KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … filePelaporan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 31 /PJ/2013

TENTANG

PELAPORAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM

ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dalam pengawasan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor dalam rantai distribusi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ/2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dipandang perlu untuk menegaskan pelaksanaan pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM atas

penyerahan kendaraan bermotor.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor dapat berjalan dengan balk.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menegaskan pelaksanaan pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang harus dilampiri Daftar Rincian Kendaraan Bermotor.

D. Dasar...

94

-2

D. Dasar

1. KEP-199/PJ/2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan

Kendaraan Bermotor

2. PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

E. Materi

1. Setiap Pengusaha Kena Pajak dalam rantai distribusi kendaraan bermotor, yaitu Importir,

ATPM, Industri Perakitan, Distributor, Dealer, Sub-Dealer dan Showroom wajib membuat

perincian data atas penyerahan kendaraan bermotor dengan menggunakan Daftar Rincian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ/2000 dan melampirkan daftar tersebut pada SPT Masa untuk masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak yang menjadi dasar pengisian SPT Masa PPN tersebut.

2. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor tersebut adalah merupakan lampiran yang menjadi syarat kelengkapan SPT Masa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KEP-199/PJ./2000 dan Lampiran II PER-11/PJ/2013 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) (F.1.2.32.04) huruf B angka 3 bagian VI

mengenai kelengkapan SPT.

3. Untuk memudahkan dalam pengadministrasian, Daftar Rincian Kendaraan Bermotor dibuat

dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang menggunakan format Microsoft Excel.

4. Agar Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan seluruh Daftar Rincian Kendaraan Bermotor dalam format Microsoft Excel tersebut kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya batas pelaporan SPT Masa

PPN.

5. Agar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memantau pelaksanaan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-199/PJ./2000 di wilayah kerjanya masing-

masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL,

tY (tc'EA

A. FUAD RAHMANY g. NIP 195411111981121001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan