Kejuruan 88 Bantuan... · Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, pemberian ijin pendirian, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap SDTK, SMPTK, SMAK, SMTK, atau bentuk

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTENKEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 88 TAHUN 2019TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHPADA SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN,DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar9 tahun dan Program Pendidikan Menengah Universal(PMU) 12 tahun yang bermutu serta untuk meringankanbeban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan,pemerintah mengalokasikan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS)

b. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah MenengahPertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah MenengahTeologi Kristen (SMTK) dan Sekolah Menengah AgamaKristen (SMAK) adalah satuan pendidikan keagamaanKristen setara dengan Sekolah Dasar (SD), SekolahMenegah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas(SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yangmengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umumdengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristendan pembinaan dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksuddalam huruf (a) dan (b) tersebut di atas dipandang perlupenetapan Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanBantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah DasarTeologi Kristen (SDTK), Sekolah menengah PertamaTeologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah TeologiKristen (SMTK) dan Sekolah Menengah Agama Kristen(sMAK).

Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

\

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora301);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 20 18 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2O05 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 41, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55Tahun 2OO7 tentang Pendidikan Agama dan PendidikanKeagamaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 9 1 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor48641;,

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17Tahun 201O tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5 157;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 1 / Ptahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian danPengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2Ol4-2O19;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228IPMK.OSl2016tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 254lPMK.OSl2015 tentang Belanja bantuanSosial pada Kementerian Negara I Lernbaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l73IPMK.OSl2016tentang Mekanisme Pelaksanaan anggaran BantuanPemerintah pada Kementerian Negara I Lembaga;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2Ol2 tenlangPendidikan Keagamaan Kristen;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Agama Republik Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016tentang Pedoman Peny'usunan Keputusan danInstrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGANMASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNISPELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADASEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAHMENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAHMENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN SEKOLAHMENENGAH AGAMA KRISTEN.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS), seianjutnya disebut Juknis BOS adalahacuan/pedoman bagi Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK),Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK),Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan SekolahMenengah Agama Kristen (SMAK) dalam penggunaan danaBOS.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku KeputusanJenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 47 Tahtun2Ol8 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BantuanOperasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar TeologiKristen (SDTK) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen(SMF/IK) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) danSekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana BOSdilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

KEEMPAT

Juknis BOS disusun dengan tujuan agar:a. Penggunaan dana BOS tepat sasaran dan tepat guna

yang mendukung penyelenggaraan program WajibBelajar 9 Tahun dan program Pendidikan MenengahUniversal (PMU) 12 Tahun secara efektif dan efisien.

b. Pemanfaatan dana BOS harus dipertanggungjawabkandengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepatwaktu, serta terhindar dari penyimpangan.

KELIMA

,.,

Petunjuk Teknis ini tetap berlaku sampai ada perubahanperaturan di atasnya, apabila dikemudian hari terdapatkekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikansebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal I Februari 2O19

JENDERALMASYARAKAT KRISTEN,r

I

LAMPIRAN IKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT KRISTENKEMENTERIAN AGAMANOMOR 88 TAHUN 2019TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADASEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN,SEKOLAH MENENGAH PERTAMATEOLOGI KRISTEN, SEKOLAHMENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DANSEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 2003 tentang

Sistem Pendiidikan Nasional, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiapwarga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerahmenjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikandasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkanbahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yangdiselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalahpemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikanbagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) dansatuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu indikator penuntasanprogram wajib belajar 9 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar(APK) SD dan SMP. Pada tahun 2010 telah mencapai 98,2oh, sehinnggaprogram wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari targetdeklarasi Education ForAIl (EFA) di Dakar.

Konsekuensi dan keberhasilan program wajib belajar 9 (sembilan) tahuntersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang tidak bisamelanjut pada jenjang pendidikan menengah karena terbatas kapasitas dayatampung dan sarana prasarana (sarpras) yang kurang memadai, jugaketidak mampuan membayar biaya pendidikan.

Pendidikan formal keagamaan Kristen adalah pendidikan yangdiselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dalam bentuk sekoiah DasarTeologi Kristen (SDTK) setara dengan Sekolah Dasar/SD dan /atau yangsederajat dan Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMP[K) setara dengan$ekolah Menengah Pertama /SMP dan/atau yang sederajat. Pada jenjangpendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah Teologi Kristen(SMTK) setara dengan Sekolah Menengah Atas/SMA/SMK dan/atau yangsederajat dan berbentuk Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) setaradengan Sekolah Menengah Atas/SMA. Pada jenjang pendidikan formalkeagamaan Kristen tersebut di atas berfungsi untuk mempersiapkan pesertadidik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Kristen

dengan tujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami danmengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmuagarna yang berwawasan 1uas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa danberakhlak mulia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesial Nomor 55 tahun2O07 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, pemberian ijinpendirian, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap SDTK,SMPTK, SMAK, SMTK, atau bentuk lain yang sejenis dilakukan oleh MenteriAgama Republik Indonesia cq Dirjen Bimas Kristen sesuai tugas dan fungsiDitjen Bimas Kristen. Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan programwajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana disebut di atas pada jenispendidikan keagamaan Kristen, pemerintah dalam hal ini Ditjen BimasKristen memberikan dukungan dalam bentuk bantuan antara lain BantuanOperasional sekolah (BOS).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulanJuli 2O05, sangat signifikan dalam mensukseskan program wajar 9 tahundan rintisan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun. Sejaktahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatandan orientasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dariperluasan akses menuju peningkatan kualitas yang diikuti peningkatanbiaya satuan, perubahan mekanisme penyaluran kepada lembagapendidikan penerima termasuk lembaga pendidikan keagamaan Kristenyang dikelola oleh masyarakat dan Direktorat Jendral BimbinganMasyarakat Kristen. Hal ini dilakukan juga untuk mewujudkan pendidikanformal keagamaan Kristen sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan(center of excellencel dan implementasi tema pelayanan pendidikan yangdicanangkan oleh pemerintah yaitu "menjangkau siswa di daerah terpencilyang susah di jangkau (reaching the unreachl.

Dana BOS sifatnya adalah bantuan untuk penyelenggaraan danpembinaan pendidikan tetapi walaupun demikian, sekolah masihmembutuhkan partisipasi masyarakat atau pihak lain untuk pembiayaankebutuhan operasional lainnya. Pemberian dana BOS adalah sebagai wujudkeberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu secaraekonomi membiayai biaya pendidikan, maka pihak sekolah membebaskan(fee waiuel dan/atau membantu (discount pe) siswa miskin dari kewajibanmembayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstra kurikuler,kecuali sekolah yang telah menerapkan pendidikan gratis.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) diperuntukkan untuk sekolah Dasar TeologiKristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK),Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) dan Sekolah Menengah AgamaKristen (SMAK) di Indonesia.Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkanPetunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan bantuan BOS di lingkungan BimasKristen.

B. PengertianBantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalahprogram pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SDTK,SMPIK, SMTK dan SMAK untuk membantu memenuhi pendanaan biaya

' operasional non personalia sekolah dan pembiayaan lainnya untukmenunjang proses pembelajaran secara detail. Jenis peruntukan yangdapat dibiayai dana bos dibahas pada pasal 7 dalam juknis ini untukmendukung pelaksanaan rintisan program 12 (dua belas) tahun.

C. Tujuan1. Tujuan pemberian Bantuan Operasional Sekolah SDTK,

SMPIK,SMTK dan SMAK adalah :

a. T\rjuan secara umum program BOS SDT,SMPIK,SMTK dan SMAKuntuk meringankan beban masyakarat terhadap pembiayaanpendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yangbermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian StandarPelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belummemenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan(SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

b. Secara khusus program BOS SDTK,SMPIK,SMTK dan SMAK, bertujuan untuk :

1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik padasekolah SDTK, SMPIK, SMTK dan SMAK terhadap biayaoperasional sekolah;

2) Membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutandalam bentuk apapun di SDTK,SMPIK,SMTK dan SMAK;

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi pesertadidik SDTK SMPTK, SMTK dan SMAK.

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah SMTK dan SMAKa. Secara umum program BOS SMTK dan SMAK untuk mewujudkan

layanan pendidikan menengah khususnya SMTK dan SMAK yangterjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

b. Secara khusus program BOS SMTK dan SMAK untuk :

1) Membantu biaya operasional sekolah non-personalia;2) Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dari Angka

, Partisipasi Kasar (APK) siswa SMTK dan SMAK;3) Mengurangi angka putus sekolah SMTK dan SMAK;4) Mewujudkan keberpihakan pemerrntah (affmatiue actionl

bagi siswa miskin SMTK dan SMAK dengan membebaskan(fee uaiuel dan/atau membantu (discount /ee) tagihan biayasekolah dan biaya lainnya;

5) Memberikan kesempatan yang setara (equal oportunitg\ bagisiswa miskin SMTK dan SMAK untuk mendapatkan layananpendidikan yang terjangkau dan bermutu;

6) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.3. Besaran dana BOS SDTK, SMPK, SMTK, SMAK yang ditrima sekolah

dihitung berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah dansatuan braya (unit cost) bantuan yang ditetapkan.

D. SasaranSasaran program BOS adalah semua sekolah SDTK, SMPIK, SMTK,

, SMAK di Indonesia yang sudah mendapat penetapan IjinPenyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat KristenKementerian Agama Republik Indonesia.

E. Besaran dan Waktu Penyaluran Dana BOSBesaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkanjumlah peserta didik dan besaran dibedakan menjadi tiga kelompoksekolah:1. SDTK : Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun;2. SMPTK : Rp. 1.0OO.O0O,-/peserta didik/tahun;3. SMTK/SMAK : Rp. 1.4OO.O0O,-/peserta didik/tahun.

Penyaluran dana BOS dilakukan dengan dua tahap, yakni1. Bulan April untuk semester pertama;2. Bulan oktober untuk semester kedua.

BAB IIIMPLEMENTASI BOS

A. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOSKetentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalahSebagai Berikut :

1. Semua sekolah SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK yang telah mendapatPenetapan Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Bimas KristenKementerian Agama Republik Indonesia wajib menerima dana BOS;

2. Sekolah SDTK, SMPIK, SMTK dan SMAK berhak menolak untuktidak menerima dana BOS. Penolakan tersebut harus melaluipersetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dantetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin disekolah tersebut;

3. SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK dapat memungut biaya pendidikan, yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan

biaya operasional;4. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang

tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekuranganbiaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uangdan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidakmengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktupemberiannya;

5. Pemerintah harus ikut mengendalikan dan mengawasi sumbanganyang diterima dari masyarakat/ orang tua/wali peserta didik tersebutdengan mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsiptransparansi dan akuntabilitas;

6. Pemerintah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan olehsekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangandan dinilai meresahkan masyarakat.

B. Program BOS dan Program Wajib Belajar 9 TahunMelalui program BOS yang tekait pendidikan 9 tahun, setiap pengelolaprogram pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1 . BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan aksespendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

2. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SDTK dapatmelanjutkan ke tingkat SMPTK/SMP;

3. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskinputus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membelibaju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;

4. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasikasi anak putussekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;

5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan danakuntabel;

6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atauwalinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikatkepada sekolah. Sumbangan sukarela dari peserta didik harusbersifat ikhlas, tidak terkait waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya,serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikansumbangal.

C. Program BOS dan Program Wajib Belajar 12 TahunProgram BOS ini bertujuan mendukung rintisan Program Wajib Belajar12 tahun, oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan pendidikanwajib memperhatikan pentingnya program BOS yaitu :

1 . Memberikan kesempatan yang setara (equal oportunitAl bagi siswamiskin untuk mendapat layanan pendidikan SMTK, SMAK yangterjangkau dan bermutu;

2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layananpendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu;

, 3. Mempersempit kesenjangan angka partisipasi sekolah antarkelompok penghasilan (kaya-miskin) dan antar wilayah (kota-desa);

4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswamiskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolahdan biaya ekstrakulikuler sekolah;

5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah Ipemerintah daerah dan masyarakat yang mampu untuk memberikansubsidi pembayaran kepada siswa miskin (subssidi silang);

6. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah dilingkungannya untuk diajak kemali ke bangku sekolah;

7. Kepala sekolah harus megelola dana BOS secara transparan danakuntabel;

8. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atauwalinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikatkepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didikharus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan

' jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidakmemberikan sumbangan.

D. Program BOS dan Manejemen Berbasis Sekolah (MBS)Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menetapkankonsep MBS. Dana BOS diterima sekolah secara utuh dan dikelolasecara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komitesekolah sebagai dukungan kepada sekolah untuk menerapkan konsepMBS yaitu :

1. Kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasanprogram yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan untukkepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada

\

BAB IIISTRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA

A. Organisasi Pelaksana BOSOrganisasi pelaksana BOS SDTK, SMPIK, SMTK, SMAK, di lingkunganDitjen Bimas Kristen terdiri dari Tim Pusat/ Kanwil, dan TimDaerah / Pelaksana.

1. Tim Pusat/ KanwilPengarah : Direktur Pendidikan Bimas Kristen lKepala KanwilPenanggung Jawab : Kabid/Pembimas Kristen

o Ketua : Kasi Pendidikan/JFU' . Anggota :Kasi/JFU2. Tirr, Daerah

Pengarah : Ketua Komite Sekolah, Ketua Yayasan.

Penanggung jawab : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala TataUsaha Sekolah dan Bendahara Sekoiah SDTK,SMPTK, SMTK, SMAK Penerima dana BOS.

B. Ttrgas Tim Pusat/ Kantor Wilayah dan Tim Daerah

T\rgas dan Tanggungjawab Tim Pusat/Daerah adalah sebagai berikut:a. Menyusun rancangan program BOS;b. Menyiapkan data siswa di masing-masing sekolah;c. Menetapkan alokasi dana BOS;d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOS;e. Melakukan pen,'usunan, penggandaan dan distribusi Juknis BOS;

' f. Merencanakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOSg. Membuat rekapitulasi dana BOS yang disalurkan ke sekolah;

t. j

intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untukkepentingan apapun. Pengelolaan program BOS menjadi kewenangansekolah secara mandiri, professional, transparan, dan akuntabel,dengan menerapkan prinsip efisien, efektif dan tepat guna;

2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4

Tahunan;4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam

bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan danaBOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;

5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasilevaluasi evaluasi diri sekolah;

6. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan(RKT), dan Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS) harusdibahas dan disetujui dalam rapat dewan guru/pendididk, disetujui/ditandatangani kepala sekolah setelah memperhatikanpertimbangan Komite Sekolah dan ditandatangani oieh Yayasan;

7. Rencana Penggunaan Dana/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOSharus disetujui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah,Yayasan.

h. Menyalurkan dana BOS dari Kas Negara ke rekening sekolah sesuaiperaturan perundang-undangan;

i. Membuat Rekapitulasi nama sekolah dan nomor rekening sekolahpenerima dana BOS sesuai formulir (anak lampiran I.a);

j. Menghimpun dan meneliti laporan penggunaan dana BOS;k. Memantau laporan penyaluran dana BOS dari bank penyalur ke

sekolah;Tugas dan Tanggungjawab Tim Daerah/Pelaksanaa. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siwa

yang ada;b. Bersama-sama dengan komite sekolah mengidentifikasi siswa miskin

yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;c. membuat secara tertulis data siswa masing-masing sekolah dan

menyampaikan kepada Ditjen Bimas Kristen/Kabid/Pembimas diProvinsi;

d. Membuat dan mengumumkan sesuai formulir (anak lampiran Lb)rencana penggunaan BOS periode s/d1) Jumlah peserta didik ...................siswa2) Komponen/jenis penggunaan dana BOS3) Jumlah Dana BOS : Rp. ............

e. Menandatangani perjanjian kerjasama antara pihak Ditjen BimasKristen/Kabid/Pembimas dengan sekolah (Kepala Sekolah) sesuaiformulir (anak lampiran I.c);

f. Mengumumkan besar dana BOS yang telah digunakan oleh sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah pemegang kas dan komitesekolah;

g. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS tepat waktu, sesuaijumlah peserta didik dan rencana penggunaan ditiap-tiap sekolah;

h. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab;i. Membuat laporan pertanggungiawaban penggunaan dana BOS yang

ditandatangani oleh kepala sekolah disertai bukti -bukti yang sah dandikirim kepada Kabid/ Pembimas pada Kanwil Kemenag provinsi dantembusan kepada Dirjen Bimas Kristen paling lambat tanggal 20Januari 2019;

j. Menyimpan dan mengamankan bukti-bukti asli pengeluaran ataupenggunaan dana BOS;

k. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS disekolah;

l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

.

BAB IVPROSEDUR PELAKSANAAN BOS

A. Proses PendataanPendataan siswa siswi SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK merupakanlangkah awal dan penting untuk proses pengalokasian dan penyalurandana BOS. Untuk menjamin data akurat dan selalu ter-update, makaKepala Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama (anak lampiran I.c;2. Mengisi Formulir 1 untuk Formulir peserta didik (anak lampiran I.d);3. Mengisi Formulir 2 untuk Formulir Sekolah (anak lampiran I.e);4. Membuat dan menandatangani Pakta integritas ( anak lampiran I.f);5. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab

Mutlak (anak lampiran I.g);' 6. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja (anak lampiran I.h);

B. Proses Penetapanan Alokasi Dana BOSPenetapan jumlah dana BOS di tiap-tiap SDTK, SMPIK, SMTK, SMAKdan pencairan serta penyaluran dana BOS dihitung berdasarkan datajumlah peserta didik yang ada di tiap sekolah.

C. Penyaluran Dana BOSDana BOS disalurkan ke rekening atas nama sekolah (bukan atas namapribadi) dengan dua tahap yakni bulan April 2O 19 untuk semesterpertama dan bulan Oktober 2019 untuk semester kedua melaluimekanisme pembayaran langsung. Dana BOS untuk Tahun 2019 inianggarannya dilimpahkan di DIPA Kanwil Kementerian Agama RepublikIndonesia Provinsi masing-masing.

BAB VPEMANFAATAN DANA BOS DAN MEKANISME BELANJA SEKOLAH

A. Pemanfaatan Dana BOSPemanfaatan dana BOS harus didasarkan pada skala prioritaskebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepatpemenuhan standar pelayanan minimal dan atau standar nasionalpendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDTK, SMPTK, SMTKdan SMAK dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya operasionalsekolah antara lain, meliputi:a. Pengadaan alat tulis sekolah habis pakai;b. Pengadaan bahan habis pakai;c. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/ buku

referensi;d. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasaran sekolah;e. Langganan daya dan jasa lainnya;f. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran;g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuier dan

intrakurikuler;h. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru;

\

i. Pengembangan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;j. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK;k. Pengembangan website sekolah;L Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah;m. Penyusunan dan pelaporan.

B. Dana BOS pada SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK dapat digunakan jugauntuk kegiatan berikut :

a. Supervisi oleh Kepala Sekolah SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK;b. Supervisi oleh wakil Kepala Sekolah SDTK, SMPTK. SMTK, SMAK;c. Kegiatan tatap muka secara proposional disesuaikan dengan beban

mengajarnya;d. Kegiatan pembimbingan;e. Kegiatan administrasi ketata usahaan oleh petugas tata usaha (1

orang).C. Penanggungiawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SDTK,

SMPIK, SMTK dan SMAK adalah kepala Sekotah SDTK, SMptK, SMTKdan SMAK yang menerima dana BOS.

D. Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatanoperasional sekolah;

b. Bagi sekolah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidakdiperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yangsama. Sebaliknya jika dana BOS tiidak mencukupi untukperbelanjaan yang diperbolehkan, maka sekolah dapatmempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima Olehsekolah yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK ) dan pendapatansekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturanperundang-undangan;

c. Biaya transportasi dan uang saku lelah guru PNS yang bertugas diluar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yangditetapkan oleh pemerintah daerah;

d. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolahmenjadi milik sekolah dan dipergunakan untuk keperluan sekolah(berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor :

5.59651P812010 Tanggal 10 Agustus 2010 perihal pemanfaatanBunga Bank yang berasal dari dana BOS di rekening Sekolah).

E. Larangan Penggunaan Dana BOSDana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut :

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;, 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Membeli software / perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSatau sofware sejenis;

4. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah danmemerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour(Karyawisata) sejenisnya;

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait,kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut sertadalam kegiatan tersebut;

6. Membayar bonus transportasi rutin untuk guru;7. Membeli pakaian/seragam /sepatu bagi guru/peserta didik untuk

kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah) kecuali bagi pesertadidik miskin;

8. Digunakan untuk rehab sedang dan berat;' 9. Membangun gedung/ruangan baru;

10. Membeli lembar kerja peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yangtidak mendukung proses pembelajaran;

11. Menanam saham;12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan

operasional sekolah, misalnya : membiayai iuran dalam rangkaperayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acarakeagamaan;

13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan programBOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD PendidikanProvinsi/ kabupaten/ kota dan Kementerian Pendidikan dankebudayaan/ Kementerian Agama Republik Indonesia.

F. Mekanisme Pembelian Barang /Jasa di SekolahPembelian barang/jasa dilakukan oleh sekolah untuk keperluanoperasional sekolah sesuai skala prioritas pengelolaan/pengembangansekolah dengan ketentuan sebagai berikut:1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan

barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku dengan cara membandingkan hargapenawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar danmelakukan negosiasi;

2. Memperhatikan kualitas barang/jasa ketersediaan dan kewajaranharga;

3. Membuat laporan singkat secara tertulis tentang proses danpenetapan penyedia barang/jasa;

4. Diketahui Komite Sekolah;

, 5. Membuat rencana kerja;6. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan

dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.G. Pencatatan Barang Inventaris

Setiap barang inventaris sekolah yang telah dibeli, sekolah wajibmellakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada duatahapan pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitupenerimaan, serta penyimpanan dan penggunaan :

a

t

1. PenerimaanBarang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelianharus dicatat dalam buku penerimaan barang sebagai buktipenerimaan barang. Barang yang diterima atas pembelian harusdicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yangditandatangani oleh Kepala Sekolah terkait : jenis, jumlah barang,harga barang, dan kondisi fisik barang. Jika sudah sesuai barangdapat diterima dan jika tidak sesuai, maka sebaiknya ditangguhkanatau tidak diterima . Buku Penerimaan barang dibuat sesuai formulir(anak lampiran I.i )

2. Penyimpanan dan PenggunaanSeluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya olehsekolah, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam bukuinventaris barang. Buku inventaris barang dibuat seperti formulir(anak lampiran I.j )

BAB VIPELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. Pelaporan dan PertanggungjawabanSebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan danpenggunaan dana BOS, masing-masing SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAKyang telah menerima dana BOS wajib melaporkn kepada Dirjen BimasKristen dan Kabid Bimas Kristen/Kabid Pendidikan Kristen/PembimasKristen pada Kanwil Kementerian Agama. Hal-hal yang dilaporkanadalah jumlah dana BOS yang telah diterima penyaluran penyerapandan pemanfaatan dana. Oleh karena itu pembukuan yang akurat,laporan transparansi dan bukti-bukti sah pengeluaran keuangan bagisekolah penerima BOS menjadi sangat penting

1. PembukuanSesuai standar pengelolaan Pendidikan dan pertanggungjawabanlembaga dalam pengelolaan keuangan yakni program dana BOSsekolah harus men,'usun pembukuan secara lengkap. AdapunPembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh

' sekolah adalah :

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)RKAS ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Komite sekolah, danPemegang Kas Sekolah dan perlu dilakukan dalam rincian tiapsemester yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secararincidari sumber dana yang diterima sekolah.

b. Buku PelaporanSDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK yang telah menerima dana BOSdiwajibkan membuat pembukuan baik dengan tulis tangan ataumenggunakan komputer, yang terdiri dari Buku Kas Umum, BukuPembantu Kas dan Buku Pembantu Bank dan Pajak.1) Buku Kas Umum.

2) Sesuai dengan rekening Bank yang dimiliki sekolah meliputisemua transaksi eksternal yaitu yang berhubungan denganpihak ketiga seperti:- kolom penerimaan dari penyalur dana BOS, penerimaan dari

pemungut pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;- kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa biaya

administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoranpajak.

3) Buku Pembantu KasBuku ini harus mencatat tiap transaksi tunai danditandatangani oleh pemegang kas sekolah dan kepala sekolah.

4) Buku Pembantu BankBuku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cekgiro maupun tunai) ditanda tangani pemegang kas sekolah dankepala sekolah.

5) Buku Pembantu PajakBuku Pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yangharus dipungut pajak serta memonitor dan penyetoran pajakyang harus dipungut selaku wajib pungut pajak.

2. Bukti Pengeluarana. Setiap pengeluaran dicatat dalam buku kas umum;b. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti

kwitansi yang sah dengan dibubuhi materai yang cukup untuktransaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- tidak dikenai beamaterai; sedang transaksi dengan nilai nominal Rp. 250.000,-sampai Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai Rp. 3.000,- Transaksidengan nilai di atas Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai Rp.6.000,-;

c. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisahdalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi.

3. Ketentuan PerpajakanKetentuan Pajak terkait penggunaan dana BOS di sekolah harusmengikuti peraturan dan ketentuan pajak nasional sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 56|PMK.O3l2016 tentang Tata carapemberian fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut ataspenyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dantata cara pembayaran pajak pertambahan niai tidak dipungut yangtelah diberikan serta pengenaan sanksi dan peraturan serta ketentuanpajak daerah, seperti:a. Pemegang Kas sekolah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh

pasal 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuksebagai pemungut PPh pasal 22;

b. Atas Pembelian buku-buku pelajaran umum, Kitab Suci dan buku-buku pelajaran agama PPn yag terutang dibebaskan;

BAB VIIMONITORING PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pelaksanaan Monitoring pada Sekolah1 . Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Kristen melalui

Sudit Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tujuan memonitorpenyaluran dan penggunan dana BOS sesuai jumlah yang telah diterimaoleh sekolah;

2. Dalam proses pelaksanaan dana BOS ada kemungkinan-kemungkinanterjadi/ditemui masalah yang dapat menghalangi kelancaran pelayananperlu segera diselesaikan;

3. Kegiatan ini pada umumnya untuk pemantauan pembinaan danpenyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program penggunaan danaBOS;

4. Secara umum monitoring ini untuk meyakinkan bahwa dana BOSditerima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu dan cara penggunaanyang tepat;

5. Komponen utama yang dimonitor antara lain :

a. Alokasi dana BOS pada sekolah penerima bantuan;b. Penyaluran dan penggunaan dana BOS;c. Pelayanan dan penanganan masalah dalam penggunaan dana BOS;d. Administrasi keuangan dana BOS;e. Pelaporan Pengumuman penggunaan dana BOS.

p. PengawasanPengawasan pelaksanaan program BOS dilakukan oleh pimpinanmasing-masing SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK dan instansi pemerintahsesuai tugas dan fungsi masing-masing agar penggunaan dana BOStepat waktu dan tepat guna.

C. SanksiSanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan merugikan negaradan/atau sekolah dan/atau siswa dapat dijatuhkan sanksi hukuman

c. Membayar PPn yang dipungut oleh pihak penjual (pengusaha kenapajak) atas pembelian buku-buku pelajaran umum, Kitab Suci danbuku-buku pelajaran agama;

d. Kewajiban perpajakan terkait pemberian honor, misalnya padapenerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru,penyusunan laporan BOS adalah:

e. Baik PNS maupun Non PNS dipotong PPh pasal 21 denganmenerapkan tarif pasal 17 UU PPh sebesar 5 o/o dari jumlah brutokotor;

f. Penggunaan bantuan harus memiliki nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) guna penyetoran wajib pajak.

oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.Oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sebagaiberikut:I. Sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);2. Ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar

dikembalikan ke sekolah;3. penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyidikan, proses

peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukanpenyimpangan dana BOS;

4. Apabila hasil monitoring atau audit terbukti melakukanpenyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungiawabanpenggunaan dana BOS maka akan dilakukan pemblokiran dana danpenghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumberdari APBN pada tahun berikutnya kepada sekolah bersangkutan.

BAB V]IIPENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi penerima bantuan dana BOS SDTKSMPIK, SMTK dan SMAK agar dapat memanfaatkan secara optimat aenganpenuh amanah tanggungjawab, dan mengutamakan kepentingan siswa siswifrntuk peningkatan kualitas pendidikan.

DIREKTUR JENDERALMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

(RY

REKAPITUTASI NAMA DAN NOMOR REKENIN6 SEKOTAH PENERIMA DANA BOS

Kabupaten/KotaProvinsi

Lampiran I.aDibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Dikirim Tim Manajemen BOS Provinsi

Manajer BOSKab/Kota

NIP

No NSS Nama Sekolah Bank CabangNama Rekening (Nama Lembaga tdk

boleh Rekening Pribadi)Nomor Rekening

Penandatanganan(2 orang)

lrII

IIrIIII]

Rencana P

RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ....... s/d ........Jumlah Peserta Didik Peserta didik

Jumlah Dana BOS : Rp.

aan Dana BOS di Sekolah

Komite Sekolah KepalaSekolah Bendahara

No Kompon€n Jumlah Dana (Rp)I Rp1 Rp

3 Rp

1 Rp

5 Rp

6 Rp,7

Rp

8 Rp

9 Rp

l0 Rp

ll Rp

t2 Rp

l3 Rp

l.l Rp

l5 Rp

l6 Rp

t7 Rp

l8 Rp

l9 Rp

20 Rp

2t Rp

22 Rp

23 Rp

Total 0Rp

Lampiran I.b

Lampiran 1.c

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK}

Nomor : B- /DJ.IV.I/HM.0L/07 /20teNomor Nomor surat (SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK -)

ANTARA

PE.IABAT PEMBUAT KOMITMEN I

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KzuSTEN

KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN

SDTK/ SMPrK/ SMTK/ SMAK-)

TENTANG

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)

PADA SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK 1..........TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal ... ...... . bulan tahun 20 18 (dua ribudelapan belas), kami yalg bertandatangan di bawah ini:I. Nama : Pontus Sitorus

NIP :196302041989031001Jabata-n : Pejabat Pembuat Komitmen I

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat KristenKementerian Agama RI

Alamat : Gedung Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin No.6 , Jaka-rtaDalam ha-1 ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Kementerian Agama RI, yang selanjutnya dalam Surat Perj anjian Kerjasama inidisebut PIHAK PERTAMA.

II Nama :

Nama Sekolah :

Jabatan :

Alamat Sekolah :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama*)........yang selanjutnya dalam Surat PerjanjianKEDUA.

SDTK/ SMPTK/ SMTK/Kerjasama ini disebut

SMAKPIHAK

Bahwa dalam rangka pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ pembanguanRuang Kelas Baru (RKB) pada SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK* ...........tahun 2019, keduabelah pihak sepalat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dansyarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal tersebut di bawah ini.

(1)

Pasal 1

Ketentual UmumYang dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana PIHAKPERTAMA mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untukmelaksanakan ketentuan-ketentuan da.lam Surat Perjanjian ini dengan mengacupada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah / pembalgunanRuang Kelas Baru (RKB) pada SDTK/SMPIK/SMTK/SMAK* tahun 2019;Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;

(2t

( 1).

Pasa-l 2Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaal penyalurandan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) / pembanguan RuangKelas Baru (RKB) pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK *........ tahun 2019;Tujuan dibuatnya perjanjian ini ada_la-l. agar pelaksanaan penyaluran darrpenggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) pada SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAK *....... tahun 2O19 dilakukan secaraefektif, elisien dan akuntabel.

(2t.

Pasal 3Nilai Bantuan Operasional Sekolah

(1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ dan pembanguarr Ruang Kelas Baru(RKP) pada SDTK/ SMFTK/ SMTK/ SMAK*).....tahun 2Ot9 yang diberikan adatahsebesar Rp .............. (. .

ketersediaan dana dalam DIPA)Bantuan Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlahsiswa pada tahun 2019 yaitu SDTK Rp 8OO.OO0,- SMpTK Rp 1.000.000,-SMTK/SMAK Rp 1.4OO.OOO,- per siswa.

..............). (sesuaikan

(2)

(1)

(s)

(6).

(7t.

(1)

(2).

(3)

(4)

(s).

Pasal 4Tatacara Penyalural Dana

Penyalural dana Bantuan Operasiona.i Sekolah (BOS) / pembanguan Ruang KelasBaru (RKB) tahun 2O19 dilakukan oleh Pihak Pertama dengan mengajukan SuratPerintah Membayar (SPM) kepada KPPN Jakarta IV berdasarkari Surat KeputusanPenetapan penerima Bantuan Operasional Sekola.l. (BOS) / pembanguan RuangKelas Baru (RKB) untuk selanjutnya KPPN Jakarta IV melaksanakan pencairan danayang ditujukan langsung ke rekening bank SMTK/SMAK penerima bantuan;

Pasal 5Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantual dana sesuai dengan alokasianggaran yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan meminta laporan penggunaandana bantuan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA;PIHAK KEDUA berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ pembanguanRuang Kelas Baru (RKB) pada SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAK tahun 2019;PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakal bantuan dana yang diberikanPIHAK PERTAMA secara efektif, efrsien dan akuntabel;PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana BOS pembanguna Ruang Kelas Baru (RKB) dan menyerahkankepada PIHAK PERTAMA;PIHAK KEDUA Bertanggung'awab atas kerugian negara yang diakibatkan darikesa-la-han penggunaan Bantuan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA;PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabilaterdapat sisa dana penggunaan banuan Pemerintah yang diteria dari PIHAKPERTAMA;PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal / eksternal pemerintah.

Pasal 6Penyelesaian Perselisihan

(1). Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikansecara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakan maka akan diselesaikanmela-lui pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2].. Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dibubuhistempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada parapihak.

Pasal 7Penutup

(1) Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan PIHAK PERTAMA,didasarkal pada: Surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA denganalasan yang dapat dipertanggungjawabkan.Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh keduabelah pihak;Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat darr ditandatangani oleh kedua belah pihakrangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- , yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sarna;Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjaljian kerjasama ini akanditentukan kemudian.

(1)

(2)

(s)

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA

PIHAK KtrDUA,Sekolah SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK)

PIHAK PERTAMA,Pejabat Pembuat Komitmen I

Pontus SitorusNrP 19630204 198903 100 1

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran,

MATERAIRp.6000,-

Lompiron l.dFORMULIR PESERTA DIDIK

F.PDIII IOEI{TITAS SEXOLAH

a Nema Sekolah

b Nss

c Aiamal Sekohh

ITIIIII IITIT-I-IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIITNPSN

formulr pes€(a dilik

IIIIIIIIIIIM2 IDENTITAS PESERTA OIOIK

b Jenh kelamin

c NISN

d NIK

e Ternpa( Tanggal Lahir

I Alame

g Rombel

h Riwayat Pendidikan

Tahun Nama Sekolah

lRiwayalBeasswa

Penyelenggaa / Sumber Tahun Mulai Tahun Selesai

a Naha Lengkap

Tahun

Jars8.a*hi orlA,*bapldrsr 02) h*nidtit oqPgdt.i* U)Utwd'] 99)t*,ry,

j Catatan Prcslasi l

Lomba Ilnst.t ,l SeLo/ai 2) Xeca,at n

IIIIII IIIIIIIIIIITIITIIIf E-'------II

IIIIIIIIII-I--IIIIIIIIIIII]EII----III

II

III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

IIIIIIIIIIIIII'-

IIIIIIIIIIII1) Saiis ?) s ,

3) o/alrea

II IIIIIII-IIrIIII IIII

ranosar: mr[Tlr

I tw-w ztc**n

, [Tl , fTl ,

l-Tl oXc- ce)t<tinatP,,.{iltt o3)Kdffi u)t,i,,l) os)Bt'$a .IjtKti,1stuatu ss).lidlya

rnOfar:I

,l-Tlzl-Tl

:[Tl

|iiiiT'r,r,;l

2

3

trtru

TT-l

fT-lt-Tt

trtrtr

utrtr

l;;;ltrtrtr

[T_rT_rT_rT_rT_l

fT_rT--

I

_llrnTfT-.][]_I fT_rr Tfr

k ldentitas Orang TuaMali

- Nama Ayah

Pekerjaan

Pendidikan

Penghasilan bulanan

- Nama lbu

Pekerjaen

Pendidikan

Penghasilan bulanan

- Nama Wali

Pekerjaan

Pendidikan

Penghasilan bulanan

I Jenis Tinggal

m AlamatTempatTinggal

I

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

n Tinggi Badan

o Berkebutuhan Khusus

p No Telepon Rumah :

q Jarak tempat tinggal ke sekolah

r Alat transportasi ke sekolah

s Email pribadi :

[-l 1) kurang dari 1 km

Lahir

01) Tidak bekqia 02) Nelayil 03) PetiliU) Petffiak 05) PNS/\NUPIM 06) Kdyaw Sw6ta 07) Pedagang K&il08) Pdqilg BesilOg) Wimwasla 10) Wirarsaha 1 1) Buruh 12) Pilsiunil 99) Lainnya

Ulfidak Sekolah. 02J.Pulus SD. 03).50 Sedem/bt 04).SMP Sederdial. 05).Si/A Sedeajal 06)01. 07).02. 08).D3. @).D4t51. 10).52. 11).53.

| | Xurm| dari npl./]N.ON,- 2) R!1.OOO.r}miRL2.NO.W,- 3) Lebih dili R!|[email protected],-

Lahir

)'dilt filihil sunadrya/tN<qhat aydt

9l).fidak Sekoldt. o2).Putus SD. 03J.SD Sedoraiat 01).SMP Sdaajd. 05).SMA Sedffi/al. 06).01. 07).02. 08).03. N).04/51. 10).52. 11).53.

| 1 X*n s ani Ael./]AO.W- 2) Ril.A0O.A0GRp2.A00.0A0,- 3) L&ih ddi R!2.A{]{-.O0O,-

Lahir

fT f annoo ilwadwmukeiaanaydt

fl-l Orl tOrlsekolah. 0z).PulusS0. 03).SDSedeEia(. U).SMPSdJeraid.05).SMASedmp{. Olj).D1. Ot).D2. OA).D3. Og).D4/51.r0).S2 ,r).S3.

fJlKumsaaiacl..J(JO.W,- 2)Rp1.()@.Afi+(p2.000.000,- 3)LebihdariR!2.r'AO.0/JO,-

| | emna Omg lua 2) Wati 3) Kost 1) Asma 5) Pilti lsuhat g)L.iilVa

RT RW

Kode Pos

cm Berat Badan kg

U) fidd<, 02) Netn(A), 03) Rungu(8), 04) Grahila RingmQ, 05) Grahila SedlilEQl), 06) Od<sa Riqelt(D), 07) Daksa Sedag,pl), 08) LTas(E)

og)Wcda(F), 10)TunaGilda(G), ll)Wry*tif(H), 12)klfflstineyla(l), 13)B*dtstiwa(J), 14)Kesulilil8etaiil(K), 15)Nilk(//a(N)

16) lndigo(0), 17) Dom Syndrme(P), lq AdE(O| 19) Terpencil/Tekelakmg, 20) Bencana Namlswid, 21) fidak Mampu Ekarcmi

No HP

2) lebih dari 1 km, sebutkan km

01) Jalan Kaki 02) Kffidffiil Pnbadi 03) Kenduam lJnm/AngkdlPetepele 04) Jmytn Sekotah 05) Kereta Api

Andong/Bendi/Sado/Dokar/DelmanEecak 08) Pqalu Penyebnngan/Rakitlcetek 99) Lainnya

06) okk 07)

Yang bertanda tangan orang Tua/Wali atau Siswa

bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.

II

Lampiran I.eFORMULIR SEKOLAH

F.SEKKABUPATEN/KOTA :

PROVINSI

Tmggal [Tlr[T-lrTn-T_l

a Nma Sekolah

b NSS

c Jenis Sekolah

d Alamat Sekolah

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Katcgori Wilayah

Posisi Geografis

e No Telpon

f Akss lntemet

Alamat email

Website http://

j Akreditasi

SK Akreditasi Terakhir

k Status Mutu

I Sertifi\asi ISO

m Waktu Penyelenggaraan

n Gugus Sekolah

o Kategori Sekolah

p Nomor Rekening Bank

Nama Bmk

Cabmg/KCP/Unit

ranssar [T] I l-T-l I

Z rt^ 2)B s)c 9) Belum Terukredit6i

NPSN

[-T-l orl so; o2)sMp; o3)sDLB; o4)sMpLB;

Kode Pos

' DaerchTerpercit' DaeruhPerbatasanNegam' DaerahTmremigrci - BukansP'mua

Latitude

No Fd

Longitude

ot)TidakAdao2)schootnet/Jardikts99)lainnAa,sebutkan: I I I I I I I I I I I I

g Status'sekolah f-1 t1 N"s.; 2)s.lrcto

h Apakah menyelenggrakan pendidikan inklusifl 4 ra 2) Tidak

i StatusKepemilikm I l)eemeintahPusat 2).PemeintahDaemh 3)Yag6an g)LainnnVa

SK / Izin Pendirim Sekolah No.

Tanggal

SK Izin Operasional No.

No.

Tanggal I-T-l r [Tl r

1) Pm SPM 2) SPM 3/ Pru ssiv 4i SS/v SrRsBI 6) SBI

1) 9OO1:2OOO 2) 9OO1:2OO8 8/ Proses Serdfkasi 9) Br'lumBersertifikat

1) PaSt 2) StanS 3) Kombin6i

1) Inti 2) Imbre 3) ktum lkr.tt

! t"rro"o 2) SW Biasq 3) TK-SD sqtu atap 4) SDSMP satu atap 5) SMP Terbuka

No.

II

1 IDENTITAS SEKOLAH

[T_n

, Rekening Atas Nma

q Apakah Sekolah ini telah melaksmakm Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? E 1) Ya 2)Ttdak

r Kurikulum ymg di gunakm l)Kurib)tumlee42)Kuikltum2oo4 3)KrsP e)Lainnsa,sebutkan I I I I I I I I I I I

r Khlsus Sekolah S@6ta oleh Yag6an/ PenVelengggaru

s Nama Yayasu

Nama Pimpinan Yayasm

Almat Yayasan

Dcm/Kelurahm

Kecamatan

Kabupatcn/Kota

Provinsi

Kode

Akte Pendiriu

Tanggal

Kelompok yayasan rT_l

No.

09) YPLP PGRT

sebutkan

V tlnarfAao 2)PLN 3)Dieset 4)Tenqgasurya s)pLr&Dieset g)Lainnga

Z r).noo*rn 2)soo-22oowqn q22oy44oowatl 4)>44oowat

01) Aisyiah

02) MPK Mulqmmadigah

03) LP Ma'anf04) ML Tamn Siswa

05) MPPK

06) MNPK

07) Peruari

08) Dharu Pertiwi

t Sumber Listrik

u Daya

(1) (2) (4) (s) (6) (4 (8) (e) (10) (11) (12)

I I2

3

4

5

6

7

8

Il0llt2

13

l4I5l6t7l8l920

2l

24

25

26

27

28

[-[-l i [Tl r

Air kenusut Sumur qtr Air

,2

Kode Ruilg{Pemberia

Sekolah)Nma Ruangan Kode

PrasaroaPanjmg(meter)

Lebar(meter)

Kondisi (diisi sesuai kode pedoman pengisian F-SEK

Hala-an 2 )Shrus

Atao Dindins Kusen Pondasi Lantai(s)

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

Kolon(3) Namo Ruangan, (4) Kd)e Pr6uaM,(7), (8), (9), (10), (1 1) KonAisi mot@nlil@t pandub

t

(1) (2) (s) (4) (s) (6)

I2

3

4

5

6

7

8

9

l011

t213

l5l6t718

I9

20

21

26

28

30

Kolom (4) Ru@ng Kel6 diisi vilai Kode Ru@tg tfrdo toble diat6, lilat Wndua^ utuk lebh Plas^Uo

(1) (2) (3) (4) (s)

I2

3

4

5

6

7

8

IO

tlt213

t4l5l6t718

19

No Nma Rombel NUPTK Wali Kelas Nma Wali Kelas

BELAJAR

Nc Kode Saana Jumlah lrctak Kctcrangan

)20

2l

24

25

26

27

2a,o30

31

33

34

35

36

37

38

39

40.1t

42

43

44

Kolom (2) disi *suai kode lEtunjuk Wd.a pand.uan, Kolm (4) Ruong ,(elc dris *sai Kode Rtong pada bble diat6, lilat ponduan untuk lebih Plboyo

(1) (2) (3) (sl (7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibacaPerhatjm : Lembr ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewalili.Ymg bertmda tmgan dibawah ini bertanggung jawab rcra hukum terhadap kebenran data yang tercantum.

Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah

)' Dibulxlhi cap/ stempel sekolah

.20t...

Tahun Jenis BMtuil Sumber Biltum Besr Betuil Dana Pendmping Peruntuk4 Dana(4) (6)

5 BANTUAN BLOCK ORANT SUBSIDI DAN BEASISWA

Lampiran 1.f

KOP SURAT SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NamaJabatanAlamat

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun20 19 sebesar Rp. 2OO.OOO.0OO,- (dua ratus juta rupiah) pada SDTK/ SMPTK/SMTK/ SMAK *)...... .. . . dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;

2. Menghindari pertentangan kepentingan (cinflict of interestl dalam pelaksanaantugas;

3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait' dengan program yang dimaksud;4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi

konsekuensinya.

....2079Kepala SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAK*)

Ttd, cap sekolaly materai 6OOO

.)

Lampiran 1.9

KOP SURAT SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama

2 Jabatan

3 Alamat

Dengan ini menyatakan dengal sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh

atas penggunaan Dana Bantuan Pembanguna Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK/ SMPTK/

SMTK/ SMAK*)........Tahun 20 19.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas

Baru (RKB) SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK )......Tahun 2019 tersebut di atas

mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian

Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pembangnal Ruang Kelas

Baru (RKB) SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAK*).....Tahtn 2Ot9, disimpan sesuai dengan

ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

. ..... ....20t9Yang membuat pemyaarl

Kepala SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK)

Ttd, cap sekolal4 materai 6000

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Lampiran 1.h

KOP SURAT SEKOI-AH

1. Nama SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAKPenerima

2. Alarnat Sekolah

3. Nama Bantuan : Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAK l Tahun 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah

Sebagai Lembaga penerima Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun

2O 19 menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang

berhak menerima;

2. Iiersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah

dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat

pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

20t9Yang membuat pernyaan

Kepala SDTK/ SMPIK/ SMTK/ SMAK-)...

Ttd, cap sekolah, materai 60OO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

( .)

BUKU PENERIMAAN BARANG

Nama Sekolah

Kab./KotaDabuat oleh S.kolahsebasai arsiD s€kolah

No Nama Bukutsarans Ku itas (unit) Harca SumberI 3 I 5 7

=It-

=

ll

I

IF t__-__--l

l

BUK(] PENCA1 ATAN INV}:NTARIS Lampirun IjDib'iat olch S€kolahsebsgaiarsiD s€tolah

Nrmr Buku/Brr.ng P.ngrrrng,Pcmburt P.tr.rimrrn (Urit) Krlurr (l nir) Sis. UnitI .l 'I 5 6 7

I DBr &naa ffi @r h.tug2 Du' &.rD M t DraI D'B! &.rx .l.0 pdtrbu! &t b..nt ,rnt d'6{ DnI dasD unu Ffihds,FoltI, d.n hoas y!! dihs 0lrr od.! d*ahu eruD d,ba 6dr 1.1

3 OrD &n8s ,uLl ud b.tur Fr dnad otdr dot tt

5 Di'! dicm rmhn q, h.nis ysr dipdeL. t rir{7 DiE d.n3er6hi th(t aFryilet&d',.t ttI On, daSx l.tmsD FrA degAtp Ftu klti! t mg y.r, 6cg,C!h. ftrstn}l irel. h .na de *t Sp.y.

IREKTUR JENDERALBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

a

it-

ftF

I lft

L-trtri