KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatasusahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dilakukan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran …
21
Embed
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR · PDF filedan Zat Radioaktif, ... operasi kedokteran nuklir diagnostik in- ... fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga
Nuklir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Peraturan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penatasusahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dilakukan
pengaturan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran …
- 2 -
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia …
- 3 -
Indonesia Nomor 4995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5553);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
10);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010
tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga
dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
BAPETEN Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
BAB I …
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini,
yang dimaksud dengan:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah
pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode
tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut
BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan
pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi
terhadap segala kegiatan Pemanfatan Tenaga Nuklir
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan
yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar
PNBP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Unit Kerja adalah Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif, Direktorat Perizinan Instalasi dan
Bahan Nuklir, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan
Nuklir, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan …
- 5 -
pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaaan APBN di
BAPETEN.
8. Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang
diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian
penatausahaan PNBP.
9. Nomor Tagihan adalah nomor unik yang dibuat
oleh Bendahara Penerimaan untuk masing-masing Wajib
Bayar.
10. Rekening Virtual (virtual account) adalah Nomor
Tagihan yang merupakan nomor rekening bank yang
digunakan oleh Wajib Bayar dalam melakukan
pembayaran tagihan melalui bank yang ditunjuk.
11. Penagihan adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Bendahara Penerimaan yang berupa surat
pemberitahuan pembayaran dan surat penagihan.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan PNBP ini, meliputi :
a. jenis dan tarif PNBP;
b. penyusunan target dan pagu PNBP;
c. penatausahaan PNBP;
d. penggunaan PNBP;
e. laporan pertanggungjawaban Bendahara; dan
f. pelaporan PNBP.
BAB II
JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 3
(1) Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di BAPETEN
adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
(2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerimaan …
- 6 -
penerimaan dari pelayanan:
a. perizinan yang meliputi :
1. pemanfaatan sumber radiasi pengion;
a) untuk keperluan medik
1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi pengion;
2) pengalihan zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi pengion;
3) produksi pembangkit radiasi pengion;
4) produksi radioisotop;
5) penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan dalam:
(a) radiologi diagnostik dan intervensional
dengan menggunakan pesawat sinar-X
yang terpasang di dalam mobil;
(b) operasi kedokteran nuklir diagnostik in-
vivo dan penelitian medik klinik dengan
menggunakan teknologi:
(1) kamera gamma; dan
(2) pencacah gamma (gamma counter);
(c) operasi dan penutupan kedokteran nuklir
diagnostik in-vivo dan penelitian medik
klinik dengan menggunakan teknologi
Tomografi Emisi Positron (Positron
Emission Tomography/PET);
(d) kedokteran nuklir terapi;
(e) radioterapi
b) untuk keperluan selain medik
1) pengalihan pembangkit radiasi pengion;
2) pengalihan zat radioaktif;
3) produksi barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif;
4) produksi pembangkit radiasi pengion;
5) produksi radioisotop;
6) pengelolaan …
- 7 -
6) pengelolaan limbah radioaktif;
7) penyimpanan zat radioaktif;
8) penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan dalam:
(a) iradiator;
(b) konstruksi dan operasi radiografi industri
fasilitas tertutup;
(c) konstruksi dan operasi fotofluorografi
dengan pembangkit radiasi pengion energi
tinggi (linac dalam satuan MeV, atau
tabung sinar-x dalam rentang energi 160
kV - 6 MV;
(d) konstruksi dan operasi fotofluorografi
dengan pembangkit radiasi pengion energi
tinggi (lebih dari 6 MV);
(e) konstruksi dan operasi fotofluorografi
dengan zat radioaktif aktifitas tinggi;
(f) fluoroskopi bagasi untuk pemindai tubuh
manusia;
(g) konstruksi dan operasi fasilitas kalibrasi;
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning
instalasi nuklir;
3. pemanfaatan bahan nuklir meliputi kegiatan:
a) penelitian dan pengembangan;
b) penambangan bahan galian nuklir;
c) pembuatan;
d) produksi;
e) penyimpanan;
f) pengalihan;
g) penggunaan pada:
1) pengoperasian reaktor daya;
2) pengoperasian reaktor non daya;
3) produksi radioisotop;
b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana