PENGUMUMAN NOMOR : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut: I. JABATAN YANG AKAN DIISI 1. Direktur Pengendalian Pencemaran Air pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 3. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 4. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 5. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 6. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 7. Direktur Kawasan Konservasi Pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 9. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri pada Sekretariat Jenderal 10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan pada Sekretariat Jenderal 11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat pada Direktorat Jenderal KSDAE 13. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua pada Direktorat Jenderal KSDAE 14. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada Direktorat Jenderal KSDAE 15. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI Sekretariat : Ruang Rapat Biro Kepegawaian dan Organisasi Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
28
Embed
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN …ropeg.menlhk.go.id/unggah/surat/2018-10-19-seleksi-terbuka...Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan pada Sekretariat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGUMUMAN NOMOR : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018
TENTANG
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang
Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi
terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:
I. JABATAN YANG AKAN DIISI
1. Direktur Pengendalian Pencemaran Air pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai pada Direktorat Jenderal
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 3. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan 4. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 5. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Pada Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan
6. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
7. Direktur Kawasan Konservasi Pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (KSDAE) 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
9. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri pada Sekretariat Jenderal
10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan pada Sekretariat Jenderal
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat pada Direktorat Jenderal KSDAE
13. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua pada Direktorat Jenderal KSDAE
14. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada Direktorat Jenderal KSDAE
15. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
Sekretariat : Ruang Rapat Biro Kepegawaian dan Organisasi
Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
II. PERSYARATAN PESERTA SELEKSI
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau Diploma IV;
3. Memiliki pangkat minimal Pembina Tingkat I (Gol.IV/b);
4. Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja tahun 2016 dan tahun 2017 sekurang-
kurangnya bernilai baik;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan berat,
serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak sedang dalam proses
pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
dari Pejabat Pembina Kepegawaian / Pejabat Yang Berwenang;
6. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial sesuai standar kompetensi
jabatan yang ditetapkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.52/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar Kompetensi
Teknis dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kompetensi Sosial Kultural (Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara)
sebagaimana Lampiran VI;
7. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang
akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
8. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional
Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
9. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
10. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Desember 2018;
11. Diutamakan telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Latpim
Tk. III) atau pernah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
12. Sehat jasmani dan rohani;
13. Telah memenuhi kewajiban pengisian LHKPN atau LHKASN terakhir sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Telah menyerahkan laporan pajak (SPT) tahun 2017;
15. Mendapat surat pernyataan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina
Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang;
16. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan ditujukan kepada
ketua panitia seleksi.
III. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pendaftaran dimulai tanggal 19 Oktober 2018 dan ditutup pada tanggal 2 November
2018 pukul 16.00 WIB;
2. Pendaftaran secara online melalui website http://seleksijpt.menlhk.go.id dengan
menggunakan Nomor Induk Pegawai untuk mendapatkan username dan password.
3. Pelamar menyampaikan dokumen pendaftaran dengan melampirkan :
1) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2018 (tautan contoh surat lamaran pada Lampiran I);
2) Pernyataan Mendaftarkan Diri bermaterai Rp6.000,00 (tautan contoh pernyataan
mendaftarkan diri pada Lampiran II);
3) Daftar riwayat hidup (tautan contoh daftar riwayat hidup pada Lampiran III);
4) Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
5) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
6) Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
7) Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian/Pejabat yang berwenang
(tautan contoh surat persetujuan pada Lampiran IV);
8) Ijazah yang dipersyaratkan;
9) Tanda terima/lapor LHKPN atau LHKASN terakhir;
10) KTP, NPWP dan Bukti penyerahan laporan pajak (SPT) tahun 2017;
11) Soft file photo terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3R;
12) Surat keterangan :
a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam
kurun waktu 3 tahun terakhir,
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat,
c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dibuat di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh pejabat
pembina kepegawaian/Pejabat yang berwenang (tautan contoh surat keterangan
pada Lampiran V);
13) Bagi peserta yang dinyatakan lulus Personnel Assessment Center (PAC) harus
melengkapi surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani/kejiwaan dan bebas
narkoba dari rumah sakit pemerintah;
14) Bagi peserta yang dinyatakan lulus Personnel Assessment Center (PAC) pada
seleksi JPT Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesudah
bulan Oktober 2016), tidak perlu mengikuti seleksi penulisan makalah dan
Personnel Assessment Center (PAC)
4. Surat lamaran beserta dokumen persyaratannya sudah harus diterima secara online
oleh Panitia Seleksi paling lambat tanggal 2 November 2018, selambat-lambatnya
pukul 16.00 WIB.
5. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui
website http://seleksijpt.menlhk.go.id.
IV. TAHAPAN SELEKSI
NO KEGIATAN WAKTU
1. Pengumuman 19 Oktober - 2 November 2018
2. Pendaftaran dan pengiriman berkas secara online
19 Oktober - 2 November 2018
3. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam
jejak jabatan, integritas dan moralitas 19 Oktober - 2 November 2018
4.
Pengumuman hasil seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas
5 November 2018
5. Seleksi kompetensi teknis / penulisan makalah 7 November 2018
6. Pengumuman hasil penulisan makalah 12 November 2018
7. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural / personnel assessment center (PAC)
15-16 November 2018
8. Pengumuman hasil PAC 23 November 2018
9. Wawancara Akhir 27-28 November 2018
10. Pengumuman hasil akhir 30 November 2018
Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan diinformasikan melalui website
http://seleksijpt.menlhk.go.id.
V. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung
biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar.
2. Panitia seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya.
3. Setiap pelamar diperbolehkan melamar untuk 2 (dua) jabatan lowong.
4. Surat Lamaran beserta dokumen persyaratan harus lengkap sebelum dikirim ke
Panitia Seleksi melalui website http://seleksijpt.menlhk.go.id.
5. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada panitia seleksi, menjadi milik panitia
seleksi.
6. Seluruh keputusan Panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar,
Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
Jakarta, 19 Oktober 2018
Ketua Panitia Seleksi,
T T D
Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Lampiran I Pengumuman Nomor : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018 Tanggal : 19 Oktober 2018
Contoh Format Surat Lamaran kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepada
Yth. Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.
Bersama ini kami sampaikan berkas persyaratan mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :
1) Pernyataan mendaftarkan diri bermaterai Rp6.000,00;
2) Daftar riwayat hidup;
3) Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
4) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
5) Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
6) Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian/Pejabat yang berwenang;
7) Ijazah yang dipersyaratkan;
8) Tanda terima/lapor LHKPN/LHKASN;
9) KTP, NPWP, Bukti penyerahan SPT tahun 2017;
10) Soft file photo terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3R;
11) Surat keterangan :
a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat,
c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dibuat diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian/Pejabat yang berwenang;
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Pelamar,
(nama lengkap pelamar)
Lampiran II Pengumuman Nomor : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018 Tanggal : 19 Oktober 2018
PERNYATAAN MENDAFTARKAN DIRI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : ......................................................................................
2. Tempat & Tanggal Lahir : ......................................................................................
3. Jenis Kelamin : ......................................................................................
4. Agama : ......................................................................................
5. Nomor KTP : ......................................................................................
6. Pendidikan Terakhir : ......................................................................................
a. Universitas : ......................................................................................
b. Program Studi : ......................................................................................
VI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENDUKUNG JABATAN YANG DILAMAR
NO. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN PENYELENGGARA
VII. PENUGASAN KHUSUS PENDUKUNG JABATAN YANG DILAMAR (DALAM/ LUAR NEGERI)
NO. NAMA KURSUS TAHUN PENYELENGGARA
VIII. PENGHARGAAN / PRESTASI YANG DICAPAI
TINGKAT URAIAN TAHUN
TINGKAT INSTANSI
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT INTERNASIONAL
IX. PRODUK KEBIJAKAN YANG TELAH DIHASILKAN
NO. TOPIK KEBIJAKAN TAHUN
X. PENGALAMAN ORGANISASI
NO NAMA ORGANISASI PERAN TAHUN
Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.
……………….…., ……..........…....……… 2018
Mengetahui,
(Pejabat Eselon I / Sekretaris Daerah) (Pelamar)
Lampiran IV Pengumuman Nomor : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018 Tanggal : 19 Oktober 2018
FORMULIR
PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN/
PEJABAT YANG BERWENANG
Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian / Pejabat Yang Berwenang menyatakan bahway:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
INSTANSI :
Untuk mengikuti Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
Selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dapat diproses dan ditetapkan
menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
...................., Oktober 2018
Pejabat Eselon I/Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama
NIP.
Catatan :
1. Bagi pelamar dari luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menandatangani
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian / Kepala Lembaga / Kementerian / Pejabat Yang
Berwenang.
Bagi pelamar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menandatangani
adalah Sekretaris Jenderal.
Lampiran V Pengumuman Nomor : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018 Tanggal : 19 Oktober 2018
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat / Jabatan :
Kementerian/Lembaga :
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat, tidak sedang menjalani
hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan
pelanggaran disiplin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti
Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Surat keterangan ini saya buat dengan benar dan dalam keadaan sadar, apabila pernyataan
ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan yang
berlaku.
……………………, Oktober 2018
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/
Sekretaris Lembaga/ Sekretaris Daerah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Nama NIP.
Materai
Rp6.000,00
Lampiran VI Pengumuman Nomor : PG.16/Menlhk/Pansel/10/2018 Tanggal : 19 Oktober 2018
STANDAR KOMPETENSI
A. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 52/Menlhk-Setjen/2015)
No Unit Kompetensi Deskripsi
1 Integritas (Integrity) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja.
2 Berpikir Strategis (Strategic Thinking) Kemampuan berpikir secara sistematis dan komprehensif mengenai isu-isu strategis, mengidentifikasi permasalahan kompleks serta mengembangkan rencana dan tindakan nyata yang diperlukan dengan menyelaraskan visi misi organisasi.
3 Kemampuan Mengelola Perubahan (Managing Change)
Kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap situasi/perbedaan/tantangan/ perubahan dan mengelolanya sehingga dapat menjadi peluang dalam mencapai tujuan.
4 Kepemimpinan (Leadership) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit/organisasi.
5 Pengambilan Keputusan Strategis (Strategic Decisioon Making)
Kemampuan membuat keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat dengan cara mengevaluasi informasi yang tersedia untuk mendapatkan berbagai alternatif solusi terbaik, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan organisasi dan stakeholder dalam jangka panjang.
6 Kemampuan Mengelola Perbedaan (Managing Diversity)
Kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan-perbedaan individual dan melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusifitas sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara efektif.
7 Berorientasi Pada Pelayanan (Customer Service Orientation)
Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan stakeholder dalam aktivitas pekerjaannya.
8 Berorientasi pada Prestasi
(Achievement Orientation)
Kemampuan dan kemauan secara terus menerus untuk melakukan pembaharuan/ perbaikan, dalam upaya memperoleh hasil kerja yang efektif atau melebihi dari standar yang sudah ditetapkan
9 Membangun Hubungan Strategik
(Relationship Building Strategic)
Mengidentifikasi peluang serta mengambil tindakan untuk membangun hubungan yang strategis antara bidang seseorang dengan bidang orang lain, antar tim, kementerian, unit atau organisasi untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan instansi.
B. Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
1. Direktur Pengendalian Pencemaran Air
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air
b. Penaatan baku mutu
c. Persyaratan izin
d. Penanganan teknis pengendalian pencemaran air
e. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kegiatan pengendalian pencemaran air
f. Inventarisasi sumber pencemar air
g. Penurunan beban pencemar
h. Penetapan daya tampung beban pencemaran
i. Status kualitas dan pengendalian pencemaran air
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran air
c. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran air
e. Inventarisasi dan pemetaan sumber pencemaran air
f. Inventarisasi dan pemantauan kondisi kualitas air
g. Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran, dan alokasi beban limbah)
h. Baku mutu lingkungan
i. Status mutu dan indeks kualitas air
j. Instrumen insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
k. Pencemaran lingkungan
l. Pengelolaan lingkungan
2. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Perencanaan pengendalian DAS
b. Pembinaan kelembagaan pengendalian DAS
c. Pengendalian pengelolaan DAS
d. Evaluasi pengelolaan DAS
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan evaluasi pengendalian DAS
c. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional terkait perencanaan dan evaluasi pengendalian DAS
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Ekologi
i. Hidrologi hutan
j. Konservasi tanah dan air
k. Daya dukung dan daya tampung DAS (termasuk air tanah di DAS) dan hutan
l. Kinerja DAS (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan sedimentasi)
m. Pengendalian kerusakan lingkungan
3. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
b. Inventarisasi hutan
c. Pemantauan sumber daya hutan
d. Pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan
e. Jaringan data spasial kehutanan
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang- undangan terkait inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
c. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Ekologi hutan (fungsi ekologi,sosial dan ekonomi)
i. Inventarisasi hutan
j. Neraca sumberdaya hutan
k. Survey dan perpetaan
l. Valuasi ekonomi sumber daya hutan
m. Geomatika
n. Sistem informasi geografis dan penginderaan jauh
4. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Penetapan dan pengembangan perangkat daya dukung daya tampung lingkungan
b. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Perencanaan ekonomi lingkungan
d. Pemetaan dan penerapan ekoregion
e. Pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang- undangan terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor
c. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah
d. Peraturan perundang- undangan terkait kelembagaan lingkungan hidup
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi kepemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
i. Ekologi
j. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
k. Inventarisasi sumber daya alam
l. Ekonomi lingkungan
m. Pengelolaan ekoregional
n. Perencanaan tata ruang
o. Instrumen ekonomi lingkungan
p. Daya dukung dan daya tampung lingkungan
5. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Pengukuhan kawasan hutan
b. Perubahan fungsi kawasan hutan
c. Perubahan peruntukan kawasan hutan
d. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang- undangan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
c. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Manajemen hutan
i. Inventarisasi hutan
j. Penatagunaan kawasan hutan
k. Pengetahuan dasar SIG (Sistem Informasi Geografis)
l. Survey (pengukuran), perpetaan dan perencanaan tata ruang
m. Analisis kesesuaian lahan
n. Kehutanan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan tenurial
6. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Pemulihan sektor pertambangan, energi, minyak dan gas
b. Pemulihan sektor manufaktur, agroindustri dan jasa
c. Tanggap darurat dan pemulihan sektor non institusi
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang-undangan terkait pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 dan non B3
c. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional terkait pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 dan non B3
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Pengelolaan limbah B3
i. Sistem tanggap darurat
j. Pemulihan lahan terkontaminasi
k. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3
l. Teknologi pemulihan lahan terkontaminasi
7. Direktur Kawasan Konservasi
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Perencanaan pengelolaan
b. Pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan
c. Evaluasi kinerja pengelolaan
d. Pemulihan ekosistem
e. Bina daerah penyangga dan zona pemanfaatan tradisional kawasan konservasi
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya genetik
b. Peraturan perundang- undangan terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem
c. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan kawasan konservasi
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Ekologi satwa liar
i. Ekologi hutan
j. Pengelolaan lanskap berkelanjutan
k. Pemetaan pemangku kepentingan/ kelembagaan
l. Pengelolaan kawasan konservasi
m. Pengendalian dampak lingkungan
n. Pemberdayaan masyarakat
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
c. Pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang- undangan terkait planologi kehutanan dan tata lingkungan
c. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Peraturan perundang- undangan terkait pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan danTata Lingkungan
e. Kesepakatan/konvensi internasional yang terkait dengan program/kegiatan Lingkungan
f. Prinsip-prinsip manajemen/ administrasi kepemerintahan
g. Kebijakan publik
h. Advokasi kebijakan
i. Sistem informasi pengetahuan
j. Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran
9. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri (bilateral dan multilateral dan organisasi internasional non pemerintah)
b. Penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan
c. Pembinaan teknis dan administrasi atase Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang- undangan terkait kerjasama luar negeri
c. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
d. Prinsip-prinsip manajemen / administrasi pemerintahan
e. Kebijakan publik
f. Sistem informasi pengetahuan
g. Hubungan internasional
h. Konvensi internasional
i. Negosiasi dan mediasi
10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan
melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang
lingkup meliputi :
a. penyusunan kebijakan teknis
pengendalian pembangunan ekoregion
b. pelaksanaan kebijakan teknis
pengendalian pembangunan, inventarisasi
dan perhitungan daya dukung dan daya
tampung sumber daya alam dan
lingkungan hidup di wilayah ekoregion
c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
di wilayah ekoregion
d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup di wilayah ekoregion
e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana
terdapat pada ruang lingkup jabatannya,
dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan
b. Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi kepemerintahan
(pusat dan daerah)
c. Prinsip-prinsip manajemen/
administrasi pemerintahan
d. Kebijakan publik
e. Sistem informasi pengetahuan
f. Inventarisasi Daya Dukung dan Daya
Tampung Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
g. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
h. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Ruang Lingkup Pengetahuan
Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :
a. Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparaturdibidang lingkungan hidup dan kehutanan
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan aparatur lingkungan hidup dan kehutanan
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
b. Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan
c. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. Prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan
e. Kebijakan publik
f. Sistem informasi pengetahuan
g. Manajemen pengembangan SDM dan organisasi
h. Manajemen pelatihan
i. Pengembangan diklat
12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Ruang Lingkup Pengetahuan
Menyelenggarakan :
a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman buru
b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru
c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati
d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru
e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional
f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar
l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar
m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial
n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi
p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya genetik
b. Peraturan perundang-undangan terkait konservasi keanekaragaman hayati
c. Peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan konservasi keanekaragaman hayati
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Ekologi satwa liar
i. Ekologi hutan
j. Pengelolaan keanekaragaman hayati species dan genetik serta ekosistem secara lestari baik in situ dan ek situ
k. Industri berbasis keanekaragaman hayati
13. Kepala Balai Besar Taman Nasional
Ruang Lingkup Pengetahuan
Menyelenggarakan :
a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan
b. Perlindungan dan pengamanan kawasan
c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati
d. Pengendalian kebakaran hutan
e. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial
f. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan
g. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
h. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
k. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
l. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya genetik
b. Peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem
c. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
d. Kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan kawasan konservasi
e. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
f. Kebijakan publik
g. Sistem informasi pengetahuan
h. Ekologi satwa liar
i. Ekologi hutan
j. Pengelolaan lanskap berkelanjutan
k. Pemetaan pemangku kepentingan/ kelembagaan
l. Pengelolaan kawasan konservasi
m. Pengendalian dampak lingkungan
n. Pemberdayaan masyarakat
14. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Ruang Lingkup Pengetahuan
Menyelenggarakan :
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan
b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan
d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan
e. Pengembangan teknologi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan
f. Penyebarluasan informasi dan teknologi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan
g. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai Besar
h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Balai Besar
i. Pengelolaan sarana prasarana penelitian Balai Besar
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar
k. Pengelolaan kepegawaian Balai Besar
Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang-undangan terkait Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
b. Peraturan perundang-undangan terkait Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
c. Peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. Peraturan perundang- undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
e. Bioteknologi tanaman hutan
f. Pemuliaan tanaman hutan
g. Konservasi Sumber Daya Genetik
h. Silvikultur
i. Hama dan penyakit Tanaman Hutan
j. Prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
k. Kebijakan publik
l. Sistem informasi pengetahuan
C. Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017)
No Unit Kompetensi Deskripsi
1 Perekat Bangsa Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.