BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sumber pembiayaan kesehatan utama di Indonesia secara umum berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung (fee for service) dan asuransi. Diperkirakan di masa depan pembiayaan kesehatan akan semakin mahal. Pembiayaan kesehatan bersumber dari asuransi kesehatan merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi biaya pelayanan kesehatan yang mahal. Asuransi kesehatan merupakan suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Mekanisme asuransi memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Jika resiko itu terjadi maka pihak tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar nilai perjanjian antara kesua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Oleh karena itu pembiayaan kesehatan bersumber dari asuransi kesehatan merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari resiko yang terjadi serta mengantisipasi biaya pelayanan kesehatan yang mahal. 1.2 Rumusan Masalah 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangSumber pembiayaan kesehatan utama di Indonesia secara umum berasal
dari pemerintah, swasta, masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung (fee
for service) dan asuransi. Diperkirakan di masa depan pembiayaan kesehatan
akan semakin mahal. Pembiayaan kesehatan bersumber dari asuransi
kesehatan merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk
mengantisipasi biaya pelayanan kesehatan yang mahal.
Asuransi kesehatan merupakan suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit)
dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Mekanisme asuransi
memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa
mendatang. Jika resiko itu terjadi maka pihak tertanggung akan mendapat
ganti rugi sebesar nilai perjanjian antara kesua belah pihak (penanggung dan
tertanggung).
Oleh karena itu pembiayaan kesehatan bersumber dari asuransi kesehatan
merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk mendapatkan jaminan dan
perlindungan dari resiko yang terjadi serta mengantisipasi biaya pelayanan
kesehatan yang mahal.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah apakah yang dimaksud dengan asuransi kesehatan dan managed care ?
1.3 Tujuan1.3.1 Tujuan Umum
Mempelajari definisi dan beberapa hal yang berkaitan tentang asuransi kesehatan dan managed care
1.3.2 Tujuan Khusus1. Mempelajari konsep dan definisi asuransi 2. Mempelajari prinsip asuransi 3. Mempelajari perbedaan asuransi dan asuransi kesehatan4. Mempelajari asuransi sosial dan asuransi komersial
1
5. Mempelajari contoh penerapan asuransi kesehatan 6. Mempelajari definisi managed care 7. Mempelajari ciri managed care 8. Mempelajari teknik-teknik managed care 9. Mempelajari mekanisme pembayaran provider 10. Mempelajari implementasi di Indonesia tentang UU SJSN dan UU
BPJS 1.4 Manfaat
1. Memahami konsep asuransi2. Memahami konsep asuransi kesehatan3. Memahami konsep managed care
2
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep dan Definisi Asuransi
2.1.1 Konsep Asuransi
Konsep asuransi bermula sekitar tahun 2250 SM oleh bangsa
Babylonia yang hidup di daerah lembah sungai Euphrat dan Tigris.
Pada waktu itu apabila seorang pemilik kapal memerlukan dana untuk
mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang, ia dapat
meminjam uang dari seorang saudagar (kreditur) dengan menggunakan
kapalnya sebagai jaminan, dengan perjanjian bahwa si pemilik kapal
dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat
sampai tujuan, di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko
yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman.
Tambahan biaya dapat dianggap sama dengan “uang premi”
yang dikenal pada asuransi pada masa sekarang. Selain kapal, barang-
barang muatan (cargo) dapat pula dipakai sebagai jaminan. Transaksi
seperti ini disebut “RESPONDENT/A CONTRACT”. Kemudian pada
akhirnya transaksi ini semakin berkembang
Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda,
terkait dengan keberhasilan perusahaan dari negeri tersebut di sektor
perkebunan dan perdagangan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan
jaminan terhadap keberlangsungan usahanya, maka adanya asuransi
mutlak diperlukan. Konsep dasar asuransi diantaranya sebagai berikut :
1. Risk Transfer
Risk transfer adalah konsep asuransi konvensional dimana resiko
setiap individu dialihkan ke perusahaan asuransi dengan cara
memindahkan dampak dari seorang individu kepada perusahaan.
2. Premi
3
Sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai
kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besar
premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah
ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan
keadaan-keadaan dari tertanggung.
3. Risk Pulling
Perusahaan asuransi mengumpulkan berbagai resiko dari semua
resiko individu yang telah membayar premi pada perusahaan
asuransi.
4. Sharing loss
Sharing loss dapt diartikan dengan berbagi kerugian. Membagi
kerugian yang dimaksud adalah denagan membagi kerugian yang
dialami oleh individu tersebut kepada seluruh anggota grup
5. Benefit
Manfaat yang diperoleh peserta asuransi adalah memperoleh rasa
aman dan perlindungan, terhadap kejadian yang tidak diharapkan
dan bisa mengakibatkan kerugian.
2.1.2 Definisi Asuransi
Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang
dalam hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan.
Dari istilah assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi
penanggung, dan geassureede bagi yang tertanggung. Kemudian dalam
bahasa Perancis disebut “assurance” yang berarti menanggung sesuatu
yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa Latin disebut “assecurare”
yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa inggris
disebut “insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin
berarti atau tidak mungkin terjadi dan assurance yang berarti
menanggung sesuatu yang pasti terjadi.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa
asuransi atau pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau
4
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.
Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia menyebutkan1] bahwa
asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorangpenanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa
yang tak tertentu
Terdapat beberapa definisi asuransi, dari beberapa pengertian
dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu persediaan yang
disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian guna
menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan sehingga apabila
kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban
kerugian akan disebarkan ke seluruh kelompok.
2.2 Prinsip Asuransi
a. Kontrak
Kontrak asuransi adalah kontrak yang mana satu pihak (insurer)
menerima risiko asuransi signifi kan dari pihak lain (pemegang polis)
dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian
masa depan tidak pasti spesifik (kejadian yang diasuransikan) secara buruk
mempengaruhi pemegang polis.
1) Syarat-Syarat Kontrak Asuransi
Kontrak asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan
5
perjanjian dalam asuransi harus memenuhi beberapa ketentuan
undang-undang.yaitu sebagai berikut :
a) Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian harus
meliputi :
(1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(3) Suatu hal tertentu;
(4) Suatu sebab yang halal.
b) Pasal 1321 KUH Perdata menetapkan :
Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
c) Pasal 1338 KUH Perdata :
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan
demikian perjanjian asuransi merupakan perjanjian
pertanggungan dapat terjadi sesudah ada unsur kesepakatan
antara para pihak.
Jadi perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat
konsensual (terjadinya perjanjian jika sudah ada
konsensus/kesepakatan/persetujuan kehendak dari semua pihak
yang terlibat). Unsur-unsur penting dalam perjajian
pertanggungan :
(1) Pihak Terjamin (Tertanggung);
(2) Pihak Penjamin (Penanggung);
(3) Pembayaran Premi;
(4) Pembuktian Polis;
(5) Peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi;
(6) Obyek Pertanggungan
b. Keadilan
Akses pelayanan kesehatan yang adil menggunakan prinsip keadilan
vertikal. Prinsip keadilan vertikal menegaskan, kontribusi warga dalam
pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayar
6
(ability to pay), bukan berdasarkan kondisi kesehatan/ kesakitan seorang.
Dengan keadilan vertikal, orang berpendapatan lebih rendah membayar
biaya yang lebih rendah daripada orang berpendapatan lebih tinggi untuk
pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, biaya
tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan (needed care, necessary care).
Untuk melindungi warga terhadap risiko finansial dibutuhkan sistem
pembiayaan kesehatan pra-upaya (prepaid system), bukan pembayaran
pelayanan kesehatan secara langsung (direct payment, out-of-pocket
payment, dan fee-for-service). Dalam prepaid system terdapat pihak yang
menjamin pembiayaan kesehatan warga sebelum warga sakit dan
menggunakan pelayanan kesehatan. Jadi sistem pra-upaya berbeda dengan
pembayaran langsung yang tidak menjamin pembiayaan pelayanan
kesehatan sebelum warga sakit dan menggunakan pelayanan kesehatan
(WHO, 2005).
Prinsip kedua yang menjadi nilai dalam pengimplementasian asuransi
adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi harus bersikap adil,
khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah,
maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait
dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi tidak boleh
melakukan tindakan yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.
c. Konsep The Law Of Large Numbers (Konsep Bilangan Besar)
Prinsip dasar asuransi adalah pengalihan risiko kerugian dari suatu
individu kepada suatu kelompok yang diwakili oleh perusahaan
asuransi. Di samping itu, asuransi merupakan suatu alat sosial untuk
mengurangi risiko di mana yang banyak membagi kerugian yang sedikit
atau many share the losses of a few.
Semakin besar jumlah kelompok yang membagi kerugian, semakin
kecil jumlah beban kerugian setiap kelompok individu. Dengan demikian,
besarkecilnya kelompok dalam masalah penanganan risiko ini disebut
"hukum bilangan besar" atau dalam praktik asuransi dikenal dengan the
law of large numbers. Dimana jika perusahaan asuransi telah berhasil
7
mencapainya maka telah dicapai pula skala ekonomis dalam
pengoperasian perusahaan yang merupakan syarat mutlak untuk dapat
bertahan (survive) dalam persaingan di industri yang makin ketat.
"Semakin besar jumlah risiko, semakin mendekati hasil atau kerugian
sesungguhnya sesuai dengan hasil atau kerugian yang diperkirakan".
Tidak seorang pun dapat menebak saat seseorang menjadi cacat atau
akan meninggal. Tetapi masih dimungkinkan untuk menaksir perkiraan
jumlah kematian atau kecacatan yang akan terjadi dalam suatu kelompok
pada suatu jangka waktu. Misalnya statistik kematian menunjukkan bahwa
diantara kelompok 100.000 orang laki-laki berusia 40 tahun, 300
diantaranya akan meninggal dalam jangka waktu setahun. Sekalipun tidak
mungkin untuk menaksir siapa yang akan meninggal diantara 300
kematian, tetapi jumlah 300 kematian akan terbukti lebih akurat.
Sebaliknya dalam kelompok kecil, penaksiran yang akurat tidak
dimungkinkan. Misalnya suatu kelompok yang terdiri dari 100orang laki-
laki yang berusia 40 tahun secara statistika tidak layak untuk sebagai
penaksir jumlah kematian dalam setahun.
Perlu diingat bahwa sistem asuransi secara keseluruhan didasarkan
pada pandangan bahwa banyak orang membayar dalam jumlah kecil untuk
memperoleh bayaran atas kerugian. Kita dapat mengetahui berapa
besarnya orang yang harus bayar bila kita dapat memprediksi berapa
besarnya jumlah kerugian yang akan terjadi. Semakin akurat kita dapat
memperkirakan jumlah kerugian, semakin akurat pula jumlah uang yang
harus dibayar orang.
d. Pengelompokan Resiko
Pengelompokan resiko atau biasa disebut berbagi kerugian dilakukan
dengan cara menyebar resiko atau berbagi kemungkinan kerugian,
sekelompok besar orang dapat mengganti biaya yang kecil untuk
mengganti resikoyang tidak diketahui pasti.
Dengan kata lain, resiko ini dialihkan dari perorangan ke kelompok
orang. Semuanya berbagi kerugian dan mempunyai janji atas manfaat di
masa datang. Perusahaan asuransi mengelompokkan resiko diantara ribuan
8
tertanggung dan menggunakan prinsip matematika untuk menjamin
pemegang polis bahwa uang yang dibayarkan berada di perusahaan dan
akan digunakan untuk membayar klaim bila terjadi.
Contoh : Misal terdapat 1.000 orang dalam suatu perkumpulan yang
setuju bila salah satu orang meninggal dunia, kepada keluarga almarhum
akan diberikan uang sebesar 100.000.000,0O. Uang ini ditentukan agar
keluarga almarhum dapat mempunyai dana yang cukup untuk meliputi
biaya penguburan dan untuk menopang biaya kehidupannya. Karena tidak
dketahui kapan seseorang dalam kelompok ini akan meninggal, maka
maka keputuan untuk membentuk “dana” dilakukan dengan cara meminta
setiap anggota perkumpulan menyerahkan uang sebesar 100.000,00. Di
sini nampak bahwa tanpa adanya perjanjian untuk menyediakan bantuan
bagi salah seorang anggota perkumpulan dalam menghadapi kerugian yang
potensial, maka ia (beserta keluargnya) akan menghadapibiaya
ekonomisnya sendiri. Dengan berbagi dan menyebarkan resiko kematian
atas 1.000 orang anggota perkumpulan, paling banyak setiap orang akan
membayar 100.000,00.
e. Insurable Interest
Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan
keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara
hukum.
Inti dari insurable interest adalah :
1) Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan
kepada orang lain.
2) Harta benda itu harus dapat diasuransikan (insurable)
3) Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yakni:
a) Bila harta benda itu rusak/ hilang, tertanggung menderita
kerugian
b) Bila hak atas harta benda itu hilang, tertanggung menderita
kerugian
Insurable interest timbul karena kepemilikan, tetapi dapat juga timbul
bukan karena kepemilikan, antara lain:
9
1) Sebagai pengurus/pelaksana (administrator/executor)
2) Sebagai wali (trustee) atau sebagai penyimpan (bailee) atas barang
orang lain
3) Sebagai agen/broker
4) Sebagai pengangkut
5) Sebagai pemilik sebagian (part ownership) atas suatu benda
6) Sebagai pemegang hipotik
Menurut pasal 250 KUHP insurable interest harus ada ketika
pertanggunagn diadakan, sedangkan dalam praktek asuransi :
1) Dalam asuransi pengangkutan, insurable interest harus ada
ketika terjadi kerugian, tidak perlu ketika asuransi ditutup.
2) Dalam asuransi kebakaran dan kecelakaan, insurable interest
harus ada ketika asuransi ditutup
f. Utmost good faith
Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap,
semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan
diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung
harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang
luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus
memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan
yang dipertanggungkan.
Pasal 251 KUHP menegaskan apabila penanggung mengetahui
kemudian bahwa keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung
berbeda dari keterangan dan data yang sebenarnya, penanggung dapat
mem-batalkan polis. Masalah-masalah dalam pelaksanaan prinsip itikad
baik antara lain :
1) Representasi
Adalah pernyataan pendaftar asuransi yang dibuat sebelum
kontrak asuransi ditandatangani.
2) Concealments
Adalah kesalahan calon tertanggung karena merahasiakan fakta
penting terhadap resiko yang dipertanggungkan. Apabila terjadi
10
concealments maka kontrak asuransinya batal. Tetapi pada prakteknya
adalah :
a) Pada asuransi angkutan laut, walaupun penyembunyian tersebut
tidak ada maksud penipuan, polis batal.
b) Pada asuransi angkutan darat, polis tidak dapat dibatalkan, jika
tidak ada unsur penipuan.
g. Proximate cause
Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian
yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai
dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
h. Indemnity
Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi
finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi
keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal
252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
Tujuan ganti rugi adalah mengembalikan tertanggung kepada
posisinya semula seperti sebelum kerugian menimpanya atau
menghindarkan tertanggung dari bangkrut. Sebagai konsekuensi wajar dari
prinsip ganti rugi adalah :
1) Pengalihan hak (subrogation)
Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah
klaim dibayar yaitu pada orang ketiga yang ikut terlibat menjadi
tanggung jawab penanggung.
2) Pelepasan hak milik (abandonment)
Barang rusak yang sudah diganti menjadi milik penanggung
3) Jaminan (warranty)
Adalah suatu syarat dalam pelak-sanaan kontrak asuransi, yang
harus ada sebelum penanggung bertanggungjawab atas fakta tertentu.
Warranty dapat berupa pernyataan tertulis yang dinyatakan dalam
kontrak (disebut “express”), tetapi dapat juga tidak tertulis dalam
kontark (disebut “implied”).
11
Warranty / Jaminan terbagi atas :
a) Promissory Warranty
Yaitu warranty yang melukiskan keadaan, fakta atau
suasana dimana tertanggung setuju diikat dengan perjanjian
selama berlangsungnya kontrak.
Misalnya untuk menghindari perompakan, perahu harus
berlayar beriringan dari tempat asal sampai tujuan
b) Affirmative Warranty
Yaitu warranty yang melukiskan keadaan fakta atau
suasana yang harus ada hanya pada saat pertama kontrak mulai
dijalankan.
Misalnya sama dengan peristiwa diatas, tetapi lebih pada
saat perahu berangkat dari pelabuhan asal.
i. Contribution
Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-
sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap
tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Perusahaan asuransi
memberikan kepercayaan kepada tertanggung, misal penanggung tidak
mungkin melakukan pemeriksaan fisik atas berbagi macam barang yang
sedang dimuat.
2.3 Perbedaan Asuransi dan Asuransi Kesehatan
2.3.1 Definisi Asuransi Kesehatan
Health Insurance : The payment for the excepted costs of a group
resulting from medical utilization based on the excepted expense incurr
ed by the group.The payment can be based on community or experience
rating (Jacobs P, 1997).
Definisi lain menjelaskan bahwa asuransi kesehatan adalah suatu
mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi
12
resiko kelompok. Dengan cara mengalihkan resiko individu menjadi
resiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-
masing peserta asuransi akan lebih ringan tetapi mengandung kepastian
karena memperoleh jaminan.
Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci yaitu :
a. Ada pembayaran
Dalam istilah ekonomi pembayaran merupakan suatu transaksi
dengan pengeluaran sejumlah uang yang disebut premi.
b. Ada biaya
Biaya yang diharapkan harus dikeluarkan karena penggunaan
pelayanan medik.
c. Pelayanan medik didasarkan pada bencana yang mungkin terjadi,
yaitu sakit.
d. Keadaan sakit merupakan sesuatu yang tidak pasti (uncertainty),
tidak teratur dan mungkin jarang terjadi. Tetapi jika peristiwa
tersebut benar benar terjadi, implikasi biaya pengobatan besar dan
membebani ekonomi rumah tangga. Kejadian sakit yang
mengakibatkan bencana ekonomi bagi pasien atau keluarganya
biasa disebut catastrophic illness (Murti B. 2000).
2.3.2 Perbedaan Asuransi dan Asuransi Kesehatan
Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi dan Asuransi Kesehatan
13
Aspek Asuransi Asuransi Kesehatan
Tujuan Ganti rugi atas kerugian yang
ditanggung pemegang polis
Jaminan ketersediaan
layanan kesehatan
Pihak Dua pihak, yaitu penanggung
dan tertanggung
3 pihak, yaitu :
a. Peserta asuransi
b. Institusi pemberi
pelayanan
kesehatan
c. Perusahaan
asuransi
Yang
dipertanggungkan
Barang Kesehatan
Sumber: Sulastomo dalam bukunya Manajemen Kesehatan, Jakarta, 2000
Cara pengelolaan dana pada dasarnya oleh pihak penyedia asuransi
sama. Perbedaan yang jelas yaitu terdapat pada apa yang dijadikan
penanggungan. Pada perusahaan asuransi umum, mereka menyediakan
penggantian terhadap barang yang hilang, rusak, dicuri, atau sesuatu yang
merugikan dirinya dan semua dapat diganti dengan mengklaim kejadian tak
terduga tersebut kepada perusahaan terkait.
Sedangkan pada asuransi kesehatan, perusahaan hanya menjangkau khusus
untuk kesehatan konsumen di masa yang akan datang ketika dia mengalami
sakit atau masalah kesehatan. Tidak hanya itu, untuk pemeliharaan kesehatan
pun terjangkau oleh asuransi kesehatan dan dibiayai oleh perusahaan tersebut.
2.4 Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial
2.4.1 Asuransi Sosial
Menurut UU No.2 Tahun 1992 tentang asuransi, pengertian asuransi
sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib
berdasarkan suatu UU dengan tujuan memberikan perlindungan dasar
bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam UU ini disebutkan bahwa
program asuransi sosial hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).
Atas dasar UU No.2 Tahun 1992 tentang asuransi, bahwa asuransi
ini hanya dikelola oleh pemerintah atau BUMN dengan tujuan
memberikan suatu tingkat jaminan tertentu kepada seseorang atau
kelompok yang mampu maupun tidak mampu menyediakan jaminan
termaksud bagi dirinya, bukan bertujuan untuk mengambil profit
(untung) dari kegiatan asuransi ini.
Adapun lingkup Asuransi Sosial adlah sebagai berikut:
1. Jaminan Pertanggungan Kecelakaan
2. Jaminan Pertanggungan Hari Tua dan Pensiun
14
3. Jaminan Pelayanan kesehatan
4. Jaminan Pertanggungan Kematian
5. Jaminan Pertanggungan Pengangguran
Kemudian Jenis Asuransi Sosial di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Asuransi Sosial Tenaga Kerja
a. Untuk Pegawai Negeri (dikelola PT Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri)
b. Untuk Pegawai Perusahaan Swasta (dikelola oleh PT Jaminan
Asuransi Sosial Tenaga kerja)
c. Untuk Anggota ABRI/TNI (dikelola oleh Perum Asuransi
Sosial ABRI)
2. Asuransi Kesehatan
Dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan
3. Asuransi kecelakaan
Dikelola oleh PT Asuransi Jasa Raharja
2.4.2 Asuransi Komersial
Asuransi komersial berbasis kepada kepesertaan sukarela dan
biasanya dikelola oleh badan usaha swasta yang bertujuan untuk mecari
keuntungan (profitable business).
Pada asuransi komersial, pihak asuransi bertindak sebagai pedagang
yang menawarkan paket asuransi kepada masyarakat sebagai calon
pembeli. Jika paket yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diperlukan
masyarakat, maka paket tersebut akan dibeli dalam jumlah besar
sehingga pihak pedagang akan memperoleh laba yang besar pula.
Namun sebaliknya, jika paket tersebut tidak diminati masyarakat,
maka dengan sendirinya tidak akan laku dan nantinya akan
menyebabkan kerugian bagi pihak asuransi/pedagang.
Adapun lingkup asuransi komersial adalah sebagai berikut:
1. Jaminan asuransi kerugian
2. Jaminan asuransi jiwa
15
3. Jaminan asuransi pendidikan
Kemudian jenis asuransi komersial di indonesia adalah sebagai
health insurance). Contoh: Lippo Life, BNI Life, Tugu Mandiri,
Takaful, Metlife, ING, Aetna, Jiwasraya, Bringin dan lainnya.
2. Asuransi kesehatan komersial kelompok (regulated private health
insurance). Contoh: produk Asuransi Kesehatan Sukarela oleh PT
Askes, PT Allianz
2.4.3 Perbedaan Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial
Berikut tabel serta penjelasan perbedaan antara sistem asuransi
komersial dengan sistem asuransi sosial adalah:
Tabel 2.2
Perbedaan antara Asuransi Sosial dengan Asuransi Komersial
AspekAsuransi Sosial
Asuransi Komersial
PengelolaBUMN (pemerintah)
Swasta
Keanggotaan
Wajib Sukarela
Tujuan
Memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat
Mencari profit (untung)
Premi Egaliter (membayar sesuai kemampuan dan mendapatkan pelayanan
Libertarian (mendapatkan pelayanan sesuai besar premi)
16
sesuai kebutuhan)
Paket Pelayanan
TerbatasTidak terbatas
Pengendalian Biaya
Ketat Tidak ketat
Keterangan :
1. Asuransi Sosial berbasis regulasi atau hanya ditangani BUMN,
sedangkan Asuransi Komersial dikelola oleh pihak swasta.
2. Keanggotaan asuransi komersial bersifat sukarela, tergantung
keinginan konsumen, sedangkan keanggotaan asuransi sosial
bersifat wajib yang ditentukan oleh pemerintah.
3. Tujuan utama dari penyelenggaran asuransi komersial ini adalah
untuk memenuhi permintaan perorangan yang berbeda-beda serta
mendapatkan keuntungan dari hasil program asuransi tersebut,
sedangkan asurani sosial bertujuan untuk memberikan
perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Premi asuransi komersial biasanya besar, karena
memperhitungkan keuntungan perusahaan, sedangkan premi
asuransi sosial adalah rendah, karena tidak bersifat mencari
keuntungan.
5. Paket pelayanan pada asuransi komersial tidak dibatasi, hal ini
untuk menarik pihak peserta, sedangkan paket pelayanan pada
asuransi sosial dibatasi, hanya untuk pelayanan yang bersifat
mengancam jiwa peserta.
6. Pengendalian biaya pada asuransi komersial tidak terlalu ketat,
karena pemilihan pelayanan tergantung pada kesepakatan antara
konsumen dengan perusahaan, sedangkan pada pengendalin biaya
asuransi sosial sangat ketat, karena biaya yang disediakan oleh
pelaksana sangat terbatas, sehingga dalam pelaksaan pelayanan
peserta tidak bisa memilih pelayanan kesehatan dengan senang
hati.
17
Dapat disimpulkan bahwa perbedaan secara umum antara
asuransi sosial dan asuransi kesehatan adalah asuransi komersial
merespon demand (permintaan) masyarakat, sedangkan asuransi
sosial merespon need (kebutuhan) masyarakat.
2.4.4 Pengelolaan Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial
Berdasarkan bentuk pengelolaannya, asuransi dibagi menjadi cara
pengelolaan indemnity dan managed care dengan penjelasan sebagai berikut
:
a. Indemnity
Indemnity merupakan cara pengelolaan asuransi kesehatan dimana
penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya
menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat
sebelum terjadinya kerugian, atau dengan kata lain pihak asuransi
kesehatan memberikan ganti rugi kepada pihak yang meingikuti
asuransi ketika pihak tersebut sakit atau menggunakan pelayanan
kesehatan. (Marcinko, 2006)
b. Managed Care
Merupakan sistem pembiayaan (pengendalian biaya) dan
penyelenggaraan jasa pelayanan yang layak (pengendalian mutu
pelayanan) bagi peserta program. Prinsip yang mendasari adalah
bertanggung jawab atas pengendalian dan intergrasi keseluruhan
pelayanan yang dibutuhkan pasien. Tujuan mendasar adalah
mengurangi biaya dengan cara meningkatkan kelayakan dan efisiensi
pelayanan kesehatan.
Penentuan premi pada managed care ditentukan dengan community
rating (risiko sakit pada kelompok) yaitu perhitungan yang didasarkan
pada utilisasi pelayanan kesehatan dan tergantung pada jenis kontrak
keanggotaan. Premi yang didasarkan jenis kontrak ini yang dibayarkan
anggota setiap bulan kepada pengelola managed care untuk
mendapatkan perlindungan sakit dan pelayanan kesehatan.
18
Cara Pengelolaan
Cara
Penyelenggaraan
Asuransi Sosial
Asuransi Komersial
Indemnity Managed Care
Asuransi Sosial IndemnityContoh: Asuransi Jasa
Marga
Asuransi Sosial Managed Care
Contoh: ASKES PNS
Asuransi Komersil Indemnity
Contoh: Asuransi Sinar Mas
Asuransi Sosial Managed Care
Contoh: Asuransi-asuransi di Amerika Serikat
Berdasarkan pengelompokan diatas secara garis besar kondisi asuransi
kesehatan dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.
Gambar 1. Garis Besar kondisi pengelolaan asuransi kesehatan
Dari gambaran diatas maka jenis asuransi kesehatan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
1. Asuransi Sosial Indemnity
Contoh Asuransi jenis Sosial Indemnity adalah Asuransi Jasa
Marga, dimana setiap orang yang memiliki dan menggunakan
kendaraan wajib untuk ikut dan ketika mereka mengalami
kecelakaan maka berhak mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian
yang mereka dapatkan baik itu kondisi luka parah, cacat permanen
maupun kematian. Masyarakat yang menggunakan trasportasi
umum membayar asuransi Jasa Marga ini melalui pemberlian
karcis maupun pembayaran angkot. Sedangkan untuk pemilik
kendaraan pribadi mereka mebayar bersamaan dengan pembayaran
pajak dari kendaraan yang mereka miliki.
2. Asuransi Sosial Managed Care
19
Contoh Asuransi jenis Sosial Manage Care adalah ASKES
untuk PNS. Seluruh PNS wajib untuk mengikuti ASKES dan
dalam pembiayaan kesehatan PNS tidak perlu ikut campur karena
seluruh masalah terkait untuk pembiayaan kesehatan PNS sudah
ditanggung oleh ASKES.
3. Asuransi Komersil Indemnity
Merupakan jenis asuransi yang paling banyak ditawarkan di
Indonesia saat ini. Asuransi tipe Komersil Indemnity bisa dikatakan
sebagai asuransi yang menjual pemberian ganti rugi namun
dikhususkan pada kerugian yang didapatkan karena sakit sehingga
masyarakat merasa rugi sehingga membutuhkan ganti rugi. Siapa
saja boleh mengikuti asuransi ini asalkan mereka bisa membayar
dan klaim kerugian bisa dilakukan berdasarkan ketentuan yang
sudah disepakati sebelumnya oleh pihak tertanggung dengan pihak
asuransi kesehtan.
Contoh asuransi tipe Komersil Indemnity adalah Asuransi
Kesehatan Sinar Mas. Asuransi Sinar Mas (ASM) merupakan anak
perusahaan dari perusahaan besar Sinar Mas Group yang didirikan
pada tanggal 27 Mei 1985. Pada pertama kali berdiri, ASM
dinamakan PT. Asuransi Kerugian Sinar Mas Dipta. Kemudian
pada tahun 1991 baru berubah menjadi PT. Asuransi Sinar Mas.
Asuransi Sinar Mas memiliki berbagai macam produk mulai dari
asuransi untuk mobil, rumah, hingga kesehatan.
Untuk produk asuranasi kesehatan sendiri, dibedakan
menjadi beberapa produk seperti simas sehat executive dan simas
sehat gold untuk tingkat individu serta simas sehat corporate bagi
perusahaan yang ingin memberikasn kesejahteraan di bidang
kesehatan bagi karyawannya.
4. Asuransi Komersil Manage Care
Jenis asuransi yang paling umum diterapkan di Amerika Serikat,
sama halnya seperti asuransi kesehatan tipe Komersil Indemnity
20
yang memperbolehkan siapa saja untuk ikut asalkan bisa membayar
namun ketika pihak tertanggung sakit maka yang mengurus segala
kebutuhan pembiayaan kesehatan adalah pihak asuransi kesehatan.
2.4.5 Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Asuransi
Komersial
Peserta merupakan pondasi utama dalam bisnis asuransi
komersial. Peserta dalam program ini merupakan subjek yang
menjalankan program asuransi tersebut serta merupakan objek atas
pengambilan untung oleh pihak perusahaan. Asuransi komersial yang
bertujuan mencari untung sebanyak-banyaknya sehingga premi yang
harus dibayar peserta cukup besar. Adapaun beberapa faktor yang
berhubungan dengan kepemilikan asuransi adalah sebagai berikut:
a. Usia
Usia juga akan berpengaruh kepada risiko kesehatan yang juga
berpengaruh kepada demand terhadap asuransi kesehatan.
Seseorang yang berusia tua akan lebih sering sakit dibandingkan
dengan yang muda, sehingga risiko sakitnya akan berbeda
sehingga akan mempengaruhi dalam penentuan premi yang akan
berpengaruh pada demand akan asuransi kesehatan.
b. Pendidikan
Pendidikan akan berpengaruh pada persepsi seseorang
terhadap risiko sakit. Seseorang yangpendidikannya lebih tinggi
cenderung untuk meningkatkan kesedarannya terhadap kesehatan
dan konsekuensinya menggunakan pelayanan kesehatan.
Pendidikan juga berhubungan dengan gaya hidup dan kelas sosial
dalam menentukan pola konsumsi konsumen.
Biasanya orang dengan tingkat pendidikan formal lebih
tinggi akan mempunyai tingkat pengetahuan akan informasi
tentang pelayanan kesehatan yang lebih baik dan pada akhirnya
akan mempengaruhi kesehatan seseorang tingkat pendidikan juga
21
akan menggambarkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan
oleh masyarakat itu sendiri.
c. Pekerjaan
Pekerjaan akan berpengaruh pada faktor risiko kesehatan. Setiap
pekerjaan akan mempunyai faktor risiko yang berbeda. Resiko
pekerjaan yang sangat tinggi tentu mempengaruhi demand terhadap
asuransi.
d. Penghasilan
Seseorang yang mempunyai kemampuan dan kemauan membayar
premi juga akan berhubungan dengan demand seseorang terhadap
asuransi kesehatan komersial. Besarnya pendapatan atau
penghasilan seseorang dapat mempengaruhi demand terhadap
asuransi, dimana dengan semakin meningkatnya pendapatan
seseorang maka kemampuan membayar premi akan semakin besar.
e. Kemungkinan Jatuh Sakit
Risiko sakit yang timbul dari masalah kesehatan
adalah ketidaknyamanan fisik dan mental, pengeluaran biaya
kesehatan dan hilangnya produktivitas atau pendapatan karena
tidak bisa bekerja. Seseorang akan membutuhkan asuransi
kesehatan kalau orang tersebut menyadari bahwa ia
mempunyai risiko untuk jatuh sakit dan akan mengalami
kerugian finansial akibat dari sakit tersebut. Kemungkinan
terjadinya jatuh sakit sangat bervariasi antar setiap individu.
Seseorang dengan risiko jatuh sakit yang cukup sering secara
teoritis akan lebih membutuhkan asuransi dibandingkan dengan
orang yang jarang sakit.
f. Promosi
Penawaran dari pihak asuransi disertai dengan janji pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu faktor
yang menentukan seseorang akan membeli asuransi. Dan selera
22
seseorang untuk mengikuti program asuransi kesehatan sangat
dipengaruhi oleh paket santunan, promosi dan pengalam peserta
dalam berasuransi.
2.5 Contoh Penerapan Asuransi Kesehatan
Contoh penerapan dari asuransi kesehatan dapat dilihat pada PT. Citra
International Underwrites seperti yang dijelaskan sebagai berikut :
Asuransi Kesehatan PT. Citra International Underwrites
Asuransi kesehatan sebagai sebuah layanan jasa, dewasa ini sedang
mengalami perkembangan sangat pesat. Perkembangan teknologi dan
pengetahuan di bidang kedokteran telah membuat pengatahuan masyarakat
bertambah pula, seiring makin meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya
arti kesehatan untuk menjalankan setiap kegiatan kehidupan. Oleh karenanya
perusahaan yang mempekerjakan karyawanpun telah menjadikan
pertanggungan asuransi kesehatan sebagai salah satu daya tarik untuk
mempertahankan karyawan potensialnya. Bisnis asuransi kesehatan pun
semakin berkembang.
Asuransi Kesehatan CIU sejak diluncurkan tahun 1997 lalu, telah
mengalami berbagai perkembangan dan perubahan mengikuti perkembangan
pasar asuransi kesehatan Indonesia. Alasan memilih asuransi kesehatan CIU
yaitu :
1. Produk yang dinamis (senantiasa mengikuti perkembangan bisnis
pelayanan kesehatan).
2. Layanan yang proaktif dan responsif (dengan menyediakan jasa informasi
24 jam).
3. Layanan yang mudah (cashless system)
Bentuk Produk diantaranya yaitu :
1. Benefit / Indemnity Plan
23
Produk pelayanan kesehatan dengan mempunyai keleluasan memilih
sarana pelayanan, namun, mempunyai pembatasan pada jumlah manfaat
per disability atau per tahun.
2. Managed Care
Produk pelayanan kesehatan yang mempunyai keleluasaan untuk
menggunakan benefit sepanjang sesuai dengan kebutuhan medisnya,
namun mempunyai keterbatasan pada pemilihan lokasi pelayanan.
Prosedur pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Cashless System
Pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yang telah
bekerjasama dengan CIU. Pelayanan dengan cara ini memungkinkan
peserta untuk mendapatkan pelayanan tanpa perlu mengeluarkan biaya.
Untuk menunjang layanan ini CIU telah bekerjasama dengan 89 Rumah
sakit dan 104 Klinik yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia.
Jumlah ini mengikuti perkembangan jumlah dan sebaran peserta CIU.
2. Reimbursment
Pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan CIU. Untuk itu peserta harus mengeluarkan biaya
pelayanan terlebih dahulu, selanjutnya ditagihkan ke CIU. Penggantian
biaya pelayanan dilakukan dalam jangka waktu singkat.
Layanan pendukung asuransi kesehatan yaitu :
1. Penyuluhan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung (melalui
seminar, telepon, email, leaflet, dll).
2. Call Centre 24 jam yang dapat diakses oleh semua peserta dan provider.
Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta terhadap
pentingnya arti menjaga kesehatan diri dan keluarganya sebagai bagian
dari program pemeliharaan kesehatan karyawan seluruhnya.
Layanan ini tidak langsung mempengaruhi kondisi kesehatan peserta,
namun secara tidak langsung akan mendukung proses penatalaksanaan
penyakit karena kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks.
24
Tabel 2.3.
Perbandingan produk dan layanan Benefit Plan dan Managed Care
Benefit Plan Managed Care
Produk Mempunyai benefit dalam bentuk kwantitatif
Mempunyai benefit dalam bentuk kwalitatif
Layanan Fleksibel. Bisa reimbursment atau provider)
Hanya dengan cara provider dengan catatan harus memilih satu provider sebagai dokter keluarga. Pelayanan spesialisasi harus berdasarkan rujukan dokter Keluarga
Jenis Obat-obatan Sesuai dengan;1. Kebutuhan medis2. Tidak terbatas
pada generik3. Plan yang dipilih
Sesuai dengan:1. kebutuhan Medis2. Generik plus
Kamar Perawatan Dengan batasan amount atau jenis kelas perawatan