KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta Selatan 12072 Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980656, 7949770__________ Jakarta, 31 Agustus 2018 Nomor : 470/15526/DUKCAPIL Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Yth. 1. Kepala Biro/Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Dalam rangka Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh Lembaga Pengguna dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan diakses melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengembangkan Sistem Data Warehouse (DWH) secara terpusat yang dapat diakses melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Lembaga Pengguna dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 2. Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Lembaga Pengguna dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka diwajibkan menggunakan aplikasi Data Warehouse (DWH) Terpusat yang dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas. Penyelenggaran sistem ini juga memungkinkan bagi Lembaga Pengguna dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakses data kependudukan di luarwilayah kerjanya. 3. Adapun dalam memenuhi persyaratan administrasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 4. Terkait butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta agar mempersiapkan: a. Infrastruktur yang terdiri dari: 1) Jaringan Komunikasi Data yang menghubungkan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Pengguna;