BIODATA Nama : Drs. Arizal, M.Si. NIP : 1960.1010.1981.02.1001 TTL : Muara Enim, 10 Oktober 1960 Alamat : Komp. Sekneg Blok C I / 19, RT/RW 006/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tengarang Agama : Islam Status : Kawin Pekerjaan : PNS Pendidikan Terakhir : Magister UI Tahun 2008 Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : 1. Asdep Kelembagaan Perekonomian 1 Tahun 2009 -2013 2. Asdep Pengadaan SDM Aparatur Tahun 2013 - 2014 3. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Tahun 2014 s/d sekarang Jabatan Non Kedinasan : Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan DPN KORPRI Tahun 2010 - 2013 Instansi : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Telepon : HP : 08158822983 E-mail : [email protected]
43
Embed
Kemkes 24 April 2019(1) · kebutuhan pegawai sesuai dgn beban kerja masing -masing jabatan minimal memangku beban kerja 1250 jam per tahun ABK KEBUTUHAN PNS PNS dapat menduduki Jabatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BIODATA
Nama : Drs. Arizal, M.Si.
NIP : 1960.1010.1981.02.1001
TTL : Muara Enim, 10 Oktober 1960
Alamat : Komp. Sekneg Blok C I / 19, RT/RW 006/003, Kel. Panunggangan
Utara, Kec. Pinang, Kota Tengarang
Agama : Islam
Status : Kawin
Pekerjaan : PNS
Pendidikan Terakhir : Magister UI Tahun 2008
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : 1. Asdep Kelembagaan Perekonomian 1 Tahun 2009 -2013
2. Asdep Pengadaan SDM Aparatur Tahun 2013 - 2014
3. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Tahun
2014 s/d sekarang
Jabatan Non
Kedinasan : Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan DPN KORPRI Tahun
2010 - 2013
Instansi : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
DAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN ASN BERBASIS SISTEM MERIT
Kedeputian SDM Aparatur,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019
POKOK PEMBAHASAN
ARAH PEMBANGUNAN ASN 2019-2023 1
KONDISI ASN SAAT INI2
KONSEP PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN 2019-20233
PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN MELALUI PENGADAAN CPNS, INPASSING, DAN PPPK
4
1. ARAH PEMBANGUNAN ASN 2019-2023
Eksternal:
• Globalisasi & persaingan
• Industri 4.0
Internal:
• Mismatch
• Indisipliner• Tumpang tindih tusi
• 19,4 % ASN terindikasi anti PancasilaSMART
ASN 2024
• Integritas
• Nasionalime• Wawasan Global• IT & Bahasa asing
• Hospitality (Pelayanan)• Networking (Jaringan)
• Entrepreneurship (Kewirausahaan)
Profile:
ANTANGAN
TPROGRAM STRATEGIS
• Perencanaan
• Rekrutmen/Seleksi
• Pengembangan Kapasitas• Reformasi Kesejahteraan
KONDISISAAT INI
4,35 Juta ASN(Guru PNS : 1,2 Juta)
PEMBANGUNAN ASN TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
Proporsi terbesar formasi ASN diprioritaskan untuk pelayanan dasasrdan jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arahpembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita.
1 2
4 3
BIROKRASI 4 . 0
PERCEPATAN
PELAYANAN
AKURASI
PELAYANAN
EFISIENSI
PELAYANAN
FLEKSIBILITAS
KERJA
(Prof. Fahmi, BIG, 2018)
ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN 2019-2023
1. PRINSIP ZERO GROWTH
(DIKECUALIKAN UNTUK GURU, DOSEN DAN TENAGA KESEHATAN/DOKTER)
1. JABATAN-JABATAN SPESIFIK SESUAI CORE
BUSINESS INSTANSI
2. RENSTRA INSTANSI
3. SESUAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
POTENSI DAERAH
4. UNTUK PEMDA : 207.748→ 70% : 30%,
PUSAT : 46.425→ 50% : 50%
MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI KANCAH INTERNASIONAL
2. KONDISI ASN SAAT INI
KONDISI ASNDIDOMINASI TENAGA ADMINISTRASI UMUM
38%
38%
10%
8%6%
Administrasi JF Guru
Struktural JF Teknis Lainnya
JF Kesehatan
60%16%
14%
10%
Administrasi Struktural
JF Teknis Lainnya JF Kesehatan
KOMPOSISI ASN SAAT INI KOMPOSISI ASN SAAT INI TANPA JF GURU
KOMPOSIS I ASN TANPA J F GURUSAAT INI DAN PROYEKSI 5 TAHUN KE DEPAN
TOTAL CPNS & PPPK 254.173 574.557 488.834 422.818 421.831 2.162.213
CPNS
PPPK
Tabel Jum lah PNS Pensiun dan
Rencana Kebutuhan ASN 2019-2024Perkiraan kebutuhan ASN selama kurun
2019-2023 memperhitungkan analisis
beban kerja, analisis jabatan, dan jumlah
pensiun, khususnya guru dan tenaga
kesehatan.
4.292.210 4.225.6374.148.972 4.056.146 3.960.642
168.637623.335
1.007.9181.319.738
1.634.236
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah PNS dan PPPK 2019-2023
PNS PPPK
LANDASAN HUKUM
1) Setiap Instansi Pemerintah wajibmenyusun kebutuhan jumlah dan jenisjabatan berdasarkan analisis jabatan dananalisis beban kerja.
2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenisjabatan dilakukan untuk jangka waktu 5(lima) tahun yang diperinci per 1 (satu)tahun berdasarkan prioritas kebutuhanjabatan.
Hasil penyusunan kebutuhan disampaikanoleh PPK Instansi Pemerintah kepada
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRATEGYAPARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PERATURAN PEMERINTAH
No. 49 Tahun 2018Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
PERATURAN PEMERINTAH
No. 11 Tahun 2017Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6P
UNDANG-UNDANG
No. 5 Tahun 2014Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN MELALUI PENGADAAN CPNS, INPASSING, DAN PPPK
GRAND DESAIN PERENCANAAN ASN
ANJAB PETA JABATAN
Anjab
dilakukan
minimal
5 (lima)
tahun
sekali
ABK
dilakukan
setiap
tahun
Gambaran
jabatan yang
sesuai dengan
tugas & fungsi
unit oranisasi
instansi
masing-masing
kebutuhan pegawai
sesuai dgn
beban kerja
masing-masing
jabatan minimal
memangku beban
kerja 1250 jam
per tahun
ABK KEBUTUHAN
PNS
PNS
dapat
menduduki
Jabatan
JPT Utama
JPT Madya
JPT Pratama
Adminisator
Pengawas
Pelaksana
Jab. Fungsional
PPPKdapat
menduduki
Jabatan
JPT Utama
JPT Madya
Jab. Fungsional
PPPK
JABATAN
Pegawai ASN
diangkat dalam jabatan
oleh PPK
Pegawai ASN
wajib
meningkatkan
kompetensi
setiap tahun
minimal
5 hari kerja
melalui
Program Diklat
DIKLAT KEKURANGAN
Jabatan yang
kosong/
kekurangan
dapat dilakukan
Penambahan
Pegawai ASN
Kelebihan
Pegawai
wajib
dilakukan
Redistribusi
KELEBIHAN
FORMASI
Pengangkatan
dalam jabatan
melalui jalur
CPNS
&
PPPK
Pengangkatan
melalui jalur
Inpassing
&
Perpindahan
berdasarkan
Anjab dan ABK
Rekomendasi
Instansi Pembina
Jabfung
MISI PERENCANAAN
ASN
Penataan Struktur Organisasi
Penataan Sistem
Seleksi ASN
Penataan Distribusi ASN
Profesionalisasi ASN
Peningkatan Kesejahteraan ASN
Misi Perencanaan ASN
Penataan Jabatan
Penataan Kebutuhan ASN
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pengembangan Kompetensi
SMART ASN
Change the Mindset
HRD ManagerProgram
Data
Budget
Regulasi
PNS PPPK
ASN
J. PIMPINAN
TINGGI
J. FUNGSIONAL
J. ADMINISTRASI
J. PIMPINAN TINGGI
(UTAMA & MADYA)
J. FUNGSIONAL
Selain JPT dan JF, Menteri dapat menetapkan Jabatan
lain yang dapat diisi oleh PPPK, yg bukan Jabatan
struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada
Instansi Pemerintah
STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
JABATAN YANG DAPAT DIISI:
Kompetensinya tidak tersedia atauterbatas di kalangan PNS
Mempercepat peningkatan kapasitas organisasidan capaian tujuan strategis nasional
JPT utama dan Madya tertentu yang telah ditetapkan nomenklatur dan
pangkatnya oleh Presiden
Mempersyaratkan sertifikasiprofesi atau uji kompetensi
JABATAN YANG TIDAK DAPAT DIISI:
JPT Madya yang berkedudukansebagai PPK dan/atau PyB
JPT Madya di bidang keuangannegara dan hubungan luar negeri
JF di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, keuangan negara, hubungan luar negeri
Berdasarkan UU atau PP tertentudiharuskan berasal dari PNS
PPPK MENJADI SALAH SATU PILAR BIROKRASIYANG MAMPU MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN NASIONAL
USULAN PPPK TAHUN 2019
Nama Jabatan
KualifikasiPendidikan
RencanaPenempatan
PERPRES JABATAN
ASN YANG DAPAT
DIISI DARI PPPK
(147 JABATAN)
PETA JABATAN
E-Formasi
Revisi 147 Permenpan
NO JABATANKUALIFIKASI
PENDIDIKANABK
PNS
(saat ini)
PPPK
(saat ini)
USUL KEBUTUHAN UNIT KERJA KET
PNS PPPK JUMLAH
JUMLAH SELURUHNYA 26 13 0 5 9 14
1 Dokter ahli pertama Dokter 5 2 0 1 2 3 ………..
2 Perawat S1 Keperawatan 4 2 0 0 2 2 ……......
3Analis Kepegawaian
Ahli Pertama
S1 Administrasi
Negara7 4 0 2 2 4 ……......
4 Pranata Komputer D.III Komputer 10 5 0 2 3 5
contoh : USUL FORMASI
RINCIAN USUL KEBUTUHAN/FORMASI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
MANAJEMEN PPPK
Instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dananalisis beban kerja untuk 5 tahun ditetapkan dengan Keputusan Menteri, memperhatikanpendapat Kemenkeu dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
Perencanaan Pengumuman lowongan Pelamaran Seleksi Pengumuman hasil seleksi Pengangkatan menjadi PPPK
Berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan unit atau organisasi denganmemperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
Gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS
Setiap PPPK memiliki kesempatan paling lama 24 jam pelajaran per tahun untukpengembangan kompetensi.
Tanda kehormatan Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
Tata cara pengenaan sanksi disiplin dilaksanakan sesuai peraturan Disiplin PNS.
Dengan hormat Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Tidak dengan hormat
Jaminan hari tua Jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Bantuan hukum
Penetapan Kebutuhan
Pengadaan
Penggajian dan Tunjangan
Pemberian Penghargaan
Penilaian Kinerja
Disiplin
Pemutusan Hubungan Perjanjian
Perlindungan
Pengembangan kompetensi
MANAJEMEN PPPK
• 6 PermenpanRB• 1 Permenkeu• 1 Per BKN• 1 Per LAN
PersyaratanPPPK
(untuk JF)
• usia min 20 tahun dan max 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang
akan dilamar.
• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara.
• tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
• tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
• memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
• memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang
masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan.
• sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
• persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Pasal 16
Persyaratan dan Seleksi PPPKuntuk Jabatan Fungsional
Materi Seleksi PPPKuntuk Jabatan Fungsional
SeleksiKompetensi
Teknis
SeleksiPPPK
• Seleksi administrasi• Seleksi kompetensi
•Manajerial• Sosio kultural• Teknis
Pasal 19-21
• Seleksi kompetensi untuk jabatan yangmensyaratkan sertifikasi profesi.
• Seleksi kompetensi untuk jabatan yangbelum mensyaratkan sertifikasi profesi.
Pasal 22
Wawancara• untuk menilai integritas dan moralitas• sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Pasal 25Naskah Soal <-- K/L Naskah Soal <-- K/L
MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Menter i
paling singkat 1 tahun dandapat diperpanjang
Pencapaian kinerja Kesesuaian kompetensi Kebutuhan instansisetelah mendapat persetujuan PPK
Dasar PerpanjanganHubungan Perjanjian Kerja
Masa HubunganPerjanjian Kerja
Perpanjangan bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK danberkoordinasi dengan KASN.
Perpanjangan bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 tahun.
Ketentuan Khusus PerpanjanganHubungan Perjanjian Kerja
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat
Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasukmencapai batas usia tertentu sesuai jabatan)
Meninggal dunia
Atas permintaan sendiri
Perampingan organisasi atau kebijakanpemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidakdapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuaiperjanjian kerja yang disepakati
Pemutusan hubungan perjanjian kerjadengan hormat tidak atas permintaansendiri
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjarapaling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidakberencana
Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati
Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatanjabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum.
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan dengan berencana
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK
CUTI PPPK
Jenis-Jenis Cuti
CUTI SAKIT
CUTI TAHUNAN
CUTI MELAHIRKAN
CUTI BERSAMA
- Bekerja palingsedikit 1 tahunterus menerus
- Hak atas cutitahunan adalah 12hari kerja
- Setiap PPPK yang sakitberhak atas cuti sakit
- Sakit 1 sampai 14 hariberhak atas cuti sakitdengan melampirkan suratketerangan dokter
- Sakit lebih dari 14 hariberhak atas cuti sakitdengan melampirkan suratketerangan dokterpemerintah, paling lamadiberikan 1 bulan
- Bila tidak sembuh selama 1bulan, dilakukan pemutusanhubungan kerja
Untuk kelahiran anakpertama sampai anakketiga pada saatmenjadi PPPK, makaPPPK berhak atas cutimelahirkan Cuti Bersama bagi
PPPK mengikutiketentuan CutiBersama bagi PNS
PPK (termasuk pejabat lain di
instansi pemerintah) di larang
mengangkat pegawai non-PNS
dan/atau non-PPPK untuk
mengisi jabatan ASN
LARANGAN
PPK dan pejabat lain yang mengangkat
pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK
untuk mengisi jabatan ASN dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Ps 96
198 Jabfung
PermenpanRB 41/2018
1
2
Masih tetap melaksanakan tugas
paling lama 5 tahun apabila tidak
dapat diangkat menjadi PNS atau
PPPK sesuai persyaratan PP.
Dalam masa 5 tahun, pegawai non
PNS berhak atas jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan
jaminan kematian yang diatur dengan
Peraturan Menteri PANRB setelah
mendapat pertimbangan teknis dari
Menteri Keuangan.
KETENTUAN PERALIHAN
PENANGANAN PEGAWAI NON PNSDi K/L/D, LNS, BLU/D, LPP, PTNB
Ps 99
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PPK BLU
PP 11/2018
PP 49/2019
PP 23/2005
SE Menteri PANRB Nomor……………….
• PNS
• PPPK
• Profesional
• Fleksibilitas
GAJI DAN TUNJANGAN ASN
ASN diberikan gaji dan tunjangan
Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku bagi ASN.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan
mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan
tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang
besarannya diatur dengan Peraturan Presiden.
ASN
PNS
4.209 JUTAPPPK
PENGADAAN ASN
Berstatus pegawai tetapMemiliki NIP secara Nasional;Menduduki jabatan pemerintahan. Melaksanakan tugas pemerintahan.Pengadaan Usia Paling Rendah 18 Th
dan paling tinggi 35 ThGaji berdasarkan Perundang-undangan.
Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhaninstansi dan ketentuan UU.
Memiliki NIP secara Nasional;Menduduki jabatan pemerintahan Melaksanakan tugas pemerintahan.Pengadaan Usia Paling Rendah 20 Th. Dan paling
tinggi 1 tahun sebelum pensiun.Masa kerja paling singkat 1.setiap tahun diberikan kesempatan mengembangkan
kompetensi.Gaji berdasarkan Perundang-undangan.
1. Berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara2. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;3. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten yaitu
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan4. Bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
Pengangkatan dalam Jabfung
PENGANGKATAN PERTAMA
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
INPASSING (PENYESUAIAN)PERMENPANRB NO. 42 TH 2018
PROMOSI
KEAHLIAN
Ahli Utama (IV/d – IV/e)
Ahli Madya (IV/a s/d IVc)
Ahli Muda (III/c - III/d)
Ahli Pertama (III/a - III/b)
KETERAMPILAN
Penyelia (III/c - III/d)
Mahir (III/a - III/b)
Terampil (II/b s/d II/d)
Pemula (II/a)
PENGANGKATAN PPP
PPPKCPNS
PERTIMBANGAN PENETAPAN FORMASI ASN
1. Kebutuhan Riil ANJAB & ABK;
2. PNS BUP;
3. Penyediaan anggaran gaji, seleksi dan
diklat latsar;
4. Rasio Belanja Pegawai;
5. Perbandingan jumlah ASN - Penduduk;
6. Letak/Kondisi Geografis;
PPPK 1. PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2. PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN POROS MARITIM
PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
3. PROGRAM DUKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI
Pengadaan ASN
Proses pengangkatan CPNS (Jabatan Fungsional dan
jabatan Pelaksana) dan PPPK (Jabatan fungsional) guna
memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
Pengembangan Karier(JPT, Jab Administrasi, JF)
Profesionalisme
Peningkatan Kinerja Organisasi(ABK)
Memenuhi Kekurangan ASN
SKD --> CAT
Sistem/PrinsipSeleksi (ASN)
• Kompetitif
• Adil
• Objektif
• Transparan
• Bebas Unsur KKN
• Bebas Biaya
SKB --> CAT
(40%)
(60%)
Integrasi NilaiKelulusan ASN
MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSADAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL
37
ANJAB
ABK
Kem
PAN & RB
1
2
4
5
A
1.Setiap instansi wajib
melaksanakan Anjab &
menghitung ABK
2.ANJAB & ABK Jab.
Fung memperhatikan
pertimbangan teknis
dari Instansi Pembina.
3. Instansi Pembina
menyampaikan
rekomendasi ANJAB &
ABK (jab Fung)
4.Hasil Anjab & ABK
disampaikan kepada
Menteri PANRB
(secara elektonik
melalui sistem e-
formasi)
5.Tembusan Hasil Anjab
& ABK di sampaikan
kepada Kepala BKN
6.Peta Jabatan &
Kebutuhan tersimpan
dalam e formasi
AANJAB & ABK
B USUL FORMASI
a. Setiap instansimengusulkan jumlahkebutuhan jabatankepada Kem PANRBtembusan Kepala BKN.
b.Kepala BKNmenyampaikanpertimbangan tekniskebutuhan setiapinstansi kepada MenteriPANRB
c. Rencana pemenuhankebutuhan PNSdisampaikan olehMenteri kepada menteriyang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang keuangan
d.Pendapat menteri yangmenyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang keuangan.
e. Penetapan kebutuhanPNS K/L/P
B
C D
E
6
PROSEDUR PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
KemKeuanga
n
3
BKN
Instansi Pembina
Jab Fung
Instansi
K/L/P
HAL-HAL STRATEGIS YANG PERLU DILAKUKAN
Identifikasi dan Inventarisasi jabatan yang dapat diisi CPNS, PPPK, dan
Profesional Non ASN (untuk BLU) dalam 5 tahun dirinci per tahun
Untuk jabatan Professional Non ASN di BLU harus dilengkapi penjelasan
mengenai nama jabatan, pendidikan, dan unit organisasi penempatan
Usul kebutuhan CPNS, PPPK, dan jabatan Professional Non ASN (untuk
BLU) kepada Menteri Teknis dan MenPANRB/BKN Anjab dan ABK
Redistribusi PNS
Pemetaan non PNS seleksi PNS dan PPPK s/d 2024
Revisi anggaran pengadaan CPNS Pengadaan ASN
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PPPK
Terima Kasih
R. PERPRES JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJANo. Jabatan Fungsional No. Jabatan Fungsional