KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO PANITIA PENGADAANJASA AGEN PENJUALDALAM RANGKAPENERBITANDAN PENJUALAN SURATBERHARGASYARIAH NEGARAUNTUKINVESTORRITEL 01 PASAR PERDANADALAM NEGERITAHUN ANGGARAN2016 DAN KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKAPENERBITANDAN PENJUALANSURAT BERHARGA SYARIAHNEGARA 01 PASAR PEROANAOALAMNEGERI TAHUNANGGARAN2016 SEKRETARIAT: DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH Gedung Frans Seda Lantai 5, Jalan DR Wahldin Raya No.1, Jakarta 10710 Telepon: 021-3516296; Fax: 3510728; Situs: www.djppr.kemenkeu.go.id PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: PENG- O,?/PPAPKH/2015 Panitia Pengadaan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Fee tunggal Jasa Agen Penjual berdasarkan HPS Sumber pendanaan Jasa Agen Penjual Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016. Melakukan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di pasar perdana dalam negeri Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Dokumen Pengadaan. Sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima perseratus) dari nHai nominal hasH penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Negara Ritel) di Pasar Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 masing-masing Agen Penjual, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus) dari nilai nominal hasll penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) di Pasar Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). APBN Tahun Anggaran 2016. 2. Persyaratan Peserta Pelelangan ini terbuka untuk bank umum dan perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang berwenang dan paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: a. MemHikijaringan pemasaran yang tersebar luas; b. MemHiki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjualan produk keuangan syariah; c. Memiliki komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN; d. Memiliki rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan; e. Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan; f. Khusus untuk perusahaan efek memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.