KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : RATNA KUSUMA DEWI NIM : E0005262 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
134
Embed
KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI …/Kekuatan... · KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN ... 24. Seluruh Guru serta teman-teman SD, ... BAB I PENDAHULUAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN
PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI
KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
RATNA KUSUMA DEWI
NIM : E0005262
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum ( Skripsi )
KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN
PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI
KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)
Disusun oleh :
RATNA KUSUMA DEWI
NIM : E0005262
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing
Pembimbing I
Sugeng Praptono, S.H, M.H NIP. 131 411 016
Pembimbing II
Bambang Santoso, S.H, M.Hum NIP.131 863 797
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum ( Skripsi )
KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN
PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI
KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)
Disusun oleh :
RATNA KUSUMA DEWI
NIM : E0005262
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
RATNA KUSUMA DEWI. E0005262. KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003, dan (2) tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau di masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai perilaku – perilaku nyata dalam relaitas sosial/ masyarakat (Law in Action). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.
Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi APBD Kota Surakarta Tahun 2003 meliputi: adanya permintaan dari Penyidik untuk melakukan audit terhadap perkara korupsi, dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP, pelaksanaan audit terhadap bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan untuk diaudit, pembuatan laporan audit, pembahasan hasil temuan dengan Penyidik, Kekuatan pembuktian keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 mempengaruhi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005.
v
MOTTO
Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang
terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
- An-Nisa 4 : 135 -
Tak ada yang namanya rahasia sukses. Sukses adalah hasil persiapan, kerja
keras, dan belajar dari kegagalan.
- Colin Powell -
Bukan besar atau kecil yang membuat engkau menang atau gagal, tetapi
jadilah yang terbaik siapapun engkau adanya
- Douglas Mallock -
Don’t Put Off Until Tomorrow What You Can Do To Day
- Penulis -
Dibalik Musibah Tersimpan Kebahagiaan
- Penulis -
vi
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini penulis persembahkan
kepada :
§ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya,
yang senantiasa memberikan yang
terbaik dalam setiap detik episode
kehidupan;
§ Ayah dan Bunda yang telah memberi
dukungan dan meyakinkan bahwa aku
pasti bisa menyelesaikan pendidikan;
§ Adiku yang selalu membantu dan
menyemangati;
§ Indonesia tercinta, tempat aku
bernaung;
§ Almamaterku, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul: KEKUATAN
PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN
AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA). Penulisan
skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh
gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau
skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril
yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada :
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan
kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui
penulisan skripsi.
2. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi di Bagian
Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan memberikan ilmunya
kepada penulis.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang
telah menyediakan waktu serta pikirannya, tidak hanya untuk memberikan
ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini namun juga untuk
memberi nasihat, cerita, serta mendengar keluh kesah penulis.
viii
4. Bapak Rehlamen Ginting, S.H, M.H, yang telah menyediakan waktu serta
pikirannya bagi tersusunnya skripsi ini dan juga atas semangat dan
motivasinya sehingga penulis dapat segera menyelesaiakan skripsi ini.
5. Ibu Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik
atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga
dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis
amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus
prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan
seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas
bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk
penulisan penelitian ini.
9. Bapak Sumitro, Ak, selaku Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan
Jawa Tengah.
10. Bapak Soesidianto, Ak, selaku Pembimbing Institusi Mitra di Bidang Audit
Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang telah dengan sabar
memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi Penulis untuk
menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Segenap staf Perpustakaan BPKP Perwakilan Semarang atas bantuannya
sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
12. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suryo Sumpeno dan Ibunda Lasiyem,
yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata
yang dapat mewakili rasa terima kasih Ananda. Semoga Ananda dapat
membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.
13. Adiku tercinta Pipit yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, dukungan
dan motivasi kepada penulis.
ix
14. Alm. Eyang Lusmiyatun, Kakek dan Nenekku yang selalu memberikan kasih
sayang dan doa yang tiada henti untuk cucunya agar menjadi orang yang
berguna bagi nusa dan bangsa, semoga Ananda dapat memenuhi harapan
kalian kepada Ananda.
15. Keluarga Besar Eyang Lusmiyatun dan Keluarga Besar Kartodimulyo yang
telah memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan
pendidikan dan segera mendapat pekerjaan, Amin.
16. Zulmi Apriadi yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi
bantuan, semangat, nasihat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
17. Sahabat-sahabat kampus Galuh, Rida, Netti, Tony, Sunit, yang dengan setia
mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, serta
dukungan untuk menyelesaikan skripsi, Maaf telah banyak merepotkan kalian.
Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh waktu dan jarak.
18. Reca atas pinjaman bukunya dan bantuan mengedit tata tulis skripsi ini.
19. Keluarga Besar Anglila, Mbak Ery, Mbak Dhini, Mbak Etik, atas dukungan
untuk menyelesaikan skripsi, Tata (Bundo), Imeh (beby) yang menjadi teman
seperjuangan (hidup 05) senantiasa setia mendengar keluh kesah penulis dan
memberi bantuan, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi,
Maaf telah banyak merepotkan kalian. Semoga Persahabatan ini tidak lekang
oleh waktu dan jarak (ayo kapan nyusul...). Lilis, Yanti semoga kalian dapat
Dinas ke Luar Jawa Rp. 93.430.000,00 + Jumlah Rp. 2.338.280.000,00
b) Pembayaran yang tidak ada dasar/ ketentuannya:
cix
(I) Pembayaran Premi Asuransi Rp. 780.000.000,00
(II) Anggaran untuk fraksi Rp. 200.000.000,00
(III) Biaya Reses Rp. 46.000.000,00 +
Jumlah Rp. 1.026.000.000,00
c) Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya:
(I) Sosial kemasyarakatan Rp. 428.034.000,00
(II) Bantuan Rumah Tangga Rp. 458.405.000,00
(III) Perjalanan Dinas Rp. 5.255.000,00
(IV) Biaya Pendidikan Rp. 16.500.000,00 +
Jumlah Rp. 908.134.000,00
Jumlah a+b+c Rp. 4.272.474.000,00
g. Pihak – Pihak yang Diduga Terkait/ Bertanggungjawab
Pihak – pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab adalah sebagai
berikut:
1) Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999 – 2004;
2) Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta.
h. Bukti yang Diperoleh
1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta;
2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003
cx
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003;
3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2003
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003;
4) Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-
DPRD/III/2003 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan
Pimpinan Dewan No. 28A/PIMP-DPRD/IX/2003 tentang
Penambahan Pengasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Surakarta Periode 1999 – 2004;
5) Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 28A/PIMP-
DPRD/III/2003 tentang Perubahan Kenaikan Biaya/ tarif
terhadap biaya Sosial Kemasyarakatan, bantuan Rumah
Tangga, penetapan Perda, Operasional Komosi, bantuan
Perumahan dan Taktis Operasional;
6) DIKDA Nomor: 914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003
dan diperbaharui dengan DIKDA Nomor:
914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17 November 2003 tentang
Perubahan Anggaran Belanja Rutin DPRD Kota Surakarta
Tahun 2003.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya
disebut BPKP adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen
(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. BPKP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden
berdasarkan Keputusan Presiden No 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Tugas
pokok dari BPKP adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 KEPPRES No. 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
cxi
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Tugas
pengawasan keuangan tersebut lebih dispesifikasikan pada bidang audit
investigasi yang mempunyai peranan terhadap penanganan tindak pidana
korupsi.
Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup
bidang keuangan yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada
area - area pertanggungjawaban (tanggung jawab pengelolaan keuangan
negara) yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan
wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti
bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. BPKP
merupakan auditor internal yang mempunyai wewenang untuk melakukan
pengawasan anggaran negara (Pasal 27 Keppres No 17 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Audit investigasi dalam penulisan hukum ini dibatasi pada bidang
keuangan negara sub bidang pengelolaan fiskal yaitu pengelolaan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kasus korupsi
yang melibatkan Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat, sebagai
terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat dalam
kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil DPRD Surakarta telah
mengesahkankan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 yang mana
karena perbuatannya tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian
keuangan negara. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) negara mengalami kerugian sebesar
Rp. 4.272.474.000,00 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli
BPKP,Polwiltabes Surakarta).
Berdasarkan uraian singkat kasus korupsi dana APBD diatas
sebagaimana telah penulis jelaskan dalam Bab 3 huruf A poin 1, terdapat
indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat negara yaitu ketua dan
cxii
wakil ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004. Penyimpangan
tersebut meliputi:
1. Terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power)
Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengenal adanya
teori pembagian kekuasaan yang meliputi tiga cabang kekuasaan
negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. DPRD merupakan
lembaga legislatif, maksudnya bahwa DPRD mempunyai tugas
meliputi fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi
pembentukan peraturan perundang – undangan. Dimana dalam
hukum positif fungsi – fungsi tersebut diperinci dalam UU No. 2
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 UU
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 7
dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.
Kekuasaan menetapkan APBD pada hakekatnya merupakan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk
melaksanakan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam UU No.
25 Tahun 1999, yang merupakan wilayah kekuasaan
penyelenggaraan legislatif yang dilakukan oleh DPRD sebagaimana
diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Mekanisme penetapan
RAPBD menjadi APBD meliputi:
a. Kepala daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD;
b. DPRD bersama dengan Kepala Daerah melakukan pembahasan
terhadap RAPBD, dan kemudian DPRD menetapkan APBD;
c. Untuk melaksanakan APBD tersebut DPRD menetapkan
PERDA.
cxiii
Dalam otonomi daerah, untuk dapat melaksanakan Peraturan
Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala
Daerah. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut
mempunyai hierarki lebih rendah dari padanya untuk dapat
menjadikan kaidah – kaidah di dalam Peraturan Daerah menjadi
operatif. Selain daripada itu Peraturan Daerah tersebut tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lain dan
peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Dalam Tap MPR
No. 3 Tahun 2000 jo UU No. 10 Tahun 2004 diatur mengenai
hierarki dan tata urutan peraturan perundang – undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang –
undangan yang lebih tinggi (Lex Superior derograt Legi Inferriori),
maka apabila hal tersebut terjadi terhadap peraturan yang dibentuk
tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
Ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 bersifat sebagai
norma dasar (ground norm) artinya ketentuan tersebut digunakan
sebagai payung hukum dalam legalitas dari APBD sehingga harus
dijabarkan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif
dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Walikota/ Bupati. Apabila
terdapat Perda yang dibentuk kemudian mengatur lain dari ketentuan
dasar UU No. 22 Tahun 1999 maka dapat dikatakan Perda tersebut
bertentangan dengan peraturan dasar sehingga terjadi perbuatan
melawan hukum (Onrechtmatigdead) yang bertentangan dengan
undang – undang.
Terkait dengan kasus sebagaimana telah diuraikan dalam angka
1 bahwa Pimpinan DPRD membuat Surat Keputusan (SK) sebagai
pelaksanaan dari Perda. Kewenangan menetapkan Peraturan
pelaksanaan Perda berada pada Kepala Daerah sebagai pelaksanaan
dari APBD (UU No. 22 Tahun 1999). Tindakan Pimpinan DPRD
dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan karena
cxiv
yang berwenang menetapkan peraturan pelaksanaan Perda adalah
kewenangan eksekutif yang dalam kasus seharusnya dilakukan oleh
Kepala Daerah dengan mengeluarkan SK.
2. Melampui batas wewenang DPRD
Dalam menentukan APBD adalah merupakan kewenangan
DPRD sebagai pelaksanaan dari fungsi budget yang merupakan
pengawasan terhadap eksekutif, bukan untuk kepentingan DPRD
sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif dalam Hukum
Tata Negara adalah kewenangan untuk menentukan keuangan
(berapa besar uang yang dikeluarkan) dan kemudian mendapat
pengawasan oleh DPRD. Sehingga DPRD tidak boleh memasuki
wilayah yang bersifat teknis,misalnya untuk untuk pengadaan barang
DPRD dapat mengajukan usul untuk keperluan internal setempat,
tetapi jika sampai ada penentuan besarnya nilai mata uang, hal ini
sudah memasuki wilayah teknis.
Dalam kasus korupsi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran
2003, Pimpinan DPRD mengajukan penambahan anggaran untuk
kegiatan operasional dewan. Penambahan anggaran tersebut bukan
hanya mengenai macam dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
tetapi menyangkut mengenai besarnya dana yang akan digunakan.
Selain daripada itu dalam pelaksanaan APBD tersebut terjadi
pengeluaran dana yang seharusnya dialokasikan untuk pos tertentu
namun dalam pelaksanaannya terjadi penggunaan dana yang yang
tidak sesuai untuk peruntukannya sehingga mengakibatkan kerugian
keuangan negara sebesar Rp 4. 272.474.000,00.
Dalam pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003
diduga terdapat indikasi penyalagunaan wewenang dan akibat dari
penyalahgunaaan wewenang tersebut menimbulkan tindakan yang
melampui batas kewenangan, maka dilakukan tindakan oleh penyidik
cxv
yakni melakukan penyidikan yang terlebih dahulu diawali dengan
penyelidikan. Setelah penyimpangan diuraikan dengan jelas, guna
memperkuat dakwaannya diperlukan bantuan ahli dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menguatkan unsur – unsur
korupsi yang salah satunya adalah perbuatan tersebut mengakibatkan
kerugian keuangan negara. Ahli dari BPKP merupakan ahli dibidang
akuntansi yang bertugas untuk menghitung jumlah kerugian keuangan
negara yang merupakan salah satu unsur koupsi melalui audit investigasi
yang meliputi beberapa tahap sebagai beberapa tahap,meliputi:
g) Adanya permintaan dari Penyidik kepada BPKP untuk melakukan
audit terhadap perkara korupsi,
h) Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP,
i) Dibentuk Tim untuk melakukan audit sebagaimana yang diminta
oleh Penyidik,
j) Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap bukti
– bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan untuk diaudit,
k) Penilaian terhadap kecukupan bukti yang telah diaudit,
l) Pembuatan laporan Audit,
m) Pembahasan hasil temuan dengan Penyidik.
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Persidangan Perkara
Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004
cxvi
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli merupakan
salah satu alat bukti yang sah. Dalam beracara di sidang pengadilan
keterangan ahli diberikan pada saat pemeriksaan ahli, sebagaimana telah
dijelaskan dalam Bab II angka 3 huruf b point 4 mengenai proses beracara
di persidangan. Pada pemeriksaan ahli, Hakim ketua sidang mengajukan
beberapa pertanyaan diantaranya mengenai identitas ahli, latar belakang
pendidikan, apakah pernah diperiksa ditingkat penyidik dan kesediaan ahli
untuk mengucapkan sumpah/janji. Kemudian Hakim ketua sidang
mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan
pada ahli. Majelis Hakim dapat mengajukan pertanyaan sepanjang proses
pemeriksaan ahli. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dengan
tujuan memperkuat surat dakwaan, Penasihat Hukum mengajukan
pertanyaan dengan tujuan melemahkan dakwaan dan Majelis Hakim
mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh keyakinan bahwa telah
terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut bertujuan menggali kebenaran materiil untuk membuat
terang suatu perkara.
Auditor BPKP sering diminta pihak Penyidik ataupun Jaksa Penuntut
Umum untuk memberikan keterangan ahli di persidangan, dalam kasus
tindak pidana korupsi. Pada saat auditor BPKP memberikan keterangan
ahli, berbagai variasi pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut
Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan tujuan
masing- masing. Dari pertanyaan dan jawaban pada proses pemeriksaan
ahli di persidangan tersebut akan dikaji dari aspek hukumnya.
Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah dikemukakan dan
diuraikan diatas, berikut pemaparan ahli dari BPKP pada saat memberikan
penjelasan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003:
cxvii
1. Bahwa dasar saksi mengaudit keuangan DPRD Kota Surakarta Tahun
2003 adalah surat tugas atasan yang didahului adanya permintaan dari
Polwil Surakarta.
2. Bahwa metode yang digunakan dalam audit keuangan DPRD Kota
Surakarta Tahun 2003 adalah:
a. Pengujian atas mutasi keuangan pada buku kas umum (BKU).
b. Pengujian atas pencatatan penerimaan SPM beban sementara dan
beban tetap pada buku kas umum.
c. Pengujian perhitungan, pemungutan dan penyelesaian pajak.
d. Pengujian anggaran dan realisasi keuangan serta penyetoran saldo
kas.
e. Pengujian atas tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.
f. Pengujian atas kebenaran formal bukti pertanggungjawaban
keuangan.
g. Penilaian atas perubahan anggaran dan pengujian dengan ketentuan
yang mendasarinya.
h. Penilaian atas pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan
yang mendasari.
i. Pengujian kesesuaian antara bukti pengeluaran dengan alokasi
anggaran.
j. Menentukan kerugian keuangan negara/ daerah atas anggaran rutin
Sekwan Kota Surakarta Tahun 2003.
3. Bahwa prosedur dalam audit tersebut adalah: penilaian terhadap
kecukupan bukti audit yang berada pada penyidik Kepolisian Wilayah
Surakarta, dan melakukan wawancara dengan Sekwan dan Staf
cxviii
keuangan DPRD Kota Surakarta serta staf kantor keuangan daerah Kota
Surakarta untuk mengklarifikasi.
4. Bahwa hasil audit memperlihatkan ada kerugian negara atau pemerintah
daerah Kota Surakarta sebesar Rp. 4.272.474.000,00.
5. Bahwa untuk anggaran DPRD perubahan anggaran 2003 terdapat
adanya kenaikan biaya tahun 2003 yang tidak sesuai dengan kebutuhan
sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.244.850.000,00.
6. Bahwa perubahan tersebut tidak beradasarkan Pasal 23 ayat (1) PP No.
105 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD.
7. Bahwa hal – hal yang merugikan keuangan negara tersebut adalah:
a. Terdapat Selisih Pembayaran Biaya Sosial Kemasyarakatan,
Bantuan Rumah Tangga anggota DPRD, Penetapan Perda Permit,
Operasional Komisi, Bantuan Perumahan dan Taktis Operasional
Tahun Anggaran 2003 dengan tahun sebelumnya yang tidak sesuai
dengan kebutuhan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.
2.244.850.000,00.
b. Biaya Operasional bantuan fraksi yang tidak ada dasar
ketentuannya dan merugikan kekayaan negara sebesar Rp.
200.000.000,00 karena fraksi bukan alat kelengkapan DPRD.
c. Belanja barang untuk ongkos kantor lain – lain, digunakan untuk
membayar biaya bantuan rumah tangga pimpinan dan anggota
DPRD serta Sekwan sebesar Rp. 870.000.000,00 yang merugikan
kekayaan negara sebesar Rp. 458.405.000,00.
cxix
d. Realisasi anggaran belanja barang untuk ongkos kantor lain – lain,
digunakan untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.
1.141.734.000,00.
e. Pembayaran biaya reses yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar
Rp. 46.000.000,00 dan merugikan kekayaan negara.
f. Pembayaran biaya perjalanan dinas dobel sebesar Rp. 5.255.000,00
dan merugikan kekayaan negara.
g. Kelebihan pembayaran uang saku untuk perjalanan dinas luar Jawa
Tengah/ Luar Jawa sebesar Rp. 93.430.000,00.
h. Pengeluaran biaya pendidikan yang tidak sesuai peruntukannya
sebesar Rp. 16.500.000,00 dan merugikan kekayaan negara.
i. Pembayaran premi asuransi yang tidak ada dasar hukumnya
sebesar Rp. 780.000.000,00 dan uang tersebut sampai akhir
pemeriksaan tidak ada bukti setor kembali ke negara.
8. Bahwa biaya bantuan asuransi tidak sesuai dengan peruntukannya
karena dalam perjanjian bila masa kontrak asuransi berakhir, nilai tunai
tidak kembali ke Kas Daerah melainkan dibayarkan kepada masing –
masing Anggota DPRD Kota Surakarta sedang dalam Pasal 11 Perda
No. 1 Tahun 2001 biaya kematian dan jaminan sosial sudah diatur.
9. Bahwa SK Pimpinan DPRD tidak mengatur hal – hal yang belum diatur
dalam Perda No. 3 Tahun 2001, dan menurut Pasal 10 PP No. 105
Tahun 2003 pengeluaran anggaran harus dengan SK Walikota, dan UU
No. 22 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran anggaran
harus dengna SK Kepala Daerah, dan Keputusan tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan Peraturan yang
lebih tinggi (Pasal 2).
cxx
10. Bahwa bantuan fraksi tidak diatur dalam Perda atau UU No. 22 Tahun
1999.
11. Bahwa fraksi bukan meupakan alat kelengkapan DPRD.
12. Bahwa biaya reses yang dibayarkan kepada Anggota DPRD masing –
masing anggota Rp. 1.000.000,00.
13. Bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta telah menerima uang reses juga
menerima uang perjalanan dinas atau kegiatan kunjungan ke daerah.
14. Bahwa uang saku perjalanan dinas sesuai dengan SK Walikota sebesar
Rp. 150.000,00 / hari dan uang saku berdasarkan SK Pimpinan Dewan
DPRD sebesar Rp. 300.000,00 / hari per orang.
15. Bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta yang bernama James August
Pattiwael menerima biaya pendidikan sebesar Rp. 16.500.000,00.
16. Bahwa dalam mengaudit keuangan DPRD Kota Surakarta dengan cara
mengumpulkan data – data, melakukan analisa data dan membuat
kesimpulan.
17. Bahwa biaya Bantuan Rumah Tangga untuk anggota DPRD diberikan
dari pos belanja barang kantor.
18. Bahwa belanja untuk ongkos kantor telah habis digunakan.
19. Bahwa bukti/ kuitansi dari pihak ketiga telah dilampirkan dalam
pengeluaran untuk ongkos dan langganan – langganan.
20. Bahwa yang menandatangani kuitansi adalah Pimpinan DPRD Kota
Surakarta.
21. Bahwa jumlah rasional langganan – langganan kantor Rp.
1.104.000.000,00 terealisir Rp. 1.095.000.000,00 dan untuk bantuan
rumah tangga DPRD sebesar Rp. 885.000.000,00.
cxxi
22. Bahwa jumlah anggaran langganan – langganan kntotr yang digunakan
sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 195.000.000,00.
23. Bahwa belanja untuk ATK habis dipakai.
24. Bahwa anggaran untuk belanja kantor dan lain – lain sebesar Rp.
1.447.000.000,00.
25. Bahwa anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya adalah
sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
26. Bahwa SK No. 28A/PIMP-DPRD/III/2003 tentang perubahan tarif
DPRD ditetapkan bulan September 2003, dibyarkan mulai bulan
Agustus 2003, dan realisasinya sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2003 dan dibayarkan dengan tarif lama, sedangkan rapel
kenaikan tarif dibayarkan sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan
bulan Desember 2003.
27. Bahwa pembayaran premi asuransi untuk Anggota DPRD adalah
bantuan APBD naun tidak ada dasar hukumnya.
28. Bahwa dana asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara
karena dana tersebut dikeluarkan dari APBD dan tidak akan kembali ke
Kas Daerah tetapi menjadi milik pribadi masing – maing Anggota
DPRD Kota Surakarta.
29. Bahwa untuk pembayaran premi asuransi dibayarkan pada pos anggaran
penunjang kegiatan.
30. Bahwa saksi telah melakukan audit DPRD Kota Surakarta sejak tanggal
26 April 2004 sampai dengan 10 Agustus 2004, dan untuk pemeriksaan
investigasi tanggal 27 September 2004 sampai dengan 5 Oktober 2004
untuk perhitungan keuangan negara.
31. Bahwa standarisasi yang saksi gunakan untuk mengauit adalah dari SPJ.
cxxii
32. Bahwa saksi mengetahui adanya dana yang tidak sesuai dengan
peruntukannya.
33. Bahwa yang menentukan uraian anggaran dalam daftar isian kegiatan
ada di SK Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan telah ditentukan.
34. Bahwa dasar yang digunakan dalam mengaudit anggaran DPRD Kota
Surakarta 2003 adalah:
a. Buku Kas Umum tahun 2003
b. SPM beban sementara dan beban tetap tahun 2003
c. SPJ keuangan beban sementara dan beban tetap tahun
2003
d. Rekapitulasi premi asuransi tahun 2000 – 2002
e. Daftar isian kegiatan daerah, belanja rutin tahun
anggaran belanja 2003 No. 914/02/Prb/R/XI/2003
tanggal 17 November 2003
f. Perjanjian kerjasama antara DPRD Kota Surakarta
dengan PT. Asuransi Jiwa Seraya (Persero) Surakarta
dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya
g. Surat keterangan bringin live No.
B.23.02.1658.KMM.VII.2002 tanggal 12 Juli 2002
tentang Program BRI Viesta atas nama Petros Krismas
Irmono
35. Bahwa anggaran DPRD dan anggaran Sekwan sesuai dengan Perda
perubahan tahun 2003 meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja
pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain – lain.
cxxiii
36. Bahwa yang menyebabkan beban terhadap kerugian negara atas
pelaksanaan anggaran rutin Sekwan Surakarta tahun 2003 atas nama
Bambang Mudiarto dan HM. Yusuf Hidayat adalah sebagai berikut:
a. Bambang Mudiarto secara keseluruhan menerima Rp.
306.000.000,00 dengan perincian:
Jumlah tersebut dikurangi sosial kmasyarakatan yang berupa
rapel dalam perubahan anggaran sehingga menjadi Rp.
279.170.000,00 dikurangi PPh 15 % sehinga yang diterima Rp.
266.795.000,00.
b. HM. Yusuf Hidayat secara keseluruhan menerima Rp.
100.400.000,00 dengan perincian:
Jumlah tersebut dikurangi sosial kmasyarakatan yang
berupa rapel dalam perubahan anggaran dan dikurangi PPh
15 % sehinga yang diterima Rp. 89.212.500,00.
cxxiv
37. Bahwa bantuan rumah tangga dan sosial kemasyarakatan tidak
tercantum pada SK penjaaran perubahan APBD 2003.
38. Bahwa SPJ para anggota DPRD bersumber pada APBD Kota Surakarta
dan dasar pembuatan SPJ tersebut adalah Perda No. 13 Tahun 2003.
39. Bahwa yang mencantumkan anggaran bantuan rumah tangga dan
bantuan sosial kemasyarakatan pada ongkos lain – lain adalah PRT
sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan rumah tangga dainggarkan
dari pos lain – lain kantor.
40. Bahwa pada masa reses juga diperbolehkan mengadakan kunjungan
studi banding apabila memang ada kebutuhan tetapi kalau mengadakan
kunjungan kerja maka uang reses tidak boleh diambil.
41. Bahwa yang saksi periksa pada anggaran studi banding adalah
kelebihan uang saku dengan perhitungan kerugian keuangan negara
mengacu pada SK No. 28A/PIMP-DPRD/III/2003 tentang perubahan
tarif DPRD.
42. Bahwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada SK No.
28A/PIMP-DPRD/III/2003 karena perubahan tersebut tidak mengacu
pada Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah tetapi PP No. 105 Tahun 2002.
43. Bahwa saksi dalam mengaudit anggaran DPRD Kota Surakarta sesuai
dengan Surat Tugas No.S.5397 tanggal 27 Septemeber 2004.
44. Bahwa saksi dalam mengaudit anggaran DPRD tersebut langsung
mericek ke Kas Daerah.
45. Bahwa peraturan yang mengatur tentang penggunaan biaya pendidikan
ada dalam perubahan APBD 2003 anggaran pendidikan Rp.
242.000.000,00 unttuk biaya peningkatan SDM anggota DPRD dengan
cxxv
uraian: seminar dan lokakarya Rp. 11.250.000,00 dan tenaga ahli Rp.
35.000.000,00.
46. Bahwa pmeriksaan pada keuangan DPRD Kota Surakarta mengacu
pada Perda maupun UU No. 22 Tahun 1999.
47. Bahwa yang berhak atau mempunyai hak prerogative untuk memeriksa
APBD adalah BPK.
48. Bahwa saksi sebagai auditor atas permintaan Polwil Surakarta bukan
atas nama BPKP.
49. Bahwa yang dimaksud kerugian yang berkaitan dengan APBD adala
menurut PP No. 105 Tahun 2000 dan UU No. 31 Tahun 1999
kerugian adalah pengeluaran yang tidak seharusnya dikeluarkan
tetapi dikeluarkan.
50. Bahwa setelah diadakan audit ada pengeluaran yang lebih besar dari
yang semestinya.
51. Bahwa dasar bantuan asuransi adalah mengacu pada SK No. 8/PIMP-
DPRD/III/2003 atau SK No. 28A/PIMP-DPRD/III/2003 karena SK
tersebut hanya mengtur tentang tarif dasar pengeluarannya terdapat
pada Susduk DPRD yang berdasarkan Perda, sedangkan Perda tidak
mengatur tenang bantuan asuransi.
52. Bahwa penyimpangan sebesar Rp. 4,2 Milyar lebih identik dengan
jumlah kerugian negara.
53. Bahwa pada tanggal 17 September 2003 sampai dengan 21
September 2003 terdakwa Bambang Mudiarto melakukan kunjungan
di dua tempat dan menerima perjalanan dinsa double.
54. Bahwa terdakwa Bambang Mudiarto dalam menerima perjalanan
dinas secara global.
cxxvi
55. Bahwa jumlah uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa
Bambang Mudiarto sejumlah Rp. 2.400.000,00 dan Rp. 2.295.000,00.
56. Bahwa pembayaran perjalanan dinas tersebut salah satunya
dibenarkan.
57. Bahwa setelah BPKP mengevaluasi, Perda perubahan tersebut tidak
mengacu pada substansi SK Mendagri tentang tiga syarat adanya
perubahan APBD yaitu, adanya kebutuhan yang mendesak, adanya
peningkatan PAD, dan adanya kebijakan strategis.
58. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peraturan yang mengatur
tentang keuangan fraksi.
59. Bahwa pemeriksa keuangan DPRD Kota Surakarta terdiri dari 4
orang yang terdiri dari Ketua Team, Pengendali Khusus, Pengendali
Teknik dan Seorang Saksi.
60. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peraturan yang mengatur
tentang asuransi Anggota DPRD.
61. Bahwa saksi telah melihat adanya polis asuransi untuk anggota
DPRD Kota Surakarta, tercantum nama perorangan.
62. Bahwa kerugian akibat adanya pembayaran premi asuransi anggota
DPRD sejumlah Rp. 780.000.000,00.
63. Bahwa bukan keikutsertaan asuransi anggota DPRD yang salah tetapi
karena nilai tunai asuransi tidak dikembalikan kepada KAs Daerah
dan diambil untuk pribdai anggota DPRD.
64. Bahwa sampai dengan pemeriksaan selesai tidak ada bukti
pengembalian dana asuransi tersebut kepada Kas Derah.
Proses pemeriksaaan perkara pidana ditujukan untuk menemukan
kebenaran material terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.
cxxvii
Kebenaran material adalah kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti
yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian adalah
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-
cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian tersebut meliputi juga
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-
undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan
yang didakwakan. Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna
memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.
Sistem pembuktian di Indonesia menganut Sistem pembuktian
berdasar undang-undang secara negatif (negatief wattelijke). Sistem
pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalam Pasal 183 (KUHAP) yang
berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Menurut ketentuan
bunyi Pasal 183 KUHAP bahwa hakim terikat pada alat bukti minimum
ditambah keyakinan hakim itu sendiri. Alat bukti tersebut terikat pada
ketentuan undang – undang. Keterangan ahli merupakan alat bukti yaitu
menempati urutan kedua sebagaimana tertera dalam Pasal 184 KUHAP.
Dalam hukum acara pidana dikenal asas bahwa hakim dianggap tahu
akan hukumnya (Ius curia novit). Asas ini mengandung filosofi bahwa
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau
mengadilinya (Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Akan tetapi dalam perkara pidana berlaku asas
legalitas (Nullum delictum) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
cxxviii
Untuk membantu hakim agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai
hal-hal teknis di luar pengetahuan hakim, KUHAP telah memberi dasar
hukum bagi hakim untuk mengadopsi keterangan yang disampaikan oleh
orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu di luar pengetahuan
hakim (pendapat ahli), misalnya pendapat yang disampaikan oleh dokter
forensik, pakar perbankan, akuntan, dan lain-lain.
Dalam kasus korupsi dana APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran
2003, terdapat peran ahli dari BPKP yakni sebagai auditor internal.
Sebagai audit internal maka BPKP berwenang untuk melakukan audit
investigasi dengan hasil audit berupa telah terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan APBD tersebut. Berdasarkan audit investigasi yang dilakukan
terdapat bahwa akibat penyimpangan pelaksanaan dana APBD tersebut
mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar
Rp. 4.272.474.000,00. Dalam putusannya hakim mengadopsi keterangan
ahli BPKP yang tertera dalam pertimbangan putusan yaitu menyatakan
Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M Yusuf Hidayat
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
(Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dari pengertian diatas kualifikasi ahli dapat
ditentukan atas dasar latar belakang pendidikannya, maupun pekerjaannya.
Sehingga ahli dalam memberikan kesaksian bertindak atas nama lembaga.
Dalam hal ahli memberikan kesaksian harus disertai surat penugasan
sebagai ahli dari lembaga terkait. Fungsi ahli adalah untuk membuat terang
suatu perkara pidana, sehingga ahli adalah orang yang berkompeten
mengenai suatu bidang tertentu. Dalam pemeriksaan persidangan belum
tentu hakim, jaksa, maupun penasehat hukum mengetahui atau menguasai
cxxix
semua bidang, sehingga hakim merasa perlu untuk mendengarkan
keterangan ahli mengenai perkara yang sedang diperiksa yang mungkin
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam amar putusan yang
dijatuhkan.
Di dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah
apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal ahli
memberikan kesaksian pada pemeriksaan sidang harus disertai dengan
surat tugas dari instansi tempat ahli bernaung. Apabila ahli tanpa surat
tugas memberikan kesaksian di muka sidang maka hakim dapat menolak
atau hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli. Berdasarkan
Penjelasan Pasal 186 disebutkan bahwa Keterangan ahli ini dapat juga
sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut
umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan
mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka keterangan ahli dapat dilakukan di
dalam ataupun di luar persidangan pada waktu pemeriksaan penyidikan.
Apabila keterangan ahli disampaikan di dalam persidangan maka
keterangan ahli berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli, tetapi jika
disampaikan pada waktu pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli tersebut
dibuat dalam bentuk laporan tertulis dengan mengingat sumpah dan
berfungsi sebagai alat bukti surat untuk menambah keyakinan hakim guna
membuat terang suatu perkara. Diadopsi tidaknya pendapat ahli tersebut
ke dalam putusan hakim sangat bergantung kepada diterima/berguna
tidaknya pendapat ahli tersebut untuk membuat terang perkara pidana yang
bersangkutan dan memiliki relevansi dengan surat dakwaan bahwa
terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim.
cxxx
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis,
yaitu (1) tentang proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun
2003, dan (2) tentang kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara
tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Surakarta Tahun 2003.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok
diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana
korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Surakarta Tahun 2003 meliputi:
n) Adanya permintaan dari Penyidik kepada BPKP untuk
melakukan audit terhadap perkara korupsi,
o) Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP,
p) Dibentuk Tim untuk melakukan audit sebagaimana yang
diminta oleh Penyidik,
q) Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap
bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan
untuk diaudit,
r) Penilaian terhadap kecukupan bukti yang telah diaudit,
s) Pembuatan laporan Audit,
t) Pembahasan hasil temuan dengan Penyidik,
cxxxi
2. Kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara
tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 mempengaruhi keyakinan
hakim dalam penjatuhan putusan sebagaimana tertuang dalam
Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus
2005.
B. Saran
1. Auditor BPKP dalam melakukan audit terhadap tindak pidana korupsi
khususnya hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan
kehati-hatian karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan
sangat bergantung pada dapat dibuktikannya unsur tersebut yakni
berupa hasil temuan audit yang menyatakan terdapat kerugian
kekayaan negara.
2. Auditor perlu memahami pentingnya proses persidangan agar auditor
yang akan memberikan keterangan ahli di persidangan dapat
menempatkan diri dalam kapasitas sebagai ahli, sehingga pendapat
yang disampaikannya dapat mempunyai nilai pembuktian, yaitu
dipergunakan oleh hakim sebagai dasar dalam membentuk
keyakinannya.
3. Auditor yang diajukan di persidangan hendaknya adalah orang yang
melakukan audit terhadap kasus karena auditor dituntut untuk dapat
menjaga kompetensinya guna membuktikan kerugian kekayaan negara.
cxxxii
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Indra Bastian. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta: Saleba Empat. Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka. H.B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2002.
Survei Nasional mengenai Korupsi di Indonesia, Laporan Akhir Tahun Pebruari 2002.
Ruchiyat Kosasih. 1984. Auditing Prinsip dan Prosedural. Yogyakarta:
Ananda. Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus terhadap
Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Mansyur Semma. 2008. Negara dan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta: Ananda. Moch Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik.
Bandung: Mandar Maju. Leden Marpaung.1991. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta:
Sinar Grafika RA Supriyono. 1990. Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan
Pemerintah Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Soerjono Soekanto.2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
cxxxiii
Prapto Soepardi. 1990. Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Usaha
Nasional.
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. KEPPRES No. 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 200 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5
Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang – Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang - Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No:119/PID.B/2005/PN. SKA.
cxxxiv
www.bpkp.com diakses pada tanggal 9 Desember 2008 pukul 20.00.
http://dunia.pelajar-islam.or.id diakses pada tanggal 1 Maret 2009 pukul
19.00.
http://www.antikorupsi.org diakses pada tanggal 1 Maret 2009 pukul