KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL www.dgip.go.id Universitas Ahmad Yani, Cimahi, 5 November 2018 RAZILU Direktur Teknologi Informasi – Kekayaan Intelektual KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENELITI DAN DOSEN
41
Embed
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.lppm.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/UNJANI-CIMAHI-FINAL-_-razilu.pdfKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
www.dgip.go.idUniversitas Ahmad Yani, Cimahi, 5 November 2018
RAZILUDirektur Teknologi Informasi – Kekayaan Intelektual
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN
PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI PENELITI DAN DOSEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENDAHULUAN
KEBIJAKAN DI BIDANG HAK CIPTA
KEBIJAKAN DI BIDANG PATEN
KEBIJAKAN UMUM
1
2
3
4
TOPIK BAHASAN DISKUSI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENDAHULUAN
BAGIAN I
1. PERANAN HKI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
2. PENTINGNYA PENERAPAN SISTEM HKI PADA PERGURUAN TINGGI
3. PENTINGNYA PELINDUNGAN KI BAGI PEMILIK
4. HKI MERUPAKAN ASET BERHARGA
5. HKI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SDGs/TPB
GCI (41/138)
Innovation
(90/138)
RPJMN/RPJPN
WCU
100 Janji
Prioritas
(Widodo-JK)
Kehidupan
sehari-hari
GII
(88/128)
(2016)
PERANAN HKI DALAM
BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENTINGNYA HKI
BAGI UNIVERSITAS
1. Menghindari duplikasi pekerjaan riset;
2. Bebas dari tuntutan pihak lain atas pelanggaran HKI;
3. Mengenali state-of-the-art untuk mengetahui perkembangan terakhir di bidang teknologi tertentu;
4. Berkontribusi pada pegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya;
6. Memperbaiki mutu/kualitas produk atau proses yang ada;
7. Mengembangkan solusi teknis, produk atau proses baru;
8. Meningkatkan nilai akreditasi jurusan dan/atau institusi;
9. Menjadi salah satu sumber penghasilan;
10. Indikator (output) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
11. Menjadi kebanggan bagi Universitas.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SINTA –
SCIENCE and TECHNOLOGY INDEX
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENTINGNYA PELINDUNGAN HKI
BAGI INVENTOR/PENCIPTA/PEMILIK
HAK
EKSKLUSIF
Melaksanakan/menggunakan sendiri
Memberikan persetujuan kpd pihak lain
• Pewarisan
• Hibah
• Wasiat
• Wakaf
• Perjanjian tertulis
• Sebab lain yang yang dibenarkan Undang2
Melarang/mencegah pihak lain untuk melaksanakan/menggunakan (menikmati nilai ekonomi/komersial)
+
+
-
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Prof. Shuji Nakamura
University of California
Nichia Corporation membayar Kepada Inventor RP 84 M
Untuk Paten Laser Biru yang memungkinkan lampu LED berwarna putih.
The 2014 Nobel Prize for
Physics "for the invention
of efficient blue light-
emitting diodes
Inventor: +300 patent
HKI ASET BERHARGA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
HKI DALAM
PERJANJIAN INTERNASIONAL
No Nama Perjanjian Uraian Status Instrumen
1 TRIPS WTO Aspek KI dikaitkan perdagangan Ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994
2 Paris Convention 1883 Industrial Property Aksesi Keppres No.15 Tahun 1997
3 Berne Convention 1886 Hak Cipta Aksesi Keppres No. 18 Tahun 1997
4 Trademark Law Treaty TLT Ketentuan UU Merek Aksesi Keppres No.17 Tahun 1997
5 Singapore Trademark Law Treaty STLT Ketentuan sistem administrasi Merek Belum aksesi
6 Madrid Protocol Pendaftaran Internasional Merek Aksesi Perpres No. 92 Tahun 2017
7 Patent Cooperation Treaty PCT Pendaftaran Internasional Paten Aksesi Keppres 16 Tahun 1997
8 Hague Agreement (Geneva Act 1999) Pendaftaran Internasional Desain Industri Belum aksesi
9 WIPO Copyright Treaty WCT Hak Cipta dan digital (internet) Aksesi Keppres 19 Tahun 1997
10 Rome Convention 1960 Hak terkait performers, phonogram, dan broadcasting Belum aksesi
11 WIPO Performers and Phonogram Treaty WPPT Hak terkait dan digital (internet) Aksesi Keppres No. 74 Tahun 2004
12 Beijing Treaty Hak terkait dan audiovisual protection Signatory (belum ratifikasi)
13 Marrakesh Treaty Pengecualian ciptaan bagi Visual Impaired Person (VIP) Signatory (belum ratifikasi)
14 Convention on Bio-Diversity CBD Pelindungan Sumber Daya Genetik Aksesi UU No. 5 Tahun 1994
15 Nagoya Protocol Access dan Benefit Sharing Sumber Daya Genetik dan
Pengetahuan Tradisional
Ratifikasi UU No. 11 Tahun 2013
16 Nice Agreement Kelas merek barang dan jasa Belum aksesi
17 Vienna Agreement Kelas merek barang dan jasa figuratif Belum aksesi
18 Locarno Agreement Kelas produk desain industri Belum aksesi
19 Strasbourg Agreement International Patent Classification (IPC) Belum aksesi
20 Budapest Treaty International Recognition of the Deposit of Microorganisms Belum aksesi
21 Lisbon Treaty Pelindungan internasional indikasi geografis Belum aksesi
22 Washington Treaty Pelindungan Desain tata letak sirkuit terpadu Belum aksesi
23 UPOV 1991 Perlindungan Varietas Tanaman Belum aksesi
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
STATISTIK TREN PERMOHONAN 2013-2017
70135
65346
61711
60984
62949
9877
9229
8857
8337
7780
3645
3847
3904
3682
4256
13210
5889
5763
5678
6287
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
2017
2016
2015
2014
2013
Copyright Industrial Design Patent Trademark
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUALSTATISTIK PERMOHONAN 2018 (29/10/2018)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEBIJAKAN DI BIDANG HAK CIPTA
BAGIAN II
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Pasal 1 ayat 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 66
(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau
Kuasanya kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
dan/atau non elektronik dengan:
a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
c. membayar biaya.
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
KONDISI AWAL KONDISI IDEAL
Pengajuan pencatatan diajukan secara manual Pengajuan pencatatan diajukan secara elektronik
Rata-Rata waktu penyelesaian 4 s.d. 6 bulan Rata-rata waktu penyelesaian 1 hari
Kebutuhan anggaran dan SDM yang besar Efisiensi anggaran dan SDM
Proses tidak transparan Proses transparan
Surat pencatatan ciptaan berupa kertas Surat pencatatan ciptaan berupa berkas digital
KEBIJAKAN 1KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (1)
Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi(hanya untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan (Pasal 122 ayat (1)
Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru atau pengembangan dari produk
atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (2))
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
KEBIJAKAN 2KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (2)
2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional
Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau
karya ilmiah lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga
pendidikan atau lembaga penelitian (Pasal 6 ayat (1) huruf (c)
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi
pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang
dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang
Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari
pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya
dalam sertifikat Paten. (Pasal 13)
KEBIJAKAN 3KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (3)
3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan dan Royalti, dan
dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
KEBIJAKAN 4KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (4)
4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten
Pasal 53
1)Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
2)Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari
instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.
3)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
KEBIJAKAN 5KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (5)
5. Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan substantif atau berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan substantif diajukan sebelum berakhirnya pengumuman (Pasal 57)
Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan (Pasal 124 ayat (1))
KEBIJAKAN 6KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (6)
6. Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi
dan Litbang Pemerintah, yaitu pembebasan dan pengurangan (Pasal 126
ayat (4))
a. Biaya Tahunan Paten untuk Tahun I – V : “Rp 0”b. Pengurangan biaya Permohonan sebesar “50%”
KEBIJAKAN 7 & 8KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (7-8)
7. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing)
8. Paten dapat dijadikan sbg objek jaminan fidusia
Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-
elektronik. (Pasal 24 ayat (4))
Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Pasal
108 ayat (1))
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
E-FILING DJKI
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (8)
9. Imbalan kepada Inventor atas Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja
Pasal 121) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja
merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi
yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
IMBALAN YANG BERASAL DARI PNBP PATEN
KEPADA INVENTOR
Nilai Sampai 100 jt : 40%
Nilai 100 jt – 500 jt : 30%
Nilai 500 jt – 1 M : 20%
Nilai Lebih dari1 M :10%
KEBIJAKAN 9KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (9)