KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP_BKP_2011.pdf · peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di ... Pembentukan Badan Ketahanan

K E ME NTE RIAN PE RTANIANBADAN K E TAHANAN

PANGAN2011

1

B ADAN K E TAHANAN PANGANJ l. Hars ono rm no 3 ragunan

jakarta s e la tan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian i

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan

Pangan selama tahun 2011. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas

pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden

(Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga

ditetapkan secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua

Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi

peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014 edisi revisi Juni

2011, Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: ”menjadi institusi yang handal,

inovatif, dan aspiratif dalam pemantapan ketahanan pangan”. Untuk mencapai visi

tersebut, maka disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: (1)

Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;

(2) Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; (3)

Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan (4) Peningkatan

koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan

dan evaluasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan,

potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan tujuan dan sasaran

sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan strategis, sehingga tujuan strategis ketahanan

pangan tahun 2011 yang telah disepakati oleh seluruh Eselon II lingkup Badan Ketahanan

Pangan meliputi: (1) Mengembangkan sistem distribusi, cadangan pangan dan harga; (2)

Meningkatkan ketersediaan pangan serta mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan

pangan; (3) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan

pangan segar; dan (4) Melayani dukungan manajemen dan teknik lainnya dalam pemantapan

ketahanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2011, telah menetapkan

tiga sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut yaitu : 1) Meningkatnya

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar; 2) Meningkatnya


Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ii

Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan; 3)

Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan akses Pangan, dan Penanganan Rawan

Pangan. Selanjutnya ketiga sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 12 (dua belas)

indikator kinerja.

Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa

sebagian besar indikator kinerja telah dicapai dengan hasil yang baik atau telah terealisasi

lebih dari 85 persen, kecuali pada indikator kinerja “Jumlah kab/kota yang melakukan

intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG” nilai pencapaian

sasaran terealisasi 56,09 persen hal ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain : (a)

Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b)

Provinsi dan kabupaten/kota tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak

terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga

petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK.

Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada TA.2011 Badan Ketahanan

Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di propinsi dan kabupaten/kota

memperoleh alokasi anggaran senilai Rp.628,97 milyar. Jumlah alokasi anggaran tersebut

naik sebesar Rp.231 milyar atau naik 37 persen dibanding alokasi tahun 2010 sebesar

Rp.397,68 milyar. Kenaikan tersebut berada di tingkat daerah, khususnya di kabupaten/kota,

yaitu sebesar Rp.52,89 miliyar atau 41,04 persen. Sedangkan pada tingkat pusat dan propinsi,

masing-masing Rp.13,08 milyar atau 22,13 persen dan Rp. 165,31 milyar atau 78,84 persen.

Naiknya alokasi anggaran antara lain disebabkan oleh bertambahnya bansos yang diberikan

melalui dana Tugas Pembantuan (TP) ke daerah antara lain bansos Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang pada tahun 2010 sebanyak 2.000

kelompok menjadi 4.020. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan

APBNP (Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi

100 persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari

target 4.720 desa. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan APBNP

(Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi 100

persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari target

4.720 desa.

Seluruh anggaran 2011 dialokasikan dalam 253 satker berupa: (a) Dana Sentralisasi di

Pusat Rp.72,20 milyar atau 11,47 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi

Rp.233,09 milyar atau 37,05 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Propinsi (TP Propinsi) di 33

propinsi Rp.141,91 milyar atau 22,56 persen; dan (c) Dana Tugas Pembantuan di 220

Kabupaten/Kota Rp.181,78 milyar atau 28,90 persen.


Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian iii

Pelaksanaan berbagai kegiatan tahun 2011, masih menemui beberapa hambatan dan

tantangan, terutama: (1) Adanya dinamika masyarakat dan perkembangan tehnologi dalam

pembangunan ketahanan pangan; (2) Perkembangan era otonomi daerah yang memberikan

kesempatan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi sesuai kebutuhannya; dan

(3) Peranan pemerintah yang lebih sebagai fasilitator dan mediator memerlukan pencerahan

dan pencarian bentuk pola fikir dalam menata kesisteman ketahanan pangan yang lebih

aplikatif.

Terpaut dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja

pembangunan ketahanan pangan tahun 2011, maka dalam upaya peningkatan kinerja Badan

Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan

antara lain: 1) Membangun dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan

dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; 2) Peningkatan peranan eksekutif dan legislatif

dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah

dalam pembangunan ketahanan pangan melalui sosialisasi, seminar/workshop, advokasi,

pemanfaatan multi media yang tersedia, penyebaran bahan informasi berupa booklet dan

leaflet yang praktis tentang ketahanan pangan, dan lainnya; 3) Kemampuan dan kualitas SDM

Aparat perlu ditingkatkan, dengan: pendidikan, pelatihan, dan pengembangan jejaring kerja

melalui akses informasi ketahanan pangan khususnya dalam pengembangan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) Mensinkronkan

kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya

pemberdayaan masyarakat; 5) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam

pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat

pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan

kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; 6) Meningkatkan

sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai

peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di pusat.


Badan Ketahanan Pangan kKementerian Pertanian iv

KATA PENGANTAR

Pembentukan Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon

I dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam: Pasal 45 dan 46 Keppres

Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; serta Pasal 23 huruf k dan

Pasal 24 angka (11) Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan tugas Badan

Ketahanan Pangan yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang

pemantapan ketahanan pangan". Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Badan Ketahanan

Pangan didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu: Sekretariat Badan, Pusat

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Pusat

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, serta dilengkapi

PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011. LAKIP ini merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2011, dan diharapkan dapat

ditindaklanjuti penyusunan LAKIP tingkat Eselon II.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 ini diharapkan

dapat menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan

pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga

Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian

ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2012

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Achmad Suryana



DAFTAR ISI

Hal

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 3

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 5

A. Rencana Strategik 5

B. Penetapan Kinerja 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 14

A. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 14

B. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja 15

C. Akuntabilitas Keuangan 26

BAB IV. PENUTUP 30

A. Tinjauan Utama 30

B. Permasalahan, Kendala Utama, dan Upaya Perbaikan 31



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Tabel III.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Tabel III.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi

Pangan dan Keamanan Pangan Segar Tahun 2011

Tabel III.3 Kumulatif Jumlah Lokasi Kegiatan P2KPG/P2KP Tahun 2007-2011

Tabel III.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan

Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan

Tabel III.5. Perbandingan Kegiatan Utama Penguatan LDPM Tahun 2010 dan 2011

Tabel III.6. Penyebaran Gapoktan dan jumlah bansos yang dialokasikan dan yang dicairkan

untuk kegiatan Penguatan LDPM Tahun 2011

Tabel III.7. Perbandingan Kegiatan Panel Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2010 dan 2011

Tabel III.8. Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan

Akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011

Tabel III.9. Perkembangan Jumlah Lokasi dan Anggota Pengembangan Demapan Tahun 2006

– 2011

Tabel III.10. Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2011

Tabel III.11. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Pendanaan pada TA. 2011(dalam Rp. 000)

Tabel III.12. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah pada TA.2011

Tabel III.13. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan per Kegiatan Utama Tahun 2011


Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa

karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan

juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi

kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud

dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen

bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangunan ketahanan

pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1996 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan

merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang

tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk

diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga)

komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata;

(2) Distribusi pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan

bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga,

dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan

ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong

masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang,

dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar

daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh

masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan

pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta

(5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam

mengakses pangan yang bersifat pokok.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam

berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh

Badan Ketahanan Pangan (BKP). Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan



kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2011, disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2011.

1. Landasan Hukum

Pembentukan BKP sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur

organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam: Pasal 45 dan 46 Keppres Nomor 9

Tahun 2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; serta Pasal 23 huruf k

dan Pasal 24 angka (11) Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Peraturan

Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005,

kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan tugas BKP yaitu: "Melaksanakan

pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan".

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada

instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan

stratejik yang telah dirumuskan.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 disusun sebagai

pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada

Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Badan Ketahanan

Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2011 dan digunakan

sebagai salah satu bahan penyusunan LAKIP pada tingkat kementerian.

3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2011

Sistematika penyusunan LAKIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29

tahun 2010 yaitu tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu:

"Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan

pangan". Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan

pangan;


pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;


pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;


pengawasan keamanan pangan segar; serta

5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam pembangunan

ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi

dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan

sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat

koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu,

dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta

melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional

melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 83

Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), menetapkan BKP secara ex-officio

sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri

Pertanian.

BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian selaku Ketua

Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk: (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas Dewan meliputi kegiatan di

bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan,

serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.



Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur

organisasi pada Gambar I.1, yaitu:

1. Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

2. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan

ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

3. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi

pangan.

4. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan sebagai ex-officio Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP),

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden RI selaku Ketua DKP

melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

1. Visi

Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, maka Visi BKP Kementerian

Pertanian tahun 2010-2014 ”menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam

pemantapan ketahanan pangan”. Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan

pada target sasaran yang telah ditetapkan. Aspiratif berarti mempu menerima dan

mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. Inovatif berarti

mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. Pemantapan

Ketahanan Pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, merata dan terjangkau.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut dan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005

dan Nomor 394/Kpts/RC.120/11/2005, maka disusun Misi BKP Kementerian Pertanian

dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan

pangan;

b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;

c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;

d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan

pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.



3. Tujuan

Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan

peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014,

memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang

dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara :

a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan

sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;

b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;

c. Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara

stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;

d. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan

aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;

e. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

4. Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan, disusunlah sasaran

stategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 yang hendak dicapai, terdiri dari:

a. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar;

b. Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta

stabilitas harga pangan;

c. Meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penaganan rawan

pangan

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2011 tersebut, ditempuh melalui

strategi, kebijakan, program, kegiatan yang masih mengacu pada tahun sebelumnya

sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu :

i. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan

ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;



ii. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan,

penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;

iii. Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat

lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan

pangan segar;

iv. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan

permasalahan ketahanan masyarakat;

v. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan

dana masyarakat;

vi. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi

Dewan Ketahanan Pangan

Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, diimplementasikan

melalui :

i. pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;

ii. pemantapan system distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;

iii. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan

aman;

iv. penajaman keamanan pangan segar; dan

v. penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan

masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi diatas adalah

sebagai berikut :

i. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses

pangan, melalui : (a) Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada

pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi);

(b) Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya

lokal/wilayah; (c) Revitalisasi System Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);

(d) Memberdayakan masyarakat di daerah rawn pangan; dan (e) Meningkatkan

akses pangan di tingkat wilayah dan rumahtangga.

ii. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : (a)

Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (provinsi,



kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) Mengembangkan

penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah

sentra produksi padi dan jagung; dan (c) Memantau stabilisasi pasokan dan harga

komoditas pangan serta daya beli masyarakat.

iii. Percepatan penganekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman,

melalui : (a) Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c)

Menumbuhkan dan mengembangkan industry pangan berbasis tepung-tepungan

berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) Melakukan kemitraan dengan

perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) Pengawasan

keamanan pangan segar.

iv. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui :

(a) Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sector; (b)

Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) Koordinasi evaluasi dan

pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) Peningkatan pelayanan

perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan

pangan masyarakat; (e) Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan

pangan; dan (f) Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.yang

dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis berdasarkan subsistem

ketahanan pangan, meliputi:

1) Subsistem Ketersediaan Pangan: (a) Menumbuhkembangkan koordinasi dan

sinergi kebijakan ketersediaan pangan; (b) Mengkoordinasikan

pengembangan cadangan pangan; (c) Berperan serta dalam upaya pencegahan

dan penanggulangan kerawanan pangan.

2) Subsistem Distribusi Pangan: (a) Menumbuhkembangkan koordinasi dan

sinergi kebijakan distribusi pangan; (b) Mendorong dan memberikan

kontribusi terhadap kelancaran distribusi pangan; serta (c) Mendorong

peranserta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran

distribusi, menciptakan stabilisasi harga, dan meningkatkan akses pangan.

3) Subsistem Konsumsi Pangan: (a) Menumbuhkembangkan koordinasi dan

sinergi kebijakan konsumsi pangan; (b) Mensinergikan upaya pemantapan

pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) Mendorong

peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan; serta (d) Meningkatkan

peran dalam sistem keamanan dan preferensi pangan masyarakat.



Untuk menopang berbagai strategi tersebut, diperlukan strategi penunjang yang tidak

terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi BKP, yaitu sebagai berikut:

i. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional,

bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.

ii. Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.

iii. Merumuskan produk hukum dibidang ketahanan pangan yang berpihak kepada

petani.

iv. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan

yang efektif.

v. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis

tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan BKP, tetapi menyebar di berbagai

subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Beberapa

kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain:

i. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan,

diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam

negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi

rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas

ektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan

penanganan kerawanan pangan.

ii. Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan,

kebijakannya diarahkan untuk : (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan

yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii)

Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi

sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan;

dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran

distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

iii. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain:

(i) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii)

Mengembangkan teknoogi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras



dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii)

Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan (iv) Mengembangkan

koordinasi sinergis lintas sek tor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan

pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan

pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerjasama internasional; (iii)

Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan

kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya

kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan

pangan.

iv. Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i)

Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah;

(ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam

rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan

kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan.

c. Program

Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis

ketahanan pangan tahun 2011, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai

program pembangunan pertanian yang mengacu pada program pembangunan tahun

2010-2014 yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat, sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah

meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi,

konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan

pangan, program tersebut mempunyai 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

i. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sasaran yang

hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan

cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

ii. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sasaran yang

hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses

pangan, serta penanganan rawan pangan.



iii. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

iv. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan,

dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan administrasi

dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk

meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan melalui

pemberian gaji kepada 353 pegawai Badan Ketahanan Pangan; (b)

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi,

yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan

kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan

ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat

mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.

6. Rencana Kinerja Tahun 2011

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2011 merupakan implementasi rencana

jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan dan

sasaran kegiatan beserta indikator kinerja.

Sasaran Kinerja Tahun 2011 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan

Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

a. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar,

ditunjukkan oleh indikator: (1) Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP

sebanyak 4.020 desa; (2) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah

memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak

402 kabupaten/kota di 33 provinsi; (3) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang

sudah menerapkan penanganan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan

konsumen sebanyak 100 kabupaten/kota di 33 provinsi.

b. Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta

stabilitas harga pangan, yang ditunjukkan oleh: (1) Jumlah gapoktan yang telah

memfungsikan cadangan pangan gapoktan sebanyak 1.000 gapoktan; (2) Jumlah

gapoktan yang telah memfungsikan unit distribusi/pemasaran sebanyak 1.000



gapoktan; (3) Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana sebanyak

700 lumbung; (4) Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan

pasokan pangan sebanyak 16 provinsi

c. Meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan

rawan pangan, ditunjukkan oleh indikator: (1) Jumlah provinsi yang menindaklanjuti

hasil analisis ketersediaan pangan sebanyak 33 provinsi; (2) Jumlah alternatif

pengembangan akses pangan masyarakat sebanyak 2 dokumen (3) Jumlah provinsi

yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan

melakukan intervensi rawan pangan transien sebanyak 33 propinsi; (4) Jumlah

kabupaten/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan

hasil analisis SKPG sebanyak 410 kabupaten/kota di 33 provinsi; dan (5) Jumlah desa

rawan pangan yang menjadi mandiri sebanyak 221 desa di 33 kabupaten/kota.

B. Penetapan Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah

menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Unit Organisasi Eselon I : Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran : 2011

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(0) (1) (2) (3)

1. Meningkatnya

penganekaragaman

konsumsi pangan dan

keamanan pangan segar

1. Jumlah desa yang telah

melakukan gerakan P2KP

4.020 Desa

2. Jumlah provinsi dan

Kab/Kota yang telah

memasyarakatkan konsumsi

pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman

33 Provinsi,

402 Kab/Kota



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(0) (1) (2) (3)

3. Jumlah provinsi dan

Kab/Kota yang sudah

menerapkan Penanganan

Keamanan Pangan Segar

ditingkat produsen dan

konsumen

33 Provinsi,

100 Kab/Kota

2. Meningkatnya kemampuan

kelembagaan distribusi dan

cadangan pangan serta

stabilitas harga pangan

1. Jumlah gapoktan yang telah

memfungsikan cadangan

pangan gapoktan

1.000 Gapoktan

2. Jumlah Gapoktan yang telah

memfungsikan unit

distribusi/pemasaran

1.000 Gapoktan

3. Jumlah lumbung untuk

antisipasi musim paceklik

dan bencana

700 Lumbung

4. Jumlah provinsi yang

menindaklanjuti hasil

analisis harga dan pasokan

pangan

16 Provinsi

3. Meningkatnya kualitas

analisis ketersediaan dan

akses pangan, serta

penanganan rawan pangan

1. jumlah propinsi yang

menindaklanjuti hasil

analisis ketersediaan pangan

33 Propinsi

2. jumlah alternatif

pengembangan akses pangan

masyarakat

2 Dokumen

3. jumlah propinsi yang

melakukan penanganan

rawan pangan berdasarkan

hasil analisis SKPG dan

melakukan intervensi rawan

pangan transien

33 Provinsi

4. Jumlah Kab/Kota yang

melakukan intervensi


berdasarkan hasil analisis

SKPG

410 Kabupaten/

Kota

5. Jumlah desa rawan pangan

yang menjadi mandiri

221 Desa

Jumlah Anggaran :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat : Rp. 618,97 M



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2011, telah menetapkan tiga

sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 12

(dua belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran

dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut

dapat diilustrasikan dalam Tabel III.1.

Tabel 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

No. Sasaran Indikator Kinerja

Uraian Target Capaian %

1. Meningkatnya

penganekaragaman

konsumsi pangan dan

keamanan pangan segar

a. Jumlah desa yang telah melakukan gerakan

P2KP

4.020

4.000

99,58

b. Jumlah provinsi kab/kota yang telah

memasyarakatkan konsumsi pangan

beragam, bergizi seimbang dan aman

33

402

33

393

100

97,76

c. Jumlah provinsi, kab/kota yang menerapkan

penanganan keamanan pangan segar

ditingkat produsen dan konsumen

33

100

32

96

96,97

96

2. Meningkatnya kemampuan

kelembagaan distribusi dan

cadangan pangan serta

stabilitas harga pangan

a. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan

cadangan pangan gapoktan

1.000 984 98,40

b. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan

unit distribusi/pemasaran

1.000 984 98,40

c. Jumlah lumbung untuk antisipasi musim

paceklik dan bencana

700 700 100

d. Jumlah provinsi yang menindaklanjuti hasil

analisis harga dan pasokan pangan

16 16 100

3. Meningkatnya kualitas

analisis ketersediaan dan

akses pangan, serta


a. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil

analisis ketersediaan pangan

33 33 100

b. Jumlah alternative pangembangan akses

pangan masyarakat

2 2 100

c. Jumlah provinsi yang melakukan

penanganan rawan pangan berdasarkan hasil

analisis SKPG dan melakukan intervensi

rawan pangan transien

33 29 87,88

d. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi

penanganan rawan pangan berdasarkan hasil

analisis SKPG

410 230 56,09

e. Jumlah desa rawan pangan yang menjadi

mandiri

221 221 100



Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa sebagian

besar indikator kinerja telah dicapai dengan hasil yang baik atau telah terealisasi lebih dari 85

persen, kecuali pada indikator sasaran “Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi

penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG” nilai pencapaian sasaran

terealisasi 56,09 persen hal ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain : (a) Daerah

tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan

Kabupaten tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim

Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering

berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK.

B. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang

mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui satu program,

dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan oleh beberapa kegiatan. Namun demikian, pada

laporan ini, kegiatan yang dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada

kegiatan yang bersifat strategis. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2011 Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan

Pangan Segar

Sasaran tersebut dicapai dengan mengukur tiga indikator kinerja. Pencapaian dari masing-

masing indikator kinerja dapat digambarkan pada tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Tahun 2011

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP 4.020 4.000 99.50

2. Jumlah provinsi dan kab/kota yang telah memasyarakatkan

konsumsi pangan yang beragam,

33

402

33

393

100

97,76

seimbang dan aman

3. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang sudah menerapkan 100 96 96

penanganan Keamanan Pangan Segar ditingkat produsen

dan konsumen



Indikator kinerja sasaran ini telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh indikator kinerja

sasaran yang telah terealisasi rata-rata diatas 95 persen. Dari tabel diatas bisa dilihat

bahwa :

a. Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP sebanyak 4.000 desa atau 99,50

persen dari target 4.020 desa; sebanyak 20 desa yang tidak merealisasikan dari Kabupaten

Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 10 desa dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua 10 desa.

b. Jumlah provinsi dan kab/kota yang telah memasyarakatkan konsumsi pangan

beragam, bergizi, seimbang dan aman sebanyak 33 provinsi atau 100 persen dan 393

kab/kota atau 97,76 persen dari target 402 kab/kota;

c. Jumlah provinsi dan kab/kota yang sudah menerapkan penanganan keamanan pangan

segar ditingkat produsen dan konsumen sebanyak 96 kab/kota atau 96 persen dari

target 100 kab/kota; sebanyak 4 kab/kota blm menerapkan penanganan keamanan

pangan segar karena berbagai kendala yaitu : keterbatasan fasilitas laboratorium

pengujian, SDM yang terbatas serta sering terjadi mtasi pegawai.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184,94 milyar atau

87,75 persen dari alokasi Rp. 210,75 milyar, terdiri dari: Rp. 47,25 milyar untuk bansos

P2KP dengan realisasi 46,96 milyar atau 99,39 persen, sisanya digunakan untuk

melaksanakan berbagai kegiatan pendukung diversifikasi pangan. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh 434 instansi pelaksana yang terdiri dari BKP Kementan khususnya Pusat

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 33 unit kerja ketahanan pangan

propinsi, dan 400 unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui P2KP

untuk kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sosialisasi P2KP

bagi siswa SD/MI, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-

tepungan, serta berbagai kegiatan pendukung diversifikasi pangan seperti: sosialisasi dan

promosi P2KP, penanganan keamanan pangan segar di tingkat propinsi dan

kabupaten/kota, pameran/visualisasi/publikasi dan promosi dalam rangka

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar,

pemantapan perumusan kebijakan ketahanan pangan, pengembangan kelembagaan

keamanan pangan, dan pengawasan penanganan keamanan pangan. Jika dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya, kinerja pencapaian sasaran ini sudah lebih baik karena

telah meliputi lebih banyak desa dan kabupaten/kota di 33 propinsi.

Implementasi kebijakan P2KP pada tahun 2011 sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan

P2KP tahun 2010 dengan desa sasaran sebanyak 4.020 desa di 259 kab/kota, 33 provinsi



diwujudkan melalui kegiatan utama yaitu (a) Pemberdayaan kelompok wanita; (b)

optimalisasi pemanfaatan pekarangan; (c) Pengembangan usaha/industri pengolahan

pangan lokal; (d) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian

(STPP) dan stakeholder lain; dan (e) Sosialisasi bagi dan promosi penganekaragaman

konsumsi pangan. Selain itu kegiatan P2KP mendorong peran serta dunia usaha melalui

Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sampai dengan Bulan Desember 2011 terealisasi 4.000 desa atau 99,50 persen dari target

sebanyak 4.020 desa, sebanyak 20 desa yang tidak merealisasikan dari Kabupaten Sanggau

Provinsi Kalimantan Barat 10 desa dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua 10 desa. Selain

itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan APBNP (Anggaran

Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi 100 persen,

dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari target 4.720

desa.

Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan P2KP sejak tahun 2007 hingga 2011 meningkat

cukup signifikan seperti pada Tabel III.3, terutama karena pada tahun 2009 sudah masuk

kedalam 4 program utama Kementerian Pertanian.

Tabel III.3. Kumulatif Jumlah Lokasi Kegiatan P2KPG/P2KP Tahun 2007-2011

Target Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1. P2KPG/P2KP

a. Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui

optimalisasi pemanfaatan pekarangan

- - 825 2.000 4.720

b. Anak SD/MI - 32 148 2.000 4.720

c. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan

Lokal Berbasis Tepung-tepungan

- - 130 2.000 4.720

d. Desa 604 604 825 2.000 4.720

e. Kabupaten/Kota 180 180 201 200 400

f. Propinsi 32 32 33 33 33

2. Promosi

a. Kabupaten/Kota - - 201 200 400

b. Propinsi - - 33 33 33

3. Kerjasama Perguruan Tinggi - - 10 19 29

1. Perguruan Tinggi/Universitas 7 12 22

2. STPP 3 7 7

Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Diversifikasi

Konsumsi Pangan, antara lain:

a. Kurang optimalnya partisipasi aparat kabupaten/kota dalam pembinaan kelompok

wanita untuk pemanfaatan pekarangan guna pengembangan konsumsi pangan yang

beragam, bergizi seimbang, dan aman;



b. Kurang optimalnya partisipasi aparat propinsi dalam pembinaan dan inventarisasi

kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan

tepung-tepungan sebagai bahan baku pangan olahan di pedesaan;

Guna mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan dan mengintensifkan pembinaan kelompok oleh pendamping di

masing-masing desa;

b. Melanjutkan kegiatan pada TA. 2012 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan (P2KP) untuk: penambahan desa baru, pembinaan kelompok yang dibangun

pada tahun 2011, sosialisasi dan promosi, serta pengembangan teknologi inovatif

pangan lokal

2. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan

serta Stabilitas Harga Pangan

Sasaran tersebut dicapai dengan mengukur empat indikator kinerja. Pencapaian dari

masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.4, sebagai berikut:

Tabel III.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan

Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan


1. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan cadangan

pangan gapoktan 1.000 984 98,40

2. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan unit

distribusi/pemasaran 1.000 984 98,40

3. Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan

bencana 700 700 100

4. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis

harga dan pasokan pangan 16 16 100

Indikator kinerja sasaran ini telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh indikator kinerja

sasaran yang telah terrealisasi rata-rata diatas 95 persen. Dari tabel diatas bisa dilihat

bahwa :

a. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan cadangan pangan gapoktan sebanyak 984

gapoktan atau 98,40 persen dari target 1.000 gapoktan;



b. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan unit distribusi/pemasaran sebanyak 984

gapoktan atau 98,40 persen dari target 1.000 gapoktan;

c. Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana sebanyak 700 lumbung

atau 100 persen;

d. Jumlah provinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan pasokan pangan

sebanyak 16 provinsi atau 100 persen.

Pelaksanaan kegiatan LDPM Tahun 2011 mencakup 3 tahapan yaitu tahap penumbuhan,

tahap pengembangan dan tahap kemandirian dengan jumlah gapoktan sebanyak 1.000

gapoktan. Tahap penumbuhan (tahun pertama) dilaksanakan di 25 provinsi untuk

mempersiapkan dan menumbuhkan 235 gapoktan. Tahap pengembangan (tahun kedua) di

21 provinsi untuk mengembangkan 237 gapoktan yang terdiri dari 204 gapoktan yang

ditumbuhkan pada tahun 2010 dan 33 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2009. Tahap

kemandirian (tahun ketiga) di 27 propinsi untuk memberdayakan 512 gapoktan

pengembangan cadangan pangan masyarakat. Realisasi pelaksanaan kegiatan LDPM

keseluruhan sebanyak 984 gapoktan atau 98,40 persen dari target 1.000 gapoktan, 1

gapoktan dari Gorontalo (tahun 2009) mengundurkan diri karena masalah internal

gapoktan, sedangkan yang 15 gapoktan tidak mendapatkan bansos karena masuk dalam pra

penumbuhan. Kelima belas gapoktan tersebut direncanakan akan mendapatkan akan

mendapatkan dana bansos pada Tahun 2012.

Berdasarkan Evaluasi maka jumlah LDPM yang diberdayakan pada Tahun 2011 lebih

banyak tetapi persentasi capaian kinerjanya lebih rendah yaitu sebesar 98,40% daripada

Tahun 2010 yaitu sebesar 99,87%, seperti digambarkan pada Tabel III.5 sebagai berikut.

Tabel III.5. Perbandingan Kegiatan Utama Penguatan LDPM Tahun 2010 dan 2011

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

Jumlah LDPM yang diberdayakan

a. Tahun 2010 750 749 99,87

b. Tahun 2011 1.000 984 98,40 Terdiri dari 512 gapoktan

Mandiri, 237 gapoktan

pengembangan serta 235

gapoktan penumbuhan

tahun 2009 dan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan penguatan LDPM Tahun 2011

seluruhnya sebesar Rp 54,57 milyar yang terdiri dari anggaran yang dialokasikan untuk



dana bansos sebesar Rp. 53,40 milyar dan anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mendukung pelaksanaan LDPM sebesar 1,17

milyar.

Anggaran yang dialokasikan untuk dana Bansos sebesar Rp 53,40 milyar terdiri dari Rp 36

milyar untuk Tahap Penumbuhan dan Rp 17,40 milyar untuk Tahap Pengembangan.

Penyaluran dana Bansos untuk tahap penumbuhan telah dilakukan kepada 235 Gapoktan

atau mencapai realisasi 100%, sedangkan untuk Tahap Pengembangan terealisasi sebanyak

220 Gapoktan atau 92,83 % terdiri dari 12 Gapoktan dari Tahun 2009 dan 5 Gapoktan dari

tahun 2010. Anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

adalah Rp 1,17 milyar telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan-

LDPM sebesar Rp 1,13 milyar atau sebesar 83,43 %.

Semua Gapoktan yang sudah masuk tahap Pengembangan, umumnya telah mencairkan

dana Bansos Tahap Pertama senilai Rp.150 juta setiap Gapoktan untuk digunakan

membangun atau merehabilitasi gudang dan modal pembelian gabah/jagung milik anggota.

Namun demikian, untuk Bansos Tahap Kedua senilai Rp.75 juta setiap Gapoktan Tahap

Pengembangan, hanya 220 Gapoktan atau 92,83 persen yang mencairkan dana, sehingga

masih ada 17 Gapoktan yang belum mencairkan yaitu 5 gapoktan yang berasal dari

gapoktan penumbuhan tahun 2010 dan 12 gapoktan berasal dari gapoktan penumbuhan

tahun 2009. Tidak dicairkannya dana pengembangan tersebut karena tidak tercapainya

kriteria kinerja pembelian gabah/ jagung minimal 2 kali putaran oleh gapoktan serta

terjadinya permasalahan di intern pengurus gapoktan. Dana Bansos Tahap Kedua yang

tidak dicairkan tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara. Terhadap ke 17 Gapoktan

tersebut pembinaannya dilanjutkan pembinaannya hingga menghasilkan kinerja yang baik

dalam melakukan pembelian gabah/ jagung yaitu minimal 2 kali putaran. Bagi 235

Gapoktan yang dibangun pada tahun 2011 atau Tahap Penumbuhan, 100 persen sudah

mencairkan dana Bansos yang dialokasikan senilai Rp.150 juta untuk

pembangunan/rehabilitasi gudang dan modal pembelian gabah/jagung milik anggotanya.



Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Gapoktan Pada Tahap Pengembangan,

Penumbuhan untuk kegiatan Penguatan LDPM Tahun 2011

RealisasiJumlah

Gapoktan

Anggaran

(Rp. Juta)Jumlah Gapoktan

Anggaran

(Rp. Juta)% Jumlah Gapoktan

Anggaran

(Rp. Juta)

Anggaran

(Rp. Juta)%

1 Aceh 5 375 4 300 80.00 3 450 450 100

2 Sumut 15 1,125 10 750 66.67 13 1,950 1,950 100

3 Sumbar 8 600 8 600 100.00 12 1,800 1,800 100

4 Riau 0 - 0 - 0.00 3 450 450 100

5 Jambi 10 750 6 450 60.00 4 600 600 100

6 Bengkulu 0 - 0 - 0.00 2 300 300 100

7 Sumsel 11 825 10 750 90.91 16 2,400 2,400 100

8 Lampung 22 1,650 19 1,425 86.36 17 2,550 2,550 100

9 Banten 7 525 7 525 100.00 7 1,050 1,050 100

10 D I Y 3 225 3 225 100.00 6 900 900 100

11 Jabar 33 2,475 33 2,475 100.00 21 3,150 3,150 100

12 Jateng 25 1,875 25 1,875 100.00 26 3,900 3,900 100

14 Jatim 41 3,075 41 3,075 100.00 24 3,600 3,600 100

15 Bali 3 225 3 225 100.00 3 450 450 100

16 N T B 5 375 5 375 100.00 8 1,200 1,200 100

17 N T T 5 375 5 375 100.00 7 1,050 1,050 100

13 Kalbar 7 525 7 525 100.00 6 900 900 100

18 Kalsel 6 450 6 450 100.00 12 1,800 1,800 100

19 Kalteng 0 0 0 0 0.00 3 450 450 100

20 Kaltim 0 0 0 0 0.00 0 - - 0

21 Sulsel 17 1,275 17 1,275 100.00 18 2,700 2,700 100

22 Sulbar 0 0 0 0 0.00 0 - - 0

23 Sulteng 9 675 7 525 77.78 6 900 900 100

24 Sultra 2 150 2 150 100.00 3 450 450 100

25 Sulut 1 75 0 0 0.00 9 1,350 1,350 100

26 Gorontalo 0 0 0 0 0.00 4 600 600 100

27 Papua 0 0 0 0 0.00 0 - - 0

28 Maluku 2 150 2 150 100.00 2 300 300 100

No

Tahap Penumbuhan

RealisasiProvinsi Alokasi Alokasi

Tahap Pengembangan

Catatan:

Alokasi dana : Tahap Pengembangan untuk Bansos Tahap Kedua senilai Rp.75 juta/Gapoktan, dan Tahap

Penumbuhan untuk Bansos Tahap Pertama senilai Rp.150 juta/Gapoktan.

Kegiatan pengembangan cadangan pangan realisasinya mencapai 700 lumbung atau

mencapai 100 persen dari target. Dari 31 yang telah mencairkan dana bansos kepada

kelompok, 25 provinsi telah melaporkan pemanfaatan dana tersebut yaitu untuk pengadaan



gabah sebesar 2.068.691 kg, beras sebesar 467.314 kg dan pangan pokok lainnya sebesar

38.274 kg.

Dari pengadaan gabah sebanyak 2.068.691 kg gabah dan telah disalurkan kepada

anggotanya sebanyak 594.998 kg sehingga masih ada stock gabah di gudang kelompok

sebesar 1.473.694 kg. Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 467.314 telah

disalurkan kepada anggota sebanyak 238.647 kg, sisa stok beras yang ada di gudang

kelompok adalah 228.66 kg. Sementara itu untuk bahan pangan pokok lainnya

pengadaannya sebanyak 38.274 kg dan disalurkan ke anggota sebesar 29.836 kg, sehingga

sisa yang ada lumbung kelompok saat ini adalah 8.438 kg.

Alokasi anggaran kegiatan pengembangan cadangan pangan di provinsi sebesar Rp.

18.950.000.000,- yang dilaksanakan oleh 31 provinsi dengan total Bansos sebesar Rp.

14.000.000.000,- untuk 700 kelompok lumbung yang terdiri dari tahap pengembangan 425

kelompok dan tahap kemandirian 275 kelompok. Anggaran di pusat distribusi dan

cadangan pangan dalam rangka pemantauan/pengumpulan data cadangan pangan

masyarakat sebesar Rp. 598.850.000,- telah teralisasi sebesar Rp.526.811.800,- atau 87.97

persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 526.811.800,- tersebut dipergunakan untuk

persiapan sebesar Rp. 38.131.500,- pelaksanaan Rp. 464.820.300,- dan pelaporan Rp.

23.860.000,-

Untuk menyediakan data harga dan pasokan pangan dari daerah, secara cepat (up to date)

dan akurat, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan

terjadinya gejolak, dilakukan melalui pengembangan metoda panel. Metode ini

merupakan salah satu cara terbaik untuk mengamati ”dinamika distribusi pangan antar-

waktu dan antar wilayah” secara cepat dan akurat. Dengan metoda ini pengumpulan data

dilkaukan oleh enumerator di kabupaten/kota, melalui pengamatan secara periodik (time

series) terhadap sekumpulan objek (panel). Selanjutnya data dari enumerator tersebut

dilaporkan ke pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan menggunakan Sort Masage

Service (SMS).

Secara umum tahapan panel harga dan pasokan pangan mencakup pengumpulan data oleh

enumerator di kabupaten/kota, yang dikoordinasikan oleh Badan/kantor/instansi yang

menagani ketahanan pangan provinsi, dan kompilasi dan analisis data nasional di Pusat.

Selain dimanfaatkan oleh pusat, data yang terkompilasi tersebut juga dmanfaatkan oleh

BKP provinsi dan kabupaten untuk menganalisis kondisi perkembangan harga dan pasokan

di masing-masing wilayah.



Pada tahun 2011 telah dikembangkan metode panel di 16 provinsi yang terdiri dari 91

kabupaten/kota dan didanai melalui alokasi dana dekonsentrasi. Selain dana yang

dialokasikan ke daerah melalui dana dekonsentrasi, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan panel di pusat dialokasikan dana APBN sebesar Rp 417,05 juta. Dari alokasi

tersebut di realisasi sebesar Rp 385,53 juta, yang digunakan untuk: (a) biaya persiapan

sebesar Rp 34 juta; (b) pelaksanaan sebesar Rp 316,078 juta dan ; (c) Pelaporan sebesar Rp

35,446 juta.

Untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan panel harga dan pasokan pangan digunakan

indikator jumlah provinsi yang melaksanakan kegiatan panel. Berdasarkan indikator

tersebut, semua provinsi yang ditargetkan, dapat melaksanakan kegiatan panel, yaitu 16

provinsi atau 100 persen. Angka capaian tersebut lebih besar dari angka capaian kinerja

tahun 2010, yaitu 91,67 persen. Rincian selengkapnya mengenai capaian kinerja kegiatan

panel harga dan pasokan pangan dapat dilihat pada Tabel III.7 dibawah ini.

Tabel III.7. Perbandingan Kegiatan Panel Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2010

dan 2011

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1. Jumlah provinsi panel

c. Tahun 2010 12

Prov

11

Prov

91,67 Terdiri dari 82 kab/kota

d. Tahun 2011 16

Prov

16

Prov

100,00 Terdiri dari 99 kab/kota

Dilihat dari indikator jumlah provinsi yang melaksanakan panel, capaiannya mencapai 100

persen. Namun demikian dari sisi pelaksanaanya terdapat bebarapa permasalahan, seperti:

a. Kurangnya pembinaan enumerator oleh daerah, sehingga enumerator kurang intensif

dalam mengirim data melalui SMS,

b. Adanya satuan pengukuran yang belum seragam, khususnya untuk data stok,

c. BKP provinsi dan kabupaten belum memanfaatkan data panel untuk bahan perumusan

kebijakan di daerah masing-masing secara optimal

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara

lain:

a. Mengirimkan hasil rekapitulasi absensi ke provinsi dan melakukan kegiatan validasi

data langsung ke enumerator;



b. Melakukan koordinasi dengan BKP daerah, sekaligus pembinaan terhadap

enumerator;

c. Memberikan pencerahan tentang analisis dan pelaporan kepada petugas daerah pada

acara-acara apresiasi, workshop yang dilakukan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan atau oleh BKP daerah.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan akses Pangan, dan

Penanganan Rawan Pangan

Guna mencapai sasaran ini dengan mengukur lima indikator kinerja. Pencapaian dari

masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.8 sebagai berikut:

Tabel III.8 Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis

Ketersediaan dan Akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011


a. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis

ketersediaan pangan

33 33 100

b. Jumlah alternative pengembangan akses pangan

masyarakat

2 2 100

c. Jumlah propinsi yang melakukan penanganan rawan

pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan

melakukan intervensi rawan pangan transien

33 29 87,88

d. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi

penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis

SKPG

400 230 57,50

e. Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri

221 221 100

Indikator kinerja sasaran ini telah terealisasi diatas 85 persen, kecuali indikator sasaran

”Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil

analisi SKPG” yang terealisasi 57,50 persen atau 230 kelompok dari target 400 kelompok.

Kecilnya realisasi tersebut dikarenakan (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan

memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak melakukan

penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d)

Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak

sesuai RUK. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :



a. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis ketersediaan pangan sebanyak 33

provinsi atau mencapai 100 persen.

b. Jumlah alternatif pengembangan akses pangan masyarakat sebanyak 2 dokumen atau

mencapai 100 persen;

c. Jumlah propinsi yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis

SKPG dan melakukan intervensi rawan pangan transien sebanyak 29 provinsi atau

87,88 persen dari target 33 provinsi;

d. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan

hasil analisis SKPG sebanyak 230 kab/kota atau 57,50 persen dari target 400 kab/kota;

e. Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri sebanyak 221 atau mencapai 100

persen.

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dilaksanakan

dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 171,56 milyar dengan relisasi Rp. 158,07

milyar atau 92,14 persen terdiri dari Rp. 61,86 milyar untuk dana bansos yang dialokasikan

ke daerah dengan realisasi Rp. 58,06 milyar atau 93,85 persen dan sisanya untuk

melaksanakan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan Desa Mapan di Pusat Ketersediaan

dan Kerawanan Pangan; dan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung Apresiasi Analisis

Ketersediaan Pangan.

Akumulasi perkembangan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun

2011 yaitu jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibangun selama 5 tahun sebanyak 2.851

desa di 399 kabupaten/kota pada 33 provinsi atau terealisasi 111,8 persen dari rencana

2.550 desa. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah desa pelaksana

Demapan tahun ini lebih banyak daripada sebelumnya. Kegiatan Pengembangan Demapan

dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun sejak tahun 2006. Pada tahun 2011, jumlah

desa pelaksana Demapan telah bertambah menjadi 1.994 desa dari sebelumnya 1.174 desa

pada tahun 2009. Pada tahun 2010, sejumlah 122 desa bentukan tahun 2006 telah menjadi

desa inti dan replikasi dan 128 desa telah dalam proses gerakan, serta 354 desa telah

memasuki tahap kemandirian. Secara lebih terperinci, dapat dilihat pada Tabel III.9

berikut.



Tabel III.9. Perkembangan Jumlah Lokasi dan Anggota Kelompok Pengembangan

Demapan Tahun 2006 – 2011

Tahun Posisi Tahap

Pembangunan

Lokasi Jumlah KK Kelompok

Afinitas

Jumlah

Bantuan

Modal

Usaha

(Rp.000)

Pro-

vinsi

Kabu-

paten Desa KK

KK Miskin

KK %

2006 Gerakan 30 122 250 459.869 240.097 52,21 25.000.000

2007 Gerakan 32 180 354 467.514 242.825 51,94 35.400.000

2008 Kemandirian 32 201 221 61.232 31.326 51,16 22.100.000

2009 Pengembangan 33 275 349 61.082 27.922 45,71 34.900.000

2010 Penumbuhan 33 350 829 92.272 41.970 45,48 50.890.000

2011 Persiapan 33 399 838 93.274 42.426 45,49 44.230.000

Jumlah 2.851

Sumber : Laporan Akhir Desa Mapan Tahun 2011

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Akuntabilitas Keuangan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah Tahun 2011

Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada TA.2011 Badan Ketahanan

Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di propinsi dan kabupaten/kota

memperoleh alokasi anggaran senilai Rp.628,97 milyar (Tabel III.10). Jumlah alokasi

anggaran tersebut bertambah Rp.231 milyar atau naik 37 persen dibanding alokasi tahun

2010 sebesar Rp.397,68 milyar. Kenaikan tersebut berada di tingkat daerah, khususnya di

kabupaten/kota, yaitu sebesar Rp.52,89 miliyar atau 41,04 persen. Sedangkan pada tingkat

pusat dan propinsi, masing-masing Rp.13,08 milyar atau 22,13 persen dan Rp. 165,31

milyar atau 78,84 persen.

Tabel III.10. Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2011

No Uraian Alokasi 2010 Alokasi 2011 Pertumbuhan

Rp.000 % Rp.000 % Rp.000 %

1 Pusat 59.118.200 14,87 72.200.500 11,48 13.082.300 22,13

2 Daerah : 338.565.300 85,13 556.765.500 88,52 218.204.200 64,45

a. Propinsi 209.679.450 61,93 374.993.600 59,62 165.314.150 78,84

b. Kab/Kota 128.885.850 38,07 181.775.900 28,90 52.890.050 41,04

Jumlah 397.683.500 100,00 628.970.000 100,00 231.286.500 58,16

Naiknya alokasi anggaran antara lain disebabkan oleh bertambahnya bansos yang

diberikan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) ke daerah antara lain bansos Percepatan



Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang pada tahun 2010 sebanyak 2.000

kelompok menjadi 4.020.

Seluruh anggaran 2011 dialokasikan dalam 253 satker berupa: (a) Dana Sentralisasi di

Pusat Rp.72,20 milyar atau 11,47 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi

Rp.233,09 milyar atau 37,05 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Propinsi (TP Propinsi) di

33 propinsi Rp.141,91 milyar atau 22,56 persen; dan (c) Dana Tugas Pembantuan di 220

Kabupaten/Kota Rp.181,78 milyar atau 28,90 persen, seperti pada Tabel III.11 berikut.

Tabel III.11. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Pendanaan pada TA. 2011

(dalam Rp. 000)

No Uraian Pusat Prop Kab/Kota Jumlah %

1 Pusat 72.200.500 - - 72.200.500 11,47

2 Dekon - 233.085.325 - 233.085.325 37,05

3 TP Prop - 141.908.275 - 141.908.275 22,56

4 TP Kab - - 181.775.900 181.775.900 28,90

Jumlah 72.200.500 374.993.600 181.775.900 628.970.000 100,00

Dana yang dialokasikan pada tahun 2011 telah digunakan untuk pelaksanaan berbagai

kegiatan senilai Rp. 560,95 milyar atau 89,19 persen, yaitu oleh: (a) BKP Kementerian

Pertanian Rp.58,22 milyar atau 9,25 persen; dan (b) daerah Rp.502,73 milyar atau 79,92

persen, yakni oleh propinsi Rp.339,16 milyar atau 53,92 persen dan kabupaten/kota

Rp.163,58 milyar atau 26 persen. Dengan demikian, pada TA.2011 diperkirakan masih ada

sisa dana yang dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp.68,01 milyar, atau 10,81 persen

seperti tertera dalam Tabel III.12 berikut.

Tabel III.12. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah pada TA.2011

Uraian Alokasi Realisasi Sisa Anggaran

Rp. % Rp. % Rp. %

1. Pusat 72.200.500.000 11,48 58.221.850.871 9,25 13.978.649.129 2,22

2. Daerah : 556.765.500.000 88,52 502.733.011.790 79,92 54.032.488.210 8,59

a. Propinsi 374.993.600.000 59,62 339.157.770.759 53,92 35.835.829.241 5,69

b. Kab/Kota 181.775.900.000 28,90 163.575.241.031 26,00 18.200.658.969 2,89

Jumlah 628.970.000.000 100,00 560.954.862.661 89,19 68.011.137.339 10,81

Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup BKP antara lain disebabkan oleh: (1)

Belum semua laporan satker yang masuk merupakan realisasi bulan terakhir (2) Sebagian

besar satker propinsi hanya menyampaikan laporan realisasi dana Dekonsentrasi,

sedangkan dana TP Propinsi yang juga dialokasikan untuk pelaksanaan program dan



kegiatan di kabupaten/kota belum di laporkan; (3) Sebagian besar realisasi anggaran satker

belum dirinci per program dan kegiatan; (4) Adanya sistem desentralisasi dan otonomi

daerah menyebabkan sulitnya bagi propinsi untuk melakukan pembinaan atau pengawasan

dalam penggunaan dana TP di kabupaten, sehingga terkadang propinsi terkesan lepas

tangan dalam hal pembinaan penggunaan anggaran khususnya dana bansos; (5)

Keterbatasan sarana dan prasarana, serta banyaknya satker yang ditangani khususnya di

tingkat kabupaten/kota menyebabkan kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan

laporan; dan (6) Adanya hambatan yang dialami oleh beberapa kabupaten dalam

melakukan revisi MAK, sehingga tidak dapat segera mencairkan anggaran untuk kegiatan;

(7) Pergantian pejabat (kepemimpinan) dan pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta

bentuk kelembagaan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran

dan terjadinya beberapa revisi anggaran; dan (8) Keterlambatan penerbitan SK Pengelola

Keuangan.

2. Akuntabilitas Keuangan Pada LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Anggaran yang digunakan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan ini karena LAKIP

bukan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi lebih kepada laporan

pertanggungjawaban kinerja. Dengan demikian, anggaran yang tercantum pada laporan ini

hanya anggaran program dan kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan lingkup Pusat

dan Daerah.

LAKIP Badan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala

Badan Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.560,95 milyar atau 89,19 persen

yang digunakan untuk melaksanakan empat kegiatan utama dengan sasaran kegiatan yang

terdapat dalam laporan ini dengan rincian yaitu: (a) Pengembangan penganekaragaman

konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (b) Pengembangan sistem

distribusi dan stabilitas harga pangan; (c) Pengembangan ketersediaan dan penanganan

rawan pangan; dan (d) Dukungan manajemen teknis lainnya, dengan rincian seperti Tabel

III.13 sebagai berikut :



Tabel. III.13. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan per Kegiatan Utama

Tahun 2011

Tahun Alokasi (Rp) Realisasi Penyerapan Sisa Anggaran

Rp. % Rp. %

Program Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan Masyarakat

628.970.000.000 560.954.862.661 89,19 68.015.137.339 10,81

1. Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar

210.751.246.000 184.938.367.486 87,75 25.812.878.514 12,24

2. Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan

150.445.594.000 138.578.073.318 92,11 11.867.520.682 7,88

3. Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

171.554.300.000 158.066.920.228 92,14 13.487.379.772 7,86

4. Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya Badan Ketahanan Pangan

96.218.860.000 79.371.501.629 82,49 16.847.358.371 17,50



BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Secara umum hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan, bahwa sebagian besar Indikator Kinerja

sudah baik yaitu hampir diatas 90 persen, namun masih ada beberapa Indikator Kinerja yang

capaiannya masih rendah yaitu :.

1. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil

analisis SKPG” nilai pencapaian sasaran terealisasi 56,09 persen hal ini diakibatkan karena

beberapa faktor antara lain : (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan


penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d)

Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak

sesuai RUK.

2. Berdasarkan perhitungan dari Indikator Kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja

hampir 100 persen, tetapi masih ada kegiatan yang menghasilkan output kurang dari 100

persen, yaitu pada sasaran : (a) Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan Segar 98,04 persen; (b) Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan

Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan 97,50 persen; dan (c)

Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan serta Penanganan Rawan

Pangan 88,79 persen. Tidak tercapainya output tersebut karena:

a. Sampai dengan Bulan Desember 2011 terealisasi 4.000 desa atau 99,50 persen dari

target sebanyak 4.020 desa, sebanyak 20 desa yang tidak merealisasikan dari

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 10 desa dan Kabupaten Keerom

Provinsi Papua 10 desa. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan

mendapatkan APBNP (Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700

desa dengan realisasi 100 persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700

desa atau 99,57 persen dari target 4.720 desa.

b. Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya satu

gapoktan LDPM tahun 2009 yang mengundurkan diri, identifikasi dan verifikasi

gapoktan yang terlambat, kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan

kegiatan DKP, kurang optimalnya partisipasi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota

dalam pembinaan dan inventarisasi kebutuhan kelompok;



c. Kecilnya realisasi sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses

Pangan, serta Penanganan Rawan Pangan salah satunya pada Indikator Kinerja jumlah

Kab/Kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil

analisis SKPG dikarenakan (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan


penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa

daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e)

Pencairan tidak sesuai RUK.

B. Permasalahan, Kendala Utama, dan Upaya Perbaikan

Pelaksanaan kegiatan BKP tahun 2011, masih menemui beberapa hambatan dan tantangan,

terutama: (1) Adanya dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi dalam pembangunan

ketahanan pangan; (2) Perkembangan era otonomi daerah yang memberikan kesempatan

kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi sesuai kebutuhannya; dan (3) Peranan

pemerintah yang lebih sebagai fasilitator dan mediator memerlukan pencerahan dan pencarian

bentuk pola fikir dalam menata kesisteman ketahanan pangan yang lebih aplikatif.

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan dalam pemantapan

ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama sebagai berikut:

1. Aspek pembangunan ketahanan pangan yang mencakup subsistem ketersediaan dan

kerawanan pangan, subsistem distribusi pangan, dan subsistem konsumsi dan kemanan

pangan cukup luas dan terkait dengan berbagai sektor serta subsektor, sehingga

memerlukan kebijakan yang cukup kompleks, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari pusat,

propinsi, hingga kabupaten/kota.

2. Pemahaman daerah sebagai ujung tombak pembangunan ketahanan pangan cukup beragam

dalam ketahanan pangan, sehingga masih ada beberapa daerah propinsi dan kabupaten/kota

belum membentuk Lembaga Ketahanan Pangan. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 38 dan 41 Tahun 2007, bahwa Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib di daerah.

Selain itu, bagi daerah yang sudah membentuk lembaga ketahanan pangan, sebagian besar

masih tergabung dengan unit kerja lain. Akibatnya program dan kegiatan yang telah

direncanakan setiap tahun tidak terlaksana optimal dan kegiatan yang ditugaskan dari pusat

ke daerah cukup banyak, sedangkan jumlah SDM yang tersedia cukup terbatas.

3. Pelaksana kegiatan atau struktur organisasi kelembagaan ketahanan pangan di daerah

sering berubah akibat terjadinya perubahan kepemimpinan, sehingga DIPA daerah harus



direvisi, pencairan dan penggunaan anggaran menjadi terlambat, dan akhir pelaksanaan

kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target dan sasaran yang

diharapkan.

4. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang sudah disepakati belum sinkron dengan

kebijakan pembangunan daerah, sehingga berbagai kegiatan yang telah dirumuskan di

pusat sering mengalami perubahan di daerah.

5. Terjadinya bencana alam yang beruntun, mengakibatkan fokus kegiatan menjadi berubah,

terutama dalam penanganan bencana alam di daerah, dan disisi lain cadangan pangan

daerah belum berkembang dan belum tertata dengan baik. Disisi lain, penanganan daerah

rawan pangan berdasarkan analisis SKPG belum dilaksanakan dengan baik karena

kurangnya pemahaman aparat pelaksana bahwa dana PDRP dapat dicairkan jika analisis

SKPG dilakukan dengan baik.

6. Pedoman umum yang telah disusun di pusat dan disebarluaskan ke daerah sering belum

dapat segera diimplementasikan oleh propinsi dan kabupaten/kota kedalam Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga penyelenggaraan

pembangunan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan menjadi lamban dan kurang

sinkron.

Terpaut dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja

pembangunan ketahanan pangan tahun 2012, dalam upaya peningkatan kinerja ke depan

diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain:

1). Membangun dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan

ketahanan pangan, guna:

a. Menggalang dan mendorong terwujudnya komitmen nasional dalam mewujudkan

ketahanan pangan dengan memfokuskan kebijakan dan arah pembangunan kepada

kelompok rawan pangan dan miskin;

b. Menyediakan forum dialog untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan tujuan

pembangunan ketahanan pangan melalui: pertukaran informasi, pengalaman, ide,

dan berbagai bentuk informasi lainnya;

c. Meningkatkan kualitas peran masing-masing pemangku kepentingan dalam

memberikan kontribusi dan tanggungjawabnya dalam: mewujudkan ketahanan

pangan rumah tangga, meningkatkan komitmen dan aksi, pengembangan dan

memobilisasi sumberdaya, serta partisipasi dalam memantau situasi ketahanan

pangan rumah tangga;



d. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama aksi seluruh pemangku

kepentingan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

2). Peningkatan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan

pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan

pangan melalui sosialisasi, advokasi, pemanfaatan multi media yang tersedia,

seminar/workshop, penyebaran bahan informasi berupa booklet dan leaflet yang

praktis tentang ketahanan pangan, dan lainnya. Selain itu, kemampuan dan kualitas

SDM Aparat perlu ditingkatkan, dengan: pendidikan dan pelatihan, pengembangan

jejaring kerja melalui akses informasi ketahanan pangan, serta pengembangan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

3). Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan Pusat dan daerah untuk

berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, antara lain:

a. Pemberdayaan dalam pengembangan teknologi spesifik lokasi untuk meningkatkan

produktivitas dan daya saing sesuai dengan ekosistem setempat, memanfaatkan

input yang tersedia dilokasi, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan;

b. Penyediaan fasilitas petani dalam pengadaan sarana produksi, informasi pasar,

permodalan, dan pengembangan kemitraan;

c. Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat, melalui

pengembangan kegiatan pengembangan Demapan, pemanfaatan potensi bahan

pangan sesuai sumberdaya wilayah, dan peningkatan mutu pangan berdasarkan

budaya lokal sesuai perkembangan selera masyarakat yang dinamis;

d. Penganekaragaman pangan melalui optimasi peran subsistem produksi, subsistem

pengolahan, dan subsistem pemasaran, dengan langkah operasionalisasi antara lain:

sosialisasi; promosi dan publikasi; pemantapan ketahanan pangan; pemantapan

koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder); pemantapan sistem

kewaspadaan pangan dan gizi; pemberdayaan masyarakat dalam

penganekaragaman konsumsi pangan; pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK)

bagi pengembangan diversifikasi pangan; serta pemantauan dan evaluasi;

e. Akselerasi peningkatan mutu dan keamanan pangan secara terpadu antara Tim

Pusat melalui: pembinaan dan pemantau ke daerah propinsi guna sinkronisasi dan

koordinasi, sosialisasi mutu dan keamanan pangan, pembinaan dan pelatihan mutu

dan keamanan pangan, pengawasan dan pengujian makanan segar dan olahan yang

beredar di masyarakat;

f. Perlindungan kepada petani dan industri pangan skala kecil;



4). Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan

pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola

pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus kalaparan dan gizi pada saat

terjadinya bencana alam.

5). Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam

mengimplementasikan berbagai Pedoman Umum yang disusun di pusat dan

disebarluaskan ke daerah.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 4. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN

PANGAN

PUSAT

PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI DAN

KEAMANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN

PANGAN

PUSAT KETERSEDIAAN DAN

KERAWANAN PANGAN

PUSATDISTRIBUSI DAN

CADANGAN PANGAN

SEKRETARIATBADAN

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP_BKP_2011.pdf · peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di ... Pembentukan Badan Ketahanan

Documents