KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Telepon/Faksimile 021-3102368 Nomor : B/730/E/KP.11.00/2020 10 September 2020 Lampiran : Satu Berkas Hal : Pengumuman Pemenang Pendanaan Program Pemberdayaan Masyarakat - UKM Indonesia Bangkit Yth. Undangan Terlampir Di Tempat Sehubungan dengan akan diselenggarakannya pengumuman pemenang Program Pemberdayaan Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit Tahun 2020, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada : hari dan tanggal : Senin, 14 September 2020 waktu : pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai tempat : Video Confrence Meeting dan youtube live streaming (tautan terlampir) agenda : Pengumuman Pemenang Pendanaan Program UKM Indonesia Bangkit Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Ibu/Bapak kami sampaikan terima kasih. Tembusan: 1. Mentri Riset dan Teknologi/SekretarisUtama Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/SekretarisUtama Badan Riset dan Inovasi Nasional
45
Embed
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon/Faksimile 021-3102368
Nomor : B/730/E/KP.11.00/2020 10 September 2020
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengumuman Pemenang Pendanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat - UKM Indonesia Bangkit
Yth. Undangan Terlampir
Di Tempat
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya pengumuman pemenang Program Pemberdayaan
Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit Tahun 2020, dengan ini kami mohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada :
hari dan tanggal : Senin, 14 September 2020
waktu : pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai
tempat : Video Confrence Meeting dan youtube live streaming (tautan terlampir)
agenda : Pengumuman Pemenang Pendanaan Program UKM Indonesia Bangkit
Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Ibu/Bapak kami sampaikan terima kasih.
Tembusan:
1. Mentri Riset dan Teknologi/SekretarisUtama Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/SekretarisUtama Badan Riset dan Inovasi
Nasional
Lampiran I
Nomor : B/730/E/KP.11.00/2020
Tanggal : 10 September 2020
SUSUNAN ACARA PENGUMUMAN PEMENANG PENDANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKEMA UKM INDONESIA BANGKIT
SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 PUKUL 13.00-15.00
NO WAKTU KEGIATAN KETERANGAN TEMPAT
1. 13.00 -
13.03 WIB Pembukaan
MC
Ruang Rapat Inovasi Lt 24-
Gedung B.J Habibie
Link video confrence:
https://zoom.us/j/93739871158
Meeting ID: 937 3987 1158
Passcode: inovas1
2. 13.03 – 13.10 WIB
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
IT Support
3 Pembacaan Doa Pembaca Doa
4. 13.10 -
13.20 WIB
Sambutan dan
laporan Plt Deputi
Bidang Penguatan
Riset dan
Pengembangan
Bapak
Muhammad
Dimyati
5. 13.20 -
13.55 WIB
Arahan dan Pengumuman Penerima Pendanaan Program Ukm Indonesia Bangkit Tahun 2020
Bapak Bambang
Brodjonegoro dan
Tim Acara
6. 13.55 –
14.25 WIB
Presentasi Perwakilan Penerima Pendanaan Program Ukm Indonesia Bangkit Tahun 2020
1. Peserta A
2. Peserta B
3. Peserta C
Tim Acara
7. 14.25 -
14.55 WIB
Tanya Jawab PM dengan peserta dan media
Moderator (Bpk.
M Dimyati),
Bapak Bambang
Brodjonegoro,
dan Tim Acara
8. 14.55 –
15.00 WIB Penutupan MC
Lampiran II
Nomor : B/730/E/KP.11.00/2020
Tanggal : 10 September 2020
DAFTAR UNDANGAN
Note :
Dikarenakan kapasitas ruang zoom yang terbatas, maka link zoom diperuntukan hanya untuk
undangan di bawah ini. Selain yang tidak tercantum dalam undangan, dapat menyaksikan melalui
link streaming youtube bit.ly/ProgramUKM_IndonesiaBangkit
Format untuk masuk kedalam kolom zoom adalah sebagai berikut:
NOMORUNDANGAN_NAMAINSTANSI_NAMAPESERTA
Contoh: 90_UNIVERSITAS TULANG BAWANG_SUWANTO
NO INSTANSI
1 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2 Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
3 Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
4 Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
5 Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6 Kepala Lembaga Penerbangan dan Antarikasa Nasional (LAPAN)
7 Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
8 Plt. Deputi Penguatan Inovasi
9 Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur
10 Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas
11 Plt. Inspektur Utama
12 Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
13 Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi
14 Staf Khusus Menteri Bidang Jejaring Start Up
15 Staf Khusus Menteri Bidang Pendanaan dan Investasi
16 Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi dan Inovasi
17 Inspektur I
18 Inspektur II
19 Plt. Inspektur II
20 Kepala Biro Perencanaan
21 Kepala Biro Sumber Daya Manusia
22 Kepala Biro Keuangan dan Umum
23 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
24 Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
25 Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek dan Dikti
26 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
27 Kepala Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
28 Direktur Pusat Peragaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
29 Sekretaris Deputi Penguatan Inovasi
30 Direktur Sistem Inovasi
31 Direktur Inovasi Industri
32 Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
33 Sekretaris Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan
34 Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat
35 Direktur Sistem Riset dan Pengembangan
36 Direktur Pengembangan Teknologi Industri
37 Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual
38 Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
39 Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
40 Kepala Bagian Umum
41 Kepala Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bidang Energi dan Transportasi
42 Kepala Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bidang Bahan Baku dan Material
Maju
43 Kepala Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bidang Pangan dan Kesehatan
Obat
44 Kepala Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bidang TIK dan Hankam
45 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan
46 Kepala Subdirektorat Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Riset dan Pengembangan
47 Kepala Subdirektorat Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan
48 Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Riset dan Pengembangan
49 Kepala Subdirektorat Valuasi dan Fasilitas Kekayaan Intelektual
50 Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah
51 Kepala Subdirektorat Publikasi Ilmiah
52 Kepala Subdirektorat Perijinan Penelitian
53 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
54 Kepala Subbagian Kerjasama
55 Kepala Subbagian Layanan Informasi
56 Kepala Subbagian Rumah Tangga
57 Kepala Subbagian Barang Milik Negara
58 Kepala Subdirektorat Riset Terapan
59 Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset
60 Kepala Subdirektorat Riset Dasar
61 Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi
62 Kepala Seksi Peneliti Pemula
63 Kepala Seksi Riset Dasar Lembaga Penelitian dan Pengembangan
64 Kepala Seksi Lembaga Penelitian dan Pengembangan
65 Kepala Seksi Riset Terapan Perguruan Tinggi
66 Ketua LPPM Universitas Indonesia
67 Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia
68 Ketua LPPM Universitas Sumatera Utara
69 Ketua LPPM Institut Teknologi Bandung
70 Ketua LPPM Institut Pertanian Bogor
71 Ketua LPPM Universitas Gadjah Mada
72 Ketua LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember
73 Ketua LPPM Universitas Padjadjaran
74 Ketua LPPM Universitas Airlangga
75 Ketua LPPM Universitas Diponegoro
76 Ketua LPPM Universitas Hasanudin
77 Ketua LPPM Universitas Syiah Kuala
78 Ketua LPPM Politeknik Negeri Lhoksumawe
79 Ketua LPPM Universitas Negeri Medan
80 Ketua LPPM Ketua LPPM Universitas Prima Indonesia
81 Ketua LPPM Universitas Andalas
82 Ketua LPPM Universitas Dharma Andalas
83 Ketua LPPM Universitas Riau
84 Ketua LPPM Universitas Langlangbuana
85 Ketua LPPM Universitas Sriwijaya
86 Ketua LPPM Universitas Sjakhyakirti Palembang
87 Ketua LPPM Universitas Bengkulu
88 Ketua LPPM Universitas Prof Dr Hazairin Sh
89 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Metro
90 Ketua LPPM Universitas Tulang Bawang
91 Ketua LPPM Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur
92 Ketua LPPM Universitas Putera Batam
93 Ketua LPPM Politeknik Caltex Riau
94 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Riau
95 Ketua LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
96 Ketua LPPM Universitas Pasundan
97 Ketua LPPM Universitas Al Azhar Indonesia
98 Ketua LPPM Universitas Trisakti
99 Ketua LPPM Universitas Telkom
100 Ketua LPPM Universitas Galuh
101 Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman
102 Ketua LPPM Universitas Muria Kudus
103 Ketua LPPM Universities Teknologi Yogyakarta
104 Ketua LPPM Universitas Janabadra
105 Ketua LPPM Universitas Brawijaya
106 Ketua LPPM Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
107 Ketua LPPM Universitas Udayana
108 Ketua LPPM Universitas Pendidikan Nasional
109 Ketua LPPM Universitas Negeri Mataram
110 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram
111 Ketua LPPM Politeknik Negeri Kupang
112 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kupang
113 Ketua LPPM Universitas Tanjungpura
114 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Pontianak
115 Ketua LPPM Universitas Islam Kalimantan
116 Ketua LPPM Universitas Sari Mulia
117 Ketua LPPM Universitas Mulawarman
118 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
119 Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi
120 Ketua LPPM Stikes Muhammadiyah Manado
121 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
122 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Luwuk
123 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Makassar
124 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palopo
125 Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
126 Ketua LPPM Universitas Sulawesi Tenggara
127 Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
128 Ketua LPPM Politeknik Gorontalo
129 Ketua LPPM Universitas Sulawesi Barat
130 Ketua LPPM Universitas Tomakaka
131 Ketua LPPM Universitas Darussalam Ambon
132 Ketua LPPM Universitas Pattimura
133 Ketua LPPM Institut Agama Islam Negeri Ternate
134 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
135 Ketua LPPM Universitas Cendrawasih
136 Ketua LPPM Universitas Pendidikan Muhammdiyah Sorong
137 Ketua LPPM Universitas Musamus
138 Ketua LPPM Universitas Victory Sorong
139 Ketua LPPM Universitas Jambi
140 Ketua LPPM Univesitas Muhammadiyah Jambi
141 Ketua LPPM Universitas Palangka Raya
142 Ketua LPPM Universitas Pgri Palangka Raya
143 Ketua LPPM Universitas Borneo Tarakan
144 Ketua LPPM Stmik Ppkia Tarakanita Rahmawati
145 Ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar
146 Ketua LPPM Institut Pertanian Stiper Yogyakarta
147 Ketua LPPM Politeknik Negeri Jember
148 Ketua LPPM Universitas Dian Nuswantoro
149 Ketua LPPM Universitas Widya Gama
150 Ketua LPPM Universitas PGRI Banyuwangi
151 Ketua LPPM Universitas Trunojoyo Madura
152 Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
153 Ketua LPPM Universitas Diponegoro
154 Ketua LPPM Universitas Widya Gama
155 Ketua LPPM Universitas Negeri Malang
156 Ketua LPPM Universitas Pendidikan Ganesha
157 Ketua LPPM Universitas Lampung
158 Ketua LPPM Politeknik Negeri Jember
159 Ketua LPPM Politeknik Saint Paul Sorong
160 Ketua LPPM Universitas Kristen Indonesia Toraja
161 Ketua LPPM Universitas Udayana
162 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung
163 Ketua LPPM Politeknik Negeri Subang
164 Ketua LPPM Universitas Bali Internasional
165 Ketua LPPM Universitas Negeri Makassar
166 Ketua LPPM Politeknik Negeri Ambon
167 Ketua LPPM Politeknik Negeri Sriwijaya
168 Ketua LPPM Politeknik Harapan Bersama
169 Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan
170 Ketua LPPM Universitas Tidar
171 Ketua LPPM Universitas Amikom Purwokerto
172 Ketua LPPM Institut Teknologi Nasional Malang
173 Ketua LPPM Politeknik Negeri Tanah Laut
174 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
175 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
176 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
177 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
178 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
179 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
180 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
181 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
182 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
183 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
184 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
185 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
186 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
187 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
188 Okid Parama Astirin Universitas Sebelas Maret
189 Wisnu Nurcahyo Universitas Gadjah Mada
190 Ahmad Fahmi Universitas Negeri Malang
191 Ni Putu Cempaka Dharmadewi Atmaja Universitas Mahasaraswati Denpasar
SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA UKM INDONESIA BANGKIT DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TAHUN ANGGARAN 2020Nomor : B/ 43 /UN14.4.A/PM.01.01/2020
Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:I. Nama : Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.
NIP :196210091988031002Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Alamat : Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Udayana selaku penanggung jawab kegiatan penelitian yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II. Nama : Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.NIP :195802121986011001Jabatan : Dosen FEB Universitas UdayanaAlamat : Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Tim Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kontrak Penelitian kedua belah pihak ini berdasarkan kepada:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang
Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang
Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38/E1/KPT/2020 tentang Penerima Pendanaan Penelitian Pendidikan Magister Menuju Dokter untuk Sarjana Unggul Tahun 2020.
11. Kontrak Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna TA 2020 Nomor: 207/SP2H/PPM/DRPM/2020
PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
Pasal 1PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN
(1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul : Direct UKM, Inovasi Integrasi Bisnis Berbasis Gotong Royong Pada Kelompok Budi Daya Ikan Air Tawar “Banyu Pinaruit” di Desa Rejasa Kecamatan PenebelKabupaten Tabanan.
(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
(3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksanaan dan substansi pelaksanaan Pengabdian dapat dibenarkan sepanjang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.
Pasal 2 PENDANAAN
(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
(2) Pendanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan dana yaitu 70% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan dana yaitu 30% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut:1. Laporan Penggunaan Anggaran 70%2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan PekerjaanKe laman (webside) yangakan ditentukan oleh DRPM
(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan PIHAK PERTAMA
Pasal 3SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pemyataan telah menyelesaiakan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh DRPM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Laporan penggunaan dana 30% pada tanggal 10 Desember 2020b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 27 November 2020
maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair
c. Laporan akhir, capaian hasil, poster dan artikel ilmiah pada tanggal 15 Desember 2020 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
Halaman : 2 dari 4Nomor : B/43/UN14.4.A/PM.01.01/2020
MRS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.isn oomrruT «ioa««a/a /nnm/iTV/Fn
(2) Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat Tahun anggaran 2020 tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya PIHAK KEDUA telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
(3) Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi reviewer.
Pasal 4PAJAK
PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
1. Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan
Pasal 5PENGGANTIAN ANGGOTA
(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pengabdian dapat dibenarkan apabila telah mndapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
(2) Apabila Ketua Tim pelaksana Pengabdian tidak dapat menyelesaikan Pengabdian atau mengundurkan diri , maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Pengabdi yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua LPPM Unud dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana Pengabdian sesuai syarat ketentuan yang ada, maka Pengabdian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.
Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
(2) Hasil Pengabdian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pasal 7AMANDEMEN KONTRAK
Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Surat Perjanjian PenugasanDalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SP3) ini, maka akan dilakukan amandemen Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SP3)
Nomor : B/43/UN14.4.A/PM.01.01/2020 Halaman : 3 dari 4
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) ltd.isn onn».->ni< rroT himmva /nnni/itv/Fn
Pasal 8SANKSI
(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turur
Pasal 9KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian dan hambatan-hambatan terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah terjadi sebagai akibat dari situasi diluar kekuasaan manusia, diluar perhitungan dan diluar kehendak PIHAK KEDUA.
Pasal 10 PENYELESAIAN ATAS PERSELISIHAN
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan atau Kantor Abitrase setempat.
Pasal 11 KETENTUAN PENUTUP
(1) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai RP. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kedudukan yang sama dalam segi hukum, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
(2) Semua informasi terkait Surat Perjanjian Penugasan Penelitian ini akan diinformasikan oleh PIHAK PERTAMA melalui http://lppm.unud.ac.icl dan/atau melalui Surat kepada PIHAK KEDUA
(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.
(4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak.
'<Prof. DrvIr.T Gede Rai Maya Temaja, M.P.NIP. 196210091988031002
PIHAK KEDUA,Ketua Peneli
ar Sri Budhi, M.P.Prof.NIP.195802121986011001
Nomor : B/43/UN14.4.A/PM.01.01/2020 Halaman : 4 dari 4
MRS I* » member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.isn cfdt amdSfu/A/nnm/itv/Fn