KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. Surat...Ruang lingkup surat edaran meliputi pemberlakuan pembatasan kegiatan rapat-rapat, orbservasi lapangan dan bencmarking ke tempat yang berada

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Gedung Kementerian Agama Lantai. 17. Jalan M.H. Thamrin No.6 Jakarta PusatTelepon/Faksimili : (021) 3920663, 3920668

Website: balitbangdiklalkemenag.go.id

Yth. 1. Sekretaris;2. Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi;3. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan4. Kepala Balai Diklat KeagamaanBadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

SURAT EDARANNOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANGPELAKSANAAN RAPAT, ORBSERVASI LAPANGAN DAN BENCHMARKING DALAM

KEDIKLATAN PADA LEMBAGA DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

Terbatasnya alokasi anggaran dan besarnya tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat

sebagaimana tercantum dalam PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Agama khususnya terkait pendidikan dan pelatihan, maka perlu

dilakukan penyusunan rencana program kegiatan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Khusus kegiatan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan terkait dengan observasi

lapangan dan benchmarking tetap harus memperhatikan aspek pembiayaan sehingga

program kegiatan pokok dan strategis lainnya dapat ditingkatkan kuantitasnya dengan

tidak mengeyampingkan aspek kualitas baik proses maupun outputnya.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Pusdiklat dan Balai

Diklat Keagamaan sehingga dapat digunakan untuk menambah kuantitas kegiatan

pokok dan strategis lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran meliputi pemberlakuan pembatasan kegiatan rapat-rapat,

orbservasi lapangan dan bencmarking ke tempat yang berada di luar zona wilayah

satuan kerja.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agam)t #

-2-

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama.

E. Sehubungan dengan pentingnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

sebagaimana maksud dan tujuan di atas, maka perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat-rapat tetap harus dilakukan di wilayah satuan kerja.

2. Kegiatan orbservasi lapangan dan benchmarking dapat dilakukan di wilayah kerja

atau zona wilayah kerja.

3. Zona wilayah kerja dibagi menjadi dua yakni zona wilayah timur dan zona wilayah

barat.

4. Zona wilayah timur mencakup wilayah kerja BDK Papua, BDK Ambon, BDK

Banjarmasin, BDK Makassar, BDK Manado, BDK Denpasar, dan BDK Surabaya.

5. Zona wilayah barat mencakup wilayah kerja BDK Provinsi Aceh, BDK Medan, BDK

Padang, BDK Palembang, BDK Jakarta, BDK Bandung, dan BDK Semarang.

6. Penentuan lokasi berbagai kegiatan di atas tetap harus mempertimbangkan aspek

efektivitas dan efisiensi anggaran serta capaian substansi program.

7. Dengan dikeluarkannya edaran ini, maka edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Rapat, Observasi Lapangan, dan Benchmarking dinyatakan tidak

berlaku;li