Kenaikan BBM PRO dan Kontra ny "Masyarakat Harus Mengerti Kenapa
BBM Naik". Sebenarnya ini merupakan salah satu kebijakan makro
ekonomi yang merupakan langkah terakhir pemerintah untuk
mengahadapi kondisi makro ekonomi saat ini. Sementara permasalahan
masyarakat menganai kenaikan harga merupakan dampak mikro ekonomi
dalam jangka pendek. Beberapa alasan sekaligus kondisi saat ini
yang yang menjadi alsan pemerintah untuk menaika...n harga BBM: 1.
Subsisdi BBM di Indonesia sangat sudah sangat besar. Seharusnya
lebih bermanfaat jika digunakan untuk biaya pembangunan lain
seperti listrik. 2. Subsidi BBM lebih dinikamti oleh orang kaya
yang punya mobil ketimbang rakyat miskin seperti tukang ojek, bajai
dll 3. Harga minyak dunia yang terus meningkat membuat keuangan
negara akan makin tertekan. 4. Subsidi BBM akan menambah beban
utang Negara akibat menutupi subsidi BBM. Harga BBM Dinaikkan untuk
Selamatkan Ekonomi Indonesia atau Ekonomi Cukong Minyak ? Rencana
pemerintah menaikkan harga BBM tanggal 1 April 2012 bukan langkah
utama, akan tetapi harus menjadi pilihan yang terakhir setelah
pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dari pada
sekedar menaikkan harga BBM guna mengatasi ekonomi Indonesia.
Betulkah kenaikan harga BBM itu akan selamatkan ekonomi Indonesia
atau hanya memperbaiki ekonomi para cukongcukong minyak saja?. Yang
sangat menyedihkan bagi bangsa ini kalau keputusan menaikkan harga
BBM karena adanya intervensi pihak asing ke dalam pemerintahan
Indonesia serta memaksa pemerintah untuk mencabut subsidi BBM di
masyarakat. Hal itu tidak boleh terjadi, pemerintah harus mempunyai
sikap yang tegas dan percaya diri dalam mengambil suatu keputusan
demi harkat dan martabat bangsa dan negara. Fungsi sumber kekayaan
alam telah diatur dalam konstitusi kita UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan
3 yang berbunnyi : cabang cabang produksi yang penting bagi negara
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kata
anggota Komisi XI Muhammad Firdaus di komplek DPR RI Senayan
Jakarta. Menurut Muhammad Firdaus, terlalu besar resiko sosial
politik yang harus di
tanggung pemerintah kalau mengambil keputusan menaikkan BBM,
tanpa memperhatikan kondisi masyarakat saat ini. Naiknya harga BBM
tentu akan menyebabkan naik pula harga-harga barang kebutuhan pokok
yang akan menyebabkan tingginya tingkat Inflasi, paparnya. Sebelum
naikkan BBM pemerintah harus lakukan langkah-langkah efektif,
pertama pemerintah menghitung kembali besaran BBM bersubsidi kepada
masyarakat betulkah subsidi yang telah diberikan selama ini telah
tepat sasaran, kedua mengkaji ulang kembali semua kontrak karya
dengan para penambang, ketiga pemerintah melakukan amandemen UU
migas yang lebih banyak menguntungan pihak pengontrak, keempat
pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi agar para investor
mau menanamkan modalnya di Indonesia, kelima kontrak karya yang
harus dibuat pemerintah dengan pihak penambang harus bersifat B to
B dan bukan G to G, keenam pemerintah harus mencari sumur bor baru
dan tidak lagi mengandalkan sumur yang ada sudah tua sehingga dapat
meningkatkan produksi BBM, ketujuh lakukan penghematan anggaran
terhadap program-program yang tidak prioritas di setiap Kementerian
dan Lembaga, kedelapan siapkan terlebih dahulu semua infrastruktur
sebelum pemerintah lakukan konversi BBM ke bahan bakar gas, ungkap
Muhammad Firdaus politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Pemberian
kompensasi pengurangan subsidi energi dengan Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM), raskin, subsidi siswa miskindan
subsidi transportasi umum perlu mejadi pertimbangan pemerintah,
karena sifatnya hanya sementara dan tidak banyak pengaruhnya di
masyarakat yang bebannya semakin berat, kata Muhammad Firdaus
anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 Pasuruan dan
Probolinggo. Kenaikan Harga BBM Masih Terbuka untuk Ditunda
Tribunnews.com - Selasa, 20 Maret 2012 15:24 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Anggota Badan Anggaran DPR, Ecky Awal
Muharam mengatakan rencana kenaikan harga BBM masih terbuka untuk
ditunda. Pemerintah sebelumnya berencana akan menaikkan harga BBM
subsidi sebesar Rp1.500 per liter tanggal 1 April mendatang.
Sebaiknya terkait dengan rencana kenaikan harga BBM, Pemerintah
harus mau menghitung ulang terkait dengan tiga hal. Pertama
menaikkan Tax ratio, kedua melakukan effisiensi belanja rutin,
ketiga mempercepat realisasi pembangunan infrastuktur konversi dari
BBM ke gas, ujar Ecky kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa
(20/3/2012). Ecky mengatakan polemik rencana kenaikan harga BBM
sekarang telah menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat.
Kenaikan harga BBM menurut Ecky bukan sekedar kenaikan harga saja
tetapi lebih terkait kepada kebijakan pemerintah yang lain terkait
sektor energi dan keuangan negara yang dinilai masih belum optimal.
Kemudian lanjut Ecky tax ratio saat ini baru mencapai 12,1 persen
dari target sebesar 14 persen. Tinggal bagaimana pengawasan yang
diperketat agar tidak menimbulkan kebocoran. Target pajak kok
enggak pernah tercapai? Ketinggian dalam menetapkan capaiannya atau
pengawasannya yang kurang sehingga terjadi kebocoran, tanya Ecky.
Sedangkan dari sisi effisiensi Ecky menambahkan, kalau mau
dipelototin satu-satu, belanja birokrasi kita masih sangat besar.
Kemampuan kita melakukan effisiensi sampai 10 persen saja kita
mampu menghemat sebesar 50 trilyun. Bahkan untuk dilakukan
pemotongan sampai 15 persen juga masih bisa. Tinggal bagaimana
kemauan dari pemerintah, tutup Politisi PKS ini.
Artikel By ACEH COMMUNITY On POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM 1 APRIL
2012 - Baca Juga Berita Sebelumnya : 1. 2. 3. 4. 5. Apakah Dunia
Islam Akan Bersatu ?Mungkinkah Dunia Islam Bersatu? Berapakah
Jumlah Mesjid Di Amerika Serikat ? Badai Tornado di Amerika Serikat
Video Guru Tabrak Murid TK di Medan | Youtube Isi Undang-Undang
SOPA dan PIPA dan Voting Protes
POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM 1 APRIL 2012 SBB : Kendati Pemerintah
berencana akan menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1
April 2012 mendatang namun dampak kenaikan bahan bakar minyak
(BBM) mulai dirasakan oleh masyarakat bawah. Hal itu dikatakan
Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB
PMII), Addin Jauharudin. "Dampak kenaikan BBM sudah dirasakan oleh
masyarakat bawah, dari mulai kenaikan bahan-bahan pokok juga
kelangkaan premium, belum lagi adanya mata rantai mafia yang
mengambil keuntungan dari isu kenaikan BBM ini," ucapnya melalui
keterangan persnya, Senin (5/3/2012). Kata Addin, setiap kali BBM
akan dinaikan, asumsi dan logika pemerintah tidak pernah berubah,
dari dahulu selalu bersandar pada kenaikan minyak dunia, dan
semakin beratnya beban subsidi yang harus ditanggung oleh negara.
Addin menambahkan, ada beberapa alasan klasik pemerintah untuk
menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Yang pertama Harga minyak
dunia melebihi angka USD.100, dan yang kedua asumsi harga minyak di
APBN 2011 pada angka USD80 per barel, dan jika harga minyak
mencapai USD100 per barel, dibutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp64
triliun," tambahnya. Tahun 2012, kata Addin, anggaran subsidi BBM
Rp123 triliun dan listrik Rp45 triliun dengan asumsi harga minyak
mentah dunia USD90, dan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia
sebesar USD1 akan menambah beban subsidi BBM dan listrik
sebesarRp3,2 triliun. "Alasan pemerintah di atas adalah alasan yang
sama pada setiap kenaikan BBM, yang membedakan hanya angka-angkanya
saja. Persoalannya, apakah logika pemerintah ini benar sepenuhnya
ataukah ada manipulasi?," tegasnya. Kata Addin, bahwa beban subsidi
BBM yang bersumber dari APBN begitu banyak, tetapi ini semua demi
hajat hidup rakyat banyak. "Subsidi merupakan tanggung jawab
negara, dan negara kita bukan negara kapitalis, tetapi negara
Indonesia, berasaskan pancasila, dimana kepentingan hajat hidup
rakyat banyak harus dibantu dan dipenuhi atau disubsidi oleh
negara," lanjutnya. Kata Addin, pemerintah seharusnya mencari
solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada kepentinan
nasional, bukan kepentingan asing. Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia mencatat, beberapa hal yang seharusnya
pemerintah lakukan untuk meningkatkan Pendapatan Negara dari
sektor Migas tanpa harus mencabut atau mengurangi subsidi, yaitu
Windfall Profit Tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan
minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, mengevaluasi dan
memangkas Cost Recovery atas biaya nonoperasional dan CSR
kontraktor kontrak kerja sama dengan cara merenegosiasi semua
kontrak kerja sama, memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka
ekspor-impor, menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat
pribadi atas penggunaannya terhadap BBM Bersubsidi.
Selain itu, menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan
spesifikasi minyak mentah Indonesia dan mengharuskan semua
kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada Pertamina
agar diproses di dalam negeri dan untuk kebutuhan domestik,
mempersiapkan infrastruktur BBG dalam jangka 1 tahun untuk seluruh
Indonesia, menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan
eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyak
bumi. "Dengan argumentasi diatas tadi, maka kenaikan BBM harus di
tolak, karena tidak mencerminkan asas keadilan dan keberpihakan
pemerintah terhadap rakyat kecil. Tidak ada yang dilakukan oleh
pemerintah, kecuali hanya bersandar pada alasanalasan klasik,"
tutupnya. Sumber:
http://www.acehsaya.com/2012/03/polemik-kenaikan-harga-bbm-1-april2012.html#ixzz1pjFH3rg4
Wapres Berperan Jadi Dosen Paparkan Kenaikan Harga BBM
Tribunnews.com - Selasa, 20 Maret 2012 16:30 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau TRIBUNNEWS.COM,
JAKARTA Tampaknya latar belakang dosen masih mendarah daging dalam
diri Wakil Presiden Boediono. Dalam "sidang kabinet" bersama para
awak media, Selasa (20/3/2012), dengan agenda bahasan Penyesuaian
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, Boediono menyatakan
kerinduan kembali menjadi dosen. Saya ingin jadi dosen. Kalau
dengan gambar bisa, dari pada kata-kata, demikian Wapres yang
pernah tercatat menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah
Mada (UGM). Baik, teman-teman, saya ingin sampaikan satu hal.
Sekarang ini wacana mengenai penyesuaian harga BBM dikaitkan dengan
APBN-P dan program-program yang mendukung dan sebagainya." "Saya
ingin menggaris bawahi satu hal. Upaya kita menyesuaikan ini adalah
untuk penyesuaian APBN-P kita. Sebenarnya yang kita inginkan adalah
untuk mengobati satu hal ini, demikian Boediono menjelaskan kepada
para stafnya dan awak media, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa
(20/3/2012). Layaknya seorang dosen, Boediono yang mengenakan
kemeja safari berwarna putih, berdiri, dan memegang alat tulis
menuju ke papan tulis yang telah tersedia. Saya gambar ya, demikian
ucapnya. Untuk menjelaskan alasan kenaikan harga BBM subsidi,
Wapres pun memakai ilustrasi dengan gambar. BBM bersubidi itu
gambarnya seperti ini. Ini suatu tabung, dan ada krannya, lanjutnya
menerangkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan BBM bersubdisi dimasukkan
dalam tabung dan distribusikian kepada masyarakat dengan harga Rp
4.500. Ditegaskannya, kalau ini aliran masuk dan aliran keluar
seimbang, maka sistemnya stabil. Tapi, imbunya, kalau tidak
seimbang, maka tidak akan stabil. Kenapa tidak seimbang? tanyanya.
Karena harga di dalam negeri Rp 4.500 per liter itu jauh di bawah
harga keekonomiannya. Kalau harga minyak mentah harga
keekonomiannya Rp 8.000 ke atas. Harga jualnya bisa lebih tinggi
dari itu, karena ada distribusinya, jelasnya.
Ditegaskannya, di negara-negara tetangga Indonesia, seperti
Taiwan, Filipina, Timor Leste, dan negara lainnya, harga BBM berada
di antara Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per liter. Akibatnya apa?
ada yang bocor di sini, ujarnya sambil menjelaskan pada gambar
adanya kebocoran pada tabung. Ini adalah BBM subsidi yang tidak
digunakan untuk sasaran, apakah itu untuk industri yang harusnya
membayar keekonomian, apakah itu diselundupkan keluar. Karena itu
bedanya sangat menguntungkan. Siapa yang tidak akan senang melihat
ini (selisih harga jual dalam negeri dan keekonomian, harga dunia).
Jadi ini banyak yang melihat penyimpangan, untuk yang subsidi.
Semakin besar itu (besaran kuota BBM), ya semakin besar bocornya.
Kalau kita jokin berapapun ya larinya ke sini, jelasnya.
Ditegaskannya, bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan untuk menekan
terjadinya penyimpangan distribusi, penyelundupan BBM. Jadi intinya
yang ingin saya sampaikan, ada kebocoran, apa yang kita lakukan
untuk menyesuaikan harga BBM untuk keekonomian. Itu untuk
mengurangi ini, demikian ia menjelaskan.
Jelang Kenaikan Harga BBM, 14 Ribu Polisi Dikerahkan Nasional /
Rabu, 21 Maret 2012 11:31 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak
14.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan berbagai
dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1
April nanti. Aparat kepolisian akan disebar untuk mengawal
demonstrasi, dan mengawasi kemungkinan terjadinya penimbunan BBM.
"Dibagi dua, yang pertama adalah penanganan dalam kaitan demo-demo
yang muncul akibat kebijakan kenaikan BBM. Kedua, pengamanan
SPBU-SPBU yang ada di Jabotabek," kata Kepala Bidang Humas
Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto usai
Rapat Kerja Teknis Divisi Humas di gedung Rupatama Mabes Polri,
Jakarta Selatan, Rabu (21/3). Menurut Rikwanto, nantinya setiap
SPBU akan dijaga polisi. Tujuannya mengawasi kelancaran distribusi
BBM dengan menggandeng Pertamina untuk kerja sama. Dengan begitu,
kelangkaan bisa dihindari dan tak memunculkan keresahan
masyarakat.
"Jangan sampai SPBU harusnya stok masih ada, sudah dikatakan
habis. Kita juga menginformasikan kepada Pertamina apabila salah
satu SPBU sudah kehabisan BBM, dan antrean masih panjang. Kita bisa
call ke pertamina untuk kemungkinan ditambah kuota," jelas
Rikwanto. Selain itu, kata Rikwanto, polisi juga akan mengawasi
maraknya penimbunan BBM, salah satunya dengan memodifikasi tangki
BBM kendaraan agar memuat lebih banyak. Polisi akan menindak
pihak-pihak yang memanfaatkan situasi jelang kenaikan BBM. "Kadang
yang terjadi di lapangan, ada oknum masyarakat yang memodifikasi
tangki kendaraan yang tadinya kapasitas 60-70 liter dimodifikasi
bisa 200 liter. Ini yang kita awasi. Kita jelaskan juga kepada
operator SPBU, kita wanti-wanti jangan sampai kendaraan bus,
pickup, truk, over daripada yang semestinya," jelas Rikwanto.(IKA)
Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tawarkan Solusi, PKS Surati SBY
Nasional 21/3/2012 | 28 Rabbi al-Thanni 1433 H Please wait Oleh:
Tim dakwatuna.com Sumber:
http://www.dakwatuna.com/2012/03/19517/tolak-kenaikan-harga-bbmdan-tawarkan-solusi-pks-surati-sby/#ixzz1pjGftilh
dakwatuna.com Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah
mengirim surat kepada Presiden SBY terkait rencana pemerintah
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Intinya PKS masih menolak
kenaikan harga BBM. Kita sudah mengirim surat kepada Presiden,
seharusnya sudah sampai tiga hari lalu. Intinya kita menolak
kenaikan harga BBM, kata Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2012). Menurut Anis, masih
ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain
menaikkan harga BBM. Secara fiskal, Anis menerangkan, masih
memungkinkan untuk tidak menaikkan harga BBM. Syaratnya, ada
keinginan dari pemerintah.
Semua ini secara fiskal masih manageable, masih bisa diutak-atik
kalau kita pengen, jelas Anis. Dalam suratnya ke Presiden, Anis
menjelaskan, PKS menawarkan beberapa solusi menghemat anggaran
pemerintah selain menaikkan harga BBM. Solusi tersebut diantaranya
adalah penghematan belanja pegawai pemerintah, pemanfaatan dana
sisa lebih pembiayaan (Silpa), dan efisiensi serapan anggaran.
Utamanya, masih menurut Anis, pemerintah harus menyiapkan strategi
kebijakan energi yang tepat untuk menghadapi kelangkaan minyak bumi
di masa depan. Pemerintah dinilai Anis selalu terlambat bereaksi
untuk menyikapi kenaikan harga minyak dunia. Paket kebijakan
energinya harus diperbaiki dan ini yang tidak dilakukan selama 7
tahun pemerintahan SBY. Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan
yang fundamental. Misal kita tak punya strategic reserve, seperti
bulog kan punya cadangan beras, minyakkan bisa dibuat begitu,
jelasnya. (trq/gun/Ahmad Toriq/DTC) Sumber:
http://www.dakwatuna.com/2012/03/19517/tolak-kenaikan-harga-bbmdan-tawarkan-solusi-pks-surati-sby/#ixzz1pjGm1IBR
Kenaikan harga BBM adalah pelanggaran UU APBN 2012
Antri Bensin karena harga BBM Naik Kenaikan harga BBM, Bahan
Bakar Minyak akan diumumkan hari ini. Ada beberapa opsi dari
pemerintah maupun DPR. Namun menurut ahli ekonomi Tony
Prasetyantono, kenaikan harga BBM entah mau naik Rp. 1.000 atau Rp.
1.500 kesemuanya akan mencekik rakyat banyak. Bagaimanapun kenaikan
harga BBM adalah murni kebijakan pemerintah, siapa yang bisa
disalahkan hanyalah pemerintah. Menteri ESDM Jero Wacik dengan
jelas sudah mengatakan dan di rekam oleh media-media mainstream
seperti ini: "BBM memang terpaksa harus naik karena situasi dunia
seperti ini. Kalau tidak dilakukan nanti ekonomi kita yang hancur,"
ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Miniral Jero Wacik di Kantor
Kepresidenan, Senin (5/3/2012). "Sudah diajukan kemarin, suratnya
oleh Menteri Keuangan tanggal 29 Februari (2012), kemudian naik
1.500 berarti menjadi 6.000. Angka 6.000 ini pernah kita alami
selama 3 tahun, jadi bukan angka baru sebenarnya. Jadi biar
masyarakat nggak kaget lagi," Kata Jero Wacik. Opsi-opsi kenaikan
harga BBM bersubsidi yang subsidinya semakin kecil dan hanya biar
dianggap negara masih peduli dengan rakyat adalah: 1. Opsi pertama
kenaikan harga BBM sebesar 1.500 rupiah per liter dikatakan oleh
menteri ESDM Jero Wacik: "Opsi pertama, kenaikan harga jual eceran
premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Jadi naik Rp 1.500
menjadi Rp 6.000," ujar Menteri ESDM, Jero Wacik, dalam rapat kerja
dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Selasa ( 28/2/2012 ). 2. Opsi
kedua adalah kenaikan sebesar berapapun harga minyak internasional,
Pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 2.000 rupiah per liter
Opsi kedua adalah pemerintah tetap memberikan subsidi kepada harga
eceran BBM dengan maksimal Rp 2.000 per liter untuk BBM jenis
premium
dan solar. Dengan opsi kedua ini maka berapapun harga minyak
mentah dunia, harga eceran BBM akan tetap dapat subsidi. Maksudnya,
kata Jero, pemerintah tidak akan kesulitan menghadapi fluktuasi
harga minyak mentah dunia. Sementara itu banyak anggapan dan
serangan dari DPR maupun partai politik yang ingin mencari nama
agar dianggap membela rakyat namun hanya sekedar mencari pencitraan
seperti misalnya dengan mengatakan Pemerintah dan Presidennya si
Susilo Bambang Yudhoyono sudah melenceng jauh dari amanat UU APBN
2012 yang hanya mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM subsidi di
Pulau Jawa dan Bali. Bahkan pasal 7 ayat (6) secara gamblang
menyatakan harga eceran BBM subsidi tidak mengalami kenaikan.
Sumber racikan dari Tribunnews Foto milik Antara Read more:
Kenaikan harga BBM adalah pelanggaran UU APBN 2012 | horizon
inspirasi
http://bolosrewu.blogspot.com/2012/03/kenaikan-harga-bbm-adalahpelanggaran.html#ixzz1pjJDIfCr
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike
Kenaikan Harga BBM Akan Mengurangi Jumlah Rakyat Miskin..! OPINI
| 19 March 2012 | 23:20 Dibaca: 82 Kompasianer menilai menarik
Komentar: 1 1 dari 1
Saya pernah menayangkan sebuah tulisan di Kompasiana dengan
judul Kenaikan Harga BBM Bikin Rakyat Lebih Sehat Koq!, Nah sebagai
pelengkap tulisan itu, saya ingin menuliskan pula fakta - fakta
yang menunjukan bahwa kenaikan harga BBM yang akan dimulai tanggal
1 April 2012 nanti itu sebenarnya tidak sebagaimana apa yang
disampaikan oleh para pengamat yang pada pinter yang sering
berbicara di TV, bahwa kenaikan BBM akan meningkatkan jumlah angka
rakyat miskin, atau angka kemiskinan. Padahal yang sebenarnya
Kenaikan harga BBM itu dapat MENGURANGI JUMLAH RAKYAT MISKIN.
Terserah Anda
mau percaya atau enggak, Tapi yang jelas kita akan menemukan
fakta-fakta sebagai berikut : Fakta Pertama, Jika harga BBM naik ,
rakyat miskin yang tadinya bisa naik bis atau naek angkot, karena
tak mampu lagi bayar ongkos akhirnya sekarang jadi jalan kaki, nah
karena saking asyiknya jalan kaki, ditambah mikirin beban
kehidupannya, dijalan dia ketabrak metromini yang ngebut karena
nguber setoranakhirnya meninggalberarti rakyat miskin berkurang .
Fakta Kedua, Jika harga BBM naik, rakyat miskin yang tadinya makan
sehari sekali dengan lauk-pauk yang memenuhi syarat asal ada sudah
sempurna, karena BBM naik sembako otomatis bertambah mahal ,
makanya cuma bisa makan 3 hari sekalitentunya mereka lama - lama
gizi buruk dan akhirnya meninggalberarti rakyat miskin berkurang
Fakta Ketiga, Jika harga BBM naik, rakyat miskin jadi stress
mikirinnya, sampaisampai dia lupa makan dan minum, akhirnya
meninggal jugarakyat miskin berkurang Fakta Keempat, Rakyat miskin
yang kelaparan, karena dia kepepet, dan saking kepepetnya tersebut
akhirnya dia nyuri ayam tetangga, tertangkap akhirnya digebukin
sampai meninggal rakyat miskin berkurang . Fakta Kelima, Rakyat
miskin karena gak setuju keputusan pemerintah yang menaikan harga
BBM, diajak aktifis LSM atau mahasiswa untuk demo besarbesaran,
karena demonya anarkhis, lalu ditembakin sama polisi, nah yang luka
pasti gak bisa berobat, cepat mati, bahkan mungkin ada yang
langsung mati di lokasi demoyang pasti akhirnya meninggal
juga..rakyat miskin berkurang. Fakta Keenam, Rakyat miskin kan
dapat BLT atau BLSM, nah karena itu pemberian uang gratis, karena
ingin menikmati pemberian itu dia belikan rokok, dia ingin
menikmati setiap hisapannya tersebut diatas pohon, dari ketinggian,
saking keasyikan mereka sampai tertidur dan jatuh deh dari atas
pohon dan akhirnya meninggal..rakyat miskin berkurang.
Fakta Ketujuh, Rakyat miskin memanfaatkan uang BLT atau BLSM itu
untuk persediaan segala kebutuhan, termasuk untuk persediaan gas,
nah biar bisa menghemat dan tahan lama, dia oplos tuh gas 13 kilo
nya, lalu pas lagi dipake masak, tabung gasnya meledukAkhirnya
meninggal juga..rakyat miskin berkurang. Jika melihat fakta-fakta
diatas, apalagi jika locus kejadiannya menyebar di seluruh
Indonesia, maka sebenarnya kenaikan harga BBM sangatlah effektif
untuk mengurangi jumlah angka rakyat miskin di republik tercinta
Indonesia yang dahulu kala dikenal sebagai negeri yang kaya raya.
Dimana tongkat kayu dan batu saja dapat menjadi tanaman, berbagai
sumberdaya alam dan hasil tambang berlimpah. Termasuk BBM itu. Jadi
tak ada salahnya jika kita semua rakyat Indonesia bersatu padu
mendukung keputusan pemerintahan SBY untuk menaikan harga BBM,
karena dengan itu pak presiden kan bisa bagi-bagi uang sebesar
150.000 selama 9 bulan untuk rakyat miskin, sehingga dengan itu
nantinya Partai Demokrat akan memenangkan kembali pemilu dan
generasi penerus pak SBY, entah itu anaknya atau besannya nanti
bisa lagi jadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan beliau.
Gitu kan??. Nah Jika Kompasianers ingin menambahkan fakta-fakta
lainnya, Silahkan..Salam Kompasiana.
Kota - Senin, 19 Mar 2012 07:15 WIB Sekretaris Fraksi PDS DPRD
Medan, Budiman Panjaitan: Kenaikan Harga BBM Tak Cerminkan Keadilan
Medan, (Analisa). Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada 1 April 2012, menimbulkan keprihatinan mendalam mengingat
kenaikan BBM akan berdampak besar terhadap kehidupan rakyat
khususnya lapisan bawah. Keprihatinan ini disampaikan Sekretaris
Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) DPRD, Kota Medan, Budiman
Panjaitan, yang menilai kenaikkan harga BBM akan menyengsarakan
rakyat. Kenaikan harga BBM tentu akan mempersulit kehidupan rakyat
Indonesia terutama masyarakat berpenghasilan rendah. "Karena
kenaikan harga BBM otomatis akan berdampak kepada kenaikan harga
kebutuhan pokok masyarakat. Baru rencana naik saja, harga kebutuhan
pokok sudah bergerak naik," ungkap Budiman kepada wartawan di
Medan, Jumat (16/3). Menurut Budiman, alasan kenaikkan harga BBM
oleh pemerintah dari dulu tidak
pernah berubah, yaitu berdasarkan kenaikan harga minyak dunia.
"Di tengah himpitan ekonomi, sesungguhnya menaikkan harga BBM
tidaklah mencerminkan asas keadilan dan keberpihakan pemerintah
terhadap rakyat kecil," ungkap Wakil Ketua Pemuda Panca Marga (PPM)
Kota Medan ini. Politisi yang kini duduk di Komisi D DPRD Medan
juga menilai, jika harga minyak dunia tinggi menjadikan beban
negara semakin berat akibat subsidi besar, harusnya sudah
diantisipasi sebelumnya. Tentunya pemerintah dapat melakukan
upaya-upaya untuk penghematan anggaran. "Subsidi membengkak karena
harga minyak dunia naik menjadi alasan pemerintah untuk mengurangi
subsidi. Dinilai pemerintah tidak pernah serius dan malas untuk
mencari solusi untuk masyarakatnya. Kalau pemerintah serius, kami
kira permasalahan ini bisa ditangani dengan berbagai cara. Jadi
jangan subsidi yang jadi kambing hitam," ungkapnya. Kebijakan
Diterangkan Budiman, kebijakan mengurangi subsidi hanya bisa
dilakukan dengan mengurangi pemakaian BBM, tapi solusi yang diambil
pemerintah untuk itu tidak ada. "Tidak pernah kita dengar program
penghematan BBM dilakukan dengan serius secara massal dan
berkesinambungan. Sesungguhnya masalah kenaikan harga BBM ini akan
terus muncul karena pemerintah tidak pernah memikirkan solusi
jangka panjang," tegasnya. Kalau hanya menaikkan harga BBM untuk
mengatasi keuangan negara itu bukan hal baru lagi, itu hanya jalan
pintas dan cara gampang. Pemerintahan yang dulu juga melakukan itu,
mencari solusi-solusi jangka pendek. Budiman berpendapat,
pemerintah semestinya tidak terpengaruh dengar persaingan pasar
minyak global, dan harus mengevaluasi produksi minyak yang terus
menurun dari tahun ke tahun. Dikatakannya, subsidi adalah tanggung
jawab negara karena sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi
Pancasila, dan bukan ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Pancasila
kepentingan hajat hidup rakyat banyak harus dibantu dan dipenuhi
oleh negara. Jika beban subsidi membengkak, tinggal bagaimana
pemerintah mengaturnya. Sektor pengeluaran mana yang harus
dikurangi untuk
menutupi subsidi itu, menghemat anggaran. "Termasuk di antaranya
mengurangi porsi belanja pegawai dalam struktur APBN, serta
meninjau rencana pengeluaran yang kurang mendesak lainnya demi
rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM bisa dihindari dengan
menejemen anggaran yang baik dan subsidi BBM tetap dibutuhkan
sesuai dengan amanat konstitusi kita," tegasnya. Dalam
menanggulangi dampak tingginya subsidi, Budiman berpendapat,
pemerintah mestinya juga mencari solusi alternatif yang cerdas dan
mendasarkannya pada kepentingan nasional. Mengobati hati rakyat
dengan program Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) sejenis
Bantuan Langsung Tunai (BLT), seperti mencari pembenaran atas
kebijakan menaikan harga BBM. "BLT itu bukan solusi yang baik di
tengah naiknya harga bahan makanan yang dipicu oleh kenaikan harga
BBM. "Karena nilai nominal BLT yang diterima warga bila
dibandingkan dengan harga-harga yang meroket sangat tidak tidak
sebanding," ujar Budiman. Menurut dia, memberikan BLT saat BBM
naik, itu akan sia-sia. Begitu diterima, besoknya sudah habis. BLT
tidak akan mampu menggantikan dampak yang terjadi akibat kenaikan
harga BBM pada masyarakat miskin, baik langsung maupun tidak
langsung. "Jika pemerintah mau jujur dan berkeinginan membuat BLT
untuk masyarakat, jangan dibarter dengan kenaikan harga BBM. Jangan
uang pengurangan subsidi sumbernya. Apalagi jumlah BLT itu tak
berpengaruh apa-apa untuk menghadapi harga-harga yang selangit,"
tegasnya. (sug)
home > Berita Aktual >> Daerah 21 Maret 2012 | 09:57
wib Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Industri Diwaspadai 0 0
KUDUS, suaramerdeka.com - Sikap pemerintah yang semakin
mempertegas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada
awal bulan depan membuat pelaku usaha mulai mewaspadai dampak
kebijakan tersebut. Salah satu yang dikaji yakni kelangsungan usaha
dan berbagai komponen di dalamnya, bila harga komiditas vital itu
dinaikkan. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Kabupaten Kudus Hamidin menyatakan, kenaikan memang tidak dapat
dihindari, tapi yang lebih penting adalah menyikapi dampak dari
kenaikan BBM subsidi tersebut, meskipun untuk industri tidak
mengalami kenaikan. "Kalangan industri harus lebih pintar melakukan
upaya-upaya strategis untuk mengimbangi dampak kenaikan," katanya
Rabu (21/3). Ditambahkannya, ada empat hal yang dapat dilakukan
untuk menyikapi kondisi seperti itu. Hal yang pertama yakni
penghematan atau pembatasan pengeluaran. Penghematan bahan baku
dengan tetap menjaga kualitas produk tentunya harus dilakukan
dengan melakukan terobosan atau alternatif bahan pengganti.
Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan penting benar mulai
dibatasi, khususnya penggunaan mobil operasional, pembelian
kebutuhan harian dan pendukung produksi yang harus disesuaikan
dengan tingkat kebutuhan. Langkah kedua, yakni dengan pengaturan
jam kerja. Ditambahkannya, upaya pekerja menjadi salah komponen
biaya yang dikeluarkan perusahaan. Beban biaya atas komponen ini
tidak kecil dan sangat berpengaruh terhadap fundamental Perusahaan.
"Pengaturan jam kerja sesuai kebutuhan dengan memperhatikan
ketentuan upah yang berlaku, akan memberikan kontribusi dan
meringankan beban biaya perusahaan," imbuhnya. Langkah ketiga,
berupa diversifikasi produk. Untuk memberikan tambahan penghasilan,
perusahaan dapat melakukan pengembangan dan pembuatan produkproduk
baru. Diversifikasi ini menjadi alternatif perusahaan untuk
meningkatkan pendapatan dengan biaya produksi yang tidak besar.
Upaya keempat yakni meningkatkan kemampuan daya produksi. Dengan
nilai produksi yang sekarang dan dampak kenaikan BBM, mau tidak mau
berpengaruh pada pengurangan pendapatan perusahaan. "Semua itu
perlu dilakukan agar perusahaan dapat bertahan," tandasnya.
( Anton WH / CN26 / JBSM )
Kurtubi: segera naikkan harga BBM Selasa, 20 Maret 2012 21:17
WIB | 1873 Views Jakarta (ANTARA News) - Pengamat energi Kurtubi
mengatakan, pemerintah dan DPR mesti segera mengambil kebijakan
kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi agar tidak terlalu
lama menimbulkan ketidakpastian. "Jangan tunggu terlalu lama,
karena berdampak negatif seperti aksi demo, spekulasi harga barang,
dan penimbunan BBM," katanya dalam suatu diskusi di Jakarta,
Selasa. Menurut dia, dana penghematan sebagai akibat kenaikan harga
BBM mesti untuk infrastruktur dan bukan bantuan langsung. Dana
penghematan, lanjutnya, diperuntukkan bagi pembelian bus baru,
gerbong kereta api, jalan baru khususnya di kampung-kampung, dan
transportasi massal seperti kereta bawah tanah. Alokasi lain dana
penghematan adalah mempercepat pembangunnan infrastruktur gas
terutama angkutan umum. "Jadi, tiap hari tidak bertemu kemacetan
terutama di Ibukota Jakarta," kata Direktur Center for Petroleum
and Energy Economics Studies (CPEES) itu. Sementara ekonom Purbaya
Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mesti mengambil kebijakan yang
hati-hati dan benar pascakenaikan harga BBM 1 April 2012 Menurut
dia, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan popularitas yang
terjadi saat ini, berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
Karenanya, pemerintah mesti mengelola bantuan langsung dengan baik,
sehingga tidak malah menimbulkan permasalahan.
Selanjutnya, Kepala Danareksa Research Institute itu mengatakan,
perlunya pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk pembangunan
khususnya infrastruktur. Lalu, terkait inflasi, Yudhi memperkirakan
bisa melambung hingga di atas delapan persen pada 2012, meski akan
kembali menjadi 5- 5,5 persen pada April 2013. "Karenanya, BI (Bank
Indonesia) harus mengambil kebijakan yang tepat, jangan malah terus
menaikkan suku bunga," ujarnya. Demikian pula, lanjutnya,
pemerintah mesti menekan harga-harga melambung khususnya beras
dengan mengefektifkan peran Bulog mengintervensi pasar. "Ekonomi
bisa jatuh kalau tidak diambil kebijakan ekonomi benar," ujarnya.
Sedangkan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka
mengatakan, pihaknya tetap menolak kenaikan harga BBM. "Kami masih
punya opsi lain," katanya. Ia mencontohkan, inefisiensi APBN dalam
hal penelitian yang bisa menghabiskan anggaran hingga ratusan
miliar rupiah. Apalagi, lanjutnya, dampak kenaikan harga BBM akan
langsung dirasakan rakyat kecil. "Karenanya, Rabu (21/3) besok,
saya bersama ribuan buruh akan berdemo ke Istana menolak kenaikan
harga BBM," ujarnya. (T.K007/R010) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT
2012 Misteri Biaya Alfa Dalam Kenaikan Harga Bensin
Oleh Herry Gunawan | Newsroom Blog Sel, 20 Mar 2012
1 Email Cetak
Rencana pemerintah menaikkan harga bensin sudah seperti tayangan
opera sabun. Partai politik baik mendukung maupun menolak tampil
garang. Sementara itu, pemerintah tampil melankolis. Terimalah
kenaikan harga ini, sungguh kami tidak diuntungkan... Bahwa
kenaikan harga bensin harus dilakukan karena beban anggaran sudah
begitu berat, kita semua sudah tahu. Bahwa rencana ini sudah
berimbas langsung ke masyarakat lapisan bawah, juga sudah kita
tahu. Begitu pula penimbunan bensin yang dilakukan pihak yang
berharap untung dari selisih harga lama dan baru. Ketika harga
bensin benar-benar naik pada 1 April nanti, bisa dipastikan dampak
nyata akan dirasakan masyarakat. Mereka makin dalam merogoh kocek.
Sementara, pemerintah merasa masalah sudah selesai dengan rencana
memberikan santunan tunai. Namun ada hal lebih penting yang perlu
dijelaskan mengapa harga bensin harus naik. Bukan sekadar akibat
kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Tapi juga
perlu dipaparkan komposisi harga bensin yang dikatakan jadi beban
pemerintah itu. Jangan-jangan ada yang tambun di tengah penderitaan
warga. Selama ini, komposisi yang digunakan adalah harga produksi
dasar yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah internasional.
Pemerintah menetapkan harga pasti dalam APBN, yang saat ini sebesar
$ 105 per barel. Kemudian ditambah pajak sebesar 15 persen, plus
biaya alfa: ongkos distribusi dan keuntungan. Dengan subsidi bensin
Rp 104 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Perubahan untuk 40 juta kiloliter atau 40 miliar liter, maka
subsidi per liternya sebesar Rp 2.600. Sementara ongkos produksi
(harga dasar) dengan patokan patokan yang baru sebesar Rp 5.947 per
liter dari rasio patokan harga per barel terhadap 158,9 liter (1
barel).
Dengan asumsi ini, maka harga tanpa subsidi semestinya adalah Rp
8.547 per liter. Jika bensin akan dijual seharga Rp 6.000, maka
biaya alfa plus pajak adalah Rp 2.547 per liter atau 30 persen.
Nah, karena pajak sudah ditetapkan sebesar 15 persen, berarti biaya
alfa juga 15 persen. Di sinilah masalahnya: pemerintah selalu
menyebut biaya alfa ada di kisaran 10 persen. Lalu ke mana selisih
5 persennya? Ini setara Rp 5,2 triliun, lho. Ke mana biaya ini?
Pemerintah harus menjelaskan soal ini lebih detail kepada publik
agar tidak menimbulkan prasangka tidak baik. Jangan sampai, upaya
pemerintah mengurus kesejahteraan warganya malah dicurigai
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Apalagi, kalau mau mengacu pada
contoh di negara maju seperti Amerika, jelas biaya kita jauh lebih
mahal. Pemerintah Amerika secara terbuka memperlihatkan komponen
biaya harga bahan bakarnya di situs resmi: Energy Information
Administration. Di situ disebutkan, komponen harga per galon
terdiri atas distribusi dan pemasaran atau alfa (6 persen), biaya
dasar dari kilang (6 persen), dan pajaknya (12 persen). Berarti
biaya alpha plus pajak 24 persen, sementara di Indonesia dengan
asumsi harga tadi, mencapai 30 persen. Nah, jangan-jangan selisih
ini merupakan inefisiensi. Tapi mungkin saja ada komponen biaya
lain yang tidak pernah disampaikan pemerintah. Di sinilah
pentingnya membuka secara transparan, termasuk apakah benar
komponen alfa seperti yang selama ini disebut yaitu sebesar 10
persen. Jangan sampai ada kecurigaan yang tidak sehat. Herry
Gunawan adalah mantan wartawan dan konsultan, kini sebagai penulis
dan pendiri situs inspiratif: http://plasadana.com
REZIM SBY MENAIKKAN BBM dg MEMBOHONGI RAKYAT >> SBY
berencana menaikkan BBM dg alasan mengurangi SUBSIDI BBM dari APBN
(akibat harga migas di pasar dunia naik terus). FAKTAnya di sektor
BBM (perdagangan Migas) APBN kita SURPLUS sebesar Rp. 97,955
Trilyun.
berikut hasil analisanya (analisa kwik kian gie & Anggito
Abimanyu) 1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium
sebanyak 63 Milyar liter deng2. Pertamina harus impor dari Pasar
Internasional Rp. 149,887 Trilyun 3. Pertamina membeli dari
Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun 4. Pertamina mengeluarkan uang untuk
LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun 5. Jumlah
pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 trilyun 6. Pertamina kekurangan
uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di
Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut SUBSIDI 7. Kekurangan
yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina
dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di
Indonesia = Rp. 410,091 trilyun Rp. 283,5 Trilyun = Rp. 126,591
trilyun 8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan
juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari
pemerintah) sebesar Rp. 224,546 Trilyun. *Catatan Penting: hal
inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada
masyarakat 9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan
uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina
kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi) = Rp. 224,546 Trilyun
Rp. 126,591 Trilyun = Rp. 97,955 Trilyun "Artinya, APBN tidak jebol
justru saya jadi bertanya, dimana sisa uang keuntungan SBY menjual
BBM sebesar Rp. 97,955 Trilyun".
Kenaikan Harga BBM Tiga Bentuk Kompensasi BBM untuk Pekerja Kris
R Mada | Nasru Alam Aziz | Kamis, 22 Maret 2012 | 10:14 WIB
BATAM, KOMPAS.com -- Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau,
menyiapkan tiga bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) bagi para pekerja. Kompensasi itu akan dibahas lebih lanjut
dengan perwakilan pekerja. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan,
kompensasi yang diberikan di luar unsur pengupahan. Sebab, tidak
mungkin mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) yang baru
berlaku tiga bulan. Kompensasi itu antara lain untuk mempermudah
transportasi. Dinas Perhubungan Batam akan menata ulang rute
transportasi umum. Penataan itu untuk memudahkan angkutan dari
tempat tinggal ke tempat kerja. "Penataan ini untuk menekan ongkos
transportasi," ujar Ahmad, Kamis (22/3/2012) di Batam. Pemerintah
juga akan memperbanyak pemukiman pekerja di sekitar pusat-pusat
industri. Dengan tempat kerja lebih dekat, beban biaya transportasi
bisa ditekan pula. Selain itu, akan diupayakan penyediaan bahan
kebutuhan pokok lebih murah dari harga pasaran. Jika pekerja
terlokalisasi, distribusi sembako murah akan lebih mudah.
Harga BBM Harus Beda Jauh dengan Gas Ester Meryana | Tri Wahono
| Rabu, 21 Maret 2012 | 17:31 WIB JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widjajono Partowidagdo,
berharap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap
seperti yang diusulkan pemerintah dalam RUU APBNPerubahan 2012
yakni Rp 1.500 per liternya. "Dengan anggaran BBM naik segitu itu,
maka masyarakat bisa pindah ke energi lain," ujar Widjajono kepada
Kompas.com, di DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2012). Ia menjelaskan,
harga BBM bersubsidi sebesar Rp 6.000 per liternya akan mendorong
masyarakat beralih ke gas.
Dengan harga BBM sebesar itu, Widjajono berpendapat, selisihnya
akan besar dengan energi lainnya seperti bahan bakar gas. Saat ini
harga BBG sendiri memang lebih murah yakni Rp 4.100 per liter,
namun tidak terlampau jauh dengan harga premium. "Karena kalau
harga BBM-nya bedanya sedikit ya susah orang untuk pindah," tambah
dia. Hal ini sesuai dengan roadmap untuk beralih dari BBM ke gas
yang lebih efisien. Untuk diketahui saja, pemerintah belum
memutuskan berapa besar kenaikan harga BBM bersubsidi hingga saat
ini. Pembahasan terkait itu masih berlangsung di Badan Anggaran DPR
RI. Keputusan pembahasan diharapkan bisa dihasilkan per akhir Maret
ini lantaran pemerintah telah berencana untuk menaikkan harga BBM
per 1 April nanti.
Istana: Tak Ada Gunanya Lakukan Tindak Anarkis Hindra Liu | Tri
Wahono | Rabu, 21 Maret 2012 | 15:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha
meminta para peserta aksi demonstrasi penentang kebijakan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan secara damai.
Aksi demonstrasi diminta tak mengganggu ketertiban umum. "Kita
harapakan tidak terjadi. Tidak ada gunanya melakukan aksi anarkis.
Apalagi sampai yang sifatnya merusak. Bahwa ada aksi unjuk rasa,
itu adalah hal yang wajar dan bisa diterima dalam demokrasi kita,"
kata Julian kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu
(21/3/2012). Pemerintah, sambung Julian, mengakui adanya resistensi
masyarakat terkait kebijakan yang dilakukan menyusul meroketnya
harga minyak mentah dunia. Resistensi disebabkan masyarakat belum
menyadari sepenuhnya alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Bagaimanapun, rasionalisasi kenaikan harga BBM sudah dijelaskan
berkali-kali. Memang sekarang ada yang lebih mengintensifkan
pemahaman agar alasan rasional terhadap kenaikan harga BBM dapat
dimengerti," kata Julian.
Aksi unjuk rasa menentang kenaikkan harga BBM dilakukan ribuan
buruh di depan Istana Negara, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Setidaknya 4.000 petugas gabungan dari kepolisian hingga TNI
mengawal aksi tersebut. "Ya 4000 pasukan gabungan dari Polda Metro
Jaya," ujar Kepala Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Komisaris Besar
Angesta Romano Yoyol kepada Kompas.com di lokasi aksi, Rabu.
Kredit Motor Terlalu Mudah, BI Naikan DP Liputan 6 Rab, 21 Mar
2012 Liputan6.com, Jakarta: Kebijakan kenaikan uang muka (down
payment) sebesar 25 persen untuk kredit kendaraan roda dua oleh
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dipastikan akan memberatkan
masyarakat. BI menyebut mudahnya masyarakat mendapat motor dengan
kredit sebagai salah satu alasannya. Mudahnya masyarakat mendapat
kredit memicu kredit konsumsi yang berlebihan. Kepala Biro
Pengaturan Perbankan BI Filianingsih Hendarta mengatakan kondisi
yang terjadi adalah masyarakat dengan mudahnya membeli motor dengan
uang muka yang rendah. Tetapi ternyata mereka sulit untuk membayar
cicilan. Agen penjual sepeda motor dan perusahaan pembiayaan
mengatakan syarat uang muka minimal 25 persen untuk membeli motor
bisa menurunkan penjualan sekitar 30 persen. Maklum, saat ini
membeli dengan kredit motor cenderung mudah. Dengan uang muka Rp
500 ribu, konsumen bisa membawa pulang motor impian. Pembatasan
uang muka juga berlaku pada mobil dan rumah yaitu minimum 30
persen. Untuk rumah berlaku untuk rumah berukuran minimum tipe 70.
Peraturan ini berlaku Juni mendatang. Bank atau perusahaan
pembiayaan yang melanggar akan diberi sanksi yang terberat
dihentikan dari bisnis perbankan.(JUM)
Inilah Alasan Harga BBM Harus Naik Ester Meryana | Aloysius
Gonsaga Angi Ebo | Jumat, 23 Maret 2012 | 06:27 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan
Fiskal, Bambang Brodjonegoro, mengemukakan sejumlah alasan kenapa
pemerintah mengusulkan opsi kenaikan harga bahan minyak (BBM)
bersubsidi. Salah satunya adalah perkembangan harga keekonomian BBM
bersubsidi yang jauh dari harga yang berlaku saat ini. "Bahwa
harganya dengan Rp 4.500 per liter melihat perkembangan terakhir di
mana harga solar keekonomian sudah Rp 9.390 per liter pada bulan
Maret, kemudian pertamax Rp 9.200 per liter dan premium keekonomian
Rp 9.018 per liter," ujar Bambang dalam rapat di Badan Anggaran
DPR, Kamis (22/3/2012) malam. Jika kondisi harga keekonomian yang
telah melambung, maka selisihnya pun semakin besar dengan harga
yang berlaku saat ini. Misalnya saja, kata Bambang, harga premium
keekonomian yang telah dua kali lipat dari harga sekarang. Ini
berarti besaran subsidi per liternya mencapai lebih dari Rp 4.500.
Ia pun menyebutkan, realisasi harga rata-rata minyak mentah
Indonesia (ICP) dan volume minyak mentah siap jual (lifting) antara
Desember 2011 hingga Februari 2012 terjadi selisih hingga 29,2
persen dengan target pemerintah. "Bahkan kalau kita melihat dua
bulan pertama tahun ini deviasi harga ICP dibandingkan asumsi yang
kita pasang di APBN 2012 sudah mencapai 32,3 persen. Demikian juga
lifting yang berada di bawah sasaran," tambah Bambang. Dengan
kondisi-kondisi itu maka pemerintah merasa penting untuk
mengeluarkan kebijakan terkait harga BBM. Bambang mengatakan, harga
BBM ini menjadi jangkar untuk menyelamatkan APBN tahun ini dan juga
menyehatkan APBN ke depannya. Jika harga BBM tidak disesuaikan,
maka defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen. "Tentunya ada
constraint dari UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa defisit
tidak boleh lebih dari 3 persen," sebutnya. Harga BBM, lanjut dia,
akan menjadi kunci penting untuk mendorong diversifikasi energi
dari BBM ke sumber energi lain. Untuk itu harga BBM pun harus lebih
mahal dari harga energi lainnya, seperti bahan bakar gas, supaya
masyarakat bisa menggunakan energi selain BBM. Bambang juga
menyebutkan, kebijakan harga BBM adalah bagian dari upaya
redistribusi pendapatan. Dikatakannya, jika dilihat dari besar
rupiah maka subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kelompok
masyarakat menengah ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi
tersebut. "Sebagai bagian dari kebijakan harga BBM tersebut,
penghematan yang bisa dihasilkan dari pengurangan subsidi BBM bisa
dipakai untuk meng-upgrade atau memperbaiki infrastruktur," pungkas
dia.