-
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA
BARAT
RESORT MATARAM
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
PENANGANAN LAKA LANTAS
SAT LANTAS POLRES MATARAM
I. PENDAHULUAN
1. Umum
a. Polri dalam kedudukannya adalah sebagai pelayan,pelindung
dan
pengayom masyarakat serta melakukan penegakan hukum
berdasarkan
aturan-aturan yang telah diperundangkan untuk menjamin
keamaan
dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian.
b. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
dalam
negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang
dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia
harus
dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna
mewujudkan
polri modern yang sesuai harapan masyarakat.
c. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas
melaksanakan
kegiatan pengakan hukum ( Gakkum ) lantas,Regestrasi,
Identifikasi
pengemudi dan kendaraan bermotor,menajemen rekayasa lalu
lintas,dan dikmas lantas.
d. Dalam rangka melaksanakan perannya selaku penegak
hukum,Polri
melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindak pidana termasuk
penyidikan kecelakaan lalu-lintas yang diemban oleh
penyidik/penyidik
pembantu fungsi lalu lintas yang diberi wewenang untuk
melakukan
penyidikan.
e. Guna mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diatas maka disusun
standar
operasianol prosedur fungsi lalu lintas masing-masing unit
untuk
memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayaan kepada
masyarakat dengan cepat.
2 / 2. Pengertian …..
-
2
2. Pengertian.
a. Quick Respon Sat Lantas adalah tindakan nyata petugas polisi
lalu
lintas berupa upaya ,kegiatan ,dan pekerjaan secara
cepat,tepat,
terhadap sesuatu kejadian atau masalah yang berhubungan
dengan
kemacetan arus lalu lintas dan kejadian kecelakaan lalu
lintas,baik yang
diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas maupun
laporan
masyarakat kepada petugas atau call centre dengan tindakan
TPTKP,
Pengaturan, Pertolongan dan Penyelamatan ,represif tahap awal
serta
tindakan kepolisian lain yang tidak bertentangan dengan
ketentuan
Undang-Undang.
b. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang
tidak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan
dengan
atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia
atau
kerugian harta benda.
c. Penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan
penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatar dalam undang-undang
untuk
mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan
guna
menemukan tersangkanya.
d. Tempat kejadian perkara ( TKP ) kecelakaan lalu lintas adalah
tempat
dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat
yang
ditimbulkan,serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau
barang
bukti dan atau korban yang berhungann dengan kecelakaan lalu
lintas
tersebut ditemukan.
e. TPTKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan Kepolisian yang
harus
dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas
dalam
bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan
penyidikan
selanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaab
baru
di TKP tersebut serta demi terciptanya keamanan bagi
petugas,korban
dan barang bukti serta pemakai jalan lainya di TKP.
f. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan atau
kegiatan-
kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan,dengan
maksud
untuk mencari,mengumpulkan, memganalisa,mengevaluasi
petunjuk-
petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna
memberi
arah terhadap penyidikan selanjutnya.
3 / 3. Dasar …..
-
3
3. Dasar.
a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan.
b. Teleconference Kebijakan Kapolri tentang Quick Wins tanggal
22
Januari 2009 salah satu diantaranya kegiatan Quik Response unit
laka
guna mewujutkan pelayanan prima pada masyarakat.
c. Surat Keputusaan Kepala Bandan Pembinaan Keamanan Polri
No.Pol :
Skep / 32a /IV/2004 tanggal 26 April 2004.Tentang naskah
sementara
buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara
(TKP)
laka lantas.
4. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud.
Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksaan tugas Quik Respon
Unit
Laka Lantas Sat Lantas Polres Mataram untuk memberikan
pelayanan
prima kepada masyarakat melalu tugas polisi umum dalam
kecepatan
dan ketepatan mendatangi TKP serta memberikan pertolongan
pertama
kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan Unit
Laka
Lantas.
b. Tujuan
Agar terwujud persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas
Quik
Response Unit Laka oleh anggota Sat Lantas Polres Mataram
dan
terbangun sinergi dengan fungsii lainnya untuk membentuk
interaksi
positif antara Polri dengan masyarakat.
5. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Quik
Response Unit
Laka Lantas ini meliputi kegiatan operasional fungsi teknik lalu
lintas di
bidang laka secara terstuktur dan sistematis untuk menjadi
Standard
pelakasaan tugas dilapangan.
4 / 6. Tata …..
-
4
6. Tata urut.
I. PENDAHULUAN.
II. PERSIAPAN
III. PENGORGANISASIAN.
IV. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN.
V. TUJUAN DAN SASARAN.
VI. PELAKSANAN KEGIATAN.
VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
VIII. KETENTUAN LAIN.
IX. PENUTUP.
II. PERSIAPAN
1. Administrasi.
a. Membuat peta Quik Response Unit Laka dalam wilayah hukum
Polres
Mataram.
b. Membuat peta Black Spot ( Daerah rawan Laka ).
c. Skep Penyidik / Penyidik Pembantu.
d. Administrasi Penyidikan berpedoman pada Skep Kabareskrim
No.Pol.
Skep / 82 / XII / 2006 / Bareskrim.Tanggal 15 Desember
2006,Tentang
Naskah sementara pedoman penyelenggaraan Administrasi
penyidikan.
2. Materiil dan Logistik.
a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, peluit, KTA, KTP,
SIM dll ).
b. Persenjataan.
c. Kendaraan.
d. Alat komunikasi
e. KIT TPTKP.
f. Perlengkapan kendaraan TPTKP laka lantas ( P3K, Senter,
Alat
Pemadam api ringan, Rompi lalin ).
g. Bahan bakar dan ban cadangan
h. Anggaran sesuai anggaran DIPA Dit Sat Lantas Polres
Mataram.
5 / 3. Sarana ....
-
5
3. Sarana ruangan.
a. Ruang penyidikan
b. Ruang tahanan tersendiri.
c. Tergelarnya alat komunikasi yang on line.
d. Pers yang mengawaki atau mengoperasionalkan Call Center.
4. Kemampuan yang harus dimiliki bagi pelaksana Quik Response
Unit laka.
a. Menguasai wilayah tugas.
b. TPTKP laka lantas.
c. Pengaturan lalu lintas.
d. Komunikasi Verbal.
e. Pengumpulan bahan keterangan.
f. Proses Penyidikan laka lantas.
g. Penguasaan hukum dan perundang-undangan.
III. PENGORGANISASIAN
1. Kendaraan Pick Up diawaki oleh 4 orang, terdiri dari :
a. Satu Drever.
b. Satu Kanit
c. Dua Anggota
2. Kendaraan Derek ( dari swasta ),
3. Ambulance
IV. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Gampol yang berlaku sesuai ketentuan.
2. Kelengkapan perorangan anggota Unit Laka Lantas.
a. Sabuk Lantas.
b. Selempang.
c. Pet.
d. Tongkat “ T “
e. Peluit.
f. Borgol.
g. Tanda kewenangan.
h. Rompi, sarung tangan dan senter
i. Pilok, Kapur, Alat ukur/meteran.
j. Buku Catatan.
6 / 3 Persenjataan .....
-
6
3. Persnjataan.
a. Revolver untuk kanit
4. Kendaraan unit laka
a. 1 ( satu ) unit kendaraan Roda empat.
5. Alat komunikasi.
a. Telepon/HP
b. HT.
c. Megaphone.
6. Perlengkapan mobil unit laka lantas.
a. Perangkat pengeras suara.
b. Lampu Rotator.
c. Sekrop trecer
d. Traffic cone
e. Senter, Senter pengatur lalu lintas, kamera.
f. P3K
g. TKP KIT.
7. Peralatan- peralatan yang diperlukan :
a. Alat Pengaman Tkp;
1) 10 buah kerucut lalu lintas
2) 2 buah lampu peringatan
3) 2 buah senter
4) rambu lalu lintas
5) segitiga pengaman
b. Kotak P2GD
c. Alat tulis dan klip board
d. Alat pengukur jarak dan pembuat tanda
e. Alat pemecah kaca, pemotong sabuk pengaman / pemotong
kerangka
kendaraan bermotor, dongkrak dan alat penarik kendaraan
bermotor.
f. Pemadam kebakaran
g. Alat pemotret
h. Kaca pembesar
i. Garis polisi ( police line )
j. Kompas
k. Dan lain-lain yang dianggap perlu
7 / V. TUJUAN .....
-
7
V. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
a. Pengamanan TKP laka lantas secara cepat dan tepat sehinga
status quo
tetap terjaga.
b. Meminimalkan resiko terhadap korban, karena korban akan
cepat
tertolong.
c. Mengurangi kemacetan yang timbul dari adanya kecelakaan
serta
menghindari adanya kecelakaan yang baru.
d. Menjaga keamanan daerah sekitar TKP.
2. Sasaran
a. Kejadian kecelakaan baik kecelakaan yang mengakibatkan
korban
meninggal dunia,luka berat,luka ringan ,maupun kerugian
material.
b. Kemacetan arus lalu lintas yang timbul akibat kecelakaan lalu
lintas
c. Daerah rawan laka / Black spot
VI. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Cara bertindak Quick Respon Unit laka
a. Mendatangi TKP Laka lantas setelah mendapat laporan laka
lantas.
b. Melakukan TPTKP Laka lantas.
c. Melakukan Olah TKP guna kepentingan penyidikan
selanjutnya
d. Melakukan kegiatan pengamanan barang bukti,tersangka,mencari
saksi
yang ada di TKP.
2. Tahap persiapan
a. Membuat peta Quick Response Unit Laka yang memuat jarak
tempuh
serta waktu yang dibutuhkan untuk mendatangi TKP laka lantas
dari Unit
Laka Lantas Sat Lantas Polres Mataram ke wilayah polsek jajaran
Polres
Mataram.
b. Mengecek persiapan personil unit laka ( Kesehatan, kerapian
dan sikap
tampang)
c. Mengecek peralatan perlengkapan perorangan.
d. Mengecek peralatan perlengkapan kendaraan.
e. Mengecek administrasi dan dukungan logistik.
f. Melaksanakan APP.:
8 / 1) Tentang .....
-
8
1) Tentang rute yang akan di lewati menuju ke TKP.
2) Cara bertindak.
3) Hal khusus yang perlu diatensi.
3. Mendatangi TKP.
a. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi
lalu lintas.
b. Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan
keselamatan.
c. Apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan
agar
menggunakan sirene dan rotator.
d. Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran lalu
lintas.
e. Perhatikan arus lalu lintas selama di perjalanan menuju ke
TKP, bilamana
ada kendaraan yang di curigai melarikan diri.
4. Tiba di TKP.
a. Parkir kendaraan di tempat yang aman dan diketahui oleh
pengguna jalan
lainnya serta berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan
petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.
b. Posisi kendaraan mengadap keluar serong kanan dan berada
dekat TKP
apabila jalan lurus, sedang untuk TKP yang dekat dengan
tikungan
berada sebelum tikungan.
c. Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai
kegiatan
penanganaan TKP.
5. Tindakan pertama di TKP Kecelakaan Lalu Lintas
a. Mengamankan TKP laka lantas bertujuan agar TKP tetap
utuh/tidak
berubah sebagaimana pada saat ditemukan petugas,mencegah
timbulnya
permasalahan baru,memberi pertolongan pada korban,melindungi
agar
barang bukti tidak rusak.hilang, memperoleh keterangan dan
bahan
penyidikan.
b. Alat –alat yang digunakan mengamankan TKP antara lain. :
1) Kendaraan petugas.
2) Krucut lalu lintas/trafficone.
3) Lampu peringatan.
4) Lampu senter.
5) Rambu-rambu lalu lintas.
6) Segi tiga pengaman.
9 / 6. Membuat .....
-
9
6. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas
a. Terhaap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diberi
tanda garis
siku-siku diatas permukanan jalan pada batas masing-masing
bumper
depan dan belakang.
b. Terhadap korban kecelakaan diberi tanda dengan menggambar
bagian
luar dari tubuh korban.
c. Terhadap alat bukti lainnya seperti ceceran darah pecahan
kaca di lingkari
bagian luarnya.
d. Terhaap titik tabrak diberitanda X didalam lingkaran.
e. Terhadap bekas Rem diberi tanda X X pada kedua ujung bekas
Rem
tersebut.
f. Setelah alat bukti diberi tanda dan di Foto segera
dipindahkan ke tepi
jalan sehingga arus lalu lintas lancar kembali
7. Penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas bertujuan
agar kondisi
korban tersebut tidak menjadi lebih buruk.
a. Apabila tidak ada petugas medis usakan memberikan pertolongan
sesuai
petunjuk PPGD.
b. Terhadap korban patah tulang agar korban tetap posisi semula
dan
segera menghubungi ambulance.
c. Apabila korban menggangu kelancaran lalu lintas korban dapat
di
pindahkan ke tempat yang aman dengan memberi tanda terlebih
dahulu
letak korban semula.
d. Dalam mengirim korban dengan tidak menggunakan ambulance
atau
kendaraan petugas menentukan dulu Rumah sakit/ dokter yang akan
di
tuju.
e. Aman dan catat barang berharga melik korban untuk
kemudian
diserahkan kepada keluarganya/ahli waris.
8. Pengolahan TKP laka lantas.
Tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti
sebanyak-banyaknya
untuk dianalisa dan di evaluasi menurut teori bukti segi tiga
guna memberi
arah terhadap penyidikan selanjutnya berkaitan dengan alat
bukti
petunjuk,alat bukti keterangan saksi,dan alat bukti keterangan
tersangka,
dilakukan kegiatan.
a. Pengamatan umum meliputi : Keadaan
jalan,lingkungan,cuaca,kerusakan
pada kendaraan,letak kendaraan dan korban.
10 / b. Pemeriksaan .....
-
10
b. Pemerikasaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan
meliputi.:
Pemerikasaan surat-surat,Klakson,keadaan kemudi,Rem,kondisi
Ban,
Muatan kendaraan.
c. Pemerikasaan terhadap jalan meliputi : Kondisi
jalan,Rambu-rambu di
sekitar TKP,bahu jalan dan marka jalan.
d. Pemeriksaan terhadap tersangka meliputi memberikan
perlindungan
apabila ada warga yang ingin main hakim sendiri,melakukan
interview
untuk memperoleh keterangan sementara tentang kecelakaan
yang
dialami dan catat identitas tersangka.
e. Pemotretan di TKP
1) Dilakukan pemotretan terhadap korban dan kendaran sebanyak
4
kali dari empat arah.
2) Foto kerusakan yang ada pada kendaraan.
3) Foto bekas-bekas yang ada di TKP seperti : Bekas
rem,pecahan
kaca,darah dan pecahan cat dan dempul.
f. Pengukuran gambar/Sketsa TKP.
1) Tujuan untuk mengetahui jarak/ukuran yang sebenarnya dari
situasi
TKP dengan ukuran yang benar akan memudahkan pada waktu
diadakan rekuntruksi.
2) Posisi/titik yang perlu dilakukan pengukuran.
a) Titik pokok pengukuran ( titik P )
b) Key point / titik tabrak ( X )
c) Posisi kendaran yang terlibat ( Bumper depan dan belakang
)
d) Posisi korban
e) Posisi barang bukti
f) Panjang bekas rem
g) Lebar jalan
9. Tahap pengakhiran TKP laka lantas
a. Konsolidasi Pengecekan terhadap personil,perlengkapan dan
segala hal
yang diketahui,ditemukan,dan dilakukan di TKP.
b. Pembukaan TKP dilakukan agar arus lalu lintas normal kembali
dan
anggota tim dapat meninggalkan TKP.
c. Permitaan Visum Et Repertum.
d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
e. Koordinasi dengan pihak Jasaraharja dalam rangka mempercepat
klim
Asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.
/ VII. STANDAR...
-
11
VII. STANDAR PENGAMANAN BARANG BUKTI LAKA LANTAS
1. Penyitaan Barang Bukti
a. Barang bukti dari kecelakaan lalu lintas yang dapat disita
berupa kendaraan
bermotor,surat kendaraan bermotor, dan pengemudi, serta barang
muatan
dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan
lalu
lintas.
b. Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau diluar TKP
kecelakaan
lalulintas dapat dilakukan langsung, kemudian dilaporkan kepada
ketua
pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan.
c. Penyitaan barang bukti dari kecelakaan lalu lintas harus
diproses melalui
pembuatan berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh
penyidik dan
pemilik barang bukti atau keluarganya.
d. Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya
diserahkan surat
perintah penyitaan dan turunan berita acara penyitaan.
2. Penyimpanan, Penitipan Dan Pengembalian Barang Bukti
a. Barang bukti yang telah disita harus disimpan dirumah
penyimpanan barang
bukti sitaan yang ditetapkan.
b. Barang bukti yang disimpan secara phisik harus tetap
terpelihara sesuai
dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan.
c. Dalam hal tidak tersedianya rumah penyimpanan barang bukti
sitaan, Barang
bukti harus disimpan :
1). Dikantor Kepolisian Negara RI
2). Di kantor Kejaksaan setempat.
3). Di kantor pengadilan setempat.
4). Dapat dititip-rawatkan ditempat pemilik kendaraan
3. Barang bukti sitaan berupa mobil angkutan umum dapat
dititip-pakaikan kepada
pemilik dalam keadaan memaksa :
a. Berdasarkan penilaian tidak cukup tersedianya mobil angkutan
umum dan
mobil angkutan umum yang diperlukan bagi pelayanan
masyarakat.
b. Penitip-rawatan barang bukti sitaan dilakukan dengan
pembuatan berita
acara titip rawat barang bukti yang harus ditanda tangani oleh
penyidik dan
pemilik barang.
/ 3. Kondisi...
-
12
c. Kondisi sosial ekonomi pemilik berdasarkan surat pernyataan
yang
bersangkutan dan lurah/kepala desa setempat memerlukan kendaraan
yan
disita sebagai sarana atau sumber pendapatan.
d. Barang bukti tidak boleh dimodifikasi atau dipindah
tangankan.
4. Pengembalian Barang Bukti.
a. Barang bukti dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal
:
1). Barang bukti yang bukan digunakan oleh tersangka.
2). Tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan.
3). Sudah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan
perkara.
4). Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.
b. Pengembalian barang bukti wajib dilengkapi dengan surat
perintah
pengembalian barang sitaan yang ditanda tangani oleh kasat
lantas.
VIII. STANDAR PEMBERIAN GANTI RUGI MATERIIL DALAM KECELAKAAN
LAKA
LANTAS
1. Penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang
diakibatkan,
kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses diluar
pengadilan.
2. Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian
meteriil,dilakukan
secara musyawarah langsung antara pihak-pihak yang terlibat
kecelakaan lalu
lintas.
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai
kesepakatan para
pihak dapat meminta petugas kepolisian sebagai mediasi.
IX. STANDAR PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
1. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian
perkara, setiap
Berkas perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti
oleh perwira
pengawas penyidikan meliputi susunan dan isi bendel berkas
perkara.
2. setelah selesai dilakukan penyidikan, wajib segera dilakukan
pemberkasan
yang meliputi persyaratan pormal dan materiil untuk setiap
dokumen yang
dibuat oleh penyidik.
/ 3.Persyaratan...
-
13
3. Persyaratan pormil mencakup masalah persyaratan pormat
pembuatan surat
atau Berita Acara antara lain meliputi : pencantuman nama, dan
tempat
kesatuan, pro justitia,judul surat penomeran dan tanggal
pembuatan, nama dan
tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh
atasan
penyidik/penyidik pembantu.
4. Persyaratan materiil meliputi ; mencakup persyaratan materi
surat atau berita
acara meliputi dasar pembuatan surat, isian tentang fakta-
fakta,pembahasan,analisa perkara,analisa yuridis dan
kesimpulan.
A. Dasar Penghentian Penyidikan
1. Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara
adalah :
a. Tidak cukup bukti
b. Perkaranya bukan perkara pidana.
c. Demi hukum.
2. Penghentian perkara demi hukum meliputi :
a. Tersangka meninggal dunia
b. Perkara telah melampui masa kedaluwarsa
c. Nebis in idem
B. Penghentian Penyidikan
1. Penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanankan setelah
dilakuakan
tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata tidak
dapat
dilanjutkan.
2. Keputusan penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanakan
setelah
melalui tahap gelar perkara.
3. Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh
pejabat yang
bewenang:
a. Direktur lalu lintas di tingkat Polda
b. Kasat lantas di tingkat Polres
4. Gelar perkara di hadiri sekurang-kurangnya:
a. Penyidik dan pengawas penyidik
b. Pejabat yang membuat perintah penyidikan
c. Penasehat hukum terlapor
d. Saksi ahli, unsur pengawas penyidikan
e. Pejabat JPU bila sangat di perlukan
/ C. Penyerahan...
-
14
C. Penyerahan perkara
1. Berkas perkara yang dinayatakan telah selesai dan telah di
teliti oleh perwira
pengawas penyidik wajib di laporkan kepada pejabat yang
berwenang untuk
menyerahkan berkas perkara kepada JPU.
2. Dalam hal berkas perkara yang di serahkan kepada JPU di
nyatakan belum
lengkap menurut JPU, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan
berkas
perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU,
penyidik wajib
segera melaksanakan penyerahan berkas perkara tahap kedua
berikut
tersangka dan barang buktinya kepada JPU.
D. Sarana Pengendalian/Pengawasan Penyelesaian Perkara
1. Untuk menjamin kelancaran dan kete[atan pelaksanaan penyidik,
setiap
proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan
pengendalian
oleh perwira pengawas penyidik dan pejabat atasan secara
berjenjang.
2. Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian
perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyiapan buku register untuk pembuatan setiap surat-surat
administrasi
penyidikan;
b. Pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat
administrasi
penyidikan pada buku register yang telah disiapkan;
c. Pencatatan setiap tindakan yang dilakuakan oleh penyidik ke
dalam daftar
kronologis penindakan;
d. Pembuatan laporan kemajauan penyidikan yang dibuat secara
insidentil
atau berkala.
e. Pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil
penyidikan;
f. Analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap
unit.
/ X. PENGAWASAN .....
-
15
X. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Pengawasan
a. Analisa dan evaluasi hasil Laporan
b. Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon/HT
).
c. Mengontrol langsung pelaksaan di TKP
2. Pengendalian
a. Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas
b. Langsung dan tidak langsung
XI. KETENTUAN LAIN
1. Dalam pelakasanaan Quick Response Unit Laka Lantas dilarang
:
a. Menyimpang dari Standart Operasional Prosedur (SOP) yang
telah
ditentukan.
b. Menerima segala bentuk imbalan atau pungli.
c. Mengintimidasi korban maupun tersangka.
d. Bersikap kasar dan arogan.
e. Sebagai juru damai/makelar kasus.
f. Membiarkan perkara tidak tertangani dengan baik.
g. Tidak mencatat dalam buku regester.
2. Indikator keberhasilan.
a. Masyarakat mudah menghubungi bila terjadi kecelakaan.
b. Petugas unit laka cepat mendatangi TKP.
c. Masyarakat merasakan kenyamaan dan kepuasan terhadap
pelayanan
unit laka.
d. Masyarakat mendapatkan kecepatan dan kepastian hukum
perkaranya.
e. Zero Complain
XII. PENYIDIKAN PELANGGARAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN
JALAN
9. Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor atau penyidikan
terhadap
pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ),
tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan atau surat
tanda nomor kendaraan bermotor kecuali dalam hal :
/ a. Kendaraan...
-
16
a. Kendaraan bermotor di duga dari hasil tindak pidana atau
digunakan untuk melakukan tindak pidana.
b. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggal
dunia
seseorang. c. Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulu
uji kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (3).
d. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan
bermotor (STNK).
e. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi.
10. Berkas surat tilang adalah blangko tilang yang telah
digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas jalan tertentu.
11. Fungsi Blangko Tilang adalah :
a. Sebagai berkas bukti pelanggaran b. Sebagai surat penyitaan
BB c. Sebagai surat panggilan.
12. Denda Tilang :
a. Tabel denda tilang dan uang titipan adalah merupakan pedoman
bagi hakim untuk memutuskan perkara Tilang di siding
Pengadilan.
b. Besarnya uang titipan, pada tabel di susun dan di tetapkan
oleh ketua
pengadilan negeri setelah mendengar saran dan pendapat dari
KAJARI dan KAPOLRES/TA setempat dengan menggali, memperhitungkan
dan menilai kondisi social, ekonomi masyarakat setempat dengan
memperhatikan rasa keadilan serta efektifitas berlakunya hokum
dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
XIII. PENUTUP
Demikian Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Quick Response
Unit Laka
Lantas dan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Sat Lantas Polres
Mataram,
dibuat guna dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas
penanganan TKP kecelakaan lalu lintas
Mataram, 05 Maret 2013 KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM
KURNIANTO PURWOKO, SH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP
69020351