Top Banner
Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Rumah Umum Disampaikan Dalam : PELATIHAN PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bandung, 2018 TUJUAN PEMBELAJARAN Thank you for coming today! HASIL BELAJAR Peserta mampu melaksanakan pemberian bantuan stimulan PSU rumah umum
29

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Feb 12, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Rumah Umum

Disampaikan Dalam :

PELATIHAN PENYELENGGARAAN

RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bandung, 2018

TUJUAN PEMBELAJARAN Thank you for coming today!

HASIL BELAJAR

Peserta mampu melaksanakan

pemberian bantuan stimulan PSU

rumah umum

Page 2: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

CAKUPAN MATERI

1

2 5 4

3 MAKSUD DAN

TUJUAN

PEMBERIAN

BANTUAN

STIMULAN RUMAH

UMUM

MAKSUD DAN

TUJUAN

PEMBERIAN

BANTUAN PSU

DESAIN,

SPESIFIKASI

TEKNIS PSU, dan

RAB

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

BANTUAN PSU

LATIHAN

Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH UMUM

Page 3: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

DASAR PEMBERIAN BANTUAN PSU

Pemberian Bantuan PSU diamanatkan dalam

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan PSU diberikan dalam rangka

menstimulasi pembangunan rumah/

perumahan baru untuk MBR oleh Pelaku

Pembangunan

Untuk mendukung pencapaian program sejuta

rumah

1. PSU Lingkungan 2. PSU Primer

3. KASIBA (Kawasan Siap Bangun)

4. Lisiba (Lingkungan Siap Bangun)

5. Kaveling Siap Bangun atau kaveling tanah matang

6. Pelatihan Pembangunan Rumah Layak Huni

JENIS BANTUAN STIMULAN

RUMAH UMUM

Page 4: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

PERATURAN dan STANDAR

UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

PerMen PU-PERA No. 03/PRT/M/2018 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum

PerMenPU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PerMenPU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

PerMenPERA No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Prov insi dan Daerah Kabupaten/Kota

SNI No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan

SNI No. 03-6967-2003 tentang Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Perumahan

Dirjen Bina Marga No. 008/BM/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Page 5: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Bagian-Bagian JALAN

• Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang

pengamannya

• Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar

ruang manfaat jalan untuk pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa

akan datang • Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan

pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Jaringan Jalan Perumahan

Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan sekunder suatu

kota/kabupaten.

Jaringan jalan pada kawasan perumahan dibagi ke dalam 5 bagian yaitu: Jalan lokal sekunder I; Jalan lokal sekunder II; Jalan lokal sekunder III; Jalan

Lingkungan I; dan Jalan lingkungan II.

Wewenang penyelenggaraan jalan pada kawasan perumahan ini adalah Pemerintah Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota Bantuan

hanya bersifat stimulan

K et erangan: K ASI BA-K aw asan Siap Bangun

LI SI BA-Lingkungan Siap Bangun

No Hirarki

Jalan

Fungsi Kelas

Jalan

Kawasan

Perumahan

1 Lokal

Sekunder I

(LS I)

Sebagai jalan poros perumahan yang

menghubungkan antara jalan Kolektor / Lokal

dan pusat aktivitas KASIBA

III C KASIBA /

LISIBA

2 Lokal

Sekunder II

(LS II)

Merupakan penghubung antar jalan Kolektor /

Lokal dengan Pusat LISIBA dan atau

menghubungkan Pusat KASIBA dengan

Pusat LISIBA, sebagai akses Menuju jalan

Lokal Sekunder III ke Pusat LISIBA atau

menuju jalan Lokal Sekunder I yang lebih

tinggi tingkat hirarkinya

III C KASIBA /

LISIBA

3 Lokal

Sekunder

III (LS III)

Merupakan penghubung antar jalan Kolektor /

Lokal dengan pusat permukiman, pusat

permukiman, dan akses menuju Lokal

Sekunder II yang lebih tinggi tingkat hirarkinya

III C LISIBA /

BLOK

Page 6: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Klasifikasi Jalan Perumahan

Klasifikasi Jalan Perumahan

Lebar Minimum Bagian-Bagian Jalan Perumahan

Page 7: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Potongan Jalan Perumahan

Sempadan Bangunan

rendah

Sempadan bangunan diukur dari as jalan (centre line) dan

ditetapkan dengan memperhatikan klasifikasi jalan.

Page 8: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Pengelolaan

Lingkungan

Perkerasan

Jalan (1/2)

Klasifikasi Perkerasan

Jalan 1. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement):

Dengan bahan pengikat aspal yang sering disebut campuran aspal panas atau hot mix

Aspal juga disuplai dari luar negeri seperti aspal Shell, ESSO 2000 dll

Komponen aspal memberikan sumbangan sebesar 60% dari

biaya total pekerjaan hot mix 2. Perkerasan kaku (Rigid Pavement):

Tipe perkerasan kaku dengan agregat sebagai tulangan dan bahan pengikat semen

Pengerjaannya memerlukan keahlian khusus serta tidak

dapat langsung dibuka untuk lalu-lintas. 3. Perkerasan dengan paving block:

Awalnya dipakai untuk perkerasan halaman parkir Selanjutnya digunakan juga untuk perkerasan jalan di

perumahan

Page 9: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Perkerasan

Jalan (2/2)

Perkerasan Jalan Beton

Semen Perkerasan beton semen adalah st ruktur yang terdiri atas pelat beton semen yang

bersambung (t idak menerus) tanpa atau dengan tulangan, atau menerus dengan

tulangan, terletak di atas lapis pondasi bawah atau tanah dasar, tanpa atau dengan

lapis permukaan beraspal

Daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari pelat beton. Pelat beton semen

mempunyai sifat yang cukup kaku serta dapat menyebarkan beban pada bidang

yang luas & menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan di baw ahnya

Lapis pondasi bawah pada perkerasan beton semen adalah bukan merupakan

bagian utama yang memikul beban, tetapi merupakan bagian yang berfungsi untuk:

Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar.

Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi-tepi pelat.

Memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat.

Sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan.

Acuan Normatif • Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen No. Pd T-14-2003 • SNI 03-1731-1989 : Pengujian insitu CBR • SNI 03-1973-1990 : Metode pengujian kuat tekan beton • SNI 03-6388-2000 : Spesifikasi agregat lapis pondasi bawah, lapis pondasi

atas dan lapis petutup. • SNI 03-1743-1989 : Metoda pengujian kepadatan berat isi untuk tanah. • SNI 03-1744-1989 : Metota pengujian CBR laboratorium. • SNI 03-2491-1991 : Metoda pengujian kuat tarik belah beton.

Page 10: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Perkerasan Jalan Beton

Semen Kelebihan : • Dapat menahan beban kendaraan yang berat.

• Relatif tahan terhadap genangan air dan banjir. • Biaya perawatan lebih murah dibanding jalan aspal.

• Dapat digunakan pada struktur tanah lemah/ekpansif yang CBR-nya rendah (California Bearing Rat io, perbandingan beban dengan

kekuatan tanah) tanpa perbaikan struktur tanahnya terlebih dahulu.

• Pengadaan material lebih mudah didapat. • Direkomendasikan untuk jalan yang mempunyai tanah dasar yang

jelek, dan jalan yang lalu lintas kendaraan beratnya cukup tinggi .

Kekurangan: • Berpotensi menimbulkan keretakan bila pengeringan terlalu cepat

• Biaya konstruksi relatif lebih mahal dibanding jalan aspal

• Dibutuhkan pengawasan yang ketat agar permukaan halus dan tidak bergelombang

• Untuk diatas beton yang lama, akan menaikan ketinggian elevasi jalan, sehingga terkadang elev asi jalan menjadi lebih tinggi dibanding

rumah disampingnya.

Bantuan PSU

Komponen Jalan

Bantuan PSU komponen Jalan digunakan hanya untuk bagian atas/perkerasan

Penyiapan tanah dasar dilakukan pengembang

Ditujukan untuk jenis perkerasan kaku:

Jalan beton semen (dengan tulangan dan/atau wiremesh), dan/atau

Paving block.

Persiapan Pekerjaan

Karakterisasi

tanah dasar

Analisis Peraturan Daerah terkait

jenis dan peruntukan jalan

Nilai CBR >

6% ?

Kewajiban

menggunakan Paving

Block?

Karakteristik ruas

jalan

Slope < 20o ?

Paving Block

Ya

Penyiapan tanah

dasar oleh

pengembang

Tidak

Ya

Ya

Tersedia

material

Wiremesh M-

5 dilokasi?

Tidak

Ya

Perkerasan Beton

Wiremesh

Perkerasan Beton

Tulangan

Tidak

Metode

PenguncianTidak

Mulai Pekerjaan

Bantuan PSU

Diagram Pemilihan Jenis Perkerasan Jalan dengan Bant uan PSU untuk

Perumahan U mum

Page 11: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Perkerasan Jalan Beton Semen

Perkerasan beton semen menggunakan tulangan (minimal

besi diameter 8mm) dan/atau wiremesh (minimal M-5),

dengan metode beton semen bersambung/tidak menerus

yang memiliki minimal kekuatan beton K-250.

Jalan untuk perumahan tidak digunakan untuk menerima

beban kendaraan yang lebih dari 6 ton

Minimal ketebalan pelat beton setebal 15 cm dengan

lebar jalan 4 m. Sedangkan panjang per segmen ruas jalan

disesuaikan dengan kondisi setempat.

Untuk mencegah terjadinya retak rambut di perkerasan

jalan beton, maka digunakan dowel/ruji untuk sambungan

melintang

Spesifikasi dowel/ruji untuk sambungan melintang

adalah BJTD24 diameter 12 mm dengan jarak antar dowel

300 mm.

Page 12: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas
Page 13: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Metode Pelaksanaan

Perkerasan Jalan Beton Semen (1/2)

Metode Pelaksanaan

Perkerasan Jalan Beton Semen (2/2)

Page 14: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

BoQ Perkerasan Jalan

Beton Semen Tulangan KEGIATAN : PEMBANGUNAN PSU RUMAH SEJAHTERA TAPAK Panjang Jalan = 1,00 m

LOKASI : PERUMAHAN ………………………………. Lebar Jalan = 4,00 m

WILAYAH : ……………………………………… Tinggi Jalan Beton = 8,00 cm

T.A : 2015 Jumlah Rumah = 1,00 unit

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi 1,00 ls

2 Papan Nama Proyek 1,00 ls

3 Shop Drawing dan Asbuild drawing 1,00 ls

SUB TOTAL A

B PEKERJAAN PASANGAN JALAN BETON K-250

1 Pengukuran dan bouwplank 2,00 M¹ Rp. -

2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 0,40 M² Rp. -

3 Pekerjaan Pemasangan Bondbreaker (plastik cor) 4,60 M² Rp. -

4 Pekerjaan Pasangan Tulangan besi beton Ø 8 - 200 mm 18,00 kg Rp. -

5 Pekerjaan Beton K-250 (T. 15 cm) 0,60 M³ Rp. -

6 Pekerjaan Aspal Cair / sealent joint 1,00 M¹ Rp. -

7 Pekerjaan Tulangan Dowel Melintang Ø 12 - 300 mm (P.45 cm) 1,09 kg Rp. -

8 Pekerjaan Tulangan Space Bar Ø 8 - 300 mm (P.30 cm) 0,62 kg Rp. -

9 Pekerjaan Tulangan Longitudinal 4 Ø 8 mm 4,75 kg Rp. -

SUB TOTAL B

JUMLAH (A + B)

PPN 10%

JUMLAH TOTAL

DIBULATKAN

TERBILANG : …………………………………..………………………………………………………………...………………………………

Pagu Stimulan Rp

Pagu (Diluar PPN10%) Rp

TOTAL (Diluar PPN 10%) Rp

Dibulatkan Rp

Panjang Jalan (M)

BoQ Perkerasan Jalan

Beton Semen Wiremesh KEGIATAN : PEMBANGUNAN PSU RUMAH SEJAHTERA TAPAK Panjang Jalan = 1,00 m

LOKASI : PERUMAHAN ………………………………. Lebar Jalan = 4,00 m

WILAYAH : ……………………………………… Tinggi Jalan Beton = 8,00 cm

T.A : 2015 Jumlah Rumah = 1,00 unit

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi 1,00 ls

2 Papan Nama Proyek 1,00 ls

3 Shop Drawing dan Asbuild drawing 1,00 ls

SUB TOTAL A

B PEKERJAAN PASANGAN JALAN BETON K-250

1 Pengukuran dan bouwplank 2,00 M¹ Rp. -

2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 0,40 M² Rp. -

3 Pekerjaan Pemasangan Bondbreaker (plastik cor) 4,00 M² Rp. -

4 Pekerjaan Pasangan Tulangan -Wiremesh M-5 8,51 kg Rp. -

5 Pekerjaan Beton K-250 (T. 15 cm) 0,60 M³ Rp. -

6 Pekerjaan Aspal Cair / sealent joint 1,00 M¹ Rp. -

7 Pekerjaan Tulangan Dowel Melintang Ø 12 - 300 mm (P.45 cm) 1,09 kg Rp. -

8 Pekerjaan Tulangan Space Bar Ø 8 - 300 mm (P.30 cm) 0,62 kg Rp. -

9 Pekerjaan Tulangan Longitudinal 4 Ø 8 mm 4,75 kg Rp. -

SUB TOTAL B

JUMLAH (A + B)

PPN 10%

JUMLAH TOTAL

DIBULATKAN

TERBILANG : …………………………………..………………………………………………………………...………………………………

Pagu Stimulan Rp

Pagu (Diluar PPN10%) Rp

TOTAL (Diluar PPN 10%) Rp

Dibulatkan Rp

Panjang Jalan (M)

Page 15: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Jenis Bantuan

Perkerasan Jalan Paving Block

Diberikan untuk perkerasan paving block menggunakan minimal kualitas paving block yang setara dengan K250-K300, dengan minimal ketebalan paving block 8 cm.

Pola Pemasangan Paving Block untuk

Perkerasan Jalan Perumahan Umum

Page 16: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

BoQ Perkerasan Jalan

Paving Block

Page 17: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

HASIL MONITORING LAPANGAN

Pelaksanaan pekerjaan harus dibuat tahu beton

Penggunaan bahan material harus batu split,

tidak boleh batu bulat/tidak bersudut

A. MASIH ADA BEBERAPA LOKASI TERJADI RETAK RAMBUT PADA JALAN BETON

Tinjauan Pelaksanaan, beberapa cara menghindari :

• jalan beton di sekat-sekat dengan siar dilatasi. Jalan beton dibuat atau terdiri dari segment yang terpisah-terpisah. Dengan terpisah-terpisah ini maka resiko kerusakan akibat faktor kembang susut menjadi teratasi tanpa perlu memasang tulangan susut. Masalah timbul, selain jalan ini menjadi tidak nyaman (perlu konstruksi khusus agar rata). Untuk mengatasinya, agar segment sebelah dan sebelahnya juga dapat bekerja maka kedua segment yang berdekatan dipasangi dowel.

• Selain itu, dalam pelaksanaan, sessat setelah pengecoran ditutupi dengan atap plastik untuk menghindari sinar matahari secara langsung yangdapat membuat beton mengering tidak secara alamiah juga untuk mencegah terjadinyaretak rambut.

Pada hari kedua setelah pengecoran selesai, dilakukan proses curing dengan menggelar karung goni di atas plat beton dan disiram dengan air 3 kali sehari selama seminggu

Page 18: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

DED pelaksanaan dilaksanakan PPK bersama Konsultan Manajemen Konstruksi 1

2

B. PENTINGNYA DRAINASE DAN PEMADATAN TANAH PADA JALAN PAVING BLOK

• Agar diperhatikan erosi akibat hujan dan perlu dibuatkan gorong-

gorong guna mengalirkan air/drainase parit

• Perlu pembuatan parit di tepi kiri dan kanan jalan

• Perlunya pemadatan lapisan dasar;

(1) pemadatan berat untuk lapis sirtu

(2) pemadatan ringan untuk lapis pasir

Terdapatnya pekerjaan tambahan (gorong- gorong/diluar pekerjaan jalan typikal) maka perlu dilakukan DED pelaksanaan dan pekerjaan tersebut harus tertuang dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan meskipun bukan merupakan bagian dari Bantuan PSU

Beton yang baik tidak pecah seperti ini

Retak

Rambut

PECAHAN DAN RETAK RAMBUT PADA BETON

Page 19: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Terlihat ada 2 lapisan yang berbeda

o Lapis kulit/penutup 2-3 cm yang sangat lunak

o Lapis beton (mungkin)

Dapat dihancurkan dengan tangan

MUTU BETON TIDAK SESUAI SPEK

Mudah hancur

Drainase belum jadi

W arna tidak seragam dan retak-retak

Page 20: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Kandungan semen sedikit

Kerikil tidak ada

Kualitas pasir kurang, warna lebih kearah coklat,

bukan abu2

Warna abu2

W arna coklat

Mudah hancur

W arna tidak seragam dan retak-retak

Timbul patahan (crack) pada badan jalan

bantuan

Timbul patahan (crack) pada badan jalan

bantuan

PATAHAN PADA BETON

Page 21: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Tahapan Pelaksanaan Perkerasan Kaku

Paving Blok amblas

Paving block amblas akibat lapisan tanah mengalami

penurunan (longsor)

Perlu dibuat dinding penahan tanah khususnya

bagi ruas jalan yang

berdekatan dengan aliran sungai

PAVING BLOCK AMBLAS

Page 22: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Pemasangan lapisan

membran pada jalan Lapisan tanah dasar tidak

mendukung

Lapisan bahan pada konstruksi jalan paving block

KONSTRUKSI JALAN PAVING BLOCK

Pembangunan fisik Bantuan PSU jenis

perkerasan paving block wajib

menggunakan Topi Uskup dan Kansteen

PENGGUNAAN TOPI USKUP DAN KANSTEEN

Page 23: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

Lapisan pondasi bawah konstruksi sebuah jalan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan kestabilan (kekuatan) dari konstruksi jalan.

Besaran nilai daya dukung lapis pondasi bawah sangat dipengaruhi (ditentukan) oleh besar atau kecilnya nilai CBR dari lapis tersebut. Nilai daya dukung subbase didapat dengan menggunakan alat uji CBR.

Sand cone digunakan untuk menguji kepadatan dari lapisan pondasi bawah.

Page 24: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas
Page 25: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

MANUAL PERKERASAN JALAN

(REVISI Juni 2017)

Nomor 04/SE/Db/2017

Page 26: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas
Page 27: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas
Page 28: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

““Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia

Menempati Rumah Yang Layak Huni”

DI LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG DIDUKUNG

PSU YANG MEMADAI

Page 29: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERATURAN dan STANDAR UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas

That’s all. Thank you!

Terima Kasih………………………