KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 79/PER-DJPB/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 54/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA BERBASIS KELEMBAGAAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan prasarana berbasis kelembagaan, perlu meninjau kembali Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor Nomor 54/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/PER- DJPB/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
21
Embed
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/4.-SK... · kementerian kelautan dan perikanan direktorat jenderal perikanan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 79/PER-DJPB/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 54/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA BERBASIS KELEMBAGAAN TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan prasarana berbasis kelembagaan, perlu meninjau
kembali Peraturan Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya Nomor Nomor 54/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah Prasarana dan Sarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/PER-
DJPB/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Budidaya Berbasis
Kelembagaan Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 54/PER-DJPB/2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA
BERBASIS KELEMBAGAAN TAHUN 2017.
Pasal 1
Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 79/PER-DJPB/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 54/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA BERBASIS KELEMBAGAAN TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tujuan, Indikator Keberhasilan, dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan kegiatan bantuan prasarana dan sarana budidaya berbasis
kelembagaan tahun 2017 adalah:
a. mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
b. menambah jumlah pelaku usaha di bidang perikanan budidaya;
2. Indikator Keberhasilan
a. Tersalurkannya 75 paket kepada penerima bantuan; dan
b. Meningkatnya produksi ikan sebanyak minimal 1.290 ton.
3. Sasaran
a. Terdistribusinya 75 paket kepada penerima Bantuan Pemerintah
pada tahun 2017; dan
b. Meningkatnya produksi ikan sebanyak 1.290 ton.
B. Pengertian
Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non
pemerintah.
2. Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya adalah paket bantuan
yang terdiri atas beberapa jenis barang prasarana dan sarana
produksi perikanan budidaya yang diserahkan pada masyarakat
pembudidaya ikan sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha
sesuai kegiatan yang direncanakan/diusulkan.
3. Bupati/Walikota adalah pejabat pemerintah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di
kabupaten/kota.
4. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Kelautan
dan Perikanan di tingkat kabupaten/kota.
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan
Perikanan di tingkat provinsi.
6. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
Direktorat Jenderal adalah salah satu Direktorat Jenderal di
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menyelenggarakan kegiatan bantuan sarana budidaya.
7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
Direktur Jenderal adalah pejabat pemerintah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan perikanan
budidaya.
8. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah salah satu
direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang
menyelenggarakan kegiatan Bantuan Prasarana dan Sarana
budidaya.
9. Gubernur adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di provinsi.
10. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan kerja perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan di
tingkat provinsi.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan kerja
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan
dan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
12. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah
tim pelaksana kegiatan bantuan prasarana dan sarana budidaya di
pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk
mengkoordinasikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKP
merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
14. Mitra Usaha adalah orang atau perusahaan atau instansi/lembaga
yang bekerja sama dengan Kelembagaan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
15. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga
Pendamping dalam rangka pendampingan dan
penumbuhkembangan wirausaha perikanan budidaya.
16. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta
pelaku usaha perikanan budidaya agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah
rencana anggara biaya untuk kegiatan bantuan prasarana dan
sarana budidaya yang disusun oleh kelembagaan berdasarkan
kelayakan usaha dan potensi yang telah disepakati oleh seluruh
anggotanya.
18. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang adalah sekelompok orang yang
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan bertugas untuk
memeriksa dan menerima barang hasil Bantuan Pemerintah.
19. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim pelaksana kegiatan
bantuan prasarana dan sarana budidaya di kabupaten/kota dan
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat
kabupaten/kota.
BAB II PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN,
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH
A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya melalui Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha
Budidaya.
B. Bentuk Bantuan Pemerintah
Bantuan yang diberikan merupakan Bantuan Prasarana dan
Sarana. Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya Berbasis
Kelembagaan diberikan dalam bentuk barang.
Tabel 1. Jenis dan Bentuk Bantuan
No. Jenis Bantuan Bentuk
Bantuan
1. Benih Ikan Barang
2. Pakan Ikan Barang
3. Pupuk dan Obat Ikan Barang
4. Prasarana dan sarana, dan Peralatan operasional
Barang
C. Rincian Jumlah Bantuan
Bantuan prasarana dan sarana budidaya berbasis
kelembagaan akan diberikan sebanyak 75 paket.
D. Bentuk dan Komponen Bantuan
Komponen bantuan prasarana dan sarana budidaya berbasis
kelembagaan sebagai berikut:
Tabel 2. Komponen Bantuan Prasarana dan Sarana berbasis
Kelembagaan
No Jenis Bantuan
1. a. Lele ukuran 8 - 9 cm b. Nila ukuran 40 – 50 gr
c. Gurame 10-12 cm d. Patin ukuran min. 5 cm
e. Mas ukuran min. 8 – 12 cm f. Bandeng ukuran 6 - 7 cm g. Udang ukuran min. PL 12
2. Pakan ikan lele, kandungan protein minimal 28%
Pakan ikan mas, patin, gurame, nila, bandeng, kandungan protein minimal 25% Pakan udang, kandungan protein min. 30%
No Jenis Bantuan
3. Pupuk dan Obat Ikan
4. a. Wadah, caren kolam;
b. Atap dan lantai bangunan;
c. Instalasi air, aerasi, wadah pemeliharaan, instalasi listrik,
bak pemeliharaan;
d. Gudang pakan, rumah jaga;
e. Alat angkut (rumput laut);
f. Peralatan perikanan (serok, seser, ember, drum, dst); dan
g. Peralatan budidaya rumla;
E. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Persyaratan Administrasi
Calon penerima paket Bantuan Prasarana dan Sarana
Budidaya Berbasis Kelembagaan harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. diutamakan yang sudah berbadan hukum;
b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang
pembudidayaan ikan;
c. masih aktif yang dibuktikan antara lain dengan:
1) adanya kepengurusan;
2) adanya anggota aktif;
3) memiliki tempat kegiatan beraktifitas;
4) memiliki akte/surat keterangan pendirian;
5) adanya aktifitas proses belajar mengajar, bagi lembaga
pendidikan pelatihan; dan
6) adanya aktifitas kegiatan sosial, bagi lembaga sosial.
d. memiliki rencana kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan,
yang dibuktikan dengan pengajuan proposal kegiatan usaha.
Proposal kegiatan usaha tersebut memuat:
1) profil kelembagaan atau kelompok;
2) latar belakang permohonan paket Bantuan Prasarana dan
Sarana Budidaya;
3) kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang akan dilakukan,
yang memuat:
a) jenis usaha dan komoditas yang akan dikembangkan;
dan
b) kapasitas usaha yang akan dikembangkan.
4) jenis prasarana dan sarana yang diperlukan.
e. Tersedia lahan untuk melakukan kegiatan usaha
pembudidayaan ikan. Kriteria lahan untuk melakukan
kegiatan usaha pembudidayaan yaitu:
1) sesuai dengan komoditas yang akan dikembangkan;
2) memiliki sumber air; dan
3) terletak di lingkungan yang tidak tercemar.
f. Penerima paket bantuan:
1) mempunyai sumber daya manusia yang dapat mengelola
usaha pembudidayaan ikan.
2) memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan
yang berlaku.
3) bersedia menandatangani dokumen administrasi
penyerahan paket pengembangan usaha.
4) melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha budidaya ikan
ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
5) lembaga penerima paket pengembangan usaha meliputi:
a) kelompok/lembaga masyarakat mempunyai keinginan
dan mendukung untuk mengembangkan usaha
pembudidayaan ikan;
b) lembaga keagamaan, terdiri atas kelompok pengajian,
dewan kesejahteraan masjid, jemaat gereja, pura,
wihara, dan lain-lain;
c) lembaga sosial, terdiri atas: panti asuhan, panti jompo,
panti cacat, panti fakir miskin, kelompok swadaya,
PKK, dan lain-lain;
d) lembaga kepemudaan, terdiri atas: karang taruna,
kelompok pemuda mandiri, pemerhati lingkungan,
wirausaha muda, dan lain-lain;
e) lembaga pendidikan dan pelatihan, terdiri atas:
madrasah, pondok pesantren, SMA/SMK, akademi,
perguruan tinggi, lembaga pelatihan kewirausahaan,
lembaga pelatihan tenaga kerja, dan lain-lain;
f) kelompok warga binaan lapas/rutan, terdiri atas:
warga binaan lapas/rutan pria, warga binaan
lapas/rutan wanita, warga binaan lapas/rutan
narkoba, dan warga binaan lapas/rutan lainnya.
2. Persyaratan Teknis
Secara rinci, kriteria teknis lokasi kegiatan usaha
budidaya ikan untuk masing-masing komoditas sesuai menu
dapat dilihat pada Petunjuk Teknis tentang teknik budidaya ikan
yang diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya dan atau dinas
yang menangani kelautan dan perikanan.
3. Persyaratan Lokasi
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi
penerima bantuan adalah:
a. lahan dan wadah budidaya untuk usaha perikanan budidaya
tersedia;
b. kepemilikan lahan jelas (milik sendiri, garapan, sewa) dan tidak
dalam sengketa;
c. memiliki aksesibilitas yang baik yang menunjang semua aspek
produksi (pra-produksi sampai dengan pasca panen) dan
akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan
atau alat (bahan bakar atau listrik);
d. lokasi sesuai dengan tata ruang wilayah, media air tidak
tercemar dan tidak banjir;
e. terdapat akses kendaraan roda 2/4 dan sarana komunikasi;
dan
f. lahan untuk budidaya sesuai bagi peruntukan kegiatan
perikanan budidaya.
F. Pencairan Bantuan Pemerintah
1. Kelembagaan
Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi
peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi
meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan bantuan.
Kelembagaan terdiri atas Tim Pokja Pusat, Dinas Provinsi, Dinas
Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping, serta Kelembagaan
sebagai penerima bantuan. Struktur organisasi pelaksana
sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
Gambar 1. Organisasi Pelaksana Kegiatan
a. Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pusat
Dalam rangka pelaksanan kegiatan Bantuan Prasarana dan
Sarana Budidaya Berbasis Kelembagaan pada Pokdakan di
tingkat pusat, Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan
Pokja Pusat terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua,
Wakil ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat. Tugas Pokja
Pusat adalah melaksanakan seluruh kegiatan, mulai dari tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi serta pelaporan kegiatan.
Tim Pokja Pusat mempunyai tugas:
1) menyusun rencana kerja kegiatan;
2) menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
sarana budidaya pada Pokdakan;
3) melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan;
4) melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen
administrasi calon lokasi/calon penerima bantuan sesuai
form identifikasi dan seleksi dan dibuktikan dengan berita
acara hasil identifikasi dan seleksi calon penerima Bantuan