KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI …ppid.kemenkumham.go.id/attachments/article/Informasi... · 2020. 8. 28. · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

INSPEKTORAT JENDERAL Jl.HR.Rasuna Said Kav X-6 Gedung Eks Sentramulia Kuningan Jakarta Selatan 12940

Telepon (021) 5252975, 5253004 Psw 2424 / 2414 Faksimili (021) 5252975

12 Februari 2019

Nomor : ITJ.UM.01.01-

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Program Pengendalian Gratifikasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepada Yth. Deputi Bidang Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Di –

Jakarta

Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya

percepatan dalam membangun budaya kerja anti korupsi. Bersama ini dengan hormat kami

sampaikan laporan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, hal ini sebagai upaya terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

melalui lingkungan pengendalian demi mewujudkan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel,

Sinergi, Transparan dan Inovatif).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Pusat,

Imam Jauhari

NIP. 19630823 199203 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan);

2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

INSPEKTORAT JENDERAL Jl.HR.Rasuna Said Kav X-6 Gedung Eks Sentramulia Kuningan Jakarta Selatan 12940

Telepon (021) 5252975, 5253004 Psw 2424 / 2414 Faksimili (021) 5252975

LAPORAN KOMPILASI TRIWULAN I SAMPAI DENGAN IV

(PERIODE JANUARI S/D DESEMBER)

TENTANG

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2018

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang

partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (open

goverment partnership) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas

pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui

Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara

berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana Grand

Design yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang harus dilaksanakan

masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran

yaitu menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera dan bebas korupsi.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka program

pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya menekan korupsi melalui

unsur-unsur di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan

pengendalian yang salah satu poinnya penegakan integritas dan nilai etika.

Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan

KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas

dan berbudaya anti korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian

Gratifikasi di lingkungan Kementerian HAM, di dalam Peraturan tersebut tercantum

pada Pasal 7 tentang terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh

satuan kerja baik di Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai

bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam

peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter

pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas guna

mewujudkan good governance dan clean government.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap

pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk berkomitmen

menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya

membangun integritas Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam pelayanan

publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;

c. Mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Zona Integritas dan

Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik

secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap

praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM.

4. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi;

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kementerian Hukum dan HAM melalui tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel,

Sinergi, Transparansi dan Inovatif) berusaha mewujudkan nilai-nilai anti korupsi antara

lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja

keras, kesederhanaan, kebenaran dan keadilan. Kementerian Hukum dan HAM

merupakan penyelenggara layanan publik yang berkewajiban menyediakan sarana dan

prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim

pelayanan yang memadai untuk mewujudkan integritas dan budaya anti gratifikasi.

Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam pengendalian gratifikasi di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terus membangun integritas dalam

mewujudkan budaya kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) yang bebas gratifikasi dan Clean Government.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait kemajuan Program Pengendalian

Gratifikasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

No Aksi Keterangan

TRIWULAN I (JAN-MAR)

1. Permintaan Narasumber Sosialisasi

tentang Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG)

Kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK)

Pembahasan tentang Pengendalian Gratifikasi)

di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat pada

tanggal 13 Maret 2018

2. Kegiatan Kolaborasi Nasional Tunas

Integritas I Tahun 2018 Bertempat di Hotel Mexolie, Kebumen tengah

berlangsung kegiatan Kolaborasi Nasional

Tunas Integritas I Tahun 2018. Kegiatan ini

diinisiasi oleh Sekretariat Bersama Integritas

Nasional sebagai tindak lanjut hasil Rembug

Integritas Nasional III tahun 2017 yang lalu

mengusung tema”Integritas Nasional Semakin

Kuat Dengan Kejelasan Legalitas, dan Struktur,

serta Semangat Gotong Royong Pendanaan

dan Dukungan Digitalisasi” pada Tanggal 20

s.d. 22 Maret 2018

3. Melaksanakan Evaluasi Unit

Pengendalian Gratifikasi, Whistle

Blowing System, Pengaduan

Masyarakat dan Evaluasi Kinerja APIP

Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),

Whistle Blowing System (WBS), Pengaduan

Masyarakat dan Evaluasi Kinerja APIP di

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada

tanggal 20 s.d 24 Maret 2018

4. Permintaan Narasumber Sosialisasi

tentang Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG)

Pemahaman Pengendalian Gratifikasi dan

Teknik Pelaporannya di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang

dilaksanakan bertempat Aula Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Jln.

Jakarta Nomor 27 Kota Bandung pada tanggal

21 dan 22 Maret 2018

6. Kegiatan Penguatan Pengawasan di

Aceh untuk Sosialisasi Program

Pengendalian Gratifikasi

Nomor Surat Perintah ITJ.PW.02.03-064 Tgl 20

Maret 2018

Dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Maret

2018

7 Kegiatan Penguatan Pengawasan di

Sumatera Utara untuk Sosialisasi

Program Pengendalian Gratifikasi

Nomor Surat Perintah ITJ.PW.02.03-063 Tgl 16

Maret 2018

Dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Maret

2018

TRIWULAN II (APR-JUN)


Kepulauan Riau untuk mengevaluasi


Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor

ITJ.PW.02.03-072

Dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 20 April 2018


Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi



ITJ.PW.02.03-067 Tanggal 28 Maret 2018



Gorontalo untuk mengevaluasi Program



ITJ.PW.02.03-068 Tanggal 4 April 2018



DI Yogyakarta untuk Sosialisasi


Dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2018


Kalimantan Timur untuk Sosialisasi



ITJ.PW.02.03-081 Tanggal 15 Mei 2018



Sulawesi Utara untuk Evaluasi Program





Kalimantan Barat untuk Evaluasi






Jambi untuk Evaluasi Program






Jawa Timur untuk Sosialisasi dan

Evaluasi Program Pengendalian

Gratifikasi




Jawa Barat untuk Evaluasi Program


Pengendalian Gratifikasi ITJ.PW.02.03-023 Tanggal 18 Mei 2018



Sumatera Selatan untuk Evaluasi






Sumatera Barat untuk Evaluasi Program



ITJ.PW.02.03-021


20. Pemantauan Evaluasi Unit Pengendalian

Gratifikasi ke Kepulauan Riau


ITJ.PW.02.03-072


TRIWULAN III (JUL-SEPT)

21. Koordinasi ke Komisi Pemberantasan

Korupsi terkait penyerahan berita acara

dan verifikasi pelaporan gratifikasi dan

pengenalan aplikasi GOL

Dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018

22. Koordinasi persiapan pelaksanaan

Focus Group Discussion (FGD) pada 5

(lima) Kantor Wilayah Kemenkumham

dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

hasil tindaklanjut surat dari Deputi

bidang Pencegahan KPK No.

UND/592/GTF.03.01/10-13/08/2018 Tgl

16 Agustus 2018

Dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus

2018 bertempat Ruang Rapat Inspektur

Jenderal, Lantai 16

23. Rapat Koordinasi Persiapan

pelaksanaan FOCUS GROUP

DISCUSSION (FGD) pada 5 (LIMA)

Kantor Wilayah Kemenkumham Dan

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Lantai 16 Rabu, Tanggal 5 September 2018

TRIWULAN IV (OKT-DES)

24. Melakukan kegiatan evaluasi Unit

Pengendalian Gratifikasi di Kanwil

Kemenkumham Jawa Barat


ITJ.PW. 02.03-063

Dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 19 Oktober

2018

KEGIATAN PENDUKUNG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

No Aksi Keterangan

TRIWULAN I (JAN-MAR)

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi UPP Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris

Saber Pungli Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal, Lantai 16 pada tanggal 29

Januari 2018

TRIWULAN II (APR-JUN)

2. Rapat Nota Kesepahaman KPK dan

Kementerian Hukum dan HAM tentang

Kerjasama Dalam Upaya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan Penyusunan Surat Keputusan

Inspektur Jenderal tentang

Kesekretariatan UPP Sapu Bersih

Pungutan Liar

Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018

3. Rapat Perencanaan Pengembangan

Aplikasi Pengelolaan Data Pengaduan

Terpadu

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018

4. Rapat Pembahasan Program Kerja dan

SOP pada Sekretariat UPP di

Lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM

Dilaksanakan tanggal 22 Mei 2018 di Ruang

Rapat Ses Itjen, Lantai 16

5. Rapat pembahasan Mengefektifkan

Kinerja UPP dan Membahas draft SOP

Pokja Sekretariat, Pencegahan dan

Penindakan, Yustisi dan SOP Laporan

Pengaduan


Rapat Ses Itjen, Lantai 16

6. Rapat pembahasan Penganggaran

UPP atas Rekomendasi Rakor UPP

Tahun 2017


Rapat Irjen, Lantai 16

7. Rapat Koordinasi APIP Pengelola

Whistleblowing System Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan kegiatannya di Gedung LKPP, Aula

Lantai 2 pada tanggal 05 Juni 2018

TRIWULAN III (JUL-SEP)

8. Rapat Koordinasi Sekretariat UPP

Tindaklanjut OTT oleh KPK di Lapas

Kelas I Sukamiskin

Dilaksanakan tanggal 31 Juli 2018 di Ruang Rapat

Ses Itjen, Lantai 16

TRIWULAN IV (OKT-DES)

N I H I L

C. Hasil yang Dicapai

Kementerian Hukum dan HAM salah satu penyelenggara pelayanan publik yang

siap membangun Integritas melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Inspektorat Jenderal melaksanakan amanah dalam membangun Program

Pengendalian Gratifikasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang efektif dan efisien /

(good governance) yang berintegritas.

Aksi pencegahan dan membangun nilai-nilai anti korupsi di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM terus dilaksanakan melalui sosialisasi, monitoring dan

evaluasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut ini kami sampaikan hasil yang

telah dicapai terkait Program Pengendalian Gratifikasi dari Triwulan I sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Hasil Capaian

1. Data Rekapitulasi yang sudah menyampaikan SK Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari Triwulan I sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO SATUAN KERJA JUMLAH SATKER

SK PEMBENTUKAN UPG

Total yang

Sudah

Menyampaikan

Prosentase %

1 2 3 4 5

UNIT ESELON I

1 INSPEKTORAT JENDERAL

1 100%

2 SEKRETARIAT JENDERAL 1 100%

3 BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA 1 100%

4 DITJEN IMIGRASI 1 100%

5 BALITBANG HUKUM & HAM 1 100%

6 DITJEN PP 1 100%

7 DITJEN PEMASYARAKATAN 1 100%

8 BPHN 1 100%

9 DITJEN AHU 1 100%

10 DITJEN KEKAYAAN

INTELEKTUAL 1 100%

11 DITJEN HAM 1 100%

NO SATUAN KERJA JUMLAH SATKER

SK PEMBENTUKAN UPG

Total yang

Sudah

Menyampaikan

Prosentase %

1 2 3 4 5

UNIT ESELON II

1 SUMATERA UTARA 51 51 100%

2 DKI JAKARTA 29 29 100%

3 KEPULAUAN RIAU 21 21 100%

4 BALI 19 19 100%

5 DI. YOGYAKARTA 16 16 100%

6 BENGKULU 12 12 100%

7 BANGKA BELITUNG 11 11 100%

8 GORONTALO 9 9 100%

9 JAWA BARAT 48 48 100%

10 SUMATERA BARAT 29 29 100%

11 SUMATERA SELATAN 22 22 100%

12 KALIMANTAN SELATAN 20 20 100%

13 SULAWESI TENGAH 18 17 94%

14 KALIMANTAN TENGAH 18 16 89%

15 SULAWESI SELATAN 34 32 94%

16 NTB 20 16 80%

17 ACEH 35 27 77%

18 KALIMANTAN TIMUR 23 21 91%

19 JAWA TENGAH 67 67 100%

20 SULAWESI BARAT 11 11 100%

21 BANTEN 17 4 24%

22 JAMBI 18 16 89%

23 LAMPUNG 21 8 38%

24 JAWA TIMUR 66 66 100%

25 MALUKU 19 2 11%

26 KALIMANTAN BARAT 29 24 83%

27 SULAWESI UTARA 20 8 40%

28 SULAWESI TENGGARA 15 15 100%

29 NTT 27 0 0%

30 MALUKU UTARA 17 16 94%

31 PAPUA 21 21 100%

32 PAPUA BARAT 13 10 77%

33 RIAU 28 24 86%

2. Penyampaian Laporan Triwulan Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM sepanjang Triwulan I s.d IV Tahun 2018, adalah sebagai

berikut :

NO BULAN UNIT

KERJA/KANWIL

JUMLAH SATKER JUMLAH YANG

MENYAMPAIKAN

1. Januari NTB 20 1

2. Februari NIHIL

3. Maret NIHIL

4. April NIHIL

5. Mei NIHIL

6.

Juni

BPSDM 1 1

Aceh 35 4

Kepulauan Riau 21 1

Jambi 18 10

Lampung 21 1

Banten 17 1

Jawa Barat 48 2

Jawa Tengah 67 34

Kalimantan Barat 29 1

Kalimantan Timur 23 1

Kalimantan Selatan 20 1

Bali 19 3

Maluku Utara 17 1

Papua 21 1

DKI Jakarta 29 2

Riau 28 1

7. Juli NIHIL

8. Agustus NIHIL

9. September Kepulauan Riau 21 1

Jawa Barat 48 44

Jawa Tengah 67 10

Jawa Timur 66 1


Maluku Utara 17 1

DKI Jakarta 29 29

10. Oktober NIHIL

3. Telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Kinerja UPP Kemenkumham dan

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang

diselenggarakan ke 5 (lima) Wilayah (dokumentasi terlampir), yaitu :

a. Sumatera Barat

b. Kalimantan Timur

c. Jawa Barat

d. Sumatera Utara

e. dan Bangka Belitung

4. Terdapat tempat display penerimaan dan pelaporan gratifikasi yang sudah

mendapatkan penetapan status dari Komisi Pemberantasan Korupsi (dokumentasi

terlampir)

5. Pelaporan gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari Triwulan I

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 5 (lima) orang, dan sudah

mendapatkan penetapan status dari KPK, adalah sebagai berikut :

NO

PELAPOR

BENTUK

GRATIFIKASI

KETERANGAN

NOMOR

1.

Yasonna H.

Laoly

Cinderamata Sudah ada

Penetapan

Status dari KPK

B/7805/GTF.02.01/

13/10/2018 Tgl 10

Oktober 2018

2.

Yudi Kurniadi Parsel Sudah ada

Penetapan

Status dari KPK

-

3. Sri Puguh Budi

Utami Parsel

Sudah ada

Penetapan

Status dari KPK

B/7527/GTF.02.01/

13/10/2018 Tgl 2

Oktober 2018

4. Yasonna H.

Laoly

Barang

Elektronik

Sudah ada

Penetapan

Status dari KPK

1334 Tgl 6 Agustus

2018

5. Ronny F

Sompie Uang

Sudah ada

Penetapan

Status dari KPK

B/1534/GTF.02.01/

13/02/2019

tanggal 6 Februari

2019

11. November BPSDM 1 1


Jawa Tengah 67 1

DKI Jakarta 29 1

12. Desember BPSDM 1 1

Jawa Tengah 67 2

DKI Jakarta 29 1

TOTAL SATKER YANG SUDAH MENYAMPAIKAN 163

D. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya mewujudkan kepemerintahan yang

efektif dan efisien (good governance dan clean goverment) melalui tata nilai PASTI

(Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Inspektorat Jenderal

sebagai aparatur pengawas internal terus membangun dan berusaha dalam

mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi sesuai yang

diamanatkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 58 Tahun 2016 tentang

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

dan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja baik di Unit

Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian

pencegahan adanya korupsi.

2. Saran

a. Diharapkan dengan telah direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM dapat membangun kesadaran setiap pegawai untuk

berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi, membangun nilai-nilai anti

korupsi dari zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi

informasi (e-government) transparansi, kontrol serta akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan (good corporate governance) perlu

disosialisasikan aplikasi pengendalian gratifikasi yang dimiliki oleh Kementerian

Hukum dan HAM yaitu http.upg.kemenkumham.go.id.

E. Penutup

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2019

a.n Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Pusat,

Imam Jauhari

NIP. 19630823 199203 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI …ppid.kemenkumham.go.id/attachments/article/Informasi... · 2020. 8. 28. · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI INSPEKTORAT JENDERAL

Documents