KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN UNTUK

KESEJAHTERAAN MASYARAKATOleh : Listiono

Mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan salah satu issue yang sangat menarik di

hampir seluruh negara di dunia ini. Hal ini karena pangan merupakan

salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi agar manusia

dapat melangsungkan kehidupannya. Sesuai amanat Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2012, negara berkewajiban untuk mewujudkan

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang

cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional

maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah

NKRI. Cara instan yang biasa ditempuh pemerintah Indonesia untuk

memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri adalah dengan mengimpor

pangan dari negara lain. Dalam jangka pendek impor merupakan cara

yang cukup baik untuk mengatasi kelangkaan pangan. Namun, dalam

jangka panjang jika impor selalu menjadi pilihan utama untuk

menyelesaikan masalah kerawanan pangan, maka hal ini dapat

mengancam ketergantungan pangan dengan negara lain. Masalah

kerawanan pangan akan berdampak pada kemiskinan, kelaparan, gizi

buruk bahkan kematian. Oleh karena itu Pemerintah dalam mewujudkan

kebijakan ketahanan pangan hendaknya lebih bersungguh-sungguh,

serta menerapkan kebijakan yang sustainable agar ketergantungan

pangan dengan negara lain dapat dihilangkan dan dapat menciptakan

kesejahteraan masyarakat yang merata.

Kata kunci: Ketahanan pangan, Kemandirian pangan, Kesejahteraan

masyarakat

A. Pendahuluan

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan

oleh pemerintah pada tahun 2000 jumlah penduduk

Indonesia sekitar 205,1 juta jiwa. Sedangkan pada tahun

2010 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,7 juta

jiwa, atau mengalami pertumbuhan sekitar 15,85%. Jika

pertumbuhan penduduk Indonesia diasumsikan mengalami

peningkatan sekitar 1,5% pertahun maka pada tahun 2013

diperkirakan jumlah penduduk indonesia sekitar 248,5

juta jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

No. Tahun Jumlah penduduk

(ribu)1 1980 147.4902 1990 179.3793 2000 205.1334 2010 237.641 Sumber: Boklet November 2013

Pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat ini,

jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi

pangan maka akan menjadi ancaman yang serius bagi

keberlangsungan kehidupan di Indonesia. Penduduk yang

berjumlah sekitar 248,5 juta jiwa ini tentu saja setiap

hari membutuhkan makan untuk dapat melangsungkan

kehidupannya. Pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan

meningkatnya permintaan pangan. Apabila produksi

pangan dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan

konsumsi dalam negeri, sudah barang tentu Indonesia

membutuhkan suplay pangan dari negara lain.

Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap

lahan pertanian, semakin banyak jumlah penduduk maka

semakin banyak pula membutuhkan lahan untuk tempat

tinggal maupun untuk aktifitas lainnya. Dengan demikian

pertumbuhan penduduk akan menyebabkan berkurangnya

lahan pertanian. Malthus dalam teori kependudukannya,

mengungkapkan dua postulatnya, pertama bahwa bahan

pangan dibutuhkan untuk hidup manusia, dan kedua

kebutuhan seksual antar jenis kelamin akan tetap

sifatnya sepanjang masa.1 Dengan demikian pertumbuhan

jumlah penduduk akan terus terjadi, kebutuhan pangan

juga akan terus berlangsung sedangkan lahan pertanian

akan semakin berkurang.

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat

strategis dalam sebuah negara. Hal ini karena dari

1 Doddy S. Singgih, “Pangan, Penduduk dan Teknologi Pertanian:Sebuah Perdebatan Teoritis,”Masyarakat, kebudayaan dan Politik, Tahun XIV,Nomor 4, Oktober 2001

sektor pertanianlah kebutuhan paling pokok manusia

dapat dipenuhi.. Selain itu sektor pertanian juga

memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja, serta

menjadi salah satu penopang Produk Domestik Bruto. Hal

ini sebagai mana terlihat dalam tabel 1.2 dan tabel

1.3. Dalam penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2012

sektor pertanian menyerap sekitar 36,5% dari total

angkatan kerja. Meski demikian ternyata dari tahun

ketahun presentase sektor pertanian dalam menyerap

tenaga kerja mengalami penurunan. Sedangkan dalam

Broduk Domestik Bruto, pada tahun 2013 sektor pertanian

menyumbang sekitar 14,43% dari total PDB. Dalam

menyumbang angka PDB peran Pertanian juga mengalami

penurunan dari tahun ketahun.

Tabel 1.2 Penduduk > 15 tahun yang bekerja

No Lapangan Pekerjaan Utama Tahun (Juta orang)2010 2011 2012

1 Pertanian 42,83 42,48 41,2

2 Industri 13,05 13,714,2

13 Kontruksi 4,84 5,59 6,1

4 Perdagangan 22,21 23,2424,0

2

5Angkutan, pergudangan & komunikasi 5,82 5,58 5,2

6 Keuangan 1,64 2,06 2,78

7 Jasa Kemasyarakatan 15,62 17,0217,3

78 Lainnya 1,4 1,61 1,92

Total 107,41 111,28112,

8 Sumber Data: Data Strategis 2012 yang diolah

Tabel 1.3 Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Tahun2011-2013

No Lapangan Usaha Tahun (%)2011 2012 2013

1Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 14,71 14,5 14,43

2 Pertambangan dan penggalian 11,82 11,7 11,243 Industri Pengolahan 24,35 23,97 23,694 Listrik, Gas & Air Bersih 0,75 0,76 0,775 Kontruksi 10,16 10,26 9,996 Perdagangan, Hotel & Restoran 13,8 13,96 14,337 Pengengkutan & Komunikasi 6,62 6,67 7,01

8Keuangan, Real Estat & jasa Perusahaan 7,21 7,27 7,52

9 Jasa-jasa 10,58 10,81 11,02 Sumber data: Berita Resmi Statistik Februari 2014

B. Pembahasan

1. Kerangka Teori

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar

manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan

bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber

daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban

mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan

konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi

seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah

hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah

NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya,

kelembagaan dan budaya lokal. Didalam UU tersebut juga

dijelaskan bahwa negara dengan jumlah penduduk yang

besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan

sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi

kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 pasal 1, pangan

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau

pembuatan makanan atau minuman. Kedaulatan pangan

adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri

menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas

pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi

masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai

dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan

adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi

pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat

menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai

tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber

daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal

secara bermartabat. Ketahanan pangan adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif

secara berkelanjutan.

Beberapa prinsip yang terkait dengan ketahanan

pangan menurut Sumardjo (dalam Purwaningsih) adalah

sebagai berikut: 2

a. Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting

pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun

komunitas dan individu.

b. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan

setiap warganya yang terhimpun dalam satuan

masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan

bagi keberlangsungan hidup.

c. Ketersediaan pangan mencakup aspek ketercukupan

jumlah pangan dan terjamin mutunya.

d. Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah

pangan sebagai kegiatan atau proses

menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,

mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah

bentuk pangan.

2 Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1, Juni 2008

e. Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar

kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan

standar perdagangan terhadap bahan makanan dan

minuman.

f. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang

diperlukan untuk mencegah pangan dari

kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda

lain yang dapat menggangu, merugikan, dan

membahayakan keadaan manusia.

g. Kemerataan pangan merupakan dimensi panting

keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya

sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara

dalam menjamin hak pangan warga negara melalui

sistem distribusi produksi pangan yang

dikembangkannya. Prinsip kemerataan pangan

mengamanatkan sistem pangan nasional harus

mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah

tangga tanpa terkecuali.

h. Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan

derajat keleluasaan akses dan kontrol yang

dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam

memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini

merupakan salah satu dimensi keadilan pangan

yang penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian dalam konsep ketahanan pangan hal-

hal yang harus diperhatikan adalah kewajiban negara

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan setiap

individu baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya

(standar kebutuhan gizi) aman, terjangkau pada setiap

kondisi, waktu, serta merata di seluruh wilayah di

negara ini.

2. Permasalahan Ketahanan Pangan di Indonesia

Jika dicermati konsep ketahanan pangan dalam UU

Nomor 18 Tahun 2012 diatas tidak mengharuskan

ketersediaan pangan dapat dipenuhi melalui produksi

dalam negeri. Hal ini berbeda dengan konsep kemandirian

pangan, yang mana dijelaskan bahwa Negara mampu

menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai

pada perseorangan melalui produksi dalam negeri. Oleh

karena itu dengan konsep ketahanan pangan yang seperti

itu, maka pemerintah dengan mudah melakukan kebijakan

impor pangan.

Masalah ketahahan pangan juga berhubungan erat

dengan subsidi pemerintah, impor dari negara lain,

serta perdagangan bebas. Dengan tingginya subsidi yang

diberikan pemerintah pada sektor pertanian akan

berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Hal ini

akan memungkinkan terjadinya kemandirian pangan. Dengan

kemandirian pangan maka kesejahteraan petani akan

meningkat. Subsidi yang besar serta perlindungan pasar

domestik dengan bea masuk yang tinggi diberikan oleh

negara-negara maju (Eropa, Amerika, & Jepang).3 Semakin

tinggi subsidi yang diberikan pemerintah maka harga

jualnya akan semakin murah. Sedangkan pada negara-

negara miskin dan berkembang yang terlilit utang dengan

IMF mau tidak mau harus mengurangi subsidi sampai

dibawah 10%. Dengan demikian harga pangan pada negara

miskin dan berkembang relatif lebih mahal.

Perdagangan bebas merupakan salah satu produk

globalisasi. Perdagangan bebas bertujuan untuk

menghapuskan hambatan dan penurunan tarif perdagangan

dalam perdagangan antar-bangsa.4 Dengan adanya

perdagangan bebas ini maka negara-negara maju (yang

memberikan subsidi tinggi) bebas menjual hasil produksi

pertaniannya kepada negara miskin dan berkembang.

Akibat dari minim atau dihapuskannya subsidi bagi

negara miskin dan berkembang adalah persaingan yang

terjadi antara produk domestik dengan produk impor

tidak seimbang. Sehingga lagi-lagi para petani domestik

yang menjadi korban. Salah satu contoh negara yang

menjadi korban adalah Haiti. Negara ini mampu

memproduksi beras dan pernah mencapai swasembada beras.

Namun kini 60% bahan pertanian merupakan hasil dari

impor.5 3 Nainggolan, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Jakarta: Kompas, 2006. Hal. 1494 Baswir, Refrisond, Bahaya Neoliberalisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 1285 http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi_pertanian, diakses tanggal 14 Maret 2014, jam 10.51 WIB

Kasus serupa sebenarnya juga terjadi di Indonesia.

Pada tahun 1980an Pemerintah telah mensubsidi input

produksi, terutama pupuk dan pestisida, dengan

mengeluarkan APBN yang cukup besar. Kebijakan ini

berdampak sangat besar pada peningkatan produksi dan

hasilnya pada tahun 1985 Indonesa mencapai swasembada

beras.6 Namun setelah Indonesia terlilit utang pada

IMF, maka lambat laun subsidi dalam negeri mulai

dikurangi. Pada tahun 2009 pemerintah juga mengkalim

bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.

Namun realitanya, Indonesia mengimpor 250.473,1 ton

beras. Bisa jadi claim tersebut hanya merupakan sebuah

bahasa politik menjelang pemilu, pernyataan ini

berdasarkan data impor beras pada tabel dibawah ini.

Pada tahun 2009 Indonesia masih mengimpor beras

meskipun nilainya lebih sedikit dibanding tahun

sebelumnya.

Tabel 1.4 Data Impor Beras Indonesia

No

.Tahun

ImporBerat Bersih

(ton)

Nilai (Ribu

US$)1 2008 289.689,4 124.142,82 2009 250.473,1 108.153,33 2010 687.581,5 360.785,04 2011 2.750.476,2 1.513.163,5

6 Adnyana, Made Oka, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 114

5 2012 1.810.443,2 945.623,26 2013* 1.267.740,3 124.367,7 Sumber Data: Boklet November 2013

Persoalan ketahanan pangan seperti yang

diterangkan dalam undang-undang diatas mencakup

ketersediaan pangan dalam jumlah maupun mutu, aman,

bergizi, merata serta terjangkau bagi seluruh rumah

tangga (individu). Kesemua cakupan tersebut apabila

tidak tercapai maka akan mengakibatkan kemiskinan,

kelaparan, gizi buruk, bahkan kematian. Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiko Saputra dkk

(2012) dapat disimpulkan bahwa pangan merupakan salah

satu bagian terpenting dan menjadi penyebab munculnya

permasalahan gizi.7 Hal ini karena mayoritas kebutuhan

gizi disuplay oleh makanan.

Kasus kemiskinan di Indonesia bahkan seluruh dunia

sampai saat ini masih merupakan musuh bersama.

Berdasarkan tabel jumlah penduduk miskin di bawah ini,

mayoritas penduduk miskin berada diwilayah pedesaan,

yang notabene bekerja pada sektor pertanian. Pada tahun

2008 penduduk miskin di desa mencapai 63,5% dari

keseluruhan penduduk miskin. Sedangkan pada tahun 2012

penduduk miskin di daerah pedesaan sekitar 63,4% dari

keseluruhan penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan

7 Saputra, Wiko, dkk, Faktor Demografi dan Resiko Gizi Buruk dan Gizi Kurang, Makara, kesehatan Vol. 16, No. 2, Desember 2012: 95-101

bahwa dalam perjalanan era globalisasi masyarakat

dipedesaan khususnya petani masih menjadi sarang

kemiskinan.

Tabel 1.5 Data Jumlah Penduduk Miskin

No

.Tahun

Penduduk Miskin

(juta jiwa)Kota Desa Total

1 2008 12,77 22,19 34,962 2009 11,91 20,62 32,533 2010 11,10 19,93 31,024 2011 11,05 18,97 30,025 2012 10,65 18,48 29,13 Sumber data: Data Strategis 2012

Secara umum kemiskinan dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu: pertama kelompok miskin kronis dan miskin

transisi.8 Kelompok pertama cenderung sulit disembuhkan

atau mudah kambuh, yaitu orang yang tidak memiliki

kemampuan untuk bekerja sehingga tidak memiliki

pendapatan (orang cacat), atau orang yang memiliki

pekerjaan tetapi dengan pendapatan yang sangat rendah

(buruh tani, buruh informal). Kelompok yang kedua

adalah yang terjadi dalam sementara waktu, misalnya

karena PHK, Krisis ekonomi, Inflasi tinggi, dll.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa

kerawanan pangan akan menyebabkan kemiskinan,

8 Puspoyo, Widjanarko,Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 204-205

kelaparan, gizi buruk bahkan kematian. Kasus gizi buruk

di Indonesia masih banyak terjadi, tidak hanya melanda

pelosok pedesaan tetapi juga diwilayah perkotaan.

Beberapa kasus gizi buruk di Indonesia pada tahun 2013

misalnya seperti di Bekasi mencapai 114 balita,9 di

Bima jumlah balita penderita gizi buruk mencapai 5.227

orang atau sekitar 30% dari total jumlah balita.10 Pada

tahun 2014 kasus gizi buruk tetap terjadi, salah satu

contohnya adalah di Cianjur jumlah penyandang gizi

buruk mencapai 346 balita.11 Bahkan pada tahun 2013

kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat

sekitar 8 juta anak Indonesia kekurangan gizi.12

Masalah kerawanan pangan dan gizi buruk pada

umumnyadisebabkan karena masyarakat tidak mampu

mengakses pangan, bukan karena ketersediaan pangan.13

Kemampuan mengakses pangan berhubungan dengan

pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat, tidak

sedikit kasus kekurangan gizi ini menyebabkan kematian,

seperti yang dialami oleh Siti Desi Damarwulan balita

9 http://www.tempo.co/read/news/2013/10/13/083521450/114-Balita-di-Bekasi-Menderita-Gizi-Buruk, diakses tanggal 14/3/14, pukul: 08.0910 http://www.tempo.co/read/news/2013/07/04/085893514/Lima-Ribu-Balita-di -Bima-Menderita-Gizi-Buruk, diakses tanggal 14/3/2014. Pukul: 08.1611 http://www.pikiran-rakyat.com/node/273644, diakses tanggal 14/3/2014, pukul: 07.5912 http://www.tempo.co/read/news/2013/07/16/173496390/8-Juta-Anak-Indonesia-Kekurangan-Gizi, diakses tanggal 14/3/2014, pukul: 08.1313 Puspoyo, Widjanarko,Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 203

usia 4 tahun penderita gizi buruk di Serang

Banten.14Sungguh Ironis, ketiadaan biaya untuk berobat

menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Seolah

pemerintah setempat menutup mata dengan kasus tersebut,

sehingga tidak memberikan tindakan untuk menyelamatkan

bayi tersebut.

Menurut penulis beberapa faktor yang menyebabkan

Indonesia belum mencapai ketahanan, kemandirian dan

swasembada pangan, diantaranya adalah:

- Pertumbuhan penduduk yang tinggi

- Konversi lahan pertanian besar-besaran untuk

tempat tinggal, industri maupun pembangunan

infrastruktur

- Kurangnya keberpihakan pemerintah pada sektor

pertanian

- Persaingan tidak seimbang dalam pasar bebas

- Masyarakat petani menjadi masyarakat urban

- Belum ada teknologi canggih pendukung sektor

pertanian

Seperti diuraikan dalam teori Malthus diatas

bahwa, bahwa kebutuhan seksual antar lawan jenis akan

terus terjadi sedangkan kebutuhan pangan juga akan

terus berlangsung. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk

yang tinggi secara otomatis akan berpengaruh kepada

14 http://news.liputan6.com/read/808405/8-jam-di-rsud-serang-bayi-desi-pengidap-gizi-buruk-meninggal, diakses tanggal 14/3/2014, pukul: 08.04

peningkatan permintaan akan pangan, sedangkan luas

lahan pertanian akan semakin berkurang. Selain karena

bertambahnya jumlah populasi manusia, penyempitan lahan

pertanian juga dipengaruhi oleh konversi lahan untuk

dunia industri serta pembangunan infrastruktur.

Berkurangnya lahan pertanian ini secara otomatis juga

berpengaruh pada berkurangnya hasil pertanian.

Kondisi diatas juga diperparah dengan kebijakan

pemerintah yang belum berpihak kepada para petani.

Kurangnya subsidi yang diberikan pemerintah pada sektor

pertanian (pangan) serta dampak dari perdagangan bebas

benar-benar telah menciderai perekonomian petani.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa akibat dari

ketimpangan subsidi yang diberikan negara maju dengan

negara miskin-berkembang menyebabkan persaingan pasar

yang sangat tidak seimbang. Hal inilah yang membuat

dilema para petani, mereka dituntut untuk menjual

produk pertanian dengan harga murah agar stabilitas

ekonomi terjaga. Namun disis lain kebijakan pemerintah

kurang berpihak kepada mereka. Dengan kondisi yang

seperti ini maka banyak masyarakat pedesaan (petani)

yang beramai-ramai mencari kehidupan di kota-kota besar

atau beralih pada sektor lain. Sehingga lagi-lagi

produksi pertanian semakin defisit untuk mencukupi

kebutuhan domestik.

Berdasarkan konsep ketahanan pangan diatas maka

indikator utama dari tercapainya ketahanan pangan

menurut penulis adalah kesehatan masyarakat yang

terjaga. Kesehatan masyarakat dapat terjaga jika

masyarakat mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi

tubuhnya. Kesehatan mengindikasikan bahwa makanan atau

minuman yang dikonsumsi aman, dan kualitas serta

kuantitasnya tercukupi. Oleh karena itu, dapat

dipastikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum

berhasil mencapai ketahanan pangan. hal ini berdasarkan

data diatas bahwa masih banyak ditemui kasus gizi

buruk.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh

pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Pada tahun

2014 ini pemerintah dalam APBN mengganggarkan Rp. 18,8

Trilliun untuk subsidi pangan. Salah satu bentuknya

adalah melalui distribusi beras miskin (raskin) bagi

masyarakat yang dinilai kurang mampu. Meski demikian,

lagi-lagi kebijakan pemerintah ini belum dapat berjalan

seperti yang diharapkan. Pada praktiknya dilapangan

banyak dijumpai beras tersebut tidak layak untuk

dikonsumsi. Misalnya seperti kasus di Garut Jawa Barat

masyarakat mengeluhkan raskin yang diterima berkutu,

bau dan warnanya kumal.15 Kasus serupa juga terjadi di

15 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/403130-bau-dan-berkutu--warga-miskin-tetap-konsumsi-raskin, diakses tanggal 16/3/2014, pukul: 10.39

Balikpapan, masyarakat juga mengeluhkan raskin bau dan

berkutu.16 Kasus lain terjadi di Sampang Madura,

ditemukan beras miskin bercampur dengan kerikil serta

berwarna kuning. 17 Menurut salah satu tim peneliti

Pusat Telaah & Informasi Regional dari jumlah 3,1 juta

ton kebutuhan raskin, minimal 2,5 juta ton dipenuhi

oleh impor.18 Dengan demikian pada kenyataannya

kualitas beras miskin yang mayoritas diimpor oleh

pemerintah kualitas gizinya sangat jauh dari standar.

Tabel 1.6 Subsidi Pertanian

No AlokasiSubsidi 2008 2013 2014

1 PanganRp. 12,1

TRp. 21,

5 TRp. 18,8

T

2 PupukRp. 15,2

TRp. 17,9

TRp. 21,0

T

3 BenihRp.

0,985 TRp. 1,5

TRp. 1,6

TSumber : Nota Keuangan 2014

C. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan ketahanan pangan yang

terjadi di Indonesia, maka cara yang terbaik untuk

16 http://newsbalikpapan.com/kualitas-beras-miskin-balikpapan-dipertanyakan.html diakses tanggal 16/3/201417 http://www.tempo.co/read/news/2013/11/09/173528350/Beras-Raskin-Dicampur-Kerikil-di-Madura diakses tanggal 16/4/2014, pukul10.4618 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/306852-penyeban-beras-miskin-bau-dan-berkutu, diakses tangga 16/3/2014, pukul 10.35

mencapai ketahanan pangan menurut penulis adalah dengan

kemandirian pangan. sebagaimana yang tertulis didalam

Undang-undang No. 18 Tahun 2012, bahwa dengan memiliki

sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam ,

Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara

berdaulat dan mandiri. Mandiri adalah kemampuan negara

dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dengan

memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga

kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi baik

kualitas maupun kuantitasnya sampai pada tingkat

perseorangan.

Dalam upaya pencapaian ketahanan pangan ini

kebijakan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah

sangat berperan besar. Subsidi terhadap sektor

pertanian perlu ditingkatkan, regulasi terkait dengan

kemudahan akses modal bagi para petani, pembangunan

infrastruktur pendukung pertanian, serta kebijakan

pendukung lainnya. Dengan adanya subsidi yang tinggi

maka petani mampu menghasilkan output dengan biaya

murah, harga jual murah tanpa mengurangi tingkat

keuntungan petani. Dengan demikian produk domestik

mampu bersaing dalam pasar bebas. Ketika petani mampu

memproduksi hasil pertanian dengan kualitas diatas

standar serta dengan harga yang cenderung lebih murah

maka ada kemungkinan pasar domestik akan dukuasai oleh

petani dalam negeri bahkan mampu bersaing pada

perdagangan internasional. Kondisi ini akan berdampak

pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Dengan adanya kemampuan petani lokal mencukupi

kebutuhan pangan dalam negeri maka stabilitas harga

pangan dapat terjaga. Kita dapat belajar dari goncangan

krisis pangan pada tahun 2007-2008. Krisis tersebut

terjadi akibat dari produksi domestik yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu contoh

adalah produksi kedelai dalam negeri pada waktu itu

tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik, serta kenaikan

harga kedelai internasional mengakibatkan kelangkaan

tahu dan tempe yang sempat membuat masyarakat

kelabakan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan

pangan tanpa kemandirian pangan hanya akan menyebabkan

suatu negara bergantung dengan negara lain, dengan kata

lain kedaulatan suatu negara berada dibawah kendali

negara lain.

Impor merupakan cara instan yang biasanya dipilih

pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Misalnya ketika terjadi kelangkaan beras, maka harga

beras cenderung akan naik. Cara yang ditempuh

pemerintah adalah dengan mengimpor beras dari negara

lain, hal ini akan menyebabkan penurunan harga. Ketika

untuk memproduksi beras petani membutuhkan biaya

tinggi, sedangkan harga beras dipasaran cenderung lebuh

murah maka hal ini mengakibatkan kerugian bagi petani.

Kemandirian pangan juga sangat berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pangan

domestik akan menyebabkan stabilitas harga pangan.

standar kualitas pangan juga dapat ditentukan oleh

negara. Dengan demikian pangan akan mudah terjangkau

oleh masyarakat dengan kualitas dan kuantitas yang

dibutuhkan. Peningkatan produksi pertanian ini tentu

saja juga meningkatkan pendapatan bagi para petani.

Dengan demikian angka kemiskinan dalam negeri dapat

ditekan. Ketika seluruh masyarakat dapat dengan mudah

mengakses pangan yang bergizi, aman serta kuantitasnya

mencukupi maka kasus gizi buruk akan dapat ditekan.

Mewujudkan ketahanan pangan tidak semudah membalik

telapak tangan. Seluruh lembaga pemerintah, swasta dan

masyarakat perlu bersinergi, Serta memerlukan proses yang

cukup panjang. Ketika satu periode pemerintahan

berakhir, maka pemerintahan berikutnya harus

berkomitmen untuk meneruskan program kebijakan

pemerintah sebelumnya. Dengan adanya program yang

sustainable maka ketahanan pangan akan terwujud.

Daftar Pustaka

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-

Ekonomi Indonesia, November 2013 Badan Pusat

Statistika

Data Strategis 2012, Badan Pusat Statistika

Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012

Tentang Pangan

Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th.XVII, 5

Februari 2014

Doddy S. Singgih, Pangan, Penduduk dan Teknologi

Pertanian: Sebuah Perdebatan Teoritis,” Masyarakat,

kebudayaan dan Politik, Tahun VIV, Nomor 4,

Oktober 2001

Purwaningsih, Ketahanan pangan: SituasiPermasalahan,

Kabijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi

Pembangunan, Vol. 9, No.1, Juni 2008

Nainggolan, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban,

Jakarta: Kompas, 2006

Baswir, Refrisond, Bahaya Neoliberalisme, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2009

http://id.wikipedia.org

Adnyana, Made Oka, Revitalisasi Pertanian dan Dialog

Peradaban, Jakarta: Kompas, 2006

Saputra, dkk, Faktor Demografi dan Resiko Gizi Buruk dan Gizi

Kurang, Makara, Kesehatan Vol. 16, No. 2, Desember

2012:95-101

Puspoyo, Widjanarko, Revitalisasi Pertanian dan Dialog

Peradaban, Jakarta: Kompas 2006

www. Tempo.co.id

www.pikiran-rakyat.com

www.liputan6.com

www.viva.co.id

www.newsbalikpapan.com