1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA BIRO UMUM Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta NOTA DINAS Nomor: KU.4.1- /SET.M.EKON.3/11/2019 November 2019 Kepada Yth : 1. Para Asisten Deputi 2. Para Kepala Biro 3. Inspektur 4. Para Kepala Bidang Program dan Tata Kelola 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen Dari : Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Oktober 2019 Tembusan Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap ketentuan Langkah Langkah Akhir Tahun 2019 yang terkait dengan pengajuan tagihan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil monitoring terhadap realisasi anggaran Kemenko Bidang Perekonomian sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, diketahui bahwa realisasi belanja netto adalah sebesar Rp344.606.029.063,00 atau sebesar 79,46% dari total pagu dipa sebesar Rp. 433.710.862.000,00. Persentase realisasi belanja tersebut terdiri atas realisasi pada: a. Satker Kemenko Bidang Perekonomian (427752) sebesar 79,40%; dan b. Satker Setdenas KEK (427755) sebesar 80,61%, dengan rincian realisasi per kegiatan dalam tabel di bawah ini: Tabel 1. Realisasi Anggaran Per 31 Oktober 2019 Sumber: Web Online Monitoring SPAN (data SP2D) Pagu DIPA Realisasi Sisa Pagu % Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 9.800.000.000 7.413.543.552 2.386.456.448 75,65% D.1 Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 5.000.000.000 4.222.308.829 777.691.171 84,45% D.1 2 Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 14.800.000.000 11.628.798.008 3.171.201.992 78,57% D.2 Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi , SDA dan Lingkungan Hidup 8.800.000.000 6.555.747.894 2.244.252.106 74,50% D.3 Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) 5.000.000.000 2.650.999.835 2.349.000.165 53,02% Eiti Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan Daya Saing KUKM 11.925.000.000 9.372.643.340 2.552.356.660 78,60% D.4 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital 10.875.000.000 6.620.749.183 4.254.250.817 60,88% E-ccomerce 5 Kedeputian Bidang Perniagaan dan Industri 15.800.000.000 12.122.576.027 3.677.423.973 76,73% D.5 Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 8.800.000.000 6.263.138.719 2.536.861.281 71,17% D.6 Koordinasi Kebijakan Percepatan Satu Peta (One Map Policy ) 15.000.000.000 11.272.375.772 3.727.624.228 75,15% D.6 7 Kedeputian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional 9.800.000.000 7.031.991.795 2.768.008.205 71,76% D.7 8 Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) 51.000.000.000 45.904.984.991 5.095.015.009 90,01% KEIN 9 Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 18.535.000.000 14.941.457.484 3.593.542.516 80,61% KEK 10 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 34.000.000.000 23.618.806.922 10.381.193.078 69,47% KPPIP 11 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian 185.417.037.000 151.042.650.275 34.374.386.725 81,46% Belanja Gaji Pegawai 103.070.455.000 86.250.808.894 16.819.646.106 83,68% PPK Belanja Pegawai Biro Umum 65.055.221.000 53.773.274.030 11.281.946.970 82,66% Biro Umum Biro Perencanaan 12.291.361.000 7.476.160.782 4.815.200.218 60,82% Biro Rocan Inspektorat 1.000.000.000 438.047.693 561.952.307 43,80% Biro Rocan Biro HPH 4.000.000.000 3.104.358.876 895.641.124 77,61% Biro HPH 12 Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral: KPE, EoDB, Satgas PKE ) 29.158.825.000 23.943.256.437 5.215.568.563 82,11% KEIN & Biro Rocan 433.710.862.000 344.606.029.063 89.104.832.937 79,46% Total No. Uraian Kegiatan/Output Laporan Realisasi Anggaran s.d 31 Oktober 2019 PPK 1 3 4 6
6
Embed
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANmonevkeu.ekon.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LRA...2 Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 11.628.798.00814.800.000.000 3.171.201.992
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta NOTA DINAS
Nomor: KU.4.1- /SET.M.EKON.3/11/2019 November 2019
Kepada Yth : 1. Para Asisten Deputi 2. Para Kepala Biro 3. Inspektur 4. Para Kepala Bidang Program dan Tata Kelola 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen
Dari : Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Oktober 2019
Tembusan Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap
ketentuan Langkah Langkah Akhir Tahun 2019 yang terkait dengan pengajuan tagihan, maka
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil monitoring terhadap realisasi anggaran Kemenko Bidang Perekonomian
sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, diketahui bahwa realisasi belanja netto adalah sebesar
Rp344.606.029.063,00 atau sebesar 79,46% dari total pagu dipa sebesar
Rp. 433.710.862.000,00. Persentase realisasi belanja tersebut terdiri atas realisasi pada:
a. Satker Kemenko Bidang Perekonomian (427752) sebesar 79,40%; dan
b. Satker Setdenas KEK (427755) sebesar 80,61%,
dengan rincian realisasi per kegiatan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Realisasi Anggaran Per 31 Oktober 2019
Sumber: Web Online Monitoring SPAN (data SP2D)
Pagu DIPA Realisasi Sisa Pagu %
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 9.800.000.000 7.413.543.552 2.386.456.448 75,65% D.1
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 5.000.000.000 4.222.308.829 777.691.171 84,45% D.1
2 Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 14.800.000.000 11.628.798.008 3.171.201.992 78,57% D.2
Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi , SDA dan
Lingkungan Hidup 8.800.000.000 6.555.747.894 2.244.252.106 74,50% D.3
Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) 5.000.000.000 2.650.999.835 2.349.000.165 53,02% Eiti
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan Daya
Kesesuaian dengan perencanaan Kepatuhan Regulasi Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Nilai Kinerja
3
Informasi Penyampaian Data Kontrak Ke KPPN Periode Oktober 2019 (lanjutan)
Unit Oktober Total
Jan-Okt Total Jan-Okt %
Telat Tidak Telat Tidak Telat
E Commerce - - 12 8 4 67%
Dep 5 - - 7 6 1 86%
Dep 6 - - 25 15 10 60%
Biro Umum 3 7 85 48 37 56%
KEIN 8 7 174 106 68 61%
KEK - - 13 4 9 31%
Dep 3 - - 2 - 2 0%
EITI - 1 5 1 4 20%
Dep 4 - - 5 5 - 100%
Dep 7 - - 7 7 - 100%
Jumlah 18 21 407 254 153 62.41%
Sumber: Web Online Monitoring SPAN
Penyampaian data kontrak maksimal 5 hari kerja setelah ditanda tangani � Terlambat:
18 (46,15%) � Tepat Waktu:
21 (53,85%)
2) Jumlah Tagihan SPP Terdispensasi Periode Juni-Oktober 2019 Per Unit PPK (Melebihi 17 hari kerja setelah kegiatan berakhir)
Sumber: Web Online Myspp
Norma waktu penyelesaian tagihan 17 hari kerja sesuai PMK 190 Tahun 2012, dengan alokasi waktu:
- Tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih; - Proses penyelesaian SPP oleh PPK kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja; - Penerbitan SPM oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima - Penyampaian SPM ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM terbit.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran 2019, diharapkan kepada para penanggungjawab kegiatan dan para PPK senantiasa secara konsisten untuk: a. Terkait dengan penyelesaian tagihan akhir TA 2019 antara lain:
- merencanakan kegiatan dengan lebih baik dan menyelesaikan pertanggungjawaban
sesuai batasan waktu, sebagaimana telah disampaikan dalam surat Kepala Bagian
Keuangan Nomor S-238/SET.M.EKON.3.2/09/2019 tanggal 27 September 2019;
- segera mengajukan tagihan rutin bulanan yang sudah lewat (selesai) seperti uang
makan, uang lembur, kekurangan pembayaran gaji/tukin, honorarium tim, honorarium
PPNPN, serta pembayaran sewa, agar tidak ditumpuk/ diajukan pada akhir tahun
untuk menghindari potensi penundaan pembayaran di tahun yang akan datang;
- melaksanakan pengendalian internal atas setiap usulan revisi anggaran untuk
menghindari pagu minus;
No Unit Juni Juli Agus Sept Okt
1 Roum 1 37 26 15 26
2 Rocan 1 - 2 6 6
3 Biro HPH - 1 1 - -
4 D.1 7 11 8 5 4
5 D.2 - - 1 - -
6 D.3 4 3 1 - 1
7 Eiti - 1 1 - 1
8 D.4 5 15 58 12 7
9 E Commerce - 3 3 1 -
10 D.5 4 13 4 8 3
11 D.6 2 14 12 3 7
12 KPPIP 3 12 8 6 8
13 D.7 16 8 5 4 4
14 KEIN 41 45 33 27 25
15 KEK 6 1 8 2 5
Jumlah Per Bulan 90 164 171 89 97
Lampiran: KU.4.1/ /M.EKON.3/11/2019
1 2 3 4 5 6 7
1 2492 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN 2.500.000.000 2.032.131.583 467.868.417 81,29%
2 2498 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG BUMN 1.500.000.000 1.093.576.423 406.423.577 72,91%
3 2501 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN SEKTOR RIIL 1.500.000.000 1.192.183.385 307.816.615 79,48%
4 2503 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG FISKAL 1.800.000.000 1.213.348.109 586.651.891 67,41%
5 2518 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2.500.000.000 1.882.304.052 617.695.948 75,29%