KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT EDARAN Nomor SE-92 /PB/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2018 Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (terlampir) A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.96/SETJEN- ROKEUNP/KEU.1/11/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Batas Maksimal Pencairan Dana PNBP Tahap VI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. D. Dasar 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
19
Embed
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... · 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. lnspektur Jenderal Kementerian Lingkungan dan Kehutanan 4. Direktur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT EDARAN
Nomor SE-92.. /PB/2018
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHAP VI
TAHUN ANGGARAN 2018
Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(terlampir)
A. Umum
Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan surat
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.96/SET JEN
ROKEUNP/KEU.1/11/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Batas Maksimal Pencairan
Dana PNBP Tahap VI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018, diperlukan
petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran
2018.
B. Maksud dan Tujuan
Memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA
PNBP Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
C. Ruang Lingkup
1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
D. Dasar
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2 -
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 368/KMK.06/2001 tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Provisi
Sumber Daya Hutan Pada Departemen Kehutanan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan
Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-17/PB/2018 tanggal 27
Februari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi
dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahap I Tahun Anggaran 2018.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Norn or SE-33/PB/2018 tanggal 20 April
2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan Provisi
Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahap II Tahun Anggaran 2018.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2018 tanggal 13 Juli
2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan Provisi
Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahap Ill Tahun Anggaran 2018.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-65/PB/2018 tanggal 31
Agustus 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi
dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahap IV Tahun Anggaran 2018.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-79/PB/2018 tanggal 19
Oktober tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan
Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahap V Tahun Anggaran 2018.
11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5485/PB/2018 tanggal 13 Juli
2018 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP)
PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Satker di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018.
E. Ketentuan Pencairan Dana
1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya
Hutan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan
Tahap VI TA 2018 adalah sebesar Rp1.087.900.247.000,- (Satu trilyun delapan puluh
tujuh miliar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP TA 2018 pada angka 1 di atas terdiri
dari:
a. Rp62.851.842.178,- (Enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta
delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) berdasarkan
sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa
Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan
diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan.
•
- .) -
b. Rp1 .025.048.404.822,- (Satu trilyun dua puluh lima miliar empat puluh delapan jutaempat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan PNBPtahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulanJanuari sampai dengan Oktober 2018.
3. Penggunaan sisa Maksimum Pencairan Dana PNBP TA 2017 sebagaimana butir 2 huruf-a-di atas akan ditutup dengan realisasi PNBP tahun aAggaraA-ber:jalan paling lambat pada
bulan Desember 2018.
4. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1 di atas, maka batas
Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan
di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap VI TA 2018 masingmasing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan tidak perlumeminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) PNBP kepada Satuan Kerja bersangkutan dalamsetiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
F. Penutup
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi sertamelakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
�==:►�-·�da tanggal 2. t November 2018
TUR JENDERAL,
Tembusan: 1 . Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan3. lnspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan4. Direktur Pelaksanaan Anggaran
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan7. Para Kepala Kantor \/Yi I ayah Ditjen Perbendaharaan
Kp. : PB.2/PB.22/2018
- 4 -
DAFTAR KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN KPPN
YANG MELAYANI SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
No Nama Kanwil DJPb Nama KPPN
( 1) (2) (3)
1 Kanwil DJPBN Prov. Aceh Banda Aceh
2 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara Medan 11, Pematang Siantar,
Padangsidempuan
3 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Barat Padang
4 Kanwil DJPBN Prov. Riau Pekanbaru, Rengat
5 Kanwil DJPBN Prov. Kep.Riau Tanjung Pinang
6 Kanwil DJPBN Prov. Jambi Jambi, Sungai Penuh, Bangko
7 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Selatan Palembang
8 Kanwil DJPBN Prov. Lampung Bandar Lampung, Metro Lampung
33 Kanwil DJPBN Prov. Papua Barat Manokwari, Sorong
- 5 -
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Yth 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidempuan5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bangko12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro Lampung15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta30. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo31. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang32. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banyuwangi33. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember34. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak35. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang36. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ketapang37. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau38. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya39. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun40. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin41 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda42. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan43. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan44. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar45. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja46. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram47. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima48. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang49. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende50. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu51. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng52. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I53. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng54. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu55. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso56. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari57. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-bau58. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo59. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
vv
- 6 -
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
60. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotamobagu61. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate62. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon63. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi64. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura65. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke66. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena67. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju68. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong69. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari
k_
KODE NO
KL
1 2
I '029
II '029
Lampiran: Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- /PB/2018 Tanggal November 2018 Tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap VI TA 2018
DAFT AR ALOKASI BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2018
KOO KODE
KODE BESARAN MP 5/D BESARAN MP BESARAN MP 5/D ESELON I E NAMA KPPN NAMA SATKER SUMBER PAGU
KPPN SATKER
DANA TAHAPV 2018 TAHAP VI 2018 TAHAP VI 2018
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
'SEKRETARIAT JENDERAL '182 JAKARTA VII 426839 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL '04 988.319.000 988.319.000 . 988.319.000
JUMLAH 988.319.000 988.319.000 - 988.319.000
'DITJEN PENGELOLAAN '001 BANDA ACEH 613192
BALA! PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WJLAYAH I '04 950.000.000 950.000.000 950.000.000 HUTAN PRODUKSI LESTARI BANDA ACEH
.
'008 PEKANBARU 613200 BALA! PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH l1I
'182 JAKARTA VII 400427 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
'04 6.845.611 .000 4.818.606.000 2.027 .005.000 6.845.611.000 HUTAN
'182 JAKARTA VII 400428 DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA '04 4.600.000.000 4.600.000.000 - 4.600.000.000
JUMLAH 39,153.361.000 30.536.201.000 8.617.160.000 39.153.361.000
X '029 'DITJEN PENGENDALIAN
'014 PALEMBANG 401819 BALA! PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
'04 I 1.000.000.000 10.774.385.000 225.615.000 11.000.000.000 PERUBAHAN IKLIM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SUMATERA
BALA! PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
'037 D E N P A S A R 401820 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH JAWA BALI '04 1.100.000.000 1.098.863.000 1.137.000 1.100.000.000 NUSA TENGGARA
BALA! PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
'043 PALANGKARAYA 401821 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH '04 12.000.000.000 11.528.405.000 471.595.000 12.000.000.000 KALIMANTAN
'054 MAKASSAR I 401822 BALA! PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
'04 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SULAWESI
-
BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
'065 MANOKWARI 401823 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH MALUKU '04 1.300.000.000 1.297.937.000 2.063.000 1.300.000.000 PAPUA
'182 JAKARTA VII 400228 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
'04 2.500.000.000 2.500.000.000 - 2.500.000.000 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
'182 JAKARTA VII 400229 DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN JKLIM '04 1.500.000.000 1.387.380.000 112.620.000 1.500.000.000
'182 JAKARTA VII 400230 DIREKTORAT MffiGASI PERUBAHAN IKLIM '04 1.500.000.000 1.462.460.000 37.540.000 1.500.000.000
'182 JAKARTA VII 400231 DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN
'04 1.500.000.000 1.376.315.000 123.685.000 1.500.000.000 MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI
'182 JAKARTA VII 400232 DIREKTORAT MOBILISASI SUMBERDAYA SEKTORAL
'04 I. 700.000.000 1.606.962.500 93.037.500 1.700.000.000 DAN REGIONAL
,-
Page 13 of 13
KODE KOO KODE KODE
BESARAN MP S/D BE�ARAN MP BESARAN MP S/D NO ESELON I E NAMA KPPN NAMA SATKER SUMBER PAGU KL SATKER TAHAPV 2018 TA�AP VI 2018 TAHAP VI 2018 KPPN DA NA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
'182 JAKARTA VII 400233 DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN '04 35.253.620.000 35.253.620.000 - 35.253.620.000
JUMLAH 72.853.620.000 71.786.327 .500 1.067 .292.500 72.853.620.000
TOT AL 1.118.063.685.000 957 .698.622.000 130.201.625.000 1.087 .900.247 .000