KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320 TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705 www.pusbindiklatren.bappenas.go.id dan [email protected]Nomor : 943/P.01/05/2015 8 Mei 2015 Lampiran : 3 (tiga) berkas Perihal : Pemanggilan Calon Peserta Program S2 Dalam Negeri Tahun 2015 Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga; 2. Kepala BKD/Biro Kepegawaian/SDM Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir) di - Tempat Sehubungan telah selesainya seleksi beasiswa yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas, dengan ini kami sampaikan bahwa staf Bapak/Ibu/Saudara (terlampir) telah lolos seleksi dan memenuhi syarat mengikuti program S2 Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran. Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, kami mohon agar mereka yang namanya tercantum dalam lampiran untuk segera : 1. Menghubungi/menunggu dihubungi Program Studi; 2. Menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi, yaitu : a) 5 (lima) surat sesuai format terlampir sebanyak 2 (dua) rangkap disampaikan langsung atau dikirim melalui pos ditujukan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Diklat Gelar) dengan alamat : Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320 INDONESIA Telepon: (62 21) 319 28280; 319 28285; 31928279 Faksimili: (62 21) 310 3705 atau 319 28281 Email: [email protected]Situs web : www.pusbindiklatren.bappenas.go.id paling lambat tanggal 11 Juni 2015 (dua rangkap, 1 asli dan 1 cap basah). b) Mengunggah/upload buku tabungan (non-gaji dan belum pernah digunakan untuk menerima uang negara) dan NPWP dalam website Pusbindiklatren Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan . (panduan terlampir) 3. Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan masing – masing Program Studi; 4. Memberikan konfirmasi keberatan kepada Pusbindiklatren apabila tidak bersedia mengikuti program studi yang ditandatangani serendah – rendahnya oleh Eselon II sesuai dengan jadwal penempatan S2 Dalam Negeri Tahun 2015. a) Jika calon peserta mengundurkan diri SETELAH tanggal 21 Mei 2015, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti biaya seleksi Pusbindiklatren Bappenas. b) Jika calon peserta mengundurkan diri SETELAH tanggal 4 Juni 2015, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti biaya seleksi Pusbindiklatren Bappenas dan unit kerja eselon II yang bersangkutan di tahun berikutnya tidak akan menjadi prioritas. Mekanisme pembiayaan program ini adalah cost sharing, Pusbindiklatren menanggung tution fee, tunjangan biaya hidup dan biaya tesis sesuai dengan Standar Harga Satuan Umum. Biaya yang menjadi tanggungan instansi asal peserta adalah: a) tiket PP dari tempat asal peserta ke tempat program studi; b) tunjangan penempatan awal minimal setara dengan 5 (lima) hari perdiem; c) uang saku peserta.
32
Embed
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN …pusbindiklatren.bappenas.go.id/files/editor/File/Surat Pemanggilan... · Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa ... Pemerintah Kota Padang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320 TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
Nomor : 943/P.01/05/2015 8 Mei 2015 Lampiran : 3 (tiga) berkas Perihal : Pemanggilan Calon Peserta Program S2 Dalam Negeri Tahun 2015
Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga; 2. Kepala BKD/Biro Kepegawaian/SDM Provinsi/Kabupaten/Kota
(daftar terlampir) di - Tempat
Sehubungan telah selesainya seleksi beasiswa yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas, dengan ini kami sampaikan bahwa staf Bapak/Ibu/Saudara (terlampir) telah lolos seleksi dan memenuhi syarat mengikuti program S2 Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran. Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, kami mohon agar mereka yang namanya tercantum dalam lampiran untuk segera :
1. Menghubungi/menunggu dihubungi Program Studi; 2. Menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi, yaitu :
a) 5 (lima) surat sesuai format terlampir sebanyak 2 (dua) rangkap disampaikan langsung atau dikirim melalui pos ditujukan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Diklat Gelar) dengan alamat : Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320 INDONESIA Telepon: (62 21) 319 28280; 319 28285; 31928279 Faksimili: (62 21) 310 3705 atau 319 28281 Email: [email protected] Situs web : www.pusbindiklatren.bappenas.go.id paling lambat tanggal 11 Juni 2015 (dua rangkap, 1 asli dan 1 cap basah).
b) Mengunggah/upload buku tabungan (non-gaji dan belum pernah digunakan untuk menerima uang negara) dan NPWP dalam website Pusbindiklatren Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan. (panduan terlampir)
3. Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan masing – masing Program Studi; 4. Memberikan konfirmasi keberatan kepada Pusbindiklatren apabila tidak bersedia mengikuti
program studi yang ditandatangani serendah – rendahnya oleh Eselon II sesuai dengan jadwal penempatan S2 Dalam Negeri Tahun 2015. a) Jika calon peserta mengundurkan diri SETELAH tanggal 21 Mei 2015, yang
bersangkutan diwajibkan untuk mengganti biaya seleksi Pusbindiklatren Bappenas. b) Jika calon peserta mengundurkan diri SETELAH tanggal 4 Juni 2015, yang
bersangkutan diwajibkan untuk mengganti biaya seleksi Pusbindiklatren Bappenas dan unit kerja eselon II yang bersangkutan di tahun berikutnya tidak akan menjadi prioritas.
Mekanisme pembiayaan program ini adalah cost sharing, Pusbindiklatren menanggung tution fee, tunjangan biaya hidup dan biaya tesis sesuai dengan Standar Harga Satuan Umum. Biaya yang menjadi tanggungan instansi asal peserta adalah: a) tiket PP dari tempat asal peserta ke tempat program studi; b) tunjangan penempatan awal minimal setara dengan 5 (lima) hari perdiem; c) uang saku peserta.
Dalam melaksanakan proses penempatan beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, diprioritaskan peserta yang bekerja di Bappeda, peserta yang berasal dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur, serta peserta yang bekerja di unit kerja perencanaan di SKPD dan/atau yang tugas sehari-harinya bergerak di bidang perencanaan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk segera menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang namanya tercantum dalam lampiran, serta membantu proses pengurusan administrasi bagi yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan I (Diklat Gelar), telepon: (021) 319 28280/85/79 fax. (021) 310 3705 atau 319 28280
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Sekjen Kementerian/Lembaga (terlampir); 2. Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota (terlampir); 3. Ketua Program Studi; 4. Kepala Unit Kerja; 5. Sesmen PPN/Settama Bappenas; 6. PPK DM IV Sesmen PPN/Settama Bappenas.
Lampiran 1 Surat Nomor : 943/P.01/05/2015 Tanggal : 8 Mei 2015 Kepada Yth.
A. Kepala Biro Kepegawaian (SDM)/Pusdiklat Kementerian/Lembaga:
1. Badan Informasi Geospasial 2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang 5. Badan Pusat Statistik 6. Kementerian Agama 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 11. Kementerian Pariwisata 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13. Kementerian Perindustrian 14. Kementerian Pertanian 15. Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi 16. Kementerian Tenaga Kerja 17. Lembaga Administrasi Negara 18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
B. Kepala Badan/BiroKepegawaian (SDM)/Bappeda/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota :
1. Pemerintah Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung 2. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Bangka Belitung 3. Pemerintah Kabupaten Belitung Bangka Belitung
4. Pemerintah Kota Tangerang Selatan Banten 5. Pemerintah Kabupaten Lebak Banten 6. Pemerintah Provinsi Banten Banten
7. Pemerintah Kota Yogyakarta DIY 8. Pemerintah Kabupaten Bantul DIY 9. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul DIY 10. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo DIY 11. Pemerintah Kabupaten Sleman DIY 12. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY
13. Pemerintah Kota Jakarta Timur DKI 14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI
15. Pemerintah Provinsi Gorontalo Gorontalo
16. Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi 17. Pemerintah Provinsi Jambi Jambi
18. Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat 19. Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat 20. Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat 21. Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat 22. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 23. Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat 24. Pemerintah Kabupaten Garut Jawa Barat 25. Pemerintah Kabupaten Indramayu Jawa Barat 26. Pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat 27. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 28. Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat 29. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 30. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
31. Pemerintah Kota Magelang Jawa Tengah 32. Pemerintah Kota Salatiga Jawa Tengah 33. Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah
34. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 35. Pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 36. Pemerintah Kabupaten Blora Jawa Tengah 37. Pemerintah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 38. Pemerintah Kabupaten Brebes Jawa Tengah 39. Pemerintah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah 40. Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 41. Pemerintah Kabupaten Jepara Jawa Tengah 42. Pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah 43. Pemerintah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 44. Pemerintah Kabupaten Kendal Jawa Tengah 45. Pemerintah Kabupaten Magelang Jawa Tengah 46. Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah 47. Pemerintah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 48. Pemerintah Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 49. Pemerintah Kabupaten Rembang Jawa Tengah 50. Pemerintah Kabupaten Tegal Jawa Tengah 51. Pemerintah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 52. Pemerintah Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 53. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah
54. Pemerintah Kota Batu Jawa Timur 55. Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur 56. Pemerintah Kota Madiun Jawa Timur 57. Pemerintah Kota Malang Jawa Timur 58. Pemerintah Kota Pasuruan Jawa Timur 59. Pemerintah Kota Probolinggo Jawa Timur 60. Pemerintah Kota Surabaya Jawa Timur 61. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 62. Pemerintah Kabupaten Blitar Jawa Timur 63. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 64. Pemerintah Kabupaten Gresik Jawa Timur 65. Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur 66. Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur 67. Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 68. Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 69. Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 70. Pemerintah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 71. Pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur 72. Pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 73. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur
74. Pemerintah Kota Metro Lampung 75. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Lampung 76. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Lampung 77. Pemerintah Provinsi Lampung Lampung
78. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 79. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 80. Pemerintah Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat
81. Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 82. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 83. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
84. Pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 85. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah 86. Pemerintah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 87. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
88. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 89. Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur 90. Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur
91. Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Utara
92. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang NAD 93. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah NAD 94. Pemerintah Provinsi Aceh NAD
95. Pemerintah Kabupaten Ende NTT 96. Pemerintah Provinsi NTT NTT
97. Pemerintah Kota Bima NTB 98. Pemerintah Provinsi NTB NTB
99. Pemerintah Kota Dumai Riau
100. Pemerintah Kota Bukit tinggi Sumatera Barat 101. Pemerintah Kota Padang Sumatera Barat 102. Pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat 103. Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat 104. Pemerintah Kota Solok Sumatera Barat 105. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 106. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 107. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 108. Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat 109. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat
110. Pemerintah Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 111. Pemerintah Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 112. Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 113. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 114. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 115. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan
116. Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara 117. Pemerintah Kabupaten Asahan Sumatera Utara 118. Pemerintah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 119. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat Sumatera Utara 120. Pemerintah Kabupaten Samosir Sumatera Utara 121. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara
122. Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan 123. Pemerintah Kota Palopo Sulawesi Selatan 124. Pemerintah Kota Pare-pare Sulawesi Selatan 125. Pemerintah Kabupaten Barru Sulawesi Selatan 126. Pemerintah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 127. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
128. Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara 129. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
130. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 131. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara
Lampiran 1 Surat Nomor : 943/P.01/05/2015 Tanggal : 8 Mei 2015
DAFTAR PESERTA S2 DALAM NEGERI PROGAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
TAHUN 2015
NO NAMA NIP INSTANSI UNIT KERJA PROVINSI PENEMPATAN
1 DIAN TITISARI PUTRIKUSUMA, S.KM 197904102010012010 PEMKAB PASURUAN DINAS KESEHATAN JATIM S2 MIA UNIBRAW
2 DINA TRISIANA ISKANDAR, ST 198603162010012020 PEMKAB PONOROGO DINAS INDUSTRI, DAG KOP & UKM JATIM S2 MIA UNIBRAW
3 DWI HARJO WIDIAWAN, S.HUT 198002282006041014 PEMKAB JOMBANG DIN HUT & BUN KAB JOMBANG JATIM S2 MIA UNIBRAW
4 EYUDA ANGGA PRADIGDA, S.A.P 198606132009111001 KEMENPERIN BIRO PERENCANAAN DKI S2 MIA UNIBRAW
5 FIA LAKSONO 198003172005011005 PEMKAB BLITAR BAPPEDA JATIM S2 MIA UNIBRAW
6 Hadi Sri Utami, S.IP 197603042010012007 PEMKAB PROBOLINGGO DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JATIM S2 MIA UNIBRAW
7 HARENDHIKA LUKISWARA, ST 198603262009031004 PEMKAB TRENGGALEK BAPPEDA JATIM S2 MIA UNIBRAW
8 INA KHOIRUN NISA 198410312009042002 PEMKAB MALANG DIN TAN & BUN KAB MALANG JATIM S2 MIA UNIBRAW
9 Isnaini Kusnindar SE 198508262009022002 PEMKAB KLATEN Disperindagkop dan UMKM JATENG S2 MIA UNIBRAW
10 M. AMINUDIN, SE 198512292010011016 PEMKAB BLORA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JATENG S2 MIA UNIBRAW
11 MITA ARDIYANA, ST 198008312005012013 PEMKAB MALANG DINAS PENGAIRAN JATIM S2 MIA UNIBRAW
12 Mokhamad Haris, S.Si 198601172009021004 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Barito Timur KALTENG S2 MIA UNIBRAW
13 Mulyaningsih 197801302010012009 Pemkot Magelang Badan Kepegawaian Daerah JATENG S2 MIA UNIBRAW
14 Putri Indahsari 198405312010122005 KEMENHUT Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. IV Samarinda KALTIM S2 MIA UNIBRAW
2 bandoro budi nugroho, S.Sos 197604062010011012 PEMKOT yogyakarta dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi DIY S2 MIE UNIBRAW
3 DIANA FATMAWATI 198012252009022004 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Blitar JATIM S2 MIE UNIBRAW
4 ISWADI MUDROSANTO, S.Pt 198405222011011010 PEMKAB GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN JATIM S2 MIE UNIBRAW
5 MAILASSA'ADAH 198204082009042003 PEMKAB BARITO SELATAN BAPPEDA KALTENG S2 MIE UNIBRAW
6 Ria Anggraeni, SE 198712012010012025 Pemkot Palopo BAPPEDA Kota Palopo SULSEL S2 MIE UNIBRAW
7 Rusmalina, S.Si 197601092002122005 PEMKAB Probolinggo Badan Lingkungan Hidup JATIM S2 MIE UNIBRAW
8 Sasono Widoyoko, SST 198610112009021001 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Asmat PAPUA S2 MIE UNIBRAW
9 Siska Olivia Dewi Febrianty, SP 198802112011012015 Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat SUMSEL S2 MIE UNIBRAW
10 SRI KARIMA AMALIA, ST 198611102009022001 PEMKOT MALANG DINAS PU,PERUMAHAN & PENGAWASAN BANGUNAN JATIM S2 MIE UNIBRAW
Lampiran Surat Nomor :943/P.01/05/2015 Tanggal : 8 Mei 2015
JADWAL PENEMPATAN S2 DALAM NEGERI TAHUN 2015
NO. KETENTUAN PELAKSANAAN
1 Serah terima peserta Dalam Negeri (H) 7 Mei 2015
2 Batas akhir pemanggilan peserta (H + 7) 14 Mei 2015
4 Batas akhir pengunduran diri (H + 14) 21 Mei 2015
5 Pemberitahuan/konfirmasi dari Prodi (H + 21) 28 Mei 2015
6 Konfirmasi daftar peserta final (H + 28) 4 Juni 2015
7 Kelengkapan persyaratan 5 dokumen/formulir + kalender akademik + SK Rektor untuk SPP (H + 35) 11 Juni 2015
8 Kelengkapan dokumen NOTA PERSETUJUAN dan Surat Keberangkatan + NPWP + Copy buku rekening bank (H + 42) 18 Juni 2015
*Peserta yang mengundurkan diri melewati batas akhir DIWAJIBKAN untuk mengganti biaya seleksi.
CONTOH SURAT
CAP BASAH
KOP SURAT KANTOR YBS
Bagi PNS SURAT PERJANJIAN
Berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor : /P.01/05/2015 tanggal Mei 2015, perihal : Pemanggilan Calon Peserta Program S2 Dalam Negeri Tahun 2015, bahwa saya telah diterima di ................dan direncanakan mulai kuliah pada bulan ……………., 2015. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : NIP : Jabatan/Pekerjaan : Lembaga : Alamat :
Menerangkan dengan sungguh–sungguh atas kehendak sendiri dan semata–mata untuk mendapat pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat–syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban–kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.
Saya berjanji pula:
1. Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi penerima beasiswa pusbindiklatren;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai pegawai tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. Akan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu untuk program studi yang saya ambil tanpa perpanjangan waktu;
5. Akan menerima sanksi apapun dari Pusbindiklatren jika: a) Dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat diketemukan ketidaksesuaian data yang saya informasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana; b) Melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren maupun oleh program studi;
6. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri selama sekurang–kurangnya 2 kali masa studi saya (2n tahun);
7. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Negara, jika: a) Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; b) Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau c) Mengundurkan diri dari instansi kerja saya sebelum masa 2n terpenuhi;
8. Jika saya melanggar ketentuan–ketentuantersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor : /P.01/05/2015, tanggal Mei 2015, perihal Pemanggilan Calon Peserta Program S2 Dalam Negeri Tahun 2015, dengan ini kami perintahkan kepada:
Nama : (Nama Peserta) NIP : Pangkat/Golongan : (Jabatan Peserta) Jabatan : Unit Kerja :
untuk segera melaksanakan tugas belajar pada program pascasarjana S2 Dalam Negeri :
Perguruan Tinggi : Tingkat : S2 (Master) Nama Program Studi : Terhitung mulai : September 2015 s.d. Desember 2016 (konfirmasi ke prodi) Lama Studi : 15 bulan (konfirmasi ke prodi)
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(nama kota), .........................2015
Pimpinan Istansi Kepala Badan Kepegawaian Daerah**
Tembusan: 1. Gubernur/Bupati/Walikota 2. Kepala Unit Kerja Ybs. 3. Kepala Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas 4. PPK DM IV Sesmen PPN/Sestama Bappenas * pilih salah satu ** 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga
LAMPIRAN 5
CAP BASAH
CONTOH SURAT
KOP SURAT KANTOR YBS
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM STUDI
(Sesuai dengan Program Studi Masing- masing)
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (Nama Peserta) NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : (Jabatan Peserta) Unit Kerja : (Unit Kerja Peserta) Instansi : (Instansi Peserta)
menyatakan bersedia mengikuti program studi pascasarjana S2 Dalam Negeri dan mematuhi seluruh peraturan yang diterapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas serta program studi :
Perguruan Tinggi : Tingkat : S2 (Master) Nama Program Studi : Terhitung mulai : September 2015 s.d. Desember 2016 (konfirmasi ke prodi) Lama Studi : 15 bulan (konfirmasi ke prodi)
Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .
Nomor : .................... ..........., ............. (tempat/tgl/bln/th) Lampiran : ....... (berkas) Hal : Kesedian Pembiayaan Diklat an.: 1. Sdr/Sdri. X 2. Sdr/Sdri. Y 3. Sdr/Sdri. Z
Kepada Yth.: Kepala Pusbindiklatren Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Sehubungan dengan surat Kepala Pusbindiklatren Nomor : /P.01/05/2015, tanggal Mei 2015, perihal Pemanggilan Calon Peserta Program S2 Dalam Negeri Tahun 2015, dengan ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr/Sdri. X, Y, Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:
NO NAMA PESERTA ITEM MANDATORY
ITEM VOLUNTARY (dalam Rp.)
JUMLAH (dalam Rp.)
1 X 2 Y 3 Z
Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas
dalam waktu tidak terlalu lama.Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa:a) Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau program linkage);b) Uang saku.
Catatan:
Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara sukarelaakan ditanggung oleh instansi asal.
LAMPIRAN 5 SURAT KESEDIAAN COST – SHARING
CONTOH SURAT
CAP BASAH
KOP SURAT KANTOR YBS
SURAT PERNYATAAN PENEMPATAN KEMBALI KARYASISWA
(Sesuai dengan Program Studi Masing- masing)
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (Nama Atasan Min UKE II/Kepala BKD) NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : (Jabatan Atasan Min UKE II/Kepala BKD) Unit Kerja : (Unit Kerja Atasan Min UKE II/Kepala BKD) Instansi : (Instansi Atasan Min UKE II/Kepala BKD)
menyatakan bersedia menempatkan karyasiswa di bawah ini :
Nama : (Nama Peserta) NIP : Pangkat/Golongan :
Pada unit kerja perencanaan dan/atau yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah diterima yang bersangkutan selama mengikuti tugas belajar. Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .
(nama kota), .........................2015
(Atasan langsung minimal UKE II/Kepala BKD) ………………………………………………………. NIP.
LAMPIRAN 5
PEDOMAN UPLOAD NPWP DAN REKENING TABUNGAN 1. Seluruh calon peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk ditempatkan
dipersilahkan untuk menuju website Pusbindiklatren Bappenas bagian pemantauan :
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan
2. Masukan Username dan password (username dan password sama dengan yang
digunakan saat pendaftaran).
3. Jika sudah berhasil login, pilih RPK/NPWP/REKENING.