BAB 5 BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH Kelompok 3 : Rendy Setya Aji Yuyun Indrawati
BAB 5BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAHKelompok 3 :Rendy Setya AjiYuyun Indrawati
PENGERTIANBank Perkreditan Rakyat (BPR)
menurut Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992,adalah lembaga keuangan bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
SEJARAH
TUJUAN
BPR Syaria
h
USAHA-US
AHA
BPR SYARIAH • Usaha Pengerahan Dana Masyarakat
• Usaha Penyaluran Dana Masyarakat
• Jasa Perbankan lainnyaSecara bertahap bank akan
menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dll. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan bai salam.
Pengerahan Dana
Masyarakat
Penyaluran Dana
Masyarakat
PENDIRIAN
BPR SYARIAH
Dalam pendirian BPR syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR syariah yang telah ditentukan dalam UU perbankan, sebagaimana dalam UU perbankan no 10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR syariah dapat berupa :
1. Perseroan terbatas 2. Koperasi3. Perusahaan daerah
Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPR syariah adalah sebagai berikut :
1. BPR syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin direksi bank indonesia.
2. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :a. Warga negara indonesia b. Badan hukum indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga
negara indonesiac. Pemerintah daerah, ataud. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam hurup a,b
dan c
SUMBER MODAL
Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
1. Rp. 2.000.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan diwilayah daerah khuhus ibu kota jakarta raya dan kabupaten/kotamadya tangerang,bogor,bekasi,dan karawang.
2. Rp.1.000.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan diwilayah ibu kota propinsi diluar wilayah seperti tersebut pada butir 1 diatas.
3. Rp.500.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan diluar wilayah yang disebut pada butir 1 dan 2 diatas.
Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR, syariah, wajib sekurang –kurangnya berjumlah 50%. Dengan
kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR syariah itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang
disetor oleh pendirinya.
KENDALA
PERKEMBANGAN1. BPR syariah kurang dikenal
masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah
sama dengan BPR konvensional.
2. Rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR syariah sehingga proses BPR syariah dalam
melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah.
3. Kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah.
4. Aktivitas BPR syariah dibidang keuangan sering kali tidak “menyisahkan” waktu untuk melakukan
aktivitas yang berhubungan dengan syiar islam
Strategi Pengembangan
BPR Syaria
h 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR, baik produknya maupun sistem yang
digunakannya. Melalui informasi di media-media masa, kerjasama dengan lembaga pendidikan/non
pendidikan.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga
keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya.
3. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah, hal ini untuk mengeketahui berapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan
syariah lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada serta untuk meningkatkan koordinasi
di antara lembaga keuangan syariah.
4. Perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dgn tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPRS sesuai dgn kondisi masyarakat.
TERIMA KASIH