-
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN
HAYATI
[PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYAALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA]
-
2 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR......... TAHUN
TENTANGKONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KONSERVASI KEANEKARAGAMANHAYATI
1. Menimbang: a. bahwa keanekaragaman hayatiIndonesia merupakan
karuniaTuhan Yang Maha Esa yangdikuasai oleh negara dandipergunakan
untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat yang perludikelola dan
dimanfaatkan secaralestari, selaras, serasi danseimbang bagi
kelestarian sumberdaya alam hayati dankesejahteraan rakyat;
Bangsa Indonesia dianugerahiTuhan Yang Maha Esa kekayaansumber
daya alam hayati yangberlimpah dengan keanekaragamanyang tinggi,
baik di darat, maupun diperairan serta keanekaragamanpengetahuan
tradisional, sehinggaIndonesia dikenal sebagai salah satudari
sedikit negara mega bio-kultural-diversitas di dunia.
Sumber daya alam hayati tersebutmerupakan sumber daya
strategiskarena menyangkut ketahanannasional, dikuasai oleh negara
yangdiatur pengelolaannya secara optimaldan berkelanjutan bagi
terwujudnya
2. b. bahwa keanekaragaman hayatiIndonesia adalah sumber
dayaalam strategis yang menguasaihajat hidup orang banyak
yangpengelolaannya harus dapat
-
3 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
secara optimal untuk mewujudkankesejahteraan rakyat Indonesiadan
umat manusia pada masa kinimaupun masa depan;
kesejahteraan masyarakat Indonesiabagi generasi sekarang dan
yang akandatang.
Walaupun keanekaragaman hayatidi Indonesia berlimpah, namun
sumberdaya alam hayati tersebut tidak takterbatas dan mempunyai
sifat yangtidak dapat kembali seperti asalnya(irreversible) apabila
dimanfaatkansecara berlebihan. Pemanfaatan secaraberlebihan akan
mengancamkeberadaan sumber daya alam itusendiri, dan sampai pada
tahap tertentuakan dapat memusnahkankeberadaannya.
Keanekaragaman hayati tersebut,terdapat pada tiga tingkatan
yaitukeanekaragaman ditingkat ekosistem,spesies (jenis) dan
genetik. Secarasendiri-sendiri maupun bersama-samakeanekaragaman
hayati tersebutmempunyai fungsi sebagai sistempenyangga kehidupan,
dimanaekosistem, spesies, dan genetik mampumenghasilkan dan
memenuhikebutuhan dasar hidup manusia.Dengan demikian pengaturan
tindakankonservasi termasuk pelindunganmerupakan inti perlindungan
sistempenyangga kehidupan.
Guna terjaminnya kelestarian
3. c. bahwa sumber daya genetik,spesies, dan ekosistem
padadasarnya saling tergantung satudengan lainnya sehinggakerusakan
dan kepunahan salahsatu unsur akan berakibatterganggunya
ekosistem;
4. d. bahwa untuk menjaga agarpemanfaatan sumber daya alamhayati
dapat berlangsung dengansebaik-baiknya, maka
diperlukanlangkah-langkah konservasidengan
mempertimbangkanpengetahuan tradisional danberdasarkan strategi
konservasiyang berlaku secara universal;
5. e. bahwa Undang-Undang Nomor 5Tahun 1990 tentang
KonservasiSumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya belum
menampungdan mengatur secara menyeluruhmengenai
konservasikeanekaragaman hayati, sertatidak sesuai lagi
denganperkembangan ekonomi, sosial,budaya, politik nasional, dan
kerjasama internasional;
-
4 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
6. f. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud
padahuruf a, huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e perlu
membentukUndang-Undang tentangKonservasi KeanekaragamanHayati.
manfaat keanekaragaman hayati bagikesejahteraan masyarakat
Indonesiasecara berkelanjutan, perlu dilakukantindakan konservasi
keanekaramanhayati. Tindakan konservasi tersebutberupa pengelolaan
keanekaragamanhayati secara bijaksana dengan tetapmenjaga
keseimbangan antarapemanfaatan dan pelindungan yangberkelanjutan
bagi generasi sekarangmaupun yang akan datang.
Pengaturan tindakan konservasikeanekaragaman hayati
diharapkanmampu menjamin kepastian hukumhubungan antara masyarakat
dengansumber daya alam hayati, kelestariansumber daya alam hayati,
pemenuhanhak-hak dasar masyarakat dalamkaitannya dengan sumber daya
alamhayati, serta terjaminnya distribusimanfaat secara adil dan
berkelanjutan.
Dewasa ini telah ada Undang-Undang yang mengatur
tentangkonservasi yaitu UU No. 5 Tahun 1990tentang Konservasi
Sumberdaya AlamHayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah
berumur hampir 25tahun, dan selama masa tersebut telahmampu menjadi
dasar penyelenggaraankonservasi sumber daya alam hayatidan
ekosistemnya. Namun demikiandalam tenggang waktu tersebut telah
7.8. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3)dan (4) Undang-Undang
dasar1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1994 tentang Pengesahan
UnitedNations Convention on BiologicalDiversity (Konvensi
PerserikatanBangsa-Bangsa mengenaiKeanekaragaman Hayati(Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 41,Tambahan Lembaran
NegaraNomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2013 tentang Pengesahan
NagoyaProtocol on Access to GeneticResources and the Fair
andEquitable Sharing of BenefitsArising from Their Utilization to
theConvention on Biological Diversity(Protokol Nagoya tentang
Aksespada Sumber Daya Genetik yang
-
5 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
Timbul dari Pemanfaatannya atasKonvensi Keanekaragaman
Hayati)(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor
73,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5412).
terjadi banyak sekali perubahanlingkungan strategis nasional
sepertiberubahnya sistem politik danpemerintahan dari sentralisasi
kedesentralisasi dan demokratisasi,maupun perubahan pada tataran
globalberupa bergesernya beberapa kebijakaninternasional dalam
penyelenggaraankonservasi.
Lingkungan strategisinternasional, telah banyak
mengalamiperubahan tercermin dalamkesepakatan internasional
mengenaiprinsip pembangunan berkelanjutan,Millenium Development
Growths (MDGs),kesepakatan yang berkaitan denganperubahan iklim dan
lain–lain.Perubahan tersebut telah mendorongdibangunnya upaya
bersama untukmelaksanakan pembangunan denganprinsip “pertumbuhan
hijau”ataudikenal juga dengan ekonomi hijau,dimana pembangunan
diarahkan untukmenjamin kehidupan manusia danterselenggaranya
keadilan sosialsekaligus meminimalkan dampak burukekologis, serta
kelangkaan sumber dayaalam hayati dengan emisi rendahkarbon dan
pemanfaatan efisien sesuaidengan daya dukung lingkungan.
Secara nasional, perubahanlingkungan strategis yang paling
-
6 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
menonjol adalah berubahnya sistempemerintahan RI dari
sentralisasi kedesentralisasi. Dengan perubahan inisebagain besar
penyelenggaraanpembangunan termasuk pembangunanyang berkaitan
dengan sumber dayaalam telah ditetapkan menjadikewenangan
Pemerintah Daerah. Dalampenyelenggaraan pembangunan telahditetapkan
prinsip concurrency denganmemperhatikan eksternalitas, dampakserta
efisiensinya. Pengelolaan kawasanhutan konservasi seperti
tamannasional secara tegas memang masihmenjadi kewenangan
Pemerintah(pusat); sedang kegiatan lainnyatermasuk konservasi
diluar kawasanhutan negara seharusnya menjadikewenangan daerah.
Disamping berubahnya sistempemerintahan, perubahan yang
jugamenonjol di tingkat nasional adalahreformasi yang berkaitan
denganperbaikan pelayanan publik, pesatnyapertumbuhan teknologi
informasi, sertamenguatnya kelembagaan masyarakatadat, menguatnya
peran DPR/DPRDdan DPD serta peran Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM)
dalam mendorongarah pembangunan ke depan.
Perubahan strategis ini mendorongperlunya peningkatan peran para
pihak,
-
7 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dan masyarakat serta keberpihakankepada kesejahteraan
masyarakatdalam pengurusan konservasi diIndonesia tanpa
mengorbankankonservasi sumber daya alam itusendiri.
Kondisi di atas, sertamemperhatikan tantangan ke depanseperti
menguatnya tekananmasyarakat terhadap kawasankonservasi,
meningkatnya jumlahpenduduk yang memerlukan percepatanpembangunan
di segala sektormemerlukan legislasi nasional mengenaikonservasi
yang mampu melindungikeanekaragaman hayati secara efektifserta
menjamin kemanfaatan bagimasyarakat; sehingga dipandang perluuntuk
mengganti Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber
Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya dengan undang-undang yang dapat
memberi jaminanyang lebih kokoh dalampenyelenggaraan
konservasikeanekaragaman hayati.
Undang-Undang ini disusunsebagai jawaban terhadap kondisi diatas
dengan memperhatikankeselarasan hubungan antara makhlukhidup dan
lingkungannya dimanamanusia tidak menjadi inti dari
-
8 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
kehidupan tetapi manusia harusmenjaga kelestarian
keanekaragamanhayati demi kelangsungan hidupnyaatau pada setiap
kegiatanpembangunan harus selalu menjaminterjadinya harmonisasi
hubunganantara kehidupan manusia denganalam dan budayanya.
Konservasi keanekaragamanhayati dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun
1990 meliputi tiga aspek utamayaitu, yang didasarkan pada
StrategiKonservasi Dunia. Sesuai denganPerlindungan keanekaragaman
hayatimeliputi berbagai kegiatan seperti:
a. perlindungan ekosistem, jenis dangenetik yang merupakan
kegiatanperlindungan penyangga kehidupan;
b. penetapan status perlindungan jenisdan kawasan dan larangan;
serta
c. pengaturan akses dan kelembagaanterhadap sumber daya genetik
danpembagian keuntungan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990menggunakan istilah pengawetan
dalamkegiatan penetapan status perlindunganjenis dan kawasan serta
larangannya,dalam UU ini pengawetan tidak lagidipergunakan karena
kegiatan
-
9 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
utamanya adalah perlindungan,disamping itu penggunaan
istilahpengawetan memberi konotasi yangterbatas dan statis.
Pengaturan konservasikeanekaragaman hayati kedepandiharapkan
mampu:
a. mencegah kerusakan ataukepunahan serta menjaminkelestarian
fungsi dan manfaatkeanekaragaman hayati bagikeberlangsungan sistem
penyanggakehidupan;
b. meningkatnya luasan jaringankawasan konservasi,
sertakesejahteraan satwa liar;
c. meningkatkan koordinasi lintassektor bagi keberhasilan
konservasi,serta semakin efektifnya kegiataankoordinasi di bawah
sekretariatnasional konservasi bagipembangunan;
d. mengatur kegiatan konservasi secarautuh termasuk posisinya
sebagaipenentu sistem penyanggakehidupan;
e. meningkatkan peluang lapanganpekerjaan berbasis kelestarian
bagimasyarakat disekitar wilayah
-
10 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
konservasi, meningkatnya legalitasdan penghasilan pengelolaan
jasahutan, serta terkendalinya konflikkawasan / konflik satwa;
f. mewujudkan prinsip tata kelolapemerintahan yang baik
dibidangkonservasi kehati, dalam hal initermasuk meningkatnya
partisipasipara pihak dalam kegiatankonservasi termasuk dalam hal
iniyang berhubungan denganketerbatasan dana pemerintah;
g. meningkatnya keadilan dalampenegakan hukum, serta
tumbuhnyaefek jera bagi setiap tindakanmerusak atau yang
dapatmengganggu kelestarian kehati;
h. mengisi kekosongan hukum, antaralain dalam pengaturan
konservasigenetik, kesejahteraan satwa,perlindungan wilayah
konservasibukan kawasan konservasi (sepertizona penyangga, wilayah
dengankeanekaragaman hayati tinggi).
Pokok-pokok materi yang diatur dalamUndang-Undang ini meliputi
:
a. perlindungan dalam undang-undangini meliputi pengaturan
terhadaphal-hal yang selama ini dikenal
-
11 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dengan kegiatan pengawetan jenisdan ekosistemnya serta
perlindungansistem penyangga kehidupan.
Perlindungan keanekaragamanhayati merupakan
perlindunganunsur-unsur keanekaragaman hayatiberupa genetik dan
spesies yangmerupakan unsur utama penyanggakehidupan manusia.
Dengandemikian undang-undang ini tidaksecara khusus
mengaturperlindungan sistem penyanggakehidupan.
Pengaturan perlindungankeanekaragaman hayatidimaksudkan untuk
mencegahkerusakan atau kepunahan danmenjamin kelestarian fungsi
danmanfaat keanekaragaman hayatiuntuk menyangga
kehidupanmanusia.
Perlindungan keanekaragamanhayati meliputi penetapan
statusperlindungan dan pengaturanpengelolaan kehati.
b. pemanfaatan diutamakan untukkelestarian keanekaragaman
hayatidengan prinsip pemanfaatan ramah
-
12 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
lingkungan, kelestarian budayasetempat, bermanfaat
bagimasyaratakan sekitar baik untukkepentingan komersial maupun
nonkomersial dengan tidak melebihidaya dukungnya.
Pemanfaatan keanekaragaman hayatimeliputi pemanfaatan
genetik,spesies dan ekosistem sesuai statusperlindungannya dengan
tidakmelebihi daya dukungnya sertameliputi pengaturan
terhadapperlindungan terhadap HakKekayaan Intelektual (HAKI),
aksestermasuk pembagian keuntunganyang adil dari pemanfaatan
sumberdaya genetik, sumber spesimen dansistem produksi.
c. pemulihan keanekaragaman hayatidimaksudkan untuk
mengembalikankondisi keanekaragaman hayati yangterdegradasi atau
mengalamikerusakan ke kondisi awal atau ketingkat yang
diinginkan.
Restorasi keanekaragaman hayatidilakukan terhadap sumber
dayagenetik, spesies dan ekosistem.
d. partisipasi yang selama ini belumoptimal, melalui pengaturan
ini
-
13 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
diharapkan akan terus tumbuh danberkembang bagi terwujudnya
tujuankonservasi. Kegiatan partisipasiantara lain kerjasama
pengelolaan,pengelolaan wilayah konservasi, danpengelolaan wilayah
konservasi diluar tanah negara.
e. pendanaan mengatur sumber-sumber dana konservasi termasukdana
hasil kerjasama kegiatankonservasi.
f. penyelesaian sengketa dimaksudkanuntuk memberikan pilihan
kepadapihak-pihak yang bersengketa dibidang konservasi
keanekaragamanhayati. Pilihan dimaksudkan untukmembuka kesempatan
kepadamasyarakat luas untuk melakukanpeyelesaian sengketa dan
efektifitaspenyelesaian sengketa.
Para pihak yang bersengketa dapatmelakukan gugatan ke
pengadilandengan mekanisme gugatan biasa,gugatan perwakilan (class
action),gugatan organisasi (legal standing),hak gugat warga negara
(citizen suit).
g. pengamanan dilakukan untukmenjaga terjaminnya
kelestariansumber daya alam hayati sertakeseimbangan ekosistemnya,
dan
-
14 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
hak-hak Negara, masyarakat danperorangan terhadap sumber
dayaalam dan dalam upaya-upayakonservasi sumber daya alam hayatidan
ekosistemmnya. Petugas yangbertindak sebagai ujung tombakpengamanan
diberi wewenangkepolisian khusus (policing) ataupenyidikan.
h. kerja sama internasional merupakantindak lanjut pengaturan
konvensiinternational pada tingkat genetik,spesies dan ekosistem.
Ditujukanuntuk penguatan penyelenggaraankonservasi keanekaragaman
hayatipada tingkat internasional, regionaldan nasional.
i. dicantumkannya sanksi pidana,sanksi administrasi, ganti rugi
danrampasan terhadap setiap orangyang melakukan perbuatan
pidanadibidang konservasi ditujukan untukadanya efek jera bagi
pelaku. Sanksipidana dapat berupa pidanakurungan, denda, dan kerja
sosial.Badan hukum yang melakukantindak pidana diancam pidanadengan
pemberatan.
j. pihak-pihak yang berjasa dalamupaya pencegahan,
pemberantasan,atau pengungkapan tindak pidana
-
15 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
konservasi diberi insentif olehpemerintah dari hasil lelang.
9. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
DANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
10. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANGKONSERVASI
KEANEKARAGAMANHAYATI
11. BAB IKETENTUAN UMUM
12. Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yangdimaksud dengan :
Cukup Jelas
13. 1. Konservasi adalah tindakanpelindungan, pelestarian,
danpemanfaatan sumber daya alamyang dilakukan secara bijaksanadalam
rangka memenuhikebutuhan generasi saat ini dan
-
16 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
generasi masa mendatang.
14. 2. Keanekaragaman Hayati adalahkeanekaragaman
diantaraorganisme hidup baik yang ada didaratan maupun di
perairanbeserta proses ekologisnya,sehingga terbentukkeanekaragaman
genetik di dalamspesies, keanekaragaman di antaraspesies dan
keanekaragamanekosistem.
15. 3. Sumber Daya Alam Hayati
adalahkomponen-komponenkeanekaragaman hayati yangbernilai aktual
maupun potensialbagi kemanusiaan.
16. 4. Konservasi KeanekaragamanHayati adalah
tindakanpelindungan, pelestarian, danpemanfaatan sumber
dayaalamhayati dan ekosistem yangdilakukan secara bijaksana
untukmenjamin kesinambungankeberadaan, manfaat, dan nilainyadengan
tetap memelihara danmeningkatkan kualitaskeanekaragaman untuk
memenuhikebutuhan generasi saat ini dangenerasi masa mendatang.
17. 5. Pelindungan Penyangga Kehidupandi bidang keanekaragaman
hayati
-
17 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
untuk selanjutnya disebut denganpelindungan penyangga
kehidupanadalah pelindungan atas sumberdaya genetik, spesies
danekosistem.
18. 6. Genetik atau yang selanjutnyadisebut Gen, adalah satu
unit fisikdan fungsional dasar daripembawa sifat keturunan
yangterdiri dari satu segmen (sekuens)DNA (Deoxyribo Nucleic
Acid).
19. 7. Materi Genetik adalah materi daritumbuhan, satwa,
danmikroorganisme yang mengandungunit fungsional pewarisan
sifat(hereditas).
20. 8. Sumber Daya Genetik adalahmateri genetik, informasi
yangterkandung di dalamnya, informasimengenai asal-usul,
dan/ataubagian-bagian dan turunan daritumbuhan, satwa, atau jasad
renikyang mengandung maupun tidakmengandung unit-unit
fungsionalpewarisan sifat yang mempunyainilai nyata atau potensial
yangdiperoleh dari kondisi insitudan/atau koleksi ex-situ dan
yangtelah didomestikasi di dalamwilayah Negara Kesatuan
RepublikIndonesia termasuk landas
-
18 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
kontinen dan zona ekonomieksklusif.
21. 9. Pelestarian Sumber Daya Genetikadalah rangkaian
upayamempertahankan keberadaan dankeanekaragaman sumber dayagenetik
dalam kondisi dan potensiyang memungkinkan untukdimanfaatkan
secaraberkelanjutan.
22. 10. Pemanfaatan Sumber DayaGenetik adalah
kegiatanpenelitian, pengembangan, ataupengusahaan secara
berkelanjutansumber daya genetik dan/atauderivatifnya, termasuk
melaluipenerapan bioteknologi.
23. 11. Masyarakat Hukum Adat adalahkelompok masyarakat yang
secaraturun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu
karenaadanya ikatan pada asal usulleluhur, adanya hubungan yangkuat
dengan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yangmenentukan
pranata ekonomi,politik, sosial dan hukum, yangmemiliki sumber daya
genetikdan pengetahuan tradisionalterkait sumber daya genetik.
-
19 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
24. 12. Masyarakat Lokal adalahsekelompok orang yang
telahtinggal dalam tenggang waktu yangcukup lama di suatu tempat
ataudaerah sehingga dapat dipandangsebagai satu kesatuan
denganlingkungannya.
25. 13. Kesepakatan Bersama adalahperjanjian tertulis
berisipersyaratan dan kondisi yangdisepakati antara penyedia
sumberdaya genetik dan pemohon akses.
26. 14. Pembagian Keuntungan adalahkegiatan
pendistribusiankeuntungan secara finansialdan/atau non-finansial
yangberasal dari penelitian,pengembangan, komersialisasi,pemberian
lisensi, atau bentuk-bentuk pemanfaatan lainnyasebagai hasil dari
akses terhadapsumber daya genetik.
27. 15. Bioprospeksi adalah kegiataneksplorasi, ekstraksi
danpenapisan sumber daya alamhayati untuk pemanfaatan
secarakomersial sumber daya genetikdan biokimia yang bernilai
tinggi.
28. 16. Kondisi Habitat Alami adalahkondisi sumber daya genetik
yangterdapat dalam ekosistem dan
-
20 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
habitat alami, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi
ataubudidaya, di dalam lingkungantempat sifat-sifat
khususnyaberkembang.
29. 17. Kawasan Konservasi adalahwilayah daratan dan atau
perairanyang ditetapkan oleh pemerintahdan dikelola untuk
terwujudnyakonservasi keanekaragaman hayatidan ekosistem.
30. 18. Ekosistem adalah hubungantimbal balik yang dinamis
antarakomunitas tumbuhan, satwa danjasad renik dengan
lingkungannon-hayati yang salingbergantung,pengaruhmempengaruhi dan
berinteraksisebagai suatu kesatuan yangsecara bersama-sama
membentukfungsi yang khas.
31. 19. Lingkungan Non-Hayati adalahunsur-unsur klimatik (iklim)
danunsur-unsur edafik (tanah danbatuan).
32. 20. Bentang Alam (lansekap) adalahmosaik geografis dari
ekosistem-ekosistem atau sub-komponendaripadanya yang
salingberinteraksi dimana susunansecara spasial serta modus
-
21 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
interaksinya mencerminkanpengaruh dari kondisi geologi,iklim,
topografi, tanah, biota danaktivitas manusia.
33. 21. Cagar Alam adalah kawasankonservasi yang memiliki
keunikankeadaan alam atau merupakanperwakilan ekosistem,
kondisigeologis dan/atau jenis tumbuhantertentu.
34. 22. Suaka Margasatwa adalahkawasan konservasi yangmempunyai
ciri khas berupakeanekaragaman dan/ataukeunikan jenis satwa
liar.
35. 23. Taman Nasional adalah kawasankonservasi yang
mempunyaiekosistem asli yang karenakarakteristiknya istimewa
sertasecara nasional mempunyai nilaiestetika dan ilmiah yang
tinggi,dikelola dengan sistem zonasi.
36. 24. Taman Buru adalah kawasankonservasi yang secara
historistelah merupakan wilayahperburuan tradisional, dihuni
olehjenis satwa liar atau kawasankonservasi karena
pertimbangantertentu ditetapkan dan dikelolauntuk kegiatan olah
ragaperburuan satwa secara
-
22 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
terkendali.
37. 25. Taman Wisata Alam adalahkawasan konservasi
yangditetapkan yang memilikikekhasan fenomena alam ataugabungan
fenomena alam danbudaya.
38. 26. Taman Hutan Raya adalahkawasan konservasi yang
terdiridari hutan buatan dan hutan alamyang mewakili ekosistem
setempatserta memiliki nilai-nilai estetikaalam, atau nilai-nilai
estetika alamyang berasosiasi dengan budayatrsadisional.
39. 27. Ekosistem Esensial adalahekosistem di luar
kawasankonservasi yang secara ekologispenting bagi
konservasikeanekaragaman hayati.
40. 28. Spesies adalah individu, populasiatau agregasi semua
jenistumbuhan atau satwa, sub spesiestumbuhan atau satwa
danpopulasi yang secara geografisterpisah.
41. 29. Populasi adalah jumlah seluruhindividu yang dapat diukur
darisuatu spesies atau jenis tumbuhanatau satwa di tempat
tertentu.
-
23 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
42. 30. Sub-Populasi adalah bagian daripopulasi yang
merupakankelompok yang secara geografisterpisah (dipisahkan oleh
batas-batas geografis) atau kelompokyang berbeda nyata yang
satusama lain tidak ada atau sedikitinteraksi.
43. 31. Tumbuhan Liar adalah tumbuhanyang hidup di alam bebas
dan ataudipelihara yang masih mempunyaikemurnian jenisnya.
44. 32. Satwa Liar adalah semua binatangyang hidup di darat,
dan/atau diair dan/atau di udara yang masihmempunyai sifat-sifat
liar baikhidup bebas maupun yangdipelihara oleh manusia.
45. 33. Sifat Liar adalah sifat yang melekatpada spesies yang
secara fenotipdan genotip menunjukkan keliaran(genetically
wild).
46. 34. Habitat adalah lingkungan tempattumbuhan atau satwa
dapat hidupdan berkembang secara alami.
47. 35. Spesimen Tumbuhan atau Satwaadalah fisik tumbuhan atau
satwabaik hidup maupun mati termasukbagian-bagiannya atauturunannya
yang masih dapat
-
24 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dikenali secara visual maupundengan teknologi.
48. 36. Pengetahuan Tradisional yangberasosiasi dengan sumber
rdayagenetik adalah informasi ataupraktek baik secara
individumaupun kolektif dari masyarakatadat atau lokal, yang
bernilaipotensial atau riil terkait atauberasosiasi dengan sumber
dayagenetik.
49. 37. Akses terhadap Sumber DayaGenetik adalah
kegiatanmemperoleh sampel atau contohdari komponen-komponen
sumberdaya genetik untuk tujuan risetilmiah, pengembangan
teknologi,atau bioprospeksi, yang terkaituntuk aplikasi industri
ataulainnya.
50. 38. Akses terhadap PengetahuanTradisional yang
berasosiasidengan sumber daya genetikadalah kegiatan
memperolehinformasi dari pengetahuan ataupraktek-praktek
tradisional baikindividual maupun kolektif darimasyarakat adat atau
lokal, untuktujuan riset ilmiah, pengembanganteknologi atau
bioprospeksi, yangterkait untuk aplikasi industri
-
25 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
atau lainnya.
51. 39. Perjanjian Transfer Materi (MaterialTransfer
Agreement/MTA) adalahinstrumen untuk mengakses yangditandatangani
oleh lembagapenerima sebelum membawa ataumengangkut
ataumentransportasikan komponen-komponen sumber daya genetik,yang
apabila ada denganmenyebutkan adanya aksesterhadap pengetahuan
tradisionalyang terasosiasi dengannya.
52. 40. Bioteknologi adalah aplikasiteknologi yang
menggunakansistem-sistem biologis, organismehidup atau
bagian-bagian atauturunan-turunan daripadanya,untuk memodifikasi
produk atauproses untuk tujuan tertentu.
53. 41. Menteri adalah menteri yangdiserahi tugas dan tanggung
jawabdi bidang konservasikeanekaragaman hayati.
54. Pasal 2
Konservasi keanekaragaman hayatidiselenggarakan berdasarkan
asas:
55. a. kelestarian dan kemanfaatan Yang dimaksud dengan
“Asas
-
26 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
berkelanjutan; kelestarian” adalah usahapengendalian/pembatasan
dalampemanfaatan sumber daya alam hayatidan ekosistemnya
sehinggapemanfaatan tersebut dapat dilakukansecara terus menerus
pada masamendatang.
Yang dimaksud dengan “Asaskemanfaatan yang berkelanjutan”adalah
bahwa penyelenggaraankonservasi sumber daya alam hayatidapat
memberikan manfaat bagikemanusiaan, peningkatankesejahteraan
rakyat, danpengembangan peri kehidupan yangberkesinambungan bagi
warga negara,secara merata dan adil sertapeningkatan kelestarian
sumber dayaalam hayati. Pemanfaatan sumber dayaalam hayati tidak
melebihi kemampuanregenerasi sumber daya hayati atau lajuinovasi
substitusi sumber daya non-hayati.
56. b. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan”adalah
bahwa pelestarian danpemanfaatan keanekaragaman hayatiharus
mencerminkan keadilan secara
-
27 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
proporsional bagi setiap warga negara,baik lintas daerah, lintas
generasi,maupun lintas gender.
57. c. kehati-hatian; Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian”
adalah bahwa ketidakpastianmengenai dampak suatu usahadan/atau
kegiatan karena keterbatasanpenguasaan dan teknologi bukanmerupakan
alasan untuk menundalangkah-langkah meminimalisasi ataumenghindari
ancaman terhadappencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.
58. d. partisipatif; dan Yang dimaksud dengan “asaspartisipatif”
adalah bahwa setiapanggota masyarakat didorong untukberperan aktif
dalam prosespengambilan keputusan danpelaksanaan
konservasikeanekaragaman hayati, baik secaralangsung maupun tidak
langsung.
59. e. tata kelola pemerintahan yangbaik.
Yang dimaksud dengan “asas tata kelolapemerintahan yang baik”
adalah bahwakonservasi keanekaragaman hayatidijiwai oleh prinsip
partisipasi,transparansi, akuntabilitas, efisiensi,dan
keadilan.
-
28 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
60. Pasal 3
Penyelenggaraan konservasikeanekaragaman hayati bertujuanuntuk
:
61. a. meletakkan dasar pengakuanterhadap harkat sumber
dayagenetik dan spesies dalam suatuekosistem sebagai sumber
dayaalam hayati beserta pengetahuantradisional yang terasosiasi
dengansumber daya genetik;
Cukup jelas.
62. b. mengendalikan pemanfaatanberkelanjutan
keanekaragamanhayati untuk menjaga kelestarianfungsi keanekaragaman
hayatidalam rangka menjaminterpenuhinya keadilan generasimasa kini
dan masa depan;
Cukup jelas.
63. c. memastikan pembagiankeuntungan sosial dan ekonomiyang
adil dan berimbang dalamrangka mendukung upayapeningkatan
kesejahteraanmasyarakat; dan
Cukup jelas.
64. d. mengantisipasi isu lingkunganglobal.
Cukup jelas.
65. Pasal 4
-
29 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
Ruang lingkup undang-undangkonservasi keanekaragaman
hayatimeliputi:
66. a. pelindungan penyanggakehidupan;
67. b. pelestarian keanekaragamanhayati;
68. c. pemanfaatan keanekaragamanhayati;
69. d. pengamanan; dan
70. e. penegakan hukum.
71. BAB IIPELINDUNGAN PENYANGGA
KEHIDUPAN72.73. Bagian Kesatu
Umum
74. Pasal 5
(1) Pemerintah Pusatmenyelenggarakan pelindunganpenyangga
kehidupan di bidangkeanekaragaman hayati.
Cukup jelas.
75. (2) Pelindungan penyanggakehidupan sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) diselenggarakan
-
30 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
melalui:76. a. inventarisasi; dan Cukup jelas.77. b. penetapan
status perlindungan. Cukup jelas.78. (3) Inventarisasi
keanekaragaman
hayati dan penetapan statuspelindungan sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) dilakukanpada tingkat:
79. a. spesies; Cukup jelas.80. b. sumber daya genetik; dan
Cukup jelas.81. c. ekosistem. Cukup jelas.
82. Bagian KeduaInventarisasi
83.84. Pasal 6
Inventarisasi keanekaragaman hayatidilaksanakan untuk memperoleh
datadan informasi yang meliputi:
85. a. potensi dan ketersediaan; Cukup jelas.
86. b. jenis yang dimanfaatkan; Cukup jelas.
87. c. bentuk penguasaan; Yang dimaksud dengan bentukpenguasaan
merupakan bentukpenguasaan oleh mayarakat adatdan/atau masyarakat
lokal yangsenyata-nyatanya ada di lapangandengan itikad baik.
-
31 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
88. d. pengetahuan pengelolaan; Cukup jelas.
89. e. bentuk kerusakan; dan Cukup jelas.
90. f. konflik dan penyebab konflik yangtimbul akibat
pengelolaan.
Cukup jelas.
91. Bagian Ketiga
Penetapan Status Perlindungan
92. Paragraf 1
Spesies
93. Pasal 7
(1) Penetapan status perlindunganspesies dilakukan
terhadaptumbuhan liar dan satwa liarberdasarkan tingkat
ancamankepunahan.
Cukup jelas.
94. (2) Tingkat ancaman kepunahanspesies sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) terdiri dari:
95. a. kategori spesies dilindungi; Cukup jelas.
96. b. kategori spesies dikendalikan;dan
Cukup jelas.
-
32 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
97. c. kategori spesies dipantau. Cukup jelas.
98. (3) Ketentuan kategorisasisebagaimana dimaksud pada ayat(2)
tidak berlaku bagi:
99. a. spesimen satwa liar pra-perlindungan; dan
Yang dimaksud dengan spesimen satwaliar pra-perlindungan adalah
spesimensatwa liar yang diperoleh atau dimilikisebelum spesies yang
bersangkutandimasukkan ke dalam salah satukategori perlindungan
spesiessepanjang dapat dibuktikan melaluidokumen-dokumen perizinan
yang sah.
100. b. spesimen tumbuhan liar. Spesimen tumbuhan liar antara
lain,biji, benang sari (serbuk sari), bungapotong, anakan, atau
hasil kulturjaringan yang diperoleh secara in vitro,dapat berupa
spesimen di dalam mediacair maupun padat dan dibawa didalam
kontainer steril dari hasilperbanyakan tumbuhan.
101. (4) Status perlindungan spesiessebagaimana dimaksud pada
ayat(1) ditetapkan dengan atauberdasarkan PeraturanPemerintah.
Cukup jelas.
102. (5) Menteri dapat mengubah statusperlindungan spesies
sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
Cukup jelas.
-
33 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
berdasarkan rekomendasi dariKomisi KonservasiKeanekaragaman
Hayati.
103. (6) Rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (5)
harusberdasarkan pada kajian ilmiahdan analisis kebijakan
sosialbudaya masyarakat.
Cukup jelas.
104. Pasal 8
Kategori spesies dilindungisebagaimana dimaksud dalam Pasal
7ayat (2) huruf a merupakan spesiesdengan kriteria:
105. a. populasi di alamnya berada dalambahaya kepunahan atau
kritis daribahaya kepunahan;
Kondisi barada dalam bahayakepunahan (critically endangered)
bisaterjadi antara lain akibat mendapatkantekanan pemanfaatan
dan/ataumendapatkan tekanan akibatkerusakan habitat.
106. b. populasi di hábitat alamnya kecilatau langka;
Yang dimaksud dengan spesies yangpopulasi di habitat alamnya
kecil ataulangka dicirikan oleh paling tidak salahsatu dari hal-hal
berikut:
a. diketahui atau diduga terjadipenurunan secara tajam
padajumlah individu di alam serta
-
34 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
penurunan luas dan kualitas habitat;
b. jumlah sub populasi kecil;
c. mayoritas individu dalam satu ataulebih fase sejarah hidupnya
pernahterkonsentrasi hanya pada satu atausedikit sub populasi
saja;
d. dalam waktu yang pendek pernahmengalami fluktuasi yang tajam
padajumlah individu;
e. karena sifat biologis dan perilakuspesies tersebut, seperti
migrasi,spesies tersebut rentan terhadapbahaya kepunahan;
dan/atau
f. analisis kuantitatif memperlihatkankemungkinan atau
peluangterjadinya kepunahan adalah 20 (duapuluh) persen sampai
dengan 50(lima puluh) persen dalam waktu 10(sepuluh) sampai 20 (dua
puluh)tahun atau dalam 3 (tiga) sampai 5(lima) generasi yang akan
datang.
107. c. merupakan spesies endemik yangpenyebarannya
terbatas;
Spesies endemik yang penyebarannyaterbatas dicirikan dengan
paling sedikitsalah satu dari hal-hal berikut yaitu:
a. hanya terdapat di satu ataubeberapa lokasi atau pulau;
b. populasi terpisah-pisah atau
-
35 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
terfragmentasi;
c. terjadi fluktuasi yang besar padajumlah populasi atau luas
arealpenyebarannya;
d. adanya dugaan penurunan yangtajam pada areal
penyebarannya,jumlah sub populasi, jumlahindividu, luas dan
kualitas habitatatau potensi reproduksi.
108. d. spesies yang secara biologis lebihmemenuhi kriteria
spesiesdikendalikan namun secara visualmirip dan sulit dibedakan
denganspesies dilindungi; dan/atau
Cukup jelas.
109. e. spesies yang termasuk dalamAppendix I Convention
onInternational Trade in EndangeredSpecies (CITES).
Cukup jelas.
110. Pasal 9
(1) Spesimen satwa hasilpengembangbiakan atau spesimentumbuhan
hasil perbanyakan didalam kondisi terkontrol yangtermasuk dalam
kategori spesiesdilindungi dapat diperlakukansebagai kategori
spesiesdikendalikan.
Yang dimaksud dengan hasilpengembangbiakan atau perbanyakandi
dalam lingkungan terkontrol adalahgenerasi kedua (F2) dan
seterusnya dariperkembangbiakan atau perbanyakanspesimen
dilindungi.
-
36 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
111. (2) Menteri mengusulkan spesiesdilindungi yang
dapatdiperlakukan sebagai spesiesdikendalikan sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)berdasarkan rekomendasi dariKomisi
KonservasiKeanekaragaman Hayati.
Cukup jelas.
112. (3) Rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
didasarkanpada hasil kajian ilmiah melaluipengawasan dan evaluasi
ataspopulasi dari kegiatanpengembangbiakan satwa atauperbanyakan
tumbuhan.
Cukup jelas.
113. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara penetapan,
rekomendasidan kajian ilmiah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan
ayat(3) diatur dengan PeraturanMenteri.
Cukup jelas.
114.
115. Pasal 10
Kategori spesies dikendalikansebagaimana dimaksud dalam Pasal
7ayat (2) huruf b merupakan spesiesdengan kriteria:
116. a. jumlah populasinya sedikit atauterbatas;
Cukup jelas.
-
37 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
117. b. merupakan spesies yang saat inibelum berada dalam
bahayakepunahan, namun akan dapatberada dalam bahaya
kepunahanapabila pemanfaatannya tidakdikendalikan;
Yang dimaksud dengan pemanfaatanyang tidak dikendalikan
adalahpemanfaatan yang melebihikemampuan populasi untukmeregenerasi
diri.
118. c. jumlah populasinya masih banyaknamun secara visual mirip
atausulit dibedakan dengan kategorispesies dikendalikan;
dan/atau
Yang termasuk dalam spesies yangsecara visual mirip atau sulit
dibedakanyaitu spesies yang populasinya di alamsaat ini masih
melimpah sehinggasebenarnya masuk kriteria spesiesdipantau, namun
menjadi banyakdimanfaatkan karena kemiripanfisiknya dengan spesies
yangdikendalikan sehingga mempengaruhiefektivitas pelindungan
spesiesdikendalikan yang mirip dengannya.Perlakuan terhadap spesies
dimaksudsama dengan perlakuan terhadapspesies dikendalikan.
119. d. spesies yang termasuk dalamAppendix II CITES.
120. Pasal 11
Kategori spesies dipantausebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat
(2) huruf c merupakan spesies
Pemantauan pemanfaatan dilakukanuntuk mengetahui
kemampuanpopulasi suatu spesies dalam menerimatekanan pemanfaatan.
Pemantauanpemanfaatan dilakukan antara lain
-
38 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dengan kriteria populasi di habitatalamnya dalam keadaan
melimpahnamun mendapat tekanan dariaktivitas pemanfaatan.
melalui sistem pencatatan danpendataan pemanfaatan yang
teratursehingga diperoleh informasi yangmemadai untuk penetapan
kebijakanapabila perdagangannya dianggap dapatmengancam keadaan
populasinya dihabitat.
121. Pasal 12
Dalam hal terdapat perbedaan statusperlindungan spesies
menurutperjanjian internasional yang telahdiratifikasi dengan
statusperlindungan spesies yang ditetapkandalam peraturan
perundang-undangan, maka status yangdigunakan adalah
statusperlindungan spesies yang ditetapkandalam peraturan
perundang-undangan.
Perjanjian internasional yang telahdiratifikasi adalah
perjanjianinternasional mengenai satwa dantumbuhan liar yang telah
diratifikasi,diantaranya Convention on InternationalTrade in
Endangered Species of WildFauna and Flora (CITES).
Ketentuan pasal ini tidak berlaku bagispesies dilindungi menurut
perjanjianinternasional atau status spesies yangberlaku di negara
asal ketika spesiesyang dimaksud masuk ke dalamwilayah
Indonesia.
122. Pasal 13
(1) Dalam hal terjadi perubahanstatus dari
pra-perlindunganmenjadi perlindungan, ditetapkansuatu masa
transisi.
Masa transisi hanya diberlakukanuntuk waktu paling lama 90
(sembilanpuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
-
39 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
123. (2) Dalam masa transisi sebagaimanadimaksud pada ayat (1),
setiaporang yang memiliki spesimen pra-perlindungan harus
melakukanpendaftaran dan mendapatkanpenandaan terhadap
spesimenpra-perlindungan yang dimilikinya.
Yang dimaksud dengan ketentuanantara adalah tindakan
Pemerintahuntuk melindungi dan/ataumenanggulangi ancaman
bahayakepunahan pada spesies tertentu dalammasa transisi. Ketentuan
antaramisalnya pada saat suatu spesiesmasuk ke dalam Appendix
CITES,Pemerintah memasukkan instrumenreservasi dalam masa
transisi.
124. (3) Apabila masa transisi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
terlewati,spesimen pra-perlindungan yangditetapkan menjadi
milikpemerintah .
Penetapan masa transisi dilakukanuntuk kepentingan konservasi
yaitumenyelamatkan populasi spesimen pra-perlindungan agar
terhindar darikepunahan atau bahaya kepunahan.
125. Pasal 14
(1) Dalam mendukungpenyelenggaraan pelindunganspesies,
Pemerintah Pusatdan/atau Pemerintah Daerahdapat menetapkan tumbuhan
liaratau satwa liar sebagai tumbuhanatau satwa kharismatik.
“Satwa kharismatik” adalah satwa yangmengundang empati atau
emosimanusia sehingga keberadaannya dapatdiidentikkan sebagai
“duta”, ikon atausimbol suatu tempat, daerah ataunegara. Satwa
kharismatik biasanyamerupakan satwa besar yang kondisipopulasinya
terancam bahayakepunahan antara lain Harimau, Gajah,Badak,
Orangutan dan Komodo.
-
40 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
126. (2) Masyarakat dapat memberikanusulan dalam
penetapantumbuhan atau satwa kharismatiksebagaimana dimaksud pada
ayat(1).
Cukup jelas.
127. (3) Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah
dapatmengusulkan satwa kharismatikmasuk ke dalam statuspelindungan
spesies.
Cukup jelas.
128. Pasal 15
(1) Bagi spesimen dari spesiestumbuhan, pada saat
penetapanstatus perlindungan wajibmenyertakan anotasi atas
bagian-bagian spesimen tumbuhan.
Yang dimaksud dengan anotasi adalahketentuan yang memasukkan
ataumengecualikan bagian-bagian atauturunan tertentu dari tumbuhan
didalam pencatuman spesies tumbuhanke dalam katagorisasi
pelindunganspesies tumbuhan. Pengecualian dapatdilakukan karena
sifat tumbuhan yangapabila bagian-bagian tertentu daritumbuhan
dikecualikan daripengaturan maka tidak akanmempengaruhi kelestarian
spesies yangbersangkutan.
129. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenaianotasi sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.
Cukup jelas.
-
41 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
130. Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenaistatus perlindungan
spesiessebagaimana dimaksud pada Pasal 7,Pasal 8, Pasal 10, Pasal
11, Pasal 12,Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalamPeraturan
Pemerintah.
Cukup jelas.
131. Paragraf 2Sumber Daya Genetik
132. Pasal 17
(1) Penetapan status perlindungansumber daya genetik
dilakukandengan membuat daftar spesiestarget yang diprioritaskan
bagipelindungan sumber daya genetik.
Cukup jelas.
133. (2) Menteri menetapkan danmengubah daftar spesies
targetsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan
memperhatikanrekomendasi Komisi KonservasiKeanekaragaman
Hayati.
Cukup jelas.
134. (3) Daftar spesies target sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
termasukinformasi tentang sumber daya
Cukup jelas.
-
42 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
genetik yang terkandung didalamnya menjadi bagian darimateri
sistem basis data daninformasi yang dikembangkanDewan Pengelola
Sumber DayaGenetik.
135. Pasal 18
Penetapan spesies target sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17
dilakukanberdasarkan kriteria:
136. a. spesies yang mendukungbudidaya.
Cukup jelas.
137. b. spesies yang secara langsungdiperdagangkan atau
bernilaikomersial; atau
Cukup jelas.
138. c. spesies yang mendukungbudidaya.
Cukup jelas.
139. Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenaipenetapan dan perubahan
spesiestarget sumber daya genetik diaturdalam Peraturan
Pemerintah.
Cukup jelas.
-
43 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
140. Paragraf 3Ekosistem
141. Pasal 20
Penetapan status pelindunganekosistem dilakukan
melaluipenetapan:
142. a. kawasan konservasi; dan Cukup jelas.
143. b. kawasan ekosistem esensial. Cukup jelas.
144. Pasal 21
(1) Penetapan kawasan konservasisebagaimana dimaksud dalamPasal
20 huruf a dilakukan melaluipengukuhan:
145. a. Cagar Alam; Cukup jelas.
146. b. Taman Nasional; Cukup jelas.
147. c. Taman Wisata Alam; Cukup jelas.
148. d. Suaka Margasatwa; Cukup jelas.
149. e. Taman Buru; dan/ atau Cukup jelas.
150. f. Taman Hutan Raya. Cukup jelas.
-
44 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
151. (2) Pengukuhan kawasan konservasisebagaimana dimaksud pada
ayat(2) dilakukan sesuai fungsialamiah, tujuan, dan kriteriakawasan
konservasi.
Cukup jelas.
152. (3) Pengukuhan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dilakukanmelalui proses:
153. a. penunjukan; Penunjukan kawasan konservasi adalahkegiatan
persiapan pengukuhan, antaralain berupa:
a. pembuatan peta penunjukan yangbersifat arahan batas luar;
b. pemancangan batas sementara ataukoordinat geografis;
c. pengumunan tentang rencana bataskawasan terutama di lokasi
yangberbatasan dengan tanah hak ataulokasi yang rawan
gangguankeamanan;
d. konsultasi publik dimaksudkanuntuk mendapat pertimbangan
danmenampung aspirasi darimasyarakat, lembaga
swadayamasyarakat,sektor swasta, ataulembaga ilmiah, termasuk
lembagaperguruan tinggi.
154. b. penataan batas; Penataan batas dilakukan melalui:
-
45 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
a. pemasangan tanda batas danpenetapan koordinat geografis ;
atau
b. penetapan titik referensi berupakoordinat geografis bagi
kawasankonservasi perairan.
155. c. pemetaan; dan Cukup jelas.
156. d. penetapan. Cukup jelas.
157. Pasal 22
(1) Penetapan kawasan ekosistemesensial sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 20 huruf b meliputipenetapan:
158. a. daerah penyangga kawasankonservasi;
Yang dimaksud dengan daerahpenyangga kawasan konservasi
adalahdaerah di sekitar kawasan konservasiyang dapat berupa
ekosistem alamiatau buatan, kawasan produksi, desaatau areal
lainnya yang pengelolaanyaditujukan untuk meningkatkan
dampakpositif dari masyarakat danmenurunkan dampak negatif
padakawasan konservasi.
159. b. koridor ekologis atau ekosistempenghubung;
Yang dimaksud dengan koridor ekologisatau ekosistem penghubung
adalahareal atau jalur bervegetasi yang cukup
-
46 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
lebar baik alami maupun buatan yangmenghubungkan dua atau lebih
habitatatau kawasan konservasi atau ruangterbuka dan sumberdaya
lainnya, yangmemungkinkan terjadinya pergerakanatau pertukaran
individu antar populasisatwa atau pergerakan faktor-faktorbiotik
sehingga mencegah terjadinyadampak buruk pada habitat
yangterfragmentasi pada populasi karena in-breeding dan mencegah
penurunankeanekaragaman genetik akibat erosigenetik (genetic drift)
yang sering terjadipada populasi yang terisolasi.
160. c. areal dengan nilai konservasitinggi (NKT);
Yang dimaksud areal dengan nilaikonservasi tinggi adalah areal
ataubentang alam berupa ekosistem yangmemiliki satu atau lebih
atribut berikut:
a. areal yang secara signifikan baik ditingkat global, regional
ataunasional mengandung konsentrasinilai-nilai keanekaragaman
hayati(seperti endemisme, spesies langka,pengungsian, atau
persinggahanspesies migran); dan/atau bentangalam yang cukup luas
yang terdapatdi dalam unit pengelolaan ataumencakup unit
pengelolaan, dimanapopulasi yang viabel dari mayoritas
-
47 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
spesies yang tinggal secara alamiberada pada pola yang alami
daridistribusi dan kelimpahannya;
b. areal yang berada atau berisiekosistem langka, terancam
ataudalam bahaya kepunahan;
c. areal yang dapat menyediakan jasaekosistem dasar pada saat
terjadisituasi kritis (seperti perlindungantata air daerah aliran
sungai danpengendalian erosi, ekosistem kars,ekosistem gambut),
areal yangmenjadi ketergantungan darimasyarakat lokal untuk
memenuhikebutuhan dasar (seperti subsisten,kesehatan) dan/atau
penting bagiidentitas budaya tradisional darimasyarakat lokal
(kawasan yangbersama masyarakat diidentifikasisignifikan secara
budaya, ekologi,ekonomi atau religi masyarakatlokal).
Contoh: ekosistem kars yangberfungsi lindung; lahan gambutyang
berfungsi lindung; padanglamun.
161. d. areal konservasi kelolamasyarakat (AKKM);
Yang dimaksud dengan ArealKonservasi Kelola Masyarakat
(AKKM)adalah ekosistem penting baik di dalam
-
48 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
maupun di luar kawasan hutan,perairan dan Wp3k yang diakui
sebagaiareal konservasi yang dikelola olehmasyarakat berdasarkan
prinsip-prinsipkonservasi.
Karakteristik yang mengindikasikanAKKM adalah:
a. hubungan yang kuat antara satuatau lebih masyarakat adat
ataulokal dengan kawasan (teritori,ekosistem, habitat
atausumberdaya) dimana hubungantersebut harus menyatu di
dalamidentitas masyarakat dan/atauketergantungan untuk
kehidupanatau kesejahteraan;
b. masyarakat adat atau lokalmerupakan pemain utama
dalampengambilan keputusan danimplementasi pengelolaankawasan.
Pihak lain dapatberkolaborasi sebagai mitra,terutama dalam hal
kawasantersebut merupakan kawasannegara, namun keputusan tetappada
masyarakat adat atau lokal;
c. keputusan pengelolaan dan upayadari masyarakat mengarah
padakonservasi keanekaragaman
-
49 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
hayati dan nilai-nilai budaya yangterkait, walaupun disadari
bahwatujuan pengelolaan bukan hanyakonservasi.
162. e. taman keanekaragaman hayati. Cukup jelas.
163. (2) Penetapan kawasan ekosistemesensial sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dilakukan untukmengisi kesenjangan
keterwakilanekologis di dalam kawasankonservasi.
Melalui analisis kesenjanganketerwakilan ekologis dapat
diketahuiekosistem esensial yang tidak termasukdalam sistem kawasan
konservasi.Apabila ekosistem esensial pentingtersebut tidak atau
belum dapatditetapkan menjadi kawasan konservasibaru atau perluasan
kawasankonservasi yang sudah ada maka perludiidentifikasi untuk
dikelola dalamsistem yang terpadu dengan kawasankonservasi bagi
keberlanjutankeanekaragaman hayati yang ada.
164. (3) Ekosistem esensial sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
secaraekologis atau secara fisikberhubungan dengan
kawasankonservasi.
Cukup jelas.
165. (4) Menteri, Gubernur atauBupati/Walikota menetapkankawasan
ekosistem esensial sesuaidengan kewenangan sebagaimanadiatur dalam
peraturan
Cukup jelas.
-
50 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
perundang-undangan yangberlaku.
166. (5) Penetapan suatu kawasanekosistem esensial
dilakukanberdasarkan hasil kajian ilmiah,sosial, dan budaya
sertamempertimbangkan usulan darimasyarakat.
Cukup jelas.
167. (6) Kajian dimaksud ayat (5) dapatdilakukan oleh lembaga
swadayamasyarakat, perguruan tinggi,Pemerintah Pusat
dan/atauPemerintah Daerah.
Cukup jelas.
168. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenetapan kawasan
ekosistemesensial diatur dalam PeraturanPemerintah.
Cukup jelas.
169. Pasal 23
Dalam hal penetapan daerahpenyangga kawasan konservasi,koridor
ekologis atau penghubung,areal dengan nilai konservasi tinggi(NKT),
dan taman keanekaragamanhayati, pemegang hak atas tanahnegara atas
areal yang ditetapkanwajib mengembalikan sebagian atauseluruh hak
atas tanah negara yang
Cukup jelas.
-
51 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dipegangnya.
170. Pasal 24
Dalam hal penetapan areal konservasikelola masyarakat,
Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah memberikankompensasi kepada
pemegang hakatas tanah negara dan/ataupemegang hak milik atas areal
yangditetapkan.
Kompensasi yang diberikan kepadapemegang hak milik dapat
berupapenggantian lahan dalam bentuk tukarmenukar.
171. BAB IIIPELESTARIAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI
172. Bagian Kesatu
Umum
173. Pasal 25
Pelestarian keanekaragaman hayatidiselenggarakan dalam
rangkamencegah kerusakan ataukepunahan serta menjaminkelestarian
fungsi dan manfaat
Cukup jelas.
-
52 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
keanekaragaman hayati bagi generasisaat ini maupun generasi yang
akandatang.
174. Pasal 26
Pelestarian keanekaragaman hayatisebagaimana dimaksud dalam
Pasal25 dilaksanakan pada tingkat:
175. a. spesies; Cukup jelas.
176. b. sumber daya genetik; dan Cukup jelas.
177. c. ekosistem. Cukup jelas.
178. Pasal 27
Pelestarian keanekaragaman hayatidiselenggarakan melalui :
179. a. pelindungan keanekaragamanhayati; dan
Cukup jelas.
180. b. pemulihan keanekaragamanhayati.
Cukup jelas.
181. Pasal 28
(1) Pelindungan keanekaragamanhayati sebagaimana dimaksud
Cukup jelas.
-
53 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dalam Pasal 27 huruf adilaksanakan untukmempertahankan
viabilitas kondisikeanekaragaman hayati sesuaikondisi awal.
182. (2) Penentuan viabilitas kondisikeanekaragaman hayati
sesuaikondisi awal sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
ditetapkanberdasarkan:
ii. iii. iv.
183. a. hasil inventarisasikeanekaragaman hayati;dan/atau
Cukup jelas.
184. b. data dan informasi dari lembagailmiah atau dari lembaga
lainyang ditunjuk Pemerintah Pusatdan/atau Pemerintah Daerah.
Cukup jelas.
185. Pasal 29
(1) Pelindungan keanekaragamanhayati dilakukan
terhadapkeanekaragaman hayati yang telahditetapkan
statusperlindungannya.
Cukup jelas.
186. (2) Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah
melakukanpelindungan keanekaragamanhayati sebagaimana dimaksudpada
ayat (3) sesuai dengan tugas
Cukup jelas.
-
54 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dan kewenangannya.
187. (3) Dalam melakukan pelindungankeanekaragaman
hayatisebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah Pusat
dan/atauPemerintah Daerah dapatmelakukan kerja sama denganpihak
lain sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Cukup jelas.
188. Pasal 30
(1) Pemulihan keanekaragaman hayatisebagaimana dimaksud Pasal
27huruf b dilaksanakan untukmengembalikan kondisikeanekaragaman
hayati yangmengalami degradasi ke kondisiawal atau ke tingkat
yangdiinginkan.
Cukup jelas.
189. (2) Penentuan suatu kondisikeanekaragaman hayati
yangterdegradasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
ditetapkanberdasarkan:
190. a. hasil evaluasi kondisikeanekaragaman hayati
olehpemerintah; dan/atau
Cukup jelas.
191. b. data dan informasi darilembaga ilmiah dan/atau
Cukup jelas.
-
55 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
lembaga lain yang ditunjuk olehPemerintah Pusat.
192. (3) Dalam melakukan pemulihankeanekaragaman hayati
dikawasan konservasi pada lahannegara, Pemerintah Pusatdan/atau
Pemerintah Daerahdapat melakukan kerja samadengan pihak lain.
Cukup jelas.
193. (4) Kegiatan pemulihankeanekaragaman hayati dikawasan
konservasi yang dibebanihak merupakan tanggung jawabpemegang hak
dengan pembinaandari Pemerintah Pusat dan/ atauPemeritah Daerah
.
Cukup jelas.
194. Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenaipelestarian keanekaragaman
hayatisebagaimana dimaksud dalam Pasal27, Pasal 28, Pasal 29, dan
Pasal 30diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Cukup jelas.
195. Bagian KeduaPelestarian Spesies
-
56 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
196. Paragraf 1Umum
197. Pasal 32
Pelestarian spesies sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 huruf
adilakukan dalam rangka mencegahkerusakan atau kepunahan
spesiesserta menjamin kelestarian fungsidan manfaat spesies bagi
generasisaat ini maupun generasi yang akandatang.
Cukup jelas.
198. Pasal 33
(1) Pelestarian spesies dilakukanterhadap spesies tumbuhan
liardan satwa liar melalui:
199. a. pelindungan spesies; Cukup jelas.
200. b. pemulihan spesies. Cukup jelas.
201. (2) Pelestarian spesies dilakukan olehPemerintah Pusat,
PemerintahDaerah, dan masyarakatsebagaimana diatur di
dalamperaturan perundang-undanganyang berlaku.
Cukup jelas.
-
57 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
202. Paragraf 2
Pelindungan Spesies
203. Pasal 34
(1) Pelindungan spesies sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1)huruf a dilakukan dalam rangkamenjaga viabilitas populasi
spesiestumbuhan liar dan satwa liar.
Cukup jelas.
204. (2) Pelindungan spesies sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilakukanberdasarkan status perlindunganspesies yang
ditetapkan.
Cukup jelas.
205. (3) Pelindungan spesies sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dilakukan:
206. a. di dalam habitat alamnya (in-situ); dan
Cukup jelas.
207. b. di luar habitat alamnya (ex-situ).
Cukup jelas.
208. Pasal 35
Pelindungan spesies dilindungi didalam habitat alamnya
(in-situ)
-
58 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (3) huruf a dilakukan
melalui:
209. a. pembinaan populasi dan habitatuntuk menjamin
keseimbanganpopulasi spesies; dan/atau
Cukup jelas.
210. b. penyelamatan populasi atau sub-populasi suatu spesies
yangterisolasi atau tidak berkelanjutan.
Cukup jelas.
211. Pasal 36
(1) Pembinaan populasi dan habitatspesies dilindungi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 huruf adilakukan melalui:
212. a. pengamanan populasitumbuhan dan satwa liar
dandefragmentasi habitat satwaliar;
Cukup jelas.
213. b. penyelamatan dan/ataupemindahan ke lokasi
habitatlain;
Cukup jelas.
214. c. pengamanan sumber benih; Cukup jelas.
215. d. penanaman pengkayaan spesiestumbuhan; dan/atau
Cukup jelas.
216. e. pengendalian spesies asingyang invasif.
Cukup jelas.
217. (2) Pengendalian spesies asing yanginvasif sebagaimana
dimaksud
-
59 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
pada ayat (1) huruf e dilakukanmelalui:
218. a. pencegahan atau penguranganintroduksi;
Cukup jelas.
219. b. pencegahan perkembangbiakanspesies asing yang
invasif;
Cukup jelas.
220. c. deteksi dini dan tindakansegera;
Cukup jelas.
221. d. pengendalian dan mitigasidampak;
Cukup jelas.
222. e. pemusnahan; dan/atau Cukup jelas.
223. f. pemulihan habitat yang terkenadampak.
Cukup jelas.
224. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipembinaan populasi dan
habitatsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) diatur dalam
PeraturanPemerintah.
Cukup jelas.
225. Pasal 37
(1) Pembinaan populasi dan habitatspesies dilindungi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36dilakukan:
226. a. di dalam kawasan konservasi;dan
Cukup jelas.
-
60 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
227. b. di luar kawasan konservasi Pembinaan populasi dan
habitat spesiesdilindungi di luar kawasan konservasidimaksudkan
untuk menjaga populasiatau sub populasi dari ancamanterhadap
kepunahan lokal.
228. (2) Pembinaan populasi dan habitatspesies di dalam
kawasankonservasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf
adiselenggarakan oleh pengelolakawasan konservasi.
Cukup jelas.
229. (3) Pembinaan populasi dan habitatspesies di luar kawasan
konservasisebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b diselenggarakan
olehPemerintah Pusat, PemerintahDaerah, dan/atau masyarakat.
Cukup jelas.
230. Pasal 38
(1) Dalam rangka menyeimbangkandaya dukung habitat
terhadappeningkatan populasi spesies didalam kawasan konservasi
dapatdilakukan perburuan terkendali.
Kegiatan pembinaan habitat danpopulasi melalui perburuan
terkendalidilakukan terhadap satwa yang jumlahpopulasinya melebihi
daya dukungekosistemnya. Kegiatan perburuandilakukan dengan
memperhatikankeadaan populasi dan/atau sub-populasi di seluruh
wilayahpenyebarannya. Kegiatan perburuanterkendali dapat berupa
olah raga
-
61 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
berburu.
231. (2) Perburuan terkendali sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
tidakdapat dilakukan di dalam kawasanCagar Alam atau zona inti
TamanNasional.
Cukup jelas.
232. (3) Kegiatan perburuan terkendalisebagaimana dimaksud pada
ayat(1), tidak dapat dilakukanterhadap spesies dilindungi dan
dihabitatnya di luar kawasankonservasi.
Cukup jelas.
233. (4) Ketentuan mengenai perburuanterkendali sebagaimana
dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dalam
PeraturanPemerintah.
Cukup jelas.
234. Pasal 39
(1) Penyelamatan populasi atau sub-populasi spesies dilindungi
yangterisolasi atau tidak berkelanjutansebagaimana dimaksud
dalamPasal 35 huruf b dilakukan dengancara memindahkan populasi
atausub-populasi spesies ke habitatlain.
Populasi yang tidak berkelanjutandalam jangka panjang adalah
populasiyang tidak viabel yang disebabkandiantaranya oleh jumlah
individu didalam populasi kecil, rasio jantan-betina yang tidak
sesuai, struktur umuryang tidak memadai, atau kondisihabitat yang
rusak dan sulit diperbaiki.
235. (2) Untuk mengurangi dampak atauancaman bagi populasi
satwa
-
62 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dilindungi yang terisolasi di luarkawasan konservasi dan berada
ditanah hak, pemegang hak atastanah wajib :
236. a. menjaga habitat; dan Cukup jelas.
237. b. menyelamatkan populasi atausub-populasi spesies
satwayang terisolasi atau populasinyatidak dapat berkembang
dalamjangka panjang.
Penyelamatan populasi atau subpopulasi spesies satwa yang
terisolasiatau populasinya tidak dapatberkembang dalam jangka
panjangdilakukan melalui kerjasama dandikoordinasikan oleh unit
kerja yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang
konservasikeanekaragaman hayati.
238. Pasal 40
(1) Pelindungan spesies dilindungisecara ex-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)huruf b, dilakukan
melalui :
239. a. pengembangbiakan satwa liar didalam lingkungan
yangterkontrol untuk dilepasliarkankembali ke habitat alamnya;
Pengembangbiakan satwa liar di dalamlingkungan yang
terkontrol(penangkaran)ditujukan untukdilepasliarkan kembali
untukmemulihkan kondisi populasi agarterhindar dari kepunahan.
-
63 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
240. b. pengembangbiakan satwa liar didalam lingkungan
yangterkontrol untuk tujuankomersial;
Dalam rangka mengurangi tekananterhadap populasi tertentu di
habitatalam maka pengembangan satwa liardapat dilakukan untuk
tujuankomersial.
Yang dimaksud dengan lingkunganterkontrol merupakan lingkungan
yangdimanipulasi untuk tujuanmemproduksi specimen satwa
liartertentu dengan membuat batas-batasyang jelas untuk menjaga
keluarmasuknya satwa liar, telur atau gamet,serta dicirikan antara
lain rumahbuatan.
241. c. rehabilitasi satwa liar; Rehabilitasi dimaksudkan
untukmengkondisikan dan mengadaptasikantingkah laku satwa liar yang
beradadiluar habitatnya dengan habitatalaminya sebelum
dilepasliarkankembali ke habitat alamnya dansebagian dapat
dikembalikan lagi untukmeningkatkan populasi.
242. d. perbanyakan tumbuhan secarabuatan untuk dikembalikan
lagike habitat alam atau untuktujuan komersial; dan/atau
Yang dimaksud dengan perbanyakantumbuhan secara buatan
(artificialpropagation) merupakan kegiatanmemperbanyak dan
menumbuhkantumbuhan di dalam kondisi yangterkontrol, dari material
untuk
-
64 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
memperbanyak tumbuhan sepertibenih (biji), potongan bagian
tumbuhan,pencaran rumpun, spora dan jaringan.
Kondisi terkontrol untuk perbanyakantumbuhan secara buatan
adalahkondisi di luar lingkungan alaminyayang secara intensif
dimanipulasi olehcampur tangan manusia dengan tujuanuntuk
menghasilkan tumbuhan yangterpilih.
243. e. penyelamatan satwa ex-situ dipusat penyelamatan
satwa.
Pusat penyelamatan satwa ex-situmerupakan tempat sementara
untukmenampung dan/atau mengkondisikansatwa hasil sitaan atau hasil
dari upayapenegakan hukum lainnya sebelumdikirim ke tujuan
akhirnya/dilepasliarkan kembali ke habitat alam,atau dikirim ke
taman satwa ataukebun binatang, dijadikan indukpengembangbiakan,
atau dimusnahkan.
244. (2) Pengembangbiakan satwa liarsebagaimana dimaksud pada
ayat(1) huruf a dilakukan oleh lembagayang ditunjuk oleh
PemerintahPusat.
Cukup jelas.
245. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipelindungan spesies
dilindungidalam kondisi ex-situ sebagaimana
Cukup jelas.
-
65 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan atauberdasarkan
PeraturanPemerintah.
246. Pasal 41
(1) Pelindungan spesies dikendalikandalam kondisi in-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)huruf a dilakukan
dengan:
247. a. pengaturan dan pengendalianpemanenan langsung
darihabitat alamnya;
Pengaturan pemanenan dimulai daripenetapan kuota pengambilan
ataupenangkapan, pengenaan perizinandan pengawasan terhadap
pengambilanatau penangkapan, penetapan lokasi-lokasi yang
dibolehkan untuk dilakukanpengambilan atau penangkapan,
sertapenetapan batasan-batasan sepertikelas ukuran, umur dan
spesieskelamin yang boleh diambil atauditangkap dari habitat
alam.
248. b. pembinaan habitat; dan/atau Cukup jelas.
249. c. pembinaan populasi. Cukup jelas.
250. (2) Untuk melaksanakan prinsipsebagaimana dimaksud pada
ayat(2), Pemerintah Pusat menyusunrencana pengelolaan spesies
Cukup jelas.
-
66 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dikendalikan yangdiperdagangkan.
251. Pasal 42
(1) Pembinaan habitat dan/ataupembinaan populasi
spesiesdikendalikan sebagaimanadimaksud pada Pasal 41 ayat (1)huruf
b dan huruf c, dilakukanterhadap spesies yang mengalamitekanan
pemanfaatan, termasukperdagangan.
Pembinaan habitat dan pembinaanpopulasi termasuk juga
diantaranyapembinaan habitat di pulau kosonguntuk menampung
populasi satwa yangdikelola.
252. (2) Pembinaan habitat dan/ataupembinaan populasi
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanyadapat dilakukan di luar
kawasankonservasi.
Cukup jelas.
253. Pasal 43
(1) Pelindungan spesies dikendalikansecara ex-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)huruf b dilakukan
dengan:
254. a. pembesaran spesimen hidupspesies satwa liar tertentu
darihabitat alam di dalamlingkungan terkontrol;
Cukup jelas.
255. b. pengembangbiakan satwa liar di Pengembangbiakan satwa
liar bagi
-
67 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dalam lingkungan yangterkontrol atau perbanyakantumbuhan secara
buatan dalamkondisi yang terkontrol; dan/atau
spesies dikendalikan dimaksudkansebagai penyedia stok
untukkepentingan komersial.
256. c. penyelamatan satwa di pusat-pusat penyelamatan satwa
ex-situ.
Cukup jelas.
257. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipelindungan spesies
dikendalikandalam kondisi ex-situ sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
diaturdalam Peraturan Pemerintah.
Cukup jelas.
258. Pasal 44
(1) Pelindungan spesies dipantaudalam kondisi in-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)huruf a dilakukan
denganpemantauan pemanfaatan yangberkelanjutan.
Cukup jelas.
259. (2) Pelaksanaan pemantauanpemanfaatan yang
berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui
penerapanprinsip-prinsip ilmiah danpemanenan yang tidak
merusakpopulasi spesies di habitat alam.
Pemantauan pemanfaatan terhadapspesies tumbuhan dan satwa
liarspesies dipantau dilakukan melalui :
a. pengaturan terhadap cara-caramengambil atau menangkap
agartidak terjadi kerusakan padapopulasi dan/atau habitat
-
68 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
b. penerapan prinsip ilmiah danpemanenan yang tidak
merusakpopulasi dihabitat alam;
c. pencatatan pemanenan danpemanfaatan, seperti perdaganganbaik
dalam negeri maupun ekspor.
260. Pasal 45
(1) Pelindungan spesies dipantaudalam kondisi ex-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)huruf b dilakukan sama
denganpelindungan spesies dikendalikandalam kondisi ex-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43.
Cukup jelas.
261. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipelindungan spesies
dipantaudalam kondisi ex-situ sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
diaturdalam Peraturan Pemerintah.
Cukup jelas.
262. Pasal 46
(1) Setiap orang yang bertanggungjawab di dalam
pengelolaanpelindungan spesies dalam kondisiin-situ dan/atau
ex-situ wajibmelakukan medik konservasi
Medis Konservasi merupakanpenerapan medik veteriner
dalampenyelenggaraan kesehatan hewan dibidang konservasi spesies
satwa liar.
Penyakit zoonosis adalah penyakit yang
-
69 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
untuk mencegah danmengendalikan wabah penyakitzoonosis dan/atau
penyakit baruyang diduga disebabkan olehsatwa liar di habitat
alam.
infeksinya bersumber dari satwa dandapat ditularkan kepada
manusia dansebaliknya yang nantinya akanberkembang menjadi wabah.
Penyakitbaru merupakan new emergingdiseases.
263. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenaimedik konservasi
diaturberdasarkan PeraturanPemerintah.
Cukup jelas.
264. Pasal 47
(1) Setiap orang yang melaksanakanpengelolaan pelindungan satwa
liardalam kondisi ex-situ wajibmenerapkan prinsip
kesejahteraansatwa.
Penerapan prinsip kesejahteraan satwadilaksanakan untuk
mewujudkankebebasan satwa antara lain:
a. bebas dari rasa lapar dan haus;
b. bebas dari rasa sakit, cidera, danpenyakit;
c. bebas dari ketidaknyamanan(temperatur dan fisik),
penganiayaan,dan penyalahgunaan;
d. bebas dari rasa takut dan tertekan;dan
e. bebas mengekspresikan perilakualaminya.
265. (2) Ketentuan mengenai kesejahteraansatwa sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) diatur dalam
Cukup jelas.
-
70 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
Peraturan Pemerintah.
266.
267. Paragraf 3
Pemulihan Spesies
268. Pasal 48
(1) Pemulihan spesies sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1)huruf b bertujuan untukmengembalikan viabilitas populasispesies
yang langka atau terancampunah atau kritis di habitatalamnya.
Spesies yang langka atau terancampunah atau kritis umumnya
merupakanspesies dilindungi.
269. (2) Pemulihan spesies sebagaimanadimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
270. a. reintroduksi atau pengkayaanpopulasi spesies; dan
Cukup jelas.
271. b. pemulihan (restorasi) danpembinaan habitat.
Cukup jelas.
272. (3) Reintroduksi atau pengkayaanpopulasi spesies satwa
dalamkondisi in-situ sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf
adilakukan melalui pelepasliaranspesies satwa ex-situ
hasilrehabilitasi, pengembangbiakan,
Cukup jelas.
-
71 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
atau pengamanan.
273. (4) Pemulihan (restorasi) danpembinaan habitat
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf bdilakukan untuk
mengembalikanfungsi habitat alam sehinggamemadai untuk
mendukungtambahan populasi spesies.
Cukup jelas.
274. (5) Reintroduksi atau pengkayaanpopulasi spesies dapat
dilakukansetelah kondisi habitat atauekosistem yang
direstorasisebagaimana dimaksud pada ayat(3) dinilai mampu
mendukungpopulasi hasil reintroduksi besertakemungkinan
perkembanganpopulasinya.
Cukup jelas.
275. (6) Dalam melakukan kegiatanreintroduksi dan/ atau
pemulihan(restorasi) sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ayat (3),
ayat (4) danayat (5), Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah
dapatmelakukan kerja sama denganlembaga swadaya masyarakat
atauswasta.
Cukup jelas.
276. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara restorasi dan
kerja samapemulihan (restorasi) ekosistemdiatur dalam Peraturan
Cukup jelas.
-
72 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
Pemerintah.
277. Bagian KetigaPelestarian Sumber Daya Genetik
278.
279. Paragraf 1
Umum
280. Pasal 49
(1) Pelestarian sumber daya genetiksebagaimana dimaksud
dalamPasal 26 huruf b bertujuan untukmempertahankan keberadaan
dankeanekaragaman genetik untukmendukung pelestarian spesiesdan
ekosistem.
Pelestarian sumber daya genetikdilakukan terhadap sumber
dayagenetik dan jasad renik.
281. (2) Dalam rangka menyelenggarakanpelestarian sumber daya
genetik,Pemerintah Pusat menetapkankebijakan nasional
tentangpelestarian sumber daya genetik.
Cukup jelas.
282. Pasal 50
Pelestarian sumber daya genetikdilakukan melalui:
-
73 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
283. a. pelindungan sumber daya genetikspesies target;
Cukup jelas.
284. b. pemulihan keanekaragamansumber daya genetik
spesiestarget.
Cukup jelas.
285. Pasal 51
(1) Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah wajibmelestarikan
sumber daya genetikyang khas di daerahnya, langka,atau memiliki
nilai secara nyatamaupun potensial.
Cukup jelas.
286. (2) Menteri menetapkan pedoman,norma dan kriteria
pelestariansumber daya genetik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49
danPasal 50.
Cukup jelas.
287. Paragraf 2Pelindungan Sumber Daya Genetik
bagi Spesies Target
288. Pasal 52
(1) Pelindungan sumber daya genetikbagi spesies target
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 huruf a
-
74 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dilakukan melalui:
289. a. inventarisasi spesies targetuntuk pengembangan basisdata
sumber daya genetikspesies target;
Cukup jelas.
290. b. pelindungan sumber dayagenetik spesies target
dalamkondisi in-situ; dan
Pelindungan sumber daya genetikspesies target in-situ ditujukan
untukmelindungi keanekaragaman sumberdaya genetik dan keaslian
spesies didalam habitat aslinya.
291. c. pelindungan sumber dayagenetik spesies target
dalamkondisi ex-situ.
Pelindungan sumber daya genetikspesies target ex-situ dilakukan
untukmelindungi keanekaragaman sumberdaya genetik namun di luar
habitataslinya.
292. (2) Dalam rangka pelindungansumber daya genetik
spesiestarget, Menteri menyusun danmelaksanakan strategi
konservasigenetik bagi spesies targetberdasarkan hasil
inventarisasispesies target sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)
huruf a.
Cukup jelas.
293. (3) Ketentuan mengenai pelindungansumber daya genetik bagi
spesiestarget sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur
dalamPeraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah mengenaipelindungan sumber daya genetik
bagispesies target setidaknya memuat:
a. penyelenggaraan inventarisasispesies target;
-
75 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
b. strategi konservasi genetik
c. pengembangan basis data hasilinventarisasi dan riset
sertapenanggung jawab basis data danriset.
294. Pasal 53
Pelindungan sumber daya genetikspesies target dalam kondisi
in-situsebagaimana dimaksud dalam Pasal52 ayat (1) huruf b
dilakukanterhadap:
295. a. spesies dilindungi; dan Cukup jelas.
296. b. spesies yang diperdagangkan ataubernilai komersial serta
spesiesyang mendukung budidaya.
Cukup jelas.
297. Pasal 54
Pelindungan sumber daya genetikspesies target dalam kondisi
in-situterhadap spesies dilindungisebagaimana dimaksud dalam
Pasal53 huruf a dilakukan dengan:
298. a. menjaga populasi di dalammaupun di luar kawasan
Menjaga populasi di dalam maupun diluar kawasan konservasi
termasuk juga
-
76 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
konservasi; menyelamatkan spesimen tumbuhanyang berfungsi
sebagai induk, termasukpohon-pohon induk untukpengembangbiakan
tumbuhan baiksecara alami maupun buatan termasukpengembangan kebun
benih/bibit dilokasi habitat di luar kawasankonservasi yang
diketahui merupakanhabitat asli spesies tumbuhan target.
299. b. menyelamatkan populasi terisolasidan memindahkan ke
lokasi yangmemungkinkan terjadinya transfermateri genetik;
dan/atau
Cukup jelas.
300. c. memelihara habitat,mempertahankan danmengupayakan
ketersambunganantar-habitat untuk menjaminadanya transfer materi
genetikantar-wilayah habitat.
Mengupayakan ketersambungan antar-habitat dapat dilakukan
diantaranyamelalui penetapan koridor habitat, baikalami maupun
buatan.
301. Pasal 55
Pelindungan sumber daya genetikspesies target dalam kondisi in
situterhadap spesies yangdiperdagangkan atau bernilaikomersial
serta spesies yangmendukung budidaya sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 53 huruf b
-
77 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dilakukan dengan:
302. a. menjaga dan mengendalikanpopulasi di dalam maupun di
luarkawasan konservasi di dalamwilayah penyebarannya;
Menjaga populasi di dalam maupun diluar kawasan konservasi
termasuk jugamenyelamatkan spesimen tumbuhanyang berfungsi sebagai
induk, termasukpohon-pohon induk untukpengembangbiakan tumbuhan
baiksecara alami maupun buatan.
303. b. mengembangkan kebun benihatau bibit di lokasi habitat
yangdiketahui merupakan habitat aslispesies tumbuhan target;
Cukup jelas.
304. c. memulihkan atau restorasipopulasi yang terdegradasi
denganspesimen asli setempat; dan/atau
Cukup jelas.
305. d. memelihara habitat,mempertahankan danmengupayakan
ketersambunganantar habitat untuk menjaminadanya transfer materi
genetikantar wilayah habitat.
Cukup jelas.
306. Pasal 56
Pelindungan sumber daya genetikdalam kondisi ex-situ
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)huruf c dilakukan
dengan:
-
78 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
307. a. memelihara danmengembangbiakkan satwa atauperbanyakan
tumbuhan secarabuatan di lembaga konservasi ex-situ atau di tempat
lain di luarhabitat aslinya bagi spesimenhidup;
Pemeliharaan spesimen hidup satwaterancam punah di dalam
lembagakonservasi ex-situ seperti kebunbinatang atau taman satwa
lainnyakebun botani, kebun raya, atau tamanlainnya.
308. b. mengembangbiakan satwa didalam lingkungan terkontrol
diluar habitatnya atau perbanyakantumbuhan secara buatan di
dalamkondisi terkontrol di luarhabitatnya;
Mencegah terjadinya perkawinankerabat (in-breeding) dalam
rangkamempertahankan kebugaran genetikpopulasi di luar
habitatnya.
309. c. perbanyakan tumbuhan secarabuatan di dalam kondisi
terkontroldi luar habitatnya atau di habitatalami lekat lahan;
dan
Cukup jelas.
310. d. mengawetkan spesimen ataumateri genetik seperti semen
beku,biji, atau materi genetik lainnya didalam alat penyimpan
yangdirancang khusus untuk itu.
Cukup jelas.
311. Paragraf 3
Pemulihan Keanekaragaman SumberDaya Genetik
312. Pasal 57 Spesies-spesies target yang mengalami
-
79 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
(1) Pemulihan keanekaragamansumber daya genetik
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 huruf bditujukan bagi spesies
target yangmengalami penurunankeanekaragaman sumber
dayagenetik.
penurunan keanekaragaman genetikadalah spesies target yang
mengalamikepunahan lokal atau kepunahanspesies di habitat alam yang
mengalamierosi keragaman genetiknya.
313. (2) Pemulihan keanekaragamansumber daya genetik
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui:
314. a. relokasi atau translokasispesies;
Cukup jelas.
315. b. penanaman dan/ataupengkayaan tumbuhan;
Cukup jelas.
316. c. pelepasliaran satwa hasilpengembangbiakan,
hasilpenyelamatan dalam kondisi ex-situ, dan/atau hasil
rehabilitasi;
Cukup jelas.
317. d. pengendalian untukmempertahankan kemurnianspesies;
Cukup jelas.
318. e. pertukaran spesies antarlembaga konservasi
ex-situzoologi atau botani; dan/atau
Lembaga konservasi ex-situ zoologi ataubotani, meliputi antara
lain: kebunbinatang, taman satwa atau kebunraya.
319. f. pemuliaan tumbuhan, ujiprovenan, peningkatan
kualitasgenetik melalui penyerbukan
Kegiatan pemuliaan tumbuhandimaksudkan untuk mengembalikan
-
80 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
buatan. kualitas genetik ke kondisi asli.
320. (3) Dalam rangka pemulihan sumberdaya genetik, Pemerintah
Pusatdapat mengambil spesies tertentuuntuk indukan dari pemilik
koleksiatau pengampu sumber dayagenetik.
Yang dimaksud spesies tertentu adalahspesies yang secara
populasi di alamhampir punah namun dimiliki olehorang atau badan
usaha.
321. (4) Ketentuan mengenai pemulihankeanekaragaman sumber
dayagenetik bagi spesies targetsebagaimana dimaksud pada ayat(1)
diatur dalam PeraturanPemerintah.
Cukup jelas.
322. Bagian KeempatPelestarian Ekosistem
323.
324. Paragraf 1
Umum
325. Pasal 58
Pelestarian ekosistemdiselenggarakan dalam rangkamenjaga
keutuhan dan keterwakilan,serta memelihara
keseimbangan,ketersambungan, dan kemantapan
Cukup jelas.
-
81 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
ekosistem di dalam suatu jejaringekologi.
326. Pasal 59
(1) Pelestarian ekosistem sebagaimanadimaksud dalam Pasal
58,dilakukan melalui:
327. a. pelindungan ekosistem; dan Cukup jelas.
328. b. pemulihan ekosistem. Cukup jelas.
329. (2) Pelestarian ekosistem padakawasan konservasi
dilakukanoleh Pemerintah Pusat.
Cukup jelas.
330. (3) Pelestarian ekosistem padakawasan ekosistem esensial
dapatdilakukan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah,
dan/ataupemegang hak atau izin.
Cukup jelas.
331. (4) Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah sesuai
kewenangannyamembentuk unit pengelolapelestarian ekosistem
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat(3).
Yang dimaksud dengan unit pengeloladapat berbentuk kesatuan
pengelolaanhutan atau unit pelaksana teknis pusatatau daerah.
332. (5) Pengelolaan kawasan konservasioleh unit pengelola
dilakukandengan sistem zonasi sesuaidengan tujuan atau
keperluannya.
Zonasi terdiri dari zona inti, zonapemanfaatan, zona
rimba/zonapelindungan, zona tradisional, zonareligi, budaya, dan
sejarah, zona
-
82 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
khusus.
Zona khusus adalah zona yangditetapkan untuk kepentingan
aktivitaskelompok masyarakat yang tinggal didalam dan/atau sekitar
wilayahtersebut sebelum ditunjuk atauditetapkan sebagai taman
nasional dansarana penunjang kehidupannya, sertakepentingan yang
strategis yang tidakdapat dielakkan.
333. Paragraf 2
Pelindungan Ekosistem
334. Pasal 60
Pelindungan Cagar Alam dilakukandengan memperhatikan :
335. a. pelindungan ekosistem asli danintegritas lingkungan
dalamjangka panjang, spesies dan/ataufitur keanekaragaman
geologisyang unggul secara nasional;
Cukup jelas.
336. b. pengamanan contoh lingkunganalami; dan/atau
Cukup jelas.
337. c. pelindungan nilai-nilai kultural Cukup jelas.
-
83 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
dan spiritual terkait dengan alam.
338. Pasal 61
Pelindungan Taman Nasionaldilakukan dengan memperhatikan:
339. a. pelindungan keanekaragamanhayati bersama dengan
strukturekologis yang mendasari sertaproses-proses lingkungan
yangmendukung serta pengembanganpendidikan dan rekreasi;
Cukup jelas.
340. b. pengabadian contoh keterwakilanwilayah fisiografis,
komunitasbiota, sumber daya genetik danproses-proses alam yang
takterganggu;
Cukup jelas.
341. c. penjagaan populasi dan kelompokspesies asli yang viabel
dan secaraekologis fungsional pada kerapatanyang mencukupi untuk
melindungiintegritas dan daya tahanekosistem dalam jangka
panjang;
Cukup jelas.
342. d. konservasi spesies yangmempunyai pergerakan luas,proses
ekologis regional dan rutemigrasi;
Cukup jelas.
343. e. pengembangan pemanfaatanuntuk kepentingan
religi,pendidikan, budaya dan rekreasi
Cukup jelas.
-
84 DRAF RUU KKH – Tanggal 18 Desember 2015
NO RUU KKH INISIATIF KLHK PENJELASAN SARAN/MASUKAN
PENJELASAN
sepanjang tidak merusak sumberdaya alam secara biologis
atauekologis;
344. f. kebutuhan masyarakat adat ataulokal, termasuk
pemanfaatansubsisten sumberdaya alamsepanjang tidak berdampak
burukpada tujuan utama pengelolaan;dan/atau
Cukup