KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI Oleh: Dr. Drs. Bahtiar, M.Si DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mataram, 31 Maret 2017
20
Embed
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Arah_Kebijakan_Politik...• Kaderisasi baik • Rekruitmen baik ... MENYAMPAIKAN LPJ PALING LAMBAT 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI Oleh:
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI
Direktorat Politik Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Mataram, 31 Maret 2017
NAMA : Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. TTL : Bone, 16 Januari 1973 NIP : 19730116 199302 1 002 JABATAN : Direktur Politik Dalam Negeri PENDIDIKAN : D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG KANTOR : Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5 Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
2
3
ORDE BARU
Pemerintahan Demokrasi
(1999-2004)
RPJPN-Politik (2005-2025)
Transisi
Politik (1998-1999)
VISI
RPJP/RPJM
Demokrasi Melalui Konsolidasi Demokrasi
Arah Kebijakan Pembangunan
Demokrasi yang Terkonsolidasi
(2025)
StrukturPolitik Peran Negara dan Masyarakat
Budaya dan Proses Politik Hubungan Luar Negeri
Komunikasi dan Informasi
Syarat Utama 1. Rechtsstaat
2. Birok.Netral-Efisien 3. My.Sipil Otonom
4. My.PolitikOtonom 5. My.Ekonomi Otonom 6. Kemandirian Nasional
Lingkungan Sosial Nasional dan Lingkungan Masyarakat Internasional
ERA ORBA ERA KONSOLIDASI DEMOKRASI
ERA DEMOKRASI
Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
Indeks Demokrasi Indonesia 75
Partispasi Politik Rakyat 77,5% Pemilu Sukses 2019
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
memperkuat peran Ormas; menjamin pengembangan media dan kebebasan media
dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat
UU No. 17 Thn 2007 ttg RPJPN 2005-2025
Penguatan
struktur politik dan
pengokohan kedaulatan
NKRI berdasarkan
Pancasila
Perbaikan peran negara dan
masyarakat melalui penguatan
kapasitas Ormas dan Parpol
Pemantapan pelembagaan nilai-
nilai demokrasi dengan titik berat
pada prinsip-prinsip toleransi, non
diskriminasi dan kemitraan
Perwujudan konsolidasi
demokrasi pada semua
bidang kehidupan sosial
politik, berupa tegaknya
supremasi hukum dan
HAM
RPJMN
2020-2024
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2004-2009
5
6
PENYEMPURNAAN
STRUKTUR
POLITIK
PENATAAN PERAN
NEGARA &
MASYARAKAT
PENATAAN
PROSES POLITIK
PENGEMBANGAN
BUDAYA POLITIK
PEMBANGUNAN
INFOKOM
Kelembagaan
Demokrasi
Kemandirian
Masyarakat
Representasi
Kekuasaan
Penanaman
Nilai
Demokrasi
Akses
terhadap
Informasi
Konstitusi/Peraturan Perundangan
Kebijakan Demokrasi
Kapasitas Lembaga Negara/Pemerintah
Hubungan antarlembaga
Desentralisasi & otonomi daerah
KPU, dan Bawaslu
Kapasitas Ormas
Rekonsiliasi Nasiional
Kapasitas Parpol Ruang Pubiik
Seleksi Kepemimpinan Nasional
Seleksi Pejabat Publik/Politik
PEMILU dan PEMILUKADA
Pranata Kemasyarakatan
Kapasitas dan peran Adat
Nilai Pancasila/Nilai Kebangsaan
Nilai Demokrasi
Advokasi/Pendidikan Politik
Deregulasi Kebebasan Pers/Jurnalis
Perluasan Jaringan Informasi
Teknologi infokom
Kapasitas Media komunitas/tradisional
Pemerataan informasi
Pelaksanaan seleksi KPU dan Bawaslu periode
2017 – 2022 yang akan dilantik pada bulan April
2017
Rencana pemerintah di tahun 2017 untuk
menaikkan jumlah atau besaran bantuan
keuangan partai politik
Rencana aksi terhadap pemantauan
perkembangan politik dalam negeri terutama
bagi daerah yang melaksanakan Pilkada
serentak tahun 2017 serta Pemetaan situasi dan
kondisi poldagri
Penyusunan RUU Partai Politik dan RUU MD3
7
NO ISU KETERANGAN
1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapatkan Kursi di DPR RI
Dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Perlunya Penyelenggaraan forum dialog politik dan pendidikan politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan bidang politik
Tindak lanjut aturan pelaksana dari amanat UU Penyelenggaraan Pemilu
Sosialisasi aturan pelaksana dari UU Penyelenggara Pemilu Revisi UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik UU 17 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD
3. Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu
Perlu pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh pemangku kepentingan pemilu (penyelenggara pemilu, pemerintah dan Pemda, Polri/TNI, kejaksaan, dan BIN)
Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan Pemilu sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilu
4. Capaian tingkat demokrasi tahun 2015 di Indonesia yang diukur dengan IDI masih pada tataran sedang yaitu 72,82. Masih terdapat kesenjangan antar provinsi terkait dengan capaian IDI di masing-masing provinsi
Perlu penguatan kelompok kerja demokrasi di daerah dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dari berbagai aspek (kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi)
Perlu sinergitas program antar lembaga (pemerintah, pemda, BPS, Bappenas, Kemenkopolhukam, dan unsur terkait lainnya)
Perlu penyusunan rencana aksi bagi kelompok kerja demokrasi di provinsi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
ISU-ISU PRIORITAS BIDANG POLDAGRI
9
93,3
84,0777,44
70,9972,56 75,11 74,31
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2004 2009 2014
Pileg
Pilpres
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA Sumber: IDI, 2009 s.d. 2015
PARTISIPASI POLITIK PEMILU DI INDONESIA Sumber: KPU, 2014
KESENJANGAN ASPEK IDI (KEBEBASAN SIPIL, HAK POLITIK,
DAN LEMBAGA DEMOKRASI) Isu utama demokrasi yg belum
terkonsolidasi; Penyelenggaraan pemilu belum memenuhi
harapan; Hubungan kelembagaan trias politica belum
sesuai prinsip hakiki demokrasi, berupa relasi checks and balances antar lembaga negara;
Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah; Rendahnya kualitas partisipasi politik
masyarakat; Adanya potensi gangguan pada kebebasan
sipil dan hak politik.
ANGGARAN PILKADA Sumber: Kemendagri
• Pilkada 2015 (269 daerah) Rp7,1 T • Pilkada 2017 (101 daerah) Rp4,1 T
10
FOKUS
Peningkatan
Akuntabilitas
Lembaga Demokrasi
Peningkatan iklim
kondusif Bagi
berkembangnya
kebebasan Sipil
dan Hak-Hak Politik
Rakyat
Pelembagaan
Demokrasi
PRIORITAS
BIDANG SASARAN
Meningkatnya
Kualitas
Demokrasi
• Pilpres dan Pileg Serentak
• Alokasi Kursi dan Dapil
• Metode konversi suara ke kursi
• Sistem Pemilu
• Ambang Batas Parlemen
• Pencalonan Pres dan Wapres
Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan
• Peningkatan partisipasi masy
• Masy sadar politik
• Kualitas pilihan politik masy
Presiden
dengan
legitimasi yang
kuat dan
dukungan yang
memadai dari
partai di DPR
• Kelembagaan partai yg kuat
• Kaderisasi baik
• Rekruitmen baik
• Mandiri dan Berintegritas
• Kelembagaan Kuat
• Dukungan sekretariat kuat
GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK
SISTEM PRESIDENSIIL
PRESIDEN
PEMILU
PARTAI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU MASYARAKAT
checks and balances
DPR yang
fungsional
dan
proporsional
DPR
- MENUNTASKAN PAKET UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK.
- MENDORONG IMPLEMENTASI MAKSIMAL UU
BIDANG POLITIK OLEH PEMERINTAH,
LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU,
PARPOL DAN MASYARAKAT..
12
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL DAN
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
1. UU No 2 Thn 2011 ttg Perubahan atas UU No 2 Thn
2008 tentang Partai Politik.
2. UU No 17 Thn 2014 Ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD.
PAKET UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK
13
1.UU No 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu.
2.UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD.
3.UU No 42 Thn 2008 ttg Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.
3 UU INI DISIMPLIFIKASI
MENJADI
UU PENYELENGGARAAN PEMILU
14
PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN PARPOL
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS
LAPORAN
KEUANGAN
INTERNAL
IURAN ANGGOTA DAN
SUMBANGAN
DIAUDIT
BPK
TERBUKA
UTK MASY
PARPOL
MENYAMPAIKAN LPJ
PALING LAMBAT 1
BULN SETELAH THN
ANGGARAN
BERAKHIR
LAPORAN KEUANGAN
YG BERSUMBER DARI
APBN/APBD
PARTAI
POLITIK
BERTANGGUNGJAWAB
ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PARPOL
15
BESARAN PER SUARA ATAU
PROSENTASE DARI APBN/APBD
• Perlu adanya revisi UU No. 2 Tahun 2008 / UU No. 2 Tahun 2011
• Perlu adanya revisi PP No. 5 Tahun 2009 / PP No. 83 Tahun 2012
• Perlu adanya revisi Permendagri No. 77 Tahun 2014
1. Pemberian bantuan Rp5.400 per suara atau Prosentase dari APBN dan pemberian bantuan
setinggi-tingginya 15 kali lipat untuk provinsi dan Kabupaten/Kota dari APBD harus dilakukan
Revisi UU 2/2008 jo UU 2/2011, karena penghitungannya adalah per suara sah.
2. Kesiapan APBN/APBD dan kondisi perekonomian saat ini.
3. Sesuai ketentuan UU No 2 Tahun 2011 bahwa Partai Politik harus transparan dan akuntabel,
maka Partai Politik harus menyiapakan SDM kader Partai Politik yang paham dan mengerti
pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban bantuan
keuangan, dikarenakan laporan akan diperiksa/diaudit oleh BPK. Dan hal tersebut rawan
penyimpangan.
4. Pelaksanaan teknis verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pengajuan bantuan
keuangan dan fasilitasi bantuan keuangan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
1. Telah ddilakukan kajian yang mendalam antara kementerian/
lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan
Kementerian Keuangan, KPK, BPK, ICW. Perludem serta para pakar
dan akademisi.
2. Kesiapan Pemerintah dan Partai Politik dalam Penyaluran dan
Penerimaan Bantuan Keuangan dari segi manfaat/penggunaan dan
pertanggungjawaban.
Implikasi
Dampak
Tindaklanjut
KAJIAN PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
16
METODE KAJIAN
Penyesuaian Penentuan besarnya nilai bantuan per suara
hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No
5/2009.
Alasan perubahan bahwa alokasi besaran bantuan
keuangan partai politik dari tahun ketahun mulai sejak
tahun 2004 tidak akan pernah mengalami perubahan
atau tidak akan pernah mengalami peningkatan,
Formulasi rumusan yaitu jumlah bantuan keuangan partai
politk tahun anggaran sebelunya di bagi dengan jumlah
suara sah partai politik yang memiliki kursi hasil pemilu
periode sebelumnya, yang hasilnya untuk partai politik
tingkat pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 108
per suara sampai sekarang ini.
Alasan menaikan banpol
ISU KETERANGAN
1. Menurunya pemahaman terhadap nilai nilai
Pancasila sebagai bagian dari 4 Konsensus
Dasar dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;
Perlunya penguatan ideologi Pancasila dgn
memberikan arah kebijakan kpd pemda untuk
menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan
fasilitasi dlm rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai -
nilai Pancasila dikalangan masy
2. Kurang berkembangnya pemahaman dan
penghargaan atas kebhinnekaan dan
kemajemukan dlm kehidupan berbangsa serta
rendahnya pemahaman tentang pentingnya
orientasi dan visi bersama mengenai integrasi
bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan
secara nasional (antara Pusat dan Daerah)
serta dalam menegakkan dan memperkokoh
bangunan NKRI
Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi diarahkan
untuk mendukung kegiatan revolusi mental dan
restorasi sosial di daerah
Perlunya Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan
Cinta Tanah Air
3. Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik
sosial
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait
penanganan konflik sosial
Optimalisisi pembentukan dan penguatan tim
terpadu penanganan konflik sosial di 34 Prov
Rencana Aksi Kementerian/Lembaga dgn Pemda
dalam rangka Tindak Lanjut UU No 7 thn 2012 ttg
Penanganan Konflik Sosial
4. Bermunculnya faham-faham radikal,
saparatisme dan terorisme untuk menganggu
persatuan dan kesatuan
Perlunya sinergitas antara Pemerintah dgn Pemda
serta peran Tokoh masy, Tokoh agama dan tokoh
adat dlm rangka penguatan FKDM utk mengantisipasi
ancaman terhadap integritas nasional dan
memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI melalui
pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan untuk
mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan
perlindungan mas
ISU-ISU PRIORITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2018
NO ISU KETERANGAN
5. Penyampaian pendapat yg dilakukan secara
anarkis dikalangan masy dgn melecehkan
simbol negara, serta kecenderungan
mengedepankan kepentingan gol dan kelompok
• Perlunya komunikasi sosial politik yang
melibatkan stekolder terkait/elemen
masyrakat
6. Merebaknya Ormas yg tdk sesuai dgn
peraturan perundang-undangan dlm kehidupan
bermasy, berbangsa dan bernegara
Pemberdayaan dan penguatan databes ormas
Penguatan Ormas dan Masyarakat Civil
Society, Perlunya dilakukan penguatan
kembali terhadap UU No.17 Tahun 2013 dan
Segala aturan turunannya
Sinergitas antara K/L dan Pemda dalam
penguatan Pemberdayaan dan penguatan
databes ormas
7. Berkembangnya gangguan penyakit
masyarakat khususnya pemberantasan dan
pencegahan penyalahgunaan narkotika
Belum optimalnya gangguan penyakit
masyarakat khususnya pemberantasan dan
pencegahan penyalahgunaan narkotika
a. Penguatan kpd Daerah dimana PEMDA
harus membentuk Perda ttg Narkotika
b. Sinergitas antara Pemerintah
(Kementerian/Lembaga terkait) dengan
Pemda serta Tokoh-tokoh masyarakat
dalam rangka pencegahan narkotika
c. Sosilisasi
8. Kurangnya pemahaman agama, kehidupan
beragama dan peningkatan kerukunan intern
dan antar umat beragama sehingga terjadi
Konflik Berlatar Agama, terkait dengan
kerukunan, pendirian Rumah Ibadat dan
merebaknya aliran keagamaan/kepercayaan
Sinergitas antara Kementerian/Lembaga
terkait dengan Pemda serta Tokoh-tokoh
agama dalam rangka upaya peningkatan
kualitas pelayanan dan pemahaman
agama, kehidupan beragama dan
peningkatan kerukunan intern dan antar
umat beragama
Pembentukan dan penguatan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Perlunya Sosialisasi terkait dengan PBM
No 9 dan No 8 Tahun 2006
LANJUTAN
NO ISU KETERANGAN
9. Kurangnya pengetahuan,
pemahaman dan implementasi
dibidang politik bagi kader
anggota Partai Politik dan
masyarakat, pemilih pemula,
perempuan dan kaum marjinal
Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang
mendapatkan Kursi di DPR RI
Dalam rangka penguatan kelembagaan Parpol sbg sarana
pendidikan politik bagi anggota dan masy luas agar
menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dlm
kehidupan bermasy, berbangsa dan bernegara
Perlunya Penyelenggaraan forum dialog politik dan
pendidikan politik bagi kader anggota Parpol dan masy,
pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Penguatan Peraturan Perundang-
undangan bidang politik
Tindak lanjut aturan pelaksana dari amanat UU
Penyelenggaraan Pemilu
Sosialisasi aturan pelaksana dari UU Penyelenggara
Pemilu
Revisi UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
UU 17 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD
11. Kurangnya koordinasi dan
sinergitas dalam upaya
kelancaran pelaksanaan Pemilu
Perlu pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh