KEPALA DESA BURAT KABUPATEN WONOSOBO PERATURAN DESA BURAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BURAT Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14
Embed
KEPALA DESA BURAT KABUPATEN WONOSOBO PERATURAN DESA …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DESA BURAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BURAT
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1367);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor
74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Burat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Burat Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Desa Tahun 2020 Nomor 4);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BURAT
TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan
perincian sebagai berikut:
1.
2.
Pendapatan Desa
Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.752.864.788,-
565.691.567,-
880.327.834,-
71.941.618,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa
Rp.
Rp.
103.399.800,-
185.000.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.806.360.819,-
Surplus/Defisit Rp. 53.496.031,-
3.
Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp.
Rp.
63.412.618,-
0,-
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 63.412.618,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:
1.
2.
3.
Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
:
:
:
Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –
31 Desember Tahun Anggaran 2020;
Daftar program sektoral, program daerah dan
program lainnya yang masuk ke Desa.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 36,735,316.00 36,735,316.00
4.3.5.01
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 36,735,316.00 36,735,316.00
4.3.6 Bunga Bank 1,200,000.00 6,065,472.00 4,865,472.00
4.3.6.01 Bunga Bank 1,200,000.00 6,065,472.00 4,865,472.00
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 570,705,000.00 565,691,567.00 5,013,433.00
1.1Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 563,505,000.00 558,491,567.00 5,013,433.00
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54,000,000.00 54,000,000.00
1.1.01.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54,000,000.00 54,000,000.001.1.01.5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 48,000,000.00 48,000,000.001.1.01.5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 6,000,000.00 6,000,000.00
1.1.02Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 360,900,000.00 360,900,000.00
1.1.02.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 360,900,000.00 360,900,000.001.1.02.5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 333,300,000.00 333,300,000.001.1.02.5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa 27,600,000.00 27,600,000.00
1.1.03Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 38,799,360.00 35,709,602.00 3,089,758.00
1.1.03.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 38,799,360.00 35,709,602.00 3,089,758.001.1.03.5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 2,160,000.00 2,160,000.00
KET
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESAPEMERINTAH DESA BURAT TAHUN ANGGARAN 2020
1.1.03.5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3,369,600.00 3,256,400.00 113,200.001.1.03.5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 12,996,000.00 12,996,000.001.1.03.5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 20,273,760.00 17,297,202.00 2,976,558.00
1.1.04
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 68,085,640.00 66,161,965.00 1,923,675.00
1.1.04.1 Belanja Barang Perlengkapan 28,285,640.00 28,285,000.00 6401.1.04.5.2.1.01
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3,770,640.00 3,770,000.00 640
1.1.04.5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 500,000.00 500,000.001.1.04.5.2.1.03
Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 500,000.00 500,000.00
1.1.04.5.2.1.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 300,000.00 300,000.00
1.1.04.5.2.1.05
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00
1.1.04.5.2.1.06
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 6,240,000.00 6,240,000.00
1.1.04.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 1,500,000.00 1,500,000.001.1.04.5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer 1,500,000.00 1,500,000.00
2.2.90.1 Belanja Barang Perlengkapan 1,500,000.00 1,500,000.002.2.90.5.2.1.07 Belanja Bahan/Material 1,500,000.00 1,500,000.00
2.2.91
Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya) 1,700,000.00 1,700,000.00
2.2.91.1 Belanja Barang Perlengkapan 200,000.00 200,000.002.2.91.5.2.1.01
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200,000.00 200,000.00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 679,900,000.00 679,862,834.00 37,166.00
2.3.10Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 40,000,000.00 40,000,000.00
2.3.10.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 40,000,000.00 40,000,000.002.3.10.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 40,000,000.00 40,000,000.00
2.3.11Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 133,000,000.00 132,979,918.00 20,082.00
2.3.11.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 133,000,000.00 132,979,918.00 20,082.002.3.11.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 133,000,000.00 132,979,918.00 20,082.00
2.3.12Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 306,900,000.00 306,882,916.00 17,084.00
2.3.12.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 236,900,000.00 236,884,783.00 15,217.002.3.12.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 236,900,000.00 236,884,783.00 15,217.00
2.3.12.6 Belanja Modal Jembatan 70,000,000.00 69,998,133.00 1,867.002.3.12.5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku 70,000,000.00 69,998,133.00 1,867.00
2.3.91Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/Provinsi) 200,000,000.00 200,000,000.00
2.3.91.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 200,000,000.00 200,000,000.002.3.91.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 200,000,000.00 200,000,000.00
2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 135,735,316.00 135,735,000.00 316
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3,000,000.00 3,000,000.00
3.4.03.7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3,050,000.00 3,050,000.00
3.4.03.5.2.7.06
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3,050,000.00 3,050,000.00
3.4.03.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 803,000.00 803,000.003.4.03.5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 803,000.00 803,000.00
3.4.90 Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 5,000,000.00 5,000,000.00
3.4.90.7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5,000,000.00 5,000,000.00
3.4.90.5.2.7.06
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5,000,000.00 5,000,000.00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 103,400,000.00 103,399,800.00 200
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 64,400,000.00 64,399,800.00 200
4.2.02Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 64,400,000.00 64,399,800.00 200
4.2.02.7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 64,400,000.00 64,399,800.00 200
4.2.02.5.2.7.01
Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 36,400,000.00 36,399,800.00 200
4.2.02.5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 28,000,000.00 28,000,000.00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 24,000,000.00 24,000,000.00
4.3.02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 24,000,000.00 24,000,000.00
4.3.02.7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 24,000,000.00 24,000,000.00
4.3.02.5.2.7.06
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 24,000,000.00 24,000,000.00
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 15,000,000.00 15,000,000.00
4.6.02Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 15,000,000.00 15,000,000.00
4.6.02.7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 15,000,000.00 15,000,000.00
4.6.02.5.2.7.06
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 15,000,000.00 15,000,000.00
5BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 185,000,000.00 185,000,000.00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5,000,000.00 5,000,000.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
Penyelenggaraan Keluarga Berencana
2 paket1,700,000.00
2 paket1,700,000.00
100%1,700,000.00 -- --
2.2.93Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pembinaan KPM 1 paket 1,200,000.00 1 paket 1,200,000.00 100% 1,200,000.00 -- --
2.3Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.10Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** Pembangunan jalan 1 paket 40,000,000.00 1 paket 40,000,000.00 100% -- -- 40,000,000.00
2.3.11erasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Pembangunan jalan 5 paket 133,000,000.00 5 paket 132,979,918.00 100% 132,979,918.00 -- --
2.3.12Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Pembangunan jalan 5 paket 306,900,000.00 5 paket 306,882,916.00 100% 306,882,916.00 -- --
2.3.91
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/Provinsi)