Kelembagaan Badan LITBANG Kehutanan yang Adaptive thd Reformasi Birokrasi Pasca Transisi Pemerintah Baru Cipayung, 3 September 2014
Kelembagaan Badan LITBANG Kehutanan
yang Adaptive thd Reformasi Birokrasi Pasca Transisi Pemerintah Baru
Cipayung, 3 September 2014
Reformasi Birokrasi
Merupakan perubahan birokrasi
ke arah yang lebih baik, yang
dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan.
2
Mengapa perlu RB? Kondisi Birokrasi
Saat Ini
Kondisi Birokrasi
yang Diharapkan
RB
Manajemen Perubahan
Birokrasi Kelas Dunia
1. Tidak ada KKN
2. Pelayanan Prima
3. SDM yang
profesional,
produktif, efektif,
dan efisien.
4. Akuntabilitas
tinggi, WTP
5. Mobilitas SDM
meningkat.
6. SDM yang
sejahtera
1. Organisasi (belum tepat
fungsi dan ukuran)
2. Peraturan (tumpang
tindih, inkonsisten,
multi tafsir)
3. SDM (Profesional,
kualitas, kuantitas,
distribusi, produktivitas)
4. Kewenangan ( KKN,
kerugian negara)
5. Pelayanan publik
(buruk)
6. Pengawasan (lemah)
7. Pola pikir dan budaya
kerja (tidak efisien/
efektif/ produktif/
profesional/ melayani)
9 Area Perubahan
3
AP 3: Program Penataan dan
Penguatan Organisasi
Tujuan: meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi K/L secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugasnya, sehingga organisasi K/L menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
Target yang ingin dicapai:
a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L;
b. meningkatnya kapasitas K/L dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
4
Kondisi Kelembagaan Kemhut saat Ini 1. Inkonsisten: Tipe integrasi tapi tidak benar-benar terintegrasi 2. Terfragmentasi (penanganan satu fungsi oleh banyak unit) dan Inefisien:
• Planologi vs BUK, PHKA (WA, batas usaha, pinjam pakai kawasan) • BUK vs PDASPS (Non kayu, kayu rakyat) • Planologi vs Setjen (Data dan informasi) • PDASPS vs BUK, PHKA (HR, HD, HKm) • BP2SDM vs Setjen (Renbang SDM) • Pusdalbangreg vs Eselon I (Perencanaan dan pembinaan regional/Prov/Kab)
3. Ketepatan diferensiasi (division of labor): • Pusat Humas vs SETJEN (Humas) • Pusat KLN vs SETJEN (Kerjasama) • Pusat Stadarisasi dan Lingkungan vs Eselon I (Standarisasi teknis) • Pusal Standarisasi dan Lingkungan vs PHKA, BUK (Lingkungan usaha)
4. Tumpang tindih dengan K/L lain: • PDASPS vs PU (pengelolaan DAS) • BUK vs Perindustrian (izin industri skala kecil/menengah) • PHKA vs Prov/Kab (Pamhut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) • PHKA vs KLH (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) • PHKA vs Kelautan (Konservasi keanekaragaman hayati laut/ikan/pantai/pesisir/hutan
mangrove).
5
Badan LITBANG Kehutanan
• Unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Kehutanan
• Tugas: a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang
kehutanan b. penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan
kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan.
• Interpretasi strategis: a. pemandu Kementerian Kehutanan, b. penyedia informasi dan IPTEK sebagai basis solusi
permasalahan aktual kehutanan, dan c. penghasil inovasi teknologi yang dapat mendorong akselerasi
pencapaian tujuan pembangunan kehutanan.
Badan LITBANG Kehutanan
• Fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;
b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Evaluasi Kegiatan LITBANG Kehutanan
• Sudahkah LITBANGHUT menjadi Pemandu program pembangunan Kehutanan .
• Sudahkah LITBANGHUT menyediakan Informasi dan IPTEK sebagai basis solusi permasalahan aktual kehutanan
• Sudahkah LITBANGHUT menghasilkan inovasi teknologi yang dapat mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan kehutanan.
Program Pembangunan Kehutanan 2010-2014
• Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan. Prakondisi
• Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi. Pemanfaatan
• Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. Konservasi KEHATI & LINHUT
• Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. DAS
• Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan. • Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Negara Kementerian Kehutanan. • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kehutanan.
Kisi2 RPJMN 2015-2019
• Tema: Pembangunan perekonomian yang berbasis SDA, SDM dan IPTEK
• Strategi: – Membenahi software pengurusan hutan dalam bentuk penataan
kerangka regulasi dan kelembagaan, Prakondisi – Mendorong pengelolaan tingkat tapak dan menyelesaikan
keterlanjuran dalam penyiapan pra kondisi untuk pengelolaan. Sehingga luas kawasan hutan tak hanya simbol. Prakondisi
– Memanfaatkan kehati, agar tak hanya potensial tapi aktual memberi kontribusi terhadap devisa negara Pemanfaatan KEHATI
– Mendorong teknologi yang peka terhadap ketidakadilan, peningkatan efisiensi dan kesatuan hulu-hilir (cluster industries) Teknologi Tepat Guna
– Mendorong komunikasi sosial, public private partnership dan rekayasa sosial Partisipasi para pihak
• Peran Sektor Kehutanan:
Kisi2 RPJMN 2015-2019
• Peran Sektor Kehutanan: – Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan Pemanfaatan
– Meningkatkan produksi hutan berbasis iptek, untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional Produktifitas hutan
– Peningkatan peran hutan untuk mendukung sektor lainnya dalam menyangga kehidupan Konservasi KEHATI dan DAS
Kelembagaan Kehutanan 2015-2019
No Unsur Kelompok Kegiatan
1 Prakondisi Pengelolaan Kawasan Hutan
Penyiapan prakondisi pengelolaan Kawasan Hutan: • Pengukuhan • Data dan informasi
2 Pemanfaatan Hutan (Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan)
• Pemanfaatan Hutan untuk memproduksi barang (kayu, non kayu, TSL, mineral), dan jasa lingkungan (kegiatan tanpa mengambil barang/benda yang ada)
• Peningkatan nilai tambah Barang dan Jasa Hasil Hutan
3 Konservasi • Mempertahankan keberadaan dan memanfaatkan KEHATI
• Meningkatkan kualitas DAS dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan produktifitasnya.
4 Penunjang LITBANG DIKLATLUH
Organisasi Badan LITBANG
1. Sekretariat
2. Pusat LITBANG Konservasi dan Rehabilitasi
3. Pusat LITBANG Peningkatan Produktifitas Hutan
4. Pusat LITBANG Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan
5. Pusat LITBANG Perubahan Iklim dan Kebijakan
6. Balai Penelitian: a. Kehutanan (7)
b. Teknologi tertentu/Komoditi tertentu (8)
BALAI
• Balai Penelitian Kehutanan Aeknauli, Banjarbaru, Kupang, Makasar, Manado, Manokwari, Palembang
• Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan,
• Balai Besar Penelitian Dipterokarpa • Balai Penelitian Teknologi Agroforestry • Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu • Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS • Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam • Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan • Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan
Rekomendasi Organisasi LITBANG
1. Kelompok Penelitian Hutan dan Konservasi Alam (Keberadaan SDA, produksi barang hulu, produksi jasa, konservasi SDA)
2. Kelompok Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan (Pengolahan barang, pengembangan teknologi, industri kreatif)
3. Kelompok Penelitian Sosial Ekonomi (aspek pelaku/terdampak, nilai ekonomi, pengelolaan hutan, pemasaran)
4. Kelompok Pengembangan IPTEK (penerapan IPTEK, Sosialisasi IPTEK, Pendidikan IPTEK)
5. Balai Penelitian Kehutanan (Semua memiliki kekhususan tertentu/kelompok kekhususan tertentu)
Badan LITBANGHUT
No Saat Ini 2015-2019 1 Sekretariat Sekretariat
2 Pusat LITBANG Konservasi dan
Rehabilitasi
Pusat Penelitian Hutan dan
Konservasi Alam
3 Pusat LITBANG Peningkatan
Produktifitas Hutan
Pusat Penelitian Hasil Hutan
4 Pusat LITBANG Keteknikan dan
Pengolahan Hasil Hutan
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan
Kebijakan
5 Pusat LITBANG Perubahan Iklim
dan Kebijakan
Pusat Pengembangan
Terimakasih