KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALA LAPANGA BA TENG TIMUR N0.2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 5200, (021) 34500959 FAKSIMILE (021) 3846402, 3454640 SITUS www.djpbn.kemenkeu.qo.1d Nomor : S- �01-/PB/2018 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan DIPA Madrasah lbtidaiyah Negeri Dengan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama 3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 4. Para Kepala KPPN 13 Desember 2018 Sehubungan dengan penyederhanaan Sat�er di lingkungan Kementerian Agama tahap Ill tahun 2019 melalui penggabungan DIPA Satker Madrasah lbtidaiyah Negeri ke dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Satker Madrasah lbtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera mengambil langkah-langkah untuk: a. Melakukan penunjukan Pejabat Perbendaharaan untuk DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mengalami penggabungan dengan Madrasah lbtidaiyah Negeri yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. b. Melaksanakan pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dan seterusnya secara tepat waktu dan tepat jumlah. c. Menyelesaikan sisa UP/TUP tahun anggaran 2018. d. Menyelesaikan retur SP2D sebelum likuidasi dan pasca likuidasi. e. Melaksanakan penutupan rekening yang dikelola Satker MIN sebelum likuidasi dan pembukaan rekening yang dibutuhkan pasca likuidasi dalam hal diangkat BPP pada MIN yang dilikuidasi. f. Melaksanakan proses likuidasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga. g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses likuidasi berjalan sesuai ketentuan. 2. Untuk memastikan proses penggabungan DIPA dapat berjalan dengan lancar, Madrasah lbtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar mempedomani petunjuk pelaksanaan sebagaimana lampiran surat ini. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk: a. Menyampaikan petunjuk pelaksanaan penggabungan DIPA kepada unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Agama. b. Melakukan monitoring atas seluruh proses penggabungan DIPA agar berjalan dengan baik. 4. Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan penggabungan DIPA, Saudara agar memerintahkan Madrasah lbtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama �Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPPN mitra kerjanya. 5. Para....
22
Embed
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... · Seluruh ADK Pegawai Pindah dicopy ke dalam media ... Perorangan ke Kantor Kementerian Agama ... dapat mengajukan permohonan ijin pembukaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALA LAPANGA BA TENG TIMUR N0.2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 5200, (021) 34500959 FAKSIMILE (021) 3846402, 3454640 SITUS www.djpbn.kemenkeu.qo.1d
Madrasah lbtidaiyah Negeri Dengan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan4. Para Kepala KPPN
13 Desember 2018
Sehubungan dengan penyederhanaan Sat�er di lingkungan Kementerian Agama tahap Ill tahun 2019 melalui penggabungan DIPA Satker Madrasah lbtidaiyah Negeri ke dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Satker Madrasah lbtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agarsegera mengambil langkah-langkah untuk:
a. Melakukan penunjukan Pejabat Perbendaharaan untuk DIPA Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota yang mengalami penggabungan dengan Madrasah lbtidaiyah Negeri yaituPejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai.
b. Melaksanakan pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dan seterusnya secara tepat waktudan tepat jumlah.
c. Menyelesaikan sisa UP/TUP tahun anggaran 2018.
d. Menyelesaikan retur SP2D sebelum likuidasi dan pasca likuidasi.
e. Melaksanakan penutupan rekening yang dikelola Satker MIN sebelum likuidasi danpembukaan rekening yang dibutuhkan pasca likuidasi dalam hal diangkat BPP pada MIN yangdilikuidasi.
f. Melaksanakan proses likuidasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas PelaporanPada Kementerian Negara/Lembaga.
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses likuidasi berjalan sesuaiketentuan.
2. Untuk memastikan proses penggabungan DIPA dapat berjalan dengan lancar, Madrasahlbtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar mempedomanipetunjuk pelaksanaan sebagaimana lampiran surat ini.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk:
a. Menyampaikan petunjuk pelaksanaan penggabungan DIPA kepada unit-unit terkait dilingkungan Kementerian Agama.
b. Melakukan monitoring atas seluruh proses penggabungan DIPA agar berjalan dengan baik.
4. Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan penggabungan DIPA, Saudara agarmemerintahkan Madrasah lbtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama
�Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPPN mitra kerjanya.
5. Para ....
5. Para Kepala KPPN agar membantu Satker untuk kelancaran proses pencairan gaji bulan Januari2019 dan proses likuidasi.
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring atas pelaksanaan suratini.
Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.
iwin lstanti ../J.
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;2. Direktur Jenderal Anggaran;3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 9wi, /PB/2018
PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENGAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA PADA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2019
I. KETENTUAN UMUM
1. Sebagai tindak lanjut atas penyederhanaan Satker di lingkungan Kementerian Agama,
sampai dengan tahun anggaran 2019 dilakukan penggabungan atas Daftar lsian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Madrasah lbtidaiyah Negeri (MIN) dengan DIPA
Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 676 Satker MIN dengan
rincian sebagaimana Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
2. Penggabungan DIPA dimaksud tidak disertai dengan peleburan identitas Satker yangditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Dengan demikian tidak terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga tidak perluditerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas pembayaran gaji,tunjangan profesi guru, dan tunjangan kinerja.
3. Penggabungan atas DIPA Satker MIN dengan DIPA Satker Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota diikuti dengan pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atauentitas pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas PelaporanPada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA Satker yang mengalami likuidasiberkewajiban menyelesaikan pertanggungjawaban DIPA tahun anggaran 2018.
5. Gaji lnduk dibayarkan setiap bulan pada hari kerja pertama.
6. SPM-LS Gaji lnduk bagi para pegawai Satker MIN yang mengalami penggabungan DIPA,mulai bulan Januari 2019 dan seterusnya dibebankan pada DIPA Satker KantorKementerian Agama Kabupaten/Kota.
7. SPM-LS Gaji lnduk bulan Januari 2019 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 14Desember 2018.
II. SATUAN KERJA LAMA (MIN YANG MENGALAMI LIKUIDASI)
1. KPA atas DIPA Satker MIN TA. 2018 segera mempertanggungjawabkan Dana UP/TUP
yang sudah dimintakan dengan cara:
a. UP/TUP yang telah dibelanjakan dipertanggungjawabkan atas beban DIPA lama;
b. Sisa dana UP/TUP yang tidak digunakan atau belum dibelanjakan disetor ke kas
negara sebagai pengembalian UP/TUP paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
2. Menutup rekening yang dikelola Satker setelah menyelesaikan seluruh kewajiban
keuangan termasuk mempertanggungjawabkan UP/TUP dan melaporkan kepada KPPN
mitra kerjanya dengan melampirkan surat keterangan penutupan rekening.
3. Menyelesaikan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam hal sampai dengan
disusunnya laporan likuidasi masih terdapat sisa retur SP2D yang belum diselesaikan,
maka sisa retur SP2D tersebut disampaikan kepada KPA Satker yang baru dengan Serita
Acara untuk diselesaikan oleh KPA Satker yang baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelesaian retur SP2D agar berpedoman pada:
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang PengelolaanData Su plier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2014 tentang MekanismePenyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana DalamRangka lmplementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2015 tentang PercepatanPenyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana.
4. Memastikan gaji induk bulan Januari 2019 dibayarkan pada hari kerja pertama bulanJanuari 2019 pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkanDIPA tahun anggaran 2019.
5. Dalam rangka pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dan seterusnya pada SatkerKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, perlu dilakukan langkah-langkah padaaplikasi GPP Satker Madrasah lbtidaiyah Negeri sebagai berikut:
a. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan dan memastikankebenaran pembayaran gaji terakhir untuk selanjutnya menutup kartu pengawasandimaksud dengan diberikan catatan "Ditutup pada tanggal . . . . . . untuk selanjutnya pembayaran gaji dibayarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
b. Melakukan pemindahan data pegawai dari Satker lama ke Satker Baru denganmembuat Arsip Data Komputer (ADK) Pegawai Pindah.
c. Pembuatan ADK Pegawai Pindah dari Satker asal melalui menu "Pegawai > KirimPegawai Pindah". Selanjutnya pilih semua pegawai pada satker tersebut denganmemberikan tanda eek (✓), tentukan folder tujuan terbentuknya file pegawai pindah(secara default file pegawai pindah akan tersimpan pada folder C:\aplgajisatker\pindah), kemudian klik tombol "Proses".
NIP Nama Gol Proses ro 196305011987031027 Drs. Sifak. M.Si IV/b 0 195806181980042001 NI MADE RINIASIH, S.Sos IV/a 0 0500408630000000 SOHJLAIT WILLEM, SH IV/a 0
Fokler Tujuan:
P1ndah\ CJ 195904301983021001 I GUSTI NGURAH BAGUS SUTEJA IV/a 0 195907191983021001 I KITUT SANDRA IV/a ..,, Proses7
d. Akan terbentuk ADK Pegawai Pindah untuk masing-masing pegawai pada foldertujuan yang sudah ditentukan sebagai berikut:
Name Date modified Type
D POS0040863000000000.pnd 05/12/2017 7:59 PND File
D P19S80618198004.2!001.pnd 05/1 l2017 7:59 PND File
D Pl9�904301983021001.pnd 05/12/2017 7:59 Pf\JD File
D Pl9�90719l983021001.pnd 05/12/2017 7:59 P��D File
D P19630Y0119870310.27.pnd 05/12/2017 7:59 Pf\JD File
Seluruh ADK Pegawai Pindah dicopy ke dalam media penyimpanan digital (jlashdisk) untuk selanjutnya dikirimkan ke satker yang baru.
6. Menyampaikan ADK Pegawai Pindah beserta dosir pegawai dan Kartu PengawasanBelanja Pegawai Perorangan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
7. Bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan proses likuidasiSatker sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaanlikuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga.
111. SATUAN KERJA BARU (KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA)
1. Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2019, KPA pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota segera menetapkan pejabat perbendaharaan dengan surat keputusanmeliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM),Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), PetugasPengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPK dapat ditunjuk lebih dari satu sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkanbeban kerja, kecepatan koordinasi, dan kelancaran pencairan dana untuk mendukungpelaksanaan proses belajar-mengajar pada Madrasah lbtidaiyah Negeri.
b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPK, dapat ditunjuk beberapa BPPuntuk mengelola dana Uang Persediaan (UP).
c. Dalam rangka mengelola administrasi belanja pegawai ditetapkan PPABP padaKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Surat Keputusan penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud padaangka 1 disampaikan ke KPPN mitra kerjanya.
3. Dalam hal diperlukan dapat mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening BPP keKPPN mitra kerjanya dan membuka rekening atas nama BPP sesuai ketentuan.
4. Dalam hal diperlukan, dapat mengajukan permohonan penambahan petugas pengantarSPM ke KPPN mitra kerjanya.
5. Dalam rangka pembayaran gaji bulan Januari 2019 dan seterusnya, diatur sebagaiberikut:
a. Daftar gaji dibuat untuk seluruh pegawai yang dibayarkan melalui DIPA KantorKementerian Agama Kabupaten/Kota atau dipisahkan untuk masing-masing MIN danKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
b. Dalam hal daftar gaji akan dibuat secara terpisah, pada Aplikasi GPP perlu dibentukanak satker untuk masing-masing satker madrasah.
c. Pembuatan anak satker dilakukan melalui perekaman pada menu "Setting > SettingReferensi Anak Satker".
misalnya akan dibuat dua anak satker baru yaitu: MIN "ABC" sebagai anak satker 01dan MIN "DEF" sebagai anak satker 02 sebagai berikut:
KocleAnak Satker-SubAnak Satker
297130 KAN0EP AGAMA KAB. BON00\\1OSO
II
01 f.lll'I ABC
02 MIN DEF
L3ekan\7
I Ubah I j Hapus !
Cetak 7
d. Lakukan setting anak satker dengan memilih anak satker tujuan dengan memberitanda eek (✓), misalnya hendak merestore para pegawai untuk anak satker: 01 MIN"ABC", kemudian klik tombol "Set Default".
Setting Anak Satker ini mempengaruhi data pegawai yang akan diproses dalam daftar gaji (dijadikan default). Jadi hanya Pegawai pada Anak Satker yang disetting inilah yang akan muncul dan bisa diproses untuk membuat daftar gaji.
®
["�';'�--I Set Default
l Satker-Anak NamaAnak
29713000 KANDEPAG BONDOWOSO 29713001 MIN ABC
29713002 r.llN DEF
�
[ Keluar
Default "'
l □
□
Kode Default Anak Satker yang dipilih adalah 29713001: MIN ABC
e. Selanjutnya lakukan restore ADK pegawai pindah melalui menu "Pegawai > TerimaData Pegawai Pindah".
f. Cari folder ADK pegawai pindah, maka kode anak satker yang terpilih adalah kodeanak satker yang terdefault yaitu kode anak satker: 01. Dengan melakukan klik tombol"Proses" maka seluruh data pegawai pindah dari MIN "ABC" akan masuk ke dalamanak satker 01. Lakukan hal ini untuk anak satker yang lain dengan jalan mendefault
terlebih dahulu.
� Nama File Satker
P0500408630000000.PN D 297130
P195806181980042001.PND 297130
P195904301983021001.PND 297130
P195907191983021001.PND 297130
P196305011987031027.PND 297130
Anak SubAnk Proses "
01
01
01
01
01
Folder Sumber:
C: W'LGAJISATl\ER lp!NOAH\
---, L-
Proses
g. lsikan status kawin awal tahun untuk tahun 2019 dengan masuk ke menu "Pegawai >Status Kawin Awai Tahun", kemudian klik tombol "Update".
�hun
·-
2018 2018 201,8 2018 2018
NIP
196305011987031027 Ors. Sifak. Iii.Si Nama
1958061.81980042001 N I MADE RINIASIH, S.Sos 050040863000000000 SDHILAlfWILLEl.l, SH 195904301983021001 IGUSTI NGURAH BAGUS SUTEJA 195907191983021001 I KETUT SANDRA
Kode Kawin 1102
�
1000 1101 1103 1101
" Tahun:
--� 2018 V
IL_�pd�te_ . JISimpan
Hapus
h. Berikan nomor urut pegawai melalui menu "Pegawai > No Urut Pegawai" denganmemilih pegawai aktif dan klik tombol "Cek".
®
I
,-
Satker: M■-1 �I
No Urut NIP
0 1963050119a7031027
0 1951!06181980042001
0 050040863000000000
0 195904301983021001
0 195907191983021001
Golongan Nama
IV/b Ors. Sifak. M.Si
IV/a NI MADE RINIASIH, S.Sos
IV/a SOHILAIT WILLEM, SH
IV/a I GUSTI NGURAH BAG US SUTEJA
IV/a I KETUT SANORA
... 1 Kedudukan:
@Aktif
QNonAktF
Cek
i. Setelah semua anak satker diisikan status kawin awal tahun dan nomor urut maka
proses gaji siap dijalankan.
6. Membuat SPM-LS gaji induk Januari 2019 untuk seluruh pegawai atas beban DIPA
Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019, untuk
selanjutnya menyampaikan SPM dimaksud kepada KPPN mitra kerjanya paling lambat
tanggal 14 Desember 2018 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Dalam hal DIPA tahun anggaran 2019 belum diterima, agar mengunduh data pagu
DIPA 2019 melalui http://satudja.kemenkeu.go.id.
b. SPM-LS dan SP2D untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dapat diproses
sebelum DIPA TA. 2019 diserahkan.
c. SPM-LS dan SP2D untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 diberi tanggal 2
Januari 2019 dengan membebani DIPA TA. 2019 Satuan Kerja Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.
d. ADK SPM-LS gaji induk bulan Januari 2019 agar dibuat terpisah dengan ADK SPM
lainnya untuk memudahkan pemrosesan Data Supplier Gaji lnduk bulan Januari 2019.
e. Kartu ldentitas Petugas Satker (KIPS) tahun 2018 dapat digunakan untuk pengajuan
SPM-LS dan pengambilan SP2D gaji induk bulan Januari 2019.
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama MIN melaksanakan proses
likuidasi Satker sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai
pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian
negara/lembaga.
IV. MONITORING DAN EVALUASI
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab Proses
Likuidasi Entitas Akuntansi dan Kepala Satker MIN yang mengalami likuidasi melakukan
monitoring untuk memastikan seluruh tahap proses likuidasi diselesaikan.
2. Monitoring proses likuidasi dilakukan per Satker yang dilikuidasi dan disampaikan ke
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan
tembusan KPPN mitra kerjanya.
3. Laporan monitoring proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan
setiap tanggal 15 sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi.
Lampiran Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S-9]0;,/PB/2018
Tanggal : 0Desember 2018
DAFT AR SATKER MIN KEMENAG TAHUN ANGGARAN 2019
NO SATKER
1 585405 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 1 SIMALUNGUN KAB. SIMALUNGUN
2 585412 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 2 SIMALUNGUN KAB. SIMALUNGUN
3 585426 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 3 SIMALUNGUN KAB. SIMALUNGUN
4 585430 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 4 SIMALUNGUN KAB. SIMALUNGUN
5 585447 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 1 TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH
6 585451 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 2 TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH
7 585468 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 3 TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH
8 585472 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 4 TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH
9 585493 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 5 TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH
10 585501 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 6 TAPANULJ TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH
11 585522 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 DAIR! KAB. DAIRI
12 585536 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 DAIR! KAB. DAIR!
13 585540 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 DAIR! KAB. DAIRI
14 585557 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 1 KAB. PAKPAK BHARAT
15 585561 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 2 KAB. PAKPAK BHARAT
16 585578 MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI 3 KAB. PAKPAK BHARAT
17 585582 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN
18 585599 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN
19 585688 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN
20 585692 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 4 TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN