TUGAS KELOMPOK KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN LANJUTDOSEN : DR. IR.RAHMADANIH, M.SI.
KETAHANAN PANGAN WILAYAH/REGIONAL
KELOMPOK IRATNAWATIP1803213001ADE IRMAYANTI HANDAYANIP1803213002NURUL AFIAHP1803213003FAHMI HAFIDP1803213004
KONSENTRASI GIZIMAGISTER KESEHATAN MASYARAKATPROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR2014BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangKetahanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Tiga alasan utama yang melandasi pentingnya ketahanan pangan yaitu: 1) akses atas pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, beragam dan bergizi bagi setiap orang merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia; 2) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif; dan 3) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional suatu negara yang berdaulat.Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan yang telah disahkan melalui sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Ketersediaan pangan ditentukan oleh 3 aspek pokok yaitu produksi (kuantitas), distribusi (aksesibilitas), dan konsumsi (bergizi dan aman). Secara teori dan konsep, ketahanan pangan yang kuat berbeda dengan kedaulatan pangan yang kuat. Sebagian besar negara di dunia menganut konsep ketahanan pangan sebagaimana konsep ini dianut dan menjadi acuan lembaga internasioanl termasuk PBB dan FAO. Faktanya tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhan pangan dari dalam negeri atau memproduksinya sendiri, kemudian selebihnya akan diekspor ke negara yang membutuhkannya. Yang ada adalah sebuah negara yang mengekspor jenis pangan tertentu, baik nabati maupun hewani ke negara lain sekaligus juga mengimpor kebutuhan sebagian kebutuhan pangannya dari negara lain.Indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2012, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan rilis Oxfam, untuk Asia Tenggara, dari tujuh negara, Indonesia pada urutan kelima. Peringkat pertama, Malaysia, disusul Thailand, Vietnam, dan Fhilipina. Indonesia di atas Myanmar bn Kamboja dengan kategori moderat. Di tingkat global, Indonesia pada peringkat 65 dari 105 negara. Oxfam mencatat, alih fungsi lahan terjadi 110.000 hektar per tahun. Jika luas lahan baku tahun 2002 seluas 7.748.840 hektar, 2011 lahan baku tinggal 6.758.840 hektar. Pada 2014, lahan baku diperkirakan tersisa 6.428.840 hektar.Indonesia rawan krisis pangan karena berbagai macam persoalan, terutama eksploitasi dan dominasi sumber daya alam (SDA) oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif, seperti sawit dan tambang.Keadaan ini, mengakibatkan kekacauan iklim dan degradasi ekologis. Selain itu adanya liberalisasi sistem perdagangan pangan, dan marjinalisasi penghasil pangan skala kecil. Lalu, kebijakan pangan membahayakan, dan ketidakstabilan harga pangan.
1.2 TujuanBerdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk:1. Memahami Konsep Ketahanan Pangan2. Memahami Komponen Ketahanan Pangan3. Memahami Tantangan Untuk Mencapai Ketahanan Pangan4. Memahami Sistem Ketahanan Pangan Di Indonesia5. Memahami Konsep Kerawanan Pangan6. Memahami Penanganan Kerawanan Pangan Wilayah7. Memahami Contoh-contoh Studi Kasus Terkait Ketahanan Pangan
BAB IIPEMBAHASAN
2.1 Konsep Ketahanan PanganPangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.Pada World Food Summit (1996) didefinisikan Ketahanan Pangan sebagai, Ketahanan Pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi, dan aman yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada berbagai tingkatan yaitu tingkat global, nasional, regional, dan tingkat rumah tangga serta individu yang merupakan suatu rangkaian sistem hirarkis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan sangat luas dan beragam serta merupakan permasalahan yang kompleks. Namun demikian, dari luas dan beragamnya konsep ketahanan pangan tersebut intinya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia.Persediaan pangan yang cukup secara nasional ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat regional maupun rumah tangga/individu (Saliem dkk, 2001). Sawit dan Ariani (1997) mengemukakan bahwa penentu ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses (fisik dan ekonomi) terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut
2.2 Komponen Ketahanan PanganWorld Health Organization(WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang (FAO, 2006).1. Ketersediaan
Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran (Gregory et al, 2005).Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasukkepemilikan lahandan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; danpemanenan (FAO, 1997). Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan. Pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan seringkali berkompetisi dengan kebutuhan lain. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dapat berubah menjadi pemukiman atau hilang akibatdesertifikasi,salinisasi, danerositanah karena praktek pertanian yang tidak lestari (Godfray et al, 2010). Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan.JepangdanSingapuramenjadi contoh bagaimana sebuah Negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk memproduksi bahan pangan namun mampu mencapai ketahanan pangan (Tweeten, 1999) Distribusi panganmelibatkan penyimpanan, pemprosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global.Produksi pangan per kapita dunia sudah melebihi konsumsi per kapita, namun di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi bahan pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan
2. AksesAkses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga (Gregory et al, 2005).PBB menyatakan bahwa penyebabkelaparandanmalnutrisiseringkali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan (PBB, 1999). Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan.Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri.Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses kepada bahan pangan (Tweeten, 1999). Terdapat dua perbedaan mengenai akses kepada bahan pangan. (1) Akses langsung, yaitu rumah tangga memproduksi bahan pangan sendiri, (2) akses ekonomi, yaitu rumah tangga membeli bahan pangan yang diproduksi di tempat lain (FAO, 1997).Lokasi dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan dan jenis akses yang digunakan pada rumah tangga tersebut.Meski demikian, kemampuan akses kepada suatu bahan pangan tidak selalu menyebabkan seseorang membeli bahan pangan tersebut karena ada faktor selera dan budaya.Demografi dan tingkat edukasi suatu anggota rumah tangga juga gender menentukan keinginan memiih bahan pangan yang diinginkannya sehingga juga mempengaruhi jenis pangan yang akan dibeli. 3. Pemanfaatan/Penyerapan Pangan
Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu (Ecker & Breisenger, 2012). Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga (Gregory, 2005).Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Misal keberadaan parasit di dalam usus dapat mengurangi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu sehingga mengurangi kualitas pemanfaatan pangan oleh individu.Kualitassanitasijuga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangansehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan (Tweeten, 1999) 4. StabilitasStabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen) (Gregory, 2005).Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu.Bencana alamdan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi (Ecker & Breisinger, 2012).Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan.Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja.Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten.Indikator kerawanan pangan kronis sebenarnya tercakup ke dalam 3 (tiga) dimensi rawan pangan, yakni ; (1) Masalah Kesehatan, (2) Masalah Ketersediaan pangan, dan (3) Masalah kemiskinan. Sementara indikator kerawanan pangan transient, menggambarkan aspek pengaruh dari lingkungan alam dan iklim meliputi; (a) Persentase daerah yang tidak berhutan, (b) Persentase Puso, (c) Daerah rawan longsor, dan (d) Fluktuasi atau penyimpangan curah hujan. Disamping itu, permasalahan dominan bagi daerah rawan pangan juga menyangkut antara lain, (1) Aspek ketersediaan pangan, meliputi ; konsumsi normatif perkapita terhadap ratio ketersediaan bersih (netto) padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu, (2) Akses terhadap ketersediaan pangan dan mata pencaharian meliputi ; persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, termasuk persentase desa yang tidak memiliki akses jalan penghubung yang memadai, dan persentase penduduk tanpa akses jaringan listrik, (3) Aspek kesehatan dan gizi, meliputi ; angka harapan hidup sejak lahir (life expectancy at birth), berat badan balita dibawah standar, angka kematian bayi (infant mortality rate) jumlah penduduk tanpa air bersih, persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari Puskesmas, (4) Masalah sarana meliputi ; ketiadaan akses jalan, ketersediaan akses listrik, ketiadaan akses sumber air bersih, dan (5) Masalah pendidikan, terutama jumlah penduduk perempuan yang buta aksara (lihat: Pramoedyo,H.,dkk.,2010)Oleh karena itu berbagai program pembangunan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat Kabupaten/Kota perlu lebih diarahkan untuk mendukung sekaligus memfasilitasi peningkatan produksi, ketersediaan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan serta perbaikan tingkat konsumsi pangan melalui 8 (delapan) upaya sebagai berikut: (1) pemanfaatan potensi dan keragaman sumber daya lokal secara efisien melalui pemanfaatan teknologi lokal yang spesifik; (2) pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung produksi pangan;(3) peningkatan pelayanan, penyuluhan dan pendampingan ketahanan pangan masyarakat; (4) pengembangan perdagangan pangan regional dan antara daerah ; (5) pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan ; (6) peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui upaya diversifikasi konsumsi pangan; (7) revitalisasi kewaspadaan pangan dan gizi sebagai sistem pemantauan secara dini kondisi rawan pangan serta, (8) memfasilitasi permasalahan lain yang terkait dengan penanganan kelompok masyarakat rawan pangan (Pramoedyo, H.,2002)
2.3 Tantangan Untuk Mencapai Ketahanan Pangan1. Degradasi lahanPertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Diperkirakan 40% dari lahan pertanian di dunia terdegradasi secara serius.Di Afrika, jika kecenderungan degradasi tanah terus terjadi, maka benua itu hanya mampu memberi makan seperempat penduduknya saja di tahun 2025 (Anonim, 2011) 2. Hama dan penyakitHama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budi daya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Contoh penyakit tanamanUg99, salah satu tipe penyakitkarat batangpada gandum dapat menyebabkan kehilangan hasil pertanian hingga 100%. Penyakit ini telah ada di berbagai negara di Afrika dan Timur Tengah. Terganggunya produksi pangan di wilayah ini diperkirakan mampu mempengaruhi ketahanan pangan global. 3. Krisis air globalBerbagai negara di dunia telah melakukan importasi gandum yang disebabkan oleh terjadinyadefisit air,dan kemungkinan akan terjadi pada negara besar seperti China dan India.Tinggi muka air tanah terus menurun di beberapa negara dikarenakan pemompaan yang berlebihan. China dan India telah mengalaminya, dan negara tetangga mereka (Pakistan, Afghanistan, dan Iran) telah terpengaruh hal tersebut. Hal ini akan memicukelangkaan airdan menurunkan produksi tanaman pangan Ketika produksi tanaman pangan menurun, harga akan meningkat karena populasi terus bertambah. Pakistan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negerinya, namun dengan peningkatan populasi 4 juta jiwa per tahun, Pakistan kemungkinan akan melirik pasar dunia dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sama seperti negara lainnya yang telah mengalami defisit air seperti Afghanistan, Ajlazair, Mesir, Iran, Meksiko, dan Pakistan (Anonim, 2002)Investasi jutaan dolar yang dimulai pada tahun 1990an oleh Bank Dunia telah mereklamasipadang pasirdan mengubah lembahIcayang kering diPerumenjadi pensuplaiasparagusdunia. Namun tinggi muka air tanah terus menurun karena digunakan sebagai irigasi secara terus menerus. Sebuah laporan di tahun 2010 menyimpulkan bahwa industri ini tidak bersifat lestari.Mengubah arah aliran airsungai Icake lahan asparagus juga telah menyebabkan kelangkaan air bagi masyarakat pribumi yang hidup sebagai penggembala hewan ternak 4. Perebutan lahanKepemilikan lahan lintas batas negara semakin meningkat. Perusahaan Korea UtaraDaewooLogistics telah mengamankan satu bidang lahan yang luas diMadagascaruntuk mebudidayakanjagungdan tanaman pertanian lainnya untuk produksibiofuel. Libya telah mengamankan 250 ribu hektar lahan di Ukraina dan sebagai gantinya Ukraina mendapatkan akses ke sumbergas alamdi Libya. China telah memulai eksplorasi lahan di sejumlah tempat diAsia Tenggara. Negara di semenanjung Arab telah mencari lahan di Sudan, Ethiopia, Ukraina, Kazakhstan, Pakistan, Kamboja, dan Thailand. Qatar berencana menyewa lahan di sepanjang panyai di Kenya untuk menumbuhkan sayuran dan buah, dan sebagai gantinya akan membangun pelabuhan besar dekatLamu, pulau di samudra Hindia yang menjadi tujuan wisata. 5. Perubahan iklimFenomena cuaca yang ekstrim sepertikekeringandanbanjirdiperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim terjadi.Kejadian ini akan memiliki dampak di sektor pertanian. Diperkirakan pada tahun 2040, hampir seluruh kawasan sungai Nil akan menjadi padang pasir di mana aktivitas budi daya tidak dimungkinkan karena keterbatasan air.Dampak dari cuaca ekstrem mencakup perubahan produktivitas, gaya hidup, pendapatan ekonomi, infrastruktur, dan pasar. Ketahanan pangan di masa depan akan terkait dengan kemampuan adaptasi budi daya bercocok tanam masyarakat terhadap perubahan iklim. DiHonduras, perempuan Garifuna membantuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan menanam tanaman umbi tradisional sambil membangun metode konservasi tanah, melakukan pelatihanpertanian organikdan menciptakan pasar petani Garifuna. Enam belas kota telah bekerja sama membangunbank benihdanperalatan pertanian. Upaya untuk membudidayakan spesies pohon buah liar di sepanjang pantai membantu mencegaherositanah. Semua dampak dari perubahan iklim ini berpotensi mengurangi hasil pertanian dan peningkatan harga pangan akan terjadi. Diperkirakan setiap peningkatan 2.5% harga pangan, jumlah manusia yang kelaparan akan meningkat 1%. Berubahnya periode dan musim tanam akan terjadi secara drastis dikarenakan perubahan temperatur dan kelembaban tanah.
2.4 Sistem Ketahanan Pangan Di IndonesiaSistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: 1. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk,2. Distribusi pangan yang lancar dan merata, 3. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada;4. Status gizi masyarakat . Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi.
Gambar 4. Sistem Ketahanan Pangan di Indonesia
Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan.Seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama Millenium Development Goals(MGDs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan masukan. United Nation Development Programme (UNDP) sebagai lembaga PBB yang berkompeten memantau pelaksanaan MDGs telah menetapkan dua ukuran kelaparan, yaitu jumlah konsumsi energi (kalori) rata-rata anggota rumah tangga di bawah kebutuhan hidup sehat dan proporsi anak balita yang menderita gizi kurang. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa MDGs lebih menekankan dampak daripada masukan. Oleh karena itu, analisis situasi ketahanan pangan harus dimulai dari evaluasi status gizi masyarakat diikuti dengan tingkat konsumsi, persediaan dan produksi pangan; bukan sebaliknya. Status gizi masyarakat yang baik ditunjukkan oleh keadaan tidak adanya masyarakat yang menderita kelaparan dan gizi kurang. Keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan akses pangan dan pelayanan sosial yang merata dan cukup baik. Sebaliknya, produksi dan persediaan pangan yang melebihi kebutuhannya, tidak menjamin masyarakat terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Tujuan dari ketahanan pangan harus diorentasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan.
2.5 Konsep Kerawanan PanganKerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat (Anonim, 2001). Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut (Pramoedyo,H.,dkk,2010)Disamping itu, kerawanan pangan juga dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Aspek produksi rawan pangan adalah suatu kondisi dimana kemampuan produksi pangan masyarakat, tidak seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan di daerah itu. Dalam hal ini aspek produksi hanya dilihat dari sisi kemampuan produksinya saja, bukan dari sisi ketersediaan, karena faktor ketersediaan ini bisa dipenuhi oleh adanya pasokan antar wilayah. Aspek konsumsi berkait dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan karena daya beli masyarakat sangat rendah (akibat kemiskinan). Aspek distribusi ini menyangkut ketidak seimbangan supply dalam memenuhi demand masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai. Bahan pangan dalam konteks ini tidak hanya berarti beras sebagai sumber pangan utama bagi konsumen, tetapi dapat meliputi berbagai sumber pangan, sebagai hasil diversifikasi pangan sesuai dengan kebiasaan/ budaya masyarakat setempat.Peristiwa adanya kerawanan pangan ini dapat bersifat kronis (cronical) maupun sementara dan mendadak (transient). Kronis adalah keadaan kekurangan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak (transient) disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam,banjir, tanah longsong, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial, dan sebagainya (lihat juga; Pramoedyo,H.,dkk.,2010) Keadaan kerawanan pangan baik yang bersifat kronis maupun transien harus dapat dideteksi sedini mungkin dan segera dapat diketahui penyebab terjadinya kerawanan pangan, sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah kegiatan pemberdayaan di daerah yang terindikasi mengalami rawan pangan.
Pengukuran Konsep Rawan PanganAgar penangganan masalah kerawanan pangan di daerah dapat lebih terfokus, perlu adanya indikator dan peta kerawanan pangan sebagai alat (tool) pemantauan dan analisis rawan pangan, dalam memberi informasi kepada pihak pengambil kebijakan di daerah, agar mampu menyusun perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan baik yang sifatnya transient maupun kronis (Pramoedyo,H.,dkk.,2010). Analisis komponen utama (principal component analysis) dalam pemetaan kerawanan pangan secara nasional menggunakan 10 indikator yang dianggap berpengaruh sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan (memiliki pengaruh yang signifikan). Kesepuluh indikator yang tercakup di dalam 3 aspek/ dimensi ketahanan pangan tersebut adalah :1. Dimensi Ketersediaan pangan (Food Availability) Kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia (Consumtion to Net Cereal Avaibility Ratio);2. Indikator akses terhadap pangan (Food Access) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Population Below Poverty Line); Persentase keluarga yang tidak dapat mengakses listrik (Access to Electricity); Persentase infrastruktur jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat (Villages with connectivity);
3. Indikator penyerapan pangan (Utilization) Angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality Rate) Umur harapan hidup anak usia 1 tahun (life expectancy) Persentase anak yang kurang gizi (Childern under weight) Persentase Penduduk yang dapat mengakses air bersih (Access to safe drinking water) Persentase penduduk yang tinggal >5 km dari puskesmas (Access to Puskesmas); Persentase wanita yang buta huruf (Female Illiteracy)Berdasarkan indikator indikator kerawanan pangan maka dapat disajikan dalam peta kerawanan pangan. Peta Kerawanan Pangan Indonesia (nasional per kabupaten) merupakan peta tematik yang menunjukan adanya kerawanan pangan di suatu daerah yang diindikasikan oleh 10 indikator dan dikelompokkan ke dalam 3 dimensi ketahanan pangan yaitu: Dimensi ketersediaan pangan (Food available) dimensi akses (Food Access), dan penyerapan pangan (Food Consumtion, Health, and Nutrition) Ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan yang bersifat kronis (cronic food insecurity) yang memerlukan penanganan jangka panjang (Pramoedyo,H.,dkk.,2010)Sedangkan untuk kerawanan pangan yang bersifat transient (transient food security) terjadi akibat adanya bencana alam, yaitu pada daerah yang rentan terhadap bencana alam dan memerlukan penanganan jangka pendek. Kerentanan pangan (Food Vulneralbility) yang berakibat terjadinya kerawanan pangan dan antara lain dipengaruhi oleh persentase area tak berhutan, persentase area yang terkena puso, persentase wilayah yang rawan terhadap banjir dan tanah longsor, serta fluktuasi curah hujan.
2.6 Penanganan Kerawanan Pangan WilayahSaat ini telah ada program Sistem Kewaspaaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dirumuskan tiap tahunnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan di tingkat regional/daerah.SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Penerapan SKPG sampai saat ini masih perlu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) aspek utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Hasil SKPG ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya. Hal ini dipertegas juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah bahwa kepala daerah wajib melaporkan situasi ketahanan pangan di daerah sebagai bagian dari LPPD. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai pada tahun 2015 sebesar 60 persen.Penanganan kerawanan pangan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya kejadian perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Penanganan yang terlambat, akan dapat memicu terjadinya kerawanan pangan yang berkepanjangan dan dalam periode yang lama akan menjadi kerawanan pangan kronis. Selain SKPG, terdapat pula Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan. Strategi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2010-2014 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu Revisi Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 2014 pada peningkatan diversifikasi pangan (salah satu target utama pembangunan pertanian) dan Lima Prinsip Roma (Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security) yang dihasilkan melalui KTT Pangan tahun 2009, yaitu: (1) Memberikan dukungan dan bantuan internasional kepada negara berkembang untuk menerapkan program-program nasional yang bertujuan untuk membangunan sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan; (2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan; (3) Menerapkan strategi comprehensive twin-track approach untuk ketahanan pangan dengan: (a) segera mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk membantu kelompok rentan, dan (b) menerapkan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian, mencapai ketahanan pangan, dan mengatasi akar permasalahan dari masalah kelaparan dan kemiskinan; (4) Sepakat untuk meningkatkan effiensi, koordinasi, dan effektivitas badan-badan multilateral yang menangani pertanian dan ketahanan pangan; (5) Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam anggaran belanja negara. Memperhatikan target peningkatan diversifikasi pangan dan Lima Prinsip KTT Pangan Roma tahun 2009 tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu :1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat; 5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, diimplementasikan melalui: (a) pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan; (b) pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan; (c) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (d) penajaman keamanan pangan segar; dan (e) penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi diatas adalah sebagai berikut :1. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui :a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi);b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;c. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG);d. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan;e. Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumahtangga.2. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui :a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat;b. Mengembangkan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung;c. Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan, serta daya beli masyarakat.3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;c. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);d. Melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;e. Pengawasan keamanan pangan segar.4. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui :a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor;b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat;c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan;d. Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakate. Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan;f. Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.
2.7 Studi Kasus :PendahuluanKetahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Berdasarkan pengalaman di banyak negara, menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Belum tercapainya kecukupan pangan di tingkat individu dapat menimbulkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memperoleh pangan yang cukup, yang terjadi karena ketidakstabilan harga, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga, serta ketidakstabilan produksi pangan di wilayah tertentu.Memantapkan ketahanan pangan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam era otonomi daerah, masyarakat perlu dilibatkan agar dapat menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk mencadangkan pangannya. Upaya tersebut antara laindilakukan dengan jalan sosialisasi yang bersifat memberikan suatu pemahaman agar terbentuk suatu persepsi tertentu, misalnya, pemahaman bahwa mengandalkan sepenuhnya pemenuhan pangan pokok lewat pasar bebas adalah riskan, karena masalah pangan bisa muncul kapan saja. Dapat pula dengan upaya melakukan program aksi pemberdayaan yang bersifat sebagai stimulan seperti program revitalisasi lumbung pangan masyarakat. Kerawanan pangan dan kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kerawanan pangan mempunyai korelasi positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin telah menurun dibanding sebelum krisis ekonomi tahun 1998, berdasarkan data BPS Tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta (16,58%), Sedangkan jumlah penduduk miskin diakibatkan oleh kerentanan rawan pangan tahun 2007 sebesar 31,81 juta jiwa (14,19%).Berdasarkan data tersebut maka fokus pembangunan pada saat ini masih diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan yang berada di pedesaan/perkotaan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan. Contoh Kasus1. Urgensi Lumbung Pangan Di Jawa(Khudori, Republika. Sabtu,29 Juli 2006)Memasuki musim kemarau, biasanya bulan Juni atau Juli, sejumlah daerah sentra produksi pertanian di Jawa mengalami kekeringan. Petani yang menanam padi pada musim tanam gadu (musim ke dua) mulai ketar-ketir. Hal ini disebabkan karena tanaman padi memerlukan air yang banyak (diperlukan 1.900 liter hingga 5.000 liter air untuk produksi satu kilogram padi). Pasokan air yang kurang selama fase vegetatif akan membuat pertumbuhan padi terganggu yang pada gilirannya akan memperburuk hasil panen. Untuk menghindari risiko itu, petani bisa serta-merta diminta mengganti tanaman padi dengan tanaman palawija yang tidak memerlukan banyak air. Jenis tanaman itu mudah rusak, harganya fluktuatif, dan relatif tak ada jaminan. Berbeda dengan padi. Pada gilirannya, kekeringan akan menurunkan hasil panen, bahkan membuat panen puso, dan akan mengancam target produksi padi nasional tahun 2006 yang dicanangkan pemerintah: 54,75 juta ton.
2. LANGSA- Sedikitnya 5000 hektar lahan sawah milik warga di Kecamatan Langsa Timur mengalami kekeringan. Akibatnya panen padi warga untuk tahun ini di kecamatan tersebut mengalamai gagal panen.
KEKERINGAN- Para petani di Desa Alur Merbau sedang memperlihatkan hasil panen mereka yang gagal akibat sawahnya kekeringan, Senin (30/3). Foto: Bahtiar Husin/Metro Aceh. Sumber: www.jpnn.com/index.php%3Fmib%3Db...%Adapun 5000 areal sawah tersebut berada di Desa Alue Merbau, Desa Bukit Metuah, Desa Senebok Antara, Desa Alur Pinang dan Desa Matang Cengai. Menurut petani Desa Alue Merbau, kekeringan itu terjadi akibat cuaca panas beberapa pekan terakhir ini. Selain itu juga kerena tidak berfungsinya saluran irigasi yang berada di desa tersebut, Sudah tiga bulan lahan pertanian tidak diairi, karena tanggul saluran irigasi yang berada di lokasi yang biasanya mengaliri air ke lahan sawah telah jebol.Ancaman Keringnya sawah diawali saat terjadinya jebolnya tanggul saluran irigasi yang selama ini mengairi sawah. Sejak saat itu air tidak lagi dapat mengalir ke sawah, sehingga lahan tanaman padi mengalami kekeringan dan hasil panen menurun drastis.Biasanya dengan luas lahan yang ada, dapat dihasilkan padi hingga 2,8 ton, namun panen kali ini hasilnya hanya 1 ton saja karena padi banyak yang mati dan hampa. Akibat gagal panen itu sebagian petani mulai patah semangat dan enggan untuk menanam padi lagi di lahan tersebut. Areal persawahan mulai ditinggalkan, karena modal yang dikeluarkan dengan hasil tidak berimbang (usaha taninya merugi).Dari sudut pandang perspektif pertanian, kekeringan jauh lebih berbahaya daripada banjir, terutama karena periode waktunya. Banjir sampai batas tertentu, masih dapat dikendalikan dan kejadiannya berlangsung dalam waktu pendek, apalagi jika drainase baik. Di pihak lain, kekeringan membuat kebutuhan air tanaman dan makhluk hidup lain menjadi sangat terbatas, itu pun periodenya sangat panjang. Kekeringan bisa mengancam daerah mana saja, sehingga berdampak lebih luas dan lama. Oleh karena itu, mengurangi dampak tekanan dari kekeringan jadi penting. Secara historis, Indonesia telah berulangkali mengalami peristiwa kekeringan yang serius. Sayangnya, berbagai peristiwa tersebut kurang terdokumentasikan dengan baik. Salah satu kasus kekeringan yang mengesankan terjadi pada awal 1970-an yang menimpa daerah-daerah gudang beras penting di Indonesia, seperti Kabupaten Karawang, Jabar. Akibatnya insiden kelaparan meluas di tengah masyarakat, terutama menimpa mereka yang vulnerable dan berpendapatan rendah.
3. Puluhan Hektar Sawah Kekeringan (Kampung Kaceot, Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat) Puluhan kektar lahan sawah di Kampung Kaceot, Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, mengalami keterlambatan suplai air. Akibatnya, selain kekeringan juga penggarapan lahan menggunakan alat traktor sulit dilakukan. Padahal, sistem penggunaan traktor memiliki batas waktu tertentu. Para petani menderita kerugian waktu dan terancam lambat panen. Seharusnya mereka sudah mulai tanam benih / bibit padi satu bulan yang lalu. Namun, kini belum dapat dilakukan karena tanah sawah belum diolah. Berdasarkan pemantauan, kondisi air di saluran irigasi induk dan sekunder mengalir cukup lancar. Keterlambatan suplai air ke lahan sawah diakibatkan oleh adanya kerusakan tanggul saluran irigasi. Sehingga air di saluran irigasi sekunder terbuang dan akibatnya jumlah pasokan air ke saluran tersier yang menuju ke lahan sawah tidak mencukupi.
BUTUH AIR: Petani di Kampung Kaceot, Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, terpaksa memacul lahan kering karena keterlambatan suplai air. Sumber: radarkarawang.blogspot.com/2009_...ive.html
Akibat kerusakan tanggul tersebut, air irigasi tidak dapat memasuki saluran tersier sesuai dengan kebutuhan untuk mengairi puluhan hektar sawah. Oleh karena itu, selain lambat tanam dipastikan musim penenan berikutnya dikhawatirkan juga terhambat. Padahal, hasil panen yang akan datang merupakan andalan pencaharian setelah hasil panenan kemarin habis untuk modal usahatani. Secara terpisah, penyedia jasa traktor menyesalkan keterlambatan suplai air untuk puluhan hektare sawah di daerah kerjanya. Sehingga pengolahan tanah belum dapat dilakukan sesuai dengan jadwal sewa kerja traktor yang seharusnya sudah selesai dilakukan. Hal seperti ini sangat berpengaruh besar petani dan usahataninya. Berbagai dampak merugikan akibat kekeringan itu menyadarkan kita bila negara ini belum memiliki sistem ketahanan pangan (food security) yang bisa diandalkan. Kelaparan terjadi selain karena kemiskinan juga karena masyarakat tidak memiliki sistem penyangga ketersediaan pangan untuk menghadapi berbagai situasi sulit. Bulog, lumbung pangan modern sebagai ujung tombak ketahanan pangan, sering tidak berdaya meskipun sudah banyak sumberdaya, dana, waktu, dan fasilitas dicurahkan untuk membentuk cadangan pangan nasional. Pada situasi dimana kebijakan publik tidak dapat diandalkan, maka masyarakat harus melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan cadangan pangan. Dengan segala keterbatasan yang ada, masyarakat harus mampu membangun tatanan kelembagaan cadangan pangan untuk mengamankan diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya dari kekurangan pangan kronis. Dalam konteks demikian, gagasan untuk menghidupkan kembali lumbung desa sebagai institusi ketahanan pangan tradisional yang telah dikelola masyarakat desa secara turun-temurun menjadi amat relevan.4. Sawah Kering, Puso Terbayang(INILAH.COM, Bandar Lampung)Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Tetapi seringkali daerah ini terancam oleh bahaya kekeringan. Meluasnya kekeringan akibat kemarau dapat menyebabkan 1.754 hektare sawah terancam puso atau gagal panen.Fenomena kekeringan di Lampung dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi, hasil panen petani dapat berkurang sekitar 3.000 ton. Jika tidak segera dapat diatasi, kondisi kekeringan jelas merisaukan. Bukan hanya bagi petani dan penduduk setempat, tetapi juga dalam skala nasional. Data di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung menunjukkan, hingga 15 Juli 2008 bencana kekeringan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Di kabupaten ini, 1.213 hektare sawah puso. Di Lampung Selatan, 423 hektare juga dilanda kekeringan. Kekeringan terendah terjadi di Lampung Utara. Areal persawahan yang kering tercatat hanya 1 hektare. Dari 1.754 hektare sawah yang kekeringan, 1.093 hektare di antaranya masuk kategori ringan, 459 hektare kategori sedang, dan 202 hektare kategori parah.Sebenarnya lahan yang ditimpa kekeringan hanya 0,5% dari total lahan pertanian di di wilayah Lampung. Tetapi hal seperti ini harus segera diatasi. Sawah yang kekeringan dengan kategori ringan akan kehilangan produksi padi 20%, kategori sedang 50%, dan kategori parah 75%. Dalam kondisi normal, setiap hektare sawah mampu menghasilkan padi 4,5-6 tonUntuk membantu mengatasi masalah kekeringan ini, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan membantu petani dengan memberikan benih padi. Saat kemarau seperti ini, tidak efektif membantu petani dengan pengadaan sumur bor untuk mengairi sawahnya. Sebab, air sumur bor pun kering di saat musim kemarau. Oleh karena itu bantuan bagi petani berupa benih padi untuk musim tanam berikutnya.
Sumber: www.inilah.com/berita_print.php%...%3D40695
Jika bencana kekeringan terus meluas, pasti bakal ikut memicu lonjakan harga pangan nasional. Harga beras sebagai bahan pangan pokok orang Indonesia bisa merambat naik. Problem lain di luar kekeringan adalah lahan pertanian tanaman pangan dari hari ke hari semakin berkurang sebagai akibat darui berbagaui bentuk konversi lahan pertanian. Sebagian petani akan mengubah pola pengelolaan lahannya mengarah kepada tanaman non-pangan, misalnya aneka tanaman perkebunan yang lebih tahan kekeringan.
5. Masalah Rawan Pangan Di Kabupaten Tuban Sebagai Prioritas Kedua Daerah Rawan Pangan Di Provinsi Jawa Timur 2012Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi buruk di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan, bahwa masalah ketahanan pangan bukanlah masalah yang sederhana,atau dapat disederhanakan dan oleh karenanya dapat diatasi dalam program sesaat. Masalah ketahanan pangan merupakan masalah yang rumit, karena tidak hanya menyangkut persoalan produksi dan distribusi hasil pertanian dan ekonomi semata, tetapi jauh lebih kompleks dari itu. Secara teoritis, krisis pangan nasional yang terjadi dewasa ini, bersumber dari tiga hal pokok. Pertama, persoalan suply and demand. Artinya, tingkat ketersediaan pangan tidak sebanding dengan laju permintaan pangan, kedua, kebijakan lintas pangan, seringkali tidak sinergis dan tidak menyentuh akar persoalan, ketiga; sumber daya manusia di sektor tradisional memiliki ciri produktivitas yang rendah. Ketiga faktor ini masih dibenturkan lagi oleh ketidak tersedianya dukungan teknologi yang terjangkau bagi sebagian masyarakat serta budaya kreatif inovatif dalam menghadapi keterbatasan SDA.Masalah ketahanan pangan, memiliki dimensi tersendiri yang dapat dilihat dari tingkat keamanan pangan, keaneka ragaman pangan dan kualitas pangan itu sendiri. Pangan sebagai kebutuhan pokok terpenting bagi masyarakat, memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan pada akhirnya berpengaruh pula pada produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu pemenuhan akan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, merupakan pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya, serta merupakan wahana untuk memenuhi hak azasi setiap insan, akan kebutuhan pangan yang layak.Informasi yang dirilis oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2007, menyatakan, bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukannya, terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami situasi rawan pangan di Jawa Timur yang terbagi ke dalam kawasan prioritas pertama antara lain ; Kabupaten Situbondo. Prioritas kedua ; meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Malang, Kabupaten di Madura, Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso dan Kabupaten Jember. Adapun daerah yang masuk prioritas ketiga, empat, lima dan enam, meliputi ; Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Magetan, Ponorogo, Kediri, Tulungagung Trenggalek dan Kabupaten Banyuwangi (Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2007)Untuk mengetahui lebih jelas dan rinci tetntang tingkat kerawanan pangan di masing masing desa dapat memperhatikan penjelasan dibawah ini :1. Desa KasimanTingkat kerawanan pangan di desa Kasiman Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong mendesak (0,67). Sehingga diperlukan penanganan yang sangat lebih intensif untuk masyarakat di desa Kasiman terutama dalam hal kondisi ketersediaan pangan yang tingkat rawan pangannya tergolong agak banyak. Semakin tinggi tingkat rawan pangannya, maka semakin mendesak pula untuk segera ditangani.2. Desa SumberarumTingkat kerawanan pangan di desa Sumberarum Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong agak mendesak (0,55). Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang cukup intensif agar dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik. Penanganan dilakukan terutama berkaitan dengan ketersediaan konsumsi (beras, jagung, ubi jalur) yang tingkat kerawanan pangannya tergolong tinggi.3. Desa MargomulyoTingkat kerawanan pangan di desa Margomulyo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong tidak mendesak (0,27). Semua itu dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis yang berada di dekat Kecamatan Kerek. Di desa Margomulyo banyak sekali beberapa fasilitas lebih maju dibandingkan dengan desa yang lain, sehingga sangat menunguntungkan t masyarakat karena lebih mudah mengakses segala fasilitas yang telah disediakan. Meskipun begitu penanganan yang diberikan juga harus tetap baik agar tidak mengalami kemunduran, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan agar dapat mengalami kemajuan.4. Desa TemayangTingkat kerawanan pangan di desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong agak mendesak (0,58). Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang cukup intensif agar dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik. Penanganan dilakukan terutama berkaitan dengan ketersediaan konsumsi (beras, jagung, ubi jalur) yang tingkat kerawanan pangannya tergolong tinggi. Semakin tinggi kondisi rawan pangannya maka semakin mendesak pula penanganannya.5. Desa Tenggger WetanTingkat kerawanan pangan di desa Tengger Wetan Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong agak mendesak (0,51). Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang cukup intensif dan dilakukan dengan sunguh sungguh agar dapat mengalami perubahan yang menjadi lebih baik. Penanganan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat mengalami kondisi yang lebih sejahtera serta lebih mudah mengakses segala fasilitas.
6. NTB surplus tapi masih tetap Rawan PanganSurplus produksi adalah jumlah produksi melebihi bila dibandingkan dengan kebutuhan, NTB sering mengalami surplus produksi beras, tapi secara bersamaan juga mengalami rawan pangan atau bahkan gizi buruk. mengapa demikian?Produksi yang surplus tidak serta merta menunjukkan ketersediaan yang surplus pula. Karena ketrersediaan itu dipengaruhi pula oleh jumlah stok,jumlah komoditas yang masuk ataupun keluar dari wilayah NTB. Jadi jangan terlena hanya dengan Surplus produksi saja, tapi kita perlu lihat sisi yang lain agar dapat dilihat secara utuh.Kata Surplus sudah jelas dipahami oleh setiap orang sebagai sesuatu yang berlebih, dan memang benar sesuai dengan maknanya bahwa surplus itu adalah berlebih. Maka bila kita kerucutkan yang surplus itu adalah produksi bahan pangan khususnya beras, maka daerah tersebut terkesan makmur dan harga komoditas pangan seperti beras pasti murah atau paling tidak harganya terjangkau oleh masyarakatnya. Nusa Tenggara Barat, cukup lama menyandang predikat sebagai provinsi yang mengalami surplus beras, yang ditunjukkan dengan analisis prognosa yaitu dengan membandingkan antara jumlah produksi dengan kebutuhan baik untuk kebutuhan bibit, pakan ternak dan konsumsi masyarakat dan susut hasi, bahkan predikat yang cukup prestisius pernah dicapai oleh provinsi NTB yaitu berswasembada pangan pada tahun 1984, dengan keberhasilan GORAnya sehingga pada waktu itu NTB dikenal dengan BUMI GORA.Sehingga kita ssering tidak menyangka sebagai daerah yang surplus, NTB juga secara bersamaan mengalami kasus gizi buruk dan busung lapar.Sesuai difinisinya bahwa ketahanan pangan itu adalah suatu kondis terpenuhinya pangan yang cukup sampai dengan tingkat rumah tangga baik jumlah maupun mutunya secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Kalau kita cermati kalimat itu,paling tidak ada tiga aspek yang selanjutnya menjadi sub sistem ketahanan pangan itu yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Hal itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan itu tidak dapat terwujud apabila hanya melihat atau melaksanakan salah satu aspek saja atau berhasil pada salah satu sub sistem saja, tetapi harus dilihat dan diupayakan secara utuh ketiga aspek itu. Jadi harus ada sinergi diantara stake holders yang terkait dengan ketiga sub sistem tersebut.Sub sistem yang pertama adalah ketersediaan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti produksi,ekspor/impor dan juga stok, imprastruktur serta transportasi mengapa demikian..? karena ketersediaan tidak hanya ditentukan oleh propduksi semata,tetapi ditentukan juga oleh jumlah stok, imprastruktur, transportasi serta mobilitas bahan pangan (ekspor/impor). Hal yang disebutkan terakhir ini sering kali tidak diperoleh data yang valid, karena cukup banyak bahan pangan (beras) yang keluar wilayah NTB yang tidak tercatat, atau kita masih menghitung surplus termasuk produksi yang sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang kita belum tahu peruntukannya apakah untuk wilayah NTB atau bukan. Hal itulah menjadi salah satu penyebab bahwa terjadinya kerawanan pangan disaat kita mengklaim surplus. Hal yang kedua adalah masalah distribusi yang kurang merata bahkan tidak merata antara wilayah sentra dan non sentra yang antara lain yang disebabkan oleh rendahnya daya dukung infastruktur baik jalan dan transportasi, yang juga akan berpengaruh pada tingginya biaya yang bermuara pada harga komoditas yang tinggi, yang secara langsung menyebabkan melemahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan itu sendiri.Sub sistem selanjutnya adalah konsumsi. Sub sistem ini memberikan kontribusi yang cukup besar pada keberlanjutan ketahanan pangan itu. NTB merupakan daerah pengkonsumsi beras tertinggi secara nasional yaitu sekitar 123kg/kapita pertahun, diatas tingkat konsumsi beras nasional yaitu 102,82 kg/perkapita/tahun.Kalau sudah dapat difahami bahwa ketahanan pangan itu akan dapat diwujudkanhanya dengan melakukan sinergi diantara kita baik pemerintah maupun masyarakat,maka sekarangkalah kita mulai melakukan koordinasi dan sinergi agar ketahanan pangan itu dapat diwujudkan di daerah kita tercinta ini. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil dan dari diri kita sendiri, jangan berharap kita memperoleh yang besar dengan mengabaikan hal yang kecil. Yang kami maksudkan hal /kebiasaan yang kecil tetapi akan berimplikasi besar dan luas, misalnya kita menyatakan atau mebiasakan diri kalau kita belum makan nasi kita belum merasa belum makan. Hal lain juga tidak kalah pentingnya adalah Makanan pokok kita adalahBeras, dan ada anggapan sebagian orang apabila dirumah sudah ada beras, dia merasa tenang.Pada hal yang pertama, walaupun kita telah mengkonsumsi makanan selain beras telah dapat memenuhi asupan gizi yang cukup, kita akan berupaya makan nasi yang bersumber dari beras. Apabila hal itu terjadi, akan meningkatkan konsumsi beras perkapita yang akan berpengaruh langsung pada ketersediaan beras kita yang akan berpengaruh juga pada kondisi ketahanan pangan. Apabila hal yang kedua terjadi, maka akan melemahkan animo masyarakat untuk melakukan upaya penganekaragaman pangan,sedangkan pemenuhan kebutuhan karbohidrat bukan hanya dapat dipenuhi hanya dari beras tetapi dapat dari bahan pangan lainnya seperti singkong,talas, ubi jalar dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan akan melemahkan peran bahan pangan selain beras itu untuk mensubstitusi beras. Akan cenderung diposisikan sebagai bahan makanan selingan, makanan kudapan dan yang lebih parah lagi menganggap bahwa bahan pangan selain beras itu adalah makanan bagi kalangan yang tidak mampu.Selanjutnya hal yang ketiga, tersirat pemahaman yang menjadi titik sentral adalah beras, yang mungkin turunan pemahaman bahwa makanan pokok kita adalah beras sehingga apabila sudah ada beras akan merasa lebih tenang. Seharusnya apabila tidak ada beras, masing ada singkong,talas,ubi jalar dan juga yang lainnya, toh bukan hanya beras sebagai sumber pemenuhan karbohidrat.Sebagai upaya penanggulangan sekaligus pencegahan Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB melakukan upaya untuk memperoleh data dan informasi yang lebih mendekati tentang jumlah bahan pangan utamanya gabah dan beras yang keluar dari Nusa Tenggara Barat dengan melakukan rapat koordinasi dengan para pihak yang terkait seperti Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informasi Provinsi NTB, Karantina Pertanian, Dinas Pertanian, Kepolisian dan stakeholders terkait lainnya. Pada koordinasi itu telah ada kesepahaman bahwa perlu upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi jumlah komoditas pangan khususnya beras yang keluar dari NTB baik secara legal maupun illegal. Dengan demikian akan diperoleh data dan informasi yang riil dan benar terkait jenis dan jumlah bahan pangan yang keluar dari wilayah NTB. Yang selanjutnya dapat dipakai sebagai acuan atau referensi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dalam bidang ketahanan pangan.Upaya itu akan dapat membuahkan hasil apabila diantara kita baik lingkup pemerintah dan juga masyarakat memegang komitmen secara konsisten bersinergi dengan baik dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara bersungguh-sungguh dan transparan. Yang penting diingat produksi tinggi itu weajib kita upayakan, tetapi ketersediaan yang cukup dan berkelanjutan wajib pula kita upayakan dan itu akan terwujud bila kita dapat bersinergi dengan baik.
BAB IIIPENUTUP
3.1 KesimpulanKetahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Tiga komponen utama ketahanan pangan menurut WHO, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Tantangan untuk mencapai ketahanan pangan yakni degradasi lahan, hama dan penyakit, krisis air global, perebutan lahan, perubahan iklim, Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan.Peristiwa adanya kerawanan pangan ini dapat bersifat kronis (cronical) maupun sementara dan mendadak (transient). Kronis adalah keadaan kekurangan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak (transient) disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam,banjir, tanah longsong, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial, dsb. Keadaan kerawanan pangan harus dapat dideteksi sedini mungkin dan segera dapat diketahui penyebab terjadinya kerawanan pangan, sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah kegiatan pemberdayaan di daerah yang terindikasi mengalami rawan pangan.Saat ini telah ada program Sistem Kewaspaaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dirumuskan tiap tahunnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan di tingkat regional/daerah. SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.Fokus pembangunan pada saat ini masih diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan yang berada di pedesaan/perkotaan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan.
3.2 SaranKerawanan pangan mempunyai korelasi positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Pada situasi dimana kebijakan publik tidak dapat diandalkan, maka masyarakat harus melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan cadangan pangan. Dengan segala keterbatasan yang ada, masyarakat harus mampu membangun tatanan kelembagaan cadangan pangan untuk mengamankan diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya dari kekurangan pangan kronis. Dalam konteks demikian, gagasan untuk menghidupkan kembali lumbung desa sebagai institusi ketahanan pangan tradisional yang telah dikelola masyarakat desa secara turun-temurun menjadi amat relevan.Ketahanan pangan akan dapat diwujudkan dengan melakukan sinergi diantara kita baik pemerintah maupun masyarakat, mulai dengan hal-hal yang kecil dan dari diri kita sendiri, jangan berharap kita memperoleh yang besar dengan mengabaikan hal yang kecil.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. - . "Africa may be able to feed only 25% of its population by 2025". News.mongabay.com. Diakses 16 Maret 2014. Anonim. ^"The Food Bubble Economy". I-sis.org.uk. April 12, 2002. Diakses 16 Maret 2014.
Anonim, 2001.Rencana Strategis dan Program Kerja Pemantapan Ketahanan Tahun 2001-2004. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Jakarta.
Anonim, 2003. Pedoman Umum Penanggulangan Pencegahan Masalah Pangan. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Jakarta.
Anonim, 2003. Peta Kerawanan Pangan Indonesia. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Jakarta.
Ariani, M, H.P. Saliem, S.H. Suhartini, Wahida dan H. Supriadi. 2000. Analisis Kebijaksanaan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian.
BKP. 2010. Renstra 2010-2014 Ketahanan Pangan. Tersedia di bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Renstra_BKP.pdf. Diakses tanggal 18 Maret 2014
BKP. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2013. Tersedia di bkp.deptan.go.id/.../file/Petunjuk_Pelaksanaan_SKPG_Tahun_2013.pdf. Diakses tanggal 18 Maret 2014
Ecker and Breisinger.2012.The Food Security System. Washington, D.D.: International Food Policy Research Institute. hlm.114.
FAO. 1997."The food system and factors affecting household food security and nutrition".Agriculture, food and nutrition for Africa: a resource book for teachers of agriculture. Rome: Agriculture and Consumer Protection Department. Diakses 16 Maret 2014.
FAO. Agricultural and Development Economics Division (June 2006).Food Security(2). Diakses 17 Maret 2014
Godfray, H. C. J.; Beddington, J. R.; Crute, I. R.; Haddad, L.; Lawrence, D.; Muir, J. F.; Pretty, J.; Robinson, S.; Thomas, S. M.; Toulmin, C. (28 January 2010). "Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People".Science327(5967): 812818.doi:10.1126/science.1185383
Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. (29 November 2005). "Climate change and food security".Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences360(1463): 21392148.
Hanani, Nuhfil. Ketahanan Pangan. Tersedia di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnuhfil.lecture.ub.ac.id%2Ffiles%2F2009%2F03%2F2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf&ei=w2wmU4bEPMTwiAeKtoEY&usg=AFQjCNFRq--x9qfyLbYveWSyhiK-1dojJg. Diakses tanggal 16 Maret 2014
Handewi R. 2004. Identifikasi Wilayah Rawan Pangan di Propinsi D.I.Yogyakartya. I CASERD WORKING PAPER No. 36.
Kasryno, Faisal, 2000. Menempatkan Pertanian Sebagai Basis Ekonomi Indonesia : Memantapkan Ketahanan Pangan dan Mengurangi Kemiskinan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Litbang Pertanian. Prosiding Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VII 2000. Jakarta.
Rachman, Handewi P.S., 2003. Sistim Jaringan Deteksi Dini Wilayah Rawan Pangan Dalam Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian..
Saliem,H.P.; E.M. Lokollo; T.B. Purwantini; M. Ariani dan Y. Marisa. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah tangga dan Regional. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Sosek Pertanian. Bogor.
Sawit , H dan M. Ariani. 1997. Konsep dan Kebijaksanaan Ketahanan Pangan. Makalah Pembanding pada Pra-WKNPG VI, Bulog, Jakarta. 26-27 Juni
Sumedi dan Supadi. 2004. Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
Tweeten, Luther (1999)."The Economics of Global Food Security".Review of Agricultural Economics21(2): 473488. Diakses 17 Maret 2014.
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012
United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (1999).The right to adequate food. Geneva: United Nations.
Wibowo, R. 2000. Pertanian dan Pangan. Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan. Jakarta: Puslibang Sinar Harapan.
