KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310 TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 www.bappenas.go.id Nomor : 106/P.01/01/2021 22 Januari 2021 Lampiran : Satu set Hal : Pendaftaran Uji Kompetensi Perencana dan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2021 Yth. 1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga 2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota di Tempat Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 4 - Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional (JF), Pasal 75 dimana: a. Ayat (1) telah dihapus butir (e) perihal mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina; b. Ayat (2) Persyaratan dimaksud pada butir (a) di atas diperuntukkan bagi pengangkatan pertama yang merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) telah dijelaskan pada: a. Bagian Kedua, Pengangkatan Pertama, Pasal (15) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JFP dari calon PNS; b. Bagian Ketiga - Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain, Pasal (16) Pengangkatan dalam JFP melalui perpindahan dari jabatan lain setelah mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina. Pengangkatan dalam JFP melalui perpindahan jabatan harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang JFP yang akan diduduki. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas, tidak ada lagi syarat pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menduduki jabatan fungsional. Namun uji kompetensi tetap merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Ketentuan di dalam Jabatan Fungsional Perencana, kewajiban mengikuti dan lulus uji kompetensi diperuntukkan
13
Embed
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...pusbindiklatren.bappenas.go.id/files/editor/File/...Perencana yang telah diangkat pertama kali sebagai Perencana Ahli Pertama paling lama 3 (tiga)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id
Nomor : 106/P.01/01/2021 22 Januari 2021
Lampiran : Satu set
Hal
:
Pendaftaran Uji Kompetensi Perencana dan
Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama
Tahun 2021
Yth.
1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Paragraf 4 - Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional (JF), Pasal 75 dimana:
a. Ayat (1) telah dihapus butir (e) perihal mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi yang
telah disusun oleh instansi Pembina;
b. Ayat (2) Persyaratan dimaksud pada butir (a) di atas diperuntukkan bagi pengangkatan
pertama yang merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah
ditetapkan melalui pengadaan PNS.
Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) telah dijelaskan
pada:
a. Bagian Kedua, Pengangkatan Pertama, Pasal (15) Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk
mengisi lowongan kebutuhan JFP dari calon PNS;
b. Bagian Ketiga - Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain, Pasal (16)
Pengangkatan dalam JFP melalui perpindahan dari jabatan lain setelah mengikuti dan lulus
uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina. Pengangkatan dalam JFP
melalui perpindahan jabatan harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang JFP
yang akan diduduki.
Mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas, tidak ada lagi syarat
pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menduduki jabatan fungsional. Namun uji kompetensi
tetap merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Ketentuan di dalam
Jabatan Fungsional Perencana, kewajiban mengikuti dan lulus uji kompetensi diperuntukkan
bagi perencana yang akan naik jabatan ke satu jenjang lebih tinggi, yaitu ke Perencana Ahli
Muda, ke Perencana Ahli Madya dan ke Perencana Ahli Utama, serta bagi PNS yang akan
diangkat menjadi Perencana melalui jalur perpindahan jabatan dari jabatan lain.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 20 tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, paragraf 1 pasal 13, butir (8)
Perencana yang telah diangkat pertama kali sebagai Perencana Ahli Pertama paling lama 3
(tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan perencana. Untuk itu, bagi PNS
yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi, diwajibkan mengikuti dan lulus
Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas