-
KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad SAW)
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana SosialDalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama
Oleh:
NADIA INTAN PERMATA SARI
NPM : 1531040111
Jurusan Pemikiran Politik Islam
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M
-
ii
KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad SAW)
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana SosialDalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama
Oleh:
NADIA INTAN PERMATA SARI
NPM : 1531040111
Jurusan Pemikiran Politik Islam
Pembimbing I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag
Pembimbing Ii : Dr. M.Sidi Ritaudin, M.Ag,
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M
-
iii
ABSTRAK
KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (ANALISIS
PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA NABI MUHAMMAD SAW)
Oleh
Nadia Intan Permata Sari
Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 M. Nabi hijrah ke
Madinah
pada tahun 622 M, ada dua aktifitas yang dilakukan sesampainya
di Madinah
yaitu mendirikan Masjid Quba dan Kota Madinah. Tidak lama Nabi
menetap di
Madinah, atau menurut ahli sejarah belum cukup dua tahun dari
kedatangan Nabi
di Madinah beliau memaklumatkan suatu piagam yang mengatur
kehidupan dan
hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen
masyarakat
majmuk di Madinah. Piagam itu dikenal sebagai “Piagam Madinah”.
Piagam
Madinah adalah undang-undang negara yang mengatur kehidupan
bernegara dari
seluruh komunitas majmuk di Madinah. Adapun rumusan masalah
skripsi ini
adalah, pertama Bagaimana Konsep Kekuasaan Secara Umum? Dan yang
kedua
Bagaimana Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan Menurut
Piagam
Madinah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif.
Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dan
sifat penelitiannya
yakni deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data
primer dan
sekunder dalam data primer penulis menggunakan buku-buku tentang
piagam
madinah dan yang behubungan dengan konsep kekuasaan. makna
kekuasaan
politik dalam semua sisinya tetap menjadi wacana aktual yang tak
berkesudahan.
Hal ini disebabkan, karena keberadaannya secara fungsional
identik dengan
keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep kekuasaan
politik belumlah
sepenuhnya menjadi kesepakatan semua orang. Seluruh warga
negara
memperoleh hak perlindungan, baik perlindungan keamnan, jiwa,
harta, maupun
kehormatan. Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa dengan
imbuhan awalan
ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
kekuasaan diberi
arti dengan kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya);
kemampuan;
kesanggupan; kekuatan. Kekuasaan selain merujuk kepada makna
benda
(kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan), juga merujuk kepada
makna sifat. Dan
dapat pula bermakna benda, yakni orang yang di beri kewenangan.
Kekuasaan
dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan, kewenangan,
dan pengaruh.
Ketiga makna ini terlihat dalam defenisi kekuasaan yang
diberikan para ilmuwan
politik. Perlindungan ialah hak warga negara yang harus
diberikan dan dimiliki.
Negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warganya baik
orang
muslim maupun non muslim.
-
iv
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nadia Intan Permata Sari
NPM : 1531040111
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kekuasaan Negara
Perspektif
Politik Islam(Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad
Saw)”
merupakan hasil karya sendiri,bukan duplikat ataupun mengambil
karya orang
lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dandisebut dalam
Footnote atau daftar
pustaka.
Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
dan
apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya
bersedia untuk
bertanggung jawab.
Bandar Lampung,15 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,
Nadia Intan Permata Sari
-
v
MOTTO
Artinya: Katakanlah: (Muhammad). "Wahai Tuhan yang mempunyai
kekuasaan Engkau berikan kekuasaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan
dari
orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau
kehendaki
dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan
Engkaulah segala
kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
(QS. Ali Imran,26)
-
vi
PERSEMBAHAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
1. Kepada kedua orang tua, Bapak Sahbuddin dan Ibu Rumyati yang
telah
merawat, membesarkan, membimbing serta mendidik sejak kecil
hingga
dewasa, dan tanpa doa serta perjuangan mereka penulis tidak akan
menjadi
sebesar dan setangguh sekarang.
2. Adik tersayang Aditya Bagus Prapanca yang telah memberikan
doa serta
dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga Besar datuk Sarbini dan Datuk Adam tercinta yang
selalumemberikan dukungan dan selalu mendoakan dalam
menggapai
keberhasilan,dan mengharapkan sesuatu yang baik.
4. Teruntuk Kurniawan Alet terimakasih atas ketersedian waktunya
yang
telah banyak memotivasi, mensuport, dan telah sabar menjadi
tempat
berkeluh kesah saat down karena skripsi, Terimakasih banyak.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan lampung tempat menuntut
ilmu
pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga yang tidak
bisa
penulis lupakan.
-
vii
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap Nadia Intan Permata Sari, merupakan anak pertama
dari 2
saudara,dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 12 Agustus 1998,
Dari pasangan
bapak Sahbuddin dan ibu Rumyati.
Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Darul
Ulum
Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kemudian Melanjutkan
Sekolah
Dasar di SDN 1 Sanggi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan
ke SMPN 1
Bandar Negeri Semuong lulus pada tahun 2012 dengan masa studi 3
Tahun.
Penulis melanjutkan pendidikan SMKN Unggul dan Terpadu,
Kecamatan Anak
Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2015 penulis
terdaftar sebagai
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan
Study
Agamaagama Jurusan Pemikiran Politik Islam. Demikian riwayat
hidup penulis
yang pernah penulis jalani selama menempuh pendidikan di
perguruaan tinggi.
Bandar Lampung, 15 Januari 2020
Penulis,
Nadia Intan Permata Sari
-
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirohmanirohim..
Segala puji bagi Allah SWT yang telah tercurahkan karunia nya
bagi
seluruh umat manusia di dunia, shalawat dan salam semoga selalu
tercurahkan
kepada Habibana waNabiana waMaulana Muhammad SAW, serta para
sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai akhir
zaman.
Berkat rahmat, inayah, dan nikmat kemudahan yang Allah SWT
berikan,
penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini
berupa skripsi, yaitu
sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu
dalam jurusam
Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.
Dengan judul: “Kekuasaan Negara Perspektif Politik Islam
(Analisis
Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad SAW)”.
Penulis menyadari bahwa karya ini bukan hanya karya pribadi
penulis,
tetapi sebagain merupakan buah dari pemikiran dan pemberian ide
dari orang-
orang yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan
semangat kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir
skripsi ini dengan
lancar. Untuk itu penulis ingin menyapaikanrasa terimakasih yang
tidak terhingga
kepada seluruh pihak yang banyak membantu, berjasa dalam
penyelesaian skripsi
ini, kepada yang terhormat:
-
ix
1. Bapak Prof. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas
Islam Negeri
Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas
Ushuluddin dan
studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.si selaku ketua jurusan Pemikiran
Poltik Islam
dan Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M.si selaku seketaris jurusan
Pemikiran
Politik Islam yang telah membantu dan mempermudah segala proses
yang
menyangkut.
4. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag serta Bapak Dr.
M.Sidi
Ritaudin, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang
telah
memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran
serta
ketelitiannya dalam penyusunan skripsi ini jurusan.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pemikiran Politik Islam serta
seluruh pengajar di
Fakultas Ushuluddin dan studi Agama yang telah mendidik dan
memberikan
ilmu pengetahuannya kepada penulis selama Tholabul Ilmi di
Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Kepala UPT perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Kepala
Perpustakaan
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta Kepala Perpustakaan
Daerah
Provinsi lampung terimakasih atas diperkenankannya penulis
meminjam
literatur yang dibutuhkan.
7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ushuluddin dan studi Agama
UIN Raden
Intan Lampung yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga
selesainya
penulisan skripsi ini.
-
x
8. Teruntuk Sahabat seperjuangan ku Ayu Meta Sari, Anita
Agustina, Unila,
Nopi Mini Sari, Yunie Risma Riyantie, Kitri Lestari, Veiga
Meidian Pratiwi.
serta sahabat ku sedari awal perkuliahan Ratu Suci Ramdayanah
dan Rusli
Kurniawan. Terimakasih atas canda dan tawa selama penulis duduk
di bangku
perkuliahan, serta saling memotivasi dan saling menyemangati
satu sama lain.
9. Teruntuk Sahabat ku sedari kecil Ade Lasari terimakasih atas
canda dan
tawanya selama ini. Serta sahabat ku Yunita Indriyani,
terimakasih sudah
menjadi sahabat terbaik ku.
10. Teruntuk Adik-adik kosan Taufiqi Khoirunnisa, Ngalifatul
Hikmah, Dwi
Monica, dan Salbiah. Yang selalu membantu dan selalu
mensuport.
Terimakasih banyak.
11. Teman-teman seperjuangan ku jurusan pemikiran politik islam
angkatan 2015.
Khususnya Kelas PPI B Terimakasih atas segala warna yang telah
kalian
berikan.
Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis utarakan, semoga
skrispsi
ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan
dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Amin Yarobbal
Alamin.
Bandar Lampung, 15 Januari 2020
Penulis,
Nadia Intan Permata Sari
-
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
......................................................................................
i
ABSTRAK
......................................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN
...............................................................................
iii
HALAMAN
PERSETUJUAN.......................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN
........................................................................
v
MOTTO
..........................................................................................................
vi
PERSEMBAHAN
...........................................................................................
vii
RIWAYAT HIDUP
........................................................................................
viii
KATA PENGANTAR
....................................................................................
ix
DAFTAR ISI
...................................................................................................
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
......................................................................................
1 B. Alasan Memilih Judul
.............................................................................
2 C. Latar Belakang Masalah
.........................................................................
3 D. Rumusan Masalah
..................................................................................
7 E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
.............................................................. 7 F.
Metode Penelitian
..................................................................................
8
BAB II KONSEPSI KEKUASAAN DAN POLITIK ISLAM
A. Pengertian Kekuasaan
.............................................................................
11 B. Sumber-Sumber Kekuasaan
...................................................................
13 C. Bentuk-Bentuk Kekuasaan
....................................................................
17 D. Pengertia Politik Islam
............................................................................
22 E. Tinjauan Pustaka
....................................................................................
25
-
xii
BAB III RAGA POLITIK ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN ISLAM
NABI MUHAMMAD SAW
A. Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum Timbulnya Piagam Madinah
..................................................................................................
27
B. Terbentuknya Piagam Madinah Pada Masa Pemerintahan Islam Nabi
Muhammad SAW
..................................................................................
32
C. Prinsip Perlindungan menurut Piagam Madinah
.................................... 50 D. Kekuasaan Politik Islam
Pada Masa Pemerintahan Nabi
Muhammad Saw
.....................................................................................
56
BAB IV KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(ANALISIS PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA NABI MUHAMMAD
SAW)
A. Analisis Konsep Kekuasaan dalam Politik Islam
................................ 63 B. Analisis Prinsip
perlindungan piagam madinah ..................................
69
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
...........................................................................................
73 B. Saran
.....................................................................................................
73
DAFTAR PUSTAKA
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. PenegasanaJudul
Judulamerupakan halayang penting dariakarya ilmiah,akarena
judulaakan
memberikanagambaran tentangaisi skripsi. Adapunajudul karya
ilmiahayang
penulisabahas dalamaskripsi iniaadalah: “Kekuasaan Negara
Perspektif
Politik Islam (Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi
Muhammad
SAW)”.
“Kekuasaan” berasaladari kata “kuasa” yangaartinya,
kemampuanaatau
kesanggupanauntuk melakukan sesuatuadengan kekuatan,1
jabatanaatau
kedudukan tertinggiadalam sebuah negara ataualembaga yang
didudukiaoleh
seorang kepalaanegara yang dipilih secara demokratisamaupun
secara
aklamasiaatau turunan.
Nabi Muhammad dilahirkan dari kalangan yang mulia, ayahnya
adalah
keturunan dari bani Hashim, salah satu suku Quraysh yang paling
terpandang
di makkah.2 Nabi Muhammad dilahirkan pada hari ke 12 bulan
rabiul awal
tahun 570 M bertepatan dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad
adalah
seorang pemimpin yang sangat berhasil dengan menerapkan
demokrasi yang
sesungguhnya. Kota Madinah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan
para
sahabatnya dengan dasar-dasar agama Islam yang kokoh. Di kota
inilah
1 Nurcholis Madjid, dalam munawir sadzali, islam dan tata
negara. ( Jakarta: UI-Press,
1990).h. 137 2 Fuad Hashem, Sirah Muhammad Rosulullah suatu
penafsiran ( Bandung : Mizan,
1992).h.78.
-
2
kemudian Nabi Muhammad Saw membangun masyarakat islam yang
adil,
makmur dan sejahtera berdasarkan Al-Qura‟an.3
Denganademikian yangadimaksud dariajudul skripsi iniayaitu
Penulis
membahas tentang bagaimana konsep kekuasaan secara umum dan
penulis
membahas mengenai politik islampemerintahan pada masa Nabi
Muhammad
Saw, yaitu tentang Piagam Madinah, namun penulis lebih
memfokuskan
mengenai diskripsi dasar negara prinsip Perlindungan menurut
Piagam
madinah.
B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan Objektif Ilmiah
a. Kekuasaan dalam politik islam diketahui bahwa pandanganaislam
tidak
hanyaasebatas kebijakan dalamainstitusi terkecil
sekalipunaseperti
rumah tangga.aPolitik atau biasa disebutasiyasah adalah
caraauntuk
mengatur urusanakehidupan bersama untukamencapai
kesejahteraan
dunia danaakhirat. Ia muncul dalamadunia publik
maupunadomestik,
kultural danastruktural, personal maupunkomunal. Meskiadalam
perkembangannya,apolitik mempunyai penyempitanamakna menjadi
istilah politikapraktis, politik struktural,aperebutan
kekuasaanauntuk
kepentingan diriaatau sebagian orang danabesifat sesaat,
bukanauntuk
kepentinganamasyarakat luas dan untukamasa depan
yangapanjang.
Kekuasaan yangasejalan dengan politik islamaialah kekuasaan
yang
sepertiadicontohkan RasulullahaSaw.
3Husein Haekal, Sejarah Hidup Muhammad ( Jakarta : Lentera Antar
Nusa, 2010).h. 51.
-
3
b. Penulis ingin mengetahui konsep kekuasaan secara umum,
dan
mengetahui Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan
Menurut
Piagam Madinah
2. Alasan Subjektif Ilmiah
a. Fenomena ini menarikaperhatian saya untukadijadikanabahan
penelitian,akarena belum adaayang mengangkatamasalah
iniasehingga
masih actualauntuk dibahas.
b. Judul penulis angkat adaakaitannya
denganakonsentrasiajurusan
pemikiranapolitik islam, selainaitu penelitian iniadidukung
dengan
saranaadan prasanaaserta literaturayang memadaiasehingga
memungkinkanapenelitian ini dapatadiselesaikan.
C. Latar Belakang Masalah
Di zaman modern sekarang bidang politik memang harus diterjuni
secara
profesional dan tidak seyogyanya dimasuki secara amatiral,
perkembangan
zaman telah menuntut spesialisasi dan pembagian tugas dalam
kehidupan
masyarakat modern politik .
Di kalangan kaum muslimin, di butuhkan kader-kader politik
yang
tangguh beraqidah dan menguasai persoalan politik serta
kaitannya dengan
persoalan social,ekonomi,budaya,psikologi dan lain sebagainya.
Kebanyakan
perilaku politik belum bersedia menggunakan moralitas dan etika
Qur‟an
dengan konsekuen. Di samping itu situasi umum memang
mencerminkan
berlakunya low politis, sehingga lebih mudah berenang menurut
arus dari
pada melawan arus. Para politikus pemimpin lebih mementingkan
kekuasaan
-
4
semata tidak untuk orang banyak mereka lebih mementingkan
dirisendiri.
Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan pada pemerintahan Nabi
Muhammad
SAW.
Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 M. dikota
mekkah.
Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muthalib seorang kepala
suku
Quraisy yang besar pengaruhnya dikalangan orang-orang Arab.
Ibunya adalah
Aminah binti Wahab dari bani Zuhrah, baik dari ayahmaupun
ibunya
keduannya berasal dari Silsilah Nabi Ibrahim dan Ismail.4
Munculnya Nabi Muhammad Saw pada waktu itu, bangsa Arab
sedang
melewati suatu masa jahiliyah, semua kehidupan Arab terjerumus
kedalam
kenistaan, penyembahan berhala dan politeisme, dan pelanggaran
sosial
merupakan tatanan masyarakat pada waktu itu.5
Nabi Muhammad Saw ketika mulai menyiarkan agama Islam yang
beliau
terima dari Allah Swt dimekkah, kota ini memiliki sistem
kemasyarakatan
dibawah pimpinan suku bangsa Quraisy, akhirnya kemudian Nabi
bersama
sahabatnya hijrah ke Madinah karena tidak betah terhadap
kekejaman dan
kebencian yang brutal dari orang Quraisy, kemudian Nabi
menyalurkan
perhatiannya untuk mencari tempat baru untuk kegiatan
dakwahnya,6 di
Mekkah Nabi telah memperoleh sekelompok pengikut yang sangat
sedikit
jumlahnya.7
4 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, diterjemahkan oleh Gufron A.
Mashadi (Jakarta :
Rajawali Press, 1996).h. 275. 5 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah
Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang,
1998).h.18. 6 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari berbagai
Aspeknya, (Jakarta : UI Press 1986).h. 92.
7 Fazlur Rahman, islam (Bandung : Putaka, 1984).h.12
-
5
Dari kacamata sejarah dapat diketahui bahwa, Nabi hijrah ke
Madinah
pada tahun 622 M, ada dua aktifitas yang dilakukan sesampainya
di Madinah
yaitu mendirikan Masjid Quba dan Kota Madinah.8 Kota madinah
atau
dikenal juga Yatsrib, sebelum datangnya islam selalu diwarnai
pertikaian dan
permusuhan antar golongan dan suku, yaitu suku Aus dan Khazraj.
Demikian
juga pertikaian antara keduanya dengan suku-suku dari golongan
yahudi.
Pertikaian suku Aus dan Khazraj tersebut selalu menguntungkan
pihak
Yahudi. Wasfi menyebut peperangan antara suku Aus dan Khazraj
tersebut
dengan perang Samir. Yang paling dasyat adalah perang di hari
Bu‟ats yang
terjadi tahun 618 M. Pertikaian Aus dan Khazraj itu karena ulah
yahudi yang
senantiasa berusaha merobek-robek persatuan dua suku
tersebut.9
Dengan berakhirnya perang Bu‟ats, maka berakhir pula pertikaian
antara
suku Aus dan Khazraj. Hijrah Nabi Muhammad merupakan titik balik
dari
karir beliau terhadap kebangkitan dan kejayaan Islam. Nabi
Muhammad
mampu memberikan kehidupan yang lebih tentram, damai dan
sejahtera
dibawah naungan ajaran Islam yang mulia.10
Tidak lama Nabi menetap di Madinah, atau menurut ahli sejarah
belum
cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di Madinah beliau
memaklumatkan
suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara
komunitas-
komunitas yang merupakan komponen masyarakat majmuk di
Madinah.
8Muh. Tahir Azhary, Negara Hukum Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi
Hukum Islam dan Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan
Masa Kini ( Cet. I;
Jakarta:Bulan Bintang, 1992).h.25. 9Suyuti Pulungan,
Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah, (Yogyakarta:
Ombak, 20140. h. 40. 10
Harun Nasution, Teologi Islam dan analisa Perbandingan. h.3.
-
6
Piagam itu dikenal sebagai “Piagam Madinah”. Piagam Madinah
adalah
undang-undang negara yang mengatur kehidupan bernegara dari
seluruh
komunitas majmuk di Madinah.11
Ibnu Ishaq adalah perowi utama dari naskah piagam, beliau
memberikan
keterangan mengenai piagam madinah, bahwa:
“Rasulullah telah menulis suatu “piagam” di antara orang-orang
muhajirin
dan Anshor yang memuat tentang perjanjian dengan kaum
Yahudi,
mengakui akan agama mereka dan harta benda mereka”.
Menurut Watt, sebagaimana dikutip Ahmad (1973: 73) keterangan
ibnu
ishaq tersebut mengandung dua unsur peting, yaitu:
1. Piagam yang tertulis itu adalah mengatur hubungan antara
sesama kaum muslimin, antara orang-orang Muhajirin yang datang
dari
makkah danjuga orang-orang Anshor yang menjadi penduduk asli
madinah.
2. Piagam itu adalah perjanjian antara kaum muslim di satu
pihak, dengan kaum Yahudi di pihak lainnya yang memuat pengakuan
dan
perlindungan terhadap agama mereka.
Berdasarkan dua unsur penting tersebut Muhammad Cholid
memberikan
penilaian terhadap Piagam Madinah bahwa; “Sebagian dari
kandungan itu
ialah dasar-dasar negara islam yang didirikannya. Isinya yang
paling tegas
ialah bekerja untuk mengatur suatu umat yang membentuk suatu
masyarakat
dan menegaskan suatu pemerintahan”.
Adapun isi dasar negara menurut piagam madinah adalah tentang
prinsip
persatuan umat, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan beragama,
prinsip
persamaan, prinsip keadilan, prinsip perlindungan, prinsip
perdamaian,
11
Ahmad Salabi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka
al-Husna, 1993).h.
87.
-
7
prinsip solidaritas sosial, dan prinsip mamperlakukan hak dan
kewajiban yang
sama terhadap setiap pemeluk agama.
Adapun penjelasan diatas, peneliti merasa tertarik untuk
menganalisis
tentang kekuasaan negara perspektif islam dan dasar negara
piagam madinah
mengenai Prinsip Perlindungan, peneliti memberi judul skripsi
ini dengan
judul “Kekuasaan Negara Perspektif Politik Islam (Analisis
Pemerintahan
Islam Di Masa Nabi Muhammad Saw).12
D. Rumusan Masalah
a. Bagaimana Konsep Kekuasaan Secara Umum?
b. Bagaimana Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan Menurut
Piagam
Madinah?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Kita tahuabahwa setiapausaha yang kitaalakukan
memilikiatujuan,
samaahalnyaadenganakarya ilmiahaini memilikiatujuanayaitu:
a. UntukaMengetahui Konsep Kekuasaan Secara Umum.
b. Untuk Mengetahui Diskripsi Dasar Negara Prinsip
Perlindungan
Menurut Piagam Madinah.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:
a. Manfaatateoritis
12
Ahmad, Zainal Abidin, Piagam Nabi Muhammad Saw, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1973).
-
8
Secaraateoritis, hasil penelitianaini
diharapkanadapatamenambahadan
memperluasawawasan keilmuwan,akhususnya dalamabidangailmu
politikaislam.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan
referensi bagi
fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas
ushuluddin
jurusan pemikiran politik islam.
F. MetodeaPenelitian
1. Jenis danaSifat Penelitian
a. JenisaPenelitian
Dariapembahasannya jenisapenelitainayang digunakanaialah
kepustakaana(Library Research), yaituamengumpulkan dataaatau
karyaatulisailmiah yangabertujuanadenganaobjek
penelitianaatau
mengumpulkanadata yang bersifatakepustakaan atauatelaahayang
dilaksanakanauntuk memecahkanamasalah tertentu.13
b. SifataPenelitian
Sifatapenelitian ini
bersifatadeskriptifkualitatifayangabertujuanauntuk
mengungkapkanaberbagai
informasiakualitatifadenganapendeskripsian yangasangat
teliti.14
13
Saifudin Amar, Metod Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Offset, 2001).h. 5. 14
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung
: Remaja
Rosdakarya, 2007).h. 60-61.
-
9
2. SumberaData
a. DataaPrimer
DataaPrimeraadalahadata yangadiperoleh atau
langsungadikumpulkan
oleh penelitiadariasumberapertama.15
Yangamenjadi dataaprimer
dalamapenulisanainiaadalah dataayang
diperolehalangsungadariabuku
atau jurnal Piagam Madinah, buku-buku mengenai pemerintahan
pada
masa Nabi Muhammad atau buku sirah nabawiyah dan data-data
berdasarkan karya-karya yang terkait dengan objek
pembahasan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah jadi, atau dipublikasikan
untuk
umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan,
menyajikan
dan mengolah. Data sekunder juga disebut dengan data
tersedia.16
3. MetodeaPengumpulan Data
Penelitianaini termasuk penelitianakepustakaan makaadari itu
metode yangadigunakan ialahapengumpulan dataaliterature
yaitu
bahanapustaka yangakoheren dengan objek pembahasan yang
dimaksud.17
4. Pendekatan
Dilihatasecara metodologisnya,apendekatan iniayaitu
pendekatan
sosioahistoris yaitu suatuapendekatan yangadigunakan untuk
mengetahuialatar belakangasosio pemikiranapolitik
atauapemerintahan
15
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung :
Alfabeta, 2008).h.137. 16
Ibid. h. 40. 17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1990).h. 24.
-
10
dari seorangatokoh, yangapada dasarnya pemikiranaseorang
tokoh
itudatang dariahasil interaksiadengan lingkungannya.aPenelitian
ini
jugaamenggunakan pendekatanahermenneutik, yangakedepannya
diharap bisaamemberikan maknaaatau penafsiran
danainterpretasi
terhadapafakta-fakta sosioahistoris yang berkaitanadengan
peristiwa-
peristiwaamasa lampau sesuaiadengan konteksnya.18
5. AnalisisaData
Analisisadata merupakan suatuaproses mnegurutkanadan
mengorganisasikanadata kedalampola,akategori dan
satuanauaraian
dasar sehinggaadapat ditemukanatema dan dapat
dirumuskanahipotesis
kerjaasepertiyang disarankanaoleh data.
Setelahamelakukan analisisadata maka penulisamanarik
kesimpulanamenggunakan metodeadeduksi. Metode deduksiayaitu
suatu metodeayang digunakanauntuk mengambilakesimpulan-
kesimpulanadari suatu uaraian-uraianyangabersifat
umumakepada
uraianayang bersifatakhusus.19
18
Komaruddin Hidayat,Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian
Hermaunentik,
(Jakarta: Paramadian, 1996).h. 12-15. 19
Anton Bakker Dan Achmad Charis Zubair,Metodologi Penelitian
Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1990).h. 21.
-
11
BAB II
KONSEPSIaKEKUASAAN DAN POLITIK ISLAM
A. PengertianaKekuasaan
Istilahakekuasaan terbentuk dariakata kuasa dengan
imbuhanaawalan ke
dan akhiranaan. Dalam KamusaBesar BahasaaIndonesia,akata
kekuasaan
diberiaartiaadengan kuasia(untukamengurus,amemerintah,
danasebagainya);
kemampuan;akesanggupan; kekuatan.20
aSedang kata kuasaasendiri diberi
arti :
1. Kemampuanaatau kesanggupana(untuk berbuat sesuatu);akekuatan
(selain
badanaatau benda)
2. Kewenanganaatas sesuatu atau untukamenentukan
(memerintah,
mewakili,amengurus, danasebagainya) sesuatu
3. Orangayang diberi kewenanganauntuk mengurus (mewakiliadan
sebagainya)
4. Mampu,asanggup, kuat
5. Pengaruha(gengsi, kesaktian danasebagainya) yang adaapada
seseorang
karenaajabatannya (martabatnya).21
Pengertianaleksikal di atas menunjukkanabahwa kata
kekuasaanaselain
merujukakepada makna bendaa(kemampuan, kesanggupan,adan
kekuatan),
20
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka,
1983).h.529. 21Ibid., h. 528.
-
12
jugaamerujuk kepadaamakna sifat. Dan dapatapula bermakna
benda,ayakni
orang yangadi beri kewenangan.aDari sini kemudian, tampakabahwa
untuk
kataabersangkutan perubahanamorfologis kurang
membawaapengaruh
semantik.aMeskipun begitu, dariaanalisis ini terlihat
bahwaamakna yang
mendasar dariakekuasaan dapat disimpulkanadalam tiga
arti,ayaitu
kemampuan,akewenangan, dan pengaruh.aKetiga makna ini
terlihatadalam
defenisi kekuasaanaang diberikan para ilmuwanapolitik.
Robert A.aDahl mengemukakanabahwa istilah kekuasaanamencakup
kategoriahubumgan kemanusiaan yangaluas, misalnya, hubungan
yangaberisi
pengaruh, otoritas,apersuasi, dorongan, kekerasan,atekanan,
danakekuatan
fisik.22
Tetapiadalam karyanyaayang berjudul Modenr PoliticalaAnalisis,
ia
mengemukakanabahwa kekuasaan adalahaasejenis pengaruh
yangadisertai
doronganaberupa sanksi bagiayang melanggar.23
Keduaakonsep pernyataan
ini tidakakonsisten, sebab dalamapernyataan pertama
konsepakekuasaan
bersifat umumamencakup segala jenisahubungan yang
disertaiapengaruh dan
sanksi. Sifatainkonsistensi pendapataini tidak
dipersoalkanakarena Dahl
memangamengakui bahwa beberapaaistilah politics, termasuk
“control”,”power”,”authority” dan “influence” mempunyaiaarti
yang sukar
dipahami dannkompleks. Hal itu menyebabkanaabanyak ilmuwan
menggunakannyaatanpa memberi batasanahanya karena asumsi
bahwaamakna yang dimaksudatelah dipahami pembacanya.aDahl
sendiri
22 Robert A. Dahl,”Power”dalam David L.Sills,op.cit.XII, h. 407.
23
Ibid., h. 47.
-
13
menggunakanaistilah-istilah tersebut danasaling
mempertukarkanatempatnya
apabila hal ituamemungkinkan.24
Pandanganayang serupa dikemukakanaHarold D. Lasswelladalam
artikelnya “Psychologyaand Political Scienceain the
U.S.A”.aDengan
pendekatan psikologis,aia melihat kekuasaan sebagaiahubungan
kemanusiaan
yang diharapkanaterwujud, dan dalamakenyataannya, diberi
sanksiaberupa
hukuman yangakeras.25
Membahasamasalah kekuasananampaknyaamerupakan suatuahalayang
sangat pentingakarena hakekat dariapadaakepemimpinan
adalahamasalah
pengaruh danahakekat dari pengaruhaadalah kekuasaan,
sepertiadikemukakan
oleh JosephaReitzadan Linda N Jewell (1985),ayangamengatakan
“influenceais the process byawhich managersaaffect
otherabehavior”. “Power
is theaabilityato exertainfluence”.
Keberhasilanaseorang pemimpin banyakaditentukan oleh
kemampuannya
dalamamemahami situasi sertaaketrampilan dalam
menentukanamacam
kekuasaanayang tepat untuk meresponatuntutan situasi.
Kekuasanaseperti
dikemukan olehaGary A Yukl (1989) adalahapotensi agen untuk
memengaruhiasikap dan perilaku orangalain (target person),
sementaraaDavid
dan Newstrooma(1989) membedakan kekuasaanadan kewenangan,
kekuasaan
adalah kemampuanauntuk memengaruhi orangalain sedangkan
wewenang
merupakan pendelegasianadari manajemen yang lebihatinggi
.
24
Ibid. h. 25-26. 25
Harold D. Lasswell,”Psycology and Political Science in the
U.S.A”dalam UNESCO,
Contemporary Political Science,(Liege: G. Thone, 1950), h.
534.
-
14
B. Sumber-SumberaKekuasaan
Ada pun sumberakekuasaan itu sendiriaada 3 macam,yaitu:26
1. Kekuasaanayang bersumber padaakedudukan
a. Kekuasaan formal atau Legal (French & Raven 1959).
Contohnya
komandan tentara, kepala dinas, presiden atau perdana
menteri.
Kendali atas sumber dan ganjaran (French & Raven 1959).
Contoh :
Majikan yang menggaji karyawannya, pemilik sawah yang
mengupah
buruhnya, kepala suku atau kepala kantor yang dapat memberi
ganjaran kepada anggota atau bawahannya.
b. Kendali atas hukum (French & Raven 1959). Kepemimpinan
yang
didasarkan pada rasa takut. Contohnya preman-preman yang
memunguti pajak dari pemilik toko. Para pemilik toko
informal
menuruti kehendak para preman itu karena takut mendapat
perlakuan
kasar. Demikian pula anak kelas satu SMP yang takut pada
senior
kelasnya yang galak dan suka memukul sehingga kehendak
seniornya
itu selalu dituruti.
c. Kendali atas informasi (Pettigrew, 1972). Siapa yang
menguasai
informasi dapat menjadi pemimpin. Contohnya orang yang paling
tahu
jalan diantara serombongan pendaki gunung yang tersesat akan
menjadi seorang pemimpin. Ulama akan menjadi pemimpin dalam
agama. Ilmuan menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan.
26
Dikutip dari http;//Sumber Kekuasaan com., Artikel, 23 November
2010.
-
15
d. Kendali ekologik (lingkungan). Sumber kekuasaan ini dinamakan
juga
perekayasaan situasi . Meliputi :
• Kendali atas penempatan jabatan. Seorang atasan atau
manager
mempunyai kekuasaan atas bawahannya karena ia boleh
menentukan
posisi anggotanya.
• Kendali atas tata lingkungan. Kepala dinas tata kota berhak
memberi
izin bangunan. Orang-orang ini menjadi pemimpin karena
kendalinya
atas penataan lingkungan.
Kekuasaan Berdasarkan Kedudukan memiliki pengaruh potensial
yang berasal dari kewenangan yang sah karena kedudukannya
dalam
organisasi terdiri dari: Kewenangan Formal dan Kekuasaan
Pribadi.
Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak
prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan
dengan
kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.
Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol
dan
penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengan
kedudukan
formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hirarki organisasi,
makin
banyak kontrol yang dimiliki orang tersebut terhadap sumber daya
yang
terbatas. Kontrol terhadap hukuman merupakan kapasitas untuk
mencegah
seseorang memperoleh imbalan. Kontrol terhadap informasi
menyangkut
kontrol terhadapaakses terhadap informasiamenyangkut
kontrolaterhadap
akses terhadapainformasi penting maupunakontrol
terhadapadistribusinya
-
16
kepada orangalain. Kontrol ekologisamenyangkut
kontrolaterhadap
lingkungan fisikaateknologi dan metodeapengorganisasian
pekerjaan.
2. Kekuasaanayang bersumber padaakepribadian
Berasaladari sifat-sifatapribadi.
a. Keahlianaatau keterampilana(French & Raven
1959).aContohnya
pasien-pasienadi rumah sakit menganggapadokter
sebagaiapemimpin
karena dokterlah yang dianggap sebagai ahli untuk
menyembuhkan
penyakitnya.
b. Persahabatanaatau kesetiaan (French & Raven 1959).
Sifatadapat
bergaul, setiaakawan atau setia kepadaakelompok dapat
merupakan
sumber kekuasaanasehingga seseorang dianggapasebagai
pemimpin.
Contohnyaapemimpin yayasan pantiaasuhan dipilih
karenaamemiliki
sifat sepertiaIbu Theresa.
c. Kharismaa(House,1977). Ciri kepribadianyang menyebabkan
timbulnyaakewibawaan pribadi dariapemimpin juga
merupakanasalah
satu sumberakekuasaan dalam prosesakepemimpinan.
Kekuasaanapribadi menjelaskan bahwaakelompok
sumberakekuasaan
berdasarkanakedudukan akan berlimpahapada orang-orang
yangasecara
hirarki mempunyaiakedudukan dalam organisasi.aPengaruh potensial
yang
melekatapada keunggulan individuaterdiri dari:
Kekuasaanakeahlian
(expert power),aKekuasaan kesetiaan (referent power),adan
Kekuasaan
karisma.
-
17
Kekuasaanakeahlian (expert power)amerupakan kekuasaanayang
bersumber dariakeahlian dalam memecahkanamasalah tugas-tugas
penting.aSemakin tergantung pihakalain terhadap
keahlianaseseorang,
semakin bertambahakekuasaan keahlian (expert power)aorang
tersebut.27
Kekuasaanakesetiaan (referene power)amerupakan
potensiaseseorang
yang menyebabkanaorang lain mengagumi danamemenuhi
permintaan
orangatersebut. Referente poweraterkait dengan
keterampilanainteraksi
antarapribadi, seperti pesona,akebijaksanaan, diplomasiadan
empati.28
Maksudadari kekuasaan kesetiaanaadalah sebuah
potensiadimiliki
oleh seseorangayang menjadikannya dikagumiasama orang
lain,asehingga
pengaruh darinyaaterhadap orang lainadengan bijaksana
setiapaorang yang
dipengaruhinyaaakan melaksanakanadengan sendirinya.
Kekuasaanakarisma merupakan sifatabawaan dari seseorangayang
mencakupapenampilan, karakter danakepribadian yangamampu
memengaruhi orangalain untuk suatu tujuanatertentu.29
3. Kekuasaanayang bersumber padaapolitik
a. Kendaliaatas proses pembuatanakeputusan (Preffer &
Salanick, 1974).
Ketua menentukanaapakah suatu keputusanaakan dibuat dan
dilaksanakanaatau tidak.
b. Koalisia(stevenson, pearce & porter 1985).aDitentukan
hakadan
wewenangauntuk membuat kerjasamaadalam kelompok.
27
Ibid. 28
Ibid. 29
Ibid.
-
18
c. Partisipasia(Preffer, 1981). Pemimpin yangamengatur
pastisipasiadari
masing-masingaanggotanya.
d. Institusionalisasi.aPemimpin agama menikahkanasuami istri.
Notaris
atau hakimamenetapkan berdirinyaasuatu perusahaan.
C. Bentuk-BentukaKekuasaan
Gagasanatradisional tentang kekuasaanadifokuskan pada
individuadan
pelaksanaanakekuasaannya. Kekuasaanaadalah sesuatu yangdipegang
dan
ditanganiamanusia, berdasarkanasumber-sumber kekuasaanatertentu.
French
dan Raven (1959)amenyatakan bahwa Aadapat memiliki
kekuasaanaatas B
berdasarkanapada lima jenis kekuasaan.aDasar-dasar kekuasaan
iniadibedakan oleh arti tindakan Aaterhadap B dan hubunganayang
mereka
hasilkan.30
1. Kekuasaanamemberi ganjarana(Reward Power) adalahakekuasaan
untuk
memberiakeuntungan positif atauapenghargaan kepada
yangadipimpin.
Tentu hal iniabisa terlaksana dalamakonteks bahwa
sangapemimpin
mempunyaiakemampuanadan sumberdaya untukamemberikan
penghargaanakepada bawahan yangamengikuti arahan-arahannya.
Penghargaanabisa berupa pemberianahak otonomi atas
suatuawilayah
yang berprestasi,apromosi jabatan, uang,apekerjaan yang
lebihamenantang dsb. Contoh:aApabila seorang pegawaiadapat
bekerja
melebihi target,amaka karyawan tersebutaakan mendapat
insentifaberupa
uang.
30
Dikutip dari Tyas Virginita R., “Bentuk-Bentuk
Kekuasaan”,Artikel, 28 Desember
2009.
-
19
2. Kekuasaanayang memaksaa(Coercive Power) yakniakekuasaan
yang
didasari karenaakemampuan seorang pemimpinauntuk memberi
hukuman
dan melakukanapengendalian. Yang dipimpinajuga menyadari
bahwa
apabila dia tidakamematuhinya, akan ada efekanegative yang
bisaatimbul.
Pemimpinayang bijak adalah yangabisa menggunakan
kekuasaanaini
dalam konotasiapendidikan dan arahanayang positif kepada
anakabuah.
Bukan hanyaakarena rasa senang-tidak senang,aataupun
faktor-faktor
subjektifalainnya. Contoh: seorangapajurit datang terlambatasaat
bekerja,
maka komandannyaaakan memberiahukuman.
3. Kekuasaanayang sah (Legitimate Power)ayakni kekuasaan
yangadimiliki
seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu
organisasi
atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang
(authority) kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah, yang
harus
didengar dan dipatuhi oleh anak dan anak buahnya. Bisa
berupa
kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang
kepala
sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang
pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Contoh: seorang
dosen
akan mulai memberikan materi saat isi kelas diam dan tenang,
apabila di
dalam kelas masih gaduh maka dosen tidak mau mengajar.
4. Kekuasaanareferen (Referent Power)aadalah kekuasaanayang
timbul
karena kharisma, karakteristik individu, keteladanan atau
kepribadian
yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah
apabila
saya mengagumi dan memuja anda, maka anda dapat berkuasa atas
saya.
-
20
Contoh: dalam suatu partai politik, si B terpilih menjadi ketua
partai
tersebut karena ia dipandang sebagai pribadi yang baik,
bersahaja dan
mengayomi.
5. Kekuasaanaahli (Expert Power)ayakni kekuasaan
yangaberdasarkan
karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang
tertentu,
sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa
pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran
konseptualadan teknikal. Kekuasaanaini akan terus
berjalanadalam
kerangka sangapengikut memerlukanakepakarannya. Kekuasaan
kepakaran bisaaterus eksis apabila ditunjangaoleh referent
poweradan
legitimate power.aContoh: seorang pasienapercaya pada
hasiladiagnose
dokter atas penyakitayang dideritanya,aseseorang percaya
padaaseorang
ilmuwan pada bidang,akarena ilmuwan tersebutatelah
membuktikanahasil
penelitianya.
Sementaraaitu, French dan Ravena(Gary A Yukl,
1994)amengidentifikasi
ada lima bentukakekuasaan yang dirasakanamungkin dimiliki
olehaseorang
pemimpin,ayaitu:
1. Kekuasaanaganjaran merupakanasuatu kekuasan yangadidasarkan
atas
pemberianaharapan, pujian, penghargaanaatau pendapatan bagi
terpenuhinyaapermintaan seseorangapemimpin
terhadapabawahannya.
2. Kekuasaanapaksaan yaitu suatu kekuasaanayang didasarkan
atasarasa
takut, seorang pengikut merasa bahwa kegagalan memenuhi
permintaan
-
21
seorang pemimpin dapat menyebabkan dijatuhkannya sesuatu
bentuk
hukuman.
3. Kekuasaanalegal yaitu suatu kekuasaanayang diperoleh
secaraasah karena
posisiaseseorang dalam kelompokaatau hirarhiakeorganisasian.
4. Kekuasaanakeahlian yaitu kekuasasaanayang didasarkan
atasaketrampilan
khusus, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin
dimana
para pengikutnya menganggap bahwa orang itu mempunyai
keahlian
yang relevan dan yakin keahliannya itu melebihi keahlian mereka
sendiri.
5. Kekuasaanaacuan yaitu suatuakekuasaan yang didasarkanaatas
daya tarik
seseorang,aseorang pemimpin dikagumiaoleh para
pengikutnyaakarena
memiliki suatuaciri khas, bentuk kekuasaanaini secara
populeradinamakan kharisma.aPemimpin yang memilikiadaya
kharisma
yang tinggiadapat meningkatkanasemangat dan
menarikapengikutnya
untuk melakukanasesuatu, pemimpin yang demikianatidak hanya
diterima
secara mutlakanamun diikutiasepenuhnya.
Kelimaakekuasaan tersebutaoleh John M Ivancevuchadan Michhael
T
Matteson (1987)adibagi dalm dua katogeriautama yaitu
organisasidan
pribadi. Kekuasaanganjaran dan kekuasaan dan
kekuasaanapaksaan
terutama ditentukanaoleh organisasi,akedudukanadan
kelompok-kelompok
resmi. Kekuasaanalegitimasi seseorang dapatadiubah
denganaperpindahan
orang,apenataan kembali jobadiscription atau
penguranganakekuasaan
melalui restrukturisasiaorganisasi.
-
22
Sedangkanakekuasan keahlian danakekuasaan referensi
sangatapribadi,
kekuasan tersebutamerupakan hasil dariakeahlian
individu.aKemampuan
seseorangadalam mengakses sumber-sumber,ainformasi
sertaadukungan
merupakanasumber kekuasaan sepertiayang dikemukakan
dariahasil
penelitiannyaaRosabeth M Kanter (1979), iaamengemukakan
keyakinannyaabahwa akar dariakekuasaan :
a) Aksesaterhadap sumber-sumber,ainformasi dan dukungan
b) Kemampuanauntuk dapat bekerjaasama dalam
melakukanapekerjaan
yangapenting kekuasaanaterjadi ketika seseorangatelah
mempunyai
saluran terhadap sumber-sumber keuangan, sumber-sumber
manusia,
teknologi, bahan-bahan, langganan dan sebagainya.
6. Kekuasaanainformasi. Dalamaperkembangan berikutnyaaRaven
bekerjasama denganaKruglanski menambahakekuasaan yangakeenam
yaitu kekuasaanainformasi. Kekuasaanainformasi
adalahkemampuan
pemimpinauntukamemengaruhi perilakuabawahannya dengan
menggunakan kelebihannyaamemiliki beberapa keteranganayang
diperlukan.
7. Kekuasaanahubungan. Pada tahuna1979 Hersey danaGoldsmith
mengusulkanakekuasaan ke tujuh yaituakekuasaan hubunganaatau
connection power.aKekuasaan hubungan adalahakemampuan
pemimpin
untukamemengaruhi perilakuabawahannya
denganamenggunakanaadanya
hubunganabaikadirinya dengan orang-orangatertentu
yangadipandang
penting danaberpengaruh baik diluaramaupun
didalamaorganisasi.
-
23
D. Pengertian Politik Islam
Politikaberasal dari kata politics (Inggris)ayang
menunjukkanasifat pribadi
atau perbuatan.aSecara leksikal, kataapolitisc berarti actingaor
judging
wisely, well judged, prudent.31
Politikakemudian terserapake dalam bahasa
Indonesiaadengan pengertian segalaaurusan dan
tindakana(kebijakan, siasat,
dan sebagainya)amengenai kebijakananegara atau terhadapanegara
lain,
kebijakan,acara bertindaka(dalam menghadapi atauamenangani
suatu
masalah).32
Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani
masalah-masalah
rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi
kemaslahatan dan
mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.
Istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang
berjudul
politea yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul
karya
Aristoteles yang berjudul politea.33
Kedua karya ini dipandang sebagai
pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari kedua
karya
inilah dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang
dipergunakan
untuk konsep pengaturan masyarakat.
Politik dalam bahasa Arab berarti siyasah (berasal dari kata
سياسة يسوس ساس
- - yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah
juga berarti
pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan34
Menurut al-Maqrizi
–sebagaimana dikutip Abdul Wahab Khallaf- arti kata siyasah
adalah
31
A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner‟s
Dictionary of Current
English (London: Oxford University Press, 1974), h.645. 32
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka,
1983), h. 763. 33
Ibid,h.26. 34
Louis Ma‟louf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-A‟lam (Beirut: Dar
al-Masyriq, 1986), h. 362.
-
24
mengatur.35
Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat
kebijaksanaan
pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan
membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai
suatu tujuan.
Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti
mengatur atau
memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.36
Dalam al-
Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan
membimbing
merekaake jalan yangamenyelamatkan. Siyasah adalahailmu
pemerintahan
untukamengendalikan tugasadalam negeri dan luaranegeri, yaitu
politik
dalam dan luaranegeri serta kemasyarakatanayakni
mengaturakehidupan
umum atasadasar keadilan danaistiqamah.37
Abdul WahabaKhallaf
mendefinisikanasiyasah sebagaiaundang-undang yangadiletakkan
untuk
memelihara ketertibanadan kemaslahatan sertaamengatur
keadaan.38
Padaaprinsipnya, definisiayang dikemukakanamemiliki
persamaan.
Siyasah berkaitanadengan mengatur danamengurus manusia
dalamahidup
bermasyarakat danabernegara dengan membimbingamereka kepada
kemaslahatan danamenjauhkannya dari kemudharatan.39
Dariabeberapa definisi yangatelah dikemukakan,
penulisamengambil
makna politikadalam arti yang luas.aPolitik tidak hanyaasebatas
kebijakan-
kebijakanadalam urusan pemerintahanadalam dan luar
negeri,atetapi
35
Wahab Khallaf, al-Siyasat al-Syar‟iyyah (al-Qahirah: Dar
al-Anshar, 1977), h. 4. 36
Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Vol. VI (Beirut: Dar al-¢adr,
1386/1968), h. 108. 37
Louis Ma‟louf, loc. cit. 38
Abdul Wahab Khallaf, op. cit., h. 4-5. 39
J. Suyuthi Pulungan, Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan
Pemikiran, Ed.I (Cet. I;
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 24.
-
25
termasuk padaakebijakan-kebijakan dalamainstitusi
terkecilasekalipun –
seperti rumahatangga. Politik atauasiyasah adalah caraamengatur
urusan
kehidupan bersamaauntuk mencapai kesejahteraanadunia dan
akhirat.aPolitik
adalah ruangayang sangat luas,aseluas ruang kehidupan itu
sendiri.aIa muncul
dalam duniaadomestik maupun publik,akultural maupun
struktural,apersonal
dan komunal.aAkan tetapi, dalam perkembangannya,apolitik
memiliki makna
yang semakinasempit menjadi istilahapolitik praktis,
politikastruktural,
perebutanakekuasaan untuk kepentinganadiri atau sebagian orang
danasesaat,
bukanauntuk kepentinganamasyarakat luas danamasa depanayang
masih
panjang.
Bertolakadari pengertianadi atas, politikamengandung duaamakna,
yaitu
politikadalam arti luas –sebagaimanaadikemukakan di atas-,adan
politik
dalamaarti sempit, yaituapolitik yang merupakanatanggung
jawabapengaturan
dan pemeliharaanaurusan umat danamasyarakat secara
keseluruhan.aPolitik
praktis yangasejalan dengan syariataIslam adalah politikayang
tidak terlihat
didalamnyaaperebutan kekuasaan,akekejaman, ketidakadilan,adan
lain-lain,
karenaaIslam meletakkanadasar pengaturan danapemeliharaan
urusanaumat
di atasalandasan hukum-hukumaAllah, bukan padaakediktatoran
penguasa
atau keinginanasekelompok orang. Penguasaahanyalah
pelaksanaapolitik
yang bersumberadari hukum-hukumaAllah swt.,
sedangkanamasyarakat
berperan sebagaiapengawas dan pengoreksiakehidupan politik
agarasenantiasa beradaadalam rel hukumasyara.
-
26
E. Tinjauan Pustaka
Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas
permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku
ataupun
dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah
sebelumnya
yang menjadi acuan penelitian ini diantaranya :
1. Penelitian berkenaan dengan judul penulis yaitu telah
dilaksanakan oleh
Zuraidah Hafni dengan judul “piagam madinah persfektif
kebudayaan”.
Zuraidah Hafni meneliti tentang peran piagam madinah
terhadap
masyarakat madinah ditinjau dari perspektif kebudayaan.
Keduanya
memang membahas perihal tentang piagam madinah akan tetapi
peneliti
membahas tentang dasar negara yang ada di piagam madinah
yaitu
mengenai prinsip perlindungan.
2. Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh M. Basir Syam dengan
judul
“Kebijakan Dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di
Madinah”.
M. Basir Syam meneliti tentang kebijakan dan prinsip kenegaraan
nabi
muhammad saw. M. Basir Syam lebih memfokuskan mengenai
kebijakan
pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Sedangkan
peneiliti
fokuskan disini adalah kekuasaan secara umum dan mengenai
dasar
negara Piagam Madinah tentang prinsip Perlindungan.
3. Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Latifah Awalin dengan
judul
“Dasar Negara Menurut Piagama Madinah”. Latifah meneliti
tentang
dasar negara meneurut Piagam Madinah. Keduanya sama sama
meneliti
tentang dasar negara Piagam Madinah yang membedakannya
adalah
-
27
latifah meneliti dasar negara secara menyeluruh sedangkan
peneliti lebih
memfokuskan mengenai dasar negara piagam Madinah tentang
prinsip
perlindungan.
-
76
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
Ahmad, Zainal Abidin, Piagam Nabi Muhammad Saw Konstitusi Negara
Tertulis
Yang Pertama Di Dunia, Jakarta : Pustaka Al Kausar, 2014.
Amar Saifudin, Metod Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Offset, 2001.
Amirin Tatang A. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta : C.V.
Rajawali, 1986.
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatam
Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 1990.
Budiarjo Meriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia
Pustaka
Utama, 2008.
Elwa, Mohammed S, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam,
Surabaya : Pt
Bina Ilmu, 1983.
Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat
Islam,
Sulawesi Selatan : Disertasi, 2007.
Glasse Cyril, Ensiklopedi Islam, Diterjemahkan Oleh Gufron A.
Mashadi, Jakarta
:Rajawali Press,1996.
Haekal Husein, Sejarah Hidup Muhammad, Jakarta : Lentera
Antarnusa, 2010.
Hasan, Syaikh Abdul, as-Sirah An-Nabawiyyah, Jakarta : PT
Gramedia, 2017.
Hashem Fuad, Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran, Bandung
: Mizan,
1992.
Madjid Nurcholis, Islam Dan Tata Negara, Jakarta : UI-Press,
1990.
Ma‟louf Louis, al-Munjid f³ al-Lugah wa al-A‟l±m, Beirut: D±r
al-Masyriq,
1986.
Maridjan Kacug , Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi
Pasca Orde
Baru. Jakarta: Kencana, 2010.
Muin Salim Abd, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an,
Jakarta : Fakultas
Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
Mu‟nis Husain, Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw,
Tangerang :
Pustaka Iman, 1993.
-
77
Nanang Tahqiq, Politik Islam, Jakrta : Kencana, 2004.
Nasution Harun, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I
Jakarta : 1986.
Nasution Harun, Teologi Islam Dan Analisa Perbandingan.
Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka,
1983
Rahman Fazlur, Islam, Diterjemahkan Oleh Amin Ahmad, Bandung :
Pustaka,
1984.
Sitepu, P. Anthonius, “Study Ilmu Politik”, Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2012.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif R&D, Bandung :
Alfabeta, 2008.
Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah Dan Undang Undang Dasar NRI
1945,
Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
Sukmadinata Nan Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung :
Remaja
Rosdakarya, 2007.
Ulwan Abdullah Nashih, Sikap Islam Terhadap Non Muslim,
Yogyakarta :
Pustaka Al Kautsar, 1990.
Sumber Jurnal
Awali, Latifah. “Dasar Negara Piagam Madinah”. (Skripsi Program
Sarjana Iain
Sunan Ampel, Surabaya, 1995).
Basir, M Syam. “Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad
Saw di
Madinah”. (Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik).
Hamdani, Fitrah. “Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia”.
(Skripsi
Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013).
Ritaudin, M. Sidi. “Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan
Menurut
Pandangan Politik Ikhwanul Muslimin”, Jurnal Tapis, Vol 15, No
1, 2019.