KEMENTERIAN K 1 ELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163 PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PER-LPMUKP/2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan mengembangkan akses pembiayaan untuk penguatan modal usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta usaha masyarakat pesisir, dipandang perlu meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
39
Embed
KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN K1ELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL
SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163
PERATURAN
DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 3/PER-LPMUKP/2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan
mengembangkan akses pembiayaan untuk penguatan
modal usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan,
petambak garam, pengolah dan pemasar hasil
perikanan, serta usaha masyarakat pesisir, dipandang
perlu meningkatkan efesiensi dan efektivitas
pengelolaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal
Usaha Kelautan dan Perikanan yang disalurkan
melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan
Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
2
kepada Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan
Perikanan;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019,
sebagaimana telah-diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian
Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-
2019;
4
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008,
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1533);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 154);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/
KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.03/MEN-KP/KP.430/2014 tentang
5
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-LPMUKP/2017
tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA
BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pasal 1
(1) Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan, bagaimana dan
kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
(2) SOP Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan
dan Perikanan merupakan pedoman bagi seluruh unit organisasi di
lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
dalam mengelola dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga
Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan.
Pasal 2
SOP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
6
Pasal 3
Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017
DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SYARIF SYAHRIAL
7
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA
MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 3/PER-LPMUKP/2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA
PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN
PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN
PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP)
didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
menjawab kebutuhan akses permodalan bagi masyarakat
kelautan dan perikanan. LPMUKP memberikan akses
permodalan tersebut berbentuk dana bergulir untuk
pengembangan modal kerja dan investasi bagi pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan (UMKM-
KP). Dalam prakteknya, dimungkinkan terdapat banyak
kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang tepat
untuk menjamin kelangsungan, efektivitas, dan efisiensi
pelaksanaan program penguatan modal usaha LPMUKP ini.
Oleh karena itu, LPMUKP dalam pelaksanaan program
bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan
Perikanan (LKM-KP).
LKM-KP diyakini dapat mengenali lebih baik karena aspek
kedekatan lokasi dan pengenalan karakter calon debitur yang
memanfaatkan dana bergulir LPMUKP untuk penguatan modal
usaha. Implikasinya, LPMUKP melakukan pengelolaan dana
bergulir melalui LKM-KP. Pengelolaan ini juga tentunya perlu
8
diatur pula dalam bentuk suatu Standar Operasional Prosedur
(SOP).
SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini
diharapkan mampu menjadi arah kebijakan operasional
LPMUKP dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil,
mikro dan menengah sektor kelautan dan perikanan melalui
LKM-KP untuk penguatan modal dan peningkatan kapasitas
UMKM-KP.
Berdasarkan latar belakang di atas, SOP ini disusun untuk
dapat menjadi panduan kerja dan pengambilan keputusan bagi
pimpinan dan seluruh staf pengelola LPMUKP. Lebih jauh, SOP
ini juga dapat menjadi sarana pengendalian dan pengawasan
dalam mencapai sasaran LPMUKP, terutama pelaksanaan
pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
1) Maksud
Penyusunan SOP ini secara umum dimaksudkan untuk
memberikan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan
LPMUKP maupun dari luar LPMUKP yang terkait dalam
pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.
2) Tujuan
Penyusunan SOP ini memiliki sejumlah tujuan antara lain:
a) Memastikan terdapatnya sistem dan prosedur yang
baku dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui
LKM-KP;
b) Memastikan terdapatnya keseragaman penanganan
pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP
sehingga mengurangi tingkat penyimpangan pada
tingkat pelaksanaannya;
c) Memberikan batasan-batasan lingkup kerja dan
tanggunggugat tiap bagian yang terlibat baik pihak
internal maupun eksternal LPMUKP;
d) Menjelaskan secara detail tentang aktivitas pengelolaan
dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP terkait dengan
aktivitas, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan.
9
3) Sasaran
Sasaran dari penyusunan SOP ini adalah sebagai berikut:
a) Pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP
mengikuti sistem dan prosedur baku yang berlaku;
b) Penanganan penyaluran dan pengembalian dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP dikelola secara
seragam oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga
tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya;
c) Pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP
dapat teridentifikasi tahapan-tahapan aktivitas,
terperinci menurut pihak yang terlibat, dokumen yang
dibutuhkan, waktu pelayanan, serta dapat terjamin
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
C. MANFAAT
Manfaat SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-
KP dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola dan Pegawai BLU LPMUKP dalam mengelola dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin
dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU
LPMUKP dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab individual Pejabat Pengelola dan
Pegawai BLU LPMUKP serta organisasi secara keseluruhan
dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
4) Membantu Pegawai LPMUKP menjadi lebih mandiri dan
tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga
akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam
pelaksanaan proses sehari-hari untuk mengelola dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
5) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir
LPMUKP melalui LKM-KP;
6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan
memberikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU LPMUKP
cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu
10
mengevaluasi pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui
LKM-KP;
7) Memastikan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir
LPMUKP melalui LKM-KP dapat berlangsung dalam
berbagai situasi serta tidak bergantung pada orang
tertentu;
8) Menjamin konsistensi pelayanan untuk pengelolaan dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP, baik dari sisi mutu,
waktu dan prosedur;
9) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi
yang harus dikuasai oleh Pegawai LPMUKP dalam
melaksanakan tugasnya;
10) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi
Pegawai LPMUKP;
11) Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul
oleh Pegawai LPMUKP dalam melaksanakan tugasnya;
12) Sebagai instrumen yang dapat melindungi Pejabat
Pengelola dan Pegawai BLU LPMUKP dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan
penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP
melalui LKM-KP;
13) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam
pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
14) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan
prosedural dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP
melalui LKM-KP; dan
15) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam
penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat
memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dalam
pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.
D. PENGERTIAN
1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU,
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang di bentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
11
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas;
2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang
selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualiaan dan ketentuan pengelolaan keuangan
negara pada umumnya;
3) Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan
Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha
bagi koperasi, mikro, kecil, menengah dan usaha lainya
yang berada di bawah pembinaan Kementerian
Negara/Lembaga;
4) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah Satuan Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
mengelola dana bergulir yang berpendampingan bagi
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan
dan perikanan;
5) Pejabat Pengelola BLU LPMUKP terdiri dari Pimpinan BLU
LPMUKP, yang selanjutnya disebut Direktur LPMUKP;
Pejabat Keuangan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut
sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko
LPMUKP; dan Pejabat Teknis BLU LPMUKP, yang
selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Operasional dan
Kemitraan Usaha dan Kepala Divisi Perencanaan dan
Umum LPMUKP;
6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah);
12
7) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
8) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
9) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan
Perikanan, yang selanjutnya disingkat UMKM-KP, adalah
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor
kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis
Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Direktur ini;
10) Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat
LKM, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan
untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian
jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-
mata mencari keuntungan;
13
11) Pinjaman adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada
debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang
diperjanjikan;
12) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada
debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang
diperjanjikan dengan prinsip syariah;
13) Lembaga Keuangan Mikro Kelautan Perikanan, yang
selanjutnya disingkat LKM-KP, adalah Lembaga Keuangan
Mikro yang khusus didirikan untuk melayani kegiatan
usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan
yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh
LPMUKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur
ini;
14) Komite Pinjaman atau Pembiayaan adalah komite yang
mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kepada
Direktur atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur LPMUKP
tentang persetujuan atau penolakan proposal pinjaman
atau pembiayaan atas hasil verifikasi dan penilaian teknis
yang dilakukan oleh Analis Kredit LPMUKP;
15) Analis Kredit LPMUKP adalah tenaga fungsional yang
bertugas melakukan pemeriksaaan kelengkapan dokumen,
analisis kelayakan usaha, risiko usaha, dan memberikan
hasil penilaian teknis atas proposal pinjaman atau
pembiayaan yang diajukan kepada LPMUKP;
16) Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur
untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi Pinjaman atau
Pembiayaan yang diberikan oleh kreditur;
17) Pendampingan adalah kegiatan mendampingi penerima
pinjaman atau pembiayaan LPMUKP dalam menjalankan
kegiatan usahanya, berupa pendampingan manajemen
maupun teknis kepada LKM-KP serta UMKM-KP;
18) Tenaga Pendamping adalah tenaga fungsional yang
ditugaskan oleh LPMUKP dan/atau Lembaga Pendamping
untuk melakukan kegiatan pendampingan;
19) Lembaga Pendamping adalah lembaga yang dibentuk oleh
LKM-KP mitra LPMUKP bersama dengan Tenaga
Pendamping serta pemangku kepentingan lainnya terkait
dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di
kabupaten/kota yang pembentukannya diatur dalam
14
Peraturan Direktur tersendiri mengenai SOP
Pendampingan LPMUKP.
E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP ini secara umum meliputi :
1) Pendahuluan;
2) Kebijakan Umum Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP
melalui LKM-KP;
3) Ketentuan Teknis Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP
melalui LKM-KP;
4) SOP Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
5) SOP Pengembalian Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;
6) Ketentuan Penutup.
15
BAB II
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR LPMUKP
MELALUI LKM-KP
A. KEBIJAKAN UMUM
1) SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP
ini dibagi menjadi dua jenis SOP yaitu SOP Penyaluran dan
SOP Pengembalian Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-
KP.
2) LPMUKP menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan Dana
Bergulir kepada LKM-KP. Perjanjian perikatan pinjaman
atau pembiayaan terjadi antara LPMUKP dan LKM-KP.
3) LKM-KP selanjutnya menyalurkan dana pinjaman atau
pembiayaan yang diperolehnya dari LPMUKP kepada
UMKM-KP baik kepada usaha perorangan maupun
kelompok usaha.
4) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
LPMUKP melalui LKM-KP dilakukan atas dasar
pertimbangan proposal Pinjaman atau Pembiayaan serta
hasil analisis yang mempertimbangkan kemampuan
membayar kembali Pinjaman atau Pembiayaan oleh LKM-
KP kepada LPMUKP.
5) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan LPMUKP melalui
LKM-KP didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan
pertimbangan bahwa:
a. Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
akan memberi manfaat bagi UMKM-KP baik anggota
maupun non anggota LKM-KP;
b. Pinjaman atau Pembiayaan dapat dibayar kembali oleh
LKM-KP sesuai dengan Perjanjian Pinjaman atau
Pembiayaan;
c. Terdapat aset yang dijadikan oleh LKM-KP sebagai
jaminan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan
dari LPMUKP.
6) Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
antara LPMUKP dan LKM-KP mengatur berbagai hal yang
telah disepakati antara lain plafon, jangka waktu Pinjaman
atau Pembiayaan, jasa Pinjaman atau Pembiayaan, jenis
16
dan besar angsuran, jaminan serta hal lainnya yang
dianggap perlu.
7) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir
LPMUKP dari LKM-KP kepada UMKM-KP diatur dalam
perjanjian tersendiri antara LKM-KP dan UMKM-KP, sesuai
dengan kebijakan pinjaman atau pembiayaan yang
ditetapkan oleh LKM-KP, selama tidak diatur secara
khusus oleh LPMUKP.
8) LKM-KP yang mendapatkan pinjaman atau pembiayaan
LPMUKP wajib melakukan kegiatan pendampingan kepada
UMKM-KP yang menjadi debitur LKM-KP dalam wadah
Lembaga Pendamping.
9) Kegiatan pendampingan dalam pengelolaan dana bergulir
LPMUKP ini secara khusus akan diatur dalam suatu SOP
tersendiri.
B. LANDASAN KERJA LPMUKP
Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola LPMUKP, maka
landasan kerja LPMUKP dalam pengelolaan dana bergulir
melalui LKM-KP ini juga mengikuti prinsip-prinsip tersebut,
yang antara lain:
1) Prinsip Transparansi
Bersifat terbuka, informatif dan dapat diakses bagi seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) sektor kelautan dan
perikanan terutama LKM-KP.
2) Prinsip Akuntabilitas
Adanya kejelasan tanggung jawab dan wewenang yang
tegas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan.
3) Prinsip Responsibilitas
Prinsip ini berusaha menciptakan perilaku Pejabat
Pengelola dan Pegawai hingga Tenaga Pendamping BLU
LPMUKP dalam mengelola dana bergulir LPMUKP melalui
LKM-KP yang taat terhadap peraturan perundang-
undangan serta prinsip tata kelola yang baik.
17
4) Prinsip Kemandirian
Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi
LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-
prinsip organisasi yang sehat..
5) Prinsip Integritas
Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk
menghasilkan hasil yang terbaik untuk organisasi melalui
pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri
dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk mengelola dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.
C. KEBIJAKAN PELAYANAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
LPMUKP MELALUI LKM-KP
1) Pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan dana bergulir
LPMUKP melalui LKM-KP ini terdiri dari pelayanan untuk
penyaluran serta pengembalian dana bergulir.
2) Kebijakan pelayanan dalam pengelolaan dana bergulir
LPMUKP ini juga memperhatikan adanya Standar
Pelayanan Minimal bagi LPMUKP seperti yang diatur dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47/PERMEN-KP/2014 dengan melakukan penyesuaian
pada penamaan struktur organisasi dan tata kerja pasca
penetapan LPMUKP sebagai instansi pemerintah yang
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum.
3) Seluruh pengaturan dalam SOP ini berikut dengan
petunjuk teknis penjabarannya harus diikuti oleh seluruh
pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir
LPMUKP melalui LKM-KP.
4) LPMUKP dalam pelayanan pengelolaan dana bergulir
melalui LKM-KP selalu mengedepankan prinsip kehati-
hatian sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
5) Pengaturan pelayanan dalam pengelolaan dana bergulir
LPMUKP melalui LKM-KP ini diatur dalam bentuk SOP
yang secara umum terdiri dari tiga bagian utama, yaitu
detail uraian kegiatan setiap tahapan dalam SOP,
18
pelaksana yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan
tersebut serta mutu baku dari indikasi bahwa telah
terlaksananya setiap tahapan kegiatan.
6) Pelaksana yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dalam
pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini
meliputi internal LPMUKP, LKM-KP dan Tenaga
Pendamping. Pelaksana internal LPMUKP dapat dijelaskan
sebagai berikut:
NO INTERNAL LPMUKP KETERANGAN
1 Sub Divisi Umum Dalam struktur LPMUKP yang lalu
sesuai Peraturan Menteri KP No.
PER.20/MEN/SJ/2009, struktur ini
disebut dengan Sub Divisi Tata Usaha,
Hukum dan Humas.
2 Sub Divisi Pengelolaan
Risiko
Dalam struktur LPMUKP yang lalu
sesuai Peraturan Menteri KP No.
PER.20/MEN/SJ/2009, struktur ini
disebut dengan Sub Divisi Pengendalian
Risiko.
3 Sub Divisi Keuangan Dalam struktur LPMUKP yang lalu
sesuai Peraturan Menteri KP No.
PER.20/MEN/SJ/2009, struktur ini
disebut dengan Sub Divisi Anggaran dan
Keuangan.
4 Sub Divisi Operasional Memiliki sebutan yang sama dalam
struktur LPMUKP yang lalu sesuai
Peraturan Menteri KP No.
PER.20/MEN/SJ/2009
4 Analis Kredit Staf yang ditugaskan khusus oleh Divisi
Keuangan dan Pengelolaan Risiko
LPMUKP untuk menganalisis secara
teknis kelayakan dari suatu proposal
untuk memperoleh pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir dari LPMUKP
5 Komite Pinjaman Komite adhoc yang dibentuk oleh
Direktur LPMUKP yang diatur lebih jauh
dalam Keputusan Direktur LPMUKP.
6 Pemberi Persetujuan
Pinjaman
Bergantung dengan besaran pagu
pinjaman
19
NO INTERNAL LPMUKP KETERANGAN
- Direktur LPMUKP atau
- Pagu pinjaman lebih besar dari Rp 2 Miliar atau pagu pinjaman yang kurang dari Rp 2 Miliar namun
diekskalasi persetujuannya karena terjadi perbedaan pendapat antara
Analis Kredit dan Komite Pinjaman LPMUKP
- Pejabat yang
Ditunjuk Direktur LPMUKP
- Pagu pinjaman kurang dari Rp 2
Miliar, Direktur LPMUKP menugaskan Kepala Divisi Keuangan
dan Pengelolaan Risiko LPMUKP
7 Bank Pelaksana Bank yang menjadi referensi dalam pengelolaan keuangan negara termasuk
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
7) Mutu baku dari terlaksananya setiap tahapan layanan
dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP
ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan, tenggat waktu (deadline)
pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pelayanan, serta
output yang diharapkan dari terlaksananya setiap tahapan
kegiatan.
20
BAB III
KETENTUAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR LPMUKP
MELALUI LKM-KP
A. KATEGORI LKM-KP YANG DAPAT MENGAKSES PINJAMAN
ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LPMUKP
Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan definisi bahwa LKM-
KP adalah Lembaga Keuangan Mikro yang khusus didirikan
untuk melayani kegiatan usaha yang bergerak di sektor
kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis
Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP. Dalam kenyataannya saat
ini, jauh sebelum berlaku efektifnya UU No.1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah terdapat sejumlah
kelembagan keuangan mikro (microfinance institutions) yang
telah bergerak dalam bidang usaha peningkatan kapasitas
permodalan UMKM termasuk bagi UMKM yang bergerak di
sektor kelautan dan perikanan.
Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sejumlah ketentuan
teknis kategori LKM-KP yang dapat mengakses pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir LPMUKP, antara lain:
1) Suatu LKM disebut sebagai LKM-KP mitra LPMUKP jika
LKM tersebut membiayai satu atau lebih dari satu Jenis
Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP terdiri dari:
a. Usaha Penangkapan Ikan, termasuk usaha
pendukungnya;
b. Usaha Pembudidayaan Ikan, termasuk usaha
pendukungnya;
c. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk
Kelautan Perikanan, termasuk usaha pendukungnya;
d. Usaha Garam Rakyat, termasuk usaha
pendukungnya;
e. Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya seperti Kedai
Pesisir, Wisata Bahari dan lain-lain.
2) Seluruh LKM-KP yang mengelola dana bergulir LPMUKP
diarahkan memiliki izin usaha LKM yang dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik berbadan hukum
koperasi maupun berbadan hukum Perseroan Terbatas
(PT); baik yang menjalankan prinsip syariah maupun
konvensional dalam kegiatan operasinya. Implikasinya,
21
proses pembentukan badan hukum dan badan usaha LKM
ini mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh
OJK. Ketentuan teknis ini menyebabkan jenis-jenis LKM-
KP mitra LPMUKP terdiri dari:
a. Koperasi Jasa LKM;
b. Koperasi Jasa LKMS (Lembaga Keuangan Mikro
Syariah);
c. PT. LKM; dan
d. PT. LKMS.
3) LKM-KP yang belum mendapatkan izin usaha sebagai
badan usaha LKM yang ditetapkan oleh OJK dapat
mengajukan permohonan dan proposal pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir kepada LPMUKP. Namun,
sebelum proses pencairan dana dilakukan, LKM-KP
tersebut harus telah dipastikan mengurus perolehan izin
badan usaha LKM yang dikeluarkan oleh OJK. Jenis-jenis
LKM-KP yang dapat mengajukan proposal pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir LPMUKP namun belum memiliki
izin badan usaha LKM yang dikeluarkan OJK tersebut
terdiri dari:
a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS).
4) LPMUKP juga mengkategorikan Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
sebagai LKM-KP sehingga proses pengelolaan dana bergulir
LPMUKP melalui BPR atau BPRS mengikuti pengaturan
yang ada dalam SOP ini.
5) BPR atau BPRS yang menjadi mitra LPMUKP juga tunduk
dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang
diatur oleh OJK.
6) Seluruh LKM-KP termasuk BPR atau BPRS harus
mendapatkan surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat
Kabupaten/Kota bahwa LKM-KP tersebut memberikan
penguatan akses permodalan kepada masyarakat Kelautan
dan Perikanan. Format surat keterangan SKPD ini dapat
22
ditunjukkan pada Keputusan Direktur terpisah yang
mengatur tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal
Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui
LKM-KP.
B. PROPOSAL USULAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA
BERGULIR LPMUKP
Komponen proposal usulan pinjaman atau pembiayaan dana
bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini terdiri dari dua komponen
yaitu kelengkapan dokumen dan proposal itu sendiri.
Ketentuan teknis dari kedua hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1) LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem
konvensional mengajukan proposal pinjaman dana bergulir
LPMUKP.
2) LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem syariah
mengajukan proposal pembiayaan dana bergulir LPMUKP.
3) Kelengkapan dokumen proposal pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP terdiri
dari 4 bagian yaitu:
a. Surat permohonan pengajuan pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh LKM-KP yang
ditujukan kepada Direktur LPMUKP; Surat
permohonan ini diajukan oleh Pimpinan LKM-KP yang
telah diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
b. Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat
Kabupaten/Kota bahwa LKM-KP tersebut memberikan
penguatan akses permodalan kepada masyarakat
Kelautan dan Perikanan;
c. Dokumen Profil LKM-KP yang sekurang-kurangnya
berisi tentang sejarah pembentukan LKM-KP tersebut,
keterkaitan dengan UMKM-KP, serta aktivitas LKM-KP
selama ini;
d. Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana
Bergulir LPMUKP yang sekurang-kurangnya berisi
tentang rencana bisnis pengelolaan dana bergulir
23
LPMUKP serta dilampiri dengan sejumlah dokumen
antara lain:
i. Salinan Anggaran Dasar LKM-KP;
ii. Daftar nominatif UMKM-KP calon penerima
pinjaman atau pembiayaan dana bergulir
LPMUKP; Daftar nominatif ini telah diketahui
dan disetujui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
iii. Susunan pengurus dan pengawas untuk LKM-
KP berbadan hukum koperasi atau direksi dan
komisaris untuk LKM-KP berbadan hukum PT,
dilengkapi dengan salinan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
iv. Daftar Riwayat Hidup pengurus dan pengawas
untuk LKM-KP berbadan hukum koperasi atau
direksi dan komisaris untuk LKM-KP berbadan
hukum PT;
v. Salinan Surat Keterangan Domisili LKM-KP;
vi. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKM-
KP;
vii. Salinan jaminan yang digunakan oleh LKM-KP;
viii. Berita acara terakhir dari Rapat Anggota
Tahunan (RAT) untuk LKM-KP berbadan hukum
koperasi atau Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) terakhir untuk LKM-KP berbadan
hukum PT;
ix. Laporan keuangan terakhir dari LKM-KP;
x. Dokumen lain yang dianggap LKM-KP terkait
dengan pengelolaan dana bergulir LPMUKP.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini
diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang
Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau
Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.
C. PERSETUJUAN PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN
DANA BERGULIR LPMUKP
Setelah proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir
LPMUKP diajukan oleh LKM-KP dan disetujui oleh Tenaga
24
Pendamping, tahapan berikutnya terkait dengan persetujuan
proposal pinjaman atau pembiayaan tersebut. Ketentuan teknis
terkait proses persetujuan ini diatur sebagai berikut:
1) Tenaga Pendamping secara prinsip memberikan
persetujuan awal bagi LKM-KP untuk menyampaikan
proposal yang telah didampingi serta diberikan
persetujuannya untuk dimohonkan kepada LPMUKP untuk
mengelola pinjaman atau pembiayaan dana bergulir;
2) LPMUKP kemudian mengadministrasikan proposal
pinjaman atau pembiayaan tersebut sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal LPMUKP;
3) Penilaian secara teknis dalam rangka penerimaan atau
penolakan proposal LKM-KP untuk mengelola pinjaman
atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP dilakukan oleh
Analis Kredit LPMUKP;
4) Analis Kredit LPMUKP merupakan staf LPMUKP yang
memiliki kualifikasi analis manajemen risiko yang telah
memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi
Perbankan (LSPP) atau Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
(BSMR);
5) Analis Kredit dalam melakukan penilaian teknis
persetujuan atau penolakan proposal pinjaman atau
pembiayaan harus memperhatikan sejumlah hal, antara
lain:
a. Pinjaman atau pembiayaan yang diajukan oleh LKM-
KP tersebut peruntukkannya untuk kepentingan
pinjaman atau pembiayaan modal kerja serta
pinjaman atau pembiayaan investasi bagi UMKM-KP;
b. Kelengkapan dokumen dan proposal pinjaman atau
pembiayaan yang diajukan oleh LKM-KP;
c. Penilaian kelayakan pemberian pinjaman atau
pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP
dilakukan atas aspek dan besaran bobot masing-
masing aspek sebagai berikut: Karakter (Character)