KEMENTERIAN PEKERjAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp./Faks. 021-72799256 Kepada Yth. 1. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Teknis Provinsi yang Membidangi Rumah Negara. SURAT EDARAN NOMOR : 1 opE/Dcpo 2 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III Menindaklanjuti pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan III sebagaimana diatur dalam : 1. Pasal 8 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 2. Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 3. Lampiran VI.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 4. Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sewa Rumah Negara Golongan III, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Proses penerbitan Surat Tanda Keterangan Lunas (SKTL) sewa Rumah Negara Golongan III dilakukan atas permohonan penghuni sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk permohonan Perjanjian Sewa Bell Rumah Negara Golongan III dan/atau permohonan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah. 2. Penetapan besaran sewa per bulan untuk Rumah Negara Golongan III dicantumkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh Penghuni melalui bank-bank pemerintah. 3. Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan III dimulai pada tanggal diterbitkannya SIP Rumah Negara Golongan III sampai pada bulan sebelum dibayarkannya uang muka (5%) harga pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. 4. Dalam hal Iebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Rumah Negara yang dimaksud dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III penghuni atau jandanya atau ahli warisnya yang sah tidak mengajukan permohonan Pengalihan Hak atas Rumah Negara Golongan III tersebut, maka penghuni atau jandanya atau ahli warisnya yang sah dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Penandatanganan SKTL sewa Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh a. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara atas nama Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang terletak di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai togas pembantuan dengan tembusan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan. 6. Penerbitan SKTL sewa bell Rumah Negara Golongan III dilaksanakan sesuai tata cara sebagamana diatur dalam Lampiran I Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Agustus 2012 Tembusan Kepada Yth.: 1. Menteri Pekerjaan Umum RI; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Arsip.
6
Embed
KEMENTERIAN PEKERjAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL … · KEMENTERIAN PEKERjAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp./Faks.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PEKERjAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp./Faks. 021-72799256
Kepada Yth. 1. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau
Dinas Teknis Provinsi yang Membidangi Rumah Negara.
SURAT EDARAN NOMOR : 1 opE/Dcpo 2
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III
Menindaklanjuti pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan III sebagaimana diatur dalam : 1. Pasal 8 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,
Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 2. Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa
Rumah Negara; 3. Lampiran VI.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 4. Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-85/PB/2011 tentang
Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sewa Rumah Negara Golongan III, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Proses penerbitan Surat Tanda Keterangan Lunas (SKTL) sewa Rumah Negara Golongan III dilakukan atas permohonan penghuni sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk permohonan Perjanjian Sewa Bell Rumah Negara Golongan III dan/atau permohonan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
2. Penetapan besaran sewa per bulan untuk Rumah Negara Golongan III dicantumkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh Penghuni melalui bank-bank pemerintah.
3. Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan III dimulai pada tanggal diterbitkannya SIP Rumah Negara Golongan III sampai pada bulan sebelum dibayarkannya uang muka (5%) harga pengalihan hak Rumah Negara Golongan III.
4. Dalam hal Iebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Rumah Negara yang dimaksud dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III penghuni atau jandanya atau ahli warisnya yang sah tidak mengajukan permohonan Pengalihan Hak atas Rumah Negara Golongan III tersebut, maka penghuni atau jandanya atau ahli warisnya yang sah dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Penandatanganan SKTL sewa Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh
a. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara atas nama Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang terletak di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi;
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai togas pembantuan dengan tembusan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan.
6. Penerbitan SKTL sewa bell Rumah Negara Golongan III dilaksanakan sesuai tata cara sebagamana diatur dalam Lampiran I
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Agustus 2012
Tembusan Kepada Yth.: 1. Menteri Pekerjaan Umum RI; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Arsip.
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN I TATA CARA PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL) SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III
A. DOKUMEN PERSYARATAN SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL) SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III
a. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pembayaran sewa dan Fotokopi SSBP pembayaran uang muka (5%) harga pengalihan hak Rumah Negara Golongan III yang telah yang telah mendapatkan konfirmasi pembukuan dalam buku bank/pos persepsi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
b. Dalam hal KPPN tidak dapat melakukan konfirmasi atas SSBP pembayaran sewa Rumah Negara Golongan III beserta dendanya karena data SSBP tersebut tidak ada dalam database maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari KPPN dan melampirkan lembar SSBP asli;
c. Fotokopi Keputusan Alih Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III; d. Fotokopi SIP Rumah Negara Golongan III yang masih berlaku;
e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penghuni atau jandanya atau ahli warisnya yang sah yang masih berlaku;
f. Apabila pengajuan permohonan SKTL sewa Rumah Negara Golongan III diwakili oleh kuasa, maka permohonan wajib dilengkapi dengan :
1) Surat Kuasa pengajuan permohonan SKTL sewa Rumah Negara Golongan III dengan materai Rp 6.000,-; 2) Fotokopi KTP Penerima Kuasa.
B. PENYUSUNAN KARTU SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III DAN PENERBITAN SKTL SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III
a. Kartu Sewa Rumah Negara Golongan III diisi berdasarkan Fotokopi SSBP Sewa Rumah Negara Golongan III yang diserahkan oleh penghuni;
b. Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran setoran sewa Rumah Negara Golongan III, maka pemroses menyusun konsep :
1) Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Setoran Disusun apabila berdasarkan perhitungan SSBP yang dilampirkan terdapat sejumlah kelebihan setoran. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Gedung dan Rumah Negara atau pejabat yang ditunjuk dan ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. Surat ini diserahkan kepada pemohon bersama dengan SKTL untuk ditindaklanjuti dengan permohonan pengembalian setoran oleh pemohon.
2) Surat Pernyataan Kekurangan Pembayaran Angsuran Disusun apabila berdasarkan perhitungan SSBP yang dilampirkan terdapat sejumlah kekurangan setoran. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Gedung dan Rumah Negara atau pejabat yang ditunjuk dan ditujukan kepada penghuni yang bersangkutan. Setelah penghuni membayar kekurangan pembayaran di bank pemerintah dan melegalisisasi Fotokopi SSBP pembayaran tersebut di KPPN setempat, maka Fotokopi SSBP tersebut beserta Surat Pernyataan Kekuarangan Pembayaran Angsuran diserahkan pada petugas penerima untuk diproses oleh pemroses yang mengerjakan.
c. Apabila perhitungan setoran sewa Rumah Negara Golongan III sesuai Kartu Sewa dinyatakan lunas, maka dilakukan pengesahan atas SKTL Sewa Rumah Negara Golongan III beserta dengan Kartu Sewa Rumah Negara Golongan III sebagai lampirannya. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain : 1) Penandatanganan Kartu Sewa Rumah Negara Golongan III oleh Pemroses dan Kepala Seksi Rumah
Negara atau pejabat yang ditunjuk pada kolom tanda tangan; 2) Pembubuhan paraf Kasi Rumah Negara atau pejabat yang ditunjuk pada bagian bawah kolom tanda
tangan Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Rumah Negara Golongan III; 3) Penandatanganan Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Rumah Negara Golongan III oleh Kepala Sub
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara atau pejabat yang ditunjuk pada kolom tanda tangan;
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR TANGGAL
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III
KOP SURAT
Nama Kota, tanggal bulan tahun
SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS SEWA RUMAH NEGARA GOLONGAN III
Nomor :
(Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan I Kepala Dinas Provinsi...) dengan ini menerangkan bahwa pembayaran sewa atas nama (nama yang tertera dalam SIP Rumah Negara Golongan III), dengan rincian :
Jalan Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Provinsi Huruf Daftar Nomor (HDNo.) Luas Bangunan Luas Tanah Sewa per bulan : Rp
Total Kewajiban Setoran Sewa : Rp
yang ditetapkan berdasarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan III Nomor Tanggal serta ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) Sewa Rumah Negara Golongan III Nomor Tanggal