Sub Bagian Humas dln Tata Usaha BPK Rl Perwakilan FrovinsiBali Edisi : Hal : 7 Kejati Bali 'lewer'Kajari Tabanan GMTlAlliansi laporkan Kejari Tabanan karena larPban menangani duBaan penyimpahgan bansos di Desa Adat Abiantuwung sebesarlRp 155 juta. TABANAN, NusaBall Kejaksaan Tinggi IKejati] Bali sikapi pengaduan GMT Aliansi Tabanan terkait dugaafr IaPo- ran pertanggungjawabd,n (LPl) Bendesa Adat Abipntqwung, Ked iri, Tabanan yAng diduga bodong. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajatil Bali Adianto'menjewer' Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan Atang Bawonq untuk menindaklanjuti lapordn GMT tersebut. Ketua GMT Alitnsii Ketut Semadla Putra melayangkan surat ke Kejati Bali setelah bosah menunggu reaksi dari Kejaksaan Negeri (Keiafi) Tabanan. "Pen- gaduan ini saya bawa ke'Kejari Tabanan pada tahun 2013. Tiga tahun rhangkrak makanya saya laporkan ke Kejati Bali," ungkap Semadha Putra di Tabana n, Minggu [ 19l4). Diterangkan, GMT Aliansi bersurat ke Keiati Bali pada tanggal 31 Mei 2016. Selanjutnya Kejati Bali melay- angkan surat ke Kajari Tabanan yang tembusannya ia terima pada sabtu [ 1Bl6]. Surat bernomor R-56 / P.1.3 / Dek.3 /6/2076tertanggal 16 Juni 2016 ditandatangani Kajati Adi- anto itu berisikan permintaan agar Keiari Tabanan mengecek kebenaran laporan GMT Aliansi. Kajari Tabanan wajib melapor- kan hasilnya kepada Kajati Bali dengan tembusan Asisten Inteli- jen, selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterimanya su- rat ini. Semadha Putra yang juga warga Desa Pakraman Abiantu- wung ini menduga Bendesa Adat AbiantUwung telah membuat Atang Bawono LPJ bodong terkait bansos tahun anggaran 2072 /2O13 sebesar RP 155 juta. Rincian dana bansos itu yakni bansos dari Pemklb Tabanan ta- hun anggaran 2012 sebesar Rp 5 juta, Bansos dari Pemprov Balita- .hun anggaran 2012 sebesar Rp 50 juta. Selanjutnyapadatahun 2013, Pemprov Bali kembali kucurkan bansos untuk Desa Abiantuwung sebellr Rn 100 juta. Semadha Pfrtral yang purnawirapan TNI Af, inl mengaku kece,pd dengan I$jarilTabanan yang tak kunjung nlenyikapi laporannya. Bahkan ia plrnafr mendapat lawaban dari I$si ptel Kejari Tabamn yang dlnilafnya tak masuk akal. 'Bila dllanj$tkan ke pengadila4 biaya si- dan$Va lebih tinggi dari [<erugian npgarf," ungk4'p Semadha Putra nieni{ukan jawaban Klsi Intel KpjarilTabanan pada tahun 2013. I S€rfradha Putra memaparkan kfcu (igaan terkait LPJ yang dlnil{inya bodong. PFrta ma, plnggunaan anggaran lditeken l{ngsirng bendesa ada{, bukan bfnd{hara. Ada indikasl pengu- nls a+t meminta nota kosong ke t{ko langunan lalu ri*iannya dlbuaf akal-akalan. Dikatakan, a{ggafan bansos Pemphov Bali ylng Hiterima Desa A4at Abi- altuwung digunakarf mem- blng{n senderan Purd Puseh. NFmUF dalam LPJ, nilainyajustru niemlengkak. Idealnya, llaporan t({ssqut disesuaikan deggan be- sarny$ anggaran yang diterima. "qatuqdiduga LPJ itu akal-akalan k{renf tanda tangan Kepala Di- nas Kebudayaan dan Pariwisata diduga dipalsukan," tandasnya, Kaiari Tabanan Atang Bawono saat dikonfirmasi per telepon mengaku akan nlengecek surat itu. la pun kebingungan saat ditanya seputar laporan GMT Aliansi pada tahun ?013 itu. "Nanti saya cel< dulu yd," jawab- nya singkat. Sedangkan Bendesa Adat Abiantuwung, Ida Bagus Suteja nrembantah telah mem- buat LPI bodong. "Secara rinci saya tak bisa jelaskan karena harus didampingi sekretaris dan bendahara. Tetapi sebagai penanggungjawaLr memang saya selaku bendesa," ungkap lda Bagus Sute,a. Dikata ka n, perta nggun g- iawaba n kepada krama Desa Abiantuwung tidak ada ma- salah. Terbukti, krama adat selalu nrenerima laporannya. "Kalau mereka tak terima, saya akan susah ke depannya," tandas PNS yang bertugas di Kantor Camat Kediri ini. la pun menegaskan, semua LPf bansos yang diterima diterima krama adat secara aklamasi.6 k21