersamakemiskinan adalah “sifat-sifat burukkemanusiaan”nya, bukan organisasi ataulembaga. Karena itu, suburkanlah sifat-sifatbaik kemanusiaan di dalam diri danlingkungan sekitar kita.

k) Bersikap Adil adalah: “Memperlakukanorang lain seperti diri sendiri ingindiperlakukan oleh orang lain”

l) Upaya penanggulangan akar kemiskinanharus dilanjutkan dengan upaya perbaikankesejahteraan dan tata kehidupan sertalingkungan yang berkelanjutan melaluipenumbuh-kembangan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan (Tridaya).

3) Tantangan Utama• Mendorong masyarakat dan pemerintah

daerah untuk menemukan orang-orangbaik dan benar.

• Mendorong kemandirian masyarakat danpemerintah daerah untuk bertumpu padapotensi sumber daya yang dimiliki merekasendiri dan mengurangi mental keter-gantungan pada bantuan dari pihak luar.Dukungan pihak luar hanya sebagaipelengkap (stimulans) potensi yang ada.

• Mendorong terwujudnya pembangunanberkelanjutan

4) Pendekatan• Pemberdayaan sejati, yaitu proses

pembelajaran (edukasi) agar mampumenggali nilai-nilai baik yang telah dimiliki

manusia dan memberdaya-kannya ataudengan kata lain memulihkan fitrahmanusia sesuai dengan harkat danmartabatnya sebagai mahluk ciptaantertinggi sehingga mampu bertindak secaramoral/nurani. Secara sederhana dapatdijelaskan bahwa proyek P2KP ibaratsebuah sekop bagi masyarakat untukmemunculkan orang-orang baik dan benar,dan kemudian mendudukkan-nya padatempat yang terhormat

• Pemberdayaan masyarakat, yaitumengubah ‘skema proyek’ menjadi ‘tatananprogram’ dari, oleh dan untuk masyarakat.

• Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah,yaitu melembagakan kemandirian dankeberlanjutan program penanggulangankemiskinan, melalui proses konsultatif danKemitraan sinergis antara pemerintah,masyarakat serta kelompok pedulisetempat

• Pembangunan Berkelanjutan, yaitu melaluiPembangunan daya sosial, dayalingkungan, daya ekonomi (Tridaya) secaraproporsional sesuai aspirasi dankebutuhan riil masyarakat.

5) Implementasi• Masyarakat menentukan siapa kelompok

sasaran;• Masyarakat menentukan kelembagaan

yang merepresentasikan nilai-nilai danprinsip-prinsip universal sebagai pimpinankolektif mereka dalam membangunkemandirian dan keberlanjutan upayapenanggulangan kemiskinan.

• Masyarakat merencanakan/menentukansendiri bagaimana menanggulangikemiskinan melalui PJM Pronangkis yangdisepakati bersama

• Masyarakat menggalang, memanfaatkan,mengoptimalkan dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya serta sumber dayaluar yang diperolehnya, baik dari sumberdaya P2KP, pemerintah daerah maupunsumber daya lainnya (melalui programkemitraan serta channeling program),untuk berlatih mengimplementasikanrencana mereka dalam menanggulangikemiskinan

• Masyarakat menentukan bagaimanamenata dan membangun lingkunganpermukiman yang terpadu, sehat, produktifdan lestari

12 Pedoman Umum

• Melembagakan Komunitas Pembelajar,baik di tingkat masyarakat kelurahanmelalui Komunitas Belajar Kelurahanmaupun di tingkat kota/kabupaten denganKomunitas Belajar Perkotaan.

• Pemerintah daerah mampu memfungsikanKPK-D dalam menyusun SPK-D danPronangkis Kota berbasis aspirasi sertakebutuhan masyarakat.

• Pemerintah daerah menjalin kemitraansinergis dengan masyarakat dan kelompokpeduli, sejak tahap perencanaan,pelaksanaan, monitoring dan evaluasihingga tahap pemeliharaan.


2.1. TUJUANa) Terbangunnya lembaga masyarakat

berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan danberorientasi pembangunan berkelanjutan,yang aspiratif, representatif, mengakar,mampu memberikan pelayanan kepadamasyarakat miskin, mampu memperkuataspirasi/suara masyarakat miskin dalamproses pengambilan keputusan lokal, danmampu menjadi wadah sinergi masyarakatdalam penyelesaian permasalahan yangada di wilayahnya;

b) Meningkatnya akses bagi masyarakatmiskin perkotaan ke pelayanan sosial,prasarana dan sarana serta pendanaan(modal), termasuk membangun kerjasama

dan kemitraan sinergi ke berbagai pihakterkait, dengan menciptakan kepercayaanpihak-pihak terkait tersebut terhadaplembaga masyarakat (BKM);

c) Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampumemenuhi kebutuhan masyarakat miskin,baik melalui pengokohan Komite Penang-gulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya,maupun kemitraan dengan masyarakatserta kelompok peduli setempat.

2.2. KELOMPOK SASARANPada dasarnya, kelompok sasaran P2KPmencakup empat sasaran utama, yaknimasyarakat, pemerintah daerah, kelompok

Tabel 2.1. Kelompok Sasaran P2KP

KelompokSasaran

Komponen ProyekPengembangan

Masyarakat & PemdaDana BLM (Bantuan

Langsung Masyarakat) Dana PAKET

Masyarakat

PemerintahDaerah & KPKDaerah

Kelompok Peduli

Para Pihak terkait

Masyarakat warga kelurahanpeserta P2KP dan BKM /lembagamasyarakat yg mengakar sertaKSM

Perangkat pemerintah tingkatkota/kab. s/d lurah/kepala desayg terkait P2KP & anggota KPKDPerorangan / anggota asosiasiprofesi, asosiasi usaha sejenis,perguruan tinggi, LSM, dsb ygpeduli dengan kemiskinanBank, notaris, auditor publik,media masa (radio, tv, dsb)

Masyarakat kelurahan pada umumnyadan Warga miskin pd khususnya,menurut kriteria kemiskinan setempatyang disepakati warga, termasuk ygtelah lama miskin, yg penghasilannyamenjadi tdk berarti karena inflasi, ygkehilangan sumber penghasilannya

-

-

-

BKM/Lembaga masyarakatyang mengakar danrepresentatif

Dinas atau unit pemerintah kota/kab. yg bermitra dgn BKM/lembaga masy. yg mengakarPerorangan / anggota asosiasiprofesi, asosiasi usaha sejenis,perguruan tinggi, LSM, dsb ygpeduli dengan kemiskinan-

BabII

BabII Tujuan, Sasaran dan Strategi

14 Pedoman Umum

2.3. LOKASI SASARAN

2.3.1.Proses Penetapan Lokasi Sasaran P2KP-2Pada awalnya lokasi sasaran P2KP-2 yangdisepakati meliputi 2.227 kelurahan/desa diperkotaan yang tersebar di 79 Kota/Kabupa-ten. Lokasi sasaran terletak di Pulau Jawabagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi, danNusa Tenggara Barat. Daftar lokasi sasarantersebut adalah sebagaimana tercantum didalam buku Pedoman Umum sebelumnya.

Namun, sesuai dengan hasil koordinasiinterdept dan proyek-proyek lainnya sertaadanya pemekaran wilayah administratif didaerah, maka daftar lokasi sasaran tersebuttelah direvisi sesuai dengan surat Dir. BinaTeknik, Ditjen. Perumahan dan Permukimannomor UM.01.11-Ma/252 tanggal 9 Maret 2004perihal Lokasi Kelurahan Sasaran P2KP-2.Berdasarkan surat tersebut, lokasi sasaranP2KP-2 berubah menjadi 2.058 kelurahan/desa yang tersebar di 80 Kota/Kabupatensebagaimana tercantum di dalam bukuPedoman Umum ini.

Proyek dilaksanakan dalam dua tahap, yaknitahap I dengan lokasi sasaran meliputi 1.131kelurahan/desa yang tersebar di 54 Kota/Kabupaten di wilayah-wilayah luar P. Jawa,yakni Kalimantan, Sulawesi dan NusaTenggara Barat. Sedangkan tahap IIdilaksanakan di 927 kelurahan/desa yangtersebar di 26 Kota/Kabupaten di P. Jawabagian Selatan.

Seleksi pemilihan lokasi sasaran tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan datadasar yang sama, yakni Podes 2000 yangdipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selakuinstansi yang berwenang di bidang statistik(UU No. 16 Tahun 1997). Proses evaluasipemilihan lokasi sasaran adalah sbb :

Langkah 1: Dipilih kecamatan urban/perkotaan(dengan menggunakan kriteriaBPS; Kecamatan yang memilikijumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa) dan ditambahdengan kecamatan yang menjadiibukota kabupaten, serta keduanyabukan lokasi sasaran ProgramPengembangan Kecamatan (PPK)

dan bukan lokasi P2KP-1, wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria diatas, masuk dalam daftar calonkecamatan sasaran P2KP-2;

Langkah 2:Berdasarkan skor kemiskinandengan variabel PODES dandengan jumlah penduduk kelurahan> 1.000 jiwa, maka disusunperingkat kemiskinan antarkecamatan per kota/kabupaten.Setelah itu, 20 % kecamatanterkaya dikeluarkan dari daftarcalon kecamatan sasaran untukkota/kabupaten yang memiliki 4atau lebih kecamatan;

Langkah 3: Dilakukan konfirmasi daftarcalon kecamatan sasaran yangsudah dikeluarkan 20% kecamatanterkaya seperti tersebut di atasdengan surat Direktur Bina Teknik,Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman, DepartemenKimpraswil kepada seluruh KetuaBappeda Propinsi yang akanmenjadi wilayah P2KP-2;

Langkah 4: Masukan yang diperoleh darikota/kabupaten atau propinsi,diolah kembali denganmenggunakan kriteria bahwakecamatan yang diusulkan/ditambahkan bukan merupakanwilayah Program PengembanganKecamatan (PPK), dan dibuatperingkat kemiskinan berdasarkanvariabel PODES serta dilakukanpenyaringan, dengan mengeluarkan20 % kecamatan terkaya untukkota/kabupaten yang memiliki 4atau lebih kecamatan calon lokasi;

Langkah 5: Daftar kecamatan ini kemudiandikonsultasikan kepada PemerintahDaerah pada lokakarya yangdilaksanakan di 13 lokasi dipropinsi wilayah P2KP-2 padatanggal 4 – 14 Maret 2002, daftartersebut dikonfirmasi kembalisecara langsung dengan seluruh


calon kota/ kabupaten yang akanmengikuti P2KP-2;

Langkah 6: Dari hasil masukan daerah (kota/kabupaten) diperoleh tambahanusulan kecamatan yang diharapkandapat dimasukkan dalam daftarkecamatan calon sasaran, yangkemudian dilakukan proses seleksisebagaimana yang sudahdilakukan dalam proses seleksisebelumnya, yaitu; bukanmerupakan kecamatan yangmenjadi wilayah kerja PPK,mengeluarkan 20 % kecamatanterkaya per kota/kabupaten yangmemiliki 4 atau lebih kecamatan,dan dari jumlah kecamatan yangdiperoleh dikeluarkan kecamatanyang jumlah keluarga Pra KS danKS I kurang dari 30 % jumlahkeluarga yg ada; dan

Langkah 7: Diperoleh daftar akhir kecamatan/kelurahan sasaran P2KP-2 yangdefinitif setelah dilakukan berbagaipenyaringan tersebut di atas.

Semua pemerintah kota/kabupaten yang telahmemenuhi kategori di atas (hingga langkahke-7) dapat berpartisipasi dalam P2KP-2.Meskipun demikian, apabila kota/kabupatenmemutuskan untuk berpartisipasi dalampelaksanaan P2KP, mereka harus memenuhibeberapa kondisi sebagai berikut:a. Menjamin bahwa penanggulangan

kemiskinan adalah prioritas kota/kabupaten (dari aspek administrasi,kebijakan dan peraturan);

b. Setuju untuk melaksanakan secarakonsisten ketentuan dan aturan P2KP yangditetapkan atau tercantum dalam pedomanumum dan pedoman teknis P2KP;

c. Menjamin terjadinya tranparansi danakuntabilitas dalam pelaksanaan proyek,termasuk bersedia serta menjaminpelaksanaan audit independen sertapemeriksaan oleh BPKP terhadap pelaku-pelaku P2KP di wilayahnya;

Terlampir dalam Buku Pedoman Umum P2KP edisiRevisi, adalah daftar lokasi sasaran P2KP per tanggal9 Maret 2004 (sesuai Surat Direktur Bina Teknik DitjenPerkim Depkimpraswil). Apabila selama pelaksanaanP2KP terdapat kebijakan untuk menyesuaikan danmerevisi daftar lokasi sasaran tersebut (jumlah wilayah,nama lokasi, maupun besaran jumlah bantuan danaP2KP), maka pihak ‘executing agency’, dalam hal iniDirektur Bina Teknik Ditjen Perkim DepartemenKimpraswil, akan menerbitkan Surat Penetapan LokasiSasaran P2KP sebagai revisi dari daftar yang terlampirdalam Buku Pedoman P2KP ini.

Bagan 2.1: Langkah Penentuan lokasisasaran P2KP-2

4

Evaluasi Data PODES (2000)

Daftar II Kecamatan Calon Lokasi Sasaran

Daftar I Kec Calon Lokasi Sasaran dengan

mengeluarkan 20% kecamatan terkaya

Konfirmasi ke Pemda

Masukan dari Pemda Tambahan dan

Perubahan Lokasi

Daftar Final Kec / Kel Calon Lokasi Sasaran

Drop

Drop

Kriteria : Tidak termasuk

20% kec . terkaya dan memiliki Pra - KS dan

KS - I > 30% ya

ya

tidak

tidak

Kriteria : Kec . urban / Ibu

kota Kab . Non - PPK dan Non P2KP - I

1

3 5

6

2

7

Evaluasi Data PODES (2000)

Daftar II Kecamatan Calon Lokasi Sasaran

Daftar I Kec Calon Lokasi Sasaran dengan

mengeluarkan kecamatan terkaya

Konfirmasi ke Pemda

Masukan dari Pemda Tambahan dan

Perubahan Lokasi

Daftar Final Kec / Kel Calon Lokasi Sasaran

Drop

Drop

Kriteria : Tidak termasuk

20% kec . terkaya dan memiliki Pra - KS dan

KS - I > 30% ya

ya

tidak

tidak

Kriteria : Kec . urban / Ibu

kota Kab . Non - PPK dan Non P2KP - I

1

3 5

6

2

7

2.4. STRATEGIAgar terwujud tujuan yang hendak dicapai,maka strategi yang dilaksanakan adalah:

a. Mendorong Proses Transformasi Sosialdari Masyarakat Tidak Berdaya/MiskinMenuju Masyarakat BerdayaIntervensi P2KP untuk mampu mewujud-kan transformasi dari kondisi masyarakattidak berdaya/miskin menuju masyarakatberdaya, setidaknya terdiri dari empat hal:

d. Menjamin dan menyediakan staf-stafproyek yang dibutuhkan bagi dukunganpelaksanaan dan koordinasi proyek, sertakelancaran pencairan dana bantuanlangsung untuk masyarakat (BLM) &PAKET (bila terseleksi);

e. Sanggup menyediakan dana operasionaldan pendamping sesuai kebutuhan.

16 Pedoman Umum

(i) Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, sebagai pondasiyang kokoh untuk memberdayakanmasyarakat menuju tatatan masyarakatyang mandiri dan mampu mewujudkanpembangunan permukiman berkelanjut-an. Pembelajaran P2KP berkaitandengan nilai-nilai universal kemanusia-an, prinsip-prinsip kemasyarakatan danpembangunan berkelanjutan (Tridaya).

Proses pembelajaran nilai-nilai sertaprinsip-prinsip universal tersebut akanmelandasi seluruh strategi maupuntahapan pelaksanaan P2KP. Sehinggasalah satu indikator utama berhasiltidaknya P2KP akan dilihat dari tingkattumbuh berkembangnya nilai-nilai danprinsip-prinsip universal dimaksud, baikoleh masyarakat maupun pemerintahlokal dan kelompok peduli setempat.

(ii) Penguatan Lembaga Masyarakatmelalui pendekatan pembangunanbertumpu pada kelompok(Community based Development),dimana masyarakat membangun danmengorganisir diri atas dasar ikatanpemersatu (common bond), antara lainkesamaan kepentingan dan kebutuhan,kesamaan kegiatan, domisili, dll, yangmengarah pada upaya mendorongtumbuh berkembangnya kapital sosial.

Kelompok dalam konteks P2KP adalahkelompok yang “sudah ada” (existinggroups) atau kelompok-kelompok yang“dibangun baru” dalam rangka pelaksa-naan P2KP, yang memenuhi syarat-syarat sebagai institusi lokal dalamkonteks tatanan masyarakat madani.

Beberapa pertimbangan digunakannyapendekatan bertumpu pada kelompok :

• Warga masyarakat diharapkandapat lebih dinamis dalam mengem-bangkan kegiatan dan nilai-nilaikemanusiaan serta kemasyarakat-an, misalnya; kejujuran, keikhlasan,dapat dipercaya, kebersamaan,menjalin kesatuan, gotong royong,

solidaritas antar sesama, danlainnya;

• Proses pemberdayaan (empower-ment) berjalan lebih efektif danefisien;

• Terjadi konsolidasi kekuatan ber-sama baik antar yang lemah maupunantar yang kuat dan lemah di dalamsuatu kelompok masyarakat(konsep sapu lidi); Kelompok dapatberfungsi untuk melembagakansolidaritas dan kesatuan sosial,menumbuhkan keswadayaan,wadah proses belajar/ interaksi antaranggota, menyepakati aturanbersama, dan fungsi lainnya.

Pendekatan ini harus dilakukan secarakonsisten oleh semua pelaku P2KP.Bahkan dalam menangani persoalan-persoalan yang sifatnya amat khususdan mendesak (musibah, jompo, anakterlantar dll), yang menuntut penangan-an kasus demi kasus yang seringkalijuga individual, tetap harus berbasispada kelompok, dimana pengambilankeputusan harus melalui berbagaipertimbangan dan rembug-rembugwarga yang di fasilitasi oleh BKM.

Salah satu faktor kunci yang strategisdari penguatan lembaga masyarakatadalah faktor kepemimpinan yangpeduli, komitmen, ikhlas dan benar-benar berjuang bagi kepentinganmasyarakat miskin, untuk itu dibutuhkanproses penyadaran kritis masyarakatmelalui refleksi kepemimpinan moraldimana indikator utama dalam pemilihanpemimpin-pemimpin masyarakat lebihdidasarkan pada kualitas sifat-sifatkemanusiaan yang dimiliki, bukandidasarkan pada ikatan emosional,primordialisme maupun hal-hal yangbersifat diskriminatif lainnya.

(iii) Pembelajaran Penerapan KonsepTridaya dalam PenanggulanganKemiskinan, menekankan pada prosespemberdayaan sejati (bertumpu padamanusia-manusianya) dalam rangka


membangkitkan ketiga daya yangdimiliki manusia, agar terciptamasyarakat efektif secara sosial,tercipta masyarakat ekonomi produktifdan masyarakat pembangunan yangmampu mewujudkan lingkunganperumahan dan permukiman yangsehat, produktif dan lestari.

Sebagai suatu strategi yang bersifatintegratif, maka proses pembelajaranTridaya perlu dilaksanakan masyarakatsecara proporsional sesuai kondisi dankebutuhan masing-masing.

(iv)Penguatan Akuntabilitas Masyarakat,menekankan pada proses membangundan menumbuhkembangkan segenaplapisan masyarakat untuk peduli untukmelakukan kontrol sosial secaraobyektif dan efektif sehingga menjaminpelaksanaan kegiatan yang berpihakkepada masyarakat miskin danmendorong kemandirian serta keber-lanjutan upaya-upaya penanggulangankemiskinan di wilayah masing-masing.

Penguatan akuntabilitas masyarakatjuga dimaksudkan sebagai suatu upayapembelajaran masyarakat terhadapsistem penghargaan terhadap kinerja/perbuatan baik dan sistem sanksiterhadap kinerja/perbuatan buruk(reward dan punishment).Bentuk-bentuk penghargaan dan sanksitersebut dapat ditetapkan masyarakatsebagai hasil dari proses kontrol sosialdan dapat ditetapkan oleh pihak-pihakterkait dalam rangka mendorongmasyarakat untuk melaksanakanprogram lebih lanjut, termasuk P2KPdan Departemen Kimpraswil sebagaipenyelenggara (executing agency).

b. Mendorong Proses Transformasi Sosialdari Masyarakat Berdaya MenujuMasyarakat MandiriIntervensi P2KP untuk mampu mewujud-kan transformasi dari kondisi masyarakatberdaya menuju masyarakat mandiri,setidaknya terdiri dari dua hal:

(i) Pembelajaran Kemitraan antarStakeholders Strategis, yang mene-kankan pada proses pembangunankolaborasi dan sinergi upaya-upayapenanggulangan kemiskinan antaramasyarakat, pemerintah kota/kab., dankelompok peduli setempat agarkemiskinan dapat ditangani secaraefektif, mandiri dan berkelanjutan.

Kemitraan sinergis pada dasarnyamengandung makna bahwa jalinankerjasama dan kolaborasi antaramasyarakat, pemerintah dan kelompokpeduli/swasta tersebut harus dibangunatas dasar kebutuhan bersama,kepentingan yang sama dan kesetaraanperan dalam melaksanakan kegiatan.

Terkait erat dengan upaya mendukungkemitraan sinergis sebagaimanadimaksud, maka perlu dilakukan upaya-upaya penguatan peran pemerintah danKPK di tingkat kota/kabupaten dalampenanggulangan kemiskinan, sehinggamampu mendorong berfungsinya KPK-kota/kabupaten secara efektif untukmenyusun strategi penanggulangankemiskinan di masing-masing wilayah.

Melalui kemitraan sinergis ketiga pilarpembangunan lokal ini (masyarakat,pemerintah dan kelompok peduli/swasta), diharapkan dapat terbangunproses pelembagaan kerjasama yangbaik antara pemerintah daerah denganmasyarakat dan dunia usaha, sertadunia nirlaba lainnya, dalam seluruhproses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan pemeliharaanberbagai program/proyek di daerahsecara umum, dan khususnya dalamkegiatan penanggulangan kemiskinan.

Di samping itu, kemitraan sinergistersebut dapat memberi peluang bagimasyarakat untuk mampu mengaksesdan memanfaatkan berbagai program-program atau sumber daya yang ada diluar P2KP yang dimiliki oleh pemerintahdaerah, dunia usaha, dan dunia nirlabalainnya.

18 Pedoman Umum

(ii) Penguatan Jaringan antar PelakuPembangunan, dengan membangunkepedulian dan jaringan sumberdayadan mendorong keterlibatan aktif daripara pelaku pembangunan lain makadapat dijalin kerjasama dan dukungansumberdaya bagi penanggulangankemiskinan, termasuk aksespenyaluran (channeling) bagikeberlanjutan program-program dimasyarakat dan penerapkan Tridaya dilapangan. Para pelaku pembangunanlain yang dimaksud antara lain : LSM,Perguruan Tinggi setempat, lembaga-lembaga keuangan (perbankan),Pengusaha, Asosiasi Profesi danUsaha Sejenis, dll.

c. Mendorong Proses Transformasi Sosialdari Masyarakat Mandiri MenujuMasyarakat MadaniIntervensi P2KP untuk mampumewujudkan transformasi dari kondisimasyarakat mandiri menuju masyarakatmadani lebih dititikberatkan pada prosespenyiapan landasan yang kokoh melaluipenciptaan situasi dan lingkungan yangkondusif bagi tumbuhberkembangnyamasyarakat madani, melalui intervensikomponen Pembangunan LingkunganKelurahan Terpadu (NeighbourhoodDevelopment) menuju tatakepemerintahan dan pelayanan publikyang baik (Good Governance). yakniproses pembelajaran masyarakat dalammewujudkan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan yang berbasis nilai menujuterwujudnya lingkungan permukiman yangtertata, sehat, produktif dan lestari.

Pada P2KP-1 dan P2KP-2, Intervensi “ChannelingProgram dan Neighbourhood Development berbasispro-poor good governance” belum menjadikomponen proyek. Ketentuan tentang pelaksanaankedua intervasi tersebut akan ditetapkan kemudianoleh Departemen Kimpraswil.

Gambaran mengenai strategi pelaksanaanP2KP dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.


Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2KP

2

3

6

5

4

PEMBELAJARAN PENERAPAN KONSEP TRIDAYA

PENGUATAN JARINGAN & CHANNELING PROGRAM

PENGUATAN AKUNTABILITAS MASYARAKAT

PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT

INTERNALISASI NILAI & PRINSIP UNIVERSAL

1

P2KP MASYARAKAT TIDAK BERDAYA

(MISKIN)

MASYARAKAT BERDAYA

MASYARAKAT MANDIRI

KEMITRAAN PEMDA DAN MASYARAKAT

PEMBELAJARAN NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT BERBASIS GOOD GOVERNANCE

MASYARAKAT MADANI

PERUBAHAN PRILAKU/SIKAP MASYARAKAT

KELEMBAGAAN MASYARAKAT YG MENGAKAR DAN REPRESENTATIF

PENYUSUNAN PROGRAM PAR-TISIPATIF OLEH MASYARAKAT

APLIKASI PRONANGKIS PRO POOR & KONTROL WARGA

PEMBELAJAR-AN SINERGI DGN PEMDA MELALUI KEMITRAAN PROGRAM

PEMBELAJARAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA DARI LUAR (PERBANKAN, KIMPRASWIL, DEPSOS, DLL)

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN TERPADU SCR MANDIRI

7

PENYIAPAN MASYARAKAT

BKM

PJM PRONANGKIS

BLM TRIDAYA

PAKET

CHANNELING PROGRAM

NEIGHBOURHOOD

P2KP meyakini bahwa dengan ketujuh strategi dan pendekatan di atas pada akhirnya akan mampumewujudkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakatbersama pemerintah daerah yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

20 Pedoman Umum

BabIII

BabIII

Komponen Proyek danBantuan Teknis

Untuk dapat mendukung kegiatan proyek agar tercapaitujuan P2KP seperti tersebut di atas, maka P2KP dibagimenjadi 3 komponen proyek sbb:A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan

Peran Pemerintah Daerah;B. Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM); danC. Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan

Terpadu (PAKET);

3.1. KOMPONEN PROYEK

3.1.1. Pengembangan Masyarakat danMengedepankan Peran PemerintahDaerah1) Uraian

Komponen proyek ini menyediakandukungan untuk mendanai kegiatanpengembangan atau pemberdayaanmasyarakat serta penguatan kapasitasdalam rangka mengedepankan peranpemerintah daerah, termasuk diantaranyaadalah penguatan peran dan fungsi KomitePenanggulangan Kemiskinan Daerah(KPK-D), mengembangkan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP), dan menumbuh-kembangkan kemitraan sinergis denganmasyarakat, agar mampu bekerja samasecara lebih efektif dalam penanggulangankemiskinan di wilayah setempat sesuaiprinsip dan nilai universal di P2KP.

Pada dasarnya, dukungan pembiayaanmelalui komponen ini mencakup biayaoperasional konsultan dan fasilitator untukmelaksanakan pendampingan masyarakat

dan pemerintah kota/kabupaten, biayasosialisasi dan pelatihan, termasuk penyia-pan materi-materi sosialisasi dan pelatihanyang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP,serta biaya-biaya lain yang berkaitandengan upaya memperkuat kapasitas danmengedepankan peran pemerintah daerah.

a) Pengembangan Masyarakat melaluiProses PembelajaranKomponen pengembangan atau pem-berdayaan masyarakat dalam P2KPdilakukan melalui proses pembelajaranmasyarakat untuk memulihkan danmelembagakan kembali kapital sosial(social capital) yang telah ada dimasyarakat, yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, sebagai landasankokoh untuk membangun tatananmasyarakat yang mampu mandiri danberkelanjutan menangani kegiatan pe-nanggulangan kemiskinan serta pemba-ngunan lingkungan perumahan permu-kiman di wilayahnya secara terpadu.

Tahapan pembelajaran masyarakatterdiri dari serangkaian kegiatan, mulaidari belajar membangun kebersamaanpada saat rembug kesiapan masyara-kat, belajar mengevaluasi penyebabkemiskinan yang bertumpu padaperilaku dan sikap, belajar merumuskankeinginan secara riil sesuai dengankondisi obyektif masalah yang ada danpotensi yang dimilikinya, belajar


bersinergi dan mengorganisir dalamlembaga yang mengakar dan represen-tatif, belajar membuat program kemiski-nan dan pembangunan di wilayahnya,belajar melakukan kegiatan bersamayang dilandasi perubahan perilaku dansikap, serta proses belajar lainnya.

Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP ditingkat masyarakat pada dasarnya dititikberatkanpada nuansa proses pembelajaran masyarakat.Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan dalam pelaksanaan P2KP tidak hanyaberorientasi pada output/produk atau dilandasiprinsip sekedar terlaksana semata, namun justruharus benar-benar memperhatikan dinamikaproses, kesadaran kritis dan pelembagaan nilai-nilai universal serta proses perubahan perilaku/sikap masyarakat itu sendiri.

Beberapa kegiatan yang termasukdalam komponen pengembanganmasyarakat, antara lain mencakup:

a.1.Rembug atau Musyawarah Kesepa-katan MasyarakatKegiatan Rembug/Musyawarah Ke-sepakatan Masyarakat (RKM) me-rupakan serangkaian musyawarah ditingkat kelurahan/desa yang dise-lenggarakan oleh Lurah/Kepala Desadengan mengundang para ketua RT,ketua RW, warga miskin (Pra KSdan KS1) dan tokoh masyarakatserta kelompok peduli setempatuntuk memutuskan apakah berminatmengikuti P2KP dengan segalakonsekuensinya atau tidak.

RKM didahului serangkaian kegiatansilaturahmi sosial dan pemasyara-katan gambaran umum P2KP keberbagai pihak, baik perangkatpemerintah maupun masyarakat,melalui berbagai media, arisan,pertemuan PKK, pengajian, siskam-ling, dsb, yang difasilitasi fasilitator.

RKM ini dilanjutkan dengan pen-daftaran relawan-relawan yang akanberperan sebagai agen pembangun-an masyarakat setempat. Untuktahap pertama yang dibutuhkan

adalah relawan untuk menyeleng-garakan Refleksi Kemiskinan yangakan dilakukan di tiap RT/RW,minimum 1 orang per RW. Dalamtiap tahapan kegiatan, jumlahanggota tim relawan dapat ditambahsesuai kebutuhan maupun terutamasesuai kesediaan partisipasi dankerelaan warga untuk menjadirelawan-relawan dalam prosespenanggulangan kemiskinan diwilayahnya.

Para relawan-relawan tersebutselanjutnya bersama fasilitator akanmendorong peran aktif masyarakatdalam berbagai proses kegiatanP2KP khususnya, maupun upayapembangunan wilayah kelurahanpada umumnya.

Relawan-relawan adalah orang-orang yang memilikiniat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakatmiskin di wilayahnya. Tidak ada batasan jumlahrelawan dalam satu wilayah, karena siapapun yangikhlas dan peduli dapat terlibat dan memberikontribusi untuk membantu masyarakat dalamproses pelaksanaan P2KP di wilayahnya.

a.2. Pengorganisasian MasyarakatKegiatan penyiapan dan peng-organisasian masyarakat diawalidengan proses membangun kesa-daran kritis masyarakat, melaluiserangkaian kegiatan diskusikelompok terarah (focus groupdiscusión/FGD); dimulai denganrefleksi kemiskinan sebagai upayamembangun paradigma barumasyarakat terhadap akar persoalankemiskinan yang dihadapi bersamayang berkaitan dengan sikap/prilakudan cara pandang masyarakatselama ini, dilanjutkan denganpemetaan swadaya (community selfsurvey/CSS) sebagai upaya belajarbersama menemukenali realitapersoalan dan potensi di wilayahnyaserta berbagai kemungkinanpenanggulangannya dan apa yang

22 Pedoman Umum

dibutuhkan untuk menanggulangikemiskinan secara efektif dalambentuk antara lain; komitmen(individu dan kelompok), keahlian,sumberdaya, kelembagaan, organi-sasi dan lain-lainnya, dilanjutkandengan FGD kelembagaan dankepemimpinan moral hingga pengu-kuhan/pembentukan lembagapimpinan kolektif berbasis nilai-nilaiuniversal, yang secara jenerik dise-but BKM, untuk akhirnya memimpingerakan penanggulangan kemiskin-an dari, oleh untuk masyarakatsecara mandiri dan berkelanjutan.

a.3. Perencanaan Partisipatif MenyusunPJM dan Renta PronangkisKegiatan ini merupakan kegiatanawal BKM bersama relawan-relawan,masyarakat serta pemerintahkelurahan dan kelompok pedulisetempat, untuk bersama-samamerencanakan langkah-langkahpenanggulangan kemiskinan dalambentuk PJM dan Renta Pronangkis.Dalam hal ini, BKM diharapkan dapatmendorong peran aktif masyarakatkelurahan setempat untuk menyam-paikan aspirasinya, memberikanmasukan, saran, usulan dan inisiatif-inisiatifnya.

BKM bersama para relawan, yangdifasilitasi Tim fasilitator, akanmengkoordinir dan memfasilitasiproses pelaksanaan di masyarakatuntuk menjamin bahwa prosespenyusunan PJM Pronangkisdilakukan secara partisipatif sertabenar-benar didasarkan padakebutuhan nyata (riil) masyarakat,yang dalam penyusunannya perlumempertimbangkan: 1) hasil-hasilpemetaan swadaya yang telahdilakukan masyarakat sendirisebelumnya, 2) keterpaduan denganrencana dan program pemerintahkelurahan, dan 3) kebijakan Pemdasetempat.

Ruang lingkup kegiatan dalam PJMPronangkis mencerminkan kegiatanyang benar-benar merupakan kebu-tuhan riil dan prioritas masyarakat,baik itu pembangunan prasarana/sarana perumahan dan permukiman,penciptaan lapangan kerja baru, kre-dit mikro untuk usaha kecil, hinggasantunan bagi masyarakat rentan/lemah atau pelayanan sosial lain.

Program penanggulangan kemiskin-an (pronangkis) yang akan disusunmasyarakat diharapkan dapat berisi;(1) Dokumen Strategi Penanggulang-an Kemiskinan Kelurahan setempat,yakni visi, misi dan strategi penang-gulangan kemiskinan di kelurahansetempat; (2) Rencana JangkaMenengah penanggulangan kemiski-nan, yakni dalam jangka waktu 3tahun, serta (3) Rencana Tahunan(Renta) yang berisi rencana detailinvestasi tahunan pada tahunpertama yang dapat diusulkan untukdibiayai sebagian dari swadayamurni masyarakat, alokasi danaBantuan Langsung Masyarakat(BLM) P2KP, maupun sumber danaPemda dan pihak terkait lainnya.

PJM dan Renta Pronangkis tidakboleh semata-mata dipandangsebagai prasyarat untuk mem-peroleh dana bantuan P2KP, namunharus diposisikan sebagai mediapembelajaran masyarakat untukmenyusun program bersama.

Sehingga muatan PJM dan RentaPronangkis bukan hanya berisikandaftar kegiatan yang didanai dengansumber dana BLM P2KP, melainkanuraian program masyarakat secaramenyeluruh, termasuk dengansumber-sumber dana lainnya yangdibutuhkan, apakah berasal dariswadaya masyarakat, APBD,ataupun channeling dengan sektorperbankan, program, swasta,stimulan P2KP, dan sebagainya;


PJM dan Renta Pronangkis secara prinsipmerupakan dokumen hasil proses pembelajaranperencanaan partisipatif masyarakat bersamaperangkat kelurahan dan para pihak di kelurahansetempat, yang mencerminkan prioritas-prioritasprogram yang disepakati bersama. Tidakdibenarkan sama sekali adanya ‘exclusivitas’ataupun adanya rekayasa pihak luar dalam prosespenyusunan Pronangkis, baik fasilitator, KMW ataupihak-pihak lainnya.

a.4. Komunitas Belajar Kelurahan(KBK)Sebagaimana telah dijelaskan diawal, seluruh proses pelaksanaankegiatan P2KP di tkt masyarakatpada dasarnya bernuansa prosespembelajaran masyarakat untukmemperbaiki kondisinya secarabertahap menuju kondisi masyarakatyang mandiri, dan akhirnya mamputerwujud tatanan masyarakatmadani.

Oleh karena itu, selama masa pro-yek P2KP, yang dimotori relawan-relawan setempat, masyarakatdiharapkan mampu memahamisubstansi, mekanisme, proses dandinamika pembelajarannya, sekali-gus kemudian mampu menerapkan-nya sesuai dengan nilai dan prinsipuniversal.

Untuk lebih mendukung proses pem-belajaran tersebut, BKM dapat men-jadi motor penggerak dalam mem-bangun forum pembelajaran dalambentuk Komunitas Belajar Kelurahan(KBK), yang dipelopori para rela-wan`setempat. Dimaksud relawandalam hal ini ialah anggota masyar-akat, perangkat pemerintah kelura-han dan orang-orang peduli yangmemiliki komitment, kepedulian dankeikhlasan membantu masyarakatmiskin di sekitarnya.

KBK pada prinsipnya merupakanforum dari para relawan, dikoordinirBKM, yang bersifat cair (tidakstruktural) sebagai wadah melemba-gakan dan menumbuhkembangkan

proses pembelajaran masyarakat,melalui diskusi-diskusi, kajian-kajianrefleksi, best practice dan tukarpikiran mengenai berbagai persoalankemiskinan yang ada di wilayahnyaserta bagaimana upaya penanggula-ngannya agar lebih efektif danberbasis nilai-nilai universal.

Proses membangun KomunitasBelajar Kelurahan (KBK), yangdimotori BKM, dapat dimulai setelahdana BLM P2KP tahap pertamatelah diterima masyarakat, dimanapada saat itu relawan-relawan telahselesai membantu masyarakatsejak tahap awal hingga tahap pe-nyusunan PJM Pronangkis. Agendapertama KBK dapat dimulai dengandiskusi reflektif tentang efektivitaskemanfaatan penggunaan dana,transparansi dan akuntabilitas, sertasosial kontrol status dan pemanfaat-an dana BLM.

Selanjutnya. pelaksanaan kegiatanKBK dilakukan misalnya denganFGD-FGD bersama warga miskin,kunjungan lapang ke KSM-KSM dankegiatan para anggotanya atau kepanitia-panitia dan hasil kegiatan-nya, refleksi proses dan hasilpelaksanaan kegiatan tertentu, dll.

Hasil-hasil kajian dari KBK menjadimasukan bagi BKM untuk mening-katkan kinerjanya dan juga menjadimasukan bagi pemerintah kelurahanhingga pemerintah kota/kabupaten.

Diharapkan pada pasca pelaksa-naan P2KP, mekanisme KBK dapatterus dilembagakan warga sehinggamampu menjadi motor penggerakmasyarakat untuk senantiasa mela-kukan penyempurnaan proses pem-belajaran dalam penerapan substan-si konsep, sistem dan mekanismeyang telah dikenalkan selamapelaksanaan P2KP, dalam rangkamelembagakan kembali kapitalsosial yang dimiliki masyarakat.

24 Pedoman Umum

Melembaganya KBK, sekaligusjuga merupakan pondasi yangkokoh bagi warga masyarakat untuksenantiasa merefleksi, mendis-kusikan dan memperbaiki sertamenata kualitas lingkunganpermukiman kelurahannya yanglebih lestari, asri, sehat, aman danberkelanjutan secara terpadu(Neighbourhood Development).

Fungsi KBK adalah sebagai forum para relawan(masyarakat, perangkat pemerintah kelurahan dankelompok peduli setempat) untuk saling belajar,sharing pemikiran dan pengalaman, kajian refleksi,tempat berkomunikasi, yang dilandasi semangatuntuk menemukan model kegiatan dan kebijakanyang lebih mampu meningkatkan perbaikanmasyarakat miskin di kelurahannya.Sebagai sebuah forum, siapapun yang berminatbisa bergabung dalam KBK dengan kedudukan yangsejajar. Tidak perlu ada SK pengukuhan karenasifat keanggotaannya adalah cair. Artinya, siapapunbebas keluar masuk sesuai dengan minatnya.UPS-BKM memfasilitasi dan terus menerusmenumbuhkembangkan KBK, agar proses kegiatandan kehidupan bermasyarakat senantiasabertumpu pada keadilan, keikhlasan dan kejujuran.

Ketentuan umum mengenai KBK dapatdipelajari pada Pedoman Khusus mengenaiKomunitas Belajar Kelurahan dalampelaksanaan P2KP.

b) Mengedepankan Peran PemerintahDaerahKegiatan mengedepankan peranpemerintah daerah, pada dasarnyamerupakan kegiatan yang berorientasipada upaya membangun kemandirianpemerintah daerah dalam menang-gulangi kemiskinan dan mewujudkanpembangunan keberlanjutan yangberbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsipuniversal.

Pemerintah Propinsi akan didorong pe-ran aktifnya sebagai pelaksana dalampenyelenggaraan lokakarya-lokakaryadan kegiatan P2KP di tingkat propinsiserta melakukan peran-peran koordina-si, monitoring dan supervisi. SedangkanPemerintah Kota/Kabupaten secara

prinsip merupakan pelaksana P2KP diwilayahnya masing-masing, baik dalammemfasilitasi proses kegiatan P2KP ditingkat masyarakat maupun di tingkatkota/kabupaten, dengan difasilitasiKMW sesuai ketentuan P2KP.

b.1. Penguatan peran PemerintahDaerah dalam pelaksanaan siklusP2KPPenguatan peran pemerintah daerahdalam pelaksanaan siklus P2KPsebenarnya telah dimulai pada saattahap persiapan pelaksanaan P2KP,yakni dalam proses verifikasipenentuan lokasi sasaran, kese-pakatan MOU pelaksanaan P2KP,maupun lokakarya-lokakarya P2KPdi tingkat nasional dan propinsi.

Sedangkan dalam pelaksanaanP2KP di tingkat kota/kabupaten,kegiatan diawali dengan pelatihandasar bagi aparat pemerintah kota/kabupaten, KPK-D dan kelompokpeduli setempat. Melalui pelatihandasar ini, perangkat pemerintahkota/kabupaten, difasilitasi KMW,selanjutnya diharapkan dapatberperan sebagai nara sumber danfasilitator, baik pada lokakarya-lokakarya P2KP di wilayahnyamaupun pada kegiatan-kegiatansosialisasi lainnya. Selain itu,pemerintah daerah juga diharapkanmampu mengikuti dinamikaperkembangan P2KP di wilayahnya,termasuk dalam turut memfasilitasikegiatan P2KP serta meresponberbagai permasalahan dan konflikyang terjadi.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaankegiatan P2KP tidak hanya terbatas pada peranmonitoring, supporting dan legitimator semata,melainkan juga peran-peran fasilitasi, koordinasi,supervisi dan turut implementasi dalam beberapakegiatan, yang difasilitasi KMW.


b.2. Penguatan peran KPK-D dalammenyusun SPK-D dan PronangkisKota/Kabupaten.Salah satu kegiatan mengedepan-kan peran pemda pada pelaksanaanP2KP dilakukan melalui pendam-pingan untuk memperkuat peran danfungsi Komite PenanggulanganKemiskinan Daerah (KPK-D) agarmampu menyusun dokumen strate-gi penanggulangan kemiskinanDaerah (SPK-D) dan Pronangkiskota/kabupaten secara partisipatif,berdasarkan masukan dan kebu-tuhan masyarakat (Pronangkiskelurahan) serta dukungan pihakterkait lain, terutama bagi terwujud-nya keselarasan dan keterpaduanprogram penanggulangan kemiskin-an di wilayahnya.

Ketentuan penguatan peran danfungsi KPK-D dalam menyusunSPK-D dan Pronangkis Kota/kabakan diatur lebih lanjut dalam BukuPanduan Khusus mengenai hal ini.

b.3. Komunitas Belajar Perkotaan(KBP).Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)pada dasarnya suatu forum untukbelajar, berbagi pemikiran danpengalaman, serta melakukankajian-kajian pembangunan partisi-patif, terutama persoalan kemiskin-an di kota/kabupaten, yang dilandasiprinsip prinsip “good governance”.

Tujuan dari KBP adalah dikem-bangkannya satu forum pembe-lajaran untuk berbagi informasisekaligus mengkaji program-program penanggulangan kemis-kinan dan program pembangunanwilayah dan terbangunnya komuni-tas pembelajar yang merupakanjaringan dari para relawan dan parapeduli (stakeholders) tingkat kota/kabupaten, baik dari unsurperangkat pemda maupun non-pemerintah.

KBP merupakan titik awal mem-bangun jaringan antar kelompok,organisasi, atau lembaga yangdimulai dengan memperkuat relasi-relasi antar individunya, sehinggapada akhirnya akan mempengaruhikebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan lembaga/organisasinyamasing-masing.

KBP tidak bersifat struktural,melainkan suatu forum yang dimotoridan digerakkan oleh KPK-Dsetempat. Hal ini sekaligus menem-patkan kedudukan KPK-D yang jugadidorong untuk berfungsi sebagai“pusat pembelajaran (learningcenter)”, yang terbuka untuk seluruhpelaku setempat dalam rangkamembahas dan merumuskan perka-ra strategis secara rutin serta siste-matis, khususnya perkara yang ter-kait dengan upaya-upaya penang-gulangan kemiskinan di wilayahmasing-masing.

Hasil-hasil dan masukan dari KBPmenjadi bahan KPK Daerah untukmemberi berbagai saran dan pertim-bangan bagi perbaikan dan penyem-purnaan kebijakan maupun program-program penanggulangan kemiskin-an di kota/kabupaten setempat.

KPK-D, staf pemerintah kota/kab,dinas terkait dan para pelaku laínyang peduli kemiskinan pada tahapawal akan mengikuti terlebih dahululokakarya serta pelatihan dasaragar dapat memahami secara utuhkonsep dan pelaksanaan P2KP.

Alumnus dari pelatihan dasar P2KPtersebut kemudian diharapkan bisamenjadi relawan-relawan kemiskinantingkat kota/ kabupaten, yang salahsatunya akan berperan menjaditulang punggung proses penum-buhkembangan KBP. Selanjutnyamelalui koordinasi dan berbagibeban pendanaan, pemerintah kota/kab. dan KPK-D juga akan memfa-

26 Pedoman Umum

silitasi aktivitas KBP, baik itu dalambentuk belajar dari lapangan(thematic field study) yang terdiridari kunjungan lapangan dan diskusitematik, penyajian audio visual(VCD), kunjungan dan FGD sertadialog dengan Fasilitator, BKM,Relawan Masyarakat, dan ataupemanfaat P2KP, yang akandiselenggarakan oleh KPK-D bekerjasama dengan KMW bersangkutansecara reguler maupun insedentilsesuai kebutuhan.

Keterlibatan pemerintah kota/kab iniakan dilakukan berkoordinasidengan KMW yang ditugasi olehPimpro/PMU (Project ManagementUnit) P2KP di wilayah setempat.

Fungsi KPK-D untuk menumbuhkembangkanKomunitas Belajar Perkotaan (KBP) sebagai PusatPembelajaran ( learning center) inilah yangdiharapkan mampu mendorong terwujudnya“transformasi P2KP dari proyek menjadi kegiatanprogram oleh masyarakat bersama pemerintahdaerah dan kelompok peduli setempat”.

b.4. Membangun Kemitraan Sinergis.Pengembangan kapasitas ini jugadimaksudkan untuk membangunkepedulian dan menjalin kemitraandengan masyarakat, baik denganBKM-BKM, Forum BKM maupunkelompok peduli setempat, terutamapada pelaksanaan kegiatan PAKET.

Upaya membangun kemitraansinergis dapat dilakukan dalamberbagai tahapan kegiatan, antaralain; 1) perencanaan program,misalnya mensinergikan PJMPronangkis dengan mekanismemusbangkel hingga rakorbang danmensinergikan PJM Pronangkisdengan SPK-D dan Pronangkiskota/kabupaten, 2) pelaksanaanprogram, misalnya channelingprogram-program pemerintah daerahdan pihak ketiga dengan BKM, serta3) monitoring dan pemeliharaanhasil-hasil pembangunan, 4) dll.

Untuk kota/kabupaten yang terpilihsebagai lokasi pelaksanaan PAKET,proses pembelajaran kemitraansinergis dilakukan melalui serangkai-an kegiatan yang difasilitasi KMWsesuai dengan ketentuan BukuPedoman Pelaksanaan PAKET.

c) Jaringan Kerjasama & Forum BKMKomponen Pengembangan Masya-rakat, Pemerintah dan Pelaku lainjuga memberikan pendampingan danpelatihan untuk mendukung BKMdalam membentuk asosiasi atauforum antar BKM di tingkat keca-matan dan kota/kabupaten sebagaisarana kerja sama dan komunikasiantar mereka.

Forum BKM akan berfungsi sebagaijaringan tukar menukar pengalaman,melaksanakan kegiatan bersama,mengkombinasikan sumber dayayang ada untuk membantu wargamiskin, serta menyuarakan aspirasimasyarakat miskin dalam prosespengambilan keputusan lokal yangberkaitan dengan kebijakan publikyang langsung menyangkut kaummiskin. Kegiatan ini juga mendorongjaringan kerja sama, baik antar KSM,antar BKM maupun Forum BKMdengan dengan pihak terkait lainnya,untuk kepentingan dan kemanfaatanmasyarakat miskin, antara lain;desain produk, perencanaan,pemasaran, advokasi masyarakatmiskin, pusat informasi, jaringanbisnis dan sebagainya.

2) Ketentuan Umuma) Siapa yang dimaksud masyarakat

Pengertian masyarakat dalam P2KPadalah seluruh penduduk wargakelurahan/desa peserta P2KP - baikyang kaya maupun yang miskin, kaumminoritas, pendatang dan penduduk aslisetempat -, yang setelah melalui prosespemberdayaan dapat menyadari danmemahami kondisi kelurahan/desa


Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM

Pemerintah

Masyarakat Madani Swasta dan

Klpk.Peduli

Kop

eras

i

LKM

D/

LPM

K, d

ll

"BKM"

Dari gambaran di atas, kedudukan BKMjelas merupakan lembaga masyarakatwarga (Civil Society Organization), yangpada hakekatnya mengandungpengertian sebagai wadah masyarakatuntuk bersinergi dan menjadi lembagakepercayaan milik masyarakat, yangdiakui baik oleh masyarakat sendirimaupun pihak luar, dalam upayamasyarakat membangun kemandirianmenuju tatanan masyarakat madani(civil socitey), yang dibangun dandikelola berlandaskan berbasis nilai-nilaiuniversal (value based).

Sebagai wadah masyarakat bersinergi,BKM berbentuk pimpinan kolektif,dimana keputusan dilakukan secarakolektif melalui mekanisme rapatanggota BKM, dengan musyawarahmufakat menjadi norma utama dalamseluruh proses pengambilan keputusan.Sedangkan sebagai lembaga keper-cayaan (‘board of trusty’), anggota-anggota BKM terdiri dari orang-orangyang dipercaya warga, berdasarkankriteria kemanusiaan yang disepakatibersama dan dapat mewakili masya-rakat dalam berbagai kepentingan,

mereka serta persoalan kemiskinanyang masih dihadapi dan sepakatperlunya mengorganisasi diri untukmenanggulangi persoalan kemiskinantersebut secara bersama, mandiri,terpadu, dan sistematik.

b) Lembaga masyarakat yang harusdibangun dalam P2KPWarga yang sadar akan potensi danpersoalan yang masih harus disele-saikan tersebut, dapat mengorganisasidiri sebagai masyarakat warga danmembangun lembaga pimpinan kolektifsebagai representasi dari masyarakatwarga kelurahan yang bersangkutan,yang secara jenerik disebut BadanKeswadayaan Masyarakat (BKM).Pengertian masyarakat warga (civilsociety), dapat dirumuskan sbb :

“Civil Society ialah himpunan masya-rakat warga yang diprakarsai dandikelola secara mandiri oleh warga,yang secara damai berupaya meme-nuhi kebutuhan atau memperjuang-kan kepentingan, memecahkanpersoalan atau menyatakan kepedu-lian bersama dengan tetap menghar-gai hak orang lain untuk berbuatyang sama dan tetap mempertahan-kan sifat independen dan otonomterhadap institusi pemerintah, politik,militer, keluarga, agama dan usaha”.

Dengan demikian, masyarakat wargayang dibangun dalam P2KP adalahhimpunan masyarakat yang didasarkanpada ciri-ciri sukarela, kesetaraan,kemitraan, inklusif, demokratik,mandiri, otonom, proaktif, bersemangatsaling membantu, menghargai kesatu-an dalam keragaman dan kedamaian.

Gambaran umum mengenai kedudukandan posisi BKM dapat dilihat padagambar 3.1. di bawah ini.

28 Pedoman Umum

Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKMadalah sebagai lembaga masyarakat yang benar-benar dibangun dari, oleh dan untuk masyarakatsebagai representasi upaya-upaya untukmembangun sinergi segenap potensi masyarakatmenuju tatanan masyarakat madani, yangsenantiasa berbasis keikhlasan dan kerelawanan,keadilan serta kejujuran.

Jadi jelas dan tegas bahwa BKM pada dasarnyamerupakan lembaga kepercayaan masyarakat atau“Board of Trusty”. Pengertian board of trusty padasatu sisi merujuk pada keberadaan BKM yang harusmengakar, representatif, dan aspiratif, sertaberanggotakan kumpulan warga yang ikhlas, adil,jujur, dan tidak dibayar untuk pengabdiannya,sehingga menjadi tumpuan kepercayaanmasyarakat. Sedangkan pada sisi lain, BKMsebagai lembaga kepercayaan milik masyarakatjuga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihak-pihak lainnya.

b.1. Proses membangun lembagamasyarakat berbasis nlai (BKM)Sebagaimana dijelaskan di atas, IstilahBKM (Badan Keswadayaan Masyara-kat) pada dasarnya merujuk baik padapemampuan lembaga yang ada, yangtelah melalui proses konfirmasi ulangoleh masyarakat setempat dandirevitalisasi sesuai ketentuan P2KP,ataupun lembaga yang dibentuk baruoleh masyarakat.

Tahapan proses yang harus dilakukanmasyarakat untuk memutuskan me-mampukan dan merevitalisasi lembagayang ada atau membentuk lembaga barusebagai BKM, adalah:

b.1.1.FGD refleksi kelembagaanmasyarakat berbasis nilaiHal penting yang pertama kali perludilakukan ialah proses penyadarankritis mengenai substansi tatananmasyarakat madani, yang salah satuindikatornya tercermin pada keber-adaan lembaga masyarakat yangbenar-benar aspiratif, mengakar,diakui kemanfaatannya, representa-tif, dan berbasis pada keikhlasan/kerelawanan, keadilan sertakejujuran.

FGD-FGD refleksi lembaga masya-rakat berbasis nilai dilakukan di

seluruh tataran masyarakat, baikmasyarakat pada umumnya maupunmasyarakat miskin pada khusus-nya. Proses FGD refleksi lembagamasyarakat berbasis nilai dige-rakkan dan difasilitasi oleh relawan-relawan, dengan pendampingan dariFasilitator dan perangkat kelurahan.

b.1.2. Identifikasi Profil Lembaga-lembaga yang ada

Selanjutnya relawan-relawan dibantuperangkat kelurahan melakukanidentifikasi profil dari berbagailembaga masyarakat yang ada diwilayahnya, yang menyangkut hal-hal mengenai landasan keberadaan,mekanisme pembentukan, visi danmisi, tujuan, organisasi, kepengu-rusan, mekanisme pemilihananggota/pengurus, jenis kegiatanyang dilakukan, dll.

Hasil-hasil identifikasi profillembaga-lembaga tersebut menjadibahan pembahasan pada prosesrembug warga untuk mengevaluasidan merefleksi kebutuhan lembagamasyarakat.

b.1.3. Rembug-rembug warga untukmerefleksi dan mengavaluasilembaga-lembaga yang adaAtas dasar kesadaran kritismasyarakat terhadap pemahamansubstansi lembaga masyarakatberbasis nilai serta hasil identifikasiberbagai profil lembaga-lembagamasyarakat yang ada, relawan-relawan dibantu perangkat kelurahansetempat selanjutnya memfasilitasirembug-rembug warga evaluasilembaga yang ada, mulai dari tingkatRT/RW atau dusun hingga tingkatkelurahan.

Agenda rembug-rembug wargaterfokus pada menggali aspirasi danapresiasi masyarakat terhadapkinerja dan kredibilitas berbagailembaga-lembaga masyarakat yangada di wilayah setempat. Refleksi


Beberapa lembaga masyarakat lokal yang sudahmentradisi dan hingga kini tetap mengakar,representatif, akuntabel serta diakui kemanfaatan-nya oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai“bkm”, melalui mekanisme persetujuan masyarakat.

• Membentuk lembaga barusebagai BKM, fasilitator akanmemfasilitasi proses pemilihananggota-anggota lembagatersebut (BKM) agar terlaksanasecara organik, demokratis,partisipatif, transparan, akuntabeldan inklusif berdasarkan kriterianilai-nilai universal kemanusiaan.

b.2. Anggota BKMUntuk memimpin masyarakat warga ini,dipilih pimpinan kolektif yang terdiri daripribadi-pribadi yang dipercaya wargaberdasarkan kriteria kemanusiaan yangdisepakati bersama dan dapat mewakiliwarga dalam berbagai kepentingan.Anggota pimpinan kolektif masyarakatwarga ini yang kemudian disebutanggota BKM.

Anggota-anggota BKM tidak digaji ataumenerima imbalan secara rutin. Denganmenjadi anggota BKM, mereka diberikesempatan dan kepercayaan darimasyarakat untuk memberi, kontribusipeduli, berkorban, dan ikhlas berbuatnyata bagi warga miskin yang ada diwilayahnya. Adanya kesempatan dankepercayaan itulah yang bagi merekamerupakan imbalan yang tak ternilaiharganya, apalagi dibandingkan materiatau status, karena mereka dapat ber-buat baik terhadap sesama, khususnyakaum miskin dan tertinggal/marjinal.

dan evaluasi dititikberatkan padatingkat pengakaran di masyarakat,tingkat kemanfaatannya bagimasyarakat, tingkat aspiratif-nya,tingkat representatif dan tingkatkepercayaan masyarakat.

Aspirasi dan apresiasi warga harusbenar-benar berasal dari pendapatdan aspirasi masyarakat, tanparekayasa dari siapapun.

b.1.4. Rembug warga tingkat kelurahanuntuk memutuskan merevitalisasilembaga yang ada atau membentuklembaga baru.Hasil refleksi dan evaluasi terhadapprofil lembaga-lembaga masyarakatdi atas menjadi masukan utamadalam rembug warga tingkatkelurahan yang akan memutuskanapakah akan merevitalisasi danmemampukan lembaga yang adaataukah membentuk lembagamasyarakat baru, sebagai BKM.

Rembug warga dihadiri oleh repre-sentasi seluruh warga kelurahan,perangkat kelurahan, kelompokpeduli, dan relawan-relawan.

Apabila rembug warga masyarakatkelurahan memutuskan untuk:

• Merevitalisasi dan memam-pukan lembaga masyarakatyang telah ada sebagai BKM,maka fasilitator akan memfasili-tasi masyarakat untuk merevitali-sasi (peran dan fungsi, AD/ARTdan aturan dasar lainnya), mere-strukturisasi (struktur organisasi,kepemimpinan kolektif, board oftrusty dan unit-unit pelaksana),serta melaksanakan pemilihanulang anggota-anggota lembagater-sebut dengan proses yangdemokratis, partisipatif, akunta-bel, inklusif dan berlandaskanke i kh lasan /ke re lawanan ,kejujuran dan keadilan (nilai-nilaiuniversal kemanusiaan).

Hal ini dimaksudkan agarlembaga masyarakat yang dipilihmasyarakat sebagai BKMtersebut dapat ditingkatkan perandan fungsinya serta memenuhikriteria dan sifat lembagapimpinan kolektif masyarakatwarga yang berbasis nilai, sesuaikoridor P2KP.

30 Pedoman Umum

Anggota BKM secara prinsip merupakanrepresentasi dari warga masyarakat kelurahan yangpaling dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpapamrih, sehingga bukan sebagai wakilkewilayahan, golongan atau perwakilan kelompokmasyarakat.

Tidak ada satu pun anggota BKM yangmemiliki hak istimewa (privilege) dansemua hasil keputusan ‘BKM’ditetapkan secara kolektif melaluimekanisme Rapat Anggota BKM.

Anggota-anggota BKM dipilih olehseluruh utusan-utusan warga setempatdengan kriteria kualitas sifat ke-manusiaan atau track record perbuatanbaik dan mekanisme pemilihan tanpakampanye, tanpa pencalonan sertasecara tertulis dan rahasia.

Utusan-utusan warga adalah wargapilihan masyarakat RT yang dipilihdengan mekanisme dan kriteria yangsama. Dalam hal ini, masyarakat wargaRT mengadakan rembug dan FGD Ke-pemimpinan moral untuk memilih 2-3orang terbaik sebagai utusan wargapada pemilihan di tingkat kelurahan.

Apabila dalam satu kelurahan terdapatlebih dari 50 RT, masyarakat wargasetempat dapat melakukan pemilihanutusan warga di tingkat RW, dengantetap memperhitungkan bahwa jumlahutusan warga untuk pemilihan anggotaBKM di tingkat kelurahan minimal 30%dari jumlah penduduk kelurahan.

Masa pengabdian anggota BKM adalah2 tahun dengan kemungkinan dapatdievaluasi pada setiap tahunnyaberdasarkan indikator perbuatan baikserta kualitas sifat-sifat kemanusiaan.

Pada bulan ke-23 atau satu bulansebelum masa pengabdian anggotaBKM berakhir, masyarakat melakukanproses pemilihan ulang dengan meka-nisme yang sama. Anggota BKM yangtengah mengabdi dan akan berakhirmasa tugasnya, secara otomatisberhak menjadi peserta pemilihan

anggota BKM baru di tingkat kelurahan.Sehingga dalam hal ini masyarakathanya memilih 2 utusan warga yangbukan menjadi anggota BKM saat itu.

Utusan-utusan warga pilihan masya-rakat ditambah dengan anggota BKMyang ada itulah yang akan menjadipeserta sekaligus memiliki hak memilihdan dipilih pada rapat pemilihan anggotaBKM yang baru.

Dalam hal terdapat penduduk asli atau minoritaspada satu kelurahan/desa yang membutuhkanpendekatan dan dukungan proses pengorgani-sasian masyarakat yang berbeda, maka harusdijamin keterlibatan mereka dalam lembagamasyarakat warga tersebut, sebagaimana diaturdalam lampiran 1 Buku Pedoman Umum mengenaiketentuan perlakuan terhadap penduduk asli.

b.3. Struktur BKMUntuk melaksanakan kegiatan-kegiatanpenanggulangan kemiskinan yangdisepakati seluruh masyarakatsetempat, baik dari sumber dana P2KPmaupun sumber dana lain (channeling),BKM membentuk unit-unit pengelolasesuai kebutuhan, yang setidaknyaterdiri dari Unit Pengelola Keuangan(UPK), Unit Pengelola Lingkungan(UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Unit Pengelola Keuangan (UPK) akanbertanggungjawab pada pengelolaanpinjaman bergulir, akses channelingekonomi, dan akses kegiatan yangberkaitan dengan pemupukan dana atauakses modal masyarakat. UnitPengelola Lingkungan (UPL) bertang-gungjawab pada penanganan RencanaPerbaikan Kampung, Penataan danPemeliharaan Prasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman, GoodGovernance di bidang Permukiman, danlain-lain.Sedangkan Unit PengelolaSosial (UPS) didorong untuk mengelolarelawan-relawan dan hal-hal yangberkaitan dengan kerelawanan,mengelola pusat Informasi danpengaduan masyarakat (termasuk


Masing-masing Unit Pengelola-BKM berkedudukanmandiri dalam melaksanakan kegiatan danpengelolaan dana sesuai dengan cakupanbidangnya masing-masing, sebagaimanadiputuskan dalam PJM Pronangkis serta langsungbertanggung-jawab kepada BKM.

Oleh karena itu, Unit-Unit Pelaksanatersebut berkewajiban memberikaninformasi dan laporan perkembangandari masing-masing kegiatan yangmenjadi tugas pokoknya, mengusulkandraft konsep pengembangan, sertamemberikan pertanggungjawabanberkala maupun akhir kepada BKM.Termasuk juga memberikan saran-sarandan masukan-masukan secaraprofesional kepada BKM untuk menjadidasar pertimbangan BKM dalammengambil kebijakan maupunkeputusan yang diperlukan.

Gambar 3.2. Struktur BKM

Anggota-anggota BKM tidak diperke-nankan merangkap menjadi pengeloladari unit-unit tersebut.

Unit-Unit Pelaksana akan dipimpinseorang manajer, atau istilah lain, danbeberapa staf sesuai kebutuhan yangdipilih melalui Rapat Anggota BKM,berdasarkan kriteria kemampuan dibidangnya masing-masing.

BKM mengawasi pelaksanaan kegiatanyang dilaksanakan oleh unit-unitpelaksana sesuai bidang kegiatannya,yakni UPL, UPS, dan UPK.

Gambaran struktur BKM dapat dilihatpada gambar 3.2. di bawah ini:

media warga untuk sarana kontrolsocial), penanganan kegiatan GoodGovernance, Penanganan KegiatanSosial, dan lain-lain sesuaikesepakatan warga masyarakatsetempat.

Masyarakat Kelurahan

BKM

Unit Pengelola Sosial

Unit Pengelola Lingkungan

Unit Pengelola Keuangan

Relawan-relawan kelurahan, media infokom warga, santunan sosial,

beasiswa, KBK dll

Perbaikan sarana

dan prasarana, permukiman,

Neighbourhood development, dll

Pinjaman ber-gulir, usaha

produktif, modal ventura, channel-ing ekonomi, dll

Lurah/Kades, BPD, LPMK/D, dll

Unit-Unit Pengelola

Koperasi PT/UPE

32 Pedoman Umum

Sesuai dengan landasan keberadaan-nya, BKM dan Unit-unit pelaksana(UPL, UPS dan UPK) harus senantiasaberorientasi pada upaya-upaya untukmelayani masyarakat miskin danmeningkatkan kesejahteraannya. Olehkarena itu, dalam kebijakan dankeputusan mengenai pelayanan unit-unitpelaksana didasarkan pada pertim-bangan kemampuan warga miskin danwarga termiskin di wilayahnya.

Meskipun demikian, dalam rangka me-ningkatkan kapasitas pelayanan kepa-da warga miskin dan termiskin diwilayahnya, maka BKM sesuai dengankapasitas dan kebutuhannya, diperke-nankan pula untuk mengembangkanberbagai jenis pelayanan yang bersifatusaha produktif dan pemupukan dana.

Kegiatan pengembangan usaha BKMtersebut tidak boleh dilakukan secaralangsung oleh BKM, melainkan denganmendorong terbentuknya koperasi olehKSM-KSM maupun anggota-anggota-nya yang dinilai telah berkembang ataudengan membentuk Unit PelayananEkonomi (UPE) atau Perusahaan untukmelayani kegiatan usaha produktifataupun kegiatan ekonomi yang bersifatmenguntungkan.

Pembentukan UPE, PT atau badanusaha lainnya tidak boleh diputuskansepihak oleh anggota BKM saja, namunharus ditetapkan melalui mekanismerembug warga masyarakat setempat ditingkat kelurahan. Ketentuan mengenaihal ini akan diatur dalam PedomanKhusus P2KP. Demikian pula dalam halpembentukan koperasi tidak dilakukanBKM secara institusi, namun oleh kum-pulan warga non miskin atau KSM-KSMatau anggota-anggota KSM dengan me-ngacu pada UU Koperasi yang berlaku.

BKM serta UPL, UPS dan UPK tetap harussenantiasa berorientasi pada pelayanan kepadamasyarakat miskin dan termiskin di wilayahnya.Sedangkan Keberadaan Koperasi dan UnitPengelola Ekonomi atau PT atau badan usahalainnya di BKM pada dasarnya dimaksudkan untukmemperkuat kapasitas pelayanan BKM terhadapwarga miskin dengan cara mengembangkankegiatan-kegiatan yang produktif dan profitable,melalui cara-cara antara lain sbb; a) pelayanankepada warga tidak miskin, b) pelayanan kepadawarga miskin yang telah meningkat kesejahte-raannya setelah mendapat beberapa kali pelayanandan pembinaan dari BKM beserta UP-UP-nya, danc) pelayanan kegiatan ekonomi lainnya.

c) Peran apa yang harus dilakukanoleh BKM• Bertindak sebagai motor penggerak

untuk senantiasa menggali dan me-lembagakan nilai-nilai luhur kemanu-siaan yang bersifat universal, prinsip-prinsip universal kemasyarakatan,serta Tridaya;

• Menumbuhkan solidaritas sertakesatuan sosial untuk menggalangkepedulian dan kebersamaangerakan masyarakat warga dalammenanggulangi masalah kemiskinansecara mandiri dan berkelanjutan;

• BKM mengorganisasi warga untukmerumuskan program jangkamenengah (3 tahun) penanggulangankemiskinan dan rencana tahunan(PJM dan Renta Pronangkis) secarapartisipatif;

• Bertindak sebagai forum peng-ambilan keputusan dan kebijakanuntuk hal-hal yang menyangkutpelaksanaan P2KP pada khususnyadan penanggulangan kemiskinanpada umumnya;

• Menumbuhkan berbagai kegiatanpemberdayaan masyarakat miskinagar mampu meningkatkankesejahteraan mereka;

• Menumbuhkembangkan KomunitasBelajar Kelurahan (KBK) danmengoptimalkan peran relawan-relawan setempat;


• Mengembangkan jaringan BKM ditingkat kota/kabupaten sebagaimitra kerja Pemda serta kelompokpeduli setempat dan sebagai saranauntuk menyuarakan aspirasimasyarakat warga yang diwakili,maupun dalam rangka mengaksesberbagai potensi sumber daya yangada di luar untuk melengkapi sumberdaya yang dimiliki masyarakat(partnership dan channelingprogramme);

• Menetapkan kebijakan sertamengawasi pemanfaatan danabantuan P2KP (BLM dan PAKET)dan dana-dana sumber lainnya, yangsehari-hari dikelola unit-unitpelaksana yang dibentuk BKMsesuai kebutuhan.

d) Siapa yang melakukan pendam-pingan kepada masyarakat• Proses pendampingan masyarakat

dalam proyek P2KP ini utamanyadilakukan oleh Tim Fasilitatorbersama para relawan yangdidukung oleh KMW dgn berbagaitenaga ahlinya.

• Tim Fasilitator, sebagai masukan(input) proyek secara intensifmelakukan pendampingan kepadapara Relawan, BKM, unit pelaksana(UP-UP), Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) serta masya-rakat kelurahan/desa pada umum-nya dalam upaya penanggulangankemiskinan . Tim Fasilitatormerupakan bagian dari KonsultanManajemen Wilayah (KMW).

• Para Relawan, dibantu TimFasilitator melakukan pendamping-an langsung ke masyarakatkelurahan pada umumnya danmasyarakat miskin khususnya.

• Para Relawan adalah pribadi-pribadidari warga masyarakat setempatyang bersedia secara ikhlasmengorbankan sebagian waktu,

tenaga, pikiran, serta mungkinmateri, dan lainnya untuk mengabdibagi perjuangan memperbaiki tarafhidup dan harkat serta martabatmasyarakat miskin serta kelompokmasyarakat rentan (anak yatimpiatu, jompo, korban musibah dll)yang tinggal di sekitarnya.

Para relawan tidak memandangP2KP sebagai sarana untukmengejar materi, kedudukan, statusdan jabatan atau sesuatu yangbersifat simbol-simbol bagi dirinyadan kelompoknya. Para relawanadalah orang-orang yang akanmenempatkan P2KP sebagaisarana mereka untuk ’beribadah’ danmemberi kontribusi nyata kepadasesama manusia yang masih miskindan terpuruk di sekitarnya.Kebahagiaan para relawan adalahkeyakinan akan pilihannya untuk’mengorbankan’ sebagian apa yangdia miliki (waktu, pikiran, tenaga, dll)telah sesuai dengan fitrah dirinyasebagai manusia hakiki.

Profil dan karakteristik para relawanmasyarakat miskin seperti demikianbiasanya muncul secara organikatas kesadaran diri sebagai hasil daritumbuhnya kesadaran kritis dantidak muncul karena melalui prosespenunjukan atau mungkin pemilihan.

Para Relawan tetap merupakanbagian integral dari masyarakat dikelurahan/desa peserta P2KP dan‘diharapkan’ setidaknya terdapat 1orang Relawan dari tiap RW dikelurahan/desa setempat.

Para relawan akan mendapatkanpendampingan serta penguatankapasitas, melalui berbagai kegiatanyang diselenggarakan oleh TimFasilitator, agar mampu menjiwaisubstansi konsep P2KP danmenggerakkan masyarakat untuksenantiasa menggali dan menum-buhkembangkan nilai-nilai universal

34 Pedoman Umum

kemanusiaan, prinsip-prinsipkemasyarakatan, dan tridaya dalammelaksanakan kegiatan P2KPmaupun penanggulangan kemiskin-an di wilayahnya.

e) Peran yang diharapkan dilakukanoleh Pemerintah Daerah• Bertindak sebagai fasilitator,

dinamisator dan pendukung dalampelaksanaan P2KP khususnya danupaya-upaya penanggulangan ke-miskinan pada umumnya;

• Memfasilitasi upaya-upaya yangberkaitan dengan pembangunan ataupengokohan lembaga KPK Daerahdan Pokja PAKET agar lebihdemokratis, organik, partisipatif,transparan dan akuntabel;

• Memfasilitasi penguatan peran danfungsi KPK Daerah sebagai motorpenggerak penyusunan DokumenStrategi Penanggulangan Kemis-kinan (SPK) dan Pronangkis Kota/kabupaten serta sebagai pusatpembelajaran (learning center)penanggulangan kemiskinan,dengan melibatkan berbagai pihakdi wilayahnya. (Kinerja pemerintahkota/kabupaten dalam penguatanperan dan fungsi KPK Daerah sertakualitas dokumen SPK dan Pronang-kis kota/kabupaten akan menjadiindikator utama untuk penentuan se-leksi peserta pelaksanaan PAKET);

• Memfasilitasi proses membangundan melembagakan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP) yangdimotori KPK-D

• Mengorganisasi dinas-dinas terkaituntuk dapat bekerja sama denganBKM/masyarakat dan kelompokpeduli yang antara lain dalammembangun “Pokja PAKET” danmemadukan berbagai kegiatanpembangunan untuk kepentinganpenanggulangan kemiskinan.

• Menumbuhkan berbagai kegiatanpemberdayaan masyarakat serta

mengedepankan peran pemerintahdaerah, Komite PenanggulanganKemiskinan Daerah (KPKD), PokjaPAKET dan kelompok pedulisetempat agar mampu meningkat-kan kesejahteraan warga miskin;

• Bertindak sebagai dinamisatorproses pembangunan partisipatifyang dilakukan melalui pelaksanaanP2KP pada umumnya, maupunpelaksanaan komponen PAKETP2KP secara khusus;

• Kontribusi dana melalui sumber danaAPBD, baik untuk keperluan BOP(Biaya Operasional Pelaksanaan)pemerintah kota/kab, pengembang-an kapasitas, pengawasan danpengembangan sistem informasimanajemen, dana pendamping(matching fund) pelaksanaan proyeksesuai ketetapan PMU/PimproP2KP pusat, dan lain-lain.

• Berkoordinasi dengan KMWmemfasilitasi penyelesaian masalahdan penanganan pengaduan sertakonflik yang timbul dalampelaksanaan P2KP denganmenyiapkan pranata dan saranayang dibutuhkan

• Memfasilitasi proses terminasiproyek maupun pelaksanaan strategipelepasan (exit strategy), agarmasyarakat mampu mandiri danberkelanjutan dalam mengembang-kan kelembagaan dan kegiatanP2KP, termasuk pengelolaan danayang diperoleh, berlandaskan nilai-nilai universal kemanusiaan sertaprinsip-prinsip kemasyarakatan (nilaidan prinsip yang melandasi P2KP).

f) Pendampingan kepada PemerintahDaerah dan Pelaku lain• Pendampingan kepada pemerintah

Daerah dan pelaku lain, utamanyadilakukan oleh KMW, baik untuktingkat propinsi maupun kota/


3.1.2. Komponen Bantuan LangsungMasyarakat (BLM)1) Uraian

Proses pembelajaran masyarakat untukmenanggulangi masalah kemiskinandilakukan melalui praktek langsung dilapangan oleh masyarakat sendiri denganmelaksanakan apa yang sudah diren-canakan (PJM dan Renta Pronangkis),dengan dukungan dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM).

Harapannya adalah melalui prakteklangsung dengan stimulan BLM tersebut,masyarakat secara bertahap mampumenumbuhkembangkan keberdayaandalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial,dan ekonomi.

Substansi makna dana BLM P2KPsesungguhnya merupakan mediapembelajaran masyarakat untuk terusmembangun kapital sosial danmenumbuhkan nilai-nilai universalkemanusiaan maupun prinsip-prinsipkemasyarakatan sehingga pada gilirannyaakan mampu menyelesaikan persoalansosial, ekonomi dan lingkungan/permukiman mereka. Lebih dari itu,Komponen Dana BLM diadakan jugadengan tujuan membuka akses bagimasyarakat miskin ke sumber dana yangdapat langsung digunakan olehmasyarakat miskin untuk upaya-upayapenanggulangan kemiskinan.

kabupaten, yang secara intensifmelakukan berbagai fasilitasi,mediasi dan advokasi kepadapemerintah daerah, KPK-D dan KBP,Forum BKM serta pelaku lain yangterkait (LSM, perguruan tinggi,pengusaha, dsb);

• Team Leader KMW akan melakukanpendampingan secara intensif padaproses pengembangan kapasitasdan peran pemerintah propinsi sertapenguatan KPK-propinsi;

• Koordinator Kota KMW akanmelakukan pendampingan secaraintensif pada proses mengedapan-kan peran pemerintah daerah,Komunitas Belajar Perkotaan danpenguatan KPK-D dalam menyusunSPK-D dan Pronangkis Kota/kab,serta Pokja PAKET bila terpilihsebagai lokasi pelaksanaan PAKET;

• Bagi kota/kabupaten yang terpilihsebagai lokasi pelaksanaan PAKET,tenaga ahli PAKET KMW, juga akanmemfasilitasi pelaksanaan PAKET,termasuk fasilitasi Pokja PAKET;

• Relawan-Relawan Kemiskinantingkat kota/kabupaten yang akanmengabdi secara sukarela sebagaiagen perubahan perilaku ke arahnilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan danpembangunan berkelanjutan diwilayahnya masing-masing.

Dengan demikian, relawan-relawankemiskinan tingkat kota/kabupatenmerupakan bagian integral darimasyarakat daerah setempat.

Forum-forum diskusi atau rembug-rembug para-pihak (stakeholders)tingkat kota/kabupaten (KBP) akanmendorong seluasnya peluang bagirelawan-relawan masyarakat tingkatkelurahan untuk tampil danmengabdi di wilayah yang lebih luas,yakni di tingkat kota/kabupaten.

Pemerintah kota/kabupaten diharap-kan dapat memberikan akses

kemudahan, kontribusi perhatiandan dukungan moral bagi relawan-relawan kemiskinan setempat. Disamping itu, relawan-relawan tingkatkota/kabupaten juga akan difasilitasikoordinator kota KMW setempat.

Makna Dana BLM P2KP harus disikapi sebagaipelengkap sarana proses pembelajaran untukperubahan sikap dan perilaku masyarakat dalammelaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinanberbasis nilai-nilai universal. Sehingga tolok ukur daripembelajaran BLM dapat dilihat pada sejauhmana BLMdimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung-jawab dan proporsional.

36 Pedoman Umum

Dana BLM juga merupakan dukunganstimulan P2KP yang dapat digunakansecara luwes (flexible) oleh masyarakatuntuk berbagai upaya pembelajaranpenanggulangan kemiskinan, sesuaidengan PJM dan Renta Pronangkis(Program Penanggulangan Kemiskinan)yang telah disepakati oleh seluruhmasyarakat kelurahan/desa setempat.

Jenis-jenis kegiatan dapat ditentukansendiri oleh masyarakat melalui rembugwarga, dengan tetap memperhatikankeselarasan dan keberlanjutanpembangunan (aspek tridaya) sesuaikebutuhan masyarakat sebagaimanalayaknya pembelajaran pada kontekrealita (bukan laboratorium).

Pemanfaatan dana BLM P2KP oleh masyarakatdiharapkan dapat dilakukan dengan arif/bijak, yaknisenantiasa mempertimbangkan keseimbanganaspek Tridaya, antara kepentingan untuk kegiatanlingkungan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.Dimaksud keseimbangan dalam hal ini adalahadanya kesempatan yang sama bagi masyarakatuntuk belajar bersama dalam melakukan kegiatandi bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuaikebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini sejalandengan esensi BLM P2KP baik sebagai stimulankemandirian dan keswadayaan masyarakat maupunsebagai sarana pembelajaran aspek tridaya menujupembangunan berkelanjutan.

Dana BLM merupakan dana publik yangdiberikan sebagai “dana waqaf” daripemerintah ke masyarakat kelurahan/desa penerima yang penyalurannyadipercayakan ke lembaga pimpinankolektif masyarakat warga (secarajenerik disebut BKM), yang bertindaksebagai representasi warga kelurahanyang memenuhi sifat-sifat kemanusiaan.Pengelolaan operasional dana BLMdilakukan oleh unit-unit pelaksana teknisyang dibentuk oleh BKM untuk maksudtersebut, yang sekurang-kurangnyaterdiri dari UPL, UPK dan UPS.

Dana BLM harus dimanfaatkan bagikepentingan perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin setempat.

2) Ketentuan Umuma) Alokasi Dana BLM

Besarnya dana BLM ditentukan ber-dasarkan jumlah penduduk dan jumlahkeluarga miskin (Pra KS dan KS1) dikelurahan/desa penerima proyek(sesuai hasil data PODES 2000),sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.


Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM

Jumlah alokasi dana BLM untukmasing-masing kelurahan sasarandiinformasikan secara terbuka,sehingga dapat diketahui oleh seluruhlapisan masyarakat secara transparan.Jumlah dana BLM yang telahdialokasikan untuk masing-masingkelurahan/desa sasaran tersebutmerupakan jumlah maksimum yangdapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlahpencairan yang sesungguhnya akandidasarkan pada kemampuanpengelolaan dan kesiapan masyarakatmelaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip P2KP, sesuai dengan tujuan danketentuan P2KP.

Apabila dalam waktu yang telahditentukan masyarakat di suatukelurahan/desa sasaran dinilai tidakdapat menunjukan kemampuan dankesiapan melaksanakan P2KP, makaalokasi dana yang ada - sebagian atauseluruhnya - dapat ditangguhkan ataudibatalkan. Demikian pula halnya,apabila masyarakat tidak mampumencairkan seluruh alokasi dana BLMhingga masa proyek P2KP berakhir,

maka sisa alokasi dana BLM harusdikembalikan ke kas negara.

Dana BLM adalah dana publik yangdiberikan sebagai waqaf (titipan) daripemerintah kepada masyarakat yangbermakna bahwa penggunaan danaBLM oleh masyarakat hanya dapatdimanfaatkan bagi kepentinganpenanggulangan kemiskinan, danbukan hadiah atau dana tak bertuanyang dapat digunakan sekehendak hati.

Harus disadari pula bahwa sumber danaP2KP adalah hutang luar negeri yangharus dibayar kembali di kemudian hari.Diharapkan masyarakat mampumemanfaatkan dana tersebut secaratepat, benar, efesien, efektif, dan dapatmenanggulangi persoalan kemiskinandi wilayahnya, yang pada gilirannyaakan meningkatkan produktifitasmereka, sehingga dapat menjadi bagiandari sumber pendapatan untuk dapatmembayar kembali hutang luarnegerinya.

KategoriUkuran Kelurahan/Desa *)

Kecil Sedang Besar

Jumlah penduduk Kelurahan Tahun 2000

Jumlah KK Miskin (Pra KS dan KS1)

Jumlah Alokasi Dana BLM

Jumlah Alokasi Dana BLM Maluku & Papua

Pagu maksimal untuk tiap usulan pinjamanbergulir per KSMMinimal jumlah anggota per KSM

Pagu maksimal pinjaman per anggota KSM

3.000 s.d.10.000 jiwa

< 1.000 KK

Rp 300 juta

Rp 500 juta

> 10.000 jiwa

> 1.000 KK

Rp 500 juta

Rp 500 juta

< 3.000 jiwa

< 300 KK

Rp 200 juta

Rp 300 juta

> 300 KK

Rp 300 juta

Rp 300 juta

Rp. 30 juta

5 orang

Pinjaman pertama sebesar Rp 500 ribu dan pinjamanberikutnya sebesar Rp 2 juta.

Selanjutnya diharapkan KSM dan &/atau anggotaKSM dapat mengakses (channeling) lembaga

keuangan formal yang ada di wilayah sekitarnya

38 Pedoman Umum

Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutangluar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruhrakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka dana BLMP2KP merupakan “Dana Publik” yang diberikansebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepadamasyarakat kelurahan! Pada satu sisi hal ini berartibahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasitentang status keberadaan dan pemanfaatan danatersebut, dan pada sisi lain masyarakat yangdipercaya mengelola dana tersebut juga harusmenjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintahkota/kabupaten, baik selama masa proyek ataupunpada masa pasca proyek P2KP.

b) Penyaluran dan pencairan dana BLMke BKM

Pencairan Dana BLM ke BKM/masyarakat dilakukan secara bertahap,yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap IIsebesar 50% dan Tahap III sebesar 30%dari total alokasi dana BLM untukkelurahan/desa sasaran, melaluirekening Bank yang ditunjuk oleh BKM

Pencairan dana BLM tahap I merupakaninsentif terhadap proses pembelajaranmasyarakat dalam menyusun PJM danrencana tahunan Pronangkis.Pencairan dana BLM tahap II adalahinsentif untuk proses pembelajaranmasyarakat dalam menyusun usulan-usulan kegiatan sesuai Pronangkisyang telah disepakati bersama,sedangkan pencairan dana BLM tahapIII merupakan insentif untuk prosespembelajaran masyarakat dalammemperkuat potensi keberlanjutankegiatan, kelembagaan, dana sertapenerapan prinsip dan nilai yangdijunjung P2KP, khususnya padapenyiapan phase terminasi.

Catatan:• Pencairan dana tahap 1 sebesar

20% dari total alokasi BLM kerekening BKM dapat dilakukanapabila BKM telah terbentuk secarasah sesuai ketentuan P2KP, sertamenyerahkan PJM dan RencanaTahunan Pronangkis (termasukrencana penyerapan BLM) yangtelah disepakati masyarakat dan

diverifikasi KMW kepada PJOK.BKM kemudian menandatanganiSurat Perjanjian PenyaluranBantuan (SPPB) bersama denganpihak pemerintah, yang diwakiliPJOK. SPPB akan memuat danmengatur peran serta tanggungjawab dari masing-masing pihak,persyaratan dan ketentuanpencairan dana BLM, sanksi sertaperjanjian-perjanjian lain yang harusdisepakati berkenaan dengan peng-gunaan dana bantuan BLM P2KP.

Dana BLM tahap 1 hanya dapatdimanfaatkan untuk membiayaiusulan kegiatan yang mencerminkankebersamaan masyarakat, yaknikegiatan yang sifat kemanfaatannyajelas-jelas bagi kepentingan umummasyarakat miskin (kolektif) danpengelolaan kegiatannya pundilakukan secara kolektif/bersama.Dengan demikian dana BLM P2KPtahap I tidak diperkenankan untukkegiatan pinjaman bergulir, baikuntuk kepentingan kelompokmaupun individual.

Hal ini dimaksudkan bahwa aspek utama padatahap awal proses pembelajaran di masyarakatadalah tumbuhnya kebersamaan (munculnyakepedulian dan solidaritas serta kesatuan sosial)di masyarakat kelurahan/desa tersebut.

Termasuk kategori kegiatan kolektifyang dapat dibiayai dana BLM P2KPtahap 1 adalah; (1) Perbaikan danpembangunan prasarana umum, (2)Peningkatan sumber daya manusia(pelatihan penguatan kapasitas lem-baga masyarakat) dan pelayanansosial bagi masyarakat termiskin,jompo, anak yatim piatu, musibah,penyandang cacat dan lainnya, serta(3) Kegiatan ekonomi yang tidakbersifat pinjaman bergulir, yaknikhusus untuk kegiatan penciptaanpeluang usaha baru bagi kelompokmasyarakat miskin dan pengang-guran yang diorganisir BKM, yakni


melalui Program PelatihanKetrampilan usaha dan bantuanperalatan untuk mempraktekkanketrampilan usaha mereka.

• Pencairan dana tahap 2 sebesar50 % ke rekening BKM hanya dapatdilaksanakan apabila: 1) berdasar-kan verifikasi KMW terhadap kinerja,transparansi, akuntabilitas danefesiensi pengelolaan dana BLMtahap 1 menunjukkan hasil yangmemuaskan, 2) 95% dana tahap Itelah dimanfaatkan, 3) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan danyang diusulkan untuk didanai BLMTahap 2 telah diverifikasi olehFasilitator dan KMW, 4) proposal/usulan KSM untuk penggunaandana tahap 2 telah disetujui BKM.

Apabila berdasarkan hasil evaluasikinerja KMW ternyata kinerja BKMmaupun masyarakat kelurahan/desa dinilai tidak memuaskan, makaKMW dapat “mengusulkan” penun-daan pencairan BLM tahap 2 dalambatas waktu yang ditetapkan KMW.Dalam kurun waktu yang ditetapkantersebut, BKM dan masyarakatharus dapat memperbaiki kinerjanyasesuai dengan ketentuan P2KP.

Apabila setelah batas waktu yangditetapkan, BKM dan masyarakatkelurahan/desa tidak dapatmemperbaiki kinerjanya dan dinilaitidak mampu untuk melaksanakanP2KP sesuai Buku Pedoman, makaKMW dapat “mengajukan” adanyapertemuan dengan PemerintahKota/ Kabupaten untuk membahas“rekomendasi” pembatalan seluruhsisa dana BLM bagi kelurahan/desatersebut kepada PMU/Pimpro.

PMU/Pimpro P2KP berwenangmemutuskan bentuk rekomendasiberdasarkan usulan dari salah satupihak atau keduanya (KMW danPemerintah Kota/Kabupaten) untukmembatalkan atau menunda

pencairan sisa dana BLM untukkelurahan/desa dimaksud.

Pencairan dana BLM tahap 2 dapatdimanfaatkan untuk membiayaiusulan-usulan kegiatan yang bersifatkolektif dan juga usulan-usulankegiatan yang sifat kemanfaatannyabagi kepentingan individu wargamiskin, yang tergabung dalamKelompok Swadaya Masyarakat.

Kategori dari kegiatan kolektif adalahsama dengan penjelasan padapemanfaatan dana BLM Tahap 1 diatas. Sedangkan kategori usulankegiatan yang bersifat individual,antara lain adalah; (1) Kegiatanlingkungan permukiman, misalnyaperbaikan dan pembangunan prasa-rana rumah tangga (renovasi rumah,sarana pembuang limbah rumahtangga, dll), (2) kegiatan sosial yangberkaitan dengan peningkatansumber daya manusia (pelatihanindividu dengan minat khusus,beasiswa, dll) serta (3) Kegiatanekonomi yang bersifat pinjamanmodal bergulir. Untuk efesiensi,efektivitas, dan sesuai semangatP2KP, pelaksanaan kegiatan yangbersifat individual tersebut tetapdiorganisir dalam KelompokSwadaya Masyarakat (KSM).

Pencairan dana tahap 2 dilakukansekurang-kurangnya 4 (empat) bulansetelah penandatanganan SPPBatau pencairan dana BLM tahap 1.Hal ini dimaksudkan agar masya-rakat dalam melaksanakan prosespembangunan KSM-KSM ataupanitia-panitia tidak hanya sekedarasal bentuk atau dengan prosesyang instan dan serba cepat sertaformalitas belaka, melainkan dapatbenar-benar dilakukan secaraorganik, partisipatif, mengakar,transparan, akuntabel dandemokratis

40 Pedoman Umum

• Pencairan dana tahap 3 sebesar30 % ke rekening BKM hanya dapatdilaksanakan apabila: 1) berdasar-kan verifikasi KMW terhadapindikator keberlanjutan (sustainabili-ty) telah menunjukkan adanyapotensi kemandirian BKM danpotensi keberlanjutan program,kelembagaan, serta dana di desa/kelurahan tersebut, 2) kinerja pe-ngelolaan dana dan kegiatan tahapsebelumnya cukup memuaskan, 3)95% dana tahap sebelumnya telahdimanfaatkan, 4) kegiatan-kegiatanyang dilaksanakan dan yang diusul-kan telah diverifikasi oleh TimFasilitator KMW serta 5) proposal/usulan kegiatan KSM untuk danatahap 3 telah disetujui Rapat BKM.

Pencairan dana BLM tahap 3 dapatdigunakan untuk membiayai usulan-usulan kegiatan sebagaimanaketentuan pemanfaatan dana BLMtahap 2 di atas, yakni untuk kategorikegiatan-kegiatan yang mencermin-kan kebersamaan (kolektif) maupunindividual.

Apabila berdasarkan hasil evaluasikinerja KMW ternyata kinerjapotensi keberdayaan BKM dankinerja potensi keberlanjutan P2KPdi kelurahan/desa tersebut dinilaitidak memuaskan, maka KMWdapat mengusulkan penundaanpencairan BLM tahap 3 dalam bataswaktu yang ditetapkan KMW. Dalamkurun waktu yang ditetapkantersebut, BKM dan masyarakatharus memperbaiki kinerja potensikemandirian dan potensi keber-lanjutannya sesuai ketentuan P2KP.

Apabila setelah batas waktu yangditetapkan, BKM dan masyarakatkelurahan/desa tidak dapat memper-baiki kinerja potensi kemandirian dankeberlanjutannya, maka KMWdapat “mengajukan” pertemuandengan pemerintah Kota/Kab.

membahas “rekomendasi” pembata-lan sisa alokasi dana BLM untukkelurahan/desa tersebut kepadaPMU/Pimpro P2KP.

PMU/Pimpro P2KP berwenang me-mutuskan bentuk rekomendasiberdasarkan usulan dari salah satupihak atau kedua belah pihak (KMWdan Pemerintah Kota/Kabupaten)untuk membatalkan atau menundapencairan sisa dana BLM untukkelurahan/desa dimaksud.Pencairan dana tahap 3 dapat dila-kukan setidaknya 6 (enam) bulan se-telah pencairan dana BLM tahap 2,dengan tujuan bahwa hanya BKMdan masyarakat yang menunjukkankinerja pendayagunaan dana dankegiatan P2KP serta kinerja keman-dirian dan potensi keberlanjutan,berdasarkan hasil evaluasi KMWdan pemkot/kab setempat padaphase terminasi (sekurangnya 6bulan sebelum berakhir masaproyek), yang bisa mengakses danaBLM tahap 3.

• Pembatalan Penyaluran DanaBLM. Selain berkaitan denganpersyaratan pencairan Dana BLMpada setiap tahapnya, KMW besertaPemerintah Kota/Kabupaten jugadimungkinkan mengajukan reko-mendasi pembatalan penyalurandana BLM, sebagian atauseluruhnya, kepada PMU/PimproP2KP, apabila terdapat salah satuatau lebih indikator sebagai berikut:

Tidak terdapat relawan-relawan dikelurahan/desa setelah 6 bulanpelaksanaan P2KP di kelurahan/desa tersebut.

BKM tidak terbentuk dan/ataukinerjanya tidak efektif setelahsatu tahun pelaksanaan P2KP dikelurahan/desa tersebut.

Ditemukan indikasi penyalah-gunaan dana bantuan.


Tidak terdapat indikasi potensikemandirian BKM dan/ataupotensi keberlanjutan(sustainability) program, danadan kelembagaan.

Terdapat indikasi bahwa visi,misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilaiyang dijunjung P2KP tidakditerapkan secara konsisten.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatanantara KMW dengan PemerintahKota/Kabupaten mengenai rekomen-dasi pembatalan penyaluran danaBLM pada kelurahan/desa tertentu,maka PMU/Pimpro P2KP berwewe-nang untuk mengambil keputusanmengenai hal tersebut, setelahmemperoleh pertimbangan darikedua belah pihak maupun darisalah satu pihak.

• Pembekuan Kegiatan PinjamanBergulir.Apabila masyarakat di kelurahan/desa sasaran memutuskan seba-gian dana BLM dimanfaatkan untukkegiatan pinjaman bergulir, makaBKM sebagai pengemban amanatharus mendorong UPK agar mampumengelola pinjaman bergulir sesuaidengan prinsip-prinsip standardlembaga keuangan mikro.

Dalam hal pencapaian kinerjakegiatan pinjaman bergulir yangdikelola oleh UPK tidak memuaskan(misalnya: tingkat pengembalianpinjaman yang sangat rendah danmenyebabkan akumulasi dana BLMP2KP di masyarakat semakin ber-kurang tajam, dll), KMW bersamadengan Pemerintah Kota/Kabupatendapat mengambil keputusanPembekuan Kegiatan PinjamanBergulir. Melalui ketentuan ini,maka alokasi dana BLM yang belumdicairkan untuk kelurahan/desatersebut, hanya dapat dicairkankembali apabila saldo dana BLMuntuk kegiatan pinjaman bergulir

yang ada di BKM ditambah dengansaldo dana BLM yang belumdicairkan, digunakan untuk usulankegiatan pembangunan prasarana/sarana lingkungan.

Usulan kegiatan prasarana/saranatersebut harus sesuai dengan PJMPronangkis dan disepakatimasyarakat melalui serangkaianrembug warga, serta telah diverifikasidan direkomendasi oleh KMW,berdasarkan ketentuan P2KP.

3) Penggunaan Dana BLM• Apa yang boleh dibiayai oleh BLM

Pada dasarnya dana BLM dapatdigunakan secara cukup luwes denganberpedoman kepada PJM Pronangkis,pembelajaran aspek Tridaya dankesepakatan serta kearifan wargasehingga hasilnya dapat benar-benarmemberikan manfaat berkurangnyakemiskinan di kelurahan/desa tersebut.

Stimulan KeswadayaanMasyarakat (Insentif Hibah) :o Kegiatan santunan sosial untuk

fakir miskin, orang jompo, anakyatim piatu dan lain-lainnya, yangbertujuan untuk meningkatkankesejahteraan mereka yangtermiskin dari masyarakat miskin(termasuk dimungkinkan peng-gunaan untuk bea siswa, per-baikan rumah kumuh, pelayanankesehatan dan lainnya).

Mengingat masyarakat termiskindari kelompok masyarakat miskinadalah kelompok sasaran utamaP2KP, maka sebagian dana BLMharus dialokasikan untukmemberikan santunan dansekaligus membangkitkan ke-pedulian dan kegiatan amal darilapisan masyarakat yang lebihberuntung untuk terlibat dalamgerakan amal ini. Besarnyaalokasi BLM sesuai kesepakatanmasyarakat setempat.

42 Pedoman Umum

o Kegiatan pembangunan prasa-rana/sarana lingkungan yangmanfaatnya langsung dinikmatisebagian besar warga kelurahan/desa bersangkutan, sepertijembatan, jalan, perbaikansekolah, fasilitas kesehatan,sanitasi dan lainnya yang telahdiidentifikasi melalui Pronangkisberbasis pemetaan swadaya.

Usulan kegiatan pendidikan dankesehatan harus sesuai denganRencana Induk (Master Plan)Pendidikan dan Kesehatan dikota/kabupaten bersangkutan,bila Master Plan itu telah ada.Kegiatan yang sifatnya mem-bangun kapasitas dan dayasaing kelompok-kelompokmasyarakat (pelatihan, studybanding, dsb)

Pelayanan prasarana dan sarana yang didanaisumber dana hibah BLM pada prinsipnya adalahprasarana dan sarana lingkungan skala kecil. Akantetapi apabila masyarakat memutuskan untukmembangun pelayanan prasarana dan saranabekerjasama dengan pihak lainnya yang mungkinakan menimbulkan dampak yang cukup berartiterhadap lingkungan, misalnya: pompa sumurdalam, pompa irigasi dan lainnya, maka lampiran 2tentang pedoman lingkungan harus diterapkansecara konsisten.

Pinjaman Bergulir :o Pinjaman untuk kegiatan

prasarana yang bersifat indivi-dual, misalnya perbaikan rumahmaupun sarana rumah tanggayang berkaitan dengan ling-kungan permukiman dan ke-giatan sosial yang bersifat indivi-dual, misalnya beasiswa danpelatihan untuk warga tidakmiskin.

Apabila kegiatan lingkungan permukiman dankegiatan sosial tersebut diperuntukkan bagi wargatermiskin, maka termasuk kategori kegiatan kolektif,yakni santunan sosial yang bersifat stimulan hibah.

o Pinjaman untuk KelompokSwadaya Masyarakat (KSM)yang membutuhkan dana untukkegiatan yang terkait usahaproduktif dari anggota-anggotanya.

o Batas maksimal pinjamanpertama kali bagi setiap anggotaKSM adalah Rp 500 ribu.Sedangkan batas maksimalpinjaman untuk tahap berikutnyaadalah Rp 2 juta. Hal ini dimak-sudkan sebagai proses pem-belajaran masyarakat sekaligusmemperkuat orientasi sasaranP2KP, yakni masyarakat miskin.Oleh karena itu, pada tahapberikutnya diharapkan KSM-KSM dan anggota-anggotanyayang telah meningkat kesejah-teraannya dimaksud dapatdilayani oleh koperasi atau UPEyang difasilitasi BKM dan jugadapat mengakses lembagakeluangan formal di sekitarnya.

Dalam hal masyarakat telah menyepakati danmenetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untukkegiatan pinjaman bergulir, maka pengelolaannyaharus dilakukan secara profesional sesuai dengankaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir.Pedoman yang khusus untuk hal ini harus dibuatoleh KMP untuk menjamin bahwa dana digunakansesuai contoh terbaik, dan menerapkan prinsip-prinsip sedemikian sehingga tidak terjadi distorsidengan pasar keuangan mikro. Lihat lebih lanjutpada Pedoman Khusus Pengelolaan PinjamanBergulir.

Secara singkat dapat diuraikan ketentuan sifatpenggunaan dana BLM seperti dijelaskan padatabel 3.2. sebagai berikut:


Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM

Sifat kemanfaatanKegiatan

Status PemanfaatanDana BLM

Contoh Jenis Kegiatanyang dibiayai P2KP

Kegiatan yang secara langsungmemberikan manfaat padasebagian besar wargamasyarakat, terutama wargamiskin

Kegiatan yang bersifatpenyantunan. Hal ini harus sesuaimenurut kesepakatan warga dantertuang dlm kebijakan BKM

Kegiatan yang secara langsungmemberikan manfaat hanyakepada perorangan atausekelompok orang saja

• Pembangunan sarana & prasaranaperumahan dan permukiman, baikkepentingan masyarakat umum, dan/atau ke-pentingan warga miskin(rumah kumuh, dll).

• Pelatihan UP-BKM-KSM untukpengembangan kapasitas/penguatan organisasi.

• Penciptaan peluang usaha melaluipelatihan dan praktek ketrampilanusaha bagi warga-warga miskin danpenganggur

• Penyantunan kepada warga ygsangat miskin, spt; jompo, anak yatimpiatu, korban bencana, anak putussekolah krn alasan ekonomi, dsb

• Beasiswa bagi warga miskin

• Usaha produktif• Pengembangan modal ekonomi

keluarga, yang bermanfaat langsungbagi perbaikan penda-patan keluargamiskin,

• Perbaikan rumah/ sarana individu• Pelatihan individu, dll

Sebagai dana stimulan/ hibahyang harus gunakan secara arifdan cermat. Diharapkan danaini dapat menggugahkeswadayaan masyarakatuntuk mampu memberikontribusi agar kegiatan inimenjadi lebih besarmanfaatnya.

Sebagai dana stimulan/ hibahdan diharapkan dapatmenggugah partisipasi wargalainnya untuk ikut dlm gerakanamal bagi kaum miskin

Sebagai pinjaman kepadaKSM dan harus dikembali-kankepada UP

• Apa yang tidak boleh dibiayai oleh BLM

P2KP tidak menghendaki bahwa danaBLM akan dimanfaatkan untuk hal-halyang tidak berkaitan langsung denganupaya penanggulangan kemiskinan,menimbulkan dampak keresahan sosialdan kerusakan lingkungan, berorientasipada kepentingan individu ataukelompok tertentu dan bertentangandengan norma-norma, hukum sertaperaturan yang berlaku. Oleh karena itu,secara umum ditetapkan beberapakegiatan yang tidak boleh dibiayaidengan dana BLM, yaitu:

Kegiatan yang berkaitan denganpolitik praktis (kampanye,demonstrasi, dll)

Kegiatan militer atau semi-militer(pembelian senjata dan sejenisnya);

Deposito atau yang berkaitan denganusaha memupuk bunga bank;

Kegiatan yang memanfaatkan BLMsebagai jaminan atau agunan atau

garansi, baik yang berhubungandengan lembaga keuangan dan per-bankan atau pihak ketiga lainnya;

Pembebasan lahan;

Pembangunan rumah ibadah;

Pembangunan gedung kantorpemerintah atau kantor BKM;

Kegiatan-kegiatan yang berdampaknegatif terhadap lingkungan,penduduk asli dan kelestarianbudaya lokal; dan.

Kegiatan yang bertentangan denganhukum, nilai agama, tata susila dankemanusiaan serta tidak sejalandengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai P2KP.

4) Siapa yang berhak menggunakanPada dasarnya semua warga miskin dikelurahan/desa yang bersangkutan berhakmemanfaatkan dana BLM ini melaluimekanisme pinjaman bergulir ataustimulan/hibah.

44 Pedoman Umum

Untuk lebih menjamin dana BLM dapatmenjangkau kelompok sasaran secaratepat, maka kriteria miskin dan kelompoksasaran sebaiknya disusun dan disepakatibersama oleh warga melalui mekanismediskusi kelompok terarah dan pemetaanswadaya. Sebagai langkah awal identifikasiwarga miskin, dapat digunakan dataBKKBN atau daftar penerima zakat fitrahdari mesjid setempat atau daftar fakir dariorganisasi agama lain.

3.1.3. Komponen PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET)1) Uraian

Komponen PAKET adalah salah satukomponen proyek P2KP yang dimaksud-kan sebagai suatu upaya proses pembela-jaran untuk membangun dan melem-bagakan “kemitraan” antara masyarakatdengan pemerintah kota/kabupaten dankelompok peduli setempat (LSM,perguruan tinggi, pihak swasta, perbankandan lain-lainnya) dalam rangka terwujudnyasinergi upaya penanggulangan kemiskinan.

Melalui Komponen PAKET diharapkan jugadapat terbangun dan melembaga proseskonsultatif antara ketiga pilar pembangunan(pemerintah, masyarakat, swasta/kelompok peduli) di tingkat kota/kabupatendalam penanggulangan kemiskinan. Hal iniberarti bahwa PAKET hanya dapat berjalansesuai dengan tujuannya apabila di antaramasing-masing pelaku pembangunan diatas memiliki ‘kepentingan dan kebutuhanyang sama’ untuk saling koordinasi,kooperasi dan kolaborasi satu terhadapyang lain sehingga terjadi kemitraan.

PAKET hanya sekedar stimulan untukmembantu dan mempercepat proseskemitraan yang mulai ditumbuhkan olehmereka sendiri.

Bagi masyarakat, terutama BKM,Komponen PAKET juga dimaksudkansebagai proses pembelajaran untukmengakses dan menggalang berbagaisumber daya maupun sumber dana yangdimiliki oleh pemerintah kota/kabupatenatau kelompok peduli (channeling),

sehingga diharapkan dapat lebihmengoptimalkan kemandirian dankeberlanjutan upaya penanggulangankemiskinan. Agar BKM serta masyarakatmampu bermitra dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat,maka prasyarat utama adalah bahwa BKM-BKM memiliki kredibilitas yang menjaminkepercayaan dari berbagai pihak tersebut.

Hal ini berarti bahwa hanya BKM-BKMyang telah menunjukkan kinerja sebagai“BKM Berdaya” yang memiliki perluanglebih besar untuk dapat berpartisipasi aktifdalam proses channeling program-programyang ada, khususnya melalui PAKET.

Program PAKET P2KP hanya merupakan ‘Stimulan’sebagai pelengkap atas tumbuhnya keswadayaan,kebutuhan dan kepentingan bersama di antaramasyarakat, pemerintah kota/kabupaten dankelompok peduli setempat untuk menjalin kemitraanyang sinergis dalam mengefektifkan danmempercepat upaya-upaya penanggulangankemiskinan di wilayah mereka!

Komponen PAKET P2KP akan mengalo-kasikan dana stimulan yang dapat diguna-kan untuk keperluan membiayai kegiatanyang direncanakan secara partisipatif sertadiusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasamadengan dinas pemerintah kota/kabupatenatau sebaliknya.

Dana PAKET bersifat “stimulan” sebesarsetengah pendanaan dari kegiatan yangdiusulkan dan dikelola oleh panitiakemitraan. Panitia kemitraan dibentuk darigabungan BKM Berdaya dengan Dinasterkait setempat. Kesepakatan pembentu-kan panitia kemitraan harus dituangkandalam bentuk berita acara yang ditanda-tangani oleh masing-masing pimpinan dariunsur pembentuknya.

Komponen PAKET tidak dilaksanakan diseluruh kota/kabupaten sasaran P2KP,namun hanya di sebagian kota/kabupatensaja yang akan dipilih dengan carakompetisi sehat yang dilakukan melaluimekanisme evaluasi partisipatif denganmelibatkan pemerintah pusat, pemerintahpropinsi dan pemerintah kota/kabupaten.


Hasil evaluasi partisipatif tersebut selanjut-nya disampaikan untuk ditetapkan olehPMU/Pimpro P2KP Pusat sebagai lokasipelaksanaan PAKET P2KP. Proses seleksilokasi pelaksanaan PAKET melaluimekanisme evaluasi partisipatif didasarkanpada kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Kinerja pemerintah kota/kabupatendalam mendukung pelaksanaan P2KPdi wilayah kerjanya, baik dalammemfasilitasi siklus kegiatan di tingkatmasyarakat maupun memfasilitasiKomunitas Belajar Perkotaan (KBP);

b. Kinerja pemerintah kota/kabupatendalam penguatan peran dan fungsiKomite Penanggulangan Kemiskinan(KPK) di wilayahnya;

c. Kinerja Komite Penanggulangan Kemis-kinan Daerah setempat serta KualitasDokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan (SPK) setempat;

Pada tahun pertama pelaksanaan P2KP,ketika kegiatan pengembangan masya-rakat di tingkat kelurahan/desa sedangberlangsung, maka pada saat yangbersamaan pemerintah kota/kabupatenmelakukan serangkaian kegiatan yangberkaitan dengan penguatan peran danfungsi KPK-D agar mampu menyusundokumen SPK-D dan Pronangkis kota/kab.secara partisipatif, demokratis, trans-paran dan akuntabel, serta kegiatan mem-bangun kepedulian berbagai pihak terkait

Komponen Program PAKET pada dasarnya harusditempatkan sebagai sarana pembelajarankemitaran antara masyarakat dengan pemerintahdaerah setempat. Dengan demikian, Indikatorpelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat padatumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dankemitraan antara masyarakat dan pemerintahdaerah, baik dalam tahapan perencanaan,pelaksanaan maupun sumber dana terhadapkegiatan pembangunan di wilayahnya

2) Ketentuan Umuma) Alokasi Dana PAKET

Untuk kota-kota terpilih, akandialokasikan dana PAKET setiap tahunselama tiga tahun berturutan yangdibagi dalam tiga tahap (Tabel 3.3.)Alokasi dana PAKET P2KP kepadapemerintah kota/kabupaten terseleksiakan dilakukan melalui mekanismepenganggaran yang biasa dilakukanpemerintah pusat kepada pemerintahkota/kabupaten. Dalam hal ini, pemerin-tah kota/kabupaten akan menunjukPJOK (Penanggung jawab OperasionalKegiatan) di tingkat kota/ kabupatenyang bertanggungjawab dalam mengad-ministrasi alokasi dana PAKET itu.

terhadap persoalan kemiskinan melaluiKomunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Berbagai pihak terkait yang telah terbangunkepeduliannya selama terlibat intensif da-lam KBP inilah yang menjadi embrio PokjaPAKET pada saatnya, bila kota/kabupatentersebut terpilih sebagai lokasi PAKET.

Tabel 3.3. : Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun

Ketentuan Kota/Kab.Kecil Kota/Kab.Sedang< 25 BKM

1 milyar

1,5 milyar

2 milyar

4,5 milyar

> 25 BKM

1,5 milyar

2 milyar

2,5 milyar

6 milyar

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Total

Alokasi PAKET perKota/Kab. (milyar Rp)

Plafon Usulan PAKET per subproyek/Panitia kemitraan

Minimal Rp 30 juta dan Maksimal Rp 200 juta. Kurang daripadaRp 30 juta diharapkan dapat dipenuhi dengan swadayamasyarakat atau stimulan dana BLM, sedangkan lebih dari Rp200 juta dapat didukung oleh APBD setempat maupun channel-ing program dengan pihak terkait lainnya

46 Pedoman Umum

Jumlah alokasi dana PAKET untukmasing-masing kota/kabupaten sasarandiinformasikan secara terbuka,sehingga dapat diketahui oleh seluruhlapisan masyarakat secara transparan.Jumlah dana PAKET yang telahdialokasikan untuk masing-masingkota/kabupaten sasaran tersebutmerupakan jumlah maksimum yangdapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlahpencairan yang sesungguhnya akandidasarkan pada kemampuan pengelo-laan dan kesiapan masyarakat, peme-rintah kota/kabupaten serta kelompokpeduli setempat dalam melaksanakannilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KPserta ketentuan PAKET P2KP.

Apabila dalam waktu yang telahditentukan ternyata masyarakat,pemerintah daerah dan kelompok pedulidi suatu kota/kabupaten sasaran dinilaitidak dapat menunjukan kemampuandan kesungguhan melaksanakanPAKET, maka alokasi dana yang ada -sebagian atau seluruhnya- dapatditangguhkan atau dibatalkan.Demikian pula halnya, apabila merekatidak mampu mencairkan seluruhalokasi dana PAKET hingga masapelaksanaan PAKET berakhir, makasisa alokasi dana PAKET harusdikembalikan ke kas negara.

b) Pembentukan Pokja PAKET

Masing-masing kota/kabupaten yangterpilih sebagai lokasi pelaksanaanPAKET harus membentuk PokjaPAKET. Pokja PAKET di bawahkoordinasi KPK Daerah sekaligussebagai ’Pusat Pembelajaran (learningcenter)’, yang menjadi sarana forumdiskusi, pembahasan serta pembelajar-an mengenai perkara dan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan diwilayahnya masing-masing.

Pokja PAKET pada intinya bersifat ad-hoc, yang anggota-anggotanya dipilihdari relawan-relawan kemiskinan tingkatkota yang terlibat intensif dalam KBP.

Proses pemilihan anggota PokjaPAKET diawali dengan serangkaianFGD refleksi kepemimpinan moralmelalui serangkaian pertemuan KBPyang difasilitasi KPK-D tingkat kota/kabupaten setempat secara demo-kratis, partisipatif, transparan dan akun-tabel, dengan melibatkan seluruh parapihak terkait (stakeholders).

Prinsip kerja Pokja PAKET adalahsebagai dewan sehingga tidak ada satupun anggota yang memiliki hak istimewa(privilege). Jumlah anggota PokjaPAKET adalah 11 orang atau lebihdengan catatan jumlah total tetap ganjil.Hal ini dimaksudkan untuk memudah-kan proses pengambilan keputusandalam mekanisme kerja Pokja PAKET.

Anggota-anggota Pokja PAKET adalahrelawan-relawan kota yang terbukti telahmenunjukkan keikhlasan, kepedulian,komitmen tinggi serta berperan aktifdalam proses Komunitas BelajarPerkotaan (KBP) di wilayah setempat.Relawan-relawan tersebut dapat berasaldari masyarakat (BKM-BKM danrelawan-relawan lainnya), perangkatpemerintah kota/kabupaten ataupunkelompok peduli (LSM, lembagapendidikan, pihak swasta, asosiasiprofesi/usaha sejenis, dsb) yang peduliterhadap masalah penanggulangankemiskinan.

Anggota Pokja PAKET merupakan representasi darirelawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten yangpaling dipercaya, ikhlas, jujur, peduli, adil danlainnya, yang mencerminkan sifat-sifat universalkemanusiaan. Anggota Pokja PAKET bukanmerupakan representasi dari kewilayahan,kelompok atau golongan tertentu.

Anggota-anggota Pokja PAKET bekerjaatas dasar sukarela, sehingga tidakdiperkenankan menerima imbalansecara tetap dan rutin, namun biayaoperasional kegiatan Pokja PAKETakan dipenuhi dari kontribusi pemerintahkota/kabupaten dalam pelaksanaanproyek P2KP. Pemerintah kota/


kabupaten akan membantu KPK-D yangbertugas memfasilitasi kegiatan danpekerjaan Pokja PAKET secara opera-sional, dengan sumber pendanaan dariAPBD masing-masing kota/kabupaten.

Peran-peran yang akan dilaksanakanoleh Pokja PAKET adalah:• Sosialisasi dan diseminasi PAKET;

• Merumuskan dan menyepakatikriteria seleksi proposal kegiatanPAKET;

• Mengevaluasi dan menyeleksiproposal; dan

• Menetapkan prioritas usulan-usulankegiatan panitia kemitraan yangdinilai layak untuk menerima danaPAKET;

• Monitoring pelaksanaan kegiatanoleh panitia kemitraan sertamenetapkan kegiatan-kegiatanterbaik (best practice) untuk dapatdipertimbangkan memperolehpenghargaan (rewards) maupunmenerapkan sanksi terhadap panitiakemitraan yang melaksanakankegiatan PAKET tidak sesuaidengan ketentuan yang ditetapkandalam Buku Pedoman PAKET;

• Memfasilitasi serangkaian forumdiskusi antar pelaku (stakeholders)di tingkat kota/kabupaten untukmembahas perkara kemiskinanserta upaya-upaya penanggulangan-nya sebagai bahan masukan untukkebijakan dan strategi penang-gulangan kemiskinan yangdirumuskan oleh KPK setempat.

Pokja PAKET tidak boleh terlibat sebagai pengusulatau pelaksana usulan/proposal kegiatan PAKET.

c) Penyaluran dan pencairan danaPAKET

Bagi proposal yang telah terseleksioleh Pokja PAKET dan diverifikasiKMW, maka dibuat Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan PAKET (SPPBPAKET) yang ditandatangani antara

PJOK dengan wakil pengusulkegiatan, yakni Panitia Kemitraan.Panitia Kemitraan selanjutnyamembuka rekening yang ditanda-tangani bersama.

Penyaluran dana PAKET darirekening khusus proyek ke rekeningpanitia kemitraan akan dibuatberdasarkan permintaan PJOK dandicairkan dalam dua tahap yangsama (50% dan 50%).

Pencairan alokasi dana PAKETuntuk kota/kabupaten lokasisasaran pada tahun-tahun berikut-nya mengikuti prosedur pencairandana PAKET tahun sebelumnya,dengan ditambah keharusan auditindependen (BPKP dan auditorlainnya) serta telah diverifikasi kinerjapelaksanaan kegiatan tahunsebelumnya oleh KMW.

KMW beserta pemerintah propinsidimungkinkan untuk mengajukanpembatalan dana PAKET kepadaPMU/Pimpro P2KP pusat, apabila:

(1) Dalam waktu satu tahunpelaksanaan PAKET P2KP dikota/ kabupaten tersebut dinilaigagal membentuk atau meng-efektifkan Pokja PAKET; atau

(2) Adanya indikasi penyalahgunaandana PAKET tahun sebelum-nya;

(3) Tidak dilakukan audit oleh auditorindependen; atau

(4) Terdapat indikasi visi, misi,tujuan, prinsip dan nilai P2KPtidak dapat dilaksanakan secarakonsisten.

3) Penggunaan Dana PAKETa. Kriteria Kegiatan yang boleh dibiayai

oleh PAKET

PAKET merupakan stimulan untukmemperkuat upaya-upaya kemitraanantara lembaga masyarakat warga(BKM Berdaya) dan dinas pemerintahkota/kabupaten. Oleh karena itu, pada

48 Pedoman Umum

dasarnya dana PAKET dapat digunakansecara cukup luwes denganberpedoman kepada keterpaduanProgram Masyarakat (PJM Pronangkis)yang disusun BKM bersamamasyarakat dengan Rencana Programdinas-dinas terkait, sehingga hasilnyadapat benar-benar memberi manfaatlangsung upaya penanggulangankemiskinan di wilayah setempat.

Usulan kegiatan/subproyek dapatberkaitan dengan pembangunan ataurehabilitasi infrastruktur, fasilitaspendidikan, fasilitas kesehatan anak,perbaikan lingkungan, kegiatan sosialdan lain-lainnya, yang merupakanketerpaduan rencana masyarakatdengan program dinas/instansi kota/kabupaten.

Usulan kegiatan/sub proyek yangberkaitan dengan sektor pendidikan dankesehatan yang diajukan untuk PAKETP2KP, harus sesuai dan selaras denganrencana induk (master plan) pendidikandan kesehatan di kota/ kabupatenbersangkutan.

Kegiatan-kegiatan yang akan diusulkanmelalui mekanisme PAKET harusmemenuhi kriteria yang ditetapkansesuai tujuan PAKET P2KP, yakni:

Kontribusi keswadayaan kegiatandari pihak pengusul (BKM Berdayabersama dinas terkait) minimal 50%(natura dan tunai) dari jumlah totalkebutuhan dana.

Melibatkan masyarakat miskin,perempuan dan kelompok masyara-kat rentan lainnya, baik dalam peng-elolaan atau pemanfaatan kegiatan

Jangkauan wilayah atau penerimamanfaat kegiatan diutamakan me-liputi lebih dari satu kelurahan/desa.Dalam hal hanya meliputi wilayahsatu kelurahan/desa, maka kegiatandiprioritaskan pada skala kegiatanyang tidak dimungkinkan dibiayaimelalui sumber dana BLM

Menjamin kebersamaan dankesetaraan yang sinergi sejak tahapgagasan, perencanaan, pengusulan,pelaksanaan, monitoring danevaluasi, pemeliharaan danpelestarian kegiatan, dll

Kriteria-kriteria yang ditetapkan olehPokja PAKET secara partisipatif,demokratis, transparan danakuntabel.

Apabila masyarakat yang bekerjasama dengandinas pemerintah daerah setempat memutuskanuntuk memilih kegiatan yang mungkin menimbulkandampak lingkungan atau memerlukan pembebasanlahan, maka harus melaksanakan ketentuansebagaimana tercantum pada Lampiran 2: PedomanLingkungan dan Lampiran 3: Kerangka kebijakanpembebasan lahan serta permukiman kembali/penampungan.

Usulan-usulan kegiatan diseleksi PokjaPAKET berdasarkan 4 (empat) kriteriautama, sbb:

i. Kinerja BKM pengusul, sebagaisalah satu unsur utama panitiakemitraan, lebih diprioritaskan bagiyang kualifikasi ’berdaya.

ii. Tingkat kemitraan yang diukur dariproses kebersamaan dan kerjasamaantara BKM dengan dinaspemerintah kota/kabupaten dan/ataukelompok peduli yang tercermindalam proses pengajuan usulantersebut (mulai tahap gagasan,perencanaan, pelaksanaan danpelestarian serta pengembangankegiatan, dll)

iii. Tingkat kontribusi keswadayaanpihak pengusul dalam usulankegiatan yang diajukan (diharapkanminimal 50% dari jumlah dana yangdiusulkan). Artinya sumber danaPAKET hanya dialokasikan sebesar50% dari total kebutuhan biaya yangdiusulkan Panitia Kemitraan.

iv. Kemanfaatan dari usulan kegiatantersebut berkaitan langsung denganpenanggulangan kemiskinan


b. Kriteria Kegiatan yang tidak bolehdibiayai oleh PAKET

Beberapa kegiatan yang tidak bolehdibiayai dengan dana PAKET, yaitu:

Pengadaan senjata api dansejenisnya;Pembiayaan kegiatan yang ber-kaitan dengan politik (kampanye dll);Pembelian atau usaha narkoba;Deposito atau yang berkaitan denganupaya memupuk bunga bank;Kegiatan yang memanfaatkan danaPAKET sebagai jaminan atauagunan atau garansi, baik yangberhubungan dengan lembagakeuangan dan perbankan maupunpihak ketiga lainnya;Pembebasan lahan dan/atauPemukiman kembali secara paksa;Pembangunan rumah ibadah;Pembangunan gedung kantorpemerintah atau gaji pegawai ;Produk-produk yang merugikanlingkungan;Usaha perjudian dan usaha yangbertentangan dengan susila sertamoral dan nilai-nilai agama;Kegiatan-kegiatan yang berdampaknegatif terhadap lingkungan,penduduk asli dan kelestarianbudaya lokal;Kegiatan yang bertentangan denganhukum dan kemanusiaan serta tidaksejalan dengan visi, misi, tujuan dansasaran P2KP;Kegiatan bukan merupakan kegiatanpokok dari dinas pengusul;Kegiatan perkreditan atau danabergulir oleh pengusul; danKegiatan yang jangka waktupelaksanaannya diperkirakan lebihdari satu tahun.

4) Siapa yang berhak mengusulkan danmemanfaatkan dana PAKET1) Penyusunan Usulan Kegiatan

Proposal kegiatan yang diusulkanterdiri dari satu jenis kegiatanspesifik.

BKM mengajukan usulan kegiatanberdasarkan PJM Pronangkisberkolaborasi dengan dinas terkait ,dan dapat juga sebaliknya.

BKM diperkenankan berkolaborasidengan beberapa dinas terkait yangberbeda untuk mengusulkanbeberapa proposal sub proyek yangberbeda dan sebaliknya.

Kolaborasi antara BKM dengandinas/instansi terkait harusberlandaskan kemitraan dankesetaraan yang tercermin padaseluruh proses kegiatan, sesuaidengan nilai-nilai dan prinsip-prinsipuniversal yang melandasi P2KP

BKM-BKM yang diprioritaskan dapat mengajukanusulan kegiatan untuk mengakses dana bantuanPAKET P2KP adalah BKM-BKM yang memenuhikualifikasi “Berdaya” !

2) Pihak Penilai dan PemutusPersetujuan Usulan Kegiatan PAKET

KMW memverifikasi tingkat kemi-traan dan kesesuaian dengan prinsipserta nilai P2KP dari proposal-proposal yang diajukan oleh pihakpengusul (panitia kemitraan). Hasilverifikasi KMW disampaikan kepadaPokja PAKET untuk ditindaklanjuti.

Seleksi prioritas/rangking usulankegiatan ditetapkan melalui RapatAnggota Pokja PAKET dan hasilnyadiverifikasi KPK Kota/Kabupatendidasarkan kesesuaian usulandengan Dokumen SPK setempat.

Keputusan final pendanaan proposalkegiatan ditetapkan Rapat AnggotaPokja PAKET berdasarkan verifikasiKMW & KPK-nya.

3) Pelaksanaan Usulan Kegiatan PAKET

BKM-BKM dan dinas pemerintah kota/kabupaten yang usulan kegiatannyadipilih oleh Pokja PAKET harusmembuka rekening bersama danmenyepakati perjanjian bahwa dalampelaksanaan kegiatan tersebut akandidasarkan pada prinsip kemitraan

50 Pedoman Umum

dalam kesetaraan antara kedua belahpihak berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP, sebagai aktivitas yangdikelola secara partisipatif dan mandiri.

3.2. DUKUNGAN PELAKSANAANPROYEKUntuk melaksanakan proyek P2KP tersebutdan mencapai tujuan yang diharapkan, PMU/Pimpro akan mengontrak seperangkatkonsultan dan fasilitator untuk mengelolapelaksanaan proyek, terutama dikarenakanP2KP membutuhkan kehadiran danpendampingan lapangan yang aktif danintensif di tingkat masyarakat kelurahan/desahingga tingkat kota/kabupaten. Pemerintahkota/kabupaten juga turut berperan aktifsebagai mitra PMU/Pimpro dalampelaksanaan P2KP.

Pada dasarnya dukungan pelaksanaan proyekmencakup pembiayaan seluruh manajemenproyek yang dapat memampukan PMU/Pimpro untuk mempunyai (i) Kualitas kinerjaproyek yang lebih baik; (ii) Dukungan teknisdi lapangan bagi masyarakat dan pemerintahkota/kabupaten; serta (iii) Evaluasi danmonitoring dampak proyek yang lebih baik.

Dengan demikian, dukungan pelaksanaan pro-yek mencakup hal-hal berkenaan dengan:

i. Bantuan Teknis bagi Pendampingan danMonitoring, yang akan meliputi:

1. Pengadaan konsultan di tingkat pusat,propinsi dan/atau satuan wilayah kerjauntuk beberapa kota/kabupaten sertatim fasilitator pada tingkat masyarakat,termasuk pengembangan kapasitasbagi mereka dan masyarakat dalamsubyek yang bervariasi.

2. Pelatihan dan Sosialisasi tingkatnasional, lokal serta tingkatmasyarakat, termasuk didalamnyapembuatan web-site, pusatpembelajaran (learning center) di KPKkota/kabupaten maupun BKM,komunikasi media (audio dan audiovisual), publikasi, lokakarya, diskusikelompok terarah (FGD), on the jobtraining, coaching, dll.

3. Pengembangan kapasitas bagipemerintah kota/kabupaten dalammendorong pengokohan peran danfungsi KPK kota/kabupaten untukmerumuskan Dokumen StrategiPenanggulangan Kemiskinan diwilayahnya, menumbuhkembangkanKomunitas Belajar Perkotaan maupundalam rangka membangun kemitraansinergi para pelaku dalam upayapenanggulangan kemiskinan.

ii. Bantuan Teknis untuk EvaluasiPengadaan konsultan evaluasi untukmelakukan baseline survey (survey dasar),survey tindak lanjut, studi evaluasi danstudi khusus sesuai kebutuhan.

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilanproyek, pelaksanaan proyek di lapangan akandipercayakan kepada tim konsultan yang akanbekerja di bawah manajemen PMU/Pimpro.Konsultan-konsultan tersebut adalahKonsultan Advisory sebagai bagian integraldari struktur PMU/Pimpro, KonsultanManajemen Pusat (KMP), KonsultanManajemen Wilayah (KMW), dan KonsultanEvaluasi (KE).

Pada tingkat kecamatan terdapat TimFasilitator P2KP, yang sekurangnya akanterdiri dari 4 fasilitator, yakni satu koordinatorfasilitator dan 3 fasilitator. Tim fasilitatortersebut bertanggung jawab dalam pelak-sanaan kegiatan P2KP dan pendampinganmasyarakat di sekitar 10 kelurahan/desasasaran serta akan melakukan pendampingandan pembinaan intensif kepada masyarakat.Jumlah tim fasilitator tersebut mungkin akanbertambah besar disesuaikan denganbesarnya jumlah kelurahan/desa yangdidampingi dan faktor keterpencilan wilayahsasaran, berdasarkan kesepakatan antaraPMU/Pimpro dengan pemerintah daerahsetempat, atas masukan dari KMW.

Pada tingkat satuan wilayah kerja (SWK),terdapat satu orang tenaga ahli kemiskinanperkotaan yang secara khusus akanmendampingi pemerintah kota/kabupatendalam memfasilitasi penguatan peran danfungsi KPK-Kota/Kabupaten agar mampu


menyusun Dokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan (SPK) di wilayahnya dan jugamemfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAKETbagi kota/kabupaten yang terpilih menjadilokasi PAKET P2KP.

Pemerintah kota/kabupaten juga akan menjadimitra PMU dalam hal pengadaan fasilitator-fasilitator di wilayah masing-masing kota/kabupaten dengan kriteria memiliki komitmentdan kepedulian kepada masyarakat miskin,berpengalaman dalam bidang pemberdayaanmasyarakat sejenis, terutama pelaksanaanP2KP, serta diutamakan mampu memahamibudaya dan bahasa setempat.

52 Pedoman Umum

BabIV

BabIV

Langkah - LangkahPelaksanaan Proyek

Langkah-langkah pelaksanaan P2KP pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran; pusat,daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (paralel) atau menerus, seperti antaralain pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi tahappersiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan) dan tahap pelaksanaan (actual implementation).Untuk menghindarkan terjadinya anggapan yang salah mengenai adanya urutan langkah baku dari awal sampai akhir,maka dalam Buku Pedoman ini berbagai jenis kegiatan dikelompokkan ke dalam tahap persiapan dan pelaksanaan.Khusus di tahap pelaksanaan, kumpulan kegiatan dikelompokkan dengan berorientasi pada komponen proyekPengembangan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas untuk Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah, PelaksanaanKomponen Dana BLM, dan Pelaksanaan Komponen Dana PAKET.Perlu diperhatikan bahwa daftar kegiatan yang tertulis dalam Buku Pedoman Umum ini adalah jenis kegiatan utamasaja sedangkan untuk kegiatan pendukung, seperti antara lain: pelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat lebih rincidalam Buku Pedoman Pelatihan serta Pedoman Sosialisasi.Demikian pula Buku-Buku Pedoman dan Panduan lainnya.

4.1. TAHAP PERSIAPANTahap persiapan ini pada dasarnya adalahmenyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkatpusat maupun daerah, agar lebih memahami

P2KP dan mendorong integrasi sertasinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusatmaupun di daerah.

Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan

No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN

Orientasi P2KP untukinternal Ditjen Perumahandan Permukiman Dept.Kimpraswil

Lokakarya orientasi P2KPtingkat Pusat.

Pencanangan P2KP mulaidilaksanakan

Penyelenggara : PMUPeserta: Eselon 3 dan 4 sertafungsional Ditjen Perkim, Dept.KimpraswilFasilitator : Tim advisory

Penyelenggara : Tim Interdept.Peserta : Staf proyek, PMU danTim Pokja/Teknis Inter Dept.Fasilitator : Tim Advisory

Penyelenggara : PMUFasilitator : Menteri Permukimandan Prasarana Wilayah

Seluruh staf eselon 3 & 4serta tenaga fungsional diDitjen Perkim memilikipemahaman yang samatentang P2KP

Seluruh staf Proyek, PMUdan wakil intansi terkaitdalam Tim Koor-dinasiNasional P2KP memilikipemahaman sama tentangP2KP.

Momentum P2KP dimulai

Lihat kerangka acuanlokakarya


1.

2.

3.



Pelatihan dasar P2KPbagi KonsultanManajemen Pusat (KMP)

Pelatihan dasar P2KPbagi KonsultanManajemen Wilayah(KMW)

Pelatihan dasar P2KPdan TOT bagi Tim PelatihP2KP

Lokakarya orientasi P2KPtingkat nasional

Lokakarya orientasi P2KPtingkat propinsi

Serangkaian lobby-lobby,silaturahmi sosial dansosialisasi awal kpdperangkat pemkot/kabupaten & kelompokstrategis di tingkatkota/kabupaten.

Pelatihan dasar P2KPbagi Pemerintah DaerahTkt Kota/Kab. (TimKoordinasi Kota/ Kab.,PJOK-PJOK & KPK-DBila sudah terbentuk)

Penyelenggara : PMUPeserta : Seluruh Staf KMP (TimLeader, Co-Team Leader,Tenaga Ahli dan lainnya).Fasilitator : Tim Advisory

Penyelenggara : KMPPeserta : Seluruh Staf KMW(Tim Leader, Co-Tim Leader,Tenaga Ahli dan lainnya).Fasilitator : Advisory & KMP

Penyelenggara : KMPPeserta : Tenaga PelatihFasilitator : Tim Advisory

Penyelenggara : PMUPeserta : Dirjen & wakil-wakilinstansi pusat terkait, Gubernur,Ketua DPRD Prop., KetuaBappe-prop. wilayah sasaranP2KP.Fasilitator: KMP, Tim Pelatih danTim Advisory

Penyelenggara: PempropPeserta: Walikota/Bupati,Kepala Beppekota/Kab, KPK-prop & KPK-kota/kab, ketuakomisi DPRD terkait, & kelompokstrategis.Fasilitator: PMU, Tim Interdept &KMW

Penyelenggara: KMWPeserta: Bupati/Walikota, ketuaDPRD, pejabat pemkot/kab,tokoh formal dan tokoh informalyang berpengaruh di kota/kab.setempat.

Penyelenggara: Pemkot/kabPeserta: Anggota Tim Koord.Kota/Kabupaten, KPK-Kot/Kab,PJOK dan kelompok pedulisetempat.Fasilitator: KMW & Tim Pelatih

Konsultan paham danterjadi persamaan pemaha-man mengenai P2KP

• Rencana tindak pelaksana-an P2KP di lapangandisetujui PMU

• Konsultan pelaksanapaham & penyamaanpersepsi ttg P2KP

• Rencana tindak pelaksa-naan P2KP di lapangan

Tersedianya Tim Pelatihkhusus P2KP

Eselon 1 & 2 instansi pusatterkait, Gubernur, DPRDProp, dan Bappeprop, di wi-layah sasaran P2KP paham& penyamaan persepsimengenai P2KP.

Walikota, Bupati, KepalaBappekot/Kab,KPK, ketuakomisi DPRD terkait dankelompok stra-tegis di lokasipropinsi penerima P2KP pa-ham dan terjadi persamaanpersepsi mengenai P2KPserta rencana pelaksanaanP2KP dapat disepakati

• Penerimaan perangkatpemkot/kab, DPRD dankelompok strategis thdpkeberadaan KMW untukmemfasilitasi proseskegiatan P2KP di kota/ kabbersangkutan

• Kesepakatan Rencanapelaksanaan PelatihanDasar, Lokakarya orientasiP2KP dan kegiatan P2KPlainnya di kota/kab sasaran

Tim Koord. P2KP, KPK Kota/Kab, dan PJOK paham sub-stansi serta ada persamaanpersepsi mengenai P2KPdan rencana pelaksanaanP2KP dapat disepakati

Lihat TOR, GBPP danmodul pelatihan.

Lihat TOR, GBPP danmodul pelatihan.

Lihat GBPP TrainingOf Trainer (TOT)



• Dilakukan di bulanke-1 stlh KMWmobilisasi

Sebelumnya perludilakukan dengarpendapat dgn DPRDoleh TKPP difasilitasiKMW. Bulan ke-1 stlhKMW mobilisasi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

54 Pedoman Umum


Lokakarya orientasi P2KPtingkat Kota/Kabupaten

Lokakarya OrientasiP2KP tingkat kecamatan

Penyelenggara: Pemkot/kabPeserta : Camat, Lurah/ Kades,Dinas/Instansi terkait & Tokoh-tokoh masyarakat/ kelompokstrategisFasilitator: Tim Koordinasi Kota/Kab, KPK-D, PJOK dankelompok peduli setempatNara Sumber: KMW & Pemkot/kabupaten

Penyelenggara: PJOKPeserta: Wakil-wakil kelurahan/desa: DK atau BPD, Ka.Dusun,RW, RT, wakil organisasimasyarakat, dan tokoh-tokohmasyarakat dari seluruh calonlokasi kelurahan sasaran dikecamatan bersangkutan.Fasilitator : PJOK, KPK-D dankelompok peduliNara Sumber: Pejabat pemdasetempat dan KMW

Camat, Dinas/Instansiterkait, Tokoh Masyarakat &Kelompok Strategis pahamdan terjadi persamaanpersepsi, integrasi &sinkronisasi P2KP di daerahdengan proyek lain

Lurah/Kades, RW, Dusun,BPD/DK, tokoh masyarakatsetempat paham substan-si, nilai, prinsip, & mekanis-me pelaksanaan P2KP.Kesepakatan RencanaTindak Lanjut untukmeneruskan informasikepada masyarakat danmengadakan rembugwarga untuk menerima ataumenolak pelaksa-naanP2KP dan memilih RelawanMasyarakat

Pembicara adalahTKPP,KPK-D & PJOK yang ikutpelatihan dasar P2KP,KMW & Pemkot/kab sbgnara sumber.Bulan ke-2 stlh KMWmobilisasi

Kerangka acuanlokakarya orientasitingkat KecamatanDilaksanakan pd bulanke-2 stlah KMWmobilisasi

11.

12.

4.2. TAHAP PELAKSANAANPrinsip dasar keseluruhan pelaksanaankegiatan di tingkat masyarakat kelurahanhingga ke tingkat kota/kabupaten tidak bolehdipahami hanya sebagai suatu proses yangdilakukan secara administratif formal danmekanisme prosedural semata, namun yanglebih penting adalah “dinamika proses” daripelaksanaan kegiatan dalam mencapaikeberhasilan proyek.

Pembobotan substansi pada dinamika prosesmenuntut tumbuhnya kesadaran kritismasyarakat dan para pihak terkait dalammelakukan setiap langkah kegiatan, yaknipemahaman tentang mengapa, apa, untukapa dan bagaimana suatu kegiatan tersebutdilakukan.

Hal ini sesuai dengan hakekat partisipasimasyarakat yang tidak dimaknai hanyamenyerahkan keputusan dan segala sesuatu-nya kepada masyarakat, tetapi justru harusmendorong dan menumbuhkembangkan’kesadaran kritis masyarakat’. Dimanamasyarakat telah paham terhadap resiko,tanggungjawab, hak dan kewajiban yang

timbul dari segala konsekuensi atas keputusanyang akan diambilnya. Dalam hal ini, seluruhpihak yang terkait pada pelaksanaan P2KPdiharapkan senantiasa mampu mengambilkeputusan dan melaksanakan kegiatan yanglebih adil, berpihak pada masyarakat miskin,lebih arif, lebih jujur, lebih berorientasi padakemandirian dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain, substansi kegiatan P2KPdi tingkat masyarakat serta pemerintah kota/kabupaten pada dasarnya adalah proses untukmenumbuhkembangkan kemandirian dankeberlanjutan upaya-upaya penanggulangankemiskinan, melalui proses pembelajaran danpelembagaan nilai-nilai luhur kemanusiaan(Gerakan Moral), prinsip-prinsip kemasyara-katan (Good Governance), dan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan (Tridaya).

Untuk mewujudkan hal itu, tahap pelaksanaankegiatan P2KP terdiri dari kegiatan-kegiatanyang dikelompokkan berdasarkan komponenproyek, yakni: pengembangan masyarakatdan penguatan kapasitas untuk mengedepan-kan peran pemerintah daerah, penyediaanDana BLM serta penyediaan dana PAKET.


a) Pengembangan masyarakat danpenguatan kapasitas untuk menge-depankan peran Pemerintah DaerahPelaksanaan P2KP pada tahap awaldimulai dengan serangkaian kegiatan yangberkaitan dengan proses pemberdayaan/pengembangan masyarakat (CommunityEmpowerment) dan pengembangankapasitas untuk mengedepankan peranpemerintah daerah, khususnya penguatanperan dan fungsi KPK setempat dalammenyusun Dokumen Strategi Penanggu-langan Kemiskinan (SPK) di wilayahnyadan melembagakan Komunitas BelajarPerkotaan (KBP).

a.1. Pengembangan MasyarakatBeberapa prinsip dasar yang harusdiperhatikan dan dilaksanakan dengansungguh-sungguh oleh para pelakuP2KP dalam pelaksanaan kegiatanpengembangan atau pemberdayaanmasyarakat, adalah sebagai berikut:

a.1.1. Prinsip Membangun DariDalam (Development from within)Substansi dasar pemberdayaanmasyarakat dititikberatkan padamemulihkan dan melembagakankembali kapital sosial yang dimilikimasyarakat, yakni dengan mendo-rong masyarakat mampu mening-katkan kepedulian, kesatuan sertasolidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu me-nanggulangi masalah kemiskinan diwilayahnya secara mandiri dan ber-kelanjutan, dengan bertumpu padanilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan danprinsip-prinsip Tridaya.

Hasil yang diharapkan dari prosespemberdayaan masyarakat adalahtumbuhnya kesadaran kritis masya-rakat bahwa persoalan kemiskinandi wilayahnya hanya akan bisadiatasi oleh mereka sendiri, dengancara; (i) bertumpu pada keswadaya-an, kemandirian dan pembangunanberkelanjutan, (ii) pengambilan

keputusan serta tindakan yang lebihadil, lebih jujur dan lebih berpihakpada masyarakat miskin, dan (iii)upaya menggali dan menggalangsegenap potensi kepedulian, kere-lawanan/keikhlasan, solidaritas dankesatuan sosial.

Prinsip dasar pemberdayaan masya-rakat yang harus diyakini olehsemua pihak adalah bahwa prosesmenumbuhkan kesadaran kritismasyarakat tidak akan efektifdengan hanya bertumpu atau selalumengandalkan pendampingan daripihak luar, baik itu fasilitator,konsultan maupun pemerintah.Terlebih apabila substansi pem-berdayaan masyarakat ini terkaiterat dengan perubahan perilakumasyarakat. Peran dari pendam-pingan pihak luar masyarakat hanyasebagai pelengkap dari adanyainisiatif, prakarsa, komitmen,kepedulian, motivasi dan ikhtiar darimasyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, tingkat keberhasilanpelaksanaan P2KP di suatu lokasisasaran sebagian besar sangat ter-gantung pada kepedulian, komit-men, motivasi dan ikhtiar masyara-kat setempat. Melalui cara pandangdemikian, masyarakat dapat me-nempatkan P2KP sebagai saranaproses pembelajaran masyarakatuntuk terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baikdan efektif, baik itu menyangkut polapikir, pola perilaku, pola tindak,dll.Inilah yang menjadi ruh pendekatanmembangun masyarakat dari dalam(development from within).Pada sisi lain, bagi para pendamping(fasilitator, konsultan dll), prinsipmembangun dari dalam bermaknategas bahwa proses pendampingansetiap tahapan kegiatan selayaknyatidak boleh dilaksanakan sendirioleh para pendamping, tetapi justru

56 Pedoman Umum

lebih dititikberatkan pada prosespembelajaran masyarakat agarmereka mampu melakukan tahapankegiatannya sendiri serta dapatmenumbuhkan kesadaran kritisterhadap substansi mengapa danuntuk apa suatu kegiatan itu harusdilakukan.

a.1.2. Prinsip Kerelawanan (Volun-teerisme)Proses pengembangan masyarakatdengan prinsip ‘membangunmasyarakat dari dalam ’ akanmembutuhkan pelopor-peloporpenggerak dari masyarakat sendiriyang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas,peduli, adil, jujur dan memilikikomitmen kuat bagi kemajuanmasyarakat di wilayahnya. ’Prosesmembangun dari dalam’ tidak akanterlaksana apabila pelopor-peloportersebut merupakan individu atausekumpulan individu yang hanyamemiliki pamrih pribadi danmementingkan kepentingan pribadiserta golongan/kelompoknya saja.

Dengan kata lain, perubahan peri-laku masyarakat akan sangat diten-tukan relawan-relawan setempatsebagai motor penggerak yang me-miliki ’moral’ baik atau diakuikualitas sifat kemanusiaannya,dibandingkan dengan pribadi yangbertumpu pada pengalaman,pendidikan, status sosial, dll.

Didasarkan keyakinan inilah, P2KPmendorong seluruh masyarakatagar membuka kesempatan seluasmungkin bagi warga-warganya yangikhlas, jujur, adil, relawan, peduli dankomitmen untuk membantu dalammelaksanakan seluruh tahapankegiatan P2KP, sehingga dapat ber-manfaat seluruh masyarakat diwilayahnya, khususnya bagimasyarakat miskin.

Relawan-relawan yang diusulkanmasyarakat tidak menjadi bagiandari struktur KMW ataupunfasilitator, namun akan didampingikhusus melalui proses penguatankapasitas (capacity building) agarlebih mampu memahami substansiP2KP berikut tahapan-tahapankegiatannya, baik dengan carapendampingan oleh fasilitator, onthe job training (magang), coaching,praktek, forum koordinasi dankonsultasi, pelatihan kelas, dll.

Pengertian relawan-relawanmasyarakat dalam P2KP meng-andung makna yang cukup luas,antara lain: (i) Relawan-relawanmasyarakat dalam P2KP yangterlibat mendalam secara khususdalam satu atau beberapa tahapankegiatan P2KP, misalnya RefleksiKemiskinan, Pemetaan Swadaya,Pembentukan BKM, PerencanaanPartisipatif, dengan menjadi utusanwarga atau panitia-panitia daripelaksanaan tahapan kegiatandimaksud. (ii) Relawan-relawanmasyarakat yang ikut dalam strukturyang dibangun masyarakat untukmelaksanakan P2KP, misalnyaAnggota BKM, Pengurus KSM,Panitia Pembangunan Prasarana,Panitia Kegiatan Sosial, dll, serta(iii) Relawan-relawan yang mengikutiseluruh proses pelaksanaan P2KPuntuk membantu masyarakat ataubahkan relawan-relawan yang tidakikut terlibat dalam pelaksanaanmaupun organisasi P2KP, namunmemberikan kontribusi nyata bagikelancaran P2KP di kelurahannya.


Relawan-relawan masyarakat memiliki posisi yangsama dan tidak ada perlakuan khusus (privillege).Ciri Utama relawan-relawan masyarakat adalahsama, yakni; Orang-orang atau warga masyarakatsetempat yang bersedia mengabdi secara ikhlasdan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberikanimbalan, rendah hati, berkorban, diusulkan sertadipilih oleh masyarakat berdasarkan kualitas sifatkemanusiaan atau moralitasnya, dan memilikikepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagiupaya memperbaiki kesejahteraan masyarakatmiskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upayakemajuan masyarakat dan kondisi lingkunganpermukiman di wilayahnya.Dalam konteks keberlanjutan P2KP, relawan-relawan akan menjadi tulang punggungpelembagaan ‘Komunitas Belajar Kelurahan’.

Agar relawan-relawan masyarakattersebut mampu menjadi motorpenggerak masyarakat denganmelaksanakan tahapan kegiatanP2KP sesuai ketentuan, makapengabdian mereka akan didukungoleh pendampingan intensif dari timfasilitator yang ditugaskan diwilayahnya.

Bagi Tim fasilitator, relawan-relawanmasyarakat harus dipandangsebagai ujung tombak sekaliguskunci yang sangat menentukanberhasil tidaknya masyarakatmelakukan proses pembelajaranmelembagakan nilai-nilai luhuruniversal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan danTridaya, dalam rangka terwujudnyakemandirian dan keberlanjutanupaya menanggulangi masalahkemiskinan di wilayah setempat.

a.1.3. Prinsip Pertumbuhan Organik& Dinamis (Organic Development)Siklus kegiatan P2KP disiapkansecara sistemik untuk mendorongtumbuhnya ‘kesiapan dan kesadarankritis masyarakat’ di kelurahansasaran agar mampu menang-gulangi kemiskinan di wilayahnyasecara mandiri dan berkelanjutan.

Proses penumbuhan kesiapan dankesadaran kritis masyarakatmemang memerlukan waktu, karena

bukan merupakan proses yangdijalankan secara instan (serbacepat, formalitas dan mekanistis).Meskipun demikian, dibutuhkanmanajemen pengendalian proses dilapangan secara tepat agar tidakmenjadi berlarut-larut dan bertele-tele, yang pada akhirnya menim-bulkan kefrustasian masyarakat.

Padahal keterlambatan-keter-lambatan atau berlarut-larutnyaproses di lapangan pada umumnyaterjadi disebabkan adanya kegiatandi masyarakat di lokasi tertentu yangstagnant, vakum, dan terhentisesaat, karena harus menungguselesainya aktivitas yang sama dikelurahan lain atau menunggupelaksanaan kegiatan yang dise-lenggarakan secara terpusat (mis.pelatihan yang dikoordinir KMW, dll).Oleh karena itu, para pelaku P2KPdiharapkan dapat memahami artipenting pertumbuhan organik suatumasyarakat, yakni terselenggaranyarangkaian aktivitas pembelajaranmasyarakat di lokasi sasaran dalampelaksanaan P2KP secara ber-kesinambungan tanpa adanyakegiatan tambahan, yang disengajaataupun tidak disengaja, akanmenghentikan sementara aktivitasmasyarakat di lokasi sasaran itu.

Terkait dengan upaya membangunpertumbuhan organik tersebut,P2KP merancang proses pendam-pingan secara langsung dan intensifoleh Tim fasilitator yang berkedu-dukan di kecamatan, sehingga timfasilitator bersama relawan-relawanmampu memfasilitasi masyarakatkelurahan untuk melaksanakan ke-giatan P2KP scr berkesinambungan.

Kalaupun dirasakan cukup beratuntuk menjaga kesinambungankegiatan di tingkat kelurahan, makasetidaknya kesinambungan tetapterjaga di tingkat kecamatan.

58 Pedoman Umum

Oleh karena itu, ketika seluruh atausebagian besar kelurahan dalamsatu kecamatan telah selesaimelaksanakan satu siklus kegiatanP2KP, maka dapat segera ditindak-lanjuti dengan siklus berikutnya.

Dapat disimpulkan bahwa sebagianbesar strategi pendampinganpemberdayaan masyarakat yangdilakukan di P2KP akan bertumpu

pada strategi pelaksanaan kegiatandi tingkat kelurahan dan kecamatansasaran, yang dikoordinir oleh Timfasilitator setempat.

Gambaran umum mengenai prosespelaksanaan kegiatan pengembanganmasyarakat di tingkat kelurahan dapat dilihatpada gambar 4.1. berikut.

Gambar 4.1. SIKLUS KEGIATAN PEMBELAJARAN MASYARAKATDI TINGKAT KELURAHAN

Rembug Kesiapan Masyarakat

FGD Refleksi Kemiskinan

Pemetaan Swadaya

(CSS)

Pembentukan BKM

FGD Institusi dan Kepemimpinan Moral

Pemilihan Anggota-Anggota BKM

Dokumen SPK & PJM/Renta Pronangkis Kelurahan

Membangun KSM-KSM

Pembelajaran BLM Tridaya

Sosialisasi awal dan

Lobby-lobby Kelompok Strategis

Sosialisasi Intensif dan Pendaftaran Relawan Warga

Refleksi Pronangkis

(Review)

Tahun ke-2 dan seterusnya

Seleksi PAKET evaluasi kinerja BKM Berdaya

Akhir Tahun ke-1

Keterangan:

Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan

Hubungan Keterkaitan


Adapun rangkaian kegiatan-kegiatan pokok komponen pengembangan masyarakat dalampelaksanaan P2KP secara umum adalah sbb:


Serangkaian lobby-lobby,silaturahmi sosial dansosialisasi awal kepadaperangkat kelurahan &kelompok strategis ditingkat kelurahan.

Rembug warga tingkatdesa/ kelurahan untukmenyatakan kesiapanwarga melaksanakanP2KP sesuai proses danketentuan P2KP.

Sosialisasi intensif subs-tansi P2KP sbg prosespembelajaran serta pe-lembagaan prinsip & nilaidi P2KP serta Sosialisasiperan strategis relawan-relawan masyarakat dlmpenanggulangan kemis-kinan, dan ditindaklanjutidengan pendaftaranrelawan-relawan wargasebagai Anggota Timrefleksi kemiskinan

Penyelenggara: Perangkat ke-lurahan dan kelompok strategisPeserta: Perangkat kelurahan,tokoh formal dan tokoh informalyang berpengaruh, kelompokstrategis/peduli setempat.Fasilitator: Perangkat kelurahan& Fasilitator

Penyelenggara: Lurah/Kades.Peserta: Ketua RW, RT, Dusun,Tokoh Masyarakat, perwakilanorganisasi masyarakat, danwarga miskin setempat.Fasilitator: Perangkat kelurahan& Fasilitator

Penyelenggara: Lurah/ Kades& RW/RTPeserta: Representasi Segenapmasyarakat kelurahan sasaran,terutama warga miskinFasilitator: Perangkatkelurahan, relawan-relawandan Fasilitator

Paham gambaran P2KP scrumum &konsekuensinyaKesepakatan rencana melak-sanakan Rembug KesiapanMasyarakat utk menyatakankesediaan atau ketidaksedia-an masyarakat setempatberpartisipasi dlm P2KP

Warga masy. miskin, perang-kat kelurahan, RW & tokohmasyarakat paham gambar-an umum konsep & proseskegiatan P2KPKesepakatan bersama untukmenyatakan kesiapan ataumenolak melaksanakan P2KP.Perangkat kelurahan, wargamiskin & Tokoh Masy. secarabersama mengajukan Suratpermintaan bantuan teknik keKMW & Bappekot.

Tumbuhnya pemahaman &kesadaran kritis warga ttgsubstansi P2KP sbg prosespembelajaran & pelembagaanprinsip serta nilai universalWarga paham arti pentingkerelawanan dlm mendorongtumbuh berkembangnya ke-satuan & solidaritas sosial,kepedulian bersama sertakemandirian & keswadayaanutk menanggulangi masalahkemiskinan di wilayahnyaWarga memahami hakekatrelawan-relawan masyara-kat berdasarkan perbuatanbaik seseorang dan yangmemiliki dianggap palingikhlas, jujur, dapat dipercaya,dan komitmen yang tinggi utkmembantu warga miskin.

• Terdaftarnya relawan2 se-tempat yang akan membantumasyarakat melaksanakankegiatan P2KP, dimulai dgnFGD Refleksi Kemiskinan.

• Tim Fasilitatormenunjukkan surattugas dari KMW danPemda setempat

• Dilakukan di bulan ke-1 pada minggu ke-1stlh mobilisasi

·

• Tim Fasilitator mem-fasilitasi perangkatkelurahan dalam pro-ses rembug warga tktDesa/ Kelurahan

• Dilakukan di bulan ke-1 pada minggu ke-1hingga ke-2 stlhmobilisasi

·• Dilakukan melaluirembug-rembugwarga, baik daritingkat RW/dusunhingga kelurahan

• Mulai dilakukan diMinggu ke-2 Bulan ke-1 s/d minggu ke-2Bulan ke-2 setelahfasilitator dimobilisasi.

• Secara prinsip,sosialisasi intensifP2KP sbg prosespembelajaran danpelembagaan nilai-nilaikemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyaraka-tan dan prinsip-prinsippembangunan berke-lanjutan harus tetapterus menerus berja-lan selama masaproyek P2KP berlang-sung di kelurahansasaran

13.

14.

15.

60 Pedoman Umum


Focussed Group Discu-ssion (FGD) Refleksi Ke-miskinan guna mendorongmasyarakat mampu meref-leksi masalah kemiskinandi wilayahnya dan teruta-ma menumbuhkan kesada-ran kritis warga bahwaakar persoalan kemiskinanberkaitan erat denganlunturnya nilai-nilaiuniversal kemanusiaan(aspek moral), prinsipkemasyarakatan (AspekGood governance), dan

Pelaksana: Perangkat kelurahan& Relawan masyarakat (Timrefleksi Kemiskinan)Peserta: sebanyak mungkinwargaFasilitator : Tim Fasilitator

Pelaksana: Relawan-relawanmasyarakat (tim PemetaanSwadaya) dan perangkatkelurahan setempatPeserta: MasyarakatFasilitator : Fasilitator & Lurah/kades

Sebelum FGD, perludilakukan coachingoleh tim fasilitatorkepada Tim RefleksiKe-miskinan/Relawan-relawan &perangkat kelurahan

• Mulai dilaksanakanMinggu ke-2 bulanke-2 s/d minggu ke-2Bulan ke-3 stlh timfasilitator dimobilisasidi lapangan

• FGD-FGD dilaku-kanmulai dari tingkatkelompok masyarakatmarjinal dan tkt akarrumput (RT atauRW).

• Hasil FGD menjadibahan pembahasanrembug warga di tktdusun & kelurahan/desa

• Tim Fasilitator mela-kukan coaching sub-stansi, teknik, danproses pemetaanswadaya kpd TimPemetaan

• Dapat menggunakantehnik-tehnik PRA/tehnik participatoryassessment lain

• Mulai dilakukanMinggu ke-2 bulanke-3 s/d minggu ke-2Bulan ke-4 stlh timfasilitator dimobilisasidi lapangan

• Tim pemetaanmembahas dahuluhasil refleksikemiskinan

16. Tumbuhnya kesadarankritis masyarakat bahwaakar persoalan kemiskinankarena lunturnya nilai-nilailuhur kemanusiaan, prinsipkemasyarakatan & prinsippembangunan berkelanjutn

• Tumbuhnya Kesadaranwarga bahwa upaya pe-nanggulangan kemiskinanharus dimulai dari dirisendiri melalui perubahanmental & perilaku kolektif

• Kesepakatan langkah-langkah utk menanggulangimasalah kemiskinan secarabersama melalui prosespenumbuhkembangan nilai& prinsip di P2KP

• Tumbuhnya kepedulian dankesatuan warga melaluiproses remug-rembug war-ga yang melibatkan sege-nap lapisan masyarakat,baik warga miskin dankaya, warga peduli, dll utkbersama-sama membahaspersoalan kemiskinan yangada di wilayahnya

• Tergalinya aspirasi &harapan warga miskinserta kelompok marjinalmengenai persoalankemiskinan dan upayapenanggulangannya

• Tumbuhnya kesadaran ma-syarakat thdp kondisi reali-tas yg ada saat ini & mem-bangun kesepakatan kondi-si ideal yang akan dicapai

• Pelaksanaan pemetaanswadaya menyepakati:

− Penyebab kemiskinan diwilayahnya, peta kemiski-nan, kriteria kemiskinan,profil keluarga mis-kin, dll.(Untuk menetapkan kriteria& daftar ke-luarga miskin )-Peta, profil persoalan dan potensi setempat (ekonomi, sosial, SDM, lingkungn, prasarana permukiman, dll)- Peta dan profil lembaga yg ada (potensi & kendala) untuk menangani P2KP.

-Peta & profil “kebutuhan riilmasyarakat”

17.

pembangunan berkelan-jutan (Aspek Tridaya).

Pelaksanaan kegiatanPemetaan Swadaya(CSS/Community SelfSurvey) oleh TimPemetaan Swa-dayayang merupakanrelawan-relawan dan pe-rangkat kelurahan setem-pat, melalui serangkaiankegiatan analisis sosialdan rembug-rembugwarga masyarakat



18. Serangkaian FGD RefleksiKepemimpinan moral danrembug warga masyarakatuntuk menentukan lembagamasyarakat yang akanmenangani P2KP sebagaiBadan KeswadayaanMasyarakat (BKM), dgnpilihan: memampukan danmerevitalisasi lembaga ygada ataukah membentuk/membangun lembaga baru

• Tumbuh kesadaran kritis danKesepakatan ttg kriterialembaga masyarakat yangbenar-benar mencerminkankedaulatan rakyat dan kepe-mimpinan moral (relawan,inklusif, kepemimpinan kolek-tif, partisipatif, akuntabel,aspiratif & mengakar)

• Kesepakatan masyarakatmerevitalisasi lembaga yangada atau membentuk lemba-ga baru sbg “BKM” yangdiberi mandat mengendali-kan penanganan P2KP sertapembangunan wilayahnya.

• Rumusan kriteria anggotaBKM berdasarkan kualitassifat kemanusiaan (moral)dan sistem pemilihan tanpacalon, tanpa kampanye,tertulis & rahasia dptdisepakati.

• Terpilih 9 sampai 13 anggotaBKM sebagai lembaga kepe-mimpinan kolektif masyarakatdgn proses dan ketentuansesuai pedoman P2KP

• AD/ART BKM tlh dibahas dandisepakati terlebih dahuluoleh masyarakat melaluirembug-rembug warga

• Pedoman pembentukanBKM (Pedoman & con-toh AD/ ART BKM sbgreferensi, serta Pedo-man pemilihan anggotaBKM dll disiapkan KMP)

• Tim Fasilitator harusmelakukan FGD Reflek-si Kepemimpinan ber-basis Moral pd rembug-rembug warga tkt RT/RW hingga kelurahantentang Kriteria & pemi-lihan Anggota BKM.

• peserta rembug meli-batkan masyarakatmiskin, perempuan danklmpk marjinal lainnya

• Mulai dilaksanakanpada minggu ke-2Bulan ke-4 s/d akhirbulan ke-5 setelah TimFasilitator mobilisasi dilokasi sasaran

Pelaksana: Relawan-relawansebagai Tim Panitia PembentukanBKM dan perangkat kelurahanPeserta: Seluruh WargamasyarakatFasilitator : Tim Fasilitator & Lurah/Kades

Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Partisipatifuntuk Menyusun DokumenStrategi Penanggula-ngankemiskinan Kelurahan danProgram Jangka Menengah(PJM) serta ProgramTahunan PenanggulanganKemiskinan olehMasyarakat setempat (PJMPronangkis dan ProgramTahunan)

Pembangunan KSM/ Panitiadan/atau pemanfaatankelompok masyarakat yangada sebagai KSM/Panitiauntuk pelaksanaankegiatan P2KP.

Pelaksana : BKM, Tim PemetaanSwadaya, Relawan Masyarakatdan perangkat kelurahanPeserta : Representasi wargamasyarakat desa/kelurahan,warga miskin (Para KS& KS1)perangkat kelurahan, kelompok/orang-orang peduli setempatFasilitator : Tim Fasilitator &Lurah/Kades

Pelaksana: BKM & UP-UPPeserta: Masyarakat miskin dankelompok/ orang-orang pedulisetempatFasilitator: Relawan-relawanmasyarakat

19.

20.

Dokumen SPK Kelurahan:• Visi, Misi dan Strategi Pe-

nanggulangan kemiskinandi Kelurahan setempat

PJM Pronangkis (3 thn):• Indikasi program jangka

menengah penang-gulangankemiskinan setempat

Program Tahunan (1 thn):• Rumusan jenis kegiatan yg

akan dilaksanakan tahun 1· Klasifikasi & kesepakatan

rencana kegiatan dengansumber dananya:

-Swadaya murni warga -Stimulan P2KP -APBD (Pemkot/kab) -Chanelling program lainnya

• Tumbuh kesadaran kritis ttgmengapa, untuk apa danbagaimana berkelompok

• KSM dibangun atas dasarkepentingan dan kebutuhanbersama

•· BKM & relawan dpt memfa-silitasi pembenttukan KSMyg sesuai koridor P2KP

·

Lihat Pedoman teknistentang pembuatanDokumen SPK danPJM Pronangkis

• Tim Fasilitator melaku-kan coaching Peren-canaan partisipatifbagi BKM, relawan &perangkat kelurahansblm pelaksanaan

• Dilakukan pada Bulanke-6 stlh tim fasilitatordimobilisasi

· Rintisan kegiatandapat dimulai stlh hasilpemetaan swadayadan difasilitasi intensifpada bulan ke-7hingga seterusnyasecara berkelanjutansesuai dinamikamasyarakat setempat

62 Pedoman Umum

Pentingnya mengedepankan peran pemerintahdaerah dalam pelaksanaan P2KP di wilayahnyamerupakan faktor yang sangat signifikan bagi upayamembangun kemandirian dan keberlanjutan P2KP,melalui replikasi pasca proyek P2KP.

a.2.2. Membangun dan Memfungsi-kan KPK-DaerahKunci utama upaya penanggulang-an kemiskinan dan pembangunantingkat kota/kabupaten ialahterbangun serta melembaganyajaringan komunikasi, koordinasi dankerjasama antara ketiga pilarpembangunan setempat, yaknipemerintah kota/kabupaten,masyarakat dan kelompok peduli(LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,Ulama, Pers, dll).

Salah satu upaya strategis yangdapat mendorong pada terwujudnyaforum para pihak di tingkat kota/kabupaten tersebut adalah denganmendorong proses penguatan sertapeningkatan kapasitas peran danfungsi dari Komite PenanggulanganKemiskinan Daerah (KPK-D).

Untuk itu, KPK-D selain didoronguntuk mampu mengapresiasi danmengakomodasi aspirasi sertaprakarsa masyarakat dalam rangkaterciptanya pola pembangunanpartisipatif di wilayahnya (partici-patory development), juga diharap-kan mampu merumuskan dokumenStrategi Penanggulangan Kemis-kinan (SPK) dan Pronangkis kota diwilayahnya secara transparan,

a.2. Pengembangan kapasitas untukmengedepankan peran PemerintahDaerahBeberapa prinsip dasar yang harusdiperhatikan dan dilaksanakansungguh-sungguh oleh para pelakuP2KP dalam mengedepankan peranPemerintah daerah, antara lain sbb:

a.2.1. Mengedepankan Peran Peme-rintah Daerah dalam PelaksanaanKegiatan P2KPImplementasi P2KP diharapkantidak dilaksanakan dengan pende-katan proyek (Project Oriented),dimana segala sesuatu dan seluruhtahapan pelaksanaan kegiatanP2KP hanya dijalankan institusi-institusi proyek semata, terutamaKonsultan, sedangkan masyarakatdan pemerintah daerah ditempatkansebagai obyek sasaran dari peker-jaan yang dilaksanakan konsultan.

Padahal keberadaan konsultan danfasilitator P2KP bukan berperansebagai ‘pelaksana’ P2KP, tetapijustru lebih berperan sebagai‘pendamping dan fasilitator’ untukmemampukan peran sertakapasitas masyarakat danpemerintah daerah agar merekamampu melaksanakan kegiatanP2KP di wilayahnya secara tepat,benar, sesuai substansi konsep danmekanisme pelaksanaan P2KPserta berlandaskan nilai-nilai danprinsip-prinsip universal P2KP.Melalui peran pemerintah daerahyang lebih aktif dan intensif sebagaipelaksana P2KP, maka akan lebihmendorong proses pembelajaranbagi pemerintah daerah dalam halmemahami pendekatan, substansikonsep dan proses pelaksanaanprogram penanggulangan kemis-kinan dengan pola P2KP, sekaligusjuga menjadi sarana bagi upayamembangun proses kemitraansinergi upaya penanggulangan

kemiskinan antara masyarakat sertapemerintah daerah sesuai prinsipdan nilai di P2KP. Termasuk jugamendudukan cara pandang terhadapproses kegiatan program P2KPsebagai alat untuk “mencari” polayang disepakati semua stekholderssetempat yang akan dipakai dalampenanganan tahap selanjutnya,yakni pasca proyek P2KP.


partisipatif, demokratis dan akun-tabel sebagai landasan kebijakanmaupun kegiatan-kegiatan penang-gulangan kemiskinan di wilayahnya.

Kedudukan, peran & fungsi KPK-Dseperti tersebut hanya dapat dicapaiapabila KPK benar-benar mengakar,terbuka, berpihak pada masyarakatmiskin (Pro Poor) dan dikeloladengan menerapkan prinsippengelolaan pelayanan publik yangbaik (Good Governance). Tidakmungkin KPK-D mampu mengakardan diakui memiliki peran dan fungsiyang memadai apabila KPK-Ddimaksud tidak lebih hanyamerupakan forum yang tidak inklusif,instan, formalitas, birokratis,administratis serta mekanistis. Olehkarena itu, perlu didorong agarproses pembentukan maupunproses kerja KPK-D dapat benar-benar dilandasi nilai-nilai universalkemanusiaan serta prinsip-prinsipuniversal kemasyarakatan.

a.2.3. KPK-D sebagai penggerakKomunitas Belajar Perkotaan(KBP)Proses membangun, memperkuat,dan menumbuhkembangkan KPK-Dsecara organik dengan dilandasi‘kebutuhan serta kepentinganbersama’ semua pihak di wilayahmasing-masing, dapat diwujudkandengan memperkuat peran sertafungsi KPK-D sebagai pusatpembelajaran (learning center)masalah-masalah kemiskinan danpenanggulangannya. Sehinggasalah satu peran KPK-D yang perludidorong, selain merumuskandokumen SPK-D dan PronangkisKota/kabupaten, adalah sebagaimotor penggerak KBP.

Melalui P2KP, peran serta fungsilearning center KPK-D secarakonkret akan dilakukan denganmendorong KBP untuk memantau

dan terlibat secara langsung denganproses-proses pembelajaran prinsipdan nilai di P2KP serta penumbuhankesadaran kritis masyarakat yangberlangsung di tingkat kelurahan,Kajian lapang, refleksi kebijakan,kunjungan lapang, dialog denganmasyarakat, pemutaran VCD dll.Keseluruhan kajian KBP tersebutdisampaikan ke KPK-D sebagaibahan pertimbangan.

Harapannya adalah agar KPK-D disamping mampu merumuskanstrategi dan masukan kebijakansesuai aspirasi, masukan sertakebutuhan masyarakat di wilayah-nya, juga dapat menumbuhkem-bangkan nilai-nilai universal ke-manusiaan, prinsip-prinsip kema-syarakatan dan tridaya dalam skalayang lebih luas, yakni di tingkat kota/kabupaten, sehingga dokumenstrategi, kebijakan penanggulangankemiskinan di tkt kota/ kabupatenmaupun perencanaan dan pengang-garan pemerintah kota/kabupatendapat dilandasi prinsip dan nilai-nilaiuniversal di P2KP.

Pelaksanaan strategi pendampinganuntuk mengedepankan peranpemerintah daerah dan penguatanKPK-D setempat akan difasilitasiKMW, khususnya Koordinator Kota,dan berlangsung paralel dengankegiatan pengembangan masyara-kat yang difasilitasi Tim Fasilitator.

Gambaran umum mengenai prosespelaksanaan kegiatan pengembang-an kapasitas pemerintah daerah danKPK-D dapat dilihat di gambar 4.2.berikut ini.

64 Pedoman Umum

Gambar 4.2. SIKLUS KEGIATAN PENGUATAN KPK-D DAN PENYUSUNAN SPK-DDI TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Pelatihan Dasar KPKD/ TKPP & PJOK

KBP (Pembelajaran Lapangan Tematik):

Kunjungan lapang Diskusi Refleksi VCD-VCD Lokakarya Wawancara, dll

Membangun Relawan Kota/Kab

Analisis Sosial Kemiskinan Kota

Seleksi PAKET: evaluasi Kinerja

KPK-D dan SPK-D Silaturahmi sosial ke

Walikota/Bupati & Lobby-lobby Ke-lompok Strategis

(DPRD, Dinas, Klpk Peduli, dll)

Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kota/kab

Proses belajar Dari Lapangan

Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kecamatan

Sosialisasi Tkt Kelurahan/Desa

Serangkaian FGD Refleksi

Kemiskinan Kota

Serangkaian Rembug Kota

untuk Pemetaan Kemiskinan Kota secara Partisipatif

Penguatan Kelembagaan

dan Reorientasi KPK-Kota/kab

Penyusunan /review

Dokumen SPK-Kota/Kab.

Penyusunan Program Kemiskinan Kota/Kab.

yg berpihak pada masy.miskin dan

berbasis PJM Pronangkis

Review Program dan Penganggaran Pemkot/kab yg berpihak pada masy.miskin

Keterangan:

Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan

Hubungan Keterkaitan


Beberapa kegiatan pokok dari kegiatan mengedepankan peran pemerintah daerah, adalah sbb:


21.

22.

23.

Sosialisasi intensif P2KPdan membangun serta me-ngembangkan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP)yang mendorong prosesberlajar dari Lapanganseta kajian reflektif tentangpenerapan prinsip & nilai-nilai universal dll kepadapara pihak terkait tkt kota/kab, melalui serangkaianFGD, pe-mutaran VCD-VCD P2KP, belajar darilapangan, forum diskusireflektif, lokakarya,sarasehan, dan kegiatanlain yang mendukung

Membangun RelawanKemiskinan Tingkat Kotaberdasarkan intensitasketerlibatan dan peranaktif dalam KBP, danserangkaian FGD ataurembug kota tentangkemiskinan danpembangungan kota/kabupaten

Refleksi KemiskinanTingkat Kota/ Kab. melaluiserangkaian FGD &Lokakarya Refleksi di tktkota/kab. berdasarkanmasukan hasil-hasilrefleksi kemiskinan ditingkat kelurahan

Pelaksana: Pemkot/ kab bersa-ma KMWPeserta: Aparat Pemkot/kab,DPRD, Dinas-dinas/ Instansi,camat, Kelompok Peduli (LSM,swasta, Pers, Perguruan tinggi,dll), para pihak lainnya.Fasilitator : KPK-D dan KMW

Pelaksana: Pemkot/ kabupaten.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat,Kelompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak terkait lainnya.Fasilitator : KMW, KPK-D &Pemkot/kab

Pelaksana: Relawan-relawankota dan Pemkot/kab.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat,Kelompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak lainnya.Fasilitator : KMW, KPK-D &Pemkot/kab

• Para pihak kota/kab pahamsubstansi P2KP sbg upayapenanggulangan kemiskinankota melalui penerapan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, &pembangunan berkelanjutan

• Dukungan penuh sertakomitment berpartisipasiaktif dlm pelaksanaan KBPdi masing-masing kota/kab.

·• Pemda dan para-pihak di tkt.kota/kab. paham dan sadararti strategis kerelawanandlm penanggulangan kemis-kinan scr komprehensive

• Pemda dan para-pihak tkt.kota/kab. mendorong sertamembuka peluang orang-orang peduli (sesuai kriteriaperbuatan baik dan kualitassifat kemanusiaan) menjadirelawan-relawan utk mem-perjuangkan penanggulang-an kemiskinan setempat

·• Tumbuhnya kesadaran &

kesepakatan semua pihak ditkt. Kota/kab bahwa akarpersoalan kemiskinan struk-tural, kultural & multidimensidisebabkan lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, prinsipkemasyarakatan & pemba-ngunan berkelanjutan.

• Perumusan aspirasi & hara-pan warga miskin serta ke-lompok marjinal (hasil ma-sukan refleksi kemiskinanseluruh kelurahan) & profilkemiskinan di kota/kab.(Kuantitas, karakteristik,jangkauan pelayanan & tktkemanfaatan program ke-miskinan Pemkot/ kab, dll )

• Kesepakatan penerapan ke-bijakan & strategi pro poorberbasis nilai-nilai kemanu-siaan (moral), Good Gover-nance & TRIDAYA sebagaipondasi pelaksanaan P2KP& penguatan peran KPK dimasing-masing kota/kab.

Di Kota/Kab Dilakukanmulai pada Bulan ke-2stlh KMW dimobiisasidan seterusnya scrberkesinam-bunganselama masa proyekP2KP

• Dilakukan pada Bulanke-3 hingga ke-4 stlhKMW dimobiisasi danberkesinambunganselama masa P2KP• Pemda & KMW men-dorong para-pihak ter-kait kota/ kab utk me-mantau & terlibat dgnFGD kerelawanan yangdilakukan di tk kelurahan

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 5 stlh KMW dimobili-sasi atau bersamaandgn FGD refleksi Kemis-kinan di tkt kelurahan•KPK-D & relawan kotamemantau, belajar &terlibat dlm proses FGD-FGD Refleksi Kemis-kinan tkt. kelurahan•KMP & KMW menyusunPedoman Pelak-sanaanrefleksi kemiskinan

66 Pedoman Umum


24.

25.

Pemetaan Swadaya tkt.Kota/kabupaten melaluiserangkaian FGD danrembug kota membahasdan menyepakati PetaMasalah, Potensi danKebutuhan dalam Penang-gulangan Kemiskinan diKota/Kab. setempat berda-sarkan masukan hasil-hasil pemetaan swadayadi tingkat kelurahan

Membangun/ Mengokoh-kan KPK-Kota/ Kab. melaluiserangkaian FGD danrembug kota berdasarkanproses pembelajaran FGDkepemimpinan moral dan‘konsep’ pembentukanBKM

Pelaksana: relawan-relawankota dan Pemkot/kab.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak lainnya.Fasilitator : KMW, KPK-D &Pemkot/kab

Pelaksana: Pemkot/ kab. &relawan kota. Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi,camat, Ke-lompok Peduli (LSM,swasta, Pers, Pergu-ruan tinggi,dll), relawan kota, para pihaklainnya.Fasilitator : KMW danPemkot/kab

• Tumbuhnya kesadaran &pemahaman substansi sertaproses pemetaan kemiskin-an melalui pembelajaran pe-laksanaan pemetaan swa-daya di tkt kelurahan &coaching teknik pemetaankemiskinan oleh KMW

• Disepakatinya peta kemiski-nan kota/kab. (Peta masa-lah, potensi dan kebutuhanriil penanggulangan ke-miskinan kota/kab) denganmempertimbangkan hasil-hasil pemetaan swadayadari seluruh kelurahan yangada di wilayahnya.

·• Pemda dan para-pihak di tkt.

kota/kab menyepakati krite-ria & Profil peran KPK ygdiharapkan sbg pusat pem-belajaran dalam strategi danmasukan kebijakan penang-gulangan kemiskinan

• ·Disepakati & terpilihnyaanggota KPK sesuai kriteriakerelawanan dan kualitassifat kemanusiaan sertamekanisme pemilihan lang-sung, tertulis, rahasia,tanpa pencalonan dantanpa kampanye

• ·Kesepakatan pembentukanKPK-Kota/ Kab. scr inklusif,partisipatif, organik, trans-paran, demokratis bagiwilayah-wilayah yg belumada KPK atau revitalisasi &restrukturisasi KPK-Kota/Kab. bagi wilayah yg telahmembentuk KPK.

• Penerbitan SK Walikota/Bupati tentang pembentukanatau Revitalisasi & restruk-turisasi KPK di wilayahnya

• Meningkatnya kesadarankritis KPK-D & relawan kotattg upaya penanggulangankemiskinan berbasis nilaidan prinsip melalui pelatihanda-sar substansi & prosesP2KP bagi KPK-D & relawankota

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 6 stlh KMW dimobili-sasi atau bersamaan/setelah pelaksanaanpemetaan swadaya ditkt kelurahan• KPK-D & relawan kotamemantau & terlibat dlmproses FGD RefleksiKemiskinan tkt.kelurahan

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 7-8 stlh KMWdimobiisasi•Pemda & KMWmendorong para-pihakkota/kab utk memantau,belajar & menerapkanproses, sistem & prinsippembentukan lembagamasyarakat (BKM) di tktkelurahan.•KMP & KMW menyiap-kan panduan FGD kepe-mimpinan moral &Pedoman KPK (sesuaiKeppres & SK MenkoKesra)•KMP & KMW menyiap-kan modul & GBPPpelatihan dasar P2KPbagi KPK-D & relawankota jauh sebelumnya.Pelatihan dilaksanakanpada Minggu akhir bulanke-8 atau segerasetelah KPK-D terbentuk



26.

27.

28.

Penyusunan/ReviewDokumen Strategi Penang-gulangan Kemiskinan di tktKota/ Kab. secara Partisi-patif, demokratis, transpa-ran, akuntabel, & berbasiskebutuhan masyarakatmelalui serangkaianrembug para pihak di tkt.Kota/ kabupaten

Penyusunan Program Pe-nanggulangan Kemiskinan(Pronangkis) tkt Kota/Kabyang pro poor dan berba-sis PJM Pronangkis ma-syarakat untuk mendorongprogram-program dananggaran pemerintahdaerah yang lebih berpihakpada masy. Miskin.

Review program sertaAPBD Pemda yangberpihak pada masyarakatmiskin oleh pemerintahkota/Kab

Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll),Relawan-Relawan Masyarakatkelurahan, BKM (bila telahterbentuk) & para pihak lainnya.Fasilitator : KMW dan Pemkot/kab

Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, & parapihak lainnya.Fasilitator : KMW & Pemkot/kab.

Pelaksana: Pemkot/ Kabupaten.Peserta: Pemkot/kab & KPKsetempatFasilitator : KPK dan relawankota

• Tumbuhnya kesadaran &pemahaman substansiserta proses PJM Pro-nangkis melalui pembelaja-ran pelaksanaan perenca-naan partisipatif menyusunPronangkis & coachingteknik perencanaanpartisipatif oleh KMW

• ·Disepakati dan tersusun-nya Dokumen Strategi Pe-nanggulangan Kemiskinan(SPK) kota/kab. yg men-cerminkan keberpihakanpd warga miskin & kelom-pok marjinal (pro poor),Pelayanan Publik yg baik(Good Governance) sertanilai-nilai kemanusiaan

• Kesepakatan KeterpaduanPronangkis masyarakatdgn Program Penanggula-ngan Kemiskinan Kota/Kabsebagai Penjabaran SPK-D

·

• Tumbuhnya kesadaran &paham substansi programdan anggaran pemkot/kabyang lebih berpihak padamasyarakat miskin

• ·Disepakati dan tersusun-nya APBD yg mencermin-kan keberpihakan padawarga miskin & kelompokmarjinal (pro poor)

· Program-program danAPBD Kota/Kabupatenbenar-benar dilaksanakansesuai dengan orientasikeberpihakan padamasyarakat miskin

· Meningkatnya manfaatprogram dan APBD kota/kabupaten bagimasyarakat miskin

•Di Kota/Kab•Dilakukan pd Bln ke-9& 10 stlh KMW dimobili-sasi atau setelahdimulai pelaksanaanperencanaan partisipa-tif penyusunan PJM &renta Pronangkis di tktkelurahan•KPK-D & relawan kotamemantau & terlibat dlmproses penyusunanPJM & Renta Pronang-kis masyarakat

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 11 & 12 stlh KMWdimobiisasi•KPK-D & relawan kotamemantau & terlibat dlmproses penyusunanprogram dan APBDkota/kab

Di Kota/Kab MulaiDilakukan pada Bulanke-13 setelah KMWdimobiisasi atau setelahpemkot/ kab menyusunprogram & APBD tahunberjalan yang telahdisepakati dan berpihakpada masyarakat miskin

68 Pedoman Umum

b) Pelaksanaan Komponen DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)Sebagaimana dijelaskan di awal, P2KPbukan sekedar merupakan proyek bagi-bagiuang ke masyarakat. Kedudukan danabantuan P2KP hanyalah sebagai“pelengkap atau stimulus” dari kesiapan,keswadayaan, dan kemandirianmasyarakat itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan komponendana bantuan langsung masyarakat (BLM),pada hakekatnya merupakan bentukdukungan P2KP untuk melengkapi dansekaligus sebagai stimulans kepadamasyarakat di lokasi sasaran P2KP yangsecara sungguh-sungguh telahmemperlihatkan kesiapan, keswadayaan,kemandirian dan kerja keras untukmenggalang segenap potensi sumber dayayang dimilikinya dalam upayamenanggulangi masalah kemiskinan yangada di wilayahnya. Sebaliknya, komponendana BLM tidak akan dilaksanakan apabilakondisi masyarakat di kelurahan sasaranitu sendiri ternyata terbukti tidakmencerminkan kesiapan, keswadayaandan kemandirian.

Hal ini dimaksudkan sebagai prosespembelajaran kepada masyarakat untuktidak tergantung pada bantuan pihak luar,tetapi harus mampu bertumpu padakemandirian dan potensi sumberdaya yangmereka miliki sendiri sebelum kemudianmasyarakat dapat mengakses berbagaipeluang sumber daya di luar (chanellingprogramme).Nuansa pembelajaran masyarakat dalampelaksanaan komponen dana BLM jugatercermin pada pemanfaatan dana bantuanP2KP oleh masyarakat secara efektif,efesien, berpihak pada masyarakat miskinatau marjinal (pro poor) serta sistematis,yakni dengan ketentuan bahwapenggunaannya harus mengacu pada PJMserta renta Pronangkis yang disepakatiseluruh masyarakat. Sehingga masyarakatakan benar-benar bertanggungjawab(moral, hukum dan materii l) untuk

mengelola dana P2KP hanya bagikepentingan perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin/marjinal.

Dalam pemanfaatan stimulan dana BLM,masyarakat diharapkan dapat melaksanakansecara sungguh-sungguh proses pembelajarandengan mempertimbangkan serta menerapkansecara nyata keseimbangan aspek-aspek Tridaya(lingkungan, sosial dan ekonomi) sesuai kondisi,kebutuhan serta kemampuan masing-masing.Pembelajaran dalam hal ini lebih dititikberatkanpada upaya memberi kesempatan masyarakatbelajar menangani berbagai aspek persoalan yangada dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwakebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidakhanya kebutuhan modal kredit atau ekonomisemata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitandengan lingkungan perumahan dan permukiman,sosial serta ekonomi.P2KP memang tidak menentukan proporsiprosentase masing-masing aspek sesuai denganasas “Open Menu”, tetapi masyarakat perlumenyadari bahwa tidak mungkin kebutuhan orangmiskin hanya satu aspek semata dan mengabaikanaspek lainnya.

Proses pembelajaran masyarakat lainnyadalam pelaksanaan dana BLM P2KP iniadalah menumbuhkembangkan danmelembagakan solidaritas serta kesatuansosial. Hal ini diwujudkan dengan prinsipbahwa dana BLM tidak dapat diakses olehindividu, melainkan melalui kelompok, baikpanitia yang bersifat temporer maupunKSM yang lebih bersifat permanen.Ketentuan pemanfaatan oleh kelompok iniberlaku pada seluruh jenis kegiatan yangakan dilaksanakan, baik kegiatan prasaranlingkungan perumahan dan permukiman,santunan sosial maupun pengembanganusaha ekonomi masyarakat danpeningkatan kapasitas institusimasyarakat.

Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasarserta strategi pelaksanaan P2KP, makamasyarakat dalam pengelolaan dana BLMini juga diharapkan mampumengimplementasikan secara nyataproses pembelajaran dalam hal penerapannilai-nilai universal kemanusiaan sertaprinsip-prinsip universal kemasyarakatandan pembangunan berkelanjutan. Ketiganilai-nilai yang melandasi pelaksanaanP2KP di tiap komponen maupun tahapan


kegiatan, diyakini akan mampu mendorongproses transformasi sosial masyarakatkelurahan sasaran ke arah yang lebih baik,lebih jujur, lebih berpihak pada masyarakatmiskin, lebih transparan dan akuntabel,lebih adil, lebih partisipatif dan lebih

memiliki peluang untuk konribusi nyatadalam memperbaiki kesejahteraanmasyarakat miskin di wilayahnya,

Adapun kegiatan-kegiatan pokokkomponen dana BLM secara umum adalahsbb:


29.

30.

31.

32.

33.

Coaching AdministrasiPencairan dana BLM P2KPoleh KMW

Pengajuan pencairan BLMtahap I ke PJOK

Pencairan dana BLM thp Ike rekening BKM dan pe-manfaatan-nya untukkegiatan yang bersifatkolektif/kepentingan umum

Proses penyusunanusulan kegiatan oleh KSMberdasarkan PJMPronangkis dan ProgramTahunan untuk pengajuanpencairan dana BLM thp IIatau tahap III

Proses analisis kelayakanusulan KSM

Pelaksana: KMWPelaku: KPKN, PJOK, BKM &Relawan Masy.Fasilitator: KMW

Pelaksana : BKMFasilitator : KMW/Tim Fasilitator

Pelaksana: KPKNFasilitator: KMW & PJOK

Pelaksana: BKM dan RelawanMasyarakatPeserta : KSM-KSMFasilitator : Tim Fasilitator

Pelaksana: BKM & UPFasilitator : Tim Fasilitator danRelawan Masyarakat

• Seluruh para pihak yg ter-kait dalam proses adminis-trasi pencairan dana BLMP2KP ke masyarakatmemiliki persepsi sertapemahaman yang sama.

• Dana BLM Tridaya dapatdicairkan ke masyarakatsecara mudah, transparan,dan akuntabel.

• Administrasi pencairan danpelaporan penyaluran danaBLM Tridaya tertata baikdan mudah.

Permintaan pencairan danaoleh BKM ke PJOK dilampiriPJM dan rencana tahunanPronangkis

Dana BLM Tahap I tersediadi rekening BKM

Pengajuan Usulan KSM kpdUP BKM, baik untuk kegiatanpembangunan/ pemeliharaansarana-prasarana lingkung-an, usaha (kredit/ pergulir-an), maupun kegiatan sosial.

Daftar usulan KSM yanglayak, yang perlu perbaikandan yang tidak layak

•Maximal bln ke-6 stlhfasilitator mobilisasi,atau segera mungkinstlh terbit SE BLM P2KPoleh DJA Dept.Keu.•Sangat diharapkanadanya forum koordi-nasi intensif KMW,PJOK, dan KPKNsetempat utk penyama-an persepsi SE-DJA ttgpencairan dana P2KP

•Lihat SE & formatformat pencairan dana(SPPB & lampirannya)•Diharapkan bln ke-7stl fasilitator mobilisasi

•Thp I,yakni 20% drpagu BLM•Diharapkan awal bln-7stl mobilisa-i fasilitator

KMP menyusunpedoman penyusunanusulan oleh KSMsecara sederhana

Lihat Pedoman UP danpinjaman bergulirtentang analisiskelayakan usulansederhana

70 Pedoman Umum


34.

35.

36.

37.

38.

39.

Proses penetapanprioritas usulan yanglayak melalui rembugwarga dimana yangberkepentingan diundang

Verifikasi KMW terhadapkinerja tahap sebelumnyauntuk rekomendasi pen-cairan BLM tahap 2 (50%)atau potensi keberlanjutan(kelembagaan, dana, dankegiatan serta penerapanprinsip dan nilai P2KP olehBKM) untuk rekomendasipencairan BLM tahap III(30%)

Pengajuan pencairan BLMtahap II atau tahap III kePJOK

Pencairan dana BLM tahapII atau tahap III ke rekeningBKM

Pencairan dana ke KSM /Panitia

Pemanfaatan dana olehKSM/anggota sesuaiusulan

Pelaksana: BKMPeserta: Tim Verifikasi, KSM-KSMdan masyarakatFasilitator : Tim Fasilitator danRelawan Masyarakat

Pelaksana: KMWFasilitator : Tenaga Ahli dan TimFasilitator

Pelaksana : BKM & UPFasilitator : KMW/Tim Fasilitator

Pelaksana: KPKNFasilitator: KMW & PJOK

Penanggungjawab: BKMPelaksana : UPPeserta: KSM-KSMFasilitator : Tim Fasilitator danRelawan

Penanggungjawab: BKM & UPPelaksana : KSM-KSMFasilitator: Tim Fasilitator danRelawan Masyarakat

Daftar urutan prioritas usulankegiatan

• BKM dan masyarakat telahmemenuhi persyaratan utkmemperoleh dana BLMtahap berikutnya

• Menjamin kinerja BKMsesuai ketentuan (termasuktlh melaksanakan auditindependen dan entry dataSIM P2KP)

• Menjamin aspek sustaina-bility kegiatan, lembaga dankeuangan

Permintaan pencairan danaoleh BKM ke PJOK dilampiri:Verifikasi KMW mengenaikinerja tahap sebelumnya(untuk BLM tahap II) atauPotensi keberlanjutan dariorganisasi, kegiatan dandana (untuk BLM tahap III),proposal-proposal KSM, danlampiran-lampiran lainnya.

Dana BLM Tahap II atau tahapIII tersedia di rekening BKM

Dana diterima oleh KSM/panitia

Dana dimanfaatkan untukpenanggulangan kemiskinandan dikelola secaratransparan, partisipatif danakuntabel oleh masing-masing KSM

Pedoman prioritasiusulan scr sederhanadisusun KMW, dgnmempertimbangkannuansa pembelajaran.

Atas persetujuan KMP,KMW perlu menyusunpanduan verifikasi ki-nerja, kegiatan, kelem-bagaan, keuangan sertakesesuaian denganPrinsip dan Nilai di P2KP

Lihat format–formatpencairan dana BLMsesuai SE DJA Depkeudan Buku PedomanTeknis

Tahap II, yakni 50%, dantahap III sebesar 30%Jadwal & mekanismepencairan dana sesuaidgn SE DJA Depkeu.

Format-format SuratPerjanjian antara BKMdengan KSM diPedoman UP & pinjamanbergulir

Lihat format supervisikegiatan oleh BKM/UP diBuku Pedoman Teknis


c) Penyediaan Dana PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET)Komponen PAKET pada hakekatnyamerupakan bentuk dukungan P2KP untukmelengkapi dan sekaligus stimulans bagiproses kemitraan yang sinergis antaramasyarakat, pemerintah daerah dankelompok peduli setempat. Karena itu,PAKET hanya dapat diakses para pihakterkait yang telah memperlihatkankebutuhan dan kesungguhan kemitraansinergis dengan bertumpu padakeswadayaan, kemandirian dan kerja kerasmereka untuk menggalang segenappotensi sumber daya yang dimilikibersama. Sebaliknya, komponen danaPAKET tidak akan dilaksanakan bila para-pihak di kota/kabupaten sasaranmemperlihatkan kondisi ketidakkesiapanuntuk bermitra sinergis di antara mereka.

PAKET merupakan proses pembelajaran kepadapara pihak di tingkat kota/ kabupaten untuk tidaktergantung pada bantuan pihak luar ataupunberorientasi mencari dana proyek semata, tetapiharus mampu bertumpu pada kemandirian danpotensi sumberdaya yang mereka miliki sendirisebelum kemudian mereka dapat mengaksesPAKET serta sumber daya lainnya (chanellingprogramme).

Nuansa pembelajaran para pihak dalampelaksanaan komponen dana PAKET jugatercermin pada penggunaan dana PAKETsecara efektif, efesien, berpihak padamasyarakat miskin atau marjinal (pro poor)serta sistematis, yakni dengan ketentuanbahwa penggunaannya harus mengacupada kesesuaian/keterpaduan antaraDokumen SPK-D dan Pronangkis kota/kab.yang disusun KPK-D dengan PJM sertarenta Pronangkis yang disepakati seluruhmasyarakat. Sehingga para pihak terkaitakan benar-benar bertanggungjawab(moral, hukum dan materii l) untukmengelola PAKET P2KP hanya bagikepentingan perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin.

Selain itu, melalui PAKET diharapkan jugadapat mendorong proses saling belajarsatu sama lain. Masyarakat didorong untukbelajar keterampilan teknis maupun akses

program yang dimiliki oleh pemerintahdaerah (dinas/instansi) ataupun kelompokpeduli dan swasta. Sebaliknya, pemerintahdaerah juga dapat belajar bagaimanamerencanakan dan melaksanakanprogram serta kebijakan yang berbasiskebutuhan riil serta program masyarakat

Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasarserta strategi pelaksanaan P2KP, makapara pihak dalam pengelolaan PAKETP2KP diharapkan mengimplementasikansecara nyata proses pembelajaranpenerapan nilai-nilai universal kemanusiaanserta prinsip-prinsip universalkemasyarakatan dan pembangunanberkelanjutan. Nilai-nilai serta prinsip-prinsip itulah yang diyakini P2KP akanmampu mendorong pelembagaankemitraan sinergis antara ketiga pilarpembangunan lokal ke arah yang lebihbaik, lebih jujur, lebih pro poor, lebih goodgovernance, lebih transparan danakuntabel, lebih adil, lebih partisipatif danlebih memiliki peluang untuk konribusiefektif dalam menanggulangi masalahkemiskinan di wilayahnya.

Program PAKET berlangsung selama tigatahun, dimulai pada tahun ketigapelaksanaan P2KP di wilayahnya.Sedangkan proses seleksi kota/kabupatenpeserta program PAKET pada pertengahantahun kedua pelaksanaan PAKET,berdasarkan kinerja KPK-D dan kualitasSPK-D yang berlangsung sejak tahunpertama pelaksanaan P2KP.

Adapun kegiatan-kegiatan pokokkomponen dana PAKET secara umumadalah sbb:

72 Pedoman Umum


40.

41.

42.

43.

44.

Serangkaian rembug BKM-BKM untuk pem-bentukanForum BKM Kota/Kabupaten secaraorganik, partisipatif,demokratis, transparan &akuntabel

Diseminasi PAKET danKriteria peserta PAKET keseluruh Pemda dankelompok strategis kota/kab. sasaran P2KP

Seleksi kota/ kabupatenpeserta PAKET P2KPmelalui Evaluasi KinerjaPemkot/Kab dalam rangkapengokohan KPK-Kota/Kab dan EvaluasiDokumen StrategiPenanggula-nganKemiskinan (SPK) Kota/Kab serta PronangkisKota/kab

Pelaksana: BKM-BKMPartisipan: BKM-BKM se kota/kabupatenFasilitator: KPK-D dan TimKoordinasi Kab./Kota

Pelaksana: KMW & KMPPeserta : Kota/kabupaten lokasisasaran P2KP Fasilitator : KMP

Pelaksana: GabunganPemerintah pusat, propinsi dankota/kab.Peserta: Pemkot/kab yg menjadilokasi P2KP & KPK setempatFasilitator : PMU

Terbentuk Forum BKM Kota/Kabupaten secarapartisipatif, didasarkankerelawanan, kepemim-pinankolektif, inklusif, mengakar,organik, demokratis,transparan & mengakar

Kota/Kabupaten lokasi P2KPpaham substansi, kriteria danmekanisme seleksi pesertaPAKET P2KP serta dpt me-nyiapkan diri untuk berkompe-tisi melalui penguatan KPK-D& SPK-D

• PMU/Pimpro P2KP menetap-kan hasil penilaian kinerjaKPK-Kota/kab, profil SP- Ddan Pronangkis dari masing-masing kota/kab. sesuaihasil seleksi yg dilakukansecara partisipatif, denganmelibatkan pemerintahpusat, pemerintah propinsidan pemerintah kota/kab.

• Indikator seleksi didasarkankinerja KPK-D, KBP, SPK-Dmasing-masing kota/kab dankinerja BKM Berdaya.

•Lihat Pedoman PelakuBKM.•Mulai dilakukan stlhslrh BKM terbentuk danmengakar

Lihat buku pedomankhusus tentang PAKETDilaksanakan sejakawal bersamaan dgnsosialisasi awal P2KP

Langkah kegiatan inisbg hasil tindak lanjutlangkah-langkahkegiatan dalamkomponenpengembangankapasitas pemkot/KabDilakukan pada akhirtahun ke 2 stlh KMWdimobilisasi atau stlhreview Dokumen SPKD

Tahap Seleksi Lokasi PAKET

Tahap Persiapan

Launching, LokakaryaKesepakatan Pelaksa-naan PAKET & Penan-datangan MOU antaraPemerintah Pusat (c.q.Dept. Kimpraswil) denganKota/Kab. peserta PAKET.

Penyiapan BKM danPemkot/ kab untukpelaksanaan PAKET P2KP

Pelaksana: PMU dan Pemprop.Peserta: Pemkot/kab & KPKsetempatFasilitator : PMU

Pelaksana: Pemkot/ kab lokasiPAKETPartisipan: BKM, lurah, camat,PJOK, Pemkot/ kabupatenFasilitator: KMW

• Disepakatinya beberapa ke-tentuan pelaksanaan PAKETdi masing2 kota/kab.

• Ditandatanganinya MOUkesepakatan antara Dept.Kimpraswil dgn masing2kota/kab.

• PJM & Renta Pronangkis dptdiusulkan dlm mekanismemusbangkel & rakor bang-des atau jaring asmara (atauistilah lain yang merujuk pdkebijakan Pemda/DPRD utkmenampung usulan masy.)

• Pemkot/kab menyiapkandana BOP & programpendamping dlm APBD

• Pemda menyebarluaskaninformasi terpilihnya kota/kab. bersangkutan sbglokasi PAKET melaluiberbagai media (TV, Radio,Koran, Tabloid, Majalah,Siaran Pers, dll)

•Diharapkan dapat ber-langsung pada awaltahun ke-3 setelahpelaksanaan P2KP.•Dilaksanakan dipropinsi atau kota/kab

Dilaksanakan pd saatberlangsungnya mus-bangkel/des hinggaRakorbang sebelumtahun pertama pelak-sanaan PAKET P2KP diwilayah tersebut



45.

46.

47.

48.

Serangkaian silaturahmisosial, Lobby-lobbykelompok strategis danlokakarya disseminasiPAKET tingkat kota/kab

Pemasyarakatan/sosialisasi intensif PAKETsbg proses pembelajaranke-mitraan sinergis parapihak berlandaskan nilai &prinsip di P2KP ke seluruhmasyarakat kelurahan dikota/kab. peserta PAKET

Pemasyarakatan/sosialisasi intensif PAKETsbg proses pembelajaankemitraan sinergis parapihak berlandas-kan nilaidan prinsip di P2KP secarakhusus ke seluruh dinas/instansi dan kelompokpeduli di kota/ kab. pesertaPAKET

Pengokohan RelawanKemiskinan Tkt Kota/ kab,yang berasal dari pesertaaktif KBP dan unsurlainnya, melaluiserangkaian FGD danrembug kota tentangkerelawanan sebagaibasis kemitraanpenanggulangankemiskinan secara mandiridan berkelanjutan

Penyelenggara: Pemkot/ kab &KPK-DPeserta: Perangkat pemkot/kab,DPRD, tokoh formal dan tokohmasyarakat informal yangberpengaruh di kota/kab.setempat serta masyarakat danpara pihak lainnya.Fasilitator: KMW

Pelaksana: KPK-DPeserta : BKM, lurah, Relawan,LKMD/BPD, & masyarakatkelurahanFasilitator : Pemkot/ kab. & KMW

Pelaksana: KPK-DPeserta : Dinas-dinas, instansi,Kelompok peduli (LSM, universi-tas, profesional, pers, swastadan kelompok peduli lainnya)Fasilitator : Pemkot/ kab.danKMW

Pelaksana: KPK-D & Pemkot/kabupaten.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat,Kelompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak peduli lainnya.Fasilitator : KMW

Penerimaan perangkatpemkot/kab, DPRD dankelompok strategis thdpkeberadaan PAKET P2KP dikota/kab bersangkutanDipahaminya substansi,proses dan ketentuankemitraan yang ingindibangun melalui PAKET

Kesepakatan Rencanatindak pelaksanaan PAKETP2KP di kota/kab sasaran

Masyarakat paham tujuan,konsep dan mekanismePAKET (apa, mengapa &mekanisme PAKET)Tumbuh niat masyarakatuntuk bermitra secarasinergis dgn pemerintah dankelompok peduli (swasta,LSM, dsb)

Dinas/instansi & kelompokpeduli paham tujuan, konsepdan mekanisme PAKET (apa,mengapa & bagaimanamekanisme dana PAKET)Tumbuh kebutuhan & ke-pentingan Dinas/instansi &kelompok peduli utk ber-mitra sinergi dg masyarakatTumbuh niat dinas/instansidan kelompok peduli untukbermitra secara sinergisdengan masyarakat (BKM)

• Para-pihak di tkt. kota/kab.menumbuhkembangkankerelawanan sebagai basispelaksanaan PAKET

• Para-pihak tkt. kota/kab.mendorong serta membukakesempatan kepada orang-orang peduli (berdasarkankriteria perbuatan baik dankualitas sifat kemanusiaan)untuk menjadi relawan-relawan dalam rangkapelaksanaan PAKET diwilayahnya.

Dilakukan di bulan ke-1pelaksanaan PAKET dikota/ kabupatenbersangkutan

Lihat Buku Pedomankhusus PAKETMulai dilaksanakan pdbln ke-1 sampai ke-2pelaksanaan PAKET &berkesi-nambungansecara intensif

Lihat Pedomankhusus PAKETMulai dilaksanakan pdbln ke-1 sampai ke-2pelaksanaan PAKET &berke-sinambungansecara intensif

• Di Kota/Kab• Dilakukan pd Bulan

ke-3 pelaksanaanPAKET & berkesi-nambungan selamamasa proyek P2KP

• KPK-D & KMWmendorong para-pihak kota/kab utkkomunikasi intensifdengan Relawan-Relawan Masyarakat

Tahap Pelaksanaan

74 Pedoman Umum


49.

50

51.

Pembentukan Pokja PAKETdi tingkat kota dengankeanggotaan berbasiskerelawanan dan nilai-nilaiuniversal kemanusiaanmelalui serangkaian FGDserta rembug kota ygdikoor-dinir oleh KPK-D

Serangkaian rembug para-pihak di tkt kota/ kab untukketerpaduan program-program masy-arakatdengan program pemkot/kab. (dinas/ instansi) &kelompok peduli setempat(dapat melalui pameranlelang program, rapatkoordinasi, lobbystrategis, silaturahmisosial, musbangkel/des,dll)

Pembentukan PanitiaKemitraan oleh BKM dandinas pengusul yang telahmenyepakati ber-samauntuk memadukan programmereka & bermitra sinergisdlm me-laksanakankegiatannya

Pelaksana: KPK-D & RelawanPeserta : Relawan-relawankemiskinan kota dan kelompokstrategis di kota/ kabupatensetempatFasilitator : Pemkot/ kab danKMW

Pelaksana: KPK-D, Pokja PAKET,Pemkot/ kab & Relawan kotaPeserta : BKM-BKM, Dinas/Instansi, LSM, universitas,swasta, ulama, pers, kelompokpeduli & masyarakat.Fasilitator: Pemerintah kota/kab.dan KMW

Pelaksana: BKM bersama dinas/instansi pengusulFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Dipahaminya substansiPokja PAKET yang berbasiskerelawanan, organik, inklu-sif & pimpinan kolektif.Anggota-anggota PokjaPAKET dipilih berdasar kri-teria & mekanisme pemilihanyang berbasis kerelawanan& nilai-nilai kemanusiaan.Pokja PAKET terbentuksecara organik, partisipatif,demokratis, transparan danakuntabel beranggotakanpara-pihak dari pemerintahdaerah (dinas/instansi),BKM, dan kelompok peduliDisepakatinya aturan dasar,prinsip, rencana dan meka-nisme kerja Pokja PAKET.

• Program Pemda dari Hasil-hasil Musbankel/des &rakorbang thn lalu telahmenampung usulanmasyarakat (Pronangkis)pada tahun sebelumnya &kesepakatan ttg penyam-paian program masyarakatpd program Pemda utk thnberikutnya melalui meka-nisme musbangkel/des &rakorbang thn berjalan

• Kesepakatan MatchingProgram PenanggulanganKemiskinan antara masya-rakat dengan dinas/instansisebagai hasil keterpaduanPJM dan Renta Pronangkisyang disusun masyarakatdengan program organikdinas/instansi setempat.

• Diperoleh rencana kemitra-an Program Masyarakat dgProgram dinas dengan jeniskegiatan & keterlibataninstitusi yang bervariasi

Panitia kemitraan dibentukberdasarkan kesetaraan,kemitraan, kebersamaan,partisipatif dan akuntabel.Job description dan tatakerja Panitia kemitraan telahdisepakatiDitandatangi berita acarapembentukan panitia kemit-raan oleh ketua BKM bersa-ma dgn kepala dinas

Lihat PedomanKhusus PAKETProses pemilihanhanya dapat dilakukanapabila dalam prosespemilihan dilaksana-kan terlebih dahuluFGD kepemimpinanberbasis nilai-nilaikemanusiaan &kerelawananSebaiknya dilakukanpada bln ke-4pelaksanaan PAKET

• Lihat PedomanKhusus PAKET

• Pronangkis diharap-kan dpt disampaikanpada mekanismeMusbangkel/deshingga rakorbangatau mekanismeperencanaan pem-bangunan pemda lainyg melibatkan partisi-pasi masyarakat

• Rencana keterpaduan& kemitraan programmasyarakat dgnprogram dinasdibahas intensif dirembug kota KPKyang dilengkapi dglokakarya perenca-naan partisipatif &‘lelang programkemitraan’ utk pelak-sanaan PAKET

• Dilakukan pada bln ke-5 hingga ke-6 pelak-sanaan PAKET

Lihat PedomanKhusus PAKETRintisan dapat dilaku-kan sejak bulan ke-5dan secara intensifDilakukan pada bln ke-6 s/d ke-7pelaksanaan PAKETKMW memverifikasikesesuaian prosespembentukan dgnprinsip & nilai di P2KP



52.

53.

54.

55.

56.

Penyusunan Proposalbersama yg dilakukansecara partisipatif,transparan, demokratis, &akun-tabel serta dlmsuasana kesetaraan olehdinas kota/kab denganBKM yang telah sepakatmembentuk panitiakemitraan

Penilaian kelayakanproposal PAKET danPrioritasi proposal sertaPersetujuan Pendanaanproposal oleh Pokja PAKET

Penyiapan detail desainteknis (bila diperlukan)

Pencairan dana PAKET kerekening Panitia kemitraan

Kerjasama & kemitraansinergis pelaksanaankegiatan sesuai denganproposal yang disetujui

Pelaksana: Dinas/ Instansibersama BKMFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: Pokja PAKETFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: Panitia kemitraanyang proposal/usulannyadisetujuiFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: PJOK & KPKNFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: Setiap Panitiakemitraan yang proposal-nyadidanai PAKET P2KPFasilitator : Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Usulan-usulan bersamapembangunan prasaranadan/atau pengembanganpelayanan masyarakat ygterkait dgn penanggu-langan kemiskinanProses pembuatan proposalbersama dilandasikesetaraan, kebersamaan,serta sesuai dengan prinsipdan nilai di P2KPProposal panitia kemitraandiverifikasi oleh KMWProposal yg telah diveri-fikasi KMW diserahkan kePokja PAKET untuk dinilaikelayakannya (teknis,keuangan dan lingkungan)

Diperoleh kelayakan usulan-usulan berdasarkanverifikasi lapangan &penilaian ke-layakan teknis,lingkungan serta keuanganoleh Pokja PAKETUsulan-usulan yg layakdiajukan ke PJOK PAKETuntuk dicairkan dananya

Penyiapan detail desain(DED, pendanaan dll) olehpihak pengusul yg proposalatau usulannya menurutkeputusan Pokja PAKETharus dilengkapi dgn detaildesainDetail desain teknisdiverifikasi & disetujui KMW

Panitia kemitraan terlebihdahulu melak-sanakankegiatan dgn sumber danaswadaya (baik darimasyarakat maupun dinasatau kelompok peduli)Dana tersedia di rekeningbersama panitia kemitraan

Prasarana dan/atau pela-yanan publik terkait dgn pe-nanggulangan kemiskinan,terbangun dan/atau tersedia

Lihat PedomanKhusus PAKETDilakukan pada bln ke-7 s/d ke-8 pe-laksanaan PAKETKMW & relawan kotamemfasilitasikeduabelah pihakagar proses penyu-sunan proposalsesuai dgn prinsip &nilai di P2KP sertaterjadi saling belajarbersamaProposal yg tidakmemenuhi kriteriaverifikasi KMW di-serahkan kembali kepengusul untukdisempurnakan

Lihat PedomanKhusus PAKETDilakukan pd akhir blnke-8 pelaksanaanPAKETPokja PAKET dptmeminta bantuanDinas teknis ataupakar yang terkait dgnusulan utk membantupenilaian kelayakanusulan tersebut

Dapat dibantu tenagaahli dari dinas terkaitatau klpk peduliDilakukan pd bln ke-8pelaksanaan PAKET

Dilakukan pd bulan ke-9pelaksanaan PAKET

Lihat pedomankhusus PAKETDilakukan pd bln ke-9s/d bln ke-12pelaksanaan PAKET

76 Pedoman Umum


57.

58.

59.

Penyusunan laporanpertanggung jawabanpelaksanaan proyek/subproyek oleh PanitiaKemitraan

Evaluasi tkt Kota/Kab,Penyusunan laporantahunan pelaksanaanPAKET di tingkat Kota/Kabdan Penyusunan BestPractice kegiatan PanitiaKemitraan

Evaluasi Kinerja PesertaPAKET untuk Penyempur-naan Pelaksanaan danEvaluasi KeberlanjutanPAKET di kota/kab pesertaPAKET

Pelaksana: Pokja PAKET dansemua Panitia kemitraan yangproposal-nya didanai PAKETFasilitator : Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana : Pokja PAKET &KPKD serta relawan kotaFasilitator : KMW dan Pemkot/kab

Pelaksana : KMW, Pemprop, P2PPeserta: KPK-D, Pokja PAKET,pemkot/kab, relawan-relawankota/ kab dan para pihak lainnyaFasilitator : PMU/KMP

Kegiatan-kegiatan yang dila-kukan telah diaudit & diper-tanggungjawabkan serta di-sampaikan secara terbuka &akuntabel kepada masyarakatserta pihak terkait lainnya

Pelaksanaan PAKET di kota/kab & kegiatan best practicedapat dipertanggungjawab-kan, disampaikan scr terbukadan akuntabel ke masyarakatserta pihak terkait lainnya

• Teridentifikasinya realisasiMOU dan pelaksanaanPAKET sesuai Pedoman danketentuan P2KP

• Penyempurnaan konsep danPelaksanaan PAKET dilokasi-lokasi peserta

• Keputusan untukkeberlanjutan programPAKET di lokasi-lokasipeserta PAKET

Dilakukan pd bln ke-11s/d bln ke-12pelaksanaan PAKET

Dilakukan pd bln ke-11s/d bln ke-12pelaksanaan PAKET

Dilakukan pd bln ke-12pelaksanaan PAKET

Tahap Laporan dan Evaluasi

Pelaksanaan PAKET putaran berikutnya (Tahun berikutnya)

4.3. TAHAP-TAHAP YANG MENERUS ATAUBERKALAPada pelaksanaan P2KP terdapatserangkaian kegiatan, baik sebagai bagian darisiklus pokok P2KP maupun kegiatan khusus,yang dilaksanakan secara berkala dan secaraterus menerus atau berkelanjutan selamamasa proyek P2KP. Meskipun demikian,harus disadari agar kegiatan ini dilaksanakan

secara cermat, sistematis dan terarah agartidak menjadi siklus tersendiri yang justru akanmemperlambat proses dinamika kegiatanproyek P2KP di lapangan, sehinggamenimbulkan dampak kejenuhan danketidakpercayaan masyarakat.

Beberapa kegiatan yang termasuk dalamkategori kegiatan yang terus menerus atauberkala, antara lain adalah sebagai berikut:


1.

2.

3.

Monitoring (pemantauan)

Evaluasi

Penanganan pengaduandan manajemen konflik

Perbaikan kualitas kinerjaproyek P2KP

Data status pencapaiantujuan proyekSaran perbaikan & masukankebijakan bagi pemerintah

Pengaduan masyarakatteridentifikasi dan tertanganiKonflik terselesaikan

Pelaksana: KMP dan KMW, TimFasilitator dan RelawanMasyarakat

Pelaksana: Konsultan Evaluasi(KE)

Pelaksana : PMU, KMP, KMW &BKM sesuai dengan tingkatannya

Dilakukan atas dasarindikator kinerja P2KP &sebagai bagian darifungsi manajemenproyek

Survai awal (Baselinesurvey) Diikutiserangkaian studidampak

Pedoman penangananpengaduan oleh KMP



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inventarisasi danpenyebarluasan contohkasus sukses (BestPractice) P2KP

Penyiapan tahap terminasi(Penghentian hubungankerja proyek)

Sosialisasi P2KP secaraterus menerus selamamasa proyek ke berbagaikelompok sasaran diberbagai tataran.

Pelatihan (in class,coaching, on the jobtraining, magang, dll)

Pendampingan sertaPenguatan Forum danLembaga Masyarakatdalam P2KP (RelawanMasyarakat, Panitia, BKM,UP-UP, KSM Forum BKMdll) & pe-ngembanganjaringan diantara merekadan berbagai lembagalainnya

Pendampingan sertaPenguatan KapasitasPemerintah Kota/Kab &KPK-D setempat sbgForum Komunikasi stake-holder untuk upaya-upayapenanggulangankemiskinan di kota/kabsetempat

Proses inventarisasidilakukan secarapartisipatif, transparan danakuntabel

Keberlanjutan dari:• kelembagaan masyarakat• dana bergulir (BLM)• budaya kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat

Meningkatnya kesadaran danfungsi kontrol sosial masyara-kat terhadap program penang-gulangan kemiskinan padaumumnya dan khususnyaterhadap BKM, UP, KSM

Meningkatnya kemampuan dankapasitas para pelakupembangunan dlm menang-gulangi kemiskinan padaumumnya dan menerapkanP2KP pada khususnya

• BKM berfungsi & dikelolasesuai prinsip & nilai P2KP

• UP berfungsi & dipersiap-kan dikelola sbg Lembagapelaksana kegiatan

• Terbangun jaringan kerja-sama antar lembaga masya-rakat & antara lembaga ma-syarakat dgn pihak lainnya

• Relawan Masyarakatmenjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai P2KP (safe-guard)

• Pemkot/kab mampu utkreplikasi konsep P2KP sbgdasar program & kebijakanpenanggulangan kemis-kinan di wilayahnya

• KPK-D berfungsi & dikelolasesuai prinsip & nilai P2KP

• Relawan Kota dan KPK-Dmenjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai di P2KP (safe-guard)

Pelaksana : KMPPeserta : BKM, KSM dan pihakterkaitFasilitator: KMW

Pelaksana : KMWPeserta : BKM, UP, KSM, RelawanMasyarakat, Forum BKM, PokjaPAKET dan stakeholderFasilitator: PMU & KMP

Pelaksana: KMP, KMW dan TimFasilitator sesuai dengan wilayahkerjanya.Fasilitator: PMU

Pelaksana: KMP, KMW dan TimFasilitator sesuai dengan wilayahkerjanyaFasilitator: PMU, Tim Pelatih

Pelaksana: PemerintahKelurahan, PJOK dan TimFasilitator sesuai wilayahkerjanyaPeserta : Relawan Masyarakat,Tim Pemetaan Swadaya, BKM,UP, Forum BKM, kelompok peduli,kelompok usaha, pemda, dllFasilitator : Pemkot/kab dan KMW

Pelaksana: KMW dan Pemkot/kabPeserta : KPK-D, relawan kota,kelompok peduli, dll

Pedoman inventarisasikasus-kasus suksesoleh KMP

o Pedoman Exit Strategy& Terminasi P2KP

o Pengenaan sanksi keBKM yg tdk mampumengelola danabergulir denganmelikuidasi danabergulir utk digunakanpembangunanprasarana

Buku Pedoman teknisdan Pedoman Khusustentang Sosialisasi

Buku Pedoman teknisdan Pedoman khusustentang Pelatihan

Pedoman TeknikPenguatan KelembagaanMasyarakat oleh KMP

Penguatan KapasitasPemerintah Kota/kabupaten dan KPK-Doleh KMP

78 Pedoman Umum

4.4. TAHAP PENYIAPAN KEBERLANJUTANPROGRAMSelain kegiatan di atas, P2KP juga mendorongdua kegiatan yang dilaksanakan sebagaiproses penyiapan keberlanjutan program olehmasyarakat dan pemerintah daerah setempat.Artinya, kegiatan-kegiatan jenis ini diharapkandapat terus dikembangkan lebih lanjut olehpemerintah kota/kabupaten dan masyarakat,

meskipun masa proyek P2KP telah berakhir.Maksud utama dari kegiatan ini pada intinyaadalah mendorong masyarakat danpemerintah daerah untuk mempertahankandan meningkatkan proses pembelajaran diantara mereka, khususnya dalam menerapkannilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yangtelah mulai dibangun selama masa proyekP2KP.


1.

2.

Pendampingan sertaPenguatan KomunitasBelajar Kelurahan (KBK)

Pendampingan sertaPenguatan KomunitasBelajar Kelurahan (KBK)

• BKM mampu melembaga-kankomunitas pembelajar dimasyarakat sebagai pusatkajian kebijakan dankegiatan penanggulangankemiskinan serta pemba-ngunan kelurahan

• Keputusan dan kebijakanBKM serta UP-UP danPemerintah Kelurahanberbasis pada aspirasi dankebutuhan masyarakat sertaberorientasi pro poorsetelah P2KP berakhir

• Relawan-relawan masy.menjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai universal diP2KP (safe-guard)

• Meletakkan pondasi bagimasyarakat untuk menatadan memperbaiki kualitaslingkungan perumahanpermukiman kelurahannyayang lebih lestari, sehat,aman dan terpadu(Kelurahan Neighbour-hooddevelopment)

• KPK-D mampu melemba-gakan KBP sbg PusatPembelajaran dan Peng-kajian masalah-masalahkemiskinan di wilayahnya

• Pemkot/kab mampu repli-kasi konsep P2KP sbg dasarprogram & kebijakan diwilayahnya

• Relawan Kota dan KPK-Dmenjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai di P2KP (safe-guard)

• Meletakkan pondasi bagiupaya menata & memper-baiki kualitas lingkunganperumahan permukiman diperkotaan yang lebih lestari,sehat, aman danberkelanjutan scr terpadu(city Neighbourhooddevelopment)

Pelaksana: UPS, BKM, perangkatkelurahan dan relawan-relawanPeserta : Relawan danMasyarakat serta perangkatkelurahan/ desa yang aktif di KBK

Pelaksana: Pemkot/ kab, KPK-Ddan KMW Peserta : Pemkot/kab,KPK-D, relawan kota, kelompokpeduli, dll

Pelaksana: KMW dan Pemkot/kabPeserta : KPK-D, relawankota, kelompok peduli, dll

Pedoman TeknikKomunitas BelajarKelurahan (KBK)

Pedoman TeknikKomunitas BelajarPerkotaan (KBP)

Pedoman TeknikPenguatan KapasitasPemerintah Kota/kabupaten dan KPK-Doleh KMP


BabV

BabV Manajemen Proyek

Pada dasarnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP) adalah proyek Pemerintah Indonesiadalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakatdi perkotaan. Untuk menyelenggarakan proyek tersebut,maka ditunjuk Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah yang dalam pelaksanaannya bekerja samadengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah.Untuk pelaksana harian proyek di lapangan, makadikontrak seperangkat konsultan (contracting out) yangbekerja di tingkat pusat maupun daerah. Konsultan inibertanggung jawab langsung ke DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah, melalui ProjectManajemen Unit (PMU).Lebih dari itu, P2KP dirancang sebagai gerakan bersamayang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melaluiproses pemberdayaan masyarakat dan pemerintahdaerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatanberbagai pihak antara lain pemerintah, swasta, dan wargamasyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapatmenjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baikdalam memampukan kemandirian masyarakat sebagaipelaku utama pembangunan.Dengan demikian, pada tingkatan masyarakat danpemerintah daerah diharapkan P2KP dapat ditransformasidari Proyek menjadi Program yang ditangani Mandiri danBerkelanjutan.

5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAPERAN

5.1.1. Struktur OrganisasiStruktur organisasi proyek menggambarkanpola penanganan proyek secara menyeluruhdari pusat sampai dengan daerah yang akandijelaskan di bawah ini.

Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas menetapkan SuratKeputusan Tentang Tim Pengarah dan TimPelaksana inter Departemen Program Penang-gulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Tim Pengarah P2KP diketuai oleh DeputiBidang Otonomi Daerah dan PengembanganRegional Bappenas, serta wakilnya adalahDeputi VI Menko Kesra dan Direktur JenderalPerumahan dan Permukiman DepartemenKimpraswil. Tim pengarah beranggotakanunsur-unsur seperti dari Bappenas, KantorMenko Kesra, Departemen Kimpraswil,Depdagri, Departemen Keuangan,Departemen Koperasi dan UKM, Deperindag,Biro Pusat Statistik dan KomitePenanggulangan Kemiskinan (KPK) Nasional.

Tim Pengarah Inter Departemen akan didukungTim Pelaksana Inter Departemen, yangdiketuai oleh Direktur Perkotaan danPedesaan Bappenas serta Direktur Binateknik Ditjen Perkim Dept. Kimpraswil selakuwakil ketua. Tim Pelaksana Inter departemenP2KP beranggotakan unsur-unsur dariBappenas, Dept.Kimpraswil, Depdagri, Dept.Koperasi & UKM, Dept. Keuangan,Deperindag, Kantor Menko Kesra, KPKNasional dan Biro Pusat Statistik.

Secara operasional, tim pengarah dan timpelaksana inter departemen akan dibantu olehKelompok Kerja P2KP Nasional (Pokja P2KPnasional) yang beranggotakan eselon III daridepartemen-departemen terkait. Pembentu-kan Pokja P2KP Nasional ditetapkan melaluiSurat Keputusan Direktur Jenderal Perumahandan Permukiman (Dirjen Perkim) DepartemenKimpraswil.

80 Pedoman Umum

Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah (Kimpraswil) adalah lembagapenyelenggara proyek (Executing agency)P2KP ini. Oleh sebab itu, DepartemenKimpraswil melalui Direktorat JenderalPerumahan dan Permukiman (Ditjen Perkim)bertanggung jawab terhadap keseluruhanpenyelenggaraan proyek P2KP. Sebagailembaga penyelenggara proyek P2KP,Departemen Kimpraswil di bawah arahan TimPengarah dan Tim Pelaksana Inter Depar-temen (Tim Interdept).

Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman Departemen Kimpraswilmembentuk unit manajemen proyek atau lebihdikenal sebagai PMU (Project ManagementUnit) yang dipimpin oleh seorang Kepala yangmembawahi beberapa staf. Kepala PMU,dibantu Pemimpin Proyek (Pimpro), mendapatmandat penuh serta bertanggungjawablangsung kepada Dirjen Perkim dalammelaksanakan tugas-tugas keproyekan P2KP.

Kepala PMU dan Pimpro akan dibantu olehkonsultan advisory (advisory consultant) yangakan bertanggungjawab mengawal/menjagasubstansi konsep P2KP dan menyusunpedoman-pedoman P2KP, baik pedomanumum, pedoman teknis maupun pedomanpelaku serta pedoman-pedoman yang memuatkonsep-konsep dasar berkaitan pelaksanaanP2KP, misalnya pelatihan, sosialisasi,komunitas belajar, exit strategy, PAKET, dll.

Untuk pelaksanaan lapangan, Pimpromengontrak Konsultan Manajemen Pusat(KMP) yang akan bertindak atas nama Pimprosesuai dan kewenangan yang diberikanPimpro, untuk melakukan manajemen proyeksecara menyeluruh termasuk manajemenKonsultan Manajemen Wilayah (KMW) yangakan bertugas di tiap satuan wilayah kerja(SWK). Di tiap SWK, akan ditangani oleh satuKMW yang berkantor di wilayah bersangkutandan dipimpin oleh seorang Team Leader, yangbertindak sebagai Koordinator SWK dengandibantu oleh beberapa tenaga ahli. Teamleader KMW juga dibantu oleh koordinator kotayang bertanggungjawab untuk menanganikurang lebih 50 kelurahan sasaran atau 5 tim

fasilitator. Koordinator kota berkedudukan dikota/kabupaten yang ditetapkan KMW sesuaikapasitas kelurahan sasaran dan dapatdibantu oleh beberapa tenaga sub-proffesionalsesuai kebutuhan.

Di tingkat kecamatan, pada setiap sekitar 10kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitatoryang terdiri dari sekurangnya seorangFasilitator Senior dan 3 Fasilitator. Jumlahanggota tim fasilitator akan disesuaikan untuklokasi yang jumlah kelurahannya lebih banyakdan lokasi yang dianggap cukup terpencil,sesuai ketetapan Pimpro. Tim Fasilitator iniakan dikontrak oleh KMW dan bertanggungjawab langsung ke KMW.

Disamping itu di tiap kelurahan, masyarakatdiharapkan dapat mendorong dan memberikesempatan seluas mungkin relawan-relawan,yang nantinya melalui pendampingan danpenguatan kapasitas oleh tim fasilitator,diharapkan mampu membantu masyarakatdalam melaksanakan proses dan kegiatanP2KP secara benar sesuai dengan pedomanP2KP. Relawan-relawan ini adalah orang-orangyang peduli, komitment dan ingin memberikankontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin dan warga rentan atautertinggal (kelompok marjinal) yang ada disekitarnya, melalui keterlibatan aktif dankonstruktif dalam pelaksanaan P2KP diwilayahnya

Secara rinci hubungan kerja antar unsurpelaksana proyek dari tingkat pusat sampaidengan tingkat masyarakat dapat dilihat padaBagan 5.1. di bawah ini.


Tingkat kecamatan

Tingkat Kelurahan

Garis Pengendalian Garis fasilitasi Garis koordinasi Garis Pelaporan/informasi

KPK Propinsi

DEP KIMPRASWIL

Direktur Bina Teknik

KMW Pimpro P2P Propinsi

Dirjen Perkim

Pimpro

KMP

Koord. Kota/Kab

Forum BKM Kabupaten/Kota

Tim Fasilitator 10 Kel/Desa

BKM

PJOK Kecamatan

LURAH

KSM

Direktur Perkim Wil Barat, Tengah,Timur

Pusat

Tim Pengarah Inter Departemen

Tim Pelaksana Inter Departemen

Bappeda Propinsi

Propinsi

Kepala Dinas PU/ Perumahan /Kimpraswil Kota/Kab.

Bappeda Kota/Kab.

Tim Kelompok Kerja Nasional

Kabupaten Kota

Forum BKM Propinsi

K E

P M U

Relawan/kader

K A

Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil

Propinsi

KPK Kota/Kab.

Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP

Bagi Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi lokasi sasaran PAKET, maka di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten terdapatPJOK PAKET dan di struktur KPK-D terdapat Tim Pokja PAKET.

82 Pedoman Umum

Keterangan Bagan 5.1.:Tim Pengarah dan Tim Pelaksana InterDepartemen adalah Tim yang beranggotakanPejabat Eselon I & II dari Kantor MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,Komite Penanggulangan Kemiskinan,Bappenas, Departemen Keuangan,Departemen Dalam Negeri, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah,Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah, BPS, yang dibentuk denganKeputusan Menteri Negara PerencanaanPembangunan/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional.

Tim Pokja Nasional adalah Tim yangberanggotakan Pejabat Eselon III dari KantorMenteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat, Komite Penanggulangan Kemiskinan,Bappenas, Departemen Keuangan,Departemen Dalam Negeri, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah,Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah, BPS, yang dibentuk denganKeputusan Direktur Jenderal Perumahan danPermukiman, dan yang dalam pelaksanaantugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja InterDepartemen.

Direktur Bina Teknik adalah Direktur BinaTeknik Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman.

Direktur Perumahan dan PermukimanWilayah Barat adalah Direktur Perumahandan Permukiman Wilayah Barat DirektoratJenderal Perumahan dan Permukiman.

Direktur Perumahan dan PermukimanWilayah Tengah adalah Direktur Perumahandan Permukiman Wilayah Tengah DirektoratJenderal Perumahan dan Permukiman.

Direktur Perumahan dan PermukimanWilayah Timur adalah Direktur Perumahandan Permukiman Wilayah Timur DirektoratJenderal Perumahan dan Permukiman.

Project Management Unit P2KP (PMU-P2KP)adalah sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan proyek

P2KP dengan tugas pokok melaksanakankoordinasi, pengendalian, monitoring danpembinaan teknis P2KP.

Pimpro P2KP adalah Pemimpin Proyek yangbertugas memberikan dukungan teknis danadministratif pada semua unsur P2KP gunameningkatkan kelancaran dan ketertibanpelaksanaannya

Konsultan Advisory (KA), berkedudukan diJakarta, bertugas memberikan masukan PMU/Pimpro dalam mengembangkan konsep-konsep dasar P2KP, menyusun PedomanUmum dan Buku-Buku Pedoman lainnya, sertakonsep kebijakan operasional sebagai acuanpelaksanaan pelaku P2KP.

KE adalah Konsultan Evaluasi, berkedudukandi Jakarta, bertugas membantu PMU dalammengevaluasi kegiatan serta hasil dari seluruhproyek P2KP.

KMP adalah Konsultan Manajemen Pusat,berkedudukan di Jakarta dan bertugasmembantu Proyek dalam hal perencanaan,monitoring dan pelaporan pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh KonsultanManajemen Wilayah (KMW).

KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayahberkedudukan di lokasi proyek, berada dibawah tanggung jawab dan koordinasi KMP,yang berperan sebagai pelaku utamapelaksanaan proyek di Tingkat Wilayah (yangmencakup beberapa kota/kabupaten).

BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat

KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat

Relawan/kader adalah Relawan Masyarakat


5.1.1. Tata Perana) Pemerintah

Secara umum, partisipasi dan peran aktifpemerintah yang diharapkan dalampelaksanaan P2KP adalah: (i) Memfasili-tasi dan menumbuhkan iklim mendukungbagi upaya terwujudnya kemandirianmasyarakat, (ii) “melembagakan” mekanis-me yang menjamin terwujudnya komuni-kasi, koordinasi dan keterpaduan antarapemerintah dengan aspirasi dan kebutuhanmasyarakat, dan (iii) Memfasilitasi keber-lanjutan penanggulangan kemiskinansecara mandiri.

Perangkat pemerintah khususnyapemerintah daerah didorong untuk mampuberperan sebagai pemampu (enabler),pelaksana (fasilitasi), monitoring, supervisi,koordinasi dan selalu beorientasi padapengembangan masyarakat denganmengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat pemerintah diharapkanmampu berperan sebagai katalis pembangunandalam rangka mendorong terjadinya prosestransformasi dan bukan transplantasi. Prosestransformasi yang dimaksud dalam P2KP adalahtransformasi masyarakat dari masyarakat miskinmenuju masyarakat berdaya, dari masyarakatberdaya menuju masyarakat mandiri dan padaakhirnya dari masyarakat mandiri menujumasyarakat madani (Civil Society).

Di Tingkat PusatSecara nasional, lembaga penyelenggara(executing agency) P2KP adalah DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah(Kimpraswil), yang untuk kelancaran tugasmembentuk PMU (Project Management Unit).

Departemen Kimpraswil dibawah arahan TimPengarah Inter Departemen, yang terdiri dariunsur-unsur terkait, antara lain : Bappenas,Dept Kimpraswil, Depdagri, DepKeu, KantorMenko Kesra, BPS, Deperindag sertaDepartemen Koperasi dan UKM. Tim PengarahInter Departemen (Inter Dept.) akan didukungTim Pelaksana Inter departemen, yangberanggotakan unsur-unsur terkait yang sama.Keberadaan Tim Pengarah dan Tim PelaksanaInter Dept. dibentuk melalui Surat KeputusanMenteri Negara/Kepala Bappenas.

Adapun tugas-tugas dari Tim Inter Departemensesuai Surat Keputusan Menteri Negara danKepala Bappenas No.300/M.PPN/10/2002,adalah:

1) Tim Pengarah Inter Departemen• Menetapkan dan memberikan dasar-

dasar kebijakan, perencanaan,koordinasi, pemantauan dan evaluasipelaksanaan P2KP

• Melakukan sinkronisasi pelaksanaanP2KP dengan program lainnya dalamupaya untuk meningkatkan efektivitaspenanggulangan kemiskinan secaramenyeluruh

• Memberikan laporan perkembangankerja secara triwulanan dan laporanhasil kerja kepada Menteri Negara/Kepala Bappenas serta Menko Kesra

2) Tim Pelaksana Inter Departemen• Menetapkan kebijakan umum dan

pedoman-pedoman umum P2KP.

• Melakukan evaluasi pelaksanaankegiatan dengan mengacu padakebijakan yang telah ditentukan

• Memberikan masukan kepada TimPengarah untuk penyempurnaanpelaksanaan program

• Melaporkan hasil pelaksanaan P2KPkepada Tim Pengarah & KPK NasionalUntuk memperlancar koordinasi,sinkronisasi dan komunikasi antaraexecuting agency dengan Tim Pengarahdan Tim Pelaksana Inter Departemen,Dirjen Perkim Departemen Kimpraswilmenetapkan Surat Keputusan tentangPokja P2KP Nasional, yangberanggotakan eselon III daridepartemen-departemen terkait.Perincian tugas-tugas dari Pokja P2KPNasional ditetapkan dalam SK DirjenPerkim tersebut.

3) Project Management Unit/PemimpinProyekKepala PMU/Pemimpin proyek, sebagaibagian integral, berperan sebagaipenanggungjawab umum pelaksanaanP2KP dan berkedudukan di pusat. PMU/

84 Pedoman Umum

Pimpro adalah penyelenggara dansekal igus mewaki l i DepartemenKimpraswil sebagai instansi pelaksanadan bertindak atas nama proyek di tingkatpusat (executing agency).

Untuk pelaksanaan substansi proyek,termasuk sebagian tanggung jawabkualitas pelaksanaan P2KP, PMU/Pimpromenugasi KMP (Konsultan ManajemenPusat) yang bertindak untuk atas namaPMU/pimpro di lapangan -sesuai denganbatasan kewenangan yang diberikan- danbertanggungjawab langsung ke KepalaPMU/Pimpro. Kedudukan, peran danfungsi PMU/Pimpro diatur melalui suratkeputusan Menteri Kimpraswil.

Tanggung jawab dan pokok-pokok tugasPMU/Pimpro P2KP :

• Bertanggung jawab terhadap kelanca-ran pelaksanaan teknis dan adminis-trasi proyek P2KP secara umumkepada Departemen Kimpraswil

• Menetapkan jumlah dan namakelurahan sasaran

• Menyiapkan Manual/Pedoman-Pedoman P2KP

• Menyiapkan Term of Refference (TOR)konsultan pelaksana

• Mengarahkan, memonitor dan menilaikinerja konsultan pelaksana

• Melaksanakan sosialisasi secaranasional

• Menyiapkan dan bertanggung jawab ter-hadap sistem penanggulangan penga-duan masyarakat (resolusi konflik)

• Melaksanakan dan bertanggung jawabterhadap replenishment IDA Credit No.3658-IND dan IBRD- Loan No. 4664.

• Melakukan proses pengadaan danpembayaran konsultan pelaksana

Di Tingkat PropinsiPemerintah Propinsi berperan memberikandukungan dan jaminan atas kelancaranpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.Penanggung jawab pelaksanaan P2KP di tingkatpropinsi adalah Pemerintah Proponsi, yang untuk

kelancaran tugasnya dapat membentuk TimKoordinasi P2KP di tingkat propinsi, melaluiSurat Keputusan Gubernur. Tim KoordinasiP2KP tingkat Propinsi terdiri dari KPK Propinsisebagai Pengarah, Bappeprop sebagai ketua,Dinas yang menangani perumahan danpermukiman sebagai wakil ketua, sertaberanggotakan dinas-dinasi terkait lainnya.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakanadalah sebagai berikut:

• Pemasyarakatan P2KP kepada instansipemerintah di tingkat propinsi dan kepadaPemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya;

• Memfasilitasi terjadinya koordinasipelaksanaan P2KP di wilayahnya;

• Memantau kegiatan pelaksanaan P2KPdan menerima laporan tahunan dariPemerintah Kota/Kabupaten;

• Mendorong Pemerintah Kota/Kabupatenuntuk menumbuh-kembangkan pola-polapembangunan partisipatif dengan caramembangun sinergi dan memadukanprogram yang disusun masyarakat denganprogram pembangunan pemerintah dantercermin dalam APBD Kota/Kabupaten;

• Mengalokasikan anggaran Biaya Opera-sional Proyek P2KP yang diperlukan untuktingkat Propinsi; dan

• Berkoordinasi dengan KMW, menyelesai-kan persoalan dan konflik yang munculserta menangani pengaduan-pengaduan,yang tidak dapat diselesaikan di tingkatkota/kabupaten.

• Memperkuat peran dan fungsi KPKPropinsi dalam merumuskan dokumenStrategi Penanggulangan Kemiskinan di tktPropinsi dan Pusat Pembelajaranpengkajian masalah-masalah penang-gulangan kemiskinan di wilayahnyaberdasarkan masukan-masukan danaspirasi masyarakat, untuk disampaikankepada Pemerintah Propinsi sebagaibahan pengambilan kebijakan sertaprogram penanggulangan kemiskinan danpembangunan propinsi.

• Berperan aktif mendukung dan terlibat padapelaksanaan exit strategy P2KP


Di Tingkat Kota/Kabupaten1) Pemerintah Kota/Kabupaten

Pemerintah Kota/Kabupaten berperan danbertanggungjawab menjamin kelancaranpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya,yang untuk kelancaran tugasnya dapatmembentuk Tim Koordinasi P2KP di tingkatkota/kabupaten, melalui Surat KeputusanWalikota/Bupati. Tim Koordinasi P2KP Kota/Kabupaten terdiri dari KPK-kota/kab sebagaipengarah, Bappeko/kab sebagai ketua,Dinas yang menangani perumahan ataupermukiman sebagai wakil ketua, danberanggotakan dinas-dinas terkait lainnya.

Tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalamrangka P2KP, antara lain adalah :

• Mengajukan usulan lokasi sasaranP2KP kepada PMU/Pimpro

• Memverifikasi daftar lokasi sasaranP2KP serta menyampaikan hasilnyadalam bentuk rekomendasi lokasisasaran definitif kepada PMU/Pimpro.

• Menjamin bahwa lokasi-lokasi sasaranP2KP di wilayahnya tidak tumpangtindih dengan lokasi proyek sejenislainnya, terutama Proyek Pengembang-an Kecamatan (PPK).

• Mengangkat Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) di tingkatkecamatan untuk kelancaran adminis-trasi BLM. Bagi kota/kabupaten pesertaPAKET, juga mengangkat PJOK PAKETdi tingkat kota/ kabupaten (Bappeda)untuk membantu adminsitrasi pencairandana PAKET bagi Kota/kabupaten yangterseleksi sebagai lokasi pelaksanaanprogram PAKET P2KP;

• Mendukung koordinasi dan kerjasamaantar para pelaksana P2KP, baikpelaksana dari instansi pemerintah,konsultan maupun masyarakat.

• Mengalokasikan Biaya OperasionalProyek (BOP) secara tepat waktu dantepat kebutuhan, baik untuk BOP-TimKoordinasi, BOP-PJOK (termasukPJOK PAKET bagi kota pesertaPAKET), BOP-Kelurahan, maupun

biaya-biaya lain yang terkait denganpelaksanaan P2KP yang tidak disedia-kan oleh APBN, APBD Propinsi, danpinjaman Bank Dunia;

• Pemasyarakatan program/sosialisasiP2KP kepada instansi pemerintah ditingkat kota/kabupaten, termasukkecamatan dan kelurahan di wilayahnya,berkoordinasi dengan KMW, termasukdimungkinkan sharing pendanaankegiatan sosialisasi;

• Mendorong pelibatan masyarakat,KSM, BKM dan Forum BKM dalamproses perencanaan pembangunanpartisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kota/kabupaten, antara lain dalam bentukkeikut-sertaan organisasi masyarakattersebut dalam kegiatan Rakorbang;

• Memadukan kebutuhan, rencana, danprogram penanggulangan kemiskinanmasyarakat (PJM Pronangkis) melaluipenetapan kebijakan program pemkot/kabupaten, khususnya yang dibiayaiAPBD Kota/Kabupaten;

• Mendorong terbentuknya PokjaPenanggulangan Kemiskinan Terpadu(Pokja PAKET) dan mengalokasikanbiaya operasional PAKET P2KP, bagikota/kabupaten peserta PAKET P2KP;

• Memfasilitasi pelatihan-pelatihan danlokakarya-lokakarya tertentu bekerja-sama dengan KMW, termasuk kemung-kinan dalam hal sharing pendanaannya;

• Melakukan koordinasi dan kerjasamadengan Forum BKM kota/kabupaten;

• Melakukan monitoring dan evaluasikegiatan pelaksanaan P2KP, menerimaserta mengevaluasi laporan kegiatandari PJOK BLM dan PJOK PAKET;

• Berkoordinasi dengan Koordinator KotaKMW, menyelesaikan persoalan dankonflik yang muncul serta menanganipengaduan, yang tidak dapatdiselesaikan di tingkat BKM/kelurahan;

• Melakukan supervisi terhadappelaksanaan P2KP dan memberi

86 Pedoman Umum

masukan-masukan kepada KMW,KMP maupun PMU/Pimpro P2KP.

• Memperkuat peran dan fungsi KPKKota/Kabupaten dalam merumuskandokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan di tkt Kota/kabupaten danPusat Pembelajaran pengkajianmasalah-masalah penanggulangankemiskinan di wilayahnya berdasarkanmasukan-masukan dan aspirasimasyarakat, untuk disampaikankepada Pemerintah Kota/Kabupatensebagai bahan pengambilan kebijakanserta program penanggulangankemiskinan dan pembangunan kota/kabupaten.

• Berperan aktif untuk terlibat danmenumbuhkembangkan proses’Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) ,yang dikoordinir oleh KPK setempat;

• Mendorong, mendukung, dan membukaakses seluas mungkin bagi relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten;

• Berperan aktif & terlibat dalammendukung pelaksanaan exit strategyP2KP

2) Kelompok Kerja PenanggulanganKemiskinan Terpadu (Pokja PAKET)Pokja PAKET dibentuk sebagaipersyaratan bagi pemerintah kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasipelaksanaan Program PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP.

Pokja PAKET pada dasarnya bersifat adhoc, setelah dipilih anggota-anggotaPokja PAKET yang dilakukan secarademokratis, partisipatif dan akuntabel,berdasarkan pertimbangan hasil pembe-lajaran relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten.

Pokja PAKET berfungsi serta beroperasisebagai suatu pimpinan kolektif dan tidakada satupun anggota Pokja PAKET yangmemil ik i hak ist imewa (pr iv i lege) .Anggota Pokja PAKET diutamakan terdiridari relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten yang aktif dalam KBP dan

merupakan representasi masyarakatyang memil ik i kual i tas si fat-si fatkemanusiaan yang luhur, seperti ikhlas,berkorban, jujur, adil, serta komitmentdan peduli terhadap penanggulangankemiskinan.

Pokja PAKET bekerja dan melaksanakankegiatan atas dasar kerelawanan, namunbiaya operasional kegiatannya ditang-gung oleh pemerintah kota/ kabupatensebagai kontribusi pendanaan dalamproyek. Pemerintah Kota/Kabupatenmendukung kebutuhan KPK-D untukmemfasilitasi kegiatan Pokja PAKET.

Pembentukan Pokja PAKET difasilitasioleh KMW berkoordinasi dengan KPK-Ddan Tim Koordinasi kota/kabupatensetempat. Ruang lingkup tugas utamaPokja PAKET antara lain adalah sbb:

• Menyebarluaskan PAKET di seluruhkelurahan di kota/kabupaten peserta;

• Mendorong dan mempromosikankemitraan/kerjasama antaramasyarakat dan pemerintah daerahdalam penyediaan pelayanan publik;

• Merumuskan dan menetapkan kriteriauntuk seleksi proposal bersama;

• Menseleksi proposal/usulan bersamadan menetapkan alokasi dana PAKET;

• Mengevaluasi dan menyebarluaskancontoh baik (best practice) kegiatanPAKET P2KP kepada pihak-pihakterkait; serta

• Menjaga keutuhan dan konsistensipelaksanaan prinsip dan nilai P2KPdalam pelaksanaan PAKET.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatianadalah:

• Pokja tidak menjadi kekuatan yangdapat dimanfaatkan untuk kepentinganyang bertentangan dengan tujuan,prinsip dan nilai P2KP;

• Pokja tidak dapat dipergunakan sebagaiwadah kegiatan yang bersifat politis danharus mengedepankan prinsipkemitraan, kesetaraan dankebersamaan;


• Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM) bukan merupakan sub-ordinatPokja PAKET; dan

• Anggota Pokja bukan dari wakilorganisasi politik.

3) Penanggung Jawab OperasionalKegiatan PAKET (PJOK-PAKET)Peran Penanggung Jawab OperasionalKegiatan PAKET (PJOK-PAKET) adalahsebagai pelaksana proyek P2KP,khususnya untuk kegiatan PAKET ditingkat kota/kabupaten dan bertanggungjawab atas aspek administrasipelaksanaan proyek di dalam wilayahkerjanya. PJOK diangkat oleh Walikota/Bupati dari perangkat Bappeda Kota/Kabupaten terkait, dengan tugas sbb:

• Berkoordinasi dengan KMW, Memantauproses pelaksanaan Dana PAKET diwilayah kerjanya sesuai denganpentahapan yang sudah ditentukan;

• Melaksanakan pengadministrasianproyek yang meliputi: menandatanganiSPPB, memproses SPP ke KPKN, dll;

• Membuat laporan bulanan pelaksanaantugas setiap bulan. Laporan bulanandibuat rangkap empat untuk diserahkansebelum tanggal 15 setiap bulan kepadaWalikota/Bupati dan tembusannyakepada Bappeda serta Pokja PAKETdi wilayah kerjanya;

• Membuat laporan pertanggungjawabanpada akhir masa jabatannya danmenyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelahmasa tugasnya sebagai PJOK berakhir.Jika terjadi pergantian PJOK antarwaktu maka PJOK sebelumnya harusmenyerahkan satu copy laporan kepadaPJOK penggantinya; dan

• Melakukan pengecekan terhadappenggunaan dana yang telah disalurkankepada Panitia kemitraan agar sesuaidengan usulan yang diajukan.

Di Tingkat KecamatanDi tingkat Kecamatan, unsur yang masukdalam pelaksanaan P2KP adalah (1) Camat

dan perangkatnya, dan (2) PJOK untuk BLMdengan peran dan tugas masing-masing unsuradalah sbb:

1) CamatPeran pokok Camat adalah memberikandukungan dan jaminan atas kelancaranpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya,dengan rincian tugas sebagai berikut:

• Melakukan pemasyarakatan programP2KP kepada lurah dan perangkatkelurahan di wilayah kerjanya;

• Memfasilitasi berlangsungnyakoordinasi dan konsolidasi dalampelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;

• Melakukan pemantauan pelaksanaanP2KP di wilayah kerjanya danmenerima serta memverifikasi laporanpara Lurah;

• Mendorong dan mendukung tumbuhnyaprakarsa dan partisipasi wargamasyarakat di wilayahnya.

• Mendorong dan mendukung tumbuhnyaforum BKM tingkat kecamatan;

• Memadukan dan mensinergikankebutuhan dan rencana programpenanggulangan kemiskinan olehmasyarakat melalui penetapankebijakan dalam program pembangunankelurahan/desa;

• Mendorong proses pembangunanpartisipatif dalam penanggulangankemiskinan di wilayah kerjanya,termasuk perumusan programpenanggu-langan kemiskinan yangberbasis masyarakat;

• Melakukan koordinasi dan kerjasamadengan Forum Komunikasi BKM ditingkat kecamatan/kota/kabupaten,KSM, dan kelompok peduli lainnyauntuk meningkatkan keberhasilan P2KPdi wilayah kerjanya; serta

• Berkoordinasi dengan PJOK dan timfasilitator dalam penyelesaianpersoalan, konflik dan penangananpengaduan mengenai pelaksanaanP2KP di wilayahnya.

88 Pedoman Umum

2) Penanggung Jawab OperasionalKegiatan BLM (PJOK-BLM)Peran Penanggung Jawab OperasionalKegiatan BLM (PJOK-BLM) adalah sebagaipelaksana proyek P2KP di tingkatkecamatan dan bertanggung jawab atasaspek administrasi dan substansipelaksanaan proyek di dalam wilayahkerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dari perangkat Kecamatan terkait,dengan tugas.

• Memantau proses pelaksanaan P2KPdi wilayah kerjanya sesuai denganpentahapan yang sudah ditentukan;

• Melaksanakan pengadministrasianproyek yang meliputi: menandatanganiSPPB, memproses SPP ke KPKN dll;

• Membuat laporan bulanan pelaksanaantugas setiap bulan. Laporan bulanandibuat rangkap empat untuk diserahkansebelum tanggal 15 setiap bulan kepadabupati/walikota. Laporan tersebutdikirim sebagai tembusan kepadaCamat, Lurah dan BKM-BKM di wilayahkerjanya;

• Membuat laporan pertanggungjawabanpada akhir masa jabatannya danmenyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulansetelah masa tugasnya sebagai PJOKberakhir. Jika terjadi pergantian PJOKantar waktu, maka PJOK sebelumnyaharus menyerahkan satu copy laporankepada PJOK penggantinya. Laporanpertanggung-jawaban PJOK memuatpelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan,hasil monitoring dan evaluasi sertadilengkapi dengan uraian dan penje-lasan penggunaan dana BOP-PJOK;

• Melakukan koordinasi dan sinkronisasikegiatan P2KP dengan konsultan danatau Tim Fasilitator serta bersama-samamenangani penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenaipelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;

• Melakukan pengecekan terhadappenggunaan dana yang telah disalurkan

kepada BKM/UP maupun KSM danmasyarakat agar sesuai dengan usulanyang diajukan.

Di Tingkat Kelurahan1) Lurah atau Kepala Desa

Secara umum peran utama KepalaKelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalahmemberikan dukungan dan jaminan agarpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanyadapat berjalan dengan lancar sesuaidengan aturan yang berlaku sehinggatujuan yang diharapkan melalui P2KPdapat tercapai dengan baik. Untuk ItuLurah/ Kepala Desa dapat mengerahkanperangkat kelurahan atau desa sesuaidengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawabLurah/Kepala Desa dalam pelaksanaanP2KP adalah sebagai berikut:

• Membantu sosialisasi awal P2KP keseluruh masyarakat di wilayahnya;

• Memfasilitasi proses pemahamanmasyarakat mengenai P2KP, dan atasnama warga mengajukan surat ke KMWdan Bappeda Kota/Kabupaten, yangmenyatakan kesiapan wargamasyarakat melaksanakan P2KP;

• Memfasilitasi pendaftaran danpengusulan relawan-relawanmasyarakat secara demokratis,transparan dan akuntabel;

• Memfasilitasi terselenggaranya FGD,rembug warga atau jenis pertemuanlainnya yang melibatkan perangkatpemerintah kelurahan/desa (termasukRT/RW), masyarakat, dan relawanmasyarakat dalam upaya penyebar-luasan informasi maupun pelaksanaantahapan kegiatan P2KP;

• Memfasilitasi proses pengorganisasianmasyarakat warga dan pembentukanlembaga masyarakat di kelurahannya.(Bentuk-bentuk dukungan disesuaikandengan kebutuhan masyarakatsetempat, serta ketentuan P2KP);


• Memfasilitasi koordinasi dansinkronisasi kegiatan yang terkaitdengan penanggulangan kemiskinantermasuk peninjauan lapangan olehberbagai pihak berkepentingan;

• Memfasilitasi pelaksanaan pemetaanswadaya (Community Self Survey)dalam rangka pemetaan kemiskinandan potensi sumberdaya masyarakatyang dilaksanakan secara swadayaoleh masyarakat;

• Memfasilitasi dan mendukungpenyusunan Program Jangka MenengahPenanggulangan Kemiskinan danprogram tahunannya oleh masyarakatyang diorganisasikan oleh lembagamasyarakat setempat (BKM);

• Mendorong tumbuh-berkembangnyaproses pembangunan partisipatif didesa/kelurahannya;

• Memfasilitasi BKM dan masyarakatagar mampu mencapai kinerja Mandiri

• Bersama dengan BKM/masyarakat dankelompok peduli membangun kesepa-katan tentang tata cara pelayanan publikyang baik (good governance) yangberorientasi pada kepentinganmasyarakat miskin (pro poor)

• Mendukung dan turut aktif dalam prosespenggalian, pengembangan, danpelembagaan nilai-nilai universalkemanusiaan serta prinsip-prinsipuniversal kemasyarakat sebagailandasan yang kokoh dalam kegiatanpenanggulangan kemiskinan, pemba-ngunan lingkungan permukiman dankemasyarakatan di kelurahannya.

• Memfasilitasi upaya-upaya untukmenggalang kepedulian, dukunganserta kontribusi potensi sumber dayayang ada (baik keahlian, pengetahuan,dana, maupun informasi, dan lain-lain),yang ada di wilayah kelurahannya;

• Memberi laporan bulanan kegiatanP2KP di wilayahnya kepada Camat;

• Berkoordinasi dengan fasilitator, relawanmasyarakat dan BKM, memfasilitasi

penyelesaian persoalan dan konflikserta penanganan pengaduan yangmuncul dalam pelaksanaan P2KP diwilayah kerjanya;

• Memfasilitasi keberlanjutan P2KP diwilayahnya dengan mendukung BKMguna menggerakan Komunitas BelajarKelurahan (KBK), yang beranggotakanrelawan-relawan kemiskinan setempat.

b) Konsultan Pelaksana1) Konsultan Advisory (KA)

Konsultan Advisory (KA) berkedudukandi pusat dengan tugas pokok melaksa-nakan tugas-tugas dan kewenanganyang diberikan PMU/Pimpro dalammerumuskan dan mengembangkankonsep-konsep P2KP, menyusun buku-buku pedoman P2KP, dan mengawalsubstansi serta koridor-koridor konsepP2KP agar bisa dilaksanakan denganbaik oleh konsultan (KMP, KMW & KE).Untuk itu, sesuai kewenangan PMU/Pimpro, KA dapat melakukan koor-dinasi, monitoring dan pengendalianimplementasi konsep P2KP yang dilak-sanakan Konsultan Manajemen (KMP,& KMW), sehingga kualitas substansikonsep P2KP lebih terjamin tercapai.

Di samping itu, KA juga memberikanmasukan kepada PMU/Pimpro dan parapihak terkait di tingkat pusat, dalam halpenanganan berbagai isu-isu strategisyang berkaitan dengan konsep P2KPyang muncul dalam pelaksanaan P2KP.Isyu-isyu tersebut dapat berkaitandengan permasalahan yang muncul,antisipasi tindakan perbaikan ataupenyempurnaan, serta merumusknalesson learned dan best practice daripengalaman-pengalaman lapangan.

KA juga bertugas mendukung TimPokja Nasional, Tim Pengarah dan TimPelaksana Interdept P2KP dalam halisu-isu strategis yang berkaitan denganpenyusunan konsep & pedoman P2KPserta implementasinya di lapangan,maupun isyu-isyu penanggulangan

90 Pedoman Umum

kemiskinan di perkotaan dan konseppemberdayaan masyarakat.

KA terdiri dari Tim Ahli inti (CommunityDevelopment Specialist Team), yangterdiri dari individu-individu terpilih yangmenguasai pemberdayaan masyarakatdan berpengalaman luas dalam proyekP2KP. Tim Ahli Inti KA dapat dibantubeberapa tenaga ahli junior dan assistenuntuk mendukung bidang-bidangtertentu sesuai kebutuhan.

Adapun ruang lingkup tugas Konsultanadvisory adalah sbb:

a. Membantu PMU/Pimpro, POKJAdan Tim Interdept P2KP dalamkoordinasi dan pelaksanaan P2KPserta mengkaji isu-isu strategisyang berkaitan konsep P2KP danpenanggulangan kemiskinan.

b. Mengumpulkan, mengkaji danmenganalisis isu-isu strategispelaksanaan P2KP untuk menjadilesson learned dan best practiceyang selanjutnya disosialisasikankepada berbagai pihak, baik dilingkungan internal maupun parapihak (stakeholder) lainnya.

c. Membantu PMU/Pimpro dalamproses pengadaan/pelelangan KMP,KMW & KE untuk P2KP, sesuaikebutuhan.

d. Mengkoordinasikan forum diskusidengan berbagai program/proyek/kegiatan penanggulangan kemis-kinan yang dilaksanakan olehdepartemen/ kementerian/lembagadonor lain untuk saling bertukarpengalaman dan informasi gunamencapai upaya-upaya penanggu-langan kemiskinan yang lebih baik,

e. Mengembangkan strategi pelak-sanaan Exit Strategy P2KP, danmenyiapkan pedoman-pedomanyang dibutuhkan, pelatihan untukfasilitator, BKM dan penguatankapasitas untuk mengedepankanperan pemerintah daerah setempat.

f. Membuat dan menyusun konseppengembangan kapasitas yangdibutuhkan dalam pelaksanaanP2KP (pelatihan dan sosialisasi),baik untuk para pelaku maupununtuk masyarakat, pemerintahdaerah dan kelompok peduli sertapihak lainnya sesuai kebutuhan.

g. Membuat desain konsep danpedoman-pedoman P2KP.

h. Membuat konsep pelaksanaan PilotProyek chanelling BKM/UP denganlembaga keuangan dan lembagalainnya, guna menjamin keber-lanjutan dan kemandirian BKM.

i. Membantu PMU/Pimpro dalammengembangkan konsep-konseplainnya sesuai kebutuhan.

2) Konsultan Evaluasi (KE)Konsultan Evaluasi (KE) berkedudukandi pusat dengan tugas utama melak-sanakan tugas-tugas dan kewenanganyang diberikan Departemen Kimpraswildalam melakukan evaluasi, survey danstudy sebagaimana ditetapkan padapedoman P2KP. Secara umum tugasKE ialah:

a. Berkoordinasi dengan para pihak(Dept. Kimpraswil, Tim Interdept,PMU & Worldbank) untuk meru-muskan instrument, penetapansamping serta prosedur danmekanisme evaluasi.

b. Membuat modul dan materi pela-tihan yg berkaitan dengan konsep,prosedur serta instrument survey,study dan evaluasi P2KP

c. Merekrut, mengontrak dan melatihpara pelaku yang akan melaksa-nakan survey, study serta evaluasidi lapangan.

d. Melaksanakan baseline surveyberdasarkan instrument penelitianyang disepakati oleh para pihak.

e. Memasukkan, sorting dan menyim-pan data lengkap instrument


penelitian dan menyerahkan dalambentuk format elektronik ke PMU.

f. Membuat laporan deskriptif danmempresentasikannya kepada parapihak terhadap hasil-hasil darisurvey, study dan evaluasi yangdilakukannya.

3) Konsultan Manajemen Pusat(KMP)Konsultan Manajemen Pusat (KMP)berkedudukan di pusat dengan tugasutama melaksanakan tugas-tugas dankewenangan yang diberikan PMU dalampelaksanaan P2KP, terutama dalampengendalian mutu pelaksanaan proyekdan bertanggungjawab kepada PMU.Dengan demikian, KMP melakukankoordinasi, supervisi dan pengendalianterhadap tugas yang dilaksanakan olehseluruh Konsultan Manajemen Wilayah(KMW) sehingga kualitas kinerjanyaterjamin.

Secara umum tugas KMP meliputiperencanaan, koordinasi, monitoringdan supervisi (pengendalian), pelaporandan melakukan tindakan penanggu-langan terhadap berbagai persoalanyang muncul dalam pelaksanaan P2KP.KMP juga bertugas membangun danmengembangkan sistem penangananpersoalan dan penanggulangan konfliksecara berjenjang, dimulai dari tingkatkomunitas/ masyarakat sampai ketingkat yang lebih tinggi seperti KMWdan KMP.

KMP juga bertanggungjawab untukmengelola Tim Pelatih Ahli (TrainingSpecialist Team), yang terdiri dariindividu terpilih yang menguasaipelatihan partisipatif untuk menjaminstandard kualitas pelatihan, terutamapelatihan yang khas dengan P2KP,seperti; pelatihan siklus proyek P2KP,pelatihan dasar dan pelatihankepemimpinan. Sedangkan untukpelatihan ketrampilan khusus bagipelaku terkait P2KP, KMP dapat

menyewa training provider. Selain ituuntuk menangani sosialisasi yangberperan sangat strategis bagikesuksesan P2KP, KMP wajibmengalokasikan anggaran serta tenagaahli khusus di bidang sosialisasi.Demikian pula halnya dengankebutuhan personal di bidang PAKET.

Dalam hal pelaksanaan tugasnya, KMPmelakukan koordinasi secara intensifdengan Konsultan Advisory, khususnyadalam hal upaya menjamin bahwasubstansi konsep P2KP dapat diimple-mentasikan dengan baik dan benar.

4) Konsultan Manajemen Wilayah(KMW)Tugas utama KMW secara umumadalah sebagai pelaksana proyek ditingkat Satuan Wilayah Kerja (SWK)masing-masing dan sebagai pember-daya pelaku P2KP di daerah. Untuk itu,KMW akan melakukan persiapan,perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,monitoring, supervise, dan pelaporanseluruh kegiatan pelaksanaan P2KP diSWK-nya Dalam melaksanakantugasnya KMW bertanggungjawablangsung dan berada di bawahkoordinasi serta kendali KMP.

“Team Leader” KMW akan berperansebagai koordinator propinsi dan KMWjuga dapat menempatkan satu orangkoordinator kota di seluruh kotasasaran yang ada dalam satuanwilayah kerjanya. Koordinator kota,selain mengkoordinir, memfasilitasi danmengendalikan Tim fasilitator, jugamemfasilitasi peran pemerintah kota/kabupaten dan menangani kegiatanPAKET di kota terseleksi. Tim fasilitatorsendiri berkedudukan di kecamatan danterdiri dari satu orang fasilitator seniordibantu oleh 3-4 fasilitator.

KMW dapat menyewa training provideruntuk kegiatan pelatihan yang berkaitandengan peningkatan ketrampilan bagiBKM, UP-UP, Relawan dan KSM.

Secara umum, tugas KMW adalah:

92 Pedoman Umum

• Sebagai pelaksana lapangan P2KPdi wilayah kerja masing-masing;

• Menjamin realisasi pemberdayaanmasyarakat dilakukan secara tepatmelalui manajemen dan fasilitasiyang benar kepada Tim fasilitator;

• Menjamin visi, misi, tujuan, strategi,sasaran dan pendekatan P2KPdapat dilaksanakan secarakonsisten sesuai Pedoman P2KP;

• Memfasilitasi, mengkoordinasi danmendukung pembentukan ForumBKM tingkat kota/kabupaten danmenghubungkan dengan stake-holders lainnya, termasuk dinaspemerintah kota/kabupaten, dalamrangka membangun kemitraan sertajejaring kerja yang salingmenguntungkan di antara mereka;

• Mengkondisikan masyarakat,kelompok-kelompok masyarakatserta kekuatan-kekuatan sosial yangada, termasuk di dalamnya aparatpemerintah kota/kabupaten, agarmemahami esensi dan substansi“P2KP”, sehingga dapat mendukungmaupun melakukan kontrol yangmemadai;

• Membangun dan mengembangkankapasitas pemerintah lokal danstakeholders untuk bekerja lebihefektif dengan masyarakat dalammenanggulangi kemiskinan sertamampu menjadi fasilitator pelaksa-naan P2KP di wilayah kerjanya;

• Mendorong dan memperkuat peranserta fungsi Komite Penanggulang-an Kemiskinan (KPK), baik di tingkatpropinsi maupun kota/kabupatendalam menyusun Dokumen StrategiPenanggulangan Kemiskinan (SPK)dan Pronangkis Kota/kabupaten diwilayah masing-masing;

• Mendorong keterlibatan berbagaipihak, khususnya relawan-relawankemiskinan. tingkat kota/kabupatendalam kegiatan ‘learning center’

penanggulangan kemiskinan,melalui pelembagaan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP);

• Mendorong keterlibatan berbagaipihak, khususnya relawan-relawankemiskinan.tingkat kelurahan, dalam‘learning center’ penanggulangankemiskinan, melalui KomunitasBelajar Kelurahan (KBK);

• Mendorong dan mengembangkanterbentuknya kelompok independensebagai kontrol sosial bagi P2KPkhususnya dan proyek pemerintahlainnya pada umumnya;

• Menumbuhkembangkan dan melem-bagakan kembali nilai-nilai danprinsip P2KP, sebagai bagianorganik proses pembangunan lokaldan penanggulangan kemiskinan;

• Mendorong masyarakat untukmampu mengakses berbagaipeluang program

• Melakukan upaya-upaya padaphase terminasi (minimal 6 bulansebelum phase pendampinganberakhir) untuk menjamin kesiapanmasyarakat dan pemerintah kota/kabupaten dalam hal kemandirianserta keberlanjutan upaya-upayapenanggulangan kemiskinanmaupun replikasi konsep danpendekatan P2KP;

• Memfasilitasi pemerintah propinsidan pemerintah kota/kabupaten agarmampu melaksanakan program exitstrategy P2KP, sesuai dengankondisi dan perkembangan wilayahmasing-masing;

• Menjamin berfungsinya SistemInformasi Manajemen (SIM) P2KP,melalui pengelolaan dan penyediaaninput data yang akurat; serta

• Berkoordinasi dengan pemerintahpropinsi dan kota kabupaten dalamrangka menyelesaikan berbagaimasalah dan konflik yang ada,penanganan pengaduan serta


mendukung kelancaranpelaksanaan P2KP.

3) Tim FasilitatorTugas utama Tim fasilitator adalahmelaksanakan tugas KMW di tingkatkomunitas/masyarakat :

• sebagai pelaksana proyek termasukmencatat dan mendokumentasikansetiap perkembangan proyek danmelaporkannya ke KMW sebagaimasukan untuk data SIM (SistemInformasi Manajemen); dan

• sebagai pemberdaya masyarakattermasuk mensosialisasikanmasyarakat tentang P2KP, melakukanintervensi dalam rangka pemberdayaanmasyarakat dan membantu masyarakatmerumuskan serta melaksanakankegiatan penanggulangan kemiskinan.

• Para fasilitator ini akan bekerja dalamsatu Tim dan dipimpin oleh seorangfasilitator senior. Rincian tugas-tugastim fasilitator sebagai pelaksana proyekdari tugas-tugas KMW di tingkatmasyarakat adalah sebagai berikut :

• Melaksanakan P2KP sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan dalamBuku-Buku Pedoman P2KP;

• Menjaga proyek dari terjadinya salahsasaran dan salah penanganan;

• Mencatat dan mendokumentasikansemua kemajuan proyek di lapangansesuai dengan format pedoman P2KP,SIM dan yang disediakan KMW; dan

• Melaporkan kemajuan proyek kepadaKMW melalui koordinator kota sebagaiinput SIM.

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagaiagen pemberdayaan masyarakat adalahsebagai berikut :

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatansosialisasi penyadaran masyarakatTermasuk didalamnya adalah:

• Menyebarluaskan informasimengenai P2KP sebagai ProgramPemberdayaan Masyarakat dalam

penanggulangan kemiskinan kepadaseluruh lapisan masyarakat dimanamereka bertugas

• Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan,Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP

• Bersama relawan masyarakat,melalui serangkaian FGD, mem-bangun kesadaran kritis masyarakatagar mampu mengidentifikasikanmasalah kemiskinannya danperlunya menanggulangi masalahkemiskinan mereka secaraterorganisasi dan sistematis

• Mendorong peran serta danketerlibatan seluruh komponenmasyarakat umumnya danmasyarakat miskin khususnya, diseluruh kegiatan P2KP

• Membangkitkan tumbuhberkem-bangnya kesadaran masyarakatuntuk melakukan sosial kontrolpelaksanaan P2KP di kelurahannya

• Memfasilitasi pembangunan danpengembangan sosial kapital (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasya-rakatan) sebagai kondisi yangdibutuhkan bagi upaya penang-gulangan kemiskinan.

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatanpelatihan (training). Termasukdidalamnya adalah:

• Memperkuat dan Mengembangkankapasitas relawan-relawanmasyarakat sebagai agenpemberdayaan masyarakat.Termasuk diantaranya pelatihandasar dan lanjutan dalam bentukpelatihan kelas, praktek atau on thejob training dan latihan sertapendampingan intensif;

• Memperkuat dan mengembangkankapasitas BKM sebagai badanperwakilan masyarakat terpilih.Dalam hal ini difokuskan padapelatihan dasar serta pendampingandan on the job training intensif; dan

94 Pedoman Umum

• Memperkuat dan mengembangkankapasitas KSM sebagai kelompokdinamik. Termasuk diantaranyamembangun tim, mengenali peluangusaha atau mengembangkan usahayang ada, menyusun proposolusaha, dan pengelolaan keuangansecara sederhana. Pelatihandilaksanakan dalam bentuk kelasmaupun praktek dalam kelompok

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatanpemberdayaan masyarakat. Termasukdidalamnya adalah:

• Pengorganisasian Masyarakat.Bersama Relawan Masyarakat,memfasilitasi proses penilaianlembaga masyarakat yang ada dan/atau membentuk baru lembagamasyarakat sebagai BKM, sesuaikesepakatan bersama masyarakat.BKM harus merupakan badanperwakilan masyarakat terpilih yangdibentuk dan dikelola secarapartisipatif dan demokratis.Demikian pula halnya dalampembentukan Unit-Unit Pengelola(UP-UP). Termasuk fasilitasipengorganisasian masyarakatadalah pembentukan KSM-KSMdalam rangka menggalang potensimasyarakat serta memanfaatkanpeluang yang ditawarkan P2KP;

• Bersama relawan, memfasilitasimasyarakat melaksanakan prosesperencanaan partisipatif untukmenyusun rencana program jangkamenengah dan rencana tahunanprogram penanggulangan kemiskin-an (PJM & Renta Pronangkis).

• Bersama perangkat kelurahan danrelawan masyarakat, memfasilitasiBKM untuk membangun danmemperkuat Unit-unit pelaksana(UPL. UPK dan UPS);

• Memperkuat kapasitas BKM danrelawan-relawan agar merekamampu memfasilitasi KSM untukmengidentifikasi peluang usaha,

kebutuhan pembangunan infrastruk-tur dan pelayanan lingkungan dasar,serta memformulasikannya dalambentuk usulan kegiatanl yang layak;

• Memperkenalkan berbagai inovasisederhana dalam manajemenpinjaman bergulir, termasuk sistemaudit, transparansi, prosespengambilan keputusan yangdemokratis, tata buku, dan lain-lain;

• Memfasilitasi dan membimbingmasyarakat secara intensif agarmampu mengikuti ketentuanPedoman P2KP dalam seluruhtahapan kegiatan pelaksanaanP2KP; serta

• Memfasilitasi BKM, perangkatkelurahan dan relawan agar mampumembangun dan mengembangkanmasyarakat pembelajar melalui Ko-munitas Belajar Kelurahan (KBK).

• Advokasi, mediasi dan membangunjalinan kemitraan strategis(networking) antar semua pelakuyang bermanfaat bagi masyarakatdan pihak lainnya.

Spesifikasi PersyaratanFasilitator dalam P2KP setidaknyamemenuhi harapan dan kualifikasi berikut:

• Wajib bertempat tinggal di lokasi yangstrategis untuk menjangkau kelurahansasaran yang menjadi tanggung jawabselama masa kontrak.

• Memahami budaya dan bahasasetempat

• Memilki komitmen dan keberpihakanyang tinggi terhadap masyarakatmiskin.

• Memiliki wawasan dan pengalamanyang memadai tentang CommunityBased Development.

• Syarat pendidikan minimal untukFasilitator adalah sarjana atau sarjanamuda, dengan pengalaman bekerjaminimal 3 tahun, dan lebih diutamakanyang telah memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan


5.2. PENDANAAN PROYEK5.2.1. Sumber Dana

Dana Sumber Dana P2KP berasal dari :

• Pinjaman Bank Dunia, melalui IDA-Creditdan IBRD-Loan ; dan

• APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/Kabupaten

5.2.2. Peruntukan DanaSumber-sumber dana P2KP digunakan untukkeperluan komponen-komponen proyek sbb :

a) Pemberdayaan masyarakat dan pe-ngembangan kapasitas untuk mengede-pankan peran Pemerintah DaerahBiaya-biaya kegiatan pemberdayaanmasyarakat dan pengembangan kapasitasuntuk mengedepankan peran pemerintahdaerah pada dasarnya didanai dari sumberdana pinjaman Bank Dunia, yaitu berupapendampingan tim fasilitator, lokakarya danpelatihan masyarakat. Pemerintah pusat,pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten juga mengalokasikan dana darisumber APBN & APBD masing-masinguntuk beberapa kegiatan pelatihan danlokakarya yang diperuntukkan bagipengembangan kapasitas para-pihak yangada di wilayah kerja masing-masing.

dapat mengoperasikan komputer(spreadsheet dan word processor).

Khusus Fasilitator senior, maka tambahanpersyaratan adalah sbb:

• Diutamakan pernah menjadi FasilitatorP2KP yang kinerjanya dinilai ber-prestasi atau memiliki pengalaman kerjaminimal 5 tahun dalam kegiatanpengembangan masyarakat

• Syarat pendidikan minimal adalahsarjana atau sarjana muda.

P2KP akan mempertimbangkan dengansungguh-sungguh bentuk penghargaankhusus terhadap fasilitator yang telahmengabdi bersama P2KP, dalam bentukjenjang karir atau bentuk lainnya sesuaidengan lamanya masa pengabdian di P2KPdan kebutuhan yang ada.

Ketentuan mengenai jenis pelatihan dansosialisasi yang dialokasikan dari APBNdan APBD akan ditetapkan PMU/PimproP2KP pusat.

b) Penyediaan Dana Bantuan Langsung keMasyarakat (BLM)Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat(BLM) bersumber pada dana pinjaman dariBank Dunia, sementara pemerintahIndonesia (Pusat, propinsi dan kota/kab.)mengalokasikan dana untuk BiayaOperasional Proyek, termasuk BOP PJOKdan BOP kelurahan.

c) Penyediaan Dana PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET)Dana PAKET bersumber dari pinjamanBank Dunia, sementara pemerintah kota/kabupaten peserta PAKET mengalokasi-kan dana untuk Biaya Operasional Proyek,termasuk sosialisasi, koordinasi, BOPPJOK PAKET, Pokja PAKET dll.

Dana PAKET untuk satu usulan kegiatan/sub proyek hanya untuk memenuhi 50%dari kebutuhan biaya yang diusulkan. Olehkarena itu, pihak pengusul kegiatanPAKET, khususnya dinas/instansi terkaitbersama BKM, harus menyediakankontribusi keswadayaan (dana dan natura)sebesar 50% dari total kebutuhan biayayang disetujui Pokja PAKET.

d) Dukungan Pelaksanaan atau BantuanTeknisDukungan pelaksanaan proyek ataubantuan teknis proyek akan sepenuhnyadibiayai oleh sumber dana pinjaman BankDunia, khususnya dialokasikan untukkeperluan biaya langsung personil maupunbiaya langsung non personil, Kegiatansosialisasi dan pelatihan serta peningkatankapasitas konsultan dan fasilitator.

Untuk mengelola dana ini, Pemerintahpusat mengalokasikan dana untuk biayaoperasional bantuan teknis, yang besarnyaditentukan sesuai kebutuhan.

Sedangkan peruntukan dana yangbersumber dari dana APBN dan APBDdialokasikan untuk Biaya Operasional

96 Pedoman Umum

Proyek (BOP) bagi pelaksana instansipemerintah maupun fasilitasi kegiatanP2KP di wilayah dan kegiatan lainnya.

5.2.3. Pengelolaan Keuangan Proyeka) Arus Pendanaan

Kepala PMU/Pimpro P2KP pusat ber-tanggungjawab pada aktivitas tingkat pusat.PJOK di tingkat Kecamatan bertanggung-jawab dalam proses administrasi pencairanBLM, seperti halnya PJOK tingkat Kota/Kabupaten bertanggungjawab dalamadministrasi dana PAKET.

PJOK akan mengajukan surat permintaanpembayaran (SPP) kepada kantor KPKNsetempat, yang selanjutnya menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) kepadaBank Indonesia setempat. Bank Indonesiaakan menyalurkan dana BLM ke masing-masing rekening BKM di Bank yangditunjuk BKM dan menyalurkan danaPAKET ke masing-masing rekening Panitiakemitraan (BKM dan dinas terkait) di Bankyang ditunjuk mereka sendiri.

SPP dilengkapi dengan berbagai dokumensebagai syarat penyaluran dana tahap awalsebagaimana dijelaskan dalam manualproyek (misalnya; akte notaris, SPPB,nomor rekening bank, PJM Pronangkis,dan lainnya). Untuk penyaluran tahap II,diperlukan dokumen persyaratan tambahanseperti invoice serta laporan kemajuan danlainnya. Prosedur pendanaan danpersyaratan dokumen yang dibutuhkanakan diuraikan dalam Buku PedomanTeknis P2KP dan SE DJA Depkeu.

Bagan 5.2. memperlihatkan aruspendanaan dan mekanisme pelaporan padatingkat nasional, sedangkan Bagan 5.3,dan Bagan 5.4. menunjukkan arus danmekanisme penyaluran dana BLM sertaDana PAKET.

b) Tata Cara Pencairan DanaPemerintah Indonesia membuka RekeningKhusus (RK) di Bank Indonesia dalammata uang Dollar Amerika (USD). RKadalah atas nama Ditjen. Anggaran, Dept.Keuangan. Pencairan dana dari RK

mengikuti tata cara Financial ManagementReporting (FMR).

Laporan Pengeluaran: Pencairan danadilakukan dengan mengikuti tata caraStatements of Expenditures (SOEs) untukseluruh dana BLM, dana PAKET dankonsultan perorangan untuk setara jumlahkurang dari US $50,000 dan kontrakkonsultan setara jumlah kurang dari US$100,000. Seluruh salinan dokumenpencairan (SPM) yang dikeluarkan olehKantor Perbendaharaan dan Kas Negaraakan disimpan oleh PMU, PJOK PAKET,PJOK BLM, KMW dan BKM/UP sesuaidengan tingkatan dan wilayah kerjanya.Seluruh salinan dokumen pencairantersebut harus tersedia apabila diminta olehauditor ataupun Bank Dunia sebagailembaga donor.

c) Akuntansi dan PelaporanSistem dan prosedur akuntansi di tingkatpusat yang dilakukan oleh PMU mengikutisistem akuntansi Pemerintah Indonesia.Pada BKM, setiap pengeluaran dicatat dandilaporkan dengan sistem akuntansisederhana. PMU, PJOK dan BKM masing-masing harus memiliki pembukuan aliranuang yang dibuat secara terpisah.

PMU mengkonsolidasikan FMR dariseluruh pencairan dana dari mulai tingkatpusat, propinsi, kabupaten/kota,kecamatan dan kelurahan/desa. Laporanseluruh kelurahan/desa dirangkum terlebihdahulu oleh Koordinator Kota (KMW) dankemudian menyampaikannya ke PMUmelalui SIM P2KP secara tepat waktu.

FMR yang berisi laporan Keuangan, laporanKemajuan Pekerjaan dan Pengadaan,harus sudah diterima PMU paling lambat30 hari setelah akhir kuartal yang lalu.PMU selanjutnya mengkompilasi danmengkonsolidasikan seluruh laporantersebut dan khusus untuk LaporanKeuangan PMU harus memintapengesahan dari Ditjen. Anggaran, terlebihdahulu sebelum menyampaikan seluruhlaporan tersebut ke Bank Dunia.


d) Audit ExternalPMU berkewajiban menyiapkan danmembuat laporan keuangan proyek yangsudah dikonsolidasikan. Auditor yangdipilih PMU harus dari lembaga audit yangresmi dan dapat diterima oleh Bank Dunia.Laporan audit tahunan harus disampaikanke Bank Dunia paling lambat 6 bulansetelah tutup buku masa Tahun AnggaranPemerintah yang lalu. Permintaan auditproyek P2KP kepada lembaga auditor olehPMU harus didasarkan atas KerangkaAcuan Audit yang telah disepakati dalamAppraisal Bank Dunia.

Lembaga Auditor tersebut juga dapatmelakukan audit terhadap pencapaiantujuan proyek dengan berpatokan padaindikator kinerja sebagaimana telahdisepakati bersama antara PemerintahIndonesia dan Bank Dunia.

BKM dan Pokja PAKET (bersama denganPanitia-Panitia kemitraan) berkewajibanmenyiapkan laporan keuangan/pembukuandan meminta kepada akuntan publik untukmelakukan audit terhadap laporankeuangan tersebut. PMU akan menyusunkriteria auditor tersebut, dan KMW akanmembantu BKM dan Pokja PAKET dalammemilih akuntan publiknya. Pembiayaanuntuk audit laporan keuangan BKM secararutin tersebut dibiayai oleh BKM sendiri,sedangkan pembiayaan audit PokjaPAKET atas beban kontribusi pemerintahkota/kabupaten peserta PAKET P2KP.

Kewajiban membuat laporan keuangan,audit dan menyampaikan hasil auditkepada seluruh pihak dilakukan oleh parapengelola dana bantuan P2KP (BKM,Panitia Kemitraan dll) tidak hanya padasaat masa proyek berlangsung, namunharus dilaksanakan secara rutin sesuaiasas transparansi dan akuntabilitas. Selainitu, pihak-pihak penerima bantuan P2KPjuga harus terbuka dan membuka diri untukmemberi informasi kepada seluruh pihakyang ingin mengetahu status kondisi,penggunaan dan pemanfaatan danabantuan P2KP. Hal ini mengingat sifat danaP2KP sebagai dana publik.

98 Pedoman Umum

Bagan 5.2 Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan

DLN Direktorat Luar Negeri, DepkeuKPKN Kantor Perbendarahaan dan Kas Negara BI Bank Indonesia PMU Project Management Unit, Kimpraswil KMP Konsultan Manajemen PusatKMW Konsultan Manajemen Wilayah

PJOK Penanggung Jawab Operasional Kegiatan BKM Badan Keswadayaan Masyarakat DJA Direktorat Jenderal Anggaran, Depkeu

Memorandum

Keterangan: Transfer danaPelaporan

Bank Dunia

PMU/Pimpro/KMP Konsolidasi

Laporan

BI atau Bank Pemerintah

Kantor BI Setempat

KMW

PJOK/KMW Verifikasi SPPB

dan Lampirannya

BKM

DLN Depkeu

KPKN Verifikasi

Pusat

Kota

Kecamatan

Kelurahan

PMR/WA SA

3b FMR/WA

3a SA

SE-DJA

SPP (Surat Permintaan

Pembayaran)

SPPB dan Lampirannya

SPM (Surat Perintah Membayar)

Transfer

Debet Note

Laporan

Laporan

1

Memorandum / Pemberitahuan / Pelaporan 2

4

5

6

7

8

9a

9b

10a

10b

SA Special AccountFMR WA Withdrawl Application

Project Management Report

SPPB

PMR

Financial Monitoring Report

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan


Keterangan :1. Sesuai kesepakatan Loan Agreement dan

mekanisme pengelolaan Hutang Luar Negeri(HLN), Pemerintah Indonesia akan membukaRekening Khusus/Special Account (SA) diBank Indonesia untuk menampung pencairandana P2KP dari Bank Dunia.

2. Selanjutnya BI Pusat akan memberikanLaporan Rekening Khusus kepadaDepartemen Keuangan secara mingguan,dimana laporan tersebut berisi seluruhtransaksi yang terjadi pada rekening khusus,baik penarikan dana (pencairan dana BLMdan Konsultan) maupun pencairan dana dariBank Dunia (pengisian kembali rekeningkhusus) selama periode minggu tersebut.

3a/3b. Atas dasar Laporan Rekening Khusus yangditerima dari Departemen Keuangan,selanjutnya PMU/ KMP akan menyiapkanlaporan pengelolaan keuangan P2KP, baikdalam bentuk Financial Monitoring Report(FMR) maupun Laporan Status PenyerapanDana. FMR pada dasarnya merupakanLaporan Konsolidasi dari seluruhpenggunaan dana Rekening Khusus sampaiperiode tertentu.

4. Berdasarkan Laporan Keuangan proyek dariPMU/ KMP, Departemen Keuangan akanmenyiapkan laporan keuangan proyek danpenggunaan dana P2KP dalam bentukProject Management Report (PMR) ke BankDunia. Selain sebagai laporan atas kemajuanproyek dan penggunaan dana P2KP, PMRtersebut akan menjadi alat bagi pihak BankDunia untuk mengevaluasi kebutuhan danapada periode berikutnya.

5. Untuk pelaksanaan di lapangan, khususnyayang menyangkut tata cara pencairan danaP2KP, Departemen Keuangan akanmenerbitkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran (SE-DJA) ke seluruhKPKN yang akan ditunjuk menjadi kantorpembayar. Melalui penerbitan SE-DJAtersebut sekaligus menegaskan bahwakegiatan proyek dari sisi pendanaan sudahsiap untuk dilaksanakan.

6. Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP,BKM akan mengajukan permohonan

pencairan dana kepada PJOK sesuai denganusulan atau proposal yang telah disetujuidengan melampirkan SPPB (Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan) dan lampiran-lampiranlainnya, seperti PJM dan Rencana TahunanPronangkis yang telah disepakatimasyarakat.

7. Berdasarkan permohonan pencairan danayang diajukan oleh BKM, PJOK dan KMWakan memeriksa dan melakukan verifikasiatas kelengkapan dokumen dan lampiranyang dipersyaratkan (seperti SPPB, PJM,Rencana Tahunan Pronangkis, nama BKM,No. Rekening BKM, tanda tangan dan lain-lain). Setelah dilakukan verifikasi ataskebenaran dan kelengkapan dokumenpendukung permohonan pencairan danatersebut, PJOK akan menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) kepadaKPKN setempat.

8. Setelah menerima SPP dan dokumenpendukung lainnya dari PJOK, KPKN akanmelakukan verifikasi atas kebenaran dankelengkapan dokumen pendukung tersebut.Setelah dilakukan verifikasi KPKN akansegera menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) kepada Kantor BankIndonesia (BI) Cabang setempat untukmembayar sejumlah dana (sesuai nilai SPMyang diterbitkan) kepada pihak penerima(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkandalam SPM.

9a/9b. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN,selanjutnya Kantor BI Cabang setempat akansegera melakukan transfer dana sebesar nilaiSPM ke rekening penerima di bank yangditunjuk sesuai SPM. Pada saat yang samaKantor BI Cabang setempat akanmenerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusatsebagai pemberitahuan bahwa Kantor BIsetempat telah melakukan pendebetan atasrekening khusus P2KP.

10a/10b.Selanjutnya setelah menerbitkan SPP danmemastikan dana telah efektif di rekeningBKM, maka PJOK bersama-sama KMWakan memberikan laporan ataspertanggungjawaban pencairan dana P2KPkepada PMU/KMP melalui KMW.

100 Pedoman Umum

BAGAN 5.3. DIAGRAM ALUR PENDANAAN BLMKETENTUAN DIAGRAM ALUR

Catatan:

Alur Pendanaan Alur Permintaan/Perintah pembayaran

Garis Koordinasi Garis Pendampingan/fasilitasi Arus Replenishment

DLN : Direktorat Luar Negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitPJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatCDP : Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis)BI : Bank Indonesia (Central Bank)KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat


Penjelasan Bagan 5.3.:1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal

(initial deposit) kepada Bank Dunia selakulembaga donor.

2. Bank Dunia mentransfer Dana untukpembiayaan P2KP ke BI atau Bank Peme-rintahyang ditunjuk Departemen Keuangan

3. BI atau Bank Pemerintah Kantor Pusatmentransfer dana ke BI atau Bank Pemerintahkantor setempat.

4. BKM mengajukan permohonan pencairan danaBLM kepada PJOK, dengan ketentuan:

a. BKM menyerahkan Rencana ProgramPenanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)yang telah diverifikasi KMW. SelanjutnyaPJOK dan BKM menandatangani SuratPerjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) untukpencairan BLM Tahap I (20%);

b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMWterhadap perkembangan dan pencapaiankinerja kegiatan serta dana tahap sebelum-nya, untuk pencairan BLM tahap II (50%);

c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakanKMW terhadap kinerja potensi keberlanjutankegiatan, dana dan kelembagaan masyara-kat, untuk pencairan BLM tahap III (30%).

5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permin-taan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKNsetempat meneliti SPP tersebut menyangkutpagu dana yang dapat dicairkan, yang harussesuai dengan yang tercantum pada lembaranggaran yang berlaku, dan mencocokkancontoh tandatangan yang bersangkutan.Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN dilampiri:

a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 danLampirannya)

b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana(BAPPD); (Format SPPB BLM-4)

c. Berita Acara Penetapan Prioritas UsulanKegiatan (BAPPUK), baik usulan kegiatankolektif oleh BKM maupun usulan-usulankegiatan KSM; (format Prioritas-1)

d. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerjadana, kelembagaan serta kegiatan sebelum-nya, untuk pencairan BLM Tahap II; danverifikasi KMW mengenai Kinerja potensikeberlanjutan kegiatan, dana sertakelembagaan, untuk pencairan BLM tahapIII. Keduanya dilengkapi dengan FormatSPPB-BLM-3 dan Format SPPB BLM-4.

(Ketentuan dan Pesyaratan lebih detail

ditetapkan melalui Surat Edaran DepartemenKeuangan)

6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI atauBank Pemerintah setempat untuk melakukanpemindahbukuan dan mengirimkan tembusanSurat Perintah Membayar lembar ke-4 kepadaDit. DLN.

7. Kantor BI atau Bank Pemerintah setempatmemproses transfer dana ke bank yang dipilihBKM, sebagai rekening penyerapan dana BLM.

8. BKM menerima informasi transfer dana daribank pil ihan BKM. Rekening bank untukpenyerapan dana BLM harus atas namalembaga (BKM) dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkanoleh Rapat Anggota BKM. Perubahan spesimentandatangan tersebut juga diputuskan melaluiRapat Anggota BKM.

9. KSM/Panitia menyusun usulan kegiatanberdasarkan hasil Pronangkis dengandifasil itasi oleh relawan masyarakat danfasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yangditeruskan ke UP untuk diberikan penilaiankelayakan teknis, lingkungan dan finansial.Hasil penilaian kelayakan UP diajukan BKM keKMW untuk mendapat rekomendasi danverifikasi

10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasiatas hasil analisa kelayakan usulan kegiatanKSM yang ditetapkan UP dan mengadakankoordinasi dengan BKM.

a. BKM melakukan Rapat Anggota untukmenyusun urutan prioritas terhadap usulan-usulan kegiatan yang sudah diverifikasi olehKMW dan membuat laporan dalam formatPrioritas-1.

b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/masyarakat melalui rekening Bank pilihanKSM, yang sekurang-kurangnya ditanda-tangani oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkanmelalui Rapat Anggota KSM. BKMmenyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RWdan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOKdan mengumumkannya secara terbukakepada masyarakat setempat.

11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali(replenishment) dana di rekening khususkepada Bank Dunia selaku penyedia dana untukpelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPMlembar ke 4.

102 Pedoman Umum

BAGAN 5.4. DIAGRAM ALUR PENDANAAN PAKET

Panitia kemitraan

PJOK PAKET

KANTOR CABANG KPKN

KANTOR BI ATAU BANK PEMERINTAH

SETEMPAT

REKENING BERSAMA

Permintaan Pembayaran

Perintah Membayar

POKJA PAKET

DINAS KOTA/KAB.

MASYARAKAT (BKM)

PROPOSAL BERSAMA

KMW verify

Penyerahan Usulan/Sub Proyek yang

telah Disetujui

Penyerahan Proposal Usulan yang Disetujui

Pokja PAKET danSPPB

1

2 3a

4 5

6

7

8

9

3b

Keterangan:

Alur Pendanaan

Alur Permintaan/perintah pembayaran

Garis Koordinasi

Garis Pendampingan/fasilitasi

DLN : Direktorat Luar negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitKMW : Konsultan Manajemen Wilayah (Koord. Kota: Staf KMW tingkat kota)PJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatCDP : Community Development Plan (PJM Pronangkis-3 tahun)BI : Bank Indonesia (Bank Central)


Keterangan :1. “Panitia kemitraan” dibentuk oleh BKM dan

dinas terkait yang telah sepakat untukmelaksanakan kegiatan bersama atas dasarkesesuaian kegiatan masyarakat (Pronangkis)dengan program dinas terkait. PembentukanPanitia kemitraan disahkan oleh pimpinan darikedua belah pihak dan telah difasilitasi olehKMW.

2. Selanjutnya Panitia kemitraan menyusunproposal bersama. Dalam penyusunanproposal bersama dapat menggunakan tenagaahli pendamping untuk membantu Panitiakemitraan. Tenaga ahli pendamping dapatberasal dari dinas terkait yang berkompetendi bidang usulan yang akan diajukan, ataudapat juga berasal dari kelompok peduli(perguruan tinggi, LSM dll). Proposal harusmencerminkan kegiatan yang merupakanketerpaduan antara usulan BKM/masyarakat(Pronangkis) dengan program organik Dinasterkait serta memperhatikan kesesuaiandengan Dokumen SPK-D dan PronangkisKota/kabupaten yang telah disusun KPK-Dsecara partisipatif.

3a/3b. Proposal bersama yang diajukan oleh Panitiakemitraan diverifikasi oleh KMW. Aspekverifikasi menyangkut kesesuaian usulandengan PJM Pronangkis dan Program dinasterkait, kemitraan dalam kesetaraan, sertakesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP.Proposal yang telah diverifikasi oleh KMWdapat diajukan ke Pokja PAKET untuk dinilaikelayakannya secara teknis. Dalam penilaiankelayakan teknis, Pokja PAKET berkonsultasidengan KPK-D setempat untuk kesesuaianusulan dengan SPK-D dan Pronangkis Kotaserta bila diperlukan dapat pula berkonsultasidengan pihak-pihak yang menguasai teknisdari kegiatan yang diusulkan panitia kemitraan.

4. Berdasarkan Hasil verifikasi KMW danpenilaian kelayakan teknis, Pokja PAKETmengadakan Rapat Anggota untukmenetapkan prioritas usulan yang akandidukung oleh bantuan dana PAKET. Dalamsetiap tahunnya, Pokja PAKET menetapkanmaksimal 20 (dua puluh) usulan per kota yangdapat dibantu oleh dana bantuan PAKET.

5. Proposal Panitia kemitraan yang telahdisetujui prioritas pendanaannya oleh PokjaPAKET disampaikan kembali ke Panitiakemitraan untuk ditindaklanjuti dengan prosesadministrasi pencairan dana PAKET.

6. Untuk merealisasikan pencairan dana PAKETP2KP, Panitia kemitraan mengajukanpermohonan pencairan dana kepada PJOKPAKET sesuai dengan usulan atau proposalyang telah disetujui Pokja PAKET, denganmelampirkan SPPB (Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan), proposal bersama sertalampiran-lampiran lainnya.

7. Berdasarkan permohonan pencairan danayang diajukan oleh Panitia kemitraan, PJOKPAKET memeriksa dan melakukan verifikasiatas kelengkapan dokumen dan lampiran yangdipersyaratkan (seperti SPPB, Proposalbersama, nama Panitia kemitraan, No.Rekening Panitia kemitraan, tanda tangan danlain-lain). Setelah dilakukan verifikasi ataskebenaran dan kelengkapan dokumenpendukung permohonan pencairan danatersebut, PJOK PAKET akan menerbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) kepadaKPKN setempat.

8. Setelah menerima SPP dan dokumenpendukung lainnya dari PJOK PAKET, KPKNakan melakukan verifikasi atas kebenaran dankelengkapan dokumen pendukung tersebut.Setelah dilakukan verifikasi KPKN akan segeramenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempatuntuk membayar sejumlah dana (sesuai nilaiSPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkandalam SPM.

9. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN,selanjutnya Kantor BI setempat akan segeramelakukan transfer dana sebesar nilai SPMke rekening penerima di bank yang ditunjuksesuai SPM (rekening panitia kemitraan).

104 Pedoman Umum

5.3. MONITORING DAN EVALUASIKMP bertanggungjawab penuh terhadapdesain dan pelaksanaan monitoring P2KP.Monitoring dilakukan untuk menganalisis danmemperbaiki manajemen proyek. Hasilmonitoring digunakan sebagai dasarpengambilan keputusan manajemen.

KMP juga bertanggungjawab untukmengembangkan dan mengelola SistemInformasi Manajemen (SIM), sebagai salahsatu alat strategis untuk memonitorperkembangan proyek dari tingkat masyarakatsampai dengan jajaran manajemen wilayahdan pusat. Hasil SIM ini setelah dilakukanpenilaian dan verifikasi secara periodik bulanandilaporkan ke PMU/Pimpro dengan tembusanke Tim Pengarah Inter Departemen dan BankDunia.

Sedangkan untuk evaluasi dampak proyekakan dilakukan oleh konsultan khusus yang

selanjutnya akan disebut sebagai KonsultanEvaluasi (KE). Konsultan Evaluasi ini harusbebas dari pengaruh manajemen proyek P2KPsehingga tidak terjadi benturan kepentingan(conflict interest) yang dapat merugikankinerja proyek.

Konsultan Evaluasi (KE) P2KP akan dikontrakoleh pihak diluar PMU/Pimpro untukmelakukan survai dasar (baseline survey) padatahap awal proyek, evaluasi berkala (mid termreview dan akhir proyek) dan penelitianmendalam (indepth research) terhadapperkara-perkara penting proyek.

Evaluasi dampak proyek secara menyeluruhdifokuskan pada pengukuran kinerja proyekberdasarkan indikator kinerja proyek sepertidiuraikan pada Tabel 5.3. Hasil evaluasisesuai dengan penugasan akan dilaporkan kepihak pemberi tugas, Tim Pengarah InterDepartemen, PMU/Pimpro dan Bank Dunia.

Tabel 5.3. Indikator Kinerja Proyek P2KP

No Komponen Mid term ReviewPhase I Phase II

AkhirProyek

SumberInformasi

I

a.

b.

c.*)

d.

e.*)

SOSIALISASI

Jumlah kelurahan yang berpartisipasi

Jumlah penduduk kelurahan yang turutberpartisipasi pada pertemuan-pertemuansosialisasi P2KP

Jumlah penduduk miskin di kelurahan yanghadir, sekurang-kurangnya satu kali, dalampertemuan.

Jumlah pertemuan sosialisasi tiap kelurahansasaran

Persentase penduduk kelurahan yang pedulidan paham terhadap P2KP serta tujuannya

1131

10%

25%

24

30%

927

10%

25%

24

15%

2058

10%

25%

24 %

70%

MIS

MIS

Survey

MIS

Survey

II

a.

b.

c.

d.

e.*)

LEMBAGA MASYARAKAT (BKM)

Jumlah Tim Koordinasi tingkat kota/kabupaten

Jumlah BKM terbentuk

Persentase jumlah wanita dalam anggota BKM

Persentase penduduk yang memilih anggotaBKM dalam proses pemilihan tingkat akhir(tkt.Kelurahan)

Persentase kelurahan sasaran dengan PJMPronangkis yang telah diselesaikan dandisetujui

54

1131

20%

30%

95%

26

927

20%

30%

95%

80

2058

20%

30%

95%

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS



AkhirProyek

SumberInformasi

f.

g.*)

h.

i.

j.

k.*)

l.

m.

Persentase penduduk yang hadir atau diajakkonsultansi oleh BKM dalam serangkaianrembug warga atau FGD, sebagai salah satubagian dari proses penyiapan PJM PronangkisPersentase penduduk kelurahan yangmengetahui, peduli dan paham PJMPronangkis.

Jumlah relawan masyarakat tiap kelurahan

Jumlah Forum BKM yang terbentuk

Jumlah warga masyarakat (BKM, KSM, UP,relawan masyarakat) yang mengikuti pelatihanper kelurahan

Persentase BKM/UP yang melaporkan auditindependen

Persentase BKM/UP dengan laporan auditunqualified

Persentase penyaluran BLM

25%

50%

3

54

20

80%

75%

80%

25%

50%

3

26

20

50%

75%

20%

25%

50%

3

80

20

80%

75%

100%

MIS

Survey

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

III

a.

b.

c.

d.

e.*)

f.

g.

h.

i.*)

j.

PENYEDIAAN PELAYANAN BLM

Jumlah proposal kredit yang diajukan ke UP/BKM per kelurahan

Jumlah dana yang tersedia (outstanding loans)dari persentasi BLM yang dialokasikan untukpinjaman bergulir

Tingkat pengembalian (repayment rate)pinjaman bergulir

Persentase peningkatan kredit bagi usahakecil/ rumah tangga pada tingkat bunga pasar

Persentase Keluarga (KK) yang pendapatannyameningkat setelah menerima pinjaman dariP2KP

Persentase keluarga miskin (Pra KS dan KS1)dalam KSM pinjaman bergulir/persentase KKmiskin kelurahan

Jumlah proposal pelayanan kegiatanlingkungan dan kegiatan sosial yang diajukanke BKM per kelurahan

Persentase proposal pelayanan lainnya (nonpinjaman bergulir) yang disetujui dan telahselesai dilaksanakan

Persentase KK miskin di antara penerimamanfaat langsung dari penyediaan pelayanankegiatan lingkungan dan sosial / persentaseKK miskin dari penduduk kelurahan

Persentase wanita dalam KSM

10

40%

75%

10%

30%

1 : 3

5

50%

1 : 6

30%

40

90%

90%

20%

50%

1 : 3

10

90%

1 : 6

30%

MIS

MIS

MIS

Survey

Survey

MIS

MIS

MIS

Survey

MIS

20

80%

75%

20%

40%

1 : 3

5

70%

1 : 6

30%

106 Pedoman Umum


AkhirProyek

SumberInformasi

IVa.

b.

c.*)

d.

e.

f.

g.*)

PENYEDIAAN PELAYANAN PAKET

Jumlah Kota peserta PAKET P2KP terseleksi

Jumlah Pokja PAKET terbentuk

Persentase Pemerintah kota/Kabupaten ygmeng-alokasikan dana kemitraan/pendampingPAKET

Jumlah subproyek PAKET yang diselesaikanper kota/kabupaten partisipan

Jumlah penduduk kelurahan yang mengetahuidan paham PAKET P2KP di kota/kabupatenpartisipan

Jumlah staf pemerintah daerah yangmengetahui dan paham PAKET di kota/kabupaten partisipan

Persentase penduduk miskin dari penerimamanfaat langsung pelayanan yang disediakanPAKET / persentase KK miskin dalampenduduk kota

17

17

25%

25

20%

20%

1 : 6

13

13

25%

10

10%

10%

1 : 6

30

30

25%

40

30%

30%

1 : 6

MIS

MIS

MIS

MIS

Survey

Survey

Survey

*) Indikator-indikator kunci yang dimonitoring setiap tahunnya


BabVI

BabVI Transparansi dan Akuntabilitas

Sumber dana P2KP berasal dari pinjaman luar negeriyang harus dikembalikan oleh seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu, dana P2KP merupakan “Dana Publik”yang “di-wakaf-kan” oleh Pemerintah Indonesia kemasyarakat di lokasi sasaran P2KP.“Dana Publik” pada hakekatnya mengandung maknabahwa rakyat Indonesia berhak memperoleh informasikeberadaan dan pemanfaatan dana P2KP yang dikelolaoleh masyarakat di lokasi sasaran P2KP. Pada sisi lain,hal ini juga menuntut para pengelola dana P2KP untuksenantiasa memberi informasi secara terbuka tentangpemanfaatan dana yang dikelolanya, termasuk terbukauntuk diperiksa oleh pihak-pihak terkait.Sedangkan sifat “Dana Wakaf” bermakna padatanggungjawab pengelola dana P2KP untuk tidakmenggunakan dana P2KP secara sembarangan,melainkan harus selalu dimanfaatkan sepenuhnya bagikepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakatmiskin yang ada di wilayahnya.

6.1. TATA CARA PENYELENGGARAANTRANSPARANSI DANAKUNTABILITAS

6.1.1. TransparansiTransparansi dalam pelaksanaan P2KP padadasarnya dapat diterapkan dengan memberikanakses kepada semua pihak yang berrkepenting-an ataupun membutuhkan untuk mengetahuiinformasi-informasi mengenai P2KP, kebijakanserta pengambilan keputusan, perkembangankegiatan dan keuangan, serta informasi-informasilainnya dari para pelaku P2KP, baik di tingkatproyek, daerah dan masyarakat .

Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitandengan kegiatan dan keuangan dana bantuanP2KP harus dipublikasikan dan disebar-luaskan kepada masyarakat luas serta pihak-

pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, bulletin, dan berbagai mediayang dimungkinkan. Pada tataran masyarakatdan panitia kemitraan, maka notulensipertemuan, kebijakan, kondisi dan laporankeuangan bulanan, nama serta jumlahpinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan,penunggak pinjaman, dan lain-lain juga harusdisebarluaskan ke masyarakat serta harusditempelkan di papan-papan pengumuman diseluruh pelosok kelurahan, khususnya ditempat-tempat strategis.

Di sisi lain, P2KP juga berupaya mendorongmasyarakat luas untuk menuntut hak atassegala informasi yang berkaitan denganpengelolaan kegiatan serta dana bantuanP2KP oleh pelaku-pelaku P2KP. Sebaliknya,pelaku-pelaku P2KP dan masyarakatpenerima manfaat didorong pula untukmemberi kesempatan seluas-luasnya bagimasyarakat serta pihak terkait yang ingin me-ngetahui informasi dana serta kegiatan P2KP.

Penerapan transparansi secara konsisten olehseluruh pelaku P2KP tersebut pada dasarnyadimaksudkan, antara lain; (1) mencegah sedinimungkin terjadinya penyimpangan-penyim-pangan melalui tumbuhnya kesadaranmasyarakat untuk melakukan kontrol sosial,(2) menghindarkan miss komunikasi ataupunsalah persepsi, (3) mendorong prosesmasyarakat belajar dan “melembagakan”sikap bertanggung jawab serta tanggung gugatterhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang

108 Pedoman Umum

dilaksanakannya, (4) membangun keper-cayaan semua pihak (trust building) terhadappelaksanaan P2KP secara keseluruhan, serta(5) agar pelaksanaan P2KP sesuai denganketentuan, prinsip dan nilai P2KP.

Pelaksanaan transparansi oleh seluruh pihakyang berkepentingan tersebut dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku, misalnyaPedoman-Pedoman P2KP, Surat KeputusanPMU/Proyek, Keppres, AD/ART, dsb.

Transparansi dalam P2KP ini harus dilakukandi semua tataran, antara lain sebagai berikut:

a) Di tataran penyelenggara proyekUntuk menjaga agar transparansipengelolaan proyek ini dapat selalu dijaga,maka di tataran penyelenggara harusdilakukan hal-hal sebagai berikut:

• Secara periodik PMU/Pimpro wajibmendiseminasikan P2KP secara luas,melalui berbagai media masa, sepertiantara lain; radio, televisi dan koran,mengenai apa saja yang disediakanproyek ke masyarakat dan pemda sertasejauh mana pencapaian proyek;

• PMU/Pimpro wajib mengembangkandan mengelola situs jaringan internet(Web-site) yang dapat diakses denganmudah oleh semua pihak yang berke-pentingan pada P2KP dan masyarakatuntuk mendapatkan gambaran terkinidari perkembangan P2KP; dan

• PMU/Pimpro juga wajib menyeleng-garakan audit proyek baik dari segifinansial dan manajemen yang hasilnyadilaporkan ke semua pihak terkait.

b) Di tataran daerahUntuk menjaga transparansi pengelolaanproyek di daerah, terutama penggunaanDana PAKET, maka pemerintah daerah,khususnya penanggung jawab DanaPAKET, harus melakukan hal-hal sbb :

• Secara periodik wajib mendisemi-nasikan proyek P2KP ini secara luasmelalui berbagai media masa sepertiantara lain; radio, televisi daerah dankoran mengenai apa saja yangditawarkan oleh proyek ke masyarakat

dan sejauh mana pencapaian proyekserta penggunaan Dana PAKET;

• Kepada penanggung jawab DanaPAKET harus dilakukan audit menje-lang akhir tahun anggaran oleh indepen-den auditor, baik dari segi finansialmaupun manajemen, yang hasilnyadilaporkan ke semua pihak terkait; dan

• Menjamin pelaksanaan pemeriksaanpengelolaan keuangan proyek - baikuntuk BLM maupun PAKET – yangdilakukan oleh BPKP maupun auditorindependen kepada pelaku-pelakuP2KP di wilayahnya masing-masing.

c) Di tataran masyarakatUntuk menjaga transparansi pengelolaankegiatan dan penggunaan dana BLM olehBKM maupun dana PAKET oleh PanitiaKemitraan, sehingga dapat diketahui olehsemua warga, BKM diwajibkan untukmenyebarluaskan keputusan-keputusanyang telah ditetapkan, PJM dan RentaPronangkis, perkembangan organisasi dankegiatan BKM/UP-UP, laporan posisikeuangan, KSM beserta anggota yangmemperoleh pinjaman, Panitia Kemitraanbeserta anggotanya, serta informasi-informasi lain, dengan cara:

• Penempelan melalui papan-papaninformasi di tempat-tempat yangstrategis, minimal di 5 lokasi, denganukuran dan bentuk yang mudah dilihatdan dibaca oleh semua warga. Jenispapan informasi yang diperlukan adalahpapan informasi kegiatan (proyek),papan informasi BKM dan papaninformasi KSM, papan informasi PanitiaKemitraan dan kegiatan PAKET, papan-papan informasi kegiatan pembangun-an, kegiatan sosial, dengan muatan/isisesuai perkembangan terbaru dll;

• Pertemuan-pertemuan rutin denganKSM, panitia dan masyarakat;

• Pertemuan-pertemuan rutin denganperangkat kelurahan, lembaga formalyang ada dan kelompok pedulisetempat, demikian pula pertemuan rutin


masyarakat dengan dinas dankelompok peduli dalam kaitan denganpelaksanaan PAKET.

• Penyebarluasan melalui surat kepadaKSM-KSM dan masyarakat

• Pembuatan dan penyebarluasan mediawarga, leaflet atau buletin, dll

• Melakukan audit tahunan BKM danhasilnya disebar luaskan ke masyarakatmelalui rapat tahunan pertanggungjawaban BKM (lihat akuntabilitas)

• BKM, UP-UP serta pelaku P2KP ditingkat kelurahan harus bersifat terbukamemberikan informasi dan data-datayang dibutuhkan dalam pelaksanaanpemeriksaan oleh KMW, perangkatpemerintah, unsur masyarakat dan ataupemantau independen yang dapatdilakukan setiap saat serta auditindependen yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

6.1.2. AkuntabilitasSelain wajib menerapkan prinsip transparansidalam proses pengambilan keputusan danpengelolaan kegiatan serta keuangan, juga wajibdilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas.Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaatisecara konsisten oleh semua pelaku P2KP,tanpa terkecuali.

Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkandengan memberikan akses kepada semua pihakyang berkepentingan untuk melakukan audit,bertanya dan atau menggugatpertanggunganjawaban para pengambilkeputusan, baik ditingkat proyek, daerah danmasyarakat . Oleh sebab itu semua unitpengambilan keputusan dalam semua tataranproyek harus melaksanakan prosespengambilan keputusan masing-masing sesuaidengan ketentuan yang berlaku, misalnyaPedoman P2KP, Surat Edaran Dirjen Anggaran,Keppres, AD/ART, dsb

Untuk tataran masyarakat antara lain dapatdilakukan sebagai berikut :

a) Konsultasi PublikDalam hal BKM mengambil keputusan yangberkaitan dengan kepentingan masyarakat

banyak (misalnya; Peta Kemiskinan,Pronangkis, Pencairan dana BLM danPAKET, KSM penerima manfaat dll), makakeputusan yang ditetapkan oleh BKMharus dikonsultasikan ke masyarakatmelalui penyebarluasan dan penempelankeputusan tersebut di tempat-tempatstrategis.

Maksimal dua minggu setelah pelaksanaankonsultasi publik, BKM mengadakan rapatevaluasi keputusan untuk ditetapkansebagai keputusan yang mengikat ataudisempurnakan terlebih dahulu sebelumditetapkan, berdasarkan masukanmasyarakat yang telah diterima.

b) Rapat Koordinasi Triwulan BKMdengan KSM dan MasyarakatAnggota-anggota BKM wajib mengadakanpertemuan koordinasi triwulanan atausesuai ketentuan AD/ART denganmengundang seluruh gugus tugas (UP-UP),KSM, dan perwakilan masyarakat untukmenyampaikan perkembangan kegiatan,membahas permasalahan sertamerencanakan kegiatan triwulanberikutnya.

c) Rapat Bulanan Anggota BKMAnggota BKM berkewajibanmenyelenggarakan pertemuaan rutinanggota-angota BKM sekurang-kurangnyasatu bulan sekali. Rapat bertujuan selainmembahas berbagai masalah danperkembangan yang ada, juga membahasrencana BKM untuk bulan berikutnya.Hasil rapat bulanan tersebut disampaikanBKM kepada KSM, masyarakat danpemerintah kelurahan.

d) Rapat Tahunan BKMBKM wajib menyelenggarakan RapatTahunan BKM yang dilaksanakan minimalsatu tahun sekali. Rapat tahunan BKMtersebut disamping sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepadamasyarakat (termasuk penyampaian hasilaudit) juga dapat sekaligus untuk mela-kukan penyegaran anggota BKM, apabila

110 Pedoman Umum

dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART.Masyarakat, melalui utusan-utusan yangdipilih langsung dari setiap RT/RW, dapatmenerima atau menolak pertanggungjawa-ban BKM dan menetapkan untuk mem-perpanjang atau mengganti anggota BKM.

e) Rembug Para-Pihak Tingkat KelurahanBKM, pemerintah kelurahan dan kelompokpeduli terkait perlu menyelenggarakanrembug para-pihak di tingkat kelurahanyang dilaksanakan untuk mengambilkeputusan mengenai program perbaikanpelayanan public (good governance) sertamatching program dalam kaitan denganpelaksanaan PAKET, dll yang menyangkutkepentingan seluruh para-pihak.

f) Komunitas Belajar KelurahanBKM, melalui UPS, mengkoordinirrelawan-relawan setempat, yang terdiri dariorang-orang peduli dan ikhlas, perangkatpemerintah kelurahan dan kelompok pedulisetempat, dalam forum kajian reflektif yangdisebut dengan Komunitas BelajarKelurahan (KBK). Fungsi utama KBKadalah turut membantu masyarakatsetempat dalam rangka menjaga danmelembagakan penerapan nilai-nilai sertaprinsip-prinsip universal, sehingga kontrolsosial masyarakat tetap terbangun danBKM serta UP-UP tetap berorientasi padaperbaikan kesejahteraan masyarakatmiskin maupun pembangunan kelurahan diwilayahnya. Pada akhirnya, keberadaanKBK juga sebagai embrio dan pondasiuntuk mendorong keberlanjutan P2KP olehmasyarakat secara mandiri..

g) Audit dan PemeriksaanDalam rangka pelaksanaan akuntabilitasini, maka BKM wajib melakukan audittahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditorindipenden dan hasilnya disebarluaskankesemua pihak terkait sesuai ketentuan.

Disamping itu, BKM dengan semua unitnyaharus terbuka terhadap berbagaipemeriksaan, baik dari manajemenproyek, pemerintah maupun masyarakat.

Demikian pula halnya terkait denganpelaksanaan PAKET, maka para-pihakterkait sesuai ketentuan wajib melakukanaudit pelaksanaan kegiatan danpenggunaan dana PAKET yangditerimanya, dengan beban pendanaanberasal dari swadaya yang bersangkutan.Audit ini harus dilakukan oleh auditorindipenden dan hasilnya disebarluaskankesemua pihak terkait sesuai ketentuan.

Disamping itu, Para pihak terkait di lokasiPAKET dengan semua panitia kemitraanharus terbuka terhadap berbagaipemeriksaan, baik dari manajemenproyek, pemerintah maupun masyarakat.

6.2. MANAJEMEN KEUANGAN DANAUDIT

6.2.1. UmumSebagaimana telah dijelaskan di awal bahwapada dasarnya P2KP dalam penyediaan danaBLM maupun PAKET menganut sikap menubebas (open menu), dimana masyarakat dapatbebas mengajukan usulan kegiatan apapunselama terkait langsung dengan upayapenanggulangan kemiskinan, disepakatisemua pihak, serta harus merupakanpenjabaran dari PJM & Renta Pronangkis.

Meskipun demikian, pengambilan keputusanmasyarakat serta para pihak tingkat kelurahantentang pilihan kegiatan yang akan dila-kukannya untuk menanggulangi kemiskinanharus senantiasa disertai kesadaran akankonsekuensi dari keputusan tersebut, yaknimelakukan kewajiban-kewajiban yang harusdipenuhi dan proses persiapan yang harusdilakukan.

Apapun bentuk kegiatan, secara administrasiharus tetap menganut prinsip transparansi danakuntabilitas yang tata cara pelaksanaannyadijelaskan di atas.

6.2.2. Pengelolaan Pinjaman BergulirApabila masyarakat memutuskan bahwasebagian dana BLM digunakan untuk pinjamanbergulir, maka pengelolaanya harus dilakukan


dengan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaanpinjaman bergulir yang berorientasi padamasyarakat miskin. Pengelolaan pinjamanbergulir secara operasional ditangani oleh UnitPengelola, sebagai gugus tugas dari BKM.

BKM diperkenankan memperkuat kapasitaspelayanan kepada orang miskin denganmengembangkan Unit Pengelola Ekonomi(UPE), Perusahaan Terbatas dan lain-lain,termasuk memfasilitasi pembentukan koperasioleh KSM-KSM atau sekumpulan anggotaKSM yang telah meningkat kesejahteraannya.(Ketentuan mengenai pengelolaan pinjamanbergulir dan pembentukan koperasi atau UPEdan PT akan ditetapkan lebih lanjut oleh PMU/Pimpro P2KP)).

6.2.3. PenatabukuanDalam rangka mempersiapkan tertib adminis-trasi BKM, khususnya dalam masalahadministrasi keuangan, maka KMW memberi-kan pelatihan tentang penatabukuan kepadaBKM dan Unit-Unit Pengelola. Pelatihan seje-nis diberikan kepada Panitia-Panitia KemitraanPAKET sebelum mereka melaksanakankegiatan yang telah disetujui Pokja PAKET.

Pada saat pelaksanaan P2KP, maka KMWmelalui Tim Fasilitator dan Relawan masya-rakat akan membantu pihak BKM dalammemproses penatabukuan BKM, sehinggasesudah akhir tahun buku pihak BKM sudahsiap dalam menerima audit yang akandilakukan oleh akuntan independen. KMWmelalui koordinator kota dan stafnya juga akanmembantu Panitia-Panitia Kemitraan PAKETserta Para Pihak terkait dalam memprosespenatabukuan sehingga siap diaudit.

Tiap kelompok (KSM) wajib menatabukukankegiatannya maupun keuangannya dengancara yang cukup sederhana yang akan disiapkan oleh KMW. Penatabukuan ini akandijadikan bahan pelaporan kepada anggotaBKM pada pertemuan bulanan, sekaligusmenjadi alat pantau secara dini terhadapkedisiplinan pengembalian pinjaman anggota.

Disamping itu, laporan tersebut juga dapatdipakai sebagai salah satu bentukpertanggungjawaban kepada UP/BKM yang

telah memberikan pinjaman kepada KSM.BKM dan relawan-relawan dapat membantuproses penatabukuan ini dalam kapasitassebagai pendamping. Dengan kata lain, BKMdan relawan-relawan akan membantu KSMyang didampinginya dengan tujuan agarpengurus KSM tersebut pada masa berikutnyamampu mengerjakannya secara mandiri.

6.2.4. AuditSelain pantauan partisipatif yang dilakukansendiri oleh para pelaku di semua tingkatan,akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yangtidak terlibat secara langsung dalam prosespendampingan. Ada tiga jenis audit dalampelaksanaan P2KP.

a) Audit oleh Instansi Pemerintah untukSeluruh PelakuSebagaimana semua proyek/programpemerintah lainnya, maka P2KP juga akandiaudit oleh BPKP (Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan). Artinyabahwa pemerintah (proyek P2KP)mempercayakan pelaksanaan audit kepadaBPKP. Audit dilakukan sekali setiap tahunterhadap KSM, BKM/UP, Panitia KemitraanPAKET, PJOK, para konsultan pelaksana,serta kantor-kantor bank pemerintah yangditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga pemeriksa akan mengkoordi-nasikan kegiatan ini untuk menghindariduplikasi antar mereka.

Bagi instansi pemerintah pelaksana P2KP,Panitia Kemitraan PAKET, konsultanpelaksana, dan bank, titik berat pemerik-saan adalah pada ada atau tidaknyapenyimpangan, sedangkan bagi KSM danBKM/UP, lebih pada pendidikan dan pem-belajaran kepada masyarakat tentangpenatabukuan yang sehat.

Audit BPKP terhadap BKM selama masaproyek P2KP lebih dititikberatkan padaaspek substantif. Sedangkan audit BPKPterhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK)difokuskan pada audit kegiatan,administrasi pembukuan, dan keuangan,yang dikelola oleh masing-masing UP.

112 Pedoman Umum

Laporan pemeriksaan BPKP harus selesaipada setiap akhir bulan Maret bagipengeluaran yang terjadi pada tahun fiskalsebelumnya. BKM/UP, KSM, PanitiaKemitraan PAKET, para konsultanpelaksana, dan bank yang ditunjuk harusmendokumentasikan catatan-catatankegiatannya selama tiga tahun danmenyerahkannya kepada auditorindependen bila diminta.

b) Audit Independen untuk PelaksanaKegiatan P2KPMasyarakat perlu menyadari pentingnyapenilaian pihak luar untuk membuktikantelah dijalankannya prinsip transparansidan akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahunsemua lembaga yang langsung terkaitsebagai pelaksana lapangan P2KP,khususnya Pokja PAKET, BKM, dan Para-pihak terkait harus mengauditkan dirikepada auditor independen. Biaya auditwajib dialokasikan oleh BKM dan PokjaPAKET sendiri sebagai bagian biayaoperasional pelaksanaan (BOP).

Audit oleh auditor independent terhadapBKM selama masa proyek P2KP lebihdititikberatkan pada aspek penyerapan danpenyaluran dana BLM tahap 1 hingga tahap3. Sedangkan audit terhadap UP-UP (UPL,UPS dan UPK) difokuskan pada auditadministrasi pembukuan dan keuangan,yang dikelola oleh masing-masing UP.

Ketentuan pokok mengenai auditindependen adalah sebagai berikut:

1) Pokja PAKET dan BKM melaluikesepakatan anggotanya menyewaauditor independen untuk melakukanaudit di lembaga masing-masing danpihak mitra kerja masing-masing, baikuntuk aspek keuangan maupun untukaspek manajemen.

2) Auditor independen harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut:

• Akuntan Publik yang terdaftar diIkatan Akuntan Indonesia (IAI), atauKoperasi Jasa Audit, atau perguruantinggi yang memiliki jurusan/programstudi akuntansi (dengan syarat

tambahan: tim audit harus dipimpinseorang sarjana akuntansi dan hasilaudit ditandatangani ketua tim audit).

• bukan warga kelurahan di manaBKM yang akan diaudit berada; danbukan anggota Panitia KemitraanPAKET;

• bersedia mengikuti briefing ataupengarahan dari KMW tentangmodel kelembagaan “bkm”, PanitiaKemitraan, sistem pembukuanP2KP, dan cakupan audit (biayapengarahan ditanggung olehauditor);

• lulus pengujian yang dilakukan olehKMW (pengujian hanya dilakukanatas: kesediaan mengikutipengarahan dan melakukan auditsesuai isi pengarahan, calon auditorbenar-benar bukan warga kelurahandi mana BKM yang akan diauditberada, dan berijasah minimal S-1akuntansi).

3) Audit independen harus dilakukansetiap tahun selambat-lambatnya satubulan setelah tutup tahun buku.

4) Hasil audit diumumkan oleh BKM,Pokja PAKET dan para pihak terkaitkepada masyarakat baik dengan caraditempelkan di papan pengumuman,penyebarlausan salinan hasil auditkepada masyarakat, disebarluaskanmelalui media massa (untuk PanitiaKemitraan PAKET) dan dimasukkan kedalam laporan tahunan dan laporanpertanggungjawaban BKM serta laporanpertanggungjawaban Pokja PAKET.

6.2.5.Monitoring Independen oleh Tim KhususPemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapatmembentuk tim khusus di luar yang telah adauntuk melakukan monitoring independen ataspelaksanaan P2KP, terutama untukmemeriksa apakah proses pelembagaan dimasyarakat dan proses pendampingan yangdilakukan instansi pemerintah pelaksanaP2KP dan para konsultan pelaksana telahdilakukan sebagaimana mestinya. Tim khususini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa


pemberitahuan terlebih dahulu baikkeberadaan maupun jadwal pemeriksaannyakepada para pelaku.

6.2.6. Kelompok Pemantau Independen P2KPDisamping audit resmi tersebut, harusdibangun mekanisme pengendalian sosial(social control). Untuk itu, masyarakatkelurahan yang peduli pada P2KP danmemiliki komitmen terhadap penanggulangankemiskinan dapat membentuk Kelompokpemantau independen P2KP atau sejenisnya.

Inisiatif masyarakat untuk mengawasipelaksanaan P2KP harus diakomodasi olehBKM dan Pokja PAKET dengan memberikankemudahan untuk memperoleh informasi yangdibutuhkan mereka. Meskipun demikian,Kelompok pemantau independen tetap tidakmemiliki kewenangan untuk menetapkansanksi ataupun kebijakan terhadap BKM danPokja PAKET. Kelompok pemantau indepen-den dapat menyampaikan temuannya kepadarembug-rembug warga kelurahan atau instansiyang berwenang menangani, atau ke unitpengaduan masyarakat (UPM) yang ada.

Untuk menyiapkan BKM (termasuk UP-UP-nya) dan Pokja PAKET (termasuk PanitiaKemitraan di wilayahnya) mengikuti berbagaimacam audit tersebut, terutama auditmanajemen dan audit pendanaan, KMW perluterlebih dahulu mengadakan verifikasimanajemen dan pembukuan kepada semuaBKM, Pokja PAKET dan Panitia Kemitraan diwilayah kerja masing-masing. Verifikasidilakukan oleh tenaga ahli KMW untukmengecek kesiapan BKM dan Pokja PAKETdalam menerima audit independen.

6.3. MEKANISME PENERAPAN SANKSI6.3.1. Sanksi

Sanksi adalah pemberlakuan hukumanterhadap pelanggaran ketentuan dan/atauaturan yang telah ditetapkan dalam PedomanP2KP maupun aturan yang ditetapkanmasyarakat, sebagaimana tercantum padaAD/ART BKM dan aturan Pokja PAKET.

6.3.2. Penetapan dan Penerapan SanksiPenerapan sanksi merupakan konsekuensilogis dari penegakan prinsip akuntabiltas yangbertujuan untuk menghukum yang salah danmenyebarkan kebajikan dengan menumbuh-kan rasa tanggungjawab dari berbagai pihakterkait dalam melaksanakan P2KP. Sehinggawarga masyarakat miskin yang seharusnyamerasakan manfaat program tidak dirugikandan program dapat berjalan dengan baik sertaberkelanjutan.

a) Penetapan dan penerapan sanksi olehPemerintahPemerintah dapat menetapkan danmenerapkan sanksi dalam bentuk :

• Sanksi hukum yang dapat dikenakanpada perangkat pemerintah, konsultan,pengurus BKM/UP dan masyarakat,sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku, terhadap upaya dan/ataupenyalahgunaan dana, tindak korupsi,penyalahgunaan wewenang untuk ke-pentingan pribadi maupun kelompok;

• Sanksi pembatalan/pencabutan dana,yaitu suatu bentuk sanksi dengandibatalkan/tidak dialokasikannya danaP2KP (BLM atau PAKET) pada tahapawal atau tahap berikutnya. Ketentuanmengenai pembatalan dana dimaksuddapat dibaca pada ketentuan umumpenggunaan dana BLM dan ketentuanumum penggunaan dana PAKET diBuku Pedoman ini.

b) Penerapan sanksi oleh masyarakatSanksi yang diterapkan masyarakat dapatbersifat formal, artinya merupakankeputusan/hasil rembug warga atau bersifatnon formal dalam bentuk sanksi yangdilakukan oleh warga orang per orang;seperti cemoohan atau yang bersangkutantidak dihargai lagi, dan sebagainya.

Mekanisme penetapan dan penerapansanksi yang lazim dilakukan melalui :

• Rembug Warga KelurahanRembug warga merupakan mekanismeyang lazim digunakan dalam menetap-kan sanksi dan penerapannya. Dalam

114 Pedoman Umum

hal masyarakat melihat terjadipenyimpangan prinsip serta nilai P2KPoleh anggota BKM dan/atau terdapatkeputusan BKM yang ditolak olehsebagian besar warga, dan/atau BKMdianggap tidak lagi mencerminkankriteria sebagai pimpinan kolektiforganisasi masyarakat warga, makamasyarakat kelurahan berhak untukmembubarkan sebagian atau seluruhanggota BKM serta memilih pengganti-nya melalui mekanisme Rembug WargaKelurahan. Mekanisme rembug wargakelurahan diawali dengan rembug wargatingkat RT/RW, rembug warga tingkatdusun dan akhirnya rembug wargatingkat kelurahan.

Melalui rembug warga ini dapat ditetap-kan sanksi sosial dan atau sanksihukum, yaitu dengan menyerahkanoknum yang melakukan penyimpanganke pihak yang berwajib.

• Musyawarah kelompokSelain mekanisme rembug warga, yangrelatif melibatkan banyak orang, seringkali juga dilakukan musyawarahkelompok untuk membahas persoalandi tingkat kelompok. Sanksi yang dite-tapkan dan diterapkan pada umumnyaadalah bersifat sanksi sosial misalnyapengucilan dari kelompok, dsb.

6.4. PENANGANAN PENGADUAN DANPENYELESAIAN KONFLIKPengaduan pada dasarnya merupakanaspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan ter-hadap implementasi P2KP. Pengaduan dapatdisampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis,baik ke pelaku P2KP, media massa dll.

Terlepas dari siapapun dan darimanapun yangmenyampaikan pengaduan, maka harusdipahami bahwa pada hakekatnya timbulnyapengaduan disebabkan oleh:

• pemahaman substansi informasi yangkurang utuh,

• proses kegiatan di lapangan yang kurangsempurna,

• pendekatan yang keliru,

• tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosialdari warga masyarakat;

• mulai tumbuh berkembangnya prinsip dannilai P2KP

Oleh karena itu, pandangan tidak adanyapengaduan menunjukkan indikator keber-hasilan pendampingan di lapangan adalahsangat keliru. Sama kelirunya denganpandangan bahwa banyaknya pengaduanmerupakan indikator ketidakberhasilan.

Indikator keberhasilan P2KP sebenarnyadapat dilihat dari menurunnya jumlah peng-aduan secara bertahap melalui prosespenyempurnaan pelaksanaan P2KP dilapangan dan penanganan pengaduan yangmemberi kontribusi bagi kelancaran P2KP.

Pengaduan adalah bagaikan mutiara yangsangat berharga bagi keberhasilan pencapaianproyek P2KP.

6.4.1. Prinsip Penanganan PengaduanSistem penanggulangan pengaduan yangditerapkan di P2KP pada dasarnya harusmenganut beberapa kaidah sebagai berikut :

a) Kemudahan. Masyarakat harus menda-patkan kemudahan untuk menyampaikanpengaduannya baik dari aspek fisik,pendanaan maupun administrasi;

b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduanyang masuk harus ditangani dengan cepatdan tepat. Instansi yang berwenangmenangani pengaduan harus tanggapterhadap setiap pengaduan yang masuk,termasuk melalui surat kabar;

c) Terbuka. Proses penerimaan dan pena-nganan pengaduan harus terbuka untukpihak umum yang ingin mengetahuinya;

d) Satu Pintu. Penanganan pengaduan yangdikoordinir di Unit Pengaduan MasyarakatP2KP pada berbagai tataran; serta

e) Rahasia dan Aman. Penanganan penga-duan harus dapat memberikan jaminankerahasiaan dan rasa aman bagi pelapor.


6.4.2. Manajemen Pengaduana) Pembentukan Unit pengaduan Masyarakat

KMP wajib membangun dan memfasilitasijaringan unit pengaduan masyarakat (UPM)di semua wilayah kerja; pusat, daerah danmasyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalamsuatu jejaring pengaduan masyarakat.Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengandengan semua pihak peduli (stakeholders),baik pemerintah maupun non pemerintah,untuk membangun simpul-simpul jaringanpengaduan masyarakat di tiap wilayah kerjaP2KP (pusat, daerah dan masyarakat).Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkanakan membentuk unit-unit pengaduanmasyarakat dan akan tetap berfungsisetelah masa proyek P2KP selesai,sebagai bagian dari partisipasi masyarakatdalam mengawal pembangunan.

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yangtelah ada dapat difungsikan sebagai UPMP2KP, apabila UPM dimaksud telahmemenuhi kriteria dan persyaratan yangditetapkan melalui pedoman P2KP maupunketentuan PMU/Pimpro, berdasarkan hasilpenilaian dari KMW dan rekomendasi KMP.

b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduanserta KeluhanPengaduan dan keluhan dapat berasaldari perorangan atau kelompok masyara-kat. Untuk memudahkan penyampaianpengaduan, maka pengaduan dapat di-sampaikan ke unit pengaduan masyara-kat (UPM) terdekat. Penyampaian dapatdilakukan dengan berbagai cara: surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa,email dan sebagainya. Meski pada tiaptingkatan pelaku dikembangkan unit pe-ngaduan, tetapi yang paling strategisadalah di tingkat masyarakat atau BKM,hal ini untuk menjamin kesinambunganprogram setelah proyek selesai.

Pencatatan pengaduan dan keluhan padatiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat)harus dilakukan pada saat penerimaan. Halini dilakukan untuk memudahkan pelaporandan penanganan penyelesaian pengaduan.

Untuk memudahkan penanganan perludikembangkan klasifikasi masalah yangbersifat standar dan terkait dengan SIM.Sebagai contoh jenis pengaduan dapatdikelompokkan dalam katagori: penyalah-gunaan dana, intervensi politik, prosesusulan, proses pelaksanaan kegiatan, dll.

c) Penyelesaian PengaduanPada dasarnya adanya pengaduan darimasyarakat menandakan ketidakpuasandan sengketa antara masyarakat denganpelaku proyek, baik itu sengketa horisontalmaupun vertikal. Artinya penyelesaianpengaduan juga mengacu pada prosespenyelesaian sengketa.

Sebetulnya yang paling baik adalah penye-lesaian sengketa dengan cara musyawarahdan mufakat. Namun kenyataannya upayapenyelesaian sengketa dengan cara initidak selalu terjadi dengan mudah,sehingga diperlukan campur tangan pihakketiga. Untuk itu, cara lain yang juga dapatdipakai untuk penyelesaian pengaduanadalah melalui arbitrase dan hukum, dll.

Pada dasarnya penanganan pengaduandilakukan melalui proses investigasi,konfirmasi, rekomendasi dan informasi.Hasil investigasi yang dilakukan olehUPM harus dikonfirmasikan kepada pihakterkait yang tepat. Selanjutnya dari hasilkonfirmasi, UPM membuat rekomendasike pihak yang berwenang menanganimasalahnya. Untuk P2KP, BKM adalahlembaga yang pal ing banyakmendapatkan rekomendasi untukmenyelesaikan masalahnya.

Gambaran mekanisme penangananpengaduan dapat dilihat pada Bagan 6.1.

d) Penyelesaian Secara Hukum

Proses penyelesaian secara hukum untukpengaduan tentang ketidakpuasan maupunsengketa antara masyarakat dengan pe-laku proyek, baik sengketa horisontal atauvertikal, dapat dilakukan dalam hal:

• Sengketa tidak dapat didamaikanmelalui mekanisme penangananpengaduan yang disiapkan di P2KP

116 Pedoman Umum

• Terdapat indikasi kuat bahwa persoalanatau peristiwa tersebut berkaitan denganpelanggaran hukum (pidana maupunperdata)

6.4.3. Penanganan KonflikBeberapa langkah yang perlu dilakukan untukmenyelesaikan konflik antara dua pihak ataulebih, dapat diuraikan singkat sebagai berikut:

a) Identifikasi jenis konflik, apakah konfliklaten, konflik terbuka ataukah konflikpermukaan, yang membutuhkan pende-katan berbeda dalam penanganannya.Konflik laten merupakan konflik tersem-bunyi yang perlu diidentifikasi sejak awal;

b) Identifikasi akar persoalan dari konflik yangterjadi; dan

c) Formulasikan rencana tindak penanganankonflik, yang dapat dikategorikan sbb:

• Cegah terjadinya konflik sejak dini agarterhindar dari munculnya konflik yanglebih luas dan keras;

• Selesaikan konflik melalui pengakhirankekerasan dan pertengkaran;

• Kelola konflik melalui pengurangan ataupenghindaran kekerasan maupuntindakan yang menjurus kekerasan,dengan cara mengembangkan tindakanserta perilaku positif yang melibatkansemua pihak atau pelaku; serta

• Transformasikan konflik melalui inves-tigasi mendalam secara partisipatifuntuk menyelesaikan akar konflik,dengan cara mentransformasi kekuatannegatif menjadi kekuatan-kekuatanpositif.


Bagan 6.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan

Dapat Diselesai-

kan ?

Forum BKM/ Pokja PAKET

Koordinator Kota. Kab. / KMW

KMW

KMP

PMU

P.O.Box 2222 JKPMT Atau e-mail ke :

[email protected] Website: www.p2kp.org

Kotak Pos UPM-Forum BKM / Pokja PAKET

Tim InterDept. Nasional

PO Box UPM- KMW

Tim Koordinasi Propinsi/KPK

Propinsi

Dapat Diselesai

-kan ? Ya

Tdk Jalur hukum

Tk. Pusat

Dapat Diselesai-

kan ?

Ya

Tdk

Dapat Diselesai-

kan ?

Masyarakat

Kepala Kelurahan/Desa

Ya

B K M

Jalur hukum Tdk

Tk. Propinsi

Tk. Kota

Tim Koordinasi Kota/Kabupaten & KPK kota/kab

Dapat Diselesai-

kan ?

Tdk Jalur hukum

Camat / PJOK

Ya

Jalur hukum Tdk

Tim Fasilitator

Tk. Kecamatan

Fasilitator /Kader

Dapat Diselesai-

kan ?

Ya

Tdk

Ya

Kepala PMU : Ir. Danny Sutjiono Tim Persiapan P2KP ...jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PedUmum-UPP2BARtm.pdf · Penggunaan karikatur diluar proyek ini akan dikenakan sanksi

Documents