KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI JI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847 Nomor : 133 IKLl/2014 Website:www.kemenkeu.go.id; email: [email protected] Tanggal :23September 2014 MK Tolak Permohonan Uji Materi atas Undang-Undang Keuangan Negara dalam Perkara No. 48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai institusi Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, berinisiatif melakukan penyempurnaan sistem keuangan negara, melalui penegasan pengertian (batasan) keuangan negara dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pengertian ini melingkupi dua bagian penting, yaitu substansi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan konsekuensi yang lahir dari penggunaan hak dan kewajiban tersebut, yaitu segal a sesuatu baik berupa uang rnaupun berupa barang yang dapat dijadikan rnilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (negara) tersebut. Bagian pertama pengertian tersebut mengandung makna cakupan hak-hak negara untuk rnernungut pajak, rnengeluarkan dan rnengedarkan uang, dan rnelakukan pinjarnan, serta kewajiban-kewajiban negara untuk rnenyelenggarakan tugas layanan urn urn pernerintahan negara dan rnernbayar tagihan pihak ketiga (sebagai akibat atau konsekuensi dari kegiatan penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintahan negara tersebut). Selanjutnya, bagian kedua pengertian dimaksud mengandung makna bahwa, apapun (baik berupa uang maupun berupa barang) yang dapat dijadikan rnilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut seperti halnya penerirnaan negara, pengeluaran negara, penerirnaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, terrnasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pernerintah dalarn rangka penyelenggaraan tugas pernerintahan dan/atau kepentingan urnurn, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan rnenggunakan fasilitas yang diberikan pernerintah. Melalui komprehensitas pendekatan penyusunan pengertian Keuangan Negara tersebut, yang meliputi pendekatan obyek, subyek, proses, dan tujuan, Pemerintah bermaksud mengamankan semua unsur Keuangan Negara untuk dapat dikelola secara transparan dan akuntabel (good governance) agar dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kenyataannya, tekad dan kemauan Pemerintah ini dinilai dan dipandang lain oleh beberapa pihak, yang memandang bahwa pendekatan pengertian Keuangan Negara itu bertentangan dengan Konstitusi, khususnya menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan 1/2