1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 64/PER-DJPB/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 209/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA IKAN SISTEM MINAPADI TAHUN ANGGARAN 2018 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan sistem minapadi, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 209/PER- DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 209/PER- DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
23
Embed
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ...kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPB...pembudidaya ikan atau gabungan kelompok tani (Pokdakan/Gapoktan). Proses ini dimulai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 64/PER-DJPB/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 209/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA IKAN
SISTEM MINAPADI TAHUN ANGGARAN 2018
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi
perikanan budidaya dan mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan
pemerintah budidaya ikan sistem minapadi, perlu
menyusun perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 209/PER-
DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem
Minapadi Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 209/PER-
DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem
Minapadi Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Neraga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5870);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4
3
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1746);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
4
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR
209/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA IKAN
SISTEM MINAPADI TAHUN ANGGARAN 2018 PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA.
Pasal 1
Ketentuan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Nomor 209/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2018 pada
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
5
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 64/PER-DJPB/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 209/PER-DJPB/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH BUDIDAYA IKAN SISTEM MINAPADI TAHUN
ANGGARAN 2018 PADA DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam
menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan fenomena
meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi
yang aman bagi kesehatan. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mewujudkan perikanan
budidaya sebagai ujung tombak dalam menggerakan perekonomian
nasional dan ketahanan pangan masyarakat. Disamping itu, Indonesia saat
ini dihadapkan pada sebuah tantangan besar yaitu dalam menghadapi
persaingan perdagangan bebas di level regional ASEAN atau Asean
Economic Community (AEC).
Strategi percontohan perikanan budidaya dilaksanakan melalui
peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing yang berbasis ilmu
pengetahuan melalui industrialisasi perikanan budidaya yang akan
diperankan menjadi penghela percepatan percontohan sistem produksi
perikanan nasional yang berorientasi pada tren pasar global dan lokal.
Percontohan sistem produksi melalui (i) percontohan input teknologi yang
sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis
wawasan lingkungan; (ii) meningkatkan daya saing produk hasil produksi
budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); (iii) percontohan usaha perikanan
budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan
6
budidaya berkelanjutan; (iv) percontohan minapadi sebagai bagian dari
upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
Input teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif dan efisien serta mampu
mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan yang harus segera
ditransfer kepada masyarakat pembudidaya ikan melalui kegiatan
percontohan model budidaya ikan sistem minapadi sebagai upaya dalam
memberikan tuntunan dan teladan bagi para pembudidaya ikan.
Budidaya ikan sistem minapadi adalah budidaya ikan dan padi dalam
satu hamparan sawah. Minapadi dapat meningkatkan produktivitas lahan
sawah karena selain tidak mengurangi hasil padi, juga dapat menghasilkan
ikan/udang. Budidaya minapadi dilakukan masyarakat sejak lama
walaupun masih menggunakan teknologi sangat sederhana hanya terbatas
pada kegiatan tahapan pendederan. Guna mendukung percontohan
budidaya ikan sistem minapadi, maka Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya membuat kegiatan budidaya ikan sistem minapadi. Usaha ini
dapat meningkatkan pendapatan petani karena dapat mencegah alih fungsi
lahan sawah dan urbanisasi.
Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan
budidaya ikan sistem minapadi, maka kegiatan ini melibatkan kelompok
pembudidaya ikan atau gabungan kelompok tani (Pokdakan/Gapoktan).
Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan
dan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau
kelompok pembudidaya ikan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi para
pembudidaya ikan dalam melakukan percontohan usahanya. Agar
implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif
dan optimal sesuai target, maka perlu disusun perubahan atas Peraturan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 209/PER-DJPB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan
Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya.
B. Tujuan
Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem
Minapadi Tahun Anggaran 2018 ini adalah:
1. meningkatkan produksi ikan melalui budidaya ikan sistem minapadi;
7
2. mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan penerima bantuan
pemerintah; dan
3. mendorong peningkatan kemampuan usaha penerima bantuan.
Capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2018 diukur
berdasarkan indikator output dan outcome sebagai berikut:
1. Indikator output:
a. terlaksana dan tersalurkannya 250 (dua ratus lima puluh) paket
bantuan budidaya ikan sistem minapadi kepada penerima bantuan;
dan
b. termanfaatkannya paket bantuan oleh penerima bantuan.
2. Indikator outcome adalah meningkatknya produksi ikan sebanyak 300
ton per siklus atau 600 ton per tahun.
Sasaran penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem
Minapadi Tahun Anggaran 2018 ini adalah berkembangnya usaha
budidaya ikan sistem minapadi di masyarakat petani sawah dan
pembudidaya ikan.
C. Pengertian
Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Penerima Bantuan Pemerintah adalah pembudidaya ikan yang
tergabung dalam Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum
Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan
Lembaga Keagamaan.
3. Minapadi adalah integrasi budidaya ikan dan padi dalam satu petak
sawah.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi yang
selanjutnya disebut Penyaluran Bantuan Pemerintah adalah penyaluran
dan pengelolaan bantuan budidaya ikan sistem minapadi kepada
Penerima Bantuan Pemerintah.
5. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan.
6. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya
8
dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan