KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), perlu melakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi melalui penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BNP2TKI; b. bahwa untuk menyusun standar kompetensi teknis PNS di lingkungan BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Teknis PNS di lingkungan BNP2TKI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Tim Perumus Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8
Embed
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN … · Keuangan dan Umum Anggota 17. Dwi Heru Susanto, S.E., M.Si. Kabag Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro ... Kasubbag Analisis Jabatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
K E P A L A BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PERUMUS
STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA K E R J A INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang profesional di lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), perlu melakukan penataan jabatan yang
berbasis kompetensi melalui penyusunan standar
kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
lingkungan BNP2TKI;
b. bahwa untuk menyusun standar kompetensi teknis PNS
di lingkungan BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dibentuk Tim Perumus Standar
Kompetensi Teknis PNS di lingkungan BNP2TKI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Tim
Perumus Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A INDONESIA TENTANG TIM
PERUMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A
INDONESIA.
KEDUA : Menunjuk pegawai/pejabat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan
tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai T im Perumus
Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (SKTPNS) di
Lingkungan BNP2TKI.
2
KET IGA : T im sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA mempunyai
tugas:
1. KetuaTim:
a. membuat rencana kerja perumusan SKTPNS;
b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada
anggota tim perumus SKTPNS; dan
c. menyampaikan hasil perumusan SKTPNS kepada
Kepala BNP2TKI.
2. Sekretaris:
a. menyiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi,
diskusi, lokakarya atau workshop SKTPNS; dan
b. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
perumusan SKTPNS.
3. Koordinator:
a. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyusunan
data dan informasi yang dibutuhkan dalam
perumusan SKTPNS sesuai bidangnya;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan wawancara dengan
para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan
pejabat lain yang ditunjuk) untuk mengidentifikasi
kebutuhan kompetensi teknis sesuai bidangnya;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi,
diskusi, lokakarya atau workshop perumusan
SKTPNS sesuai bidangnya;
d. mengkoordinasikan perumusan Rancangan SKTPNS
(RSKTPNS) berdasarkan hasil sosialisasi, diskusi,
lokakarya atau workshop perumusan SKTPNS sesuai
bidangnya; dan
e. mengkordinasikan penyempurnaan RSKTPNS
berdasarkan hasil pra konvensi dan konvensi
berdasarkan bidangnya.
3
4. Anggota:
a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta
informasi yang dibutuhkan dalam perumusan
SKTPNS;
b. melakukan wawancara dengan para pihak
(pemegang jabatan, atasan langsung dan pejabat
lain yang ditunjuk) untuk mengidentifikasi
kebutuhan kompetensi teknis;
c. melakukan sosialisasi, diskusi, lokakarya atau
workshop perumusan SKTPNS;
d. merumuskan RSKTPNS berdasarkan hasil
sosialisasi, diskusi, lokakarya atau workshop
perumusan SKTPNS; dan
e. menyempurnakan RSKTPNS berdasarkan hasil pra
konvensi dan konvensi.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun Anggaran
2017.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakar ta
pada tanggal 30 J a n u a r i 2017
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
4
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA K E R J A INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TIM
PERUMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A
INDONESIA
TIM PERUMUS SKTPNS
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1. Hermono Sekretaris Utama Pembina
2 Dra Justi Amaria, M.SL Kepala Biro Organisasi dan TCp*nppAWfn A n 1 V U u ^ t c i w C U C U 1
Ketua
3. Teguh Saptono, o . O O o . , I V l . o l .
Kabag Organisasi dan T o t - o 1 o l / o Q n a R i i " o O r o Q t i i C Q C i 1 clLctlcUvocLLlcl} O i l w U i g c t i i l o c l o l
dan Kepegawaian
Sekretaris
4. Mochammad Fauzan AR, S.Pd
Kabag Mutasi dan Informasi Kepegawaian, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Koordinator Bidang Sekretariat Utama dan Puslitbangfo
5. Purwanti, S .E . Kasubbag Tata Laksana, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
6. Ade Indra, S .E . Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian I , Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
7. Shanty Clara, S.H. Analis Ketatalaksanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
8. Nilla Apsary, S.A.B. Analis Kepegawaian Pertama, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
9. L ia Septiana, S.I.A. Analis Kepegawaian Pertama, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
5
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
10. Wirawan Negara Harahap, S .E .
Analis Jabatan dan Beban Kerja, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
11 X X *
WinHn Mprianti S T P VVXX IXXcl XVXCXXcXXXLX, O . I . I
A n s l i s . T a h a t A n R im O r P A n i s A s i J 1 1 1 CH I O U d U U L C U l , 1 J 1 1 U M I g C U I I O C I O l
dan Kepegawaian An cent a
12. Sukometa Rangga, S.Psi.
Analis Kelembagaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota
13. Astriana Katartika, SH
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Humas
Anggota
14. Novitasari Siregar, S E
Kasubbag Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Perencanaan dan Administrasi K e r i a s a m a
Anggota
15. Elisabeth Endah W., S .E .
Kasubbag Tata Usaha, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi
Anggota
16. Tiurma Nurlince P., B.Sc
Kasubbag Tata Usaha Biro, Biro Keuangan dan Umum
Anggota
17. Dwi Heru Susanto, S.E. , M.Si.
Kabag Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro ClToraniQCiQi H o n T^PTiPoraixrQiciT'i VJl g C U l l o a o l vJ.CU.JL J9k.CJJCgClWcU.CLll
Koordinator Bidang Kerja sama Luar
' N ' A Q T A - P * f l n r » P r n i T I HQl l i C g C l l U.CU.1 x l U i l l L / o l
18. Endah Ruliyati Megasari, S .E .
Kasie Penyiapan Naskah Kerja Sama, Direktorat Kerja Sama Luar Negeri
Anggota
1 Q l i t i s w u i a n a a r i , S.Psi.
u o c i * A n o l i c i o P A C I Q T i r c c c n do*^
ivasie rvnaxisis r e n a w a r a n ciciix Permintaan, Subdit Analisis dan Keterpaduan TKLN, Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I
ringguta
20. x X X V / A \ ^ O X C L w c u . i i i i a . o i i i f
S.E. Kas i e Analisis Penawaran dan I V W O I C 1 X X X L X X X O X \ J X V l l t l V V W>J C X I A V A C U A
Permintaan, Subdit Analisis dan Keterpaduan TKLN, Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I I
Anercota
2 1 . Ev i Rosiana, S .E . Kasie Evaluasi, Subdit Monitoring dan Evaluasi , Direktorat Promosi