PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN KEMIRI KEPALA DESA KALIMENENG Alamat : l Kemiri-Pakisarum Km 1,5 Kode Pos 54262 Email : desa.kalimeneng@gmail .com PERATURAN DESA KALIMENENG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA KALIMENENG TAHUN 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALIMENENG, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kameneng Tahun 2013-2018; b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalimeneng, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Desa Kalimeneng Tahun 2013-2018. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
106
Embed
KEPALA DESA KALIMENENG · pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalimeneng, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN KEMIRI
KEPALA DESA KALIMENENG Alamat : l Kemiri-Pakisarum Km 1,5 Kode Pos 54262
Email : desa.kalimeneng@gmail .com
PERATURAN DESA KALIMENENG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
DESA KALIMENENG TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIMENENG,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 115 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kameneng Tahun 2013-2018;
b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalimeneng, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kalimeneng Tahun 2013-2018.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten .Purworejo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2013;
27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa;
30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan KEPALA DESA KALIMENENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA KALIMENENG KECAMATAN KEMIRI
KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KALIMENENG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDesa ) DESA KALIMENENG TAHUN 2013-2018
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Kalimeneng.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kalimeneng dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimeneng.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Kalimeneng adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa Kalimeneng, selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo
yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Purworejo adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menangah Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Kalimeneng Tahun 2013-2018.
9. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalimeneng yang disusun setiap
tahun sekali.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Pasal 2
RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Desa.
Pasal 3
Sistematika RPJM-Desa disusun sebagai berikut : a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Desa;
c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan;
d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan;
g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa;
h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas;
i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja;
j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi.
Pasal 4
RPJM-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 5
RPJM-Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo.
Pasal 6
1) Program Pembangunan Desa periode 2013-2018 dilaksanakan sesuai RPJM-
Desa;
2) RPJM-Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan
jangka menengah desa.
Pasal 7
RPJM-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2013-2018.
Pasal 8
RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
1). Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa; 2). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJM-Desa ini menjadi pedoman
penyusunan rencana kerja pembangunan desa sampai dengan Tahun 2018 .
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
Pasal 13 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.
Ditetapkan di Kalimeneng pada tanggal 29 Agustus 2016 KEPALA DESA KALIMENENG,
MUCH ROMELAN Diundangkan di Kalimeneng pada tanggal 30 Agustus 2016
SEKRETARIS DESA
SUSILO BERITA DESA KALIMENENG KEC.KEMIRI KAB. PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 3306122024/PD/03
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIMENENG KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIMENENG NOMOR: 144.1/ 03 /2016
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DESA KALIMENENG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)
TAHUN 2013-2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMENENG,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kameneng Tahun 2013-2018;
b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalimeneng, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kalimeneng Tahun 2013-2018.
d. bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf C disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD;
e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2104 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KASATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Desa Kalimeneng Nomor 3 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (
RPJMDes ) Tahun 2013 - 2018 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;
KEDUA Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU
Keputusan ini kepada Kepala Desa Kalimeneng;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Kalimeneng pada tanggal : 26 Agustus 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KALIMENENG
RINO HADISUKAMTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIMENENG KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO
BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIMENENG
Pada hari ini Jum’at tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu
enam belas bertempat di Balai Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten
Purworejo telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka
membahas :
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa
Kalimeneng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa
(RPJMDes ) Tahun 2013 - 2018
Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan para anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.
Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata
sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Desa Kalimeneng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMDes ) tahun 2013 - 2018
Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan
Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kalimeneng, 26 Agustus 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
RINO HADISUKAMTO
DAFTAR HADIR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Rapat : Badan Permusyawaratan Desa Desa : Kalimeneng Kecamatan : Kemiri Kapupaten : Purworejo Tanggal : 26 Agustus 2016
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 H. Rino Hadisukamto Ketua 1.
2 Wakil Ketua 2.
3 Maryadi Sekretaris 3.
4 Mustakim Anggota 4.
5 Wage Ashari Anggota 5.
Ketua BPD Desa Kalimeneng
RINO HADISUKAMTO
DAFTAR ISI
Daftar Isi ................................................................................... ii
Daftar Gambar .......................................................................... v
Daftar Tabel .............................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN...................................................................... I.1
1.1 Latar Belakang .................................................................. I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................... I.4
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... I.7
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi
serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan
rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun. RPJMDesa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensuport
perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik
maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada
desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti
partisipatif, transparansi dan akuntabel.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut
memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku
pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah
Perencanaan Pembangunan atauN Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas
dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0008/M.PPN/01/2007
dan 050/264A/SJ perihal Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.
Adapun untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa
pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders)
desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untukmengatasi permasalahan
desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)
untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana
pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun
berjalan serta masukan dari nara sumber danpeserta yang menggambarkan
permasalahan nyata yang sedangdihadapi.
3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perludiketahui peserta
Musrenbang untuk proses pengambilankeputusan hasil Musrenbang;
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam
Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
Didalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setidaknya memperhatikan beberapa hal yaitu:
a. Persiapan meliputi analisis akar penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan pembangunan, peta sosial dusun/desa, membangun komitmen atau janji luhur desa;
b. Merumuskan aspek dasar kelembagaan desa yang meliputi mandat kelembagaan desa, analisis stakeholder (pelaku) visi dan misi desa);
c. Merumuskan aspek strategispembangunan desa yang meliputi analisis eksternal, internal, perumusan isu-isu strategis pembangunan desa (kecenderungan atautrend ke depan), penyusunan isu-isu strategis pembangunan desa (jangka pendek, menengah dan panjang) dan;
d. Merumuskan aspek praktis perencanaan pembangunan desa yang meliputi rencana kerja (work plan), rencana anggaran (biaya) dan sumber-sumber pembiayaan.
Berdasarkan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;
a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut
RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa,
merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sedangkan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. penyelenggaraan pemerintahan desa; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; c. keuangan desa; d. profil desa; e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat.
Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa Terpilih, dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun RKP-Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
Dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi dan program kerja Kepala Desa untuk dijabarkan ke dalam Strategi pembangunan desa, Kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan Arah kebijakan keuangan desa. Untuk selanjutnya Rancangan RPJMDesa disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten yakni RPJMD Kabupaten Purworejo. Rancangan RPJMDes tersebut dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Jangka menengah desa, dan hasil Musrenbangdesa dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan akhir RPJMDesa.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan
RPJMDesa Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun
2013-2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2006 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011,
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4
Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten .Purworejo Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor .5.Tahun 2010 tentang
Sumber Pendapatan Desa;
22. Peraturan Bupati Purworejo nomor 58 tahun 2009 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Purworejo nomor 21 tahun 2008 tentang pedoman
pengelolaan keuangan desa.
24. Peraturan Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor
06 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor
04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa
Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo disusun dengan maksud
menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang
akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Kalimeneng Tahun 2013-2018
bertujuan untuk :
1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi
regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin
dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan
BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan
disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai
dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Desa
Kalimeneng, APBD Kabupaten Purworejo, APBD Provinsi Jawa Tengah dan
APBN serta sumber dana lainnya;
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa untuk mencapaitujuan
dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur;
4. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja
tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.
1.4 Sistematika
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa
Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa
BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka
Pendanaan
BAB IV Analisis Isu-isu Strategis
BAB V Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja
BAB X Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Kondisi Umum Desa
Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo secara topografi
termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ±20 meter dari
permukaan laut (mdpl).
Adapun batas-batas wilayah Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten
Purworejo adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 berikut
ini :
a. Sebelah Utara : Desa Kaliurip Kec. Kemiri
b. Sebelah Timur : Desa Bedono Kluwung/ Sidodadi Kec. Kemiri
c. Sebelah Selatan : Desa Kemiri Lor Kec. Kemiri
d. Sebelah Barat : Desa Rejowinangun
Gambar 2.1
2.1.2. Luas Wilayah
Adapun luas wilayah Desa Kalimeneng adalah 118,775 Ha yang terdiri dari :
a. Tanah sawah : 40.455 Ha
b. Tanah bukan sawah : 78,320 Ha
a. Tanah sawah seluas 40,455 Ha terdiri dari :
1. Irigasi Teknis : 32,000 Ha
2. Irigasi setengah Teknis : 5,120 Ha
3. Tadah Hujan : 3,335 Ha
b. Tanah bukan sawah seluas 78,320 Ha terdiri dari :
1. Pekarangan/bangunan : 60,200 Ha
2. Tegalan : 12,270 Ha
3. Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll) : 5,850 Ha
Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Kalimeneng terbagi ke
dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT
sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Kalimeneng
No Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT
1. Dusun Paduroso 1 ( satu ) 3 ( tiga )
2. Dusun Cengkir Legi 1 ( satu ) 2 ( dua )
Jumlah 2 ( dua ) 5 ( lima )
2.1.3. Kondisi Demografi a. Laju Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Desa Kalimeneng terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2010
sebanyak 1.391 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 7,05% sampai dengan tahun
2014 menjadi sebesar 1.489 jiwa.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kalimeneng
selama 5 tahun terjadi penambahan 98 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,4%.
Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Kalimeneng dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah penduduk Desa Kalimeneng Tahun 2010-2014
No Tahun Jenis Kelamin
Jumlah Perubahan Pertumbuhan
% Kepadatan
/Km² L P
1. 2010 709 682 1.391 20 1,4 % 11,7
2. 2011 717 703 1.420 29 2 % 11,9
3. 2012 730 717 1.447 27 1,9 % 12,1
4. 2013 743 722 1.465 18 1,2 % 12,3
5. 2014 755 734 1.489 24 1,6 % 12,5
b. Jumlah Penduduk per Dusun
Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
berada di Dusun Paduroso, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat
di Dusun Cengkir Legi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2010-2014
No Dusun Jumlah Penduduk
2010 2011 2012 2013 2014
1. Dusun Paduroso 930 947 966 978 984
2. Dusun Cengkir Legi 461 473 481 487 505
Jumlah 1.391 1.420 1.447 1.465 1.489
c. Jenis Pekerjaan
Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan
di Desa Kalimeneng pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dominan pada
jenis mata pencaharian pertanian.
Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di
Desa Kalimeneng pada tahun 2010-2014, sebagaimana table 2.4 berikut ini :
Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Desa Kalimeneng Umur 15 tahun keatas menurut Mata
Pencaharian Tahun 2010-2014
Lapangan Pekerjaan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Pertanian 318 328 322 328 324
Bangunan dan Pertukangan 62 64 64 67 64
Perdagangan 83 82 83 83 82
PNS 28 27 27 30 33
TNI/POLRI 8 8 8 8 8
Karyawan Swasta 226 230 243 233 231
Pensiunan 23 24 24 27 28
Nelayan 0 0 0 0 0
Pemulung 0 0 0 0 0
Jasa Lainnya 421 425 425 434 430
2.1.4. Sumber Daya alam
Kondisi topografi,
Desa Kalimeneng memiliki relief daerah dataran. Desa Kalimeneng
merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor
pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif
untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman holtikultura
yang meliputi bawang merah, semangka dan melon. Sumber daya alam sangat
bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.
Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Kalimeneng pada musim
kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering
terjadi banjir dan erosi. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29ºC,
suhu minimum 20ºC dan suhu maksimum 36ºC.
Potensi Lahan Pertanian,
Desa Kalimeneng dengan luas Tanah 118,775 Ha yang terdiri dari tanah
sawah seluas 40,455 Ha (34,06%) dan tanah bukan sawah seluas 78,320 Ha
(65,94%). Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi
sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan
sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegalan dan lain-lain
sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5 Luas areal penggunaan lahan di Desa Kalimeneng Tahun 2014
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha)
1. Sawah 40,455
a. Irigasi Tekhnis 32,000
b. Irigasi ½ Tekhnis 5,120
c. Tadah Hujan 3.335
2. Bukan Sawah 78,320
a. Pekarangan/bangunan 60,200
b. Tegalan 12,270
c. Lain-lain (Jalan, makam, sungai,dll) 5,850
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Angka Partisipasi Sekolah
Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu
indikator pertama IPM. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Kalimeneng
tahun 2010-2014, terbanyak pada tamatan SD atau sederajat kemudian secara
berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD, SLTP
atau sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/diploma, S1 dan
S2.
2.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
APK (Angka Partisipasi Kasar) SD merupakan angka hasil pembagian antara
jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk
kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SD merupakan angka hasil
pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat
dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK (Angka Partisipasi Kasar)
SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di
jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.
APM (Angka Partisipasi Murni) SLTP merupakan angka hasil pembagian
antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah
penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APM SLTP mengalami peningkatan. Gejala
ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SD banyak yang melanjutkan ke tingkat
SLTP.
APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA merupakan angka hasil pembagian
antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau
sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.
APM (Angka Partisipasi Murni) SMA merupakan angka hasil pembagian
antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau
sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. APM SMA juga
mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP
banyak yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK/Paket C.
2.2.3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek angka kematian bayi
lahir, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 angka kelangsungan hidup bayi
di Desa Kalimeneng sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :
Tabel 2.6
Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir
Desa Kalimeneng Tahun 2010-2014
No Indikator Capaian Kinerja indikatif
2010 2011 2012 2013 2014
1. AKB/KH 0/9 0/7 0/10 0/10 2/8
2. AKI/KH 0/9 0/7 0/10 0/10 0/8
3. AKBAL/KH 0/9 0/7 0/10 0/10 1/8
4. BBLR 0 0 0 0 0
Keterangan :
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas)
AKBAL : Angka Kematian Balita
BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah
KH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)
2.3 Aspek Ekonomi
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan
pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
2.3.2. PDRB Perkapita
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu
indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan
tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.
2.4. Aspek Pelayanan Umum
Anggaran yang dipergunakan dalam rangka Pelayanan kepada Masyarakat
pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :
2.4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran
operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatankegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
4. Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu;
5. Rapat-rapat koordinasi;
6. Rapat-rapat konsultasi keluar desa;
7. Honorarium/belanja pegawai;
8. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Penghargaan/pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa;
11. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa;
12. Tunjangan BPD;
13. Honorarium Tenaga Honorer Desa/Pegawai Desa;
14. Pengadaan jasa gambar &RAB proyek fisik;
15. Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.
Program ini dialokasikan anggaran dengan realisasi kegiatan berupa
terwujudnya berbagai penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran,
penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif, tunjangan, penghargaan
dan honorarium serta penghasilan tenaga pegawai desa sehingga dapat
mendukung terwujudnya tertib administrasi perkantoran, serta kelancaran
mekanisme dan prosedur kerja.
2.4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan
penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representif dan berorientasi
kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan. Pencapaian program ini
1. Belanja Pegawai 131.900.000 174.000.000 207.000.000 241.200.000
2. Belanja Subsidi - - - -
3. Belanja Hibah - - - -
4. Belanja Bantuan Sosial
5.000.000 7.000.000 9.500.000 10.000.000
5. Belanja Bantuan Keuangan
16.750.000 24.500.000 35.000.000 45.000.000
6. Belanja Tak Terduga
1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
JUMLAH BELANJA 337.983.000 634.966.000 858.966.400 913.170.000
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari
permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Kemiri lor secara rinci
sebagai berikut :
4.1.1. Pelayanan Dasar
a. Bidang Pendidikan
1. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK dan SD;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD;
3. Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD;
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan
pendidikan.
b. Bidang Kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan
bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan
kesehatan untuk ibu melahirkan, terlambatnya mengambil keputusan
oleh pihak keluarga, terbatasnya bidan desa.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya
kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak
menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup
bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang
baik.
3. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana
maupun sumberdaya kesehatan.
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia dibawah lima tahun.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat
rasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli
obat diluar resep dokter atau obat generik.
6. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal.
c. Bidang Pekerjaan Umum :
Jalan
1. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini
didasarkan atas kondisi jalan yang, dan masih banyaknya kerusakan.
Sampah
1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
2. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat
Pembuangan Akhir (TPA).
Sumber Daya Air
1. Tidak sempurnanya kondisi jaringan irigasi dan jaringan pengairan
lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum
tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
Limbah
1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di pemukiman.
2. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam
skala komunitas (kelompok masyarakat).
Pembangunan Saluran Drainase
1. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memlihara saluran
drainase.
Penataan Lingkungan
1. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum
sesuai harapan.
2. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang
memadai.
d. Bidang Perumahan
1. Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian
besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang
bermata pencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung,
dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
4. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam
pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
5. Masih ada rumah yang tidak layak huni di Desa Kemiri lor.
6. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih.
7. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat
dan layak huni.
8. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan
pengadaan rumah.
e. Bidang Penataan Ruang
1. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang
desa.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan
ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya
penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam
upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
f. Perencanaan Pembangunan
1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan
pembangunan desa.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
3. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam
perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya
pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System
Perencanaan.
g. Perhubungan
1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
h. Lingkungan Hidup
1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang
disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada
kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (global warming).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan
instansi pemerintah.
i. Pertanahan
1. Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.
j. Kependudukan
1. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib
administrasi kependudukan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari
rendahnya kepemilikan KTP, akte kelahiran dan dokumen
kependudukan lainnya.
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai
kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai
rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan
penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam
pelaksanaan pembangunan.
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program
keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.
3. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.
4. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.
m. Sosial
1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni,
penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat
dalam penanganan masalah sosial.
4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (Corporate Social
Responcibility/CSR).
n. Ketenagakerjaan
1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari
tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga
kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak
sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja
yang tersedia.
3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.
o. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang berbadan hukum,
sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif,
terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan
informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini
ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan
rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.
p. Penanaman Modal
1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka
menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan
jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.
q. Kebudayaan
1. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat
dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya
pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah
sebagai asset budaya.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya untuk
mengangkat citra budaya daerah.
r. Kepemudaan dan Olahraga
1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan
pergaulan bebas. Hal ini disebabkan budaya luar dan teknologi
informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Hal ini
disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga
keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam
tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau
belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum optimalnya menumbuh kembangkan kewirausahaan di kalangan
pemuda . Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan
dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan
ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum
berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini
dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit-bibit altet
berprestasi masih kurang/rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan
gerakan pemasyarakatan olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.
s. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan
meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari
semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan
pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri
bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman
dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara,
kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
3. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam
pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan
nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat
dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam
melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat
(pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam
rangka pengurangan resiko bencana.
t. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa
dan Perangkat Desa
1. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi,
fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi
aspirasi masyarakat secara optimal.
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa
sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi
yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan
efisien.
5. Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan
penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya
alam.
6. Belum tersusunnya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan
merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
7. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa
yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang
memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan,
respondisf dan akuntable belum dapat diwujudkan.
u. Ketahanan pangan
1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa
konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan
terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya
kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum bearagam dan
bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.
v. Pemberdayaan Masyarakat
1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber
daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif
sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha
secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan system masyarakat baik
sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
w. Statistik
1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan
evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini
menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan desa dan dokumen dokumen lainnya.
x. Kearsipan
1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan
handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi
kearsipan.
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
desa, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih
kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
3. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan
sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.
y. Komunikasi dan Informatika
1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media
massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk
penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan
keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi
yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika
karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan
pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan
pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan
prasarana dibidang teknologi informasi.
z. Perpustakaan
1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh
rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah
koleksi buku perpustakaan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa,
disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan
minimnya tenaga pengelola perpustakaan.
4.1.2. Pelayanan Lainnya
a. Pertanian
1. Masih rendahnya tingkat kesjahteraan petani karena
kepemilikan sawah oleh petani rata-rata ¼ hektar.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
petani.
3. Belum optimalnya peningkatan SDM Kelembagaan
Kelompok Tani.
4. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta
pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan
holtikultura, buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih
tingginya bunga bank untuk usaha tani.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga
saprodi pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya
nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya
pemasaran hasil pertanian.
8. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan
fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak
pada musim kemarau.
10. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian dan
peternakan.
11. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian.
12. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.
b. Pariwisata
1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa
dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di
desa.
2. Belum adanya master plan pengembangan pariwisata
berbasis pertanian (agrowisata) desa.
c. Perdagangan
1. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak
dan terjangkau, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
2. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari
banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan
keberadaan toko kelontong dan/atau pasar tradisional
yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.
3. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih
rendahnya infrastruktur penunjang yang telah
menyebabkan turunnya daya saing produk
4.2 Isu-isu Strategis
Kondisi lingkungan secara nasional saat ini yang terkait dengan
isu-isu strategis adalah sebagai berikut :
1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sangat ironis, dimana
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki
sumber daya alam yang sangat melimpah, selain di bidang
pertanian dan kelautan. Beberapa penyebab tingginya angka
kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah karena kualitas
sumber daya manusia yang masih rendah dan kesempatan kerja
bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut dapat kita jumpai di
perdesaan, banyak sekali rakyat miskin yang mendapatkan
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.
Di lain pihak meningkatnya pengangguran di Indonesia
disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang
mengirimkan barang ke luar negeri. Hal itu mengurangi tingkat para
pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan,
karen itu merupakan produk lokal.
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan
permasalahan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah, baik
pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kabupaten Purworejo, termasuk Pemerintah Desa Kemiri lor.
2. Tuntutan Perwujudan Good and Clean Governance yang
semakin kuat
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu
agenda penting dalam pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
rakyat Indonesia. diantaranya : Keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,
menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat dapat
menjamin kelancaran, keserasian
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kalimeneng saat ini,
dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Desa), maka untuk pembangunan Desa Kalimeneng pada periode 5 (lima)
tahun ke depan (tahun 2013-2018), disusun visi sebagai berikut :
“Terwujudnya Kalimeneng sebagai Desa yang mandiri berbasis
pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih
sejahtera.”
Dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Desa yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian
bahwa masyarakat Desa Kalimeneng mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang
memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
c. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah
masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna
mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan
permasalahan kehidupan pada umumnya.
d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa
diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara
lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan,
rasa aman dan tentram).
5.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian
desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong
derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan
memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan
daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin
tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti
luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian.
5.3 Tujuan dan Sasaran
a. Untuk mencapai misi 1, yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur
yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta
infrastruktur strategis lainnya.” maka tujuan dan sasaran pembangunan
tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
perekonomian desa, dengan sasaran antara lain :
a) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
b) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti
luas;
c) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
d) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan
industri dan pariwisata di bidang pertanian.
2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan
desa, dengan sasaran antara lain :
a) Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
b) Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan, dengan sasaran antara lain :
a) Meningkatnya ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan.
b) Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
bidang pemerintahan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta
peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan desa.
b. Untuk mencapai misi 2, yaitu “Meningkatkan pembangunan di bidang
kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat
bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.”
maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013-2018 yang akan
dilaksanakan adalah :
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan sasaran
antara lain :
a) Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat. RPJM-Desa
b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
c) Menurunnya angka kematian bayi.
d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
a) Semakin minimalnya presentase absensi para
pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
b) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
c. Untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan pembangunan di bidang
pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.” maka tujuan
dan sasaran pembangunan tahun 2013-2018 yang akan dilaksanakan
adalah :
1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dengan sasaran antara
lain :
a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun
ke atas.
b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke
atas.
c) Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.
2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang
pembangunan, dengan sasaran antara lain sebagai berikut :
a) Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna).
b) Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan
kreativitas pemuda.
4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat, dengan
sasaran :
a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
b) Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.
d. Untuk mencapai misi 4, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi
dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan
di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.”
maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :
1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran
sebagai berikut :
a) Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan usaha
pembibitan
b) Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.
2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas,
dengan sasaran antara lain :
a) Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan,
holtikultura, pembibitan, peternakan dan perikanan.
3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti
luas, dengan sasaran :
a) Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam
upaya peningkatan produksi pertanian.
b) Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan
hama serta penyakit tanaman.
4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha
industri, perdagangan dan pariwisata dengan sasaran antara lain :
a) Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya
usaha industri.
b) Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
c) Meningkatnya usaha di bidang pariwisata.
d) Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro
dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
e. Untuk mencapai misi 5, yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,
penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan
pelayanan kepada masyarakat.” maka tujuan dan sasaran
pembangunannya meliputi :
1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat
dengan sasaran sebagai berikut :
a) Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
b) Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program
keluarga berencana.
c) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
d) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan
mempertimbangkan kesetaraan gender.
2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara
lain:
a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya
kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin
seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat
partisipasi optimal.
3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban
masyarakat dengan sasaran antara lain :
a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum
yang berlaku.
c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan public kepada
aparatur pemerintahan desa.
f. Untuk mencapai misi 6, yaitu “Mengupayakan pelestarian sumber daya
alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna
meningkatkan perekonomian.” Maka tujuan dan sasaran pembangunan 5
(lima) tahun ke depan antara lain :
1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan
hidup dengan sasaran sebagai berikut :
a) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian
lingkungan.
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
dengan sasaran :
a) Meningkatnya upaya reboisasi.
b) Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
c) Meningkatkan upaya pencagahan dan penanggulangan bencana
alam.
5.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tabel 5.1
TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN VISI : “Terwujudnya Kalimeneng sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang
mendukung
perekonomian
desa,
seperti jalan,
jembatan
serta infrastruktur
strategis lainnya.
1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa
a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertaniandalam arti luas;
c. Meningkatnya ketersediaan saranaprasarana perdagangan;
d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana
pengembangan industri dan
pariwisata di bidang
pertanian.
1. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi
2. Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan
4. Meningkatkan pembangunan danpemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
b. Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas,perdagangan, industri &,pariwisata
c. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan
d. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
e. Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa
a. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
b. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan
a. Meningkatnya ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan.
b. Meningkatnya ketersediaan sarana
sarana prasarana pendidikan
penunjang kegiatan pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan
a. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat,
a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
c. Menurunnya angka kematian bayi.
d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat
a. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional.
b. Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat
a. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke
1. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa.
2. Meningkatkan fasilitas
a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
b. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik
atas. c. Meningkatnya APM dan APK
pendidikan SD sampai dengan SLTA.
bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga
pendidikan. c. Meningkatkan partisipasi dan
peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
a. Meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna).
b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
4. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
b. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.
4.Meningkatkan
pembangunan
ekonomi dengan
mendorong
semakin tumbuh
dan
berkembangnya
pembangunan di
bidang pertanian
dalam arti luas,
1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas
a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.
1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan
3. Meningkatkan kerja sama
a. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.
b. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
c. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
d. Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk
2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas
a. Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perikanan.
3. Meningkatkan pemberdayaan
a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku
industri,
perdagangan dan
pariwisata.
para pelaku usaha pertanian dalam arti luas
pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.
b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
4. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
5. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.
modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata
a. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri.
b. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata.
d. Meningkatnya danberkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
5. Menciptakan tata
kelola
pemerintahan
yang baik (good
governance)
berdasarkan
demokratisasi,
transparansi,
penegakan
hukum,
berkeadilan,
kesetaraan gender
1. Meningkatkan
pelayanan bidang
pemerintahan
kepada masyarakat
a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
c. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat
d. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public).
3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan
a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
b. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
d. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan
dan
mengutamakan
pelayanan kepada
masyarakat.
aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.
e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis
f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
2.Meningkatkan
kualitas
demokratisasi di desa
a. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
3 Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat
a. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
b. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.
6. Mengupayakan
pelestarian
sumber daya alam
untuk memenuhi
kebutuhan dan
pemerataan
1.Meningkatkan
pengendalian
perencanaan dan
perusakan
lingkungan hidup
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pelestarian lingkungan
1. Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan
pentingnya pelestarian
lingkungan dan sumber
daya alam
2 Mengoptimalkan peran
a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
b. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam
pembangunan
gunameningkatka
n perekonomian.
serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan
3 Pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
untuk memacu
pertumbuhan di seluruh
wilayah dengan karakteristik
masingmasing
c. Mewujudkan kondisi wilayah Desa Kalimeneng yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.
2. Meningkatkan upaya
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam
a. Meningkatnya upaya reboisasi. b. Meningkatnya ketersediaan air
tanah/sumber air. c. Meningkatkan upaya pencagahan
dan penanggulangan bencana alam.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1 Strategi
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa
dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :
Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur
strategis lainnya, dengan tujuan :
1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
perekonomian desa.
2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan
kesehatan desa.
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
bidang pemerintahan.
Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas adalah :
(1) Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
(2) Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas.
(3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras
pendidikan.
(4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang
pemerintahan.
Misi 2: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong
derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan
memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.
Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai
berikut
(1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
bagi penduduk miskin.
(2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit dengan
sanitasi / penuntasan lingkungan.
(3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
Misi 3: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki
kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai
bidang pembangunan.
4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuan-tujuannya adalah
sebagai berikut :
(1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan
yang ada di desa.
(2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan,
pembinaan pemuda dan olahraga.
Misi 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin
tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian
dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-
tujuan :
1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam
arti luas.
4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku
usaha industri, perdagangan dan pariwisata.
Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah
sebagai berikut :
(1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya
peningkatan produksi.
(2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha
dengan pelaku perdagangan.
(3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna
pengembangan agrowisata.
(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta
promosi dan akses pemasaran bagi petani.
(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi
melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan
pemberdayaan P3A.
Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum,
berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada
masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban
masyarakat.
Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah
sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos
kerja birokrasi.
(2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif
pengawasan masyarakat (control public).
(3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
termasuk keuangan desa.
Misi 6: Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian, dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan
lingkungan hidup.
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya
alam.
Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-tujuannya adalah
sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian
lingkungan dan sumber daya alam.
(2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi
masyarakat peduli lingkungan.
(3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu
pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-
masing.
6.2 Arah Kebijakan
Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi
yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai
berikut :
Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur
strategis lainnya, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan
yang akan dituju antara lain :
(a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
(b) Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas,
perdagangan, industri &, pariwisata.
(c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan.
(d) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
(e) Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.
Misi 2: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong
derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan
memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan dua tujuan
diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut
:
(a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional.
(b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan
kesehatan.
Misi 3: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki
kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan empat tujuan
diatas, maka arah kebijakan yang ditempuh meliputi :
(a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang
pendidikan.
(b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan
pendidikan.
(c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam
bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
Misi 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin
tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian
dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan
empat tujuan didepan, maka arah kebijakan yang diambil antara lain
:
(a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.
(b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya,
pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
(c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
(d) Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal
petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi
masyarakat.
Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum,
berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat, dengan tiga tujuan diatas, maka arah kebijakan
yang akan dituju adalah :
(a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai
kompetensi yang dibutuhkan.
(b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
(c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
(d) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai
bidang pelayanan.
(e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang
demokratis.
(f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
pembangunan.
Misi 6: Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian, dengan dua tujuan diatas maka arah kebijakan yang
akan dituju adalah :
(a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.
(b) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber
daya alam
Mewujudkan kondisi wilayah Desa Kalimeneng yang lebih hijau (dominasi vegetasi)
dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
7.1 . Kebijakan Umum
Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun
waktu 6 tahun (2013-2018) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten Purworejo dengan kebijakan Pemerintah Desa Kalimeneng, maka
pembangunan Desa Kalimeneng dibagi menjadi dua tahap pembangunan,
yaitu tahap perwujudan masyarakat Kalimeneng yang lebih sejahtera lahir
dan batin (tahun 2013-2015), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan
publik (tahun 2016-2018).
A. Tahapan Perwujudan Masyarakat Kalimeneng yang lebih sejahtera
Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa
Kalimeneng dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan
hasi-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam. Kebijakan prioritas
pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Kalimeneng yang lebih
sejahtera (tahun 2013-2015) adalah sebagai berikut :
1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangankemiskinan).
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industri kecil, perdagangan dan pariwisata
di bidang pertanian dalam arti luas.
B. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Pelayanan Publik
Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan
publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi
pembangunan jangka menengah Desa Kalimeneng Tahun 2013-2018 serta
percepatan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas
pembangunan pada tahap ini (tahun 2016-2018) adalah sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidangindustri,
perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi investor yang bergerak di
bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi
pertanian.
7.2 Program Pembangunan
7.2.1. Program Pelayanan Umum
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
d. Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu.
e. Rapat-rapat koordinasi.
f. Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
g. Honorarium/belanja pegawai.
h. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
i. Penghargaan/pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
j. Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.
k. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.
l. Tunjangan BPD.
m. Honorarium Tenaga Honorer Desa/Pegawai Desa.
n. Pengadaan jasa gambar &RAB proyek fisik.
o. Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
indikasi kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook,printer, kamera.
b. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
d. Pemeliharaan Papan Informasi dan Papan Organisasi.
e. Pengadaan barang lain-lain kantor.
f. Pengadaan Belanja Lain-lain.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, indikasi kegiatan ini meliputi :
a. Pengadaan mesin/kartu absensi.
b. Pengadaan pakaian dinas aparatur dan pengurus lembaga
kemasyarakatan desa.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,indikasi
kegiatan ini meliputi :
a. Pendidikan dan pelatihan formal.
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja.
b. Penyusunan laporan keuangan bulanan.
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
d. Penyusunan dokumentasi kegiatan.
e. Pendataan, pengolahan data profil desa dan data tingkat
perkembangan desa.
f. Pengadaan papan nama proyek dan prasasti kegiatan.
7.2.2. Program Pelayanan Dasar
1. Kesehatan
Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan
individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup
sehat dan upaya kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan program
Pengembangan Desa Siaga, meliputi :
a. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikasi
kegiatan antara lain :
a. Pelayanan kesehatan di Polindes.
b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
c. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular dan wabah.
b. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan
indikasi kegiatan antara lain :
a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil.
b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang
mampu.
c. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu.
c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara
lain :
a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
b. Pemberian makanan tambahan dan vitamin.
c. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya.
d. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi
(Kadarzi).
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan
indikasi kegiatan antara lain :
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan
indikasi kegiatan meliputi :
a. Penyuluhan kesehatan anak balita.
b. Imunisasi bagi anak balita.
c. Pelatihan dan/atau pendidikan perawatan anak balita.
f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan
antara lain :
a. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
dengan indikasi kegiatan :
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
b. Pemberian vaksin penyakit menular.
c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
d. Pelayanan pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular.
h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan
indikasi kegiatan sebagai berikut :
a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
b. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
2. Pendidikan
a. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi kegiatan antara lain :
a. Pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan TK formal.
b. Pemberian bantuan operasional kegiatan PAUD dan TK formal.
c. Pembangunan Gedung PAUD.
d. Perlengkapan dan mebelair sekolah.
e. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
b. Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan meliputi :
a. Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan dasar.
c. Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
a. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
b. Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.
c. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
d. Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup (life
skill).
3. Pekerjaan Umum
Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat
secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan
sarana prasarana kepentingan umum. Kebijakan ini meliputi kegiatankegiatan
sebagai berikut :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan
meliputi :
a. Pembangunan dan betonisasi jalan.
b. Pembangunan Jembatan.
b. Program Pembangunan Saluran/drainase/Goronggorong/
Talud/Bronjong, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
a. Pembangunan saluran/drainase.
b. Pembangunan Talud/bronjong.
c. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan :
a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
d. Program Pemeliharaan Saluran/drainase/goronggorong/
talud/bronjong, dengan indikasi kegiatan :
a. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran /drainase / gorong-gorong / talud
/ bronjong.
e. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
dengan indikasi kegiatan :
1. Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
2. Pembangunan Gapura di Dusun-dusun.
f. Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan
Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan meliputi :
a. Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.
g. Program Pembangunan, pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya
Air, dengan indikasi kegiatan meliputi :
a) Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.
h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah, dengan indikasi kegiatan :
a) Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagimasyarakat
berpenghasilan rendah.
b) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah.
c) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
i. Program Pengendalian Banjir, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut
:
a) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam
penanggulangan banjir.
4. Perumahan
Penekanan kebijakan di bidang Perumahan ini pemenuhan kebutuhan
rumah yang sehat, aman dan layak huni.
a. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikasi kegiatan
meliputi :
a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.
b) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
b. Program Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan diantaranya :
a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin.
b) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut :
a) Fasilitas pembangunan sarana dan prasaranadasar pemukiman
berbasis masyarakat.
b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
perumahan.
d. Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan
indikasi kegiatan meliputi :
a) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan
bencana sosial.
b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut :
a) Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meinggal.
b) Koordinasi pengelolaan dan penataan areal pemakaman.
f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
a) Peningkatan antisipasi penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Penataan Ruang
Penekanan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perencanaan tata
ruang dan kawasan desa.
a. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan indikas kegiatan meliputi :
a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata
ruang.
b) Penetapan kebijakan rencana tata ruang.
c) Penyusunan rencana tata ruang.
b. Program Pemanfaatan Tata Ruang, dengan indikasi kegiatan antara lain
:
a) Penyusunan norma, standar dan criteria pemanfaatan ruang.
b) Survey dan pemetaan
c) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan
ruang.
c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi kegiatan
sebagai berikut :
a) Penyusunan dan penataan program pengembangan RTH.
b) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
6. Perencanaan Pembangunan
Penekanan kebijakan perencanaan pembangunan adalah membuat
perencanaan pembangunan yang realistis dan capable.
a. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan indikasi kegiatan meliputi
:
a) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi pencapaian target
kinerja program dan kegiatan.
b) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan.
b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan
perencanaan pembangunan desa.
b) Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana.
c) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan desa.
d) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
desa.
c. Program Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan
sebagai berikut :
a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program