-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Yth.: 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan;
di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR SE - 40/PJ/ 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK
A UMUM
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak, perlu diterbitkan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan
Pengusaha Kena Pajak.
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak adalah kegiatan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan
pemenuhan persyaratan
subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.
Tujuan dari Pengawasan Pengusaha Kena Pajak yaitu untuk :
1. Memastikan bahwa seluruh PKP terdaftar diawasi lebih dini
(early warning).
2. Memastikan bahwa prosedur baku pengawasan dilaksanakan dengan
lebih
terarah.
Kegiatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara
sistematis, melalui Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP), dan berkesinambungan, secara terus menerus, selama
Pengusaha Kena Pajak terdaftar dalam administrasi
perpajakan melalui suatu sistem pengawasan Pengusaha Kena Pajak
yang
dikembangkan pada Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak Modul
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
Pengembangan Aplikasi SIDJP Modul Pengawasan Pengusaha Kena
Pajak tersebut
untuk memberikan kemudahan bagi Account Representative dalam
melaksanakan
pengawasan Pengusaha Kena Pajak, dengan cara:
a. Menyajikan
Kp.: PJ.0222/PJ .0201
-
-2-
a. menyajikan daftar Pengusaha Kena Pajak yang harus segera
diawasi dalam
suatu Daftar Nominatif yang ditampilkan secara otomatis sesuai
dengan
parameter pengawasan Pengusaha Kena Pajak dalam Peraturan
Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha
Kena Pajak dan perubahannya:
b. menyediakan menu penerbitan Daftar Nominatif secara mandiri
apabila
diketemukan data dan/atau informasi perpajakan yang perlu segera
diteliti oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan parameter
pengawasan Pengusaha
Kena Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dan
perubahannya;
c. mempermudah proses persetujuan dari Kepala Seksi Pengawasan
dan
Konsultasi maupun Kepala Kantor atas penyelesaian Daftar
Nominatif pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang telah dituangkan
dalam Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian. Tanda
tangan basah dalam persetujuan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan
Hasil Penelitian dapat digantikan dengan
proses persetujuan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi maupun
Kepala Kantor dalam manajemen kasus Aplikasi SIDJP;
d. mempermudah perekaman aktivitas pengawasan Pengusaha Kena
Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Penyelesaian
Daftar Nominatif pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang telah
dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil
Penelitian tidak diharuskan untuk dicetak sehingga
mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan.
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak
tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan akurasi
basis data perpajakan melalui percepatan perekaman Surat
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2013 tentang Percepatan Perakaman
Surat Pemberitahuan (SPT).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk
memberikan acuan pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan
agar pelaksanaan
pengawasan Pengusaha Kena Pajak dapat berjalan dengan baik dan
terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur
mengenai
pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi
Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak Modul Pengawasan Pengusaha Kena
Pajak.
D. DASAR
Kp :PJ 0222/PJ.0201
-
-3-
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-254/PJ/2014
tentang Perubahan
atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013
tentang
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
E. MATER]
1. Pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi
SIDJP Modul Pengawasan Pengusaha Kena Pajak tersebut (untuk
selanjutnya disebut dengan
Modul) dapat diakses oleh Account Representative, Kepala Seksi
Pengawasan
dan Konsultasi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepala Kantor
Wilayah
DJP. Secara umum, menu pada Modul adalah sebagai berikut:
a. Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak
Dalam rangka memberi kemudahan bagi Account Representative
dalam
melaksanakan pengawasan Pengusaha Kena Pajak, Modul
menyediakan
menu Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (untuk
selanjutnya disebut dengan Dafnom) yang menyajikan daftar Pengusaha
Kena Pajak yang harus segera dilakukan pengawasan. Dafnom akan
timbul secara otomatis setiap awal Masa Pajak sesuai dengan
parameter pengawasan Pengusaha Kena Pajak, yaitu pelaporan SPT Masa
PPN. Namun demikian, khusus untuk kondisi pelaporan SPT Masa PPN
Lebih Bayar Restitusi (SPT LBR), Dafnom akan timbul segera setelah
SPT LBR
tersebut disampaikan. Selain itu, Dafnom juga dapat ditimbulkan
secara mandiri oleh Account
Representative dalam hal diperoleh data dan informasi perpajakan
yang perlu
untuk dimanfaatkan dalam rangka pengawasan Pengusaha Kena
Pajak.
b. Pengisian Kertas Kerja Penelitian
Berdasarkan Dafnom yang timbul, Account Representative meneliti
SPT
Masa PPN dan mengumpulkan data dan/atau informasi perpajakan
yang
dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang terkait
dengan Pengusaha Kena Pajak, baik berupa data dan/atau informasi
internal maupun
eksternal. Hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam Kertas
Kerja
Penelitian (KKPt).
c. Pengisian
Kp.:PJ.0222/PJ.0201
-
-4-
c. Pengisian Laporan Hasil Penelitian
Laporan Hasil Penelitian (LHPt) digunakan Account Representative
untuk
menganalisis dan membuat ikhtisar hasil penelitian serta
membuat
kesimpulan tindakan yang perlu dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan. LHPt yang sudah diselesaikan dimintakan persetujuan
kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan/atau Kepala
Kantor
Pelayanan Pajak melalui manajemen kasus Aplikasi SIDJP.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi maupun Kepala Kantor
Pelayanan
Pajak memberikan tanggapan, yang dapat berupa setuju atau tidak
setuju, atas seluruh isian pada KKPt dan LHPt oleh Account
Representative melalui manajemen kasus Aplikasi SIDJP. Persetujuan
oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak hanya diperlukan dalam hal Account Representative dan
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam LHPt mengusulkan
dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak
atau mengusulkan pemeriksaan.
3. Monitoring pengawasan Pengusaha Kena Pajak terdapat dalam
menu informasi
dan monitoring Aplikasi SIDJP. Menu ini digunakan untuk
memonitor pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
Monitoring
dilakukan secara berjenjang yang mana Kepala Seksi Pengawasan
dan Konsultasi dapat memonitor penyelesaian Dafnom pengawasan
Pengusaha Kena Pajak pada tiap Account Representative di Seksi
Pengawasan dan
Konsultasi masing-masing. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat
memonitor
penyelesaian Dafnom pengawasan Pengusaha Kena Pajak pada unit
kerjanya. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat memonitor penyelesaian
Dafnom pengawasan
Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah
kerjanya.
4. Tugas dan Tanggung Jawab
a. Account Representative bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
1) menindaklanjuti Dafnom pengawasan Pengusaha Kena Pajak dengan
membuat Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian
yang
terdapat dalam Modul.
2) menindaklanjuti kesimpulan penelitian yang tertuang di dalam
Laporan
Hasil Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang
perpajakan. 3) menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil
Penelitian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas dan
bertanggung jawab
untuk:
1) memberikan persetujuan terhadap isian Kertas Kerja Penelitian
dan
Laporan Hasil Penelitian yang terdapat dalam Modul.
2) memonitor dan membimbing pelaksanaan pengawasan Pengusaha
Kena
Pajak pada masing-masing Account Representative. c. Kepala
Kp.:PJ.0222/PJ.0201
-
Ditetapkan di Jakarta
r7);AREPUE ,L iir ada tanggal 21 November 2014
KTUR JENDERAL PAJAK, o.
101 ; IS:"A -4111 (tar
A y AD RAHMANY • 195411111981121001
-5-
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
1) memberikan persetujuan terhadap isian Kertas Kerja Penelitian
dan
Laporan Hasil Penelitian (dalam hal diperiukan) yang terdapat
dalam
Modul.
2) memonitor dan membimbing pelaksanaan pengawasan Pengusaha
Kena
Pajak pada masing-masing unit kerjanya.
d. Kepala Kantor Wilayah DJP bertugas dan bertanggung jawab
untuk memonitor dan membimbing pelaksanaan pengawasan Pengusaha
Kena
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya.
F. PENUTUP
Surat Edaran Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak
ditetapkan.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
Kp.:PJ.0222/PJ.0201
Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5