KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

PERAN SEKTOR KESEHATANDALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

AKIBAT KEDARURATAN RADIOLOGI/NUKLIR

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kondisi Indonesia

• Terdapat 3 reaktor nuklir di Serpong, Bandung dan Yogyakarta

• 13.824 fasilitas radiasi dan radioaktif tersebar di seluruh provinsi

• 129 gunung api aktif sumber radioaktif

• Meningkatnya pertambangan radioaktivitas alam

• Puluhan satelit radioaktif di atmosfir Indonesia

Krisis Kesehatan Akibat Radiologi/Nuklir

Dapat terjadi akibat : Kecelakaan kerja/industri

Gempa dan tsunami Letusan Gunung api

Jatuhnya satelit radioaktif Terorisme

Kondisi Sumber Daya untuk Menghadapi Krisis Kesehatan Akibat Radiologi/Nuklir

Telah ada sejumlah kebijakan dan MoU perlu direview kembali

Kompetensi SDM masih sangat kurang

Sarana dan prasarana masih belum memadai

Keputusan / Peraturan Menkes Terkait Upaya PKK Akibat Bahan Radiologi

Kepmenkes No. 410/2010 : Perubahan Atas Kepmenkes 1014/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Saryankes

Kepmenkes No. 8/2009 : Standar Kedokteran Nuklir

Permenkes No. 1249/2009 : Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir

Kepmenkes No 1217 /2001 : Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi

Pertemuan Lintas Sektor

Rapat Executive Meeting “Evaluasi Latihan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi Tahun 2007 – 2011”, Oktober 2012, Bapeten menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain Kemenkes agar menyiapkan 3 fasilitas RS rujukan.

Rapat Komnas Implementasi IHR 2005, Juli 2013, Sekjen Kemenkes Program-program IHR 2005 agar dimasukkan ke dalam RPJMN Kemenkes tahun 2015 – 2019 (termasuk penanganan bahan berbahaya kimia dan radiologi)

Pertemuan Lintas Sektor

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nuklir di Daerah, September 2013, Kemendagri menegaskan pentingnya daerah untuk siap siaga terhadap bencana nuklir. Kesiapsiagaan tidak hanya skala nasional tapi juga regional

Peran Sektor Kesehatan yang Diharapkan

Mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tingkat primer, sekunder hingga tersier serta pemberdayaan masyakarat.

Mempersiapkan sistem cegah tangkal masuknya penyakit dan masalah-masalah kesehatan (termasuk akibat kedaruratan nuklir) di mana dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai ujung tombak terdepan. Contohnya pasca bocornya reaktor nuklir di Fukusima Jepang tahun 2011.

Peran Sektor Kesehatan yang Diharapkan

Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di RS baik untuk terapi maupun diagnosa.

Melibatkan media massa untuk menjelaskan pada masyarakat.

Berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bapeten dalam rangka mengantisipasi kedaruratan nuklir.

KOMITMEN BERSAMA (Executive Meeting, 2012)

Prioritas kesiapsiagaan terhadap kedaruratan nuklir dilakukan di 3 wilayah berisiko tinggi yaitu Prov. DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya (reaktor nuklir di Serpong), Prov. Jawa Barat (reaktor nuklir di Bandung) serta Prov. DI Yogyakarta (reaktor nuklir di Yogyakarta).

Komitmen para pemangku kepentingan OTDNN (Organisasi Tanggap Darurat Nuklir Nasional) termasuk,, Kemenkes, untuk mendukung pengembangan sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat nuklir termasuk pelaksanaan gladi/latihan secara berkala

Penyusunan Rencana kontijensi masing-masing daerah khususnya untuk wilayah Serpong, Bandung, dan Yogya saat ini telah disusun Renkon di wilayah Serpong

KOMITMEN BERSAMA (Executive Meeting, 2012)

Kemenkes menyiapkan RS rujukan untuk wilayah Prov. DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya yaitu RS. Fatmawati, wilayah Jawa Barat yaitu RS. Hasan Sadikin serta wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yaitu RS. Sarjito

Setiap instasi agar menyiapkan SOP masing-masing berdasarkan peran dalam RENKON yang telah ditetapkan

Peningkatan kemampuan SDM Kesehatan (termasuk petugas KKP) untuk darurat medis dalam pengembangan RS Rujukan serta untuk darurat nuklir bidang pangan.

Bahan Diskusi

Langkah-langkah apa yang harus Kemenkes lakukan dalam rangka penyiapan RS rujukan untuk kedaruratan nuklir (RS Fatmawati, RSHS dan RS Sardjito) :

1. Penyiapan sumber daya manusia

2. Penyiapan sarana dan prasarana

3. Penyiapan sistem

TERIMA KASIH