Pemberdayaan Dan Penguatan Kapasitas Buruh Migr.m Perempuan Indonesia Oalarn Kontcks Komunitas ASEAN 2015 I EUubetb Dewi
Analisis Sistem lnformasi Akuntansi Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Oaerah (Bappeda) Kabupaten Barito Timur
I EU!Ibetb Penli Kurniawan I Gustin Tancgulungan Rinus Yoban Patbrian Ngepek
Oeskripsi Nilai Ekonomi Kuru Lak Deslgan Teknologi Pasca Panen Oi Desa Sugian Kecarnatan Sarnbelia Kabupaten Lombok Timur I Ftbriana Tri Wulaodari I Ni Made Laksmi Emawali
Tanggung Jawab Sosial Tetbadap Perlindungan Hukum Dan HAM Tenaga Kerja Indonesia Oi Luar Negeri I Galang Alman
Kelemahan Sistem Pengeodalian Internal Pernkab/Pemkot Oi Prop NTB Dan Oarnpaknya Pada Keuangan Negara I Gustin Tanggulungan
Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Pcrekat Sosial Masyarakat NTB I Mansur Ma'sbum I Mabrup I M. Husnl ldris
Rancang Bangun Manajemen Perbenihan Kedelai Mendukung Swasembada Kcdclai Di NTB I Muji Rabayu I Irma Mardian I Sabar Untung I M. Yusuf
Memberdayakan Bahasa Indonesia Sebagai ldentitas Dan Sekaligus Lingua Franca Komunitas A SEAN 2015 I Mursini Jabiban
Otoritas ASEAN Oalarn Konflik Perbatasan Oi Kawasan Asia Tenggara I Netty Htnwaty
Usaha Kecil Dan Mencngah (UKM) Meogbadapi Masyarakat Ekooomi ASEAN (MEA) 2015 I Nur Aida Arifab Tan
Analisis Tingkat Kesiapao Indonesia Dalam Mewujudkan e-ASEAN I Ranli Yulla Wardanl
Suplementasi Rwnput Laut Untuk Meningkatlcan Mutu Dan Kandungan !odium Beberapa Makanan Tradisiooal NTB I Baiq Rlen HandayanJ I Satrljo Saloko J Wlbuyanl Werdinlnpib
Pemaofaatan Keragaman KrcatifSosiai-Budaya Sebagai Pondasi lntegritas Kampong ASEAN I Sill Rabml I Muham.mad Tbobri
A.tlollisis lntegtaSi Pasar Bebas Domestik Indonesia: Suatu Pengalaman Oalam Tiga Rezim Pasar I Suparmln
180
188
200
209
213
225
235
249
257
266
274
283
295
30�
KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMKAB/PEMKO T DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN DAMPAKNYAPADA KEUANGAN NEGARA
Gustin Tanggulungan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
ABSTRAK
Tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan
dalam rangka peningkatkan daya saing suatu negara/daerah. Sehubungan dengan itu, UU
keuangan negara, serta PP 80 tahun 2005 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,
mengamanatkan entitas pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem
pengendalian internal (SPI) agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaran pemerintah negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya UU Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengamanatkan kepada BPK untuk melakukan
pengujian dan penilaian pelaksanaan SPI dalam setiap penugasan audit. Penelitian ini
ditujukan untuk menggambarkan kondisi SPI pada pemda/pernkot di Propinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) serta dampak kelemahan terse but terhadap pengamanan aset daerah. Data berupa
laporan keuangan sembilan (9) pemkab/pemkot pada tahun anggaran 2007 yang telah diaudit
dan dipublikasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Data dianalisis dengan
teknik analisis konten. Klasifikasi tipe kelemahan SPI menggunakan kriteria SPKN dan SA
Seksi 325. Penelitian menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian intern pada
pemkab/pemkot di Propinsi NTB. Kelemahan yang paling banyak diungkapkan adalah
kegagalan implementasi sistem pengendalian internal yang berdampak pada kerugian negara
sebesar Rp 8.009.059.444. Bentuk kerugian yang ditemukan adalah pengeluaran suatu
sumber/kekayaan negara yang tidak seharusnya dikeluarkan, hilangnya sumber/kekayaan
negaraldaerah yang seharusnya diterima, dan penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah
lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan
kesadaran pengendalian dan meningkatkan ketaatan SDM pada desain pengendalian yang ada.
Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kerugian Negara, Pemerintah Daerah
1