KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012) Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) SKRIPSI Oleh : FARHAN FEBRIAJI NIM : 11140480000062 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440H/2019M
87
Embed
KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012)
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
SKRIPSI
Oleh :
FARHAN FEBRIAJI
NIM : 11140480000062
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440H/2019M
i
KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012)
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
SKRIPSI
Oleh :
FARHAN FEBRIAJI
NIM : 11140480000062
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440H/2019M
v
ABSTRAK
FARHAN FEBRIAJI, NIM 11140480000062, “KEKUATAN HUKUM
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor : 658 K/PDT.SUS/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual ( Hak Cipta )
dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :
LAYNDRO SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Kapasan
122 Surabaya, saat ini bertempat tinggal di Jalan Simokerto
106, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada DONA A.
TIMISELA, SH., Dkk. Para Advokat, berkantor di Jalan Raya
Arjuna No. 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 24 Januari 2012 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;
M E L A W A N :
LIMONG LATIEF, bertempat tinggal di Simolawang Baru V/22
Kota Surabaya ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :
1. Bahwa Penggugat adalah pedagang legal dengan nama UD. Podo Subur
sebagaimana :
• Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) No. 503/6286A/436.11/2011
bidang usaha pakaian jadi, seprei, yang dikeluarkan oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian tanggal 22 Juni 2011 ;
• Tanda Daftar Perusahaan (Persekutuan Perorangan (PO) Nomor
TDP : 130155148090 berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Bahwa Penggugat memproduksi celana dalam pria dengan merek ARTEX
milik orang tua Penggugat berdasarkan Sertifikat merek No. Pendaftaran :
366659 sejak 30 Agustus Tahun 1996 (vide surat bukti P.3) dan
diperpanjang lagi pada 18 Januari 2005 (vide surat Bukti P.4) TDM :
000027655 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, produksi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
celana dalam pria tersebut dilanjutkan oleh Penggugat selaku generasi
penerus dari usaha orang tuanya yang saat sudah berusia lanjut. Bahwa
celana dalam pria yang diproduksi Penggugat laku keras dipasaran dengan
harga murah, dan kwalitas bagus serta jahitannya halus ;
3. Bahwa Penggugat yang memproduksi celana dalam pria merek ARTEX,
yang menciptakan type baru dengan kotak kemasan bergambar : berupa
logo dan bentuk huruf indah, H HOKOTEX dengan khas yang menjadi ciri
ciptaan tersebut huruf H dasar warna hijau yang telah mendapat
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002
tentang Hak Cipta dengan dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan
dengan Nomor Pendaftaran : 050503 atas nama Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, tanggal 15 Aprii 2011 ;
4. Bahwa Tergugat memproduksi :
• Celana dalam pria dalam merek NIKITEX dengan Nomor
Pendaftaran : ID.0000369698 13 Juni 2005. Dengan khas yang
menjadi ciri, ukuran, warna hitam dan putih ;
• Celana dalam pria merek NIKITEX dengan IDM : 000175688 dengan
khas yang menjadi khas yang menjadi ciri uraian warna tulisan
kuning emas, tulisan merah kombinasi kuning Kotak kemasan celana
dalam hitam putih ;
5. Bahwa namun pada kenyataannya untuk penjualan di pasar, Tergugat
menyamarkan kotak kemasan produk penjualan celana dalam pria yang
khas yang menjadi ciri yang sama dasar warna hijau sebagaimana milik
Penggugat. Bahwa logo dan bentuk huruf indah dasar warna hijau pada
kotak kemasan celana dalam pria milik Tergugat yang menyerupai milik
Penggugat ;
6. Bahwa kotak kemasan celana dalam pria yang diperdagangkan Tergugat
menyamai logo dan bentuk huruf indah dengan khas yang menjadi ciri
dasar warna hijau milik Penggugat yang telah mempunyai perlindungan
hukum Hak Cipta. Yaitu Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor
Pendaftaran : 050503 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI. tanggal 15 April 2011 ;
7. Bahwa adapun celana dalam pria produksi Tergugat yang beredar di pasar
antara lain sebagai berikut :
• Toko Lily, Pasar Kapasan LT. I Blok IV No. 14 Surabaya, menjual
celana dalam pria dengan kotak kemasan NIKITEX yang khas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menjadi ciri warna hijau dan NIKITEX khas yang menjadi ciri warna
hitam kombinasi putih ;
• UD. Perdana Pasar Kapasan Baru LT. I Blok II No. 34 Surabaya,
menjual celana dalam pria dengan kotak kemasan NIKITEX yang
khas menjadi ciri warna hijau dan NIKITEX khas yang menjadi ciri
warna hitam kombinasi putih ;
• Toko Pangestu, Pasar Kapasan Baru LT. I, Blok II No. 10 Surabaya,
menjual celana dalam pria dengan kotak kemasan NIKITEX yang
khas menjadi ciri warna hijau dan NIKITEX khas yang menjadi ciri
warna hitam kombinasi putih ;
• Dan lain-lainnya ;
8. Bahwa kegiatan Tergugat secara komersial yaitu berdagang yang tidak
termasuk ke dalam atau selain yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka hal itu merupakan
pelanggaran hak cipta. Yang dapat dibuktikan dengan melihat langsung
secara fisik pada kotak kemasan celana dalam pria milik Penggugat dan
Tergugat berupa : Kotak celana dalam pria merek NIKITEX warna hijau
Reg-0000369698 yang beredar di pasar (vide alat bukti P-7). Yang
dibandingkan logo dan huruf indah, khas yang menjadi ciri warna hijau hak
cipta milik Penggugat. Kotak celana dalam pria hak cipta yang bergambar
seni rupa dan warna hijau, berupa logo dan bentuk huruf indah, H
HOKOTEX dengan khas yang menjadi ciri ciptaan tersebut warna hijau ;
9. Bahwa untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat
Layndro Santoso telah melakukan pelanggaran hak cipta milik Penggugat
Limong Latief, khususnya khas yang menjadi ciri kotak kemasan celana
dalam pria merek NIKITEX dasar warna hijau dan menghentikan produksi
celana dalam merek NIKITEX dengan kotak kemasan dasar khas ciri
dengan dasar warna hijau. Dan menghentikan produksinya serta menarik
produknya yang sudah beredar dipasaran ;
10.Bahwa apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya
pada perkara ini ;
Dari alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini sudi memberikan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Layndro Santoso telah melakukan pelanggaran hak
cipta, khas yang menjadi ciri ciptaan huruf H dasar warna hijau milik
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat Limong Latief, khususnya kotak kemasan celana dalam pria
merek NIKITEX khas dengan ciri dasar warna hijau ;
3. Memerintahkan Tergugat Layndro Santoso menghentikan produksi celana
dalam pria merek NIKITEX dengan khas yang menjadi ciri kotak kemasan
dasar warna hijau ;
4. Memerintah Tergugat Layndro Santoso menarik semua produksi celana
dalam pria di pasaran dengan merek NIKITEX dengan kotak kemasan khas
yang menjadi ciri dasar warna hijau ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan
Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
A. Premature :
1. Bahwa menyimak saksama gugatan yang diajukan Penggugat,
secara jelas Penggugat memasalahkan adanya “pelanggaran hak
cipta” dengan dalil adanya persamaan antara Hak Cipta milik
Penggugat yang termasuk dalam kategori seni lukis judul ciptaan “H”
dengan merek “NIKITEX” milik Tergugat dengan logo merek berupa
huruf “N” ;
2. Bahwa secara yuridis materiil dalil tentang adanya “pelanggaran hak
cipta” tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan
pidana yang mempuyai kekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa untuk itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
Premature ;
B. Obscuur Libel :
1. Bahwa gugatan Penggugat telah diformulasikan dan dikongkritisir
secara kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena
banyaknya fakta hukum yang tidak dikongkritisir dengan benar dan
teratur (missing link), sebagai contoh kongkritnya Penggugat sengaja
menghilangkan dan menyembunyikan secara unfair fakta-fakta
hukum antara lain sebagai berikut :
A. Bahwa fakta hukum yang sengaja disembunyikan oleh
Penggugat adalah bahwa Tergugat adalah pemilik merek
“NIKITEX” berikut dengan perlindungan Logo “N” sebagai
merek “NIKITEX” untuk kelas barang 25, yang telah terdaftar
dalam Daftar Umum Merek Dirjen HAKI, sejak tahun 2000
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(jauh sebelum pendaftaran hak cipta Seni Lukis “H” milik
Penggugat yang baru terdaftar pada tahun 2011), adapun
Sertifikat Merek “NIKITEX” yang dimiliki Tergugat :
1. Sertifikat Merek “NIKITEX” No. 447452 tanggal 5 Juni
2000, yang telah diperpanjang dengan Sertifikat
Merek No. IDM000175688 tanggal 13 Juli 2009,
dengan etiket merek “NIKITEX + Logo N” ;
2. Sertifikat Merek “NIKITEX” No. 447506 tanggal 5 Juni
2000, yang telah diperpanjang dengan Sertifikat
Merek No. 1DM000024088 tanggal 21 Desember
2004, dengan etiket merek “NIKITEX + Logo N” ;
B. Bahwa lebih ironis, fakta hukum lain yang sengaja
disembunyikan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah
saat ini Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, atas
Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat di Polda Jatim,
sebagai Laporan Polisi No. TBL/310/VI/2011/Jatim tanggal 24
Juni 2011, dengan tuduhan Penggugat telah melakukan tindak
pidana pemalsuan merek menggunakan merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
terdaftar “NIKITEX” milik Tergugat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 dan atau Pasal 94 Undang-Undang No. 15
Tahun 2001 tentang Merek, Bahwa penggunaan merek
“HOKOTEX + Logo H” oleh Penggugat jelas mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek “NIKITEX” milik
Tergugat yang telah terdaftar ;
C. Bahwa berkas penyidikan perkara pidana atas nama
Tersangka Limong Latief (Penggugat) dalam proses
pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur, sesuai dengan SP2HP (Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari Polda
Jatim No. B/314/SP2HP-3/X/2011/Ditreskrimsus tanggal 10
Oktober 2011 ;
D. Bahwa telah terungkap itikad buruk Penggugat, dimana
Penggugat menggunakan merek “HOKOTEX + Logo H” dalam
produk celana dalam yang dipasarkan oleh Penggugat,
padahal Penggugat tidak memiliki merek “HOKOTEX + Logo
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
H” sebagai merek terdaftar, yang dimiliki Penggugat hanyalah
hak cipta Seni Lukis “H”, bahwa jelas penerapan/penggunaan
suatu hak cipta sebagai merek dalam suatu produk
merupakan pelanggaran dan bertentangan maksud dan tujuan
perlindungan suatu hak cipta ;
E. Bahwa untuk itu, sangatlah jelas tercermin itikad buruk dari
Penggugat yang berusaha merekayasa hukum dengan
mengajukan gugatan a quo untuk menghambat proses pidana
Penggugat serta berusaha mencari pembenaran atas
penggunaan hak cipta Seni Lukis “H” sebagai suatu merek
dalam produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh
Penggugat ;
3. Bahwa jelas terurai dalam Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15
April 2011 yang dimiliki oleh Penggugat adalah hak cipta Seni Lukis
“H” bukan terhadap perlindungan terhadap “warna hijau” yang
menjadi warna dasar kemasan produk Penggugat. Bahwa secara
yuridis warna dasar hijau dalam kemasan bukan merupakan
perlindungan hak cipta ;
4. Bahwa mohon dicatat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 1
dan 3, dimana perijinan-perijinan yang dimiliki oleh Penggugat baru
terbit tahun 2011 termasuk pula Sertifikat Hak Cipta milik Penggugat
yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo juga baru terbit tanggal 15
April 2011. Hal berbeda dengan Tergugat yang sejak tahun 1995
telah mendirikan usaha memproduksi dan memasarkan produk
celana dalam dengan merek “NIKITEX + Logo N” yang telah terdaftar
dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000 ;
5. Bahwa mohon dicatat, Pendaftaran Hak Cipta yang diajukan oleh
Penggugat (Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15 April 2011)
jelas didasarkan itikad buruk dari Penggugat, yang berusaha untuk
mendompleng/meniru merek terdaftar “NIKITEX + Logo N” yang
dimiliki Tergugat sejak tahun 2000, hal mana dapat dilihat secara
jelas dan nyata dengan membandingkan Seni Lukis “H” milik
Penggugat dengan etiket merek “NIKITEX + Logo N” milik Tergugat,
oleh karenanya secara hukum Penggugat tidak berhak mendapatkan
perlindungan hukum ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, karena
Penggugat mengajukan gugatan a quo mengenai pelanggaran hak
cipta, padahal jelas secara yuridis Tergugat adalah pemilik merek
terdaftar atas merek “NIKITEX + Logo N” sejak tahun 2000, bahwa
jelas secara yuridis klasifikasi merek jelas berbeda dengan klasifikasi
Hak Cipta, terlebih perlindungan merek terdaftar “NIKITEX + Logo N”
dalam merek NIKITEX yang dimiliki oleh Tergugat jauh lebih lama
(terbit sertifikat sejak tahun 2000) sedangkan perlindungan hak cipta
milik Penggugat baru tahun 2011 ;
7. Bahwa pencampur adukan term hukum dan klasifikasi hukum yang
terdapat dalam gugatan Penggugat membuktikan adanya kerancuan
hukum dan kekaburan hukum di dalam gugatan Penggugat,
Penggugat tidak mampu membedakan penggunaan produk dengan
merek “NIKITEX + Logo N” oleh Tergugat berdasarkan Hak Eksklusif
Merek Terdaftar dengan hak cipta Penggugat yang hanya bersifat
deklaratif bukan konstitutif ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, jelas terbukti gugatan
Penggugat telah disusun secara kabur, rancu dan tidak jelas
(obscuur libel) serta tidak berdasar hukum, untuk itu demi kepastian
hukum dan wawasan hukum yang benar, sudah sepatutnya dan
seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/
HKI.Cipta/2011/ PN.Niaga.Sby., tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya sebagai
berikut :
Dalam Eksepsi :
• Menolak Eksepsi Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Layndro Santoso telah melakukan
pelanggaran hak cipta, khas yang menjadi ciri ciptaan Huruf
H - dasar warna hijau, milik Penggugat Limong Latief,
khususnya kotak kemasan celana dalam pria merek
NIKITEX khas dengan ciri dasar warna hijau ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
produksi celana dalam pria merek NIKITEX dengan khas
yang menjadi ciri kotak kemasan dasar warna hijau ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu
Rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan
dihadiri Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh
Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Januari 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal
30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/
HKI.HAK CIPTA/2011/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 ;
Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang pada tanggal 13
Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan
jawaban atas memori kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2012 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
I. Judex Facti Telah Menggunakan Hukum
Merek (Undang-Undang No. 15 Tahun
2001 tentang Merek) Terhadap Sengketa
Hak Cipta Dalam Kasus A Quo :
1. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 14
mempertimbangkan bahwa :
“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat telah
berhasil membuktikan dalilnya bahwa antara hak cipta Logo H milik
Penggugat dengan merek Logo N milik Tergugat telah terdapat
persamaan pada pokoknya” ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Padahal terminology hukum maupun pengertian hukum tentang “persamaan
pada pokoknya” hanya dikenal dalam Undang-Undang merek No. 15 Tahun
2001, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak
mengenal pengertian hukum tentang “persamaan pada pokoknya”. Lagi
pula, perlindungan hak cipta adalah peniruan yang sama atau perbanyakan
hak cipta yang sama. Tidak ada aturan hukum hak cipta yang mengatur
persamaan pada pokoknya antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang
lain ;
Dengan demikian, jelas Judex Facti secara nyata-nyata salah dalam
menerapkan hukum, yaitu menyamakan sengketa hak cipta dengan
sengketa merek ;
II. Judex Facti Telah Membuat Kekacauan
Hukum Dengan Mencampur-Aduk Dan
Mempertentangkan Perlindungan Hukum
Hak Atas Merek Dengan Perlindungan
Hukum Hak Atas Ciptaan :
1. Judex Facti tidak dapat membedakan hak hukum Pemohon Kasasi
berupa hak atas Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum
Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000. Sehingga berhak mendapatkan
perlindungan hukum dalam penggunaan Logo N sebagai merek
NIKITEX. Ironisnya, Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 14
alinea 6 mempertimbangkan bahwa :
“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat
(Termohon Kasasi) telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa antara Hak
Cipta Logo H milik Penggugat dengan merek Logo N milik Tergugat telah
terdapat persamaan pada pokoknya” ;
Dari pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti telah mengalahkan hak
atas Merek milik Pemohon Kasasi yang telah mendapatkan perlindungan
hukum sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek dengan memenangkan hak atas cipta yang baru terdaftar
pada tanggal 15 April 2011 dengan memakai parameter Undang-Undang
Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Persamaan pada pokoknya antara
merek yang satu dengan merek yang lain. Pertimbangan Judex Facti seperti
demikian akan mengacaukan tertib hukum dan asas hukum dalam Undang-
undang Merek, maupun Undang-undang Hak Cipta ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa dari pertimbangan di atas, Judex Facti tidak dapat
membedakan sistem konstitutif dari Merek berdasarkan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 dengan sistem deklaratif dari hak cipta
berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ;
Karena Judex Facti telah mengingkari hak atas merek Pemohon Kasasi
berupa logo huruf N merek NIKITEX yang telah dipasarkan dan dilindungi
sejak tahun 2000, sedangkan hak cipta Termohon Kasasi baru Terdaftar
pada tahun 2011. Adalah sangat bertentangan dengan hukum, Judex Facti
telah melindungi “ciptaan” Termohon Kasasi yang dengan sengaja meniru
merek Pemohon Kasasi. Dalam kasus ini, seharusnya Judex Facti
mengetahui dengan jelas itikad buruk Termohon Kasasi membuat “ciptaan”
yang mirip dengan merek Pemohon Kasasi, yang telah ada sebelum
“ciptaan” Termohon Kasasi terdaftar, bukan sebaliknya ;
3. Bahwa hak cipta menganut sistem deklaratif, sehingga pendaftaran
ciptaannya masih dapat diganggu gugat, kecuali Termohon Kasasi
dapat membuktikan dialah pencipta pertama huruf H yang mirip
dengan Logo N merek Pemohon Kasasi, sebelum Pemohon Kasasi
mendaftarkan hak atas mereknya pada tahun 2000, sedangkan
Pemohon Kasasi cukup membuktikan bahwa mereknya berupa Logo
N NIKITEX telah terdaftar sejak tahun 2000 sesuai dengan sistem
konstitutif. Karena sejak didaftarkan, Pemohon Kasasi telah
memperoleh perlindungan hukum. Jelas Judex Facti seharusnya
tahu bahwa Termohon Kasasi membuat hak ciptanya huruf H tahun
2011, sehingga tidak patut memperoleh perlindungan hukum karena
meniru produk merek Pemohon Kasasi yang sudah terdaftar sejak
tahun 2000 ;
III.Judex Facti Telah Salah Memahami
Hukum Hak Cipta Dalam Kasus A Quo :
1. Judex Facti telah memperlakukan hak cipta Termohon Kasasi
sebagai merek sehingga memperbandingkan dengan merek
Pemohon Kasasi dalam pemahaman hukum tentang “persamaan
pada pokoknya” antara merek yang satu dengan merek yang lain,
padahal hak cipta tidak boleh dijadikan merek dalam sebuah produk.
Apabila pemikiran hukum Judex Facti ditolerir, maka orang tidak
harus mendaftar merek untuk melindungi produknya melainkan
cukup mendaftar ciptaan yang meniru merek orang lain, maka
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ciptaannya dilindungi dan hak atas merek orang lain dilarang untuk
digunakan. Bukankah ini sebuah ironis hukum ? ;
Judex Facti pura-pura tidak tahu padahal sesuai fakta notoir, untuk proses
mendaftarkan Hak Cipta sangat mudah dan dalam praktek cukup ± 6 bulan
sudah terdaftar, sedangkan untuk proses mendaftarkan merek
membutuhkan waktu ± 2 tahun, baru bisa terdaftar. Ini konsekwensi yuridis
dari sistem konstitutif dari Merek dan sistem deklaratif dari hak cipta ;
IV. Judex Facti Telah Lalai Dalam
Menerapkan Hukum Pembuktian
Mengenai Pembagian Beban Pembuktian
(Burden of Proof) :
1. Judex Facti sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan bukti-
bukti Pemohon Kasasi, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi. Di
dalam pertimbangan hukumnya tidak dijumpai penilaian atas bukti-
bukti Pemohon Kasasi. Hanya ditemukan kalimat dalam
pertimbangan hukum sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis
hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya
sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak
perlu dipertimbangkan” ;
Dari pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti tidak membuktikan bukti
mana yang relevan dan yang mana tidak relevan serta bagaimana dan
mengapa tidak relevan, tidak dipertimbangkan sama sekali dalam
pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian
merupakan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende
gemotiveerd) ;
2. Bahwa Judex Facti lupa untuk membuktikan kapan Termohon Kasasi
memasarkan “ciptaannya” dan apakah benar ciptaannya adalah
orisinil, bukan peniruan dari merek orang lain ? ;
Padahal dalam persidangan telah terungkap dengan jelas dan akurat
bahwa :
a. Alat bukti saksi :
Saksi-saksi telah jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi meniru
merek Pemohon Kasasi yang telah diproduksi pada tahun 2000 sesuai
pendaftaran mereknya ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Alat bukti surat :
Termohon Kasasi telah menjadi Tersangka memasarkan mereknya (Hak
Ciptanya) sama dengan merek Pemohon Kasasi ;
c. Berdasarkan ijin produksinya, telah terbukti Termohon
Kasasi baru memproduksi “Hak Ciptanya” pada tahun 2011
dan baru terdaftar hak ciptanya pada tahun 2011 ;
V. Judex Facti Telah Melindungi Termohon
Kasasi Selaku Tersangka Yang Telah
Menggunakan Mereknya (“Hak Ciptanya”)
Pada Produknya Yang Sama Pada
Pokoknya Dengan Merek Produk
Pemohon Kasasi :
1. Bahwa Judex Facti telah menggunakan logika hukum terbalik dalam
menerapkan Undang-undang Hak Cipta yaitu :
a. Mengingat hak cipta menganut sistem hukum deklaratif,
maka Termohon Kasasi haruslah membuktikan bahwa dia
telah menciptakan “ciptaannya” sebelum tahun 2000. Karena
Pemohon Kasasi telah terdaftar mereknya Logo N NIKITEX
pada tahun 2000 dan berhak mendapatkan perlindungan
hukum dalam memasarkan produk celana dalam dengan
mereknya tersebut sesuai hak eksklusif yang dijamin dalam
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
b. Mengingat hak atas merek menganut sistem konstitutif,
maka Pemohon Kasasi sudah dapat membuktikan
produknya telah memakai huruf N NIKITEX sejak tahun
2000 ;
c. Ironisnya, justru tanpa melihat tahun pendaftaran dan siapa
yang lebih dahulu memproduksi produk dengan merek “N”
Pemohon Kasasi atau huruf “H” Termohon Kasasi, Judex
Facti langsung menyimpulkan Pemohon Kasasi yang meniru
hak cipta Termohon Kasasi. Logika berpikir ini jelas terbalik
karena Termohon Kasasi lah yang meniru merek Pemohon
Kasasi mengingat Termohon Kasasi tidak mampu
membuktikan ciptaannya dibuat sebelum tahun 2000,
sedangkan yang terbukti Termohon Kasasi baru
mendaftarkan “ciptaan” yang mirip dengan merek Pemohon
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi pada tahun 2011. Artinya Judex Facti telah
melanggar sistem hukum dalam Undang-Undang No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun Undang-Undang No.
15 Tahun 2001 tentang merek ;
d. Bahwa Judex Facti tidak cermat memperhatikan agenda
terselubung dalam kasus a quo, Termohon Kasasi sengaja
menggugat Pemohon Kasasi dengan alasan melanggar hak
cipta untuk menghindari tanggung jawab pidananya tentang
pelanggaran hak atas merek NIKITEX Pemohon Kasasi
yang sama pada pokoknya dengan produk H Termohon
Kasasi ;
Termohon Kasasi dengan sengaja meniru merek “N” NIKITEX dengan
jalan mendaftarkan hak cipta huruf “H” yang mirip dengan merek
Pemohon Kasasi. Dengan kata yuridis, Judex Facti turut membantu
Termohon Kasasi agar menghambat proses pidana yang sedang
berlangsung tentang penggunaan hak cipta sebagai merek oleh
Termohon Kasasi pada produk celana dalam yang sama pada pokoknya
dengan merek Pemohon Kasasi dengan logo huruf N, NIKITEX ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti
(Pengadilan Niaga) telah salah menerapkan hukum, terutama tentang Hak Cipta ;
Bahwa “persamaan pada pokoknya” dikenal dalam penyelesaian perkara
Merek ;
Bahwa dalam sengketa Hak Cipta, harus diteliti siapa “pencipta terdahulu
atau pertama kali” sesuai dengan sistem deklaratif yang dianut dalam hak cipta ;
Bahwa dalam perkara ini antara hak merek milik Tergugat (dilindungi
dengan Sertifikat Merek dan hak cipta milik Penggugat dilindungi dengan Sertifikat
Hak Cipta), keduanya sama-sama memiliki perlindungan hukum. Masalahnya
siapa “pemakai terdahulu/pertama” ? ;
Bahwa Hak Cipta Penggugat baru terdaftar pada tanggal 15 April 2011
sedangkan Merek Tergugat sudah terdaftar sejak tanggal 5 Juni 2000 ;
Bahwa dari fakta di atas memperlihatkan pihak Tergugat lebih dahulu
menggunakan Logo N untuk merek dagang NIKITEX ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa fakta dan pengakuan Tergugat sendiri diuraikan dalam gugatan
bahwa Penggugat pada tahun 2011 mulai menggunakan Logo H untuk ciptaan
HOKOTEX ;
Bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugatlah lebih dahulu yang
membuat/sekaligus menciptakan dan menggunakan Logo N untuk merek
NIKITEX ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi : LAYNDRO SANTOSO tersebut dan membatalkan putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.10/HKI.Cipta/2011/
PN.Niaga.Sby., tanggal 17 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri
perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah
ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan
Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LAYNDRO
SANTOSO tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya No. 10/HKI.Cipta/2011/PN.Niaga.Sby, tanggal 17 Januari 2012 ;
M E N G A D I L I S E N D I R I :
Dalam Eksepsi :
• Menolak Eksepsi Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara :
• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 , oleh Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, SH. MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., dan Soltoni
Mohdally, SH. MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM. ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,
SH. MA.
ttd./ Soltoni Mohdally, SH. MH.
Biaya-Biaya : Panitera Pengganti,1. M e t e r a i. Rp 6.000,00 2. R e d a k s i. Rp 5.000,00 ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.3. Administrasi Kasasi. Rp4.989.000,00 Jumlah Rp5.000.000,00
UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS
(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 195912071985122002
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15