PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 10 /PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057 Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan verifikasi dan penerbitan laporan hasil verifikasi pendaratan ikan oleh Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis verifikasi pendaratan ikan; b. bahwa sesuai dengan perkembangan, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.322/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu untuk ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
21
Embed
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN …djpsdkp.kkp.go.id/public/upload/files/perdirjen-psdkp-nomor-10... · Tata Cara Verifikasi Pendaratan Ikan Untuk Kapal Perikanan Berukuran ≥
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: 10 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110
permohonan, apabila tidak lengkap, petugas pendataan wajib
memberitahukan kekurangan kelengkapan persyaratan kepada
Pemohon.
5
4) Apabila persyaratan tidak lengkap, proses verifikasi pendaratan
ikan ditangguhkan sampai Pemohon melengkapi persyaratan yang
belum lengkap.
5) Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka Petugas pendataan
menyerahkan form LHVPI kepada petugas verifikasi untuk
dilakukan analisa.
6) Petugas Verifikasi melakukan analisa terhadap kesesuaian data
yang dituangkan dalam Form Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan
Ikan dan melakukan analisa terhadap:
a) Fisik kapal perikanan, meliputi nama kapal dan jenis alat
penangkapan ikan.
b) Pelabuhan pangkalan;
c) Jenis dan berat ikan;
d) Tanggal dan daerah penangkapan ikan berdasarkan jurnal
pelayaran atau log book penangkapan ikan bagi kapal
perikanan dengan ukuran > 20 Gross Tonnage sampai dengan
30 Gross Tonnage dan data hasil pemantauan kapal perikanan
menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan online bagi
kapal perikanan dengan ukuran > 30 Gross Tonnage ; dan
e) kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat
penangkapan ikan.
7) Dalam hal analisa Petugas verifikasi ditemukan dugaan kegiatan
penangkapan ikan yang terkait IUU fishing, petugas verifikasi
mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon dan
memberikan surat penolakan/tidak diterbitkan verifikasi
pendaratan ikan dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
8) Penolakan/tidak diterbitkan verifikasi pendaratan ikan dicatat
dalam form rekapitulasi laporan penolakan verifikasi pendaratan
ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9) Dalam hal analisa Petugas verifikasi tidak ditemukan dugaan
kegiatan penangkapan ikan yang terkait IUU fishing, maka LHVPI
dapat diterbitkan.
10) LHVPI yang telah diisi selanjutnya diberikan nomor dengan
membubuhkan tanda tangan petugas pendataan dan petugas
verifikasi serta menuangkan hasil analisa dalam kolom catatan
6
berupa keterangan bahwa ikan hasil tangkapan diperoleh dari
operasional kapal perikanan yang taat sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan;
11) LHVPI dibuat 5 (lima) rangkap yang digunakan untuk:
a) rangkap 1 (satu) diserahkan kepada Nakhoda, pemilik kapal
perikanan, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal perikanan
untuk mengajukan permohonan penerbitan SHTI-Lembar
Awal;
b) rangkap 2 (dua) diserahkan kepada Otoritas Kompeten Lokal;
c) rangkap 3 (tiga) diserahkan kepada Penanggung jawab Unit
Pengolahan Ikan, eksportir atau yang ditunjuk untuk
mengajukan permohonan penerbitan SHTI-Lembar Turunan
Yang Disederhanakan;
d) rangkap 4 (empat) diserahkan kepada Kepala UPT;
e) rangkap 5 (lima) arsip.
3. Tata Cara Verifikasi Pendaratan Ikan Untuk Kapal Perikanan Berukuran ≤
20 Gross Tonnage.
a. Permohonan Verifikasi Pendaratan Ikan.
Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal
mengajukan permohonan penerbitan verifikasi pendaratan ikan kepada
pengawas perikanan dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan melampirkan sebagai
berikut:
a. Surat Kuasa bermeterai cukup, bilamana dikuasakan kepada orang
lain;
b. SIPI untuk kapal yang berukuran > 5 - 20 Gross Tonnage;
c. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk kapal yang berukuran
< 5 Gross Tonnage;
d. Jurnal pelayaran bagi kapal penangkap ikan dengan ukuran > 5 - 20
Gross Tonnage;
e. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran hasil tangkapan
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini; dan
f. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kapal kedatangan kapal perikanan.
7
b. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan.
a. Petugas Pendataan melakukan koordinasi dengan pihak Pelabuhan
Perikanan untuk:
1) memeriksa dokumen kapal perikanan;
2) mencatat data kapal kapal perikanan;
3) memeriksa alat tangkap yang digunakan;
4) memeriksa jenis dan jumlah ikan yang didaratkan di pelabuhan;
b. Petugas Pendataan menuangkan hasil pemeriksaan kapal perikanan
dalam Form LHVPI dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
c. Petugas Pendataan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan,
apabila tidak lengkap, petugas pendataan wajib memberitahukan
kekurangan kelengkapan persyaratan kepada Pemohon.
d. Proses verifikasi pendaratan ikan ditangguhkan sampai Pemohon
melengkapi persyaratan yang belum lengkap.
e. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka Petugas pendataan
menyerahkan form LHVPI kepada petugas verifikasi untuk dilakukan
analisa.
f. Petugas Verifikasi melakukan analisa terhadap kesesuaian data yang
dituangkan dalam Form LHVPI dan melakukan analisa terhadap:
1) Fisik kapal perikanan, meliputi;
a) Nama kapal; dan
b) Jenis alat penangkapan ikan.
2) Pelabuhan pangkalan;
3) Jenis dan berat ikan;
4) Tanggal dan daerah penangkapan ikan berdasarkan jurnal
pelayaran; dan
5) kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan
ikan.
g. Dalam hal analisa Petugas verifikasi tidak ditemukan dugaan kegiatan
penangkapan ikan yang terkait IUU fishing, maka LHVPI dapat
diterbitkan.
h. Dalam hal analisa Petugas verifikasi ditemukan dugaan kegiatan
penangkapan ikan yang terkait IUU fishing, petugas verifikasi
mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon dan
memberikan surat penolakan/tidak diterbitkan verifikasi pendaratan
ikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
8
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.
i. Penolakan/tidak diterbitkan verifikasi pendaratan ikan dicatat dalam
form rekapitulasi laporan penolakan verifikasi pendaratan ikan
sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
j. LHVPI yang telah diisi selanjutnya diberikan nomor dengan
membubuhkan tanda tangan petugas pendataan dan petugas verifikasi
serta menuangkan hasil analisa dalam kolom catatan berupa
keterangan bahwa ikan hasil tangkapan diperoleh dari operasional
kapal perikanan yang taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan;
k. Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan dibuat 5 (lima) rangkap yang
digunakan untuk:
1) rangkap 1 (satu) diserahkan kepada Nakhoda, pemilik kapal
perikanan, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal perikanan untuk
mengajukan permohonan penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang
Disederhanakan;
2) rangkap 2 (dua) diserahkan kepada Otoritas Kompeten Lokal;
3) rangkap 3 (tiga) diserahkan kepada Penanggung jawab Unit
Pengolahan Ikan, eksportir atau yang ditunjuk untuk mengajukan
permohonan penerbitan SHTI-Lembar Turunan Yang
Disederhanakan;
4) rangkap 4 (empat) diserahkan kepada Kepala UPT;
5) rangkap 5 (lima) arsip.
BAB III
PELAPORAN
1) Petugas Verifikasi melaporkan LHVPI kepada kepala satuan unit kerjanya
dengan format sebagaimana lampiran VII.
2) Kepala UPT melakukan rekapitulasi LHVPI dan dilaporkan kepada
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan setiap bulan pada tanggal
5.
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
1) Kepala UPT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
verifikasi pendaratan ikan dan melaporkan hasil evaluasinya kepada
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
9
2) Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan melaporkan analisa
evaluasi hasil pendaratan ikan kepada Direktur Jenderal.
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 10/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI
Nomor :
Lampiran : Perihal : Surat Permohonan Verifikasi
Kepada Yth.
Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP …
Di –
Tempat
Sehubungan dengan akan dilaksanakan ekspor ikan hasil tangkapan KM.......... milik...... ke Uni Eropa, maka dengan ini kami mohon untuk dilaksanakan Verifikasi Pendaratan Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan...... pada tanggal..... Laporan hasil Verifikasi Pendaratan Ikan tersebut akan digunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan SHTI Lembar Awal (LA) / Lembar Turunan yang Disederhanakan (LTS)*, dengan data-data sebagai berikut : Nama Kapal : No. SIPI/SIKPI : Masa Berlaku SIPI/SIKPI : Ukuran kapal (GT) : Alat Tangkap : Periode Penangkapan/angkut : No. ID VMS/SPKP : Jumlah dan jenis ikan yang didaratkan :
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen
sebagai berikut ; a. Surat Kuasa bermaterai cukup, bilamana dikuasakan kepada orang lain b. Copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) c. Jurnal pelayaran dan/atau Log Book Penangkapan Ikan d. Fotocopy HPK Kedatangan kapal perikanan
Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama
yang baik diucapkan terimakasih.
....., tanggal-bulan- Hormat Kami
ttd
(Nama Pemohon)
* ) Coret yang tidak perlu
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN.
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
LAPORAN VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN
A. PELABUHAN PERIKANAN .....................................
- Nomor :
- Nama Petugas : Pendataan
- Tanggal verifikasi :
B. HASIL VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
NAMA KAPAL NOMOR DAN MASA BERLAKU SIPI/SIKPI
JENIS ALAT TANGKAP WAKTU PENANGKAPAN
DAERAH PENANGKAPAN
NN
PELABUHAN PANGKALAN
NO
URAIAN JENIS IKAN
BERAT IKAN (KG)
1.
2.
Dst
CATATAN :
Petugas Pendataan Petugas Verifikasi
- Laporan ini diterbitkan sebagai bahan pendukung dalam penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
- Petugas Verifikasi adalah Pengawas Perikanan
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN.
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
Form Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN HASIL TANGKAPAN Yang bertandatangan dibawah ini: Nama
:
Alamat :
Perusahaan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan bahwa hasil tangkapan Kapal Perikanan KM…… periode
(tanggal-bulan-tahun) hingga (tanggal-bulan-tahun) ditangkap didaerah penangkapan
sebagaimana tercantum didalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor
……, dengan menggunakan alat tangkap ………..
Apabila dikemudian hari terbukti kapal perikanan KM……. melakukan
kesalahan atau pelanggaran tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundangan
yang berlaku di bidang perikanan, maka kami bersedia menerima Sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.
........,tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan
(meterai 6000)
(………………………)
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN.
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
Form Penolakan/Tidak Diterbitkan Verifikasi Pendaratan Ikan
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan/Tidak Diterbitkan Verifikasi Pendaratan Ikan
Kepada Yth. Penanggung Jawab KM... …
Di –
Tempat Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal......Nomor.... perihal....,
maka kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan pengawas
perikanan/Tim Verifikasi terhadap kapal KM …… milik …… tidak dapat
diterbitkan laporan verifikasi pendaratan ikan sebagai syarat permohonan
penerbitan SHTI dikarenakan kapal tersebut melanggar sebagai berikut:
No Uraian Pelanggaran Beri Tanda contreng
Jenis Pelanggaran
1 Dokumen Perizinan Tidak Lengkap
2 Melanggar daerah Penangkapan
3 Mendaratkan ikan bukan di pelabuhan pangkalannya
4 Tidak melaporkan pendaratan kepada pengawas perikanan
5 Ikan hasil tangkapan tidak sesuai alat tangkap ikan yang di gunakan
6 Jenis Ikan hasil tangkapan - dari kapal yang di ajukan dalam permohonan verifikasi
7 Transmitter VMS tidak aktif Bagi kapal diatas 30 GT
8 Tidak memiliki dokuumen penitipan ikan (Declaration Transshipment)
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terimakasih.
Tempat, tanggal-bulan-
Hormat Kami
Tanda Tangan
(Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP)
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN.
* ) Pelanggaran lain sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
Form Rekapitulasi Laporan Penolakan Verifikasi Pendaratan Ikan
UPT/Satker/Pos PSDKP ........
No Nama
Kapal
GT Pemilik
Kapal
Nomor
SIPI/SIKPI
Alat
Tangkap
Daerah
Penangkapan
Pelabuhan
Pangkalan
Jenis
Ikan
Berat
Ikan
(kg)
Tanggal
Verifikasi
Alasan
Penolakan
Tindak
Lanjut
Keterangan
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN.
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
Form Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan
UPT/Satker/Pos PSDKP ........
No Nama
Kapal
GT Pemilik
Kapal
Nomor
SIPI/SIKPI
Alat
Tangkap
Daerah
Penangkapan
Pelabuhan
Pangkalan
Jenis
Ikan
Berat
Ikan
(kg)
Tanggal
Verifikasi
Nomor
LHVPI
Tindak
Lanjut
Keterangan
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN.
Lembar Pengesahan
No. Pejabat Paraf
1. Sekretaris Ditjen. PSDKP
2. Direktur Was SDP
3. Direktur Was SDK
4. Direktur PSDKP & PIP
5. Direktur PP
6. Direktur Kapal Pengawas
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 /PER-DJPSDKP/2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PENDARATAN IKAN
Alur Proses Penerbitan Verifikasi Pendaratan Ikan
Petugas Pendataan berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk memeriksa: 1. Dokumen
2. Data Kapal 3. Alat Tangkap
4. Jenis dan Jumlah Ikan
Petugas Verifikasi melakukan ANALISA:
1. Nama kapal 2. Jenis alat penangkapan ikan 3. Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book
penangkapan ikan dan/atau data hasil pemantauan kapal perikanan menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/VMS-online (bagi kapal >30 GT) dan/atau jurnal pelayaran kapal yang bersangkutan;
4. Pelabuhan pangkalan; 5. Jenis dan berat ikan, dan 6. Kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan.
TIDAK (Ada dugaan IUU Fishing)
Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan
DITERBITKAN
Nakhoda/Pemilik Kapal/Kuasa
mengajukan Permohonan
Penerbitan Verifikasi
Pendaratan Ikan
Kapal Perikanan ukuran > 20 GT, melampirkan:
1. Surat Kuasa bermaterai cukup (bila dikuasakan) 2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. Jurnal Pelayaran dan/atau log book Penangkapan Ikan
4. Fotocopy HPK Kedatangan Kapal Perikanan
Kapal Perikanan ukuran sampai 20 GT, melampirkan:
1. Surat Kuasa bermaterai cukup
(bila dikuasakan) 2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal >5-20 GT
atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) bagi kapal < 5 GT
3. Jurnal Pelayaran dan/atau log book Penangkapan Ikan
4. Surat Pernyataan bermaterai cukup (Format Lampiran IV)
5. Fotocopy HPK Kedatangan Kapal Perikanan
TIDAK LENGKAP LENGKAP Pemberitahuan ke Pemohon
Verifikasi
DITANGGUHKAN
Hasil Pemeriksaan diserahkan
kepada Petugas Verifikasi
Mengembalikan Permohonan ke
Pemohon
Dicatat di Form
Penolakan VPI
Proses
Dilanjutkan
1. Pengisian Form Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan 2. Pemberikan nomor Form Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan 3. Tanda tangan Petugas Pendataan 4. Tanda tangan Petugas Verifikasi 5. Menuangkan hasil analisa dalam kolom catatan
YA (Tidak ada dugaan IUU Fishing)
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN