SINERGI PEMERINTAH DALAM RANGKA MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 1 Jakarta, 16 September 2015 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Oleh: DR. SUMARSONO, MDM Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
21
Embed
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia SINERGI ...kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Dirjen_OTDA.pdf · TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA UU. NOMOR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SINERGI PEMERINTAH DALAM RANGKA
MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
1
Jakarta, 16 September 2015
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Oleh:
DR. SUMARSONO, MDM
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Nasional
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
2
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
UU. NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU. NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU. NOMOR 1 TAHUN 2015
DINAMIKA PENETAPAN
UNDANG-UNDANG PILKADA
3
OUTCOMES:
TERPILIHNYA KDH DAN WAKIL KDH YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN
INTEGRITAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
OUTPUT:
PELANTIKAN PASANGAN CALON KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH
SECARA TEPAT WAKTU SESUAI JADWAL PILKADA.
PROSES:
1. KEMANDIRIAN KPU DAN BAWASLU (PASAL 22E UUD 1945).
6. SINERGI PENYELESAIAN GUGATAN HASIL PILKADA (KPU,
BAWASLU, MAHKAMAH KONSTITUSI).
SINERGI PEMERINTAH DALAM
MENYUKSESKAN PILKADA SERENTAK
18
TUJUANNYA ADALAH AGAR SELURUH TAHAPAN PILKADA
DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU SESUAI JADWAL KPU
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(UU 8 TAHUN 2015 JO. UU 1 TAHUN 2015)
Pengesahan pengangkatan pasangan
calon Gubernur & Wakil Gubernur
terpilih dilakukan berdasarkan
penetapan pasangan calon terpilih oleh
KPU Provinsi yang disampaikan oleh
DPRD Provinsi kepada Presiden
melalui Mendagri
Pengesahan pengangkatan pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan
oleh Presiden dalam waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas
diterima secara lengkap
Dalam hal DPRD Prov tidak menyampaikan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
Gubernut & Wakil Gubernur terpilih,
Presiden melalui Mendagri dapat
melakukan pengesahan pengangkatan
pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih berdasarkan usulan
KPU Provinsi melalui KPU.
Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibukota negara.
Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil
Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil
Gubernur dilakukan oleh Mendagri.
PE
NG
ES
AH
AN
P
EL
AN
TIK
AN
19
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PASANGAN CALON
BUPATI & WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA & CALON WALIKOTA
Pengesahan pengangkatan pasangan
calon Bupati & Wkl Bup dan Walkot &
Wkl Walkot terpilih dilakukan
berdasarkan penetapan pasangan
calon terpilih oleh KPU Kab/Kota yang
disampaikan oleh DPRD Kab/Kota
kepada Mendagri melalui Gubernur
Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bup &
Wkl Bup dan Walkot & Wkl Walkot terpilih
dilakukan oleh Mendagri dalam waktu paling lama
20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan
berkas diterima secara lengkap
Dalam hal DPRD Kab/Kota tidak
menyampaikan pengesahan pengangkatan
pasangan calon Bup & Wkl Bup dan
Walkot & Wkl Walkot terpilih, Mendagri
melalui Gubernur dapat melakukan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
Bupati & Wkl Bupati dan Walkot & Wkl
Walkot terpilih berdasarkan usulan KPU
Kab/Kota melalui KPU Provinsi.
Bupati dan Wabub, Walikota dan Wakil Walkot dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi yang bersangkutan.
Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati& Wabup serta Walikota dan Wakil Walkota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan, Mendagri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.