LAPORAN PELAKSANAAN Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2017 Hotel Grand Mercure, Jakarta 18 Juli 2017 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN
12
Embed
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL… · 1 kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia direktorat jenderal pengembangan daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN PELAKSANAAN
Rapat Koordinasi Pengembangan
Investasi Daerah Perbatasan
Tahun Anggaran 2017
Hotel Grand Mercure, Jakarta
18 Juli 2017
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN
1
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU JALAN ABDUL MUIS NOMOR 7 JAKARTA PUSAT TELEPON. 021. 3522739
LAPORAN
RAPAT KOORDINASI PENGMEBANGAN
INVESTASI DAERAH PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2017
HOTEL GRAND MERCURE, JAKARTA, 18 JULI 2017
Dalam rangka Pengembangan Daerah Perbatasan pada Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, melalui Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Tahun
Anggaran 2017, maka telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi
Daerah Perbatasan di Hotel Graand Mercure, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan di isi oleh 6
(enam) Narasumber yaitu:
a. Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E. MM dengan tema “Potensi
Investasi di Daerah Perbatasan Di Kabupaten Nunukan”.
b. PT. Togos Makmur Internasional, Bapak Ir. Nurdiana, MM dengan tema
“Peluang Investasi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Daerah
Perbatasan”.
c. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Ibu Ir. Hafiza, M.Sc
dengan tema “Optimalisasi Produktivitas Usaha Bidang Perkebunan di
Kabupaten Perbatasan”.
d. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bpk. Dr. Ir Apik Karyana, M.Sc dengan
tema “Pengelolaan Tata Guna Lahan dalam mendukung Investasi Di Daerah
Perbatasan”.
2
e. PT. Bank Rakyat Indonesia Bpk. Bagas Pebru Satriadi, Vice President
Pengembangan Bisnis Mikro dengan tema “Dukungan Perbankan dalam
Pengembangan Usaha di Daerah Perbatasan”.
f. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, Ibu Tianur Sihite, SE Kasubdit
Sektor Sekunder dengan tema “Peran BKPM (Badan Koordinasi
Penanaman Modal) dalam Mendorong Investasi di Daerah Perbatasan”.
Adapun hasil Rapat Koordinasi Investasi Pengembangan Daerah Perbatasan dapat
dilaporkan sebagai berikut:
1. Pengembangan Daerah Perbatasan perlu komitmen bersama lintas sektoral, baik
dari Kementerian/Lembaga untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan.
2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektoral semakin ditingkatkan.
3. Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun
Anggaran 2017 merupakan wadah komunikasi dari pemangku kebijakan dalam hal
ini pemerintah daerah di perbatasan dengan pelaku bisnis (investor).
4. Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun
Anggaran 2017 merupakan langkah Pengembangan Daerah Perbatasan yang
meliputi tiga bidang, yakni: (1) Infrastruktur Dasar, (2) Potensi Sumberdaya, serta
(3) Politik, Hukum dan Keamanan, melalui pendekatan pengembangan Daerah
Perbatasan dalam konteks investment.
5. Strategi percepatan pembangunan daerah perbatasan dilakukan dengan
pendekatan pertumbuhan, yakni menumbuhkan iklim investasi dan peluang
investasi di daerah perbatasan dengan adanya paket kebijakan ekonomi.
6. Perlu adanya komitmen bersama antara pemangku kebijakan dan pelaku bisnis
untuk secara bersama memajukan pengembangan daerah perbatasan.
3
7. Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan dengan pendekatan pertumbuhan
melalui iklim investasi maka pemangku kebijakan harus dapat menyiapkan lahan
dan perizinan sehingga pelaku bisnis dapat berinvestasi.
8. Pelaku bisnis (investor) berinvestasi di daerah perbatasan berharap dengan
“system partnership”, sehingga adanya sinergi antara pelaku bisnis dengan
pemangku kebijakan daerah perbatasan.
9. Pemangku kebijakan (Pemerintah Daerah) Kabupaten-kabupaten Daerah
Perbatasan berkomitmen secara tegas untuk menyiapkan lahan, perizinan dan
tenaga kerja bagi para pelaku bisnis (investor) apabila para investor betul-betul
serius untuk berinvestasi.
10. Dalam Pengembangan Daerah Perbatasan, Pemerintah Provinsi sebagai
kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat perlu dilibatkan secara langsung,
dalam pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi.
11. Peran Pemerintah Kabupaten, dalam perencanaan (menyusun), pengelolaan dan
pemeliharaan bantuan yang telah diberikan dengan mengalokasikan anggaran
operasional dan pemeliharaan dari APBD, dengan dukungan Pemerintah Provinsi
dalam pembinaannya.
12. Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu
ditingkatkan terutama dalam pelaksananaan fasilitasi bantuan yang diberikan oleh
masing-masing K/L kepada masyarakat di Daerah Perbatasan.
13. Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam peningkatan investasi di daerah
perbatasan seperti terbatasnya infrastruktur dasar untuk sosial dan ekonomi, serta
kapasitas dalam pengelolaan potensi SDA perlu lebih ditingkatkan, dalam
optimalisasi peluang investasi di daerah perbatasan.
4
14. Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun
Anggaran 2017 sepakat untuk membangun komitmen bersama dalam
Pengembangan Daerah Perbatasan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-
masing daerah. Adapun komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Demikian rumusan dan kesepakatan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan
Daerah Perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2016, dibuat untuk menjadi acuan bersama dalam Pengembangan
Daerah Perbatasan khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jakarta, 18 Juli 2017
Panitia Rapat Koordinasi Investasi
Pengembangan Daerah Perbatasan
Lampiran.
5
DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI INVESTASI
PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN HOTEL GRAND MERCURE JAKARTA, 18 JULI 2017
Pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan
Laporan Panitia Penyelenggara oleh Dra. Endang
Supriyani, MM (Ketua Panitia Rapat Koordinasi
Investasi Pengembangan
Daerah Perbatasan TA. 2017)
Pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Investasi Pengembangan Daerah
Perbatasan TA. 2017 serta Arahan Rapat Koordinasi
Investasi Pengembangan Daerah Perbatasan TA. 2017 di Direktorat Pengembangan
Daerah Perbatasan oleh Drs. Johozua M. Yoltuwu,
M.Si.MA (Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu)
6
Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah
Perbatasan oleh moderator: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
Kepada 6 Narasumber yang berasal dari pusat dan daerah.
Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah
Perbatasan Tahun Anggaran 2017
Pemaparan Narasumber
tentang Potensi
Investasi di Daerah
Perbatasan Kabupaten
Nunukan oleh Bupati
Nunukan Provinsi
Kalimantan Barat Ibu Hj.
Asmin Laura Hafid, S.E.
MM
7
Pemaparan tentang Peluang Investasi Sektor Pertanian dan Perkebunan di
Daerah Perbatasan oleh Narasumber dari PT. Togos Makmur Internasional
Bapak Ir. Nurdiana, MM
Pemaparan tentang Optimalisasi Produktivitas Usaha Bidang
Perkebunan di Kabupaten Perbatasan oleh Narasumber Direktur
Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Ibu Ir Hafiza, M.Sc
8
Pemaparan tentang Pengelolaan Tata Guna Lahan dalam mendukung Investasi
Di Daerah Perbatasan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bpk. Dr. Ir Apik Karyana, M.Sc.
Pemaparan tentang Dukungan Perbankan dalam Pengembangan Usaha di
Daerah Perbatasan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Bpk. Bagas Pebru Satriadi,
Vice President Pengembangan Bisnis Mikro
9
Pemaparan tentang Peran BKPM
(Badan Koordinasi Penanaman
Modal) dalam Mendorong Investasi
di Daerah Perbatasan oleh
Direktorat Pengembangan Potensi
Daerah Ibu Tianur Sihite, SE
Kasubdit Sektor Sekunder.
Tanggapan Audiens atas Paparan Presentasi Narasumber dalam acara Rapat
Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan
1. Bupati Kepulauan Aru 2. Bupati Kapuas Hulu
3. Bupati Maluku Tenggara Barat 4. Wakil bupati Natuna
10
2. PERMAPI
(Perhimpunan Masyarakat Tani Indonesia)
3. Pemerhati Pemerintah Daerah
11
PENUTUP
Demikian laporan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah
Perbatasan Tahun Anggaran 2017 ini di buat sebagaimana acara yang telah
diselenggarakan.
Besar harapan kami pihak penyelenggara, bahwa acara ini akan menjadi embrio
awal untuk mewujudkan kemajuan daerah Kawasan Perbatasan Negara dengan
membangun infrastruktur dasar, memajukan perekonomian, sehingga akan memberi
kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah perbatasan,
meningkatkan harkat dan martabat negara serta semakin meningkatkan rasa